Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHTERHADAP BELANJA MODAL (STUDI KASUS IBU KOTA
PROVINSI DI PULAU JAWA)
Emilia Rosana Safitri 22215208ˡDr. Budi Santoso, SE., MM2
Fakultas Ekonomi - Jurusan Akuntansi - Universitas GunadarmaJl.Margonda Raya No.100, Pondok Cina, Depok 164
ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruhkinerja keuangan daerah terhadap belanja modal. Penelitian ini memiliki 1variabel dependen yaitu belanja modal, 4 variabel independen yaitu rasiokemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio derajat desentralisasifiskal. Sampel penelitian adalah ibukota provinsi yang ada di pulau Jawasebanyak 6 provinsi. Penulis menggunakan penelitian kuantitatif denganmengambil data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintahdaerah tahun 2013-2017. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian iniadalah analisis regresi data panel.
Hasil penelitian regresi data panel model yang terpilihadalah model fixedeffect. Menunjukan bahwa secara parsial rasio efisiensi derajat tidak memilikipengaruh terhadap belanja modal, sedangkan rasio kemandirian, rasio efektifitas,dan rasio desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap belanja modal.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Belanja Modal
ABSTRACT
The purpose of this research is to understand the influence of governmentfinancial performance toward capital expenditure. This research has 1 dependentvariable,it is capital expenditure and 4 independent variables consistofindependence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and the ratio of fiscaldecentralization degree. The sample of this research is 6 central provinces in JavaIsland. The writer used quantitative research by taking secondary data that wascollected from financial statements of local government on 2013 up to 2017. Thetechnique that used in this research is panel data regression analysis.
The result of panel data regression model is fixed effect model. It showsthat the ratio of efficiency partially did not influence the capital expenditure.Meanwhile, independence ratio, effectiveness ratio, fiscal decentralization degreeratio influenced the capital expenditure.
Keyword : Financial Performance, Capital Expenditure
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salahsatu Negara yang memiliki tingkatpenduduk yang tinggi dan wilayahyang cukup besar. Semakinmeningkatnya penduduk Indonesia,wilayah administratif di Indonesiapun semakin berkembang. Dalamrangka mengelola wilayahadministratif tersebut, tentu adapihak khusus yang bertugas untukmenangani atau mengelola wilayahtersebut, salah satunya adalahPemerintah Daerah. PenyelenggaraanPemerintah Daerah diarahkan untukmempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat melaluipeningkatan pelayanan,pemberdayaan, dan peran sertamasyarakat, serta peningkatan dayasaing daerah dengan memperhatikanprinsip demokrasi, pemerataan,keadilan, dan kekhasan suatu daerahdalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia. Peran dariPemerintah Daerah tentu juga sangatmenentukan perkembangan dankondisi wilayah yang akan terbentuk.Salah satu faktor penentunya yaitusistem otonomi daerah yang dikelolaoleh masing-masing pemerintahdaerah.
Dalam mewujudkanpertumbuhan ekonomi diperlukanaset tetap seperti infrastruktur dansarana prasarana yang dapatmenunjang kegiatan perekonomian.Dalam pemerintah daerahpenambahan aset tetap dilakukanmelalui pengalokasian belanjamodal. Menurut Linawati (2017),belanja modal adalah jumlahrealisasi seluruh belanjapembangunan seperti infrasturktur,investasi baik belanja langsungmaupun belanja tidak langsung.
Pengalokasian belanja modaltentunya tidak terlepas daripengelolaan keuangan yangdilakukan oleh pemerintah daerah.Hal tersebut tentu akan berjalanapabila pemerintah daerah dapatmemperhatikan kinerja dari LaporanKeuangan Pemerintah Daerah(LKPD) yang sedang beroperasi.Pemerintah Daerah pun diwajibkanuntuk bertanggung jawab kepadamasyarakat dalam penyampaiannya.
Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) adalahlaporan keuangan yang dihasilkanoleh masing-masing Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD). Laporankeuangan pemerintah daerahmerupakan hasil dari prosespengidentifikasian, pengukuran,pencatatan, dari transaksi ekonomidari entitas akuntansi yang ada didalam suatu pemerintah daerah yangdapat dijadikan sebagai informasidalam rangka pertanggungjawabanpengelolaan keuangan danpengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukannnya (Erlina,2015). Tujuan dari LaporanKeuangan Pemerintah Daerah adalahmenyajikan informasi mengenaiposisi keuangan, realisasi anggaran,arus kas, dan kinerja keuanganpemerintah yang bermanfaat bagipara pengguna dalam membuat danmengevaluasi keputusan mengenaialokasi sumber daya (Bambang,2017).
Dalam mengelola keuangandaerah, Pemerintah Daerahmelakukan analisis kinerja keuangandengan menggunakan rasiokeuangan. Rasio keuanganmerupakan kegiatan membandingkanangka-angka yang ada di dalam
laporan keuangan dengan caramembagi satuan angka dengan angkalainnya. Kemudian hasil dariperbandingan tersebut dapat berupaangka-angka dalam satu periodemaupun beberapa periode. Beberaparasio yang dapat digunakan dalammenganalisis kinerja keuangan yangbersumber dari Laporan KeuanganPemerintah Daerah dalam bentukLaporan Realisasi Anggaran yaitu:rasio kemandirian, rasio efektifitas,
rasio efisiensi, dan rasio derajatdesentralisasi fiskal (Ni Made,2019).
Berdasarkan latar belakangtersebut, peneliti memutuskan untukmengambil judul pada PenelitianSkripsi Mengenai “Pengaruh KinerjaKeuangan Pemerintah DaerahTerhadap Belanja Modal (StudiKasus Ibu Kota Provinsi Di PulauJawa)”.
KAJIAN PUSTAKA
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
merupakan bidang ilmu akuntansiyang dimana tuntutan transparansidan akuntabilitas publik atas danamasyarakat yang dikelola olehpemerintah memunculkan kebutuhanatas penggunaan akuntansi dalammencatat dan melaporkan kinerjapemerintah menurut Deddi (2012).
Belanja ModalI Ketut (2015) menyatakan
bahwa belanja modal adalahpengeluaran pemerintah daerah yangmanfaatnya lebih dari satu tahunanggaran dan akan menambah asetatau kekayaan daerah dan berakibatmenambah belanja yang bersifatrutin. Berdasarkan PeraturanPemerintah No. 71 Tahun 2010Tentang Standar AkuntansiPemerintahan, pengertian belanjamodal pengeluaran yang dilakukandalam rangka pembentukan modalyang sifatnya menambah asettetap/inventaris yang memberikanmanfaat lebih dari satu periodeakuntansi, termasuk di dalamnyaadalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnyamempertahankan atau menambahmasa manfaat, serta meningkatkankapasitas dan kualitas aset.
Pemerintah DaerahBaldric (2017) menyatakan
bahwa pemerintah daerah adalahkepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerahyang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.Sedangkan Marina (2018) jugamenyatakan bahwa pemerintahdaerah adalah pihak yangmenjalankan roda perekonomian,pembangunan, dan pelayananmasyarakat yang dituntut untukdapat melaksanakan pemerintahansecara transparan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaankeuangan agar tercipta pemerintahanyang bersih.
Otonomi DaerahDalam Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentangpemerintah daerah, pengertianOtonomi daerah adalah merupakansuatu hak dan kewajiban dalammengambil keputusan untuk
mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat dalammengelolah sumber daya danpotensi-potensi dalam suatu daerah.
Keuangan DaerahDalam Permendagri No. 13
tahun 2006, keuangan daerah adalahsemua hak dan kewajiban daerahdalam rangka penyelenggaraanpemerintahan daerah yang dapatdinilai dengan uang termasukdidalamnya segala bentuk kekayaanyang berhubungan dengan hak dankewajiban daerah tersebut.
AnggaranAnggaran merupakan
pedoman tindakan yang akandilaksanakan pemerintah meliputirencana pendapatan, belanja,transfer, dan pembiayaan yangdiukur dalam satuan rupiah, yangdisusun menurut klasifikasi tertentusecara sistematis untuk satu periode(Ifat, 2018).
Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah
Aldy (2017) berpendapatbahwa Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah adalah daftar yangmemuat rincian penerimaan daerahdan pengeluaran/ belanja daerahselama satu tahun. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerahditetapkan dengan peraturan daerahuntuk masa satu tahun, mulai dari 1Januari sampai dengan tanggal 31Desember
Laporan Keuangan PemerintahDaerah
Menurut pendapat Arfie(2017), Laporan KeuanganPemerintah Daerah adalah suatu
bentuk pertanggungjawabanpemerintah daerah kepadastakeholder yang di dalamnyamencakup berbagai macampekerjaan yang membutuhkankeuangan termasuk komponen assetyang tercermin dalam neraca daerahdimana setiap tahun dibuatkanlaporanya setelah pelaksanaananggaran. Laporan keuanganpemerintah daerah terdiri dari :neraca, laporan realisasi anggaran,laporan arus kas dan catatan ataslaporan keuangan.
Laporan Realisasi AnggaranMenurut pendapat Marja
(2018), laporan realisasi anggaran(LRA) merupakan laporanpelaksanaan anggaran yangmenggambarkan perbandinganantara anggaran dengan realisasinyadalam satu periode pelaporan.Informasi yang terdapat dalam LRAberguna bagi para pengguna laporandalam mengevaluasi keputusanmengenai alokasi sumber-sumberdaya ekonomi, akuntabilitas, danketaatan entitas pada anggaran.Tujuan pelaporan realisasi anggaranmenurut Ifat (2018) adalahmemberikan informasi realisasi dananggaran entitas pelaporan.Perbandingan antara anggaran danrealisasinya menunjukan tingkatketercapaiannya target-target yangtelah disepakati antara legislatif daneksekutif sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
Kinerja Keuangan PemerintahDaerah
Bagi Henry (2014), kinerjakeuangan daerah adalah kemampuansuatu daerah untuk menggali danmengelola sumber-sumber keuanganasli daerah dalam memenuhi
kebutuhannya guna mendukungberjalannya sistem pemerintahan,pelayanan kepada masyarakat danpembangunan daerahnya dengantidak tergantung sepenuhnya kepadapemerintah pusat dan mempunyaikeleluasaan didalam menggunakandana-dana untuk kepentinganmasyarakat daerah dalam batas-batasyang ditentukan peraturanperundangundangan. SedangkanYang dimaksud sebagai KinerjaKeuangan Pemerintah Daerah adalahpeningkatan capaian dari suatu hasilkerja dibidang keuangan daerah yangmeliputi anggaran dan realisasi PADdengan menggunakan indikatorkeuangan yang ditetapkan melaluisuatu kebijakan atau ketentuanperundang-undangan dari satuperiode anggaran.
PENGEMBANGANHIPOTESIS
Pengaruh RasioKemandirian terhadapBelanja Daerah Menurut Abdul (2012) Rasio
Kemandirian menggambarkanketergantungan daerah terhadapsumber dana eksternal. Semakintinggi Rasio Kemandirian,mengandung arti bahwa tingkatketergantungan daerah terhadapbantuan pihak eksternal (terutamapemerintah pusat dan provinsi)semakin rendah.
Demikian pula sebaliknya,semakin rendah Rasio Kemandirian,semakin rendah tingkat partisipasimasyarakat dalam membayar pajakdan retribusi daerah yang merupakankomponen utama Pendapatan AsliDaerah (PAD). Semakin tinggimasyarakat membayar pajak danretribusi daerah akan
menggambarkan tingkatkesejahteraan masyarakat yangsemakin meningkat. H1: Rasio Kemandirian berpengaruhterhadap belanja modal
Pengaruh Rasio Efektivitasterhadap Belanja Modal
Putri (2018) menyatakanbahwa rasio efektifitasmenggambarkan keberhasilanpemerintah daerah untukmerealisasikan PAD sesuai dengantarget yang telah ditetapkan. Semakintinggi Rasio Efektifitasmenggambarkan kemampuan daerahyang semakin baik.
H2: Rasio Efektivitas berpengaruhterhadap Belanja modal
Pengaruh Rasio Efisiensi terhadapBelanja Modal
Rasio efisiensi keuangandaerah menurut Abdul (2012)menggambarkan perbandinganantara besarnya biaya yangdikeluarkan untuk memperolehpendapatan dengan realisasipendapatan yang diterima. Kinerjakeuangan pemerintahan daerahdalam melakukan pemungutanpendapatan dikategorikan efisienapabila rasio yang dicapai kurangdari 1 (satu) atau di bawah 100%.Semakin kecil rasio efisiensikeuangan daerah berarti kinerjakeuangan pemerintah daerahsemakin baik. Rasio efisiensimenggambarkan tingkat kemampuanpemerintah dalam mengefisiensikanbiaya yang dikeluarkan olehpemerintah. Semakin kecil rasioefisien berarti kinerja pemerintahdaerah semakin baik memilikikebutuhan dana yang besar dan salah
satu alternatif pemenuhan dananyaadalah dengan menggunakan danaeksternal.H3: Rasio Efisiensi terhadap BelanjaModal
Pengaruh Rasio DerajatDesentralisasi Fiskal terhadapBelanja Modal
Menurut Sri (2017), rasioini dimaksudkan untukmengukur tingkat kontribusiPendapatan Asli Daerahsebagai sumber pendapatanyang dikelola sendiri olehdaerah terhadap totalpenerimaan daerah.Pendapatan Asli Daerah(PAD) merupakanpenerimaan yang berasal darihasil pajak daerah, retribusidaerah, perusahaan milikdaerah dan pengelolaankekayaan milik daerah sertalain-lain pendapatan yangsah. Total Pendapatan Daerah(TPD) merupakan jumlahdari seluruh penerimaan dariseluruh penerimaan dalamsatu tahun anggaran. BagiHasil Pajak Bukan Pajak(BHPBP) merupakan pajakyang dialokasikan olehPemerintah Pusat untukkemudian didistribusikan
antara pusat dan daerahotonomi. Rasio inidimaksudkan untukmengukur tingkat keadilanpembagian sumber dayadaerah dalam bentuk bagihasil pendapatan sesuaipotensi daerah terhadap totalpenerimaan daerah. Semakintinggi hasilnya maka suatudaerah tersebut semakinmampu membiayaipengeluarannya sendiri tanpabantuan dari pemerintahpusat.
H4: Rasio Derajat DesentralisasiFiskal terhadap Belanja Modal
Pengaruh Rasio Kemandirian,Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensidan Rasio Derajat DesentralisasiFiskal terhadap Belanja Modal
I Ketut (2015) menyatakanbahwa belanja modal adalahpengeluaran pemerintah daerah yangmanfaatnya lebih dari satu tahunanggaran dan akan menambah asetatau kekayaan daerah dan berakibatmenambah belanja yang bersifatrutin. Semakin tinggi tingkat rasiokemandirian, rasio efektifitas, rasioefisiensi, dan rasio derajatdesentralisasi fiskal maka akanmemaksimalkan belanja modal. Halini disebabkan oleh tersedianyaanggaran untuk belanja modal.
H5 : Pengaruh Rasio Kemandirian,Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensidan Rasio Derajat DesentralisasiFiskal terhadap Belanja Modal
Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis
METODE PENELITIAN
Objek PenelitianObyek dalam penelitian ini
adalah Ibu Kota Provinsi di pulauJawa. Provinsi Banten beribukotaSerang, Provinsi Jawa Baratberibukota Bandung, Provinsi DKIJakarta beribukota Jakarta, ProvinsiJawa Tengah beribukota Semarang,Provinsi DI Yogyakarta beribukotaYogyakarta, dan Provinsi JawaTimur beribukota Surabaya
Jenis dan Sumber DataJenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah datakuantitatif, yaitu data dalam angka-angka yang dapat dihitung, yangdiperoleh dari Laporan RealisasiAnggaran (LRA) yang merupakanbagian dari Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) yangdibuat oleh Badan Pengelola Asetdan Keuangan Daerah (BPKAD).
Data tersebut diperolehdari Pusat Informasi danKomunikasi BadanPemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (BPK-RI)serta website resmi yaituwww.djpk.kemenkeu.go.id.
Operasional VariabelBelanja Modal. Perbandingan antaratotal realisasi belanja modal dengantotal belanja daerah. Berdasarkanrasio ini, pembaca laporan dapatmengetahui porsi belanja daerahyang dialokasikan untuk investasidengan bentuk belanja modal padatahun anggaran bersangkutan.
Rasio BelanjaModal=TotalBelanjaModalTotalBelanjaDaerah
x100
Rasio Kemandirian. perbandingan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi serta pinjaman daerah (Lilis 2018).
Rasiokemandirian=Pendapatan Asli Daerah
Transfer Pemerintah Pusat /Provinsidan Pinjamanx 100
Rasio Efektifitas. Rasio efektifitasdihitung dengan caramembandingkan realisasipenerimaan dengan targetpenerimaan (dianggarkan). Rasioefektivitas menunjukkan kemampuanpemerintah daerah dalammemobilisasi penerimaan sesuaidengan yang ditargetkan.
Rasio Efektivitas=Realisasi pendapatanasli daerahAnggaran Pendapatan Asli Daerah
X 100
Rasio Efisiensi. Ukuran inimenunjukkan tingkat efisiensi darisetiap penggunaan uang daerah.Rasio pertama dimaksudkan untukmengukur tingkat kemampuanperencanaan sesuai prinsip-prinsipdisiplin anggaran sehinggamemungkinkan setiap pengeluaranbelanja menghasilkan sisa anggaran.
Rasio Efisiensi=Realisasi BelanjaDaerah
Realisasi Pendapatan Daerahx 100
Rasio Derajat DesentralisasiFiskal. Rasio ini menunjukkantingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintahpusat kepada pemerintah daerahuntuk melaksanakan pembangunan.Derajat desentralisasi fiskal dihitungberdasarkan perbandingan antarajumlah pendapatan asli daerahdengan total penerimaan daerah.Rasio ini menunjukkan derajat
kontribusi PAD terhadap totalpenerimaan daerah.
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal=Pendapatan Asli Daerah (PAD )
Total Pendapatan Daerahx100
Metode Analisis
Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah metoderegresi data panel dan penelitiankuantitatif yaitu statistik deskriptifdengan menggunakan programEviews versi 9.0 dan MicrosoftExcel 2007.
Spesifikasi persamaan regresiyang dipakai dalam penelitian iniadalah:
Y=α+β1 X 1+β2 X 2+β3 X3+β 4 X 4+ β5 X 5+e
Keterangan:Y = Belanja Modalα = Konstanta
β1-β5 = Koefisien RegresiX1=Rasio Kemandirian X2= Rasio EfektivitasX3= Rasio Efisiensi X4= Rasio Derajat DesentralisasiFiskale = Error
PEMBAHASAN
1. Statistik Deskriptif
Tabel dibawah ini adalah statistikdeskriptif dari variabel yangdiestimasi
Tabel 1Statistika Deskriptif
2. Model Regresi Data Panel2.1 Common Effect Model
Model pendekatan pertama yangakan dilakukan untuk menentukanmodel manakah yang cocok untukdijadikan bahan uji.
Tabel 2
Common Effect Model
2.2 Fixed Effect ModelModel pendekatan kedua yang
akan dilakukan untuk menentukanmodel manakah yang cocok untukdijadikan bahan uji.
Tabel 3
Fixed Effect Model
2.3 Random Effect ModelModel pendekatan ketiga yang
akan dilakukan untuk menentukanmodel manakah yang cocok untukdijadikan bahan uji.
Tabel 4
Random Effect Model
3. Uji Model Regresi Data Panel3.1Uji Chow
Setelah membuat modelCommon Effect Model (CEM) danmodel Fixed Effcet Model (FEM),tahap selanjutnya adalah mengujimodel yang tepat untuk digunakanantara CEM dan FEM melalu UjiChow.
Tabel 5
Uji Chow
Berdasarkan tabel 5 pada hasilpengujian uji chow diketahui nilaiprob F adalah 0.0411. Nilai problebih kecil dari level signifikan (α =0,05) maka H0 ditolak artinya fixedeffect model yang lebih baikdigunakan.
3.2 Uji HaussmanSetelah melalui uji chow
menghasilkan fixed effect modelyang digunakan, maka selanjutnyamelakukan uji hausman untukmemilih fixed effect model ataurandom effect model yangdigunakan. Berikut adalah hasil daripengujian uji hausman.
Tabel 6Hasil Pengujian Uji Haussman
Berdasarkan hasil ujitabel 6 didapatkan nilaiprobabilitas sebesar 0,0063kurang dari 0,05 maka H0ditolak, artinya fixed effectmodel yang lebih digunakan.Hasil dari kedua uji yangdilakukan yaitu uji chow danuji hausman menunjukkanmodel yang paling tepatadalah fixed effect model.
4. Analisis Regresi Data Panel
Pendekatan yang digunakanuntuk regresi data panel dalampenelitian ini adalah fixed effectmodel. Berikut adalah hasilpengujian fixed effect model.
Tabel 7Fixed Effect Model
Berdasarkan tabel 7, makadirumuskan persamaan regresi datapanel yang menjelaskan pengaruhRasio Kemandirian, RasioEfektivitas, Rasio Efisiensi, danRasio Derajat Desentralisasi Fiskalterhadap Belanja Modal pada IbuKota provinsi di pulau Jawa periode2013 - 2017 adalah sebagai berikut :BM = -0.127738 – 0.544404 Kmn +0.666487 Efk + 0.112386 Efs +0.188079 Ddf + E.
Persamaan diatas memiliki arti sebagai berikut :1. Nilai konstanta sebesar
-0.127738 menunjukkan jikavariabel independen dalampenelitian ini yaitu variabel rasiokemandirian, rasio efektifitas,rasio efisiensi, dan rasio derajatdesentralisasi fiskal bernilai
konstan maka tingkat belanjamodal periode akan bernilai-0.127738.
2. Koefisien rasio kemandiriansebesar -0.544404 yang berartisetiap kenaikan satu persen rasiokemandirian maka akanmengalami penurunan belanjamodal sebesar -0.544404 denganasumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien rasio efektifitas sebesar0.666487 yang berarti setiapkenaikan satu persen rasioefektifitas maka akan mengalamikenaikan belanja modal sebesar0.666487 dengan asumsi variabellain konstan.
4. Koefisien rasio efisiensi sebesar0.112386 yang berarti setiapkenaikan satu persen rasioefisiensi maka akan menaikkanbelanja modal sebesar 0.112386dengan asumsi variabel lainkonstan.
5. Koefisien rasio derajatdesentralisasi fiskal sebesar0.188079 yang berarti setiapkenaikan satu persen rasio derajatdesentralisasi fiskal maka akanmengalami kenaikan belanjamodal sebesar 0.188079 denganasumsi variabel lain konstan.
5. Pengujian Hipotesis5.1 Uji Parsial (Uji T)
Tabel 8Uji Parsial
Pengaruh Belanja ModalTerhadap Rasio Kemandirian
Berdasarkan tabel uji parsialdiatas, dimana variabel rasiokemandirian memiliki nilaiprobabilitas sebesar 0.0003. Karena0.0003< 0.05, maka dapatdisimpulkan bahwa variabel rasiokemandirian memiliki pengaruhsignifikan terhadap belanja modalpada ibukota provinsi di pulau Jawaperiode 2013 sampai 2017.
Pengaruh Belanja ModalTerhadap Rasio Efektifitas
Variabel rasio efektifitasmemiliki nilai probabilitas sebesar0.0075. Karena 0.0075< 0.05, makadapat disimpulkan bahwa variabelrasio efektifitas memiliki pengaruhsignifikan terhadap belanja modalpada ibukota provinsi di pulau Jawaperiode 2013 sampai 2017.
Pengaruh Belanja ModalTerhadap Rasio Efisiensi
Variabel rasio efisiensimemiliki nilai probabilitas sebesar0.5287. Karena 0.5287 > 0.05, makadapat disimpulkan bahwa variabelrasio efisiensi tidak memilikipengaruh signifikan terhadap belanjamodal pada ibukota provinsi di pulauJawa periode 2013 sampai 2017.
Pengaruh Belanja ModalTerhadap Rasio DerajatDesentralisasi Fiskal
Variabel rasio derajatdesentralisasi fiskal memiliki nilaiprobabilitas sebesar 0.0478. Karena0.0478 < 0.05, maka dapatdisimpulkan bahwa variabel rasioefektivitas memiliki pengaruhsignifikan terhadap belanja modalpada ibukota provinsi di pulau Jawaperiode 2013 sampai 2017.
5.2 Uji Simultan (Uji F) Dalam aplikasi eviews, uji f
sudah ada pada model data panelyang digunakan, sehingga tidakmelakukan pengujian kembali. Padapenelitian ini, model data panel yangdigunakan adalah fixed effect model.
Tabel 9
Uji Simultan
Berdasarkan hasil dari uji fdiketahui nilai probabilitas F sebesar0.000001. Karena 0.000001< 0.05,maka secara keseluruhan variabelbebas (rasio kemandirian, rasioefektifitas, rasio efisiensi, dan rasioderajat desentralisasi fiskal) secarasimultan memiliki pengaruhsignifikan terhadap belanja modalperiode 2013 sampai 2017.
5.3 Koefisien DeterminasiDari hasil tabel fixed effect
model, koefisien determinasi sudahdapat diketahui.
Tabel 10
Koefisien Determinasi
Hasil dari Adjusted R-squaredsebesar 79.36% (Adjusted R-squared= 0.793666). Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.793666> 0.5 yangartinya sudah baik. Hal ini dapatdiartikan bahwa variabel rasiokemandirian, rasio efektivitas, rasioefisiensi, dan rasio derajatdesentralisasi fiskal mampumenjelaskan variabel terikat yaitubelanja modal sebesar 79.36%.Sisanya 20.64% dijelaskan olehfaktor lain yang tidak terdapat dalammodel yang digunakan dalampenelitian ini.
6. Uji Asumsi Klasik6.1 Uji Normalitas
Grafik 1Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan hasil dari grafik1 dapat diketahui bahwa nilai dariJarque-Bera sebesar 1.222848dengan probabilitas 0.542578
sehingga probabilitas dari Jarque-Bera sebesar 0.542578 lebih besardari α = 0.05 (0.542578> 0.05).Artinya residual dari regresiberdistribusi normal.
6.2 Uji MultikloneritasTabel 11
Hasil Uji Multikolinieritas
Berdasarkan tabel hasilpengujian multikolinieritas, dapatdiketahui bahwa tidak ada variabelyang memiliki nilai koefisienkorelasi diatas 0.80. Dapatdisimpulkan regresi ini tidak terjadimultikolinieritas. Artinya tidakterdapat korelasi diantara variabelindependennya.
6.3 Uji HeteroskedastisitasTabel 12
Hasil PengujianHeterokedastisitas
Berdasarkan hasil di atas, darimasing-masing variabel independenyaitu Rasio Kemandirian nilaiprobabilitas sebesar 0.6720, nilaiprobabilitas variabel Efk (RasioEfektifitas) sebesar 0.3575, variabelEfs (Rasio Efisiensi) memiliki nilaiprobabilitas 0.6135, dan variabel Ddf(Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal)memiliki nilai probabilitas 0.4209.Dapat diketahui dari masing-masing
variabel independen memiliki nilaiprobabilitas lebih dari 0.05 makatidak terjadi heteroskedastisitas.Artinya tidak ada ketidaksamaanvarian dari residual untuk semuapengamatan pada model regresi.
6.4 Uji AutokorelasiTabel 13
Hasil Pengujian Autokorelasi
Pada model regresi data panel,hasil dari Durbin Watson sudahdiketahui. Berdasarkan tabel hasilfixed effect model dapat dilihat nilaiDurbin Watson sebesar 2.113127,nilai dL sebesar 1.1426, dan nilai dUsebesar 1.7386 (Table DurbinWatson). Dapat disimpulkan bahwanilai dU < d < 4-dU (1.7386<2.113127 < 2.2614) sehingga tidakterjadi autokorelasi. Artinya tidakada korelasi yang terjadi antararesidual pada satu pengamatandengan pengamatan lain pada modelregresi.
7. PembahasanPengaruh Rasio KemandirianKeuangan Daerah terhadapBelanja Modal
Uji Hipotesi pertamamenunjukkan bahwa rasiokemandirian keuangan daerahberpengaruh secara signifikanterhadap belanja modal dankoefisien regresi rasio kemandirian
adalah -0.544404. Nilai koefisienregresi bernilai negatif berarti setiappeningkatan rasio kemandirian akanmenurunkan belanja modal danpengaruh yang diperlihatkansignifikan. Hal ini karena anggaranpengeluaran pemerintah tidak hanyadifokuskan untuk belanja modalyang digunakan untuk perolehanasset tetap seperti gedung, peralatan,mesin, jalan, irigasi, jaringan danbelanja modal lainnya. Tetapi,terdapat banyak pengeluarananggaran belanja pemerintah yangdifokuskan untuk memaksimalkankeuangan daerah dalam bentukbelanja lainnya seperti belanjapegawai, belanja subsidi,pembayaran bunga utang, belanjabantuan sosial dan belanja lainnya.Tingginya tingkat rasio kemandiriandipengaruhi oleh partisipasimasyarakat dalam membayar pajakdan retribusi daerah. Perkembanganteknologi yang semakin majumendorong kemudahan masyarakatdalam bertransaksi membayarkankewajibannya kepada daerah. Keduakomponen tersebut memicutingginya pendapatan asli daerahsehingga menyebabkan alokasibelanja modal dan belanja lainnyaterealisasi dengan lancar.
Pengaruh Rasio Efektifitasterhadap Belanja Modal
Uji Hipotesi keduamenunjukkan bahwa Rasioefektifitas berpengaruh secara positifsignifikan terhadap belanja modaldan koefisien regresi rasio efektifitasadalah 0.666487. Nilai koefisienregresi positif berarti setiappeningkatan rasio efektifitas akanmenaikkan belanja modal danpengaruh yang diperlihatkan
signifikan. Semakin tinggi rasioefektifitas yang dihasilkan olehdaerah maka menggambarkanpemerintah daerah semakin baikdalam merealisasikan PAD yangtelah direncanakan. Hasil rasioefektifitas menyatakan bahwapemerintah daerah sudahmerealisasikan PAD nya denganbaik. Keefektifan pemerintah dalammerealisasikan PAD menyebakananggaran untuk pengeluaran belanjamodal akan terpenuhi, sehinggapemanfaatan belanja modal dalambentuk asset tetap dapatdimanfaatkan dengan baik olehmasyarakat. Pemanfaatan assettersebut tidak hanya untukkepentingan pelayanan publik sepertiprasarana olahraga, kesehatan,transportasi tetapi juga untukkepentingan birokrasi daerah sepertipembangunan gedung kantorpemerintahan daerah. Seiring denganpeningkatan kefektifan realisasi PADmendorong peningkatan pelayanpublik dan birokrasi pemerintah jugaakan semakin baik.Maka dapatdisimpulkan variabel efektifitasmemiliki pengaruh positif signifikanterhadap belanja modal.
Pengaruh Rasio Efisiensi terhadapBelanja Modal
Uji Hipotesi ketigamenunjukkan bahwa Rasio efisiensitidak berpengaruh secara signifikanterhadap belanja modal dan koefisienregresi rasio efisiensi adalah0.112386. Nilai koefisien regresipositif berarti setiap peningkatanrasio efisiensi akan menaikkanbelanja modal. Hasil rasio efesiensimenyatakan bahwa kinerjapemerintah daerah belum baikdengan membandingkan besarnya
biaya yang dikeluarkan lebih banyakdibandingkan dengan biaya yangdihasilkan lebih sedikit. Padapenelitian ini didapat hasil bahwarasio efisiensi tidak berpengaruhterhadap belanja modal.Ketidakberpengaruhan inidisebabkan oleh kurang efisiennyapemerintah daerah dalammembelanjakan pendapatannya. Halini akan berakibat terhadappemenuhan anggaran pengeluaranbelanja modal karena ketidakefisienan biaya menyebabkanpeningkatan pelayan publik danbirokrasi pemerintah dalam bentukasset tetap tidak akan terealisasikandengan baik. Pemerintah daerahperlu menghitung secara cermatberapa besar biaya yang dikeluarkanuntuk merealisasikan seluruhpendapatan yang diterimanya,sehingga dapat diketahui apakahkegiatan pemungutan pendapatannyatersebut efisien atau tidak. Hal ituperlu dilakukan karena meskipunpemerintah daerah berhasilmerealisasikan target penerimaanpendapatan sesuai dengan targetyang ditetapkan, namun keberhasilanitu kurang memiliki arti apabilaternyata biaya yang dikeluarkanuntuk merealisasikan targetpenerimaan pendapatannyalebihbesar daripada realisasi pendapatanyang diterimanya.
Pengaruh Rasio DerajatDesentralisasi Fiskal terhadapBelanja Modal
Uji Hipotesis keempatmenunjukkan bahwa Rasio derajatdesentralisasi fiskal berpengaruhsecara signifikan terhadap belanjamodal dan koefisien regresi rasioderajat desentralisasi fiskal adalah
0.188079. Nilai koefisien regresipositif berarti setiap peningkatanrasio derajat desentralisasi fiskalakan menaikkan belanja modal danpengaruh yang diperlihatkansignifikan. Semakin tinggi rasioDerajat Desentralisasi Fiskal, makasemakin tinggi pula kemampuankeuangan daerah dalam mendukungotonomi daerah. Adanyadesentralisasi diharapkan pemerintahdaerah mampu memanfaatkansumber daya dan potensi yangtersedia didaerahnya sehingga PADakan meningkat dan mengurangisubsidi anggran dari pemerintahpusat. Hasil rasio derajatdesentralisasi fiskal menyatakanbahwa apabila terjadi kenaikan padaPAD, maka akan menaikkan belanjamodal. Hal ini dikarenakan PADadalah salah satu sumber terpentinguntuk membiayai belanja modal padadaerahnya. Kemampuan daerahdalam meningkatkan PAD dengansumber daya dan potensi yangtersedia menyebabkan tersedianyaanggaran untuk pengeluaran belanjamodal. Hal ini mengakibatkanpercepatan pembangunan pelayananpublik dan birokrasi pemerintah akanterpenuhi dengan adanyaimplementasi desentralisasi yangterealisasi dengan baik.
KESIMPULAN DAN SARANKesimpulanBerdasarkan pembahasan pada babsebelumnya, maka dapatdisimpulkan bahwa: 1. Rasio kemandirian berpengaruh
negatif signifikan terhadapbelanja modal (Studi Kasus IbuKota Provinsi Di Pulau Jawa).
2. Rasio efektifitas berpengaruhpositif signifikan terhadapbelanja modal (Studi Kasus IbuKota Provinsi Di Pulau Jawa).
3. Rasio efisiensi tidak berpengaruhsignifikan terhadap belanjamodal (Studi Kasus Ibu KotaProvinsi Di Pulau Jawa).
4. Rasio derajat desentralisasi fiskalberpengaruh positif signifikanterhadap belanja modal (StudiKasus Ibu Kota Provinsi DiPulau Jawa).
5. Secara Simultan, kinerjakeuangan yaitu rasiokemandirian, rasio efektifitas,rasio efisiensi, dan rasio derajatdesentralisasi fiskalberpengaruhsignifikan terhadapbelanja modal (Studi Kasus IbuKota Provinsi Di Pulau Jawa).
SaranBerdasarkan hasil pembahasan
dan kesimpulan, berikut adalah saranyang dapat penulis berikan.1. Mengalokasikan belanja
modalnya sesuai dengankebutuhan dan kondisi, untukkegiatan produktif yangmemberikan manfaat secara luas.
2. Memanfaatkan pendapatantransfer dengan sebaik-baiknyauntuk belanja modal.
3. Memperhatikan pengalokasianbelanja modal di tahun-tahunyang akan datang sepertipembangunan infrastruktur,sarana dan prasarana yangberhubungan langsung dengankebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja keuangandaerah yang merupakan cerminanpembangunan daerah
DAFTAR PUSTAKAAbdul Halim. 2012.
PengelolaanKeuangan Daerah.EdisiKetiga. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
Arfie Yasrie. 2017. “Analisis KinerjaKeuangan Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan TahunAnggaran 2014 - 2016”, JurnalRiset Inspirasi Manejemen danKewirausahaan, Vol. 1, No. 2.Hal.67-81.
Baldric Siregar. 2017.AkuntansiSektorPublik:AkuntansiKeuangan DaerahBerbasisAkrual. EdisiKedua.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Bambang Supriyadi., Dadang S.,danAgung M. 2017. KebijakanAkuntansi Akrual PemerintahDaerah. Bogor: GhaliaIndonesia.
Deddi Nordiawan., Iswahyudi SondiP., Maulidah Rahmawati. 2012.Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:SalembaEmpat.
Erlina., Omar S., dan Rasdianto.2015. Akuntansi KeuanganDaerah Berbasis Akrual. Jakarta:Salemba Empat.
Ifat Fauziah. 2018. StandarAkuntansi Pemerintahan. Jakarta:Ilmu Media Publishing.
I Ketut Arsa, Nyoman DjinarSetiawina. 2015. “PengaruhKinerja Keuangan TerhadapAlokasi Belanja Modal danPertumbuhan EkonomiPemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006-2013”,Jurnal Buletin, Vol. 20, No. 2,Hal.104-112.
Linawati, Suhardi. 2017.“Kemandirian dan EfektivitasKeuangan Daerah TerhadapPertumbuhan Ekonomi di
Moderasi Alokasi BelanjaModal”, Jurnal Ekuivalensi, Vol.3, No.2, Hal. 19-28.
Marina F. Pandjaitan, ParengkuanTommy, Victoria N. Untu. 2018.“Analisis Kinerja KeuanganDaerah Pemerintah Kota ManadoTahun 2011-2016”, JurnalEMBA, Vol. 6, No. 3, Hal. 1398-1407.
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun2010 Tentang Standar AkuntansiPemerintahan.
Sri Suranta, Bandi, HalimDedyPerdana, M.Syafiqurrahman. 2017. “AnalisisKinerja Keuangan PemerintahDaerah: Studi KomparasiProvinsi Jawa Tengah danKalimantan Selatan”, JurnalAkuntansi, Vol. 5, No. 2, Hal.111-124.
