ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN EVALUASI

ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PADA MASA

OTONOMI DAERAH

(Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

ADIPTA NUR PRATAMA

PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN

DEPARTEMEN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2013

i

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Kinerja

Keuangan dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi

Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) adalah benar karya saya

dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun

kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip

dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah

disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir

skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut

Pertanian Bogor.

Bogor, Desember 2013

Adipta Nur Pratama

NIM H24114010

ABSTRAK

ADIPTA NUR PRATAMA. Analisis Kinerja Keuangan dan Evaluasi Anggaran

Pemerintah Daerah pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta). Dibimbing oleh ABDUL KOHAR IRWANTO.

Kinerja keuangan dan realisasi anggaran merupakan salah satu kunci dalam

kemajuan suatu organisasi, sehat atau tidaknya suatu organisasi dapat dinilai dari

kinerja keuangan ditunjukkan oleh laporan keuangan, hal itu yang akan menjadi

sumber keputusan organisasi di masa mendatang dari sisi finansial. Tujuan

penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa otonomi

daerah, menganalisis anggaran daerah pada masa otonomi daerah, menganalisis

pengaruh otonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan

Mengestimasi PAD di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sangat baik

dinilai dari rasio keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan Neraca, namun cenderung terjadi penurunan kinerja

keuangan pada tahun 2012, selisih antara realisasi dan rencana anggaran masih

dalam kategori dapat ditoleransi, peningkatan porsi Dana Alokasi Umum (DAU)

dalam pendapatan daerah berpengaruh negatif terhadap peningkatan PAD, serta

Peramalan jumlah PAD pada Provinsi DKI Jakarta memperlihatkan trend yang

positif namun memiliki pertumbuhan yang lambat. Peneliti melakukan pemetaan

potensi daerah yang perlu dikembangkan, didapat bahwa sektor yang menjadi

keunggulan DKI Jakarta adalah sektor jasa-jasa dan bangunan/konstruksi.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Evaluasi Anggaran, Otonomi Daerah.

ABSTRACT

ADIPTA NUR PRATAMA. Analysis of Regions Financial Performance and

Budget Evaluation on The Autonomous Region (DKI Jakarta Case Study).

Supervised by ABDUL KOHAR IRWANTO.

Financial performance is one of the most important key in the progress of an

organization, healthy or not an organization can be assessed from the financial

performance that shown by the financial statements, that's going to be a source of

organizational decisions in the future of the financial side. The purpose of this

study is to analyze the financial performance of the region during the regional

autonomy, to analyze budget evaluation of the regional autonomy, to analyze the

influence of the regional autonomy to the local revenue (PAD), and Analyzing the

estimated local revenue in the future. Results of the study show that Jakarta's

financial performance were good condition seen from the budgetary revenue

expenditure (APBD) and balance the budget, the increasing of general allocation

fund (DAU) in local goverment income has negative effect on the increase in

PAD, as well as forecasting the number of PAD in the Capital City Jakarta

showed a positive trend, but growed slowly. From the results of output, the

researchers mapped the potential area that needs to be developed, the hallmark

sectors of Jakarta are the services sector and building / construction.

Keywords : Regional Autonomy, Budget Evaluation, Regional Financial

Performance

iii

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN EVALUASI

ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PADA MASA

OTONOMI DAERAH

(Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

ADIPTA NUR PRATAMA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi

pada

Program Alih Jenis Manajemen

Departemen Manajemen

PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN

DEPARTEMEN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2013

Judul Skripsi

Nama NIM

Analisis Kinerja Keuangan Dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) Adipta Nur Pratama H24114010

Disetujui oleh

Dr Ir Abdul Kohar Irwanto, M Sc Pembimbing I

" ~. ~. ~ .

"

Dr·MtfIlliamad N a11b STP MM ." / ' ,:'1' , - Ketua Departemen

Tanggal Lulus: (i 6 DEC 2013

v

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Dan Evaluasi Anggaran

Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah (Studi

Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

Nama : Adipta Nur Pratama

NIM : H24114010

Disetujui oleh

Dr Ir Abdul Kohar Irwanto, M Sc

Pembimbing I

Diketahui oleh

Dr Mukhamad Najib STP MM

Ketua Departemen

Tanggal Lulus:

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-

Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam

penelitian yang diselesaikan sejak bulan April 2013 sampai September 2013 ini

ialah analisis kinerja keuangan, dengan judul Analisis Kinerja Keuangan dan

Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Abdul Kohar Irwanto

M.Sc selaku dosen pembimbing. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada

ayah, ibu, dan adik, atas doa dan kasih sayangnya. Terima kasih penulis ucapkan

pula kepada seluruh sahabat al-hikmah, EXOM, rekan-rekan Program Sarjana

Alih Jenis Manajemen, alumni diploma IPB PPMJ 45, dan alumni BEM Diploma.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

Bogor, Desember 2013

Adipta Nur Pratama

vii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN viii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat penelitian 3

Ruang Lingkup Penelitian 3

METODE 4

Kerangka Pemikiran Penelitian 4

Lokasi dan Waktu Penelitian 5

Metode Pengumpulan Data 5

Metode Analisis Data 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 13

Hasil Penelitian 13

Kondisi Ekonomi Daerah 13

Analisis Kinerja Keuangan Daerah 14

Analisis Evaluasi Anggaran 18

Analisis Regresi Berganda 21

Analisis Peramalan 23

Implikasi Manajerial 25

SIMPULAN DAN SARAN 30

DAFTAR PUSTAKA 31

DAFTAR TABEL

1 Kriteria pengukuran kemandirian keuangan daerah 7 2 Kriteria kinerja keuangan rasio efektivitas 7 3 Kriteria kinerja keuangan rasio efisiensi 8

4 Skala interval kemampuan keuangan daerah 9 5 Indikator ekonomi Provinsi DKI Jakarta (2008-2012) 13 6 Hasil perhitungan rasio keuangan DKI Jakarta (2008-2012) 14 7 Pertumbuhan realisasi anggaran keuangan DKI Jakarta 16 8 Rangkuman neraca DKI Jakarta (2008-2012) dalam juta rupiah 17

9 Analisis neraca keuangan DKI Jakarta (2008-2011) 17 10 Hasil analisis neraca keuangan DKI Jakarta 18 11 Hasil dari analisis varians terhadap anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD) 18

12 Analisis varians APBD DKI Jakarta tahun 2008-2012 19 13 Hasil uji beda sample paired T-Test 20 14 Hasil uji asumsi klasik 21

15 Hasil dari uji hipotesis Uji F dan Uji T 22 16 Hasil hitung nilai MAPE dari setiap metode peramalan 24

17 Hasil peramalan PAD Provinsi DKI Jakarta 25 18 Prinsip-prinsip penerimaan daerah 27

19 Rata-rata kontribusi sektoral terhadap pdrb dan rata-rata laju pertumbuhan

sektoral Provinsi DKI Jakarta (2008-2012) 28 20 Hasil pemetaan terhadap potensi daerah Provinsi DKI Jakarta 29

DAFTAR GAMBAR

1 Pertumbuhan PAD Provinsi DKI Jakarta (1995-2012) 2

2 Kerangka pemikiran konseptual 5 3 Matriks kombinasi tipologi klassen dan BCG 12 4 Grafik perbandingan laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 14

5 Pertumbuhan rasio keuangan daerah 15 6 Grafik hasil plot pola data trend PAD Provinsi DKI Jakarta 24

7 Siklus manajemen pendapatan daerah 26

DAFTAR LAMPIRAN

1 Alur pemikiran penelitian 33

2 Hasil perhitungan rasio keuangan 34

3 Tingkat pertumbuhan kinerja keuangan (PAD, TP, BR, BM) 35 4 Pertumbuhan rasio keuangan yang bersumber dari neraca 35 5 Hasil hitung varians anggaran tahun 2008-2012 36

6 Hasil uji beda sample paired T-Test 37 7 Hasil Olah Data Regresi Berganda dengan SPSS 16 38

8 Jumlah PAD, DAU, DBH, BD, dan Total Pendapatan 40

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Adanya sistem otonomi yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi

menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan menjadi

harapan baru bagi Indonesia. setelah mengalami degradasi ekonomi pada tahun

1998 akhirnya Indonesia dengan sah telah menetapkan sistem tatanan pemerintah

baru yang dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Otonomi daerah merupakan

kebijakan transformasi dari pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi

desentralistik, kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk memperkuat basis

perekonomian daerah guna menuju era globalisasi ekonomi. Kebijakan otonomi

daerah ini disambut baik oleh daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah

dan kemampuan fiskal yang tinggi, namun di lain sisi kebijakan ini sulit diterima

oleh beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dikarenakan

kurangnya sumber daya ekonomi. Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan (DJPK) menyebutkan bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di berbagai provinsi

dan kabupaten/kota di Indonesia relatif masih rendah, kontribusi terbesar dari

sumber penerimaan yang tercermin dalam APBD seluruh Indonesia pada tahun

2012 menunjukkan bahwa dana perimbangan masih menjadi komposisi terbesar

dalam pendapatan daerah yaitu sebesar 69,0% atau Rp 380,601 triliun, sedangkan

untuk PAD hanya menyumbang sebesar 20,4% atau sebesar Rp 112,720 triliun

dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 10,6% atau sebesar Rp 58,262 triliun.

Hal tersebut masih belum menggambarkan kemandirian keuangan daerah yang

menjadi tujuan utama dari adanya sistem otonomi daerah.

Adanya kekuasaan baru baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

memperlihatkan bahwa perhatian terhadap peranan pemerintah daerah menjadi

sangat penting dalam memberikan pelayanan publik dan merealisasikan hasil-

hasil pembangunan di Indonesia. Dalam menjamin bahwa strategi untuk mencapai

tujuan daerah dijalankan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel maka

diperlukan suatu sistem pengendalian yang baik. Pengukuran kinerja organisasi

sektor publik merupakan suatu evaluasi sistematis bagi daerah untuk mengetahui

sejauh mana pemerintah telah mencapai kemajuan dalam menjalankan tugasnya

(progress report). Menurut Mardiasmo (2008), pengukuran kinerja merupakan

tahap terakhir dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik, kinerja

instansi pemerintah bersifat multidimensional, artinya tidak ada indikator tunggal

yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara

komprehensif. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat dilakukan

melalui pendekatan analisis anggaran, analisis laporan keuangan, metode balance

scorecard dan perfomance audit. Menurut World Bank (2005), terdapat Sembilan

bidang strategis dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah

daerah, yaitu terdiri dari kerangka peraturan dan perundangan daerah,

perencanaan dan penganggaran, manajemen kas, pengadaan, akuntansi dan

pelaporan, pengawasan internal, hutang dan investasi publik, manajemen aset,

2

serta audit dan pengawasan eksternal. Perencanaan dan penganggaran yang

bersumber dari analisis anggaran dan analisis laporan keuangan sebagai salah satu

tolak ukur kinerja pemerintah menjadi poin penting serta topik yang menarik

untuk diteliti, karena tujuan dari bidang ini adalah tersusunnya anggaran multi-

year yang tepat dan jelas.

Rumusan Masalah

Menurut Sadu Wasistiono (2010), tidak semua daerah otonom baru

memperlihatkan kemajuan yang berarti sesuai tujuannya yakni mengembangkan

demokrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar masih

menggantungkan sepenuhnya sumber pembiayaan dari pemerintah pusat,

beberapa kabupaten di Provinsi Papua bahkan sudah dua tahun jumlah PAD nya

Rp. 0,00. Berdasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Direktorat

Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2012, Provinsi DKI Jakarta

merupakan penyumbang PAD terbesar di Indonesia dengan porsi sebesar 16,57%

atau sebesar Rp. 18.685 Milyar dari total PAD sebesar 112.720 Milyar. Namun

jika dilihat dari pertumbuhan PAD setiap tahunnya, Provinsi DKI Jakarta

mengalami fluktuasi dan terjadi penurunan pada tahun 2012 seperti terlihat pada

Gambar 1.

Gambar 1 Pertumbuhan PAD Provinsi DKI Jakarta (Tahun 1995-2012)

Selain itu, pada tahun 2007 Pemerintah DKI Jakarta mendapat opini dari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat disclaimer terhadap laporan

keuangannya, kemudian tiga tahun selanjutnya secara berturut-turut yaitu dari

tahun 2008 hingga 2010 memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian

(WDP), baru pada tahun 2011 dan 2012 mendapatkan predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), namun pada tahun 2012 penyerapan anggaran DKI Jakarta

merupakan penyerapan terendah di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka

perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kinerja keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta pada masa

otonomi daerah?

2. Bagaimanakah realisasi anggaran daerah Provinsi DKI Jakarta pada masa

otonomi daerah?

3. Bagaimanakah pengaruh Otonomi Daerah terhadap PAD Provinsi DKI

Jakarta?

4. Bagaimana kondisi PAD Provinsi DKI Jakarta di masa mendatang ?

27%

7% 2%

(-33%)

38% 44%

49%

24%

17%

22% 18%

3% 12%

20%

1%

22%

38%

(-12%) (0.40)

(0.20)

-

0.20

0.40

0.60

Per

senta

se p

ertu

mb

uhan

Tahun

PAD DKI Jakarta

3

Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang dan permasalahan diatas maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kinerja keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta pada masa

otonomi daerah.

2. Menganalisis anggaran daerah Provinsi DKI Jakarta pada masa otonomi

daerah.

3. Menganalisis pengaruh otonomi daerah terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

4. Mengestimasi PAD Provinsi DKI Jakarta di masa mendatang.

Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yaitu :

1. Pemerintah daerah, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja

pemerintahan.

2. Peneliti, untuk membandingkan teori yang telah diperoleh semasa kuliah

dengan realisasinya di dunia nyata.

3. Kalangan akademis, sebagai data dasar bagi para peneliti di bidangnya

dalam pengembangan IPTEK.

4. Masyarakat umum, untuk menambah pengetahuan mengenai kinerja

keuangan dan anggaran.

Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah

dipaparkan, maka terdapat beberapa batasan yang ditetapkan agar penelitian lebih

terarah. Batasan ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Penelitian difokuskan pada kinerja keuangan daerah, evaluasi anggaran

daerah, pengaruh otonomi daerah terhadap PAD, dan estimasi PAD di masa

mendatang.

2. Analisis kinerja keuangan yang digunakan adalah analisis rasio, rasio yang

digunakan dari laporan realisasi APBD adalah kemandirian, efektifitas &

efisiensi, aktivitas, kemampuan keuangan daerah, dan pertumbuhan,

sedangkan Rasio yang digunakan dari neraca adalah rasio likuiditas dan

solvabilitas. Analisis evaluasi anggaran yang digunakan adalah analisis

varians (selisih) yang bersumber dari APBD. Dalam analisis pengaruh

otonomi daerah terhadap PAD, yang bertindak sebagai variabel bebas

adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja

Daerah (BD). Sedangkan dalam analisis estimasi PAD metode yang

digunakan adalah metode time series.

3. Data yang digunakan pada analisis kinerja keuangan dan evaluasi anggaran

daerah adalah laporan keuangan berupa rencana dan realisasi APBD dan

laporan neraca. Sedangkan untuk analisis pengaruh otonomi daerah terhadap

PAD dan analisis estimasi PAD menggunakan laporan keuangan hanya

berupa realisasi APBD.

4

4. Dalam analisis kinerja keuangan, Periode laporan keuangan APBD serta

neraca yang digunakan adalah tahun 2008 hingga tahun 2012. Dalam

analisis evaluasi anggaran juga menggunakan APBD periode tahun 2008-

2012. Dalam analisis pengaruh otonomi daerah terhadap PAD, Periode yang

digunakan adalah dari tahun 2001 hingga tahun 2012. Dan dalam analisis

estimasi pendapatan asli daerah, periode yang digunakan adalah dari tahun

1994 hingga tahun 2012.

METODE

Kerangka Pemikiran Penelitian

Menurut Mardiasmo (2002) bahwa secara umum otonomi daerah

mencakup aspek-aspek politik, administrasi, dan fiskal. Aspek fiskal menjadi

fokus utama dalam penelitian ini dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) sebagai data input-nya, laporan keuangan yang digunakan adalah laporan

rencana dan realisasi APBD serta laporan posisi keuangan (Neraca). Peneliti akan

melakukan beberapa analisa yang meliputi analisis deskriptif, analisis kinerja

keuangan, analisis anggaran, analisis pengaruh kebijakan, analisis peramalan, dan

analisis tipologi klassen. Analisis deskriptif digunakan untuk memberi gambaran

umum terkait kondisi ekonomi daerah dengan bantuan tabel dan grafik. Analisis

kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan ukuran rasio-rasio keuangan

daerah. Sedangkan untuk rasio keuangan yang dinilai dari neraca hanya

dibandingkan antar tahun selama lima tahun terakhir pada masa otonomi daerah.

Analisis anggaran menggunakan varians (selisih) antara rencana dan realisasi

anggaran, dari hasil varians keuangan yang bersumber pada laporan APBD

tersebut akan dilakukan uji beda untuk mengetahui perbedaan antara rencana dan

realisasi anggaran. Analisis pengaruh dilakukan dengan metode regresi berganda

dimana PAD merupakan variabel terikat, sedangkan DAU, DBH dan belanja

daerah merupakan variabel bebas dalam model ini, analisis ini dilakukan dengan

bantuan software SPSS. Analisis peramalan digunakan untuk mengetahui

prakiraan PAD di masa mendatang dengan menggunakan software minitab.

Analisis tersebut akan dituangkan dalam pembahasan, kemudian dari hasil analisis

tersebut akan ditarik beberapa kesimpulan. Setelah mendapat kesimpulan,

selanjutnya peneliti akan melakukan analisis tipologi klassen guna memetakan

potensi daerah yang dimiliki, hal ini digunakan untuk mengetahui potensi yang

harus dikembangkan oleh daerah, hasil dari analisa tersebut akan menjadi

masukan/rekomendasi dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah dan

perencanaan pembangunan di masa depan yang lebih baik, hal ini pada akhirnya

akan menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat

seperti pada Gambar 2, sedangkan untuk alur berpikir dalam penelitian ini dapat

dilihat pada Lampiran 1.

5

Gambar 2 Kerangka pemikiran analisis kinerja keuangan daerah pada masa

otonomi daerah (studi kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada obyek daerah tingkat provinsi, provinsi yang

dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta.

Pemilihan tempat dilakukan melalui analisis pendahuluan, analisis yang dilakukan

adalah analisis deskriptif, dimana peneliti terlebih dahulu melakukan tabulasi data

PAD dan mengamati karakteristik dari 33 provinsi yang ada, dari pengamatan

didapat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan penyumbang PAD terbesar

namun mengalami pertumbuhan PAD yang lambat bahkan terjadi penurunan pada

tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2011 seperti terlihat pada Gambar 1.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan September 2013.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang

digunakan adalah data laporan keuangan berupa laporan rencana dan realisasi

APBD terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, laporan posisi keuangan (Neraca),

Laporan Anggaran

(APBD)

PDRB Laporan Posisi

Keuangan (Neraca)

Laporan

Arus Kas

Catatan Atas

Laporan Keuangan

Otonomi Daerah

Administrasi Fiskal

Konsep Otonomi Daerah

Market Preserving

Federalism

Money Follow Function

Transfer

Politik

1.Kemandirian

2.Efektivitas &

Efisiensi

3.Keserasian

4.Kemampuan

5.Pertumbuhan

Pengaruh

otonomi

daerah

terhadap

kemadirian

daerah

Prakiraan

PAD di

masa

mendatang

1.Likuiditas

2.Solvabilitas

Selisih

realisasi

anggaran

dengan

rencana

Pemetaan

Potensi Daerah

Analisis

Rasio

Analisis Regresi

Berganda

Hasil dan

Pembahasan

Kesimpulan dan

Rekomendasi

Analisis

Peramalan

Analisis

Varians

Analisis

Tipologi

Klassen

6

serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data tersebut merupakan data

runtun waktu (time series), yaitu data secara kronologis disusun menurut waktu

pada suatu variabel tertentu. Dalam hal ini data APBD yang digunakan berupa

periode tahun 2008-2012. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi

atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti

buku-buku, literatur, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti. Data utama berupa laporan keuangan daerah bersumber dari

portal Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik

Indonesia, situs resmi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, dan situs resmi

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Data-data yang diperlukan

dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, oleh karena itu pengumpulan

data dilakukan dengan cara browsing di situs resmi instansi terkait. Selain

browsing pengumpulan data juga dilakukan dengan cara mendatangi secara

langsung kantor instansi terkait untuk meyakinkan bahwa data yang telah diambil

memiliki keabsahan yang teruji.

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk memberi gambaran umum terkait karakteristik

provinsi yang menjadi objek penelitian, karakteristik daerah yang akan dipaparkan

adalah kondisi ekonomi daerah dengan bantuan tabel dan grafik.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk

melihat sejauh mana suatu entitas/organisasi telah melaksanakan dengan

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar (Irham 2012).

Terdapat lima tahapan dalam menganalisis laporan keuangan suatu organisasi

secara umum, yaitu :

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan

2. Melakukan perhitungan

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh

4. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan

5. Mencari dan memberi pemecahan masalah

Dalam penelitian ini, analisis kinerja keuangan terhadap keuangan daerah

dilakukan menggunakan analisis rasio, baik yang bersumber dari data APBD

maupun neraca. Menurut Halim (2008) terdapat lima indikator kinerja keuangan

daerah berupa Rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang

bersumber dari APBD, Rasio tersebut antara lain adalah :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan daerah dalam

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan

yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan

7

pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal (Halim 2008). Dalam

penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

….……………………………………………………….(1)

Dimana :

RK : Rasio Kemandirian

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPP : Transfer Pemertintah Pusat (DBH, DAU, DAK)

P : Pinjaman

Tabel 1 Kriteria pengukuran kemandirian keuangan daerah

Persentase PAD Kemampuan Keuangan Daerah

0,00-10,00 %

10,01-20,00%

20,01-30,00%

30,01-40,00%

40,01-50,00%

>50,00%

Sangat Kurang

Kurang

Sedang

Cukup

Baik

Sangat Baik Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (Nurhayani 2010)

Nilai kemandirian yang diperoleh dari perbandingan tersebut diukur dengan

kriteria kinerjanya, kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi

rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah

terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat) semakin rendah, dan

demikian pula sebaliknya.

2. Rasio Efektivitas dan Efesiensi

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan

pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang di

targetkan. Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan

realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan

(Halim 2008). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

......................................................................................(2)

Dimana :

RE : Rasio Efektivitas

RPPAD : Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

TPPAD : Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2 Kriteria kinerja keuangan rasio efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria

Diatas 100%

100%

90% - 99%

75% - 89%

Kurang dari 75%

Sangat Efektif

Efektif

Cukup Efektif

Kurang Efektif

Tidak Efektif Sumber : Mahmudi (2011)

8

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk meperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi bertujuan untuk menilai apakah sejauh

mana efisensi pemerintah dalam merealisasi pendapatan (Halim 2008). Rasio

efisiensi pendapatan dirumuskan sebagai berikut :

...................................................................................(3)

Dimana :

RE : Rasio Efisiensi

BPPAD : Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah (pinjaman, bantuan, sumbangan)

RPPAD : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3 Kriteria kinerja keuangan rasio efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria

< 5%

5% - 10%

11% - 20%

21% - 30%

> 30%

Sangat Efisien

Efisien

Cukup Efisien

Kurang Efisien

Tidak Efisien Sumber : Mahmudi (2011)

Nilai efesiensi yang diperoleh dari perbandingan tersebut diatas, kemudian diukur

dengan kriteria kinerjanya, kemudian diabandingkan dari tahun ke tahun. Semakin

kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

3. Rasio Aktivitas/Keserasian

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat porsi dari belanja

daerah yang dilakukan oleh suatu daerah, perbandingan porsi belanja langsung

dan tidak langsung akan menunjukkan apa yang menjadi prioritas suatu daerah.

Rasio aktivitas dirumuskan sebagai berikut :

………………………………………………………………………………………………………….(4) Dimana :

RBR : Rasio Belanja Rutin

TBR : Total Belanja Rutin / Operasi

TBP : Total Belanja Pembangunan / Modal

RBP : Rasio Belanja Pembangunan

TBD : Total Belanja Daerah

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/tidak

langsung berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan)/langsung

yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat

cenderung semakin kecil (Halim 2008). Karena pemerintah harus membelanjakan

kegiatan rutinnya untuk pelayanan dan gaji pegawai, maka alokasi belanja

9

pembangunan dan belanja rutin harus disesuaikan dengan total pendapatannya

berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

4. Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan

daerah dapat mendukung otonomi daerah (Halim 2008), dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

……………………………………………………………………..……………..(5)

Keterangan : KKDt = kemampuan keuangan daerah tahun t

TPDt = total pendapatan daerah tahun t

TBDt = total belanja daerah tahun t

Nilai kemampuan keuangan daerah yang diperoleh dari perbandingan tersebut

diatas, kemudian diukur dengan kriteria kinerjanya, kemudian dibandingkan dari

tahun ke tahun. Semakin besar rasio kemampuan daerah berarti kinerja

pemerintah daerah semakin baik. Kriteria pengukurannya dapat dilihat seperti

pada Tabel 4.

Tabel 4 Skala interval kemampuan keuangan daerah

Presentase PAD Kemampuan Keuangan Daerah

0,00-10,00%

10,01-20,00%

20,01-30,00%

30,01-40,00%

40,01-50,00%

>50,00%

Sangat Kurang

Kurang

Sedang

Cukup

Baik

Sangat Baik Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (Nurhayani 2010)

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi

perkembangan kinerja keuangan serta kecendrungan baik berupa kenaikan atau

penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu.

…………………………………………………(6)

Keterangan : Xt = Data variable X pada tahun t

X(t-1) = Data variabek X pada tahun t-1 Untuk mengukur rasio pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Belanja Pembangunan Daerah

- Total Pendapatan Daerah

- Belanja Rutin Daerah

Pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran tahun berjalan dikurangi

dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan pendapatan dan pengeluaran

tahun sebelumnya agar diketahui seberapa besar pertumbuhannya. Dengan

10

diketahuinya tingkat pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran suatu

daerah selama beberapa periode tahun anggaran, maka data tersebut dapat

digunakan untuk mengetahui bagian-bagian atau potensi-potensi mana yang perlu

mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah

tersebut dapat memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik untuk kedepanya

(Halim 2008).

Menurut peraturan kementerian dalam negeri No 054/2010 terdapat indikator

kinerja keuangan daerah berupa Rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data

keuangan yang bersumber dari Neraca, Rasio tersebut antara lain adalah :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah kemampuan suatu organisasi dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh membayar

listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, dan sebagainya. Rasio ini sering

disebut dengan short term liquidity. Secara umum rasio likuidiatas dibagi menjadi

dua yaitu rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Komponen-

komponen persediaan dalam rasio cepat antara lain adalah barang konsumsi,

amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan

strategis, pita cukai dan leges, bahan baku, barang stengah jadi, tanah, hewan serta

tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Masing-masing rasio

tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Current Ratio

…………………………………………...(7)

b. Quick Ratio

…………………………………………..(8)

2. Rasio Solvabilitas

rasio solvabilitas adalah rasio yang dapat mengukur sejauh mana perusahaan

mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri dengan jumlah

hutang. Secara umum rasio solvabilitas dibagi menjadi lima macam yaitu debt to

total asset ratio, debt to equity ratio, time interest earned ratio, fix charge

coverage, dan flow coverage, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan

dua macam yaitu debt to total asset ratio dan debt to equity ratio karena

organisasi yang menjadi objek penelitian tidak berfokus pada profit, rumus yang

digunakan sebagai berikut :

a. Debt to Total Asset Ratio

…………………………………………...(9)

b. Debt to Equity Ratio

...................................................(10)

11

Analisis Anggaran

Menurut Mahmudi (2009), dalam mengevaluasi anggaran, kita perlu

memperhatikan perbedaan antara sasaran yang direncanakan atau dianggarkan

dengan hasil sesungguhnya yang telah dicapai, hal ini disebut selisih (varians).

Terdapat dua jenis varians (selisih) anggaran, yaitu selisih menguntungkan

(favorable varians) dan selisih merugikan (unfavorable varians). Selisih

menguntungkan terjadi apabila hasil sesungguhnya lebih besar daripada yang

dianggarkan, dan sebaliknya. Terjadinya selisih anggaran harus dievaluasi

kaitannya dengan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya selisih. Dalam

penelitian ini, analisis varian digunakan untuk melihat selisih antara rencana

dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Data hasil perhitungan varians

akan dilakukan uji beda secara statistik, menurut Nazir (1983) sebelum melakukan

uji beda secara statistik, peneliti harus melakukan uji normalitas data dengan uji

Nonparametric Kolmogorov-Smirnov, jika data terdistribusi secara normal maka

kemudian akan dilakukan uji beda Paired Sample T-Test, jika tidak maka akan

dilakukan uji beda berperingkat Wilcoxon. Uji beda yang dilakukan dalam

penelitian ini menggunakan software SPSS versi 16. Uji beda ini dilakukan untuk

melihat apakah selisih tersebut berbeda signifikan ataukah dapat ditoleransi.

Analisis Pengaruh Kebijakan

Regresi berganda adalah alat dalam analisis ini, hal ini digunakan untuk

mengetahui signifikan atau tidak pengaruh variabel bebas (independen) terhadap

variabel terikat. Model akan dipilih yang terbaik sesuai dengan asumsi klasik,

termasuk variabel-variabel yang akan dipergunakan dalam analisis, analisis ini

menggunakan tingkat kayakinan 90%, menurut Gujarati (2007), penelitian yang

bersifat sosial ekonomi dapat menggunakan alpha 10% hal ini dikarekanan

banyaknya faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan secara langsung. Data yang

diperoleh akan ditabulasikan dan diolah secara matematik menggunakan program

komputer berupa software SPSS Versi 16. Adapun model yang akan digunakan

untuk melihat peranan otonomi daerah (transfer dari pusat) terhadap kinerja

keuangan (PAD) adalah mengacu pada penelitian Andros (2006) yaitu:

…………………………………………..….(11)

Dimana

PADt : Rasio PAD/Revenue Provinsi pada tahun ke-t(%)

DAUt : Rasio DAU/Revenue Provinsi pada tahun ke-t(%)

BDt : Rasio Belanja Daerah/Revenue Provinsi pada tahun ke-t(%)

DBHt : Rasio DBH/Revenue Kabupaten/Kota pada tahun ke-t(%)

Analisis Peramalan

Analisis peramalan (Forecasting) dalam penelitian ini menggunakan

beberapa metode peramalan time series dengan mempertimbangkan data PAD

secara historis, artinya disajikan berdasarkan waktu kejadian tanpa menunjukkan

faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu metode trend analysis, metode Single

Exponential Smoothing, metode Double Exponential Smoothing, metode

Decomposition Additive, metode Decomposition Multiplicative, dan metode

Moving Average. Keakuratan keseluruhan peramalan dapat dilihat dari

PADt=β0+β1DAUt+β2BDt+ β3DBHt +εt

12

membandingkan nilai yang diramalkan dengan nilai aktual. Ada beberapa

perhitungan yang digunakan untuk menghitung kesalahan peramalan total, yaitu

simpangan rataan absolut (MAD), kesalahan rataan kuadrat (MSE) dan kesalahan

persen rataan absolut (MAPE), satuan unsur (PAD) yang dihitung dalam

penelitian ini berupa jutaan, oleh karena itu dalam analisis ini lebih

memperhatikan MAPE. Analisis ini dilakukan menggunakan software minitab

versi 14. Adapun langkah-langkah analisi peramalan dalam penelitian ini

mengacu pada Baroto (2002), langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menentukan pola data penjualan, dengan memetakan data secara grafis dan

menyimpulkan apakah data itu berpola trend, musiman, siklikal, atau

eratik/acak.

2. Mencoba beberapa metode time series yang sesuai dengan pola penjualan

tersebut untuk melakukan peramalan. Metode yang dicoba semakin banyak,

maka semakin baik. Pada setiap metode, sebaiknya dilakukan peramalan

dengan parameter berbeda.

3. Mengevalusi tingkat kesalahan masing-masing metode yang telah dicoba,

tingkat kesalahan diukur dengan kriteria MAPE.

4. Memilih metode terbaik diantara metode yang dicoba. Metode terbaik adalah

metode yang memberikan tingkat kesalahan terkecil dibandingkan metode

lainnya dan tingkat kesalahan tersebut di bawah batas tingkat kesalahan yang

ditetapkan.

5. Melakukan peramalan dengan metode terbaik yang telah dipilih.

Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor

dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap PDRB suatu

daerah (Mahmudi 2010). Menurutnya dengan menggunakan analisis ini, suatu

sektor dapat dikelompokkan kedalam empat kategori yaitu sektor unggulan, sektor

potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Langkah-langkah yang

dilakukan dalam analisis ini adalah 1) Hitung rata-rata PDRB sektoral dengan cara

membagi hasil rata-rata PDRB dengan jumlah sektor, 2) Hitung rata-rata sektor

dengan cara mencari nilai rata-rata dari setiap sektor, 3) Hitung laju pertumbuhan

PDRB dan pertumbuhan setiap sektor dengan cara mencari nilai rata-rata dari

pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan setiap sektornya, 4) Klasifikasikan masing-

masing sektor kedalam matriks kombinasi antara Boston Consulting Group

(BCG) dan Tipologi Klassen. Matriks kombinasi antara BCG dan Tipologi

Klassen yang digunakan dapat dilihat seperti pada Gambar 3.

Pertumbuhan PDRB

KUADRAN II

Sektor Unggulan

KUADRAN I

Sektor Berkembang

KUADRAN IV Sektor Potensial

KUADRAN III Sektor Terbelakang

Tinggi

Tinggi

Rendah

Rendah

Kontribusi terhadap PDRB

Gambar 3 Matriks kombinasi Tipologi Klassen dan BCG

13

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kondisi Ekonomi Daerah

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, data menunjukkan bahwa

perekonomian provinsi DKI Jakarta dinilai sangat baik, hal ini didasarkan pada

nilai beberapa indikator ekonomi telah melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi

secara nasional. Data perekonomian DKI Jakarta dapat dilihat seperti pada Tabel

5.

Tabel 5 Indikator ekonomi Provinsi DKI Jakarta (2008-2012)

Rincian Satuan 2008 2009 2010 2011 2012

PDRB Harga

Berlaku (T Rp.) 677,04 757,7 862,16 982,5 530,11

PDRB Harga

Konstan (T Rp.) 353,72 371,47 395,66 422,16 220,05

Laju

Pertumbuhan

Ekonomi

(%) 6,22 5,01 6,51 6,71 6,58

PDRB Per

Kapita Harga

Berlaku

(Juta Rp.) 74,16 82,15 89,92 101,01

Inflasi (%) 11,11 2,34 6,21 5,36 1,47

Ekspor (T Rp.) 352,14 319,49 395,46 463,75 480,61

Impor (M Rp.) 599,76 461,09 676,51 847,67 928,59

Wisatawan

Asing (Orang) 1 534 785 1 451 914 1 892 866

2 003

944

Realisasi

PMDN (M Rp.) 1 837 9 694 4 598 9 256

Sumber : BPS diolah

Untuk mengetahui seberapa besar pebandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE) DKI Jakarta dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat

pada Gambar 4. Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian DKI

Jakarta berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, secara umum

menandakan bahwa kinerja pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan

cukup baik jika dilihat dari indikator ekonomi tersebut. Hasil survey yang dilakukan oleh lembaga The Patnership for Governance

Reforms in Indonesia, yakni lembaga kerjasaama antara, World Bank, United Nations

Development Program (UNDP) dan Asian Development Bank (ADB) dalam Indriani

(2011) menunjukkan indeks governance Provinsi DKI Jakarta menempati urutan

pertama di Indonesia dengan nilai 6,51, namun hal ini masih dinilai sedang dalam

penilaian Good Governance secara international.

14

Sumber : Data olahan 2013

Gambar 4 Grafik perbandingan laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Provinsi DKI

Jakarta yang bersumber dari laporan realisasi anggaran APBD dihitung

berdasarkan rasio-rasio keuangan non profit. Hasil perhitungan rata-rata rasio

keuangan dari lima tahun periode pada masa otonomi daerah dapat dilihat seperti

pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil perhitungan rasio keuangan DKI Jakarta (2008-2012)

Rasio Keuangan Periode (Tahun)

Rata-rata Kriteria 2008 2009 2010 2011 2012

Kemandirian 120% 123% 127% 195% 169% 147% Sangat Baik

Efektivitas 101% 92% 101% 125% 99% 104% Sangat Efektif

Efisiensi 2% 4% 2% 2% 1% 2% Sangat Efisien

Aktivitas Belanja

Langsung 16% 68% 24% 64% 18% 38% Prioritas

Belanja Tak

Langsung Aktivitas Belanja Tak

Langsung 84% 32% 76% 36% 82% 62%

Kemampuan

Keuangan Daerah 120% 99% 107% 107% 130% 113% Sangat Baik

Sumber : Data olahan 2013

Berdasarkan data pada Tabel 6, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kinerja

keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sangat baik. Dari data tersebut

kita dapat melihat bahwa rata-rata rasio kemandirian dari tahun 2008 hingga 2012

berjumlah 147%, nilai diatas 50% ini menandakan bahwa pemerintah Provinsi

DKI Jakarta mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah dengan sangat baik, rata-rata

pertumbuhan rasio kemandirian sebesar 11% juga menunjukkan bahwa tingkat

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pihak eksternal semakin menurun,

namun adanya penurunan kemandirian pada tahun 2012 yaitu sebesar 13% perlu

menjadi pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan

porsi PAD di masa mendatang, karena hal ini menunjukkan bahwa upaya

pemerintah dalam meningkatkan kemadirian daerah mulai menurun. Rasio

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Per

senta

se l

aju

per

tum

buhan

Tahun

DKI Jakarta

Nasional

15

efektifitas yang berjumlah 104% melebihi 100% ini menandakan bahwa

pemerintah daerah sudah sangat efektif dalam merealisasikan PAD, namun

adanya penurunan efektifitas pada tahun 2012 sebesar 31% dan pertumbuhan rata-

rata rasio menurun sebesar 6% menggambarkan bahwa efektifitas kinerja

pemerintah daerah cenderung mengalami penurunan kinerja dalam melakukan

pemungutan pajak dan retribusi daerah. Rasio efisiensi yang berjumlah 2% berada

dibawah 5% menandakan bahwa pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sudah

sangat efisien dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerahnya,

karena realisasi PAD yang diterima lebih besar dibandingkan dengan biaya yang

harus dikeluarkan dalam memungut PAD tersebut, namun rata-rata

pertumbuhanya hanya sebesar 4%. Pada rasio aktivitas, terlihat bahwa nilai rata-

rata belanja masih didominasi oleh belanja tak langsung yaitu sebesar 62%, hal ini

menunjukkan bahwa prioritas belanja pemerintah Daerah DKI Jakarta masih lebih

besar dialokasikan untuk belanja rutin daripada belanja pembangunan, namun jika

dilihat dari pertumbuhannya, alokasi belanja pembangunan mengalami

peningkatan rata-rata pertumbuhan yang cukup baik yaitu sebesar 86%,

sedangkan belanja rutin mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 37%, Hal ini

berarti upaya pemerintah daerah dalam memprioritaskan belanja pembangunan

telah memperlihatkan kinerja yang lebih baik. Rasio kemampuan keuangan daerah

juga meperlihatkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam

kriteria sangat baik dengan nilai sebesar 113% diatas 50% dan rata-rata

pertumbuhan sebesar 3%, hal ini menunjukkan kemampuan pelaksanaan otonomi

daerah dinilai sudah cukup baik. Pertumbuhan setiap rasio dapat dilihat pada

Gambar 5. Perhitungan pada Tabel 6 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

Gambar 5 Pertumbuhan rasio keuangan daerah

Selain dari keempat rasio keuangan yang telah dipaparkan, dalam menilai

kinerja keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta juga dapat dilihat dari tingkat

pertumbuhan keuangan yang bersumber dari APBD, antara lain adalah

pertumbuhan PAD, penerimaan total daerah, belanja rutin/tak langsung, dan

Per

sen

tase

per

tum

bu

han

ras

io

keu

ang

an d

aera

h

16

Sumber : Data olahan 2013

belanja pembangunan/langsung. Data perbandingan pertumbuhan rata-rata kinerja

keuangan sebelum dan setelah adanya kebijakan otonomi daerah dapat dilihat

seperti pada Tabel 7.

Tabel 7 Pertumbuhan realisasi anggaran keuangan DKI Jakarta

Jenis Kinerja

Pertumbuhan

rata-rata

Pertumbuhan

rata-rata Indikator

Sebelum Otonomi

(Tahun 1995-1999)

Setelah Otonomi

(Tahun 2008-2012)

Pendapatan Asli Daerah 4% 12% Naik

Total Pendapatan 15% 8% Turun

Belanja Rutin/tidak langsung 28% 32% Naik

Belanja modal/langsung 55% 124% Naik

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa pertumbuhan PAD Provinsi DKI Jakarta pada

masa otonomi masih lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan PAD

pada masa sebelum otonomi, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya presentase

rata-rata pertumbuhan PAD. Hal tersebut memberi arti bahwa tujuan dari adanya

otonomi daerah sudah tercapai dengan maksimal, peningkatan PAD pada saat

otonomi daerah lebih baik daripada masa sebelum otonomi daerah meskipun rata-

rata pertumbuhan total pendapatan daerah lebih lambat pada saat masa otonomi.

Pada masa otonomi daerah (2008-2012) rata-rata komposisi PAD menyumbang

sebesar 58% terhadap total pendapatan, sedangkan pada masa sebelum otonomi

(1995-1999) Rata-rata komposisi PAD menyumbang sebesar 55% terhadap total

pendapatan, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Provinsi DKI

Jakarta berdasarkan pada PAD telah mengalami peningkatan pada masa otonomi

daerah sebesar 3%, Sedangkan untuk belanja daerah, pemerintah daerah sudah

mulai membagi porsi yang lebih besar untuk pembangunan daerah, hal ini dapat

dilihat dari meningkatnya presentase rata-rata pertumbuhan belanja langsung pada

masa otonomi daerah. Perhitungan pada Tabel 7 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Penelitian yang dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Provinsi DKI

Jakarta yang bersumber dari laporan neraca bertujuan untuk mengetahui

kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan

solvabilitas. Dengan mencermati neraca Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun

2008-2012, terlihat posisi keuangan cukup baik, namun tingkat pertumbuhan

masing-masing komponen cukup rendah dan berfluktuasi. Pada sisi Aktiva, rata-

rata pertumbuhan aset lancar mengalami peningkatan sebesar 20,84%, rata-rata

pertumbuhan investasi jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 14,80%,

sedangkan untuk aset tetap rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan

sebesar 1,37%, jika dijumlahkan total Aktiva hanya mengalami pertumbuhan

sebesar 0,28% selama lima tahun terakhir. Pada sisi Pasiva, rata-rata pertumbuhan

total hutang mengalami peningkatan sebesar 33,79% dan rata-rata pertumbuhan

ekuitas hanya mengalami peningkatan sebesar 0,29%, jika dijumlahkan secara

total maka total Pasiva hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,28%. Neraca

pemerintah DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2008-2012 dapat dilihat seperti

pada Tabel 8.

17

Tabel 8 Rangkuman neraca DKI Jakarta (2008-2012) dalam juta rupiah

Sumber : Data diolah dari Provinsi DKI Jakarta (2013)

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa secara umum posisi keuangan daerah

cukup baik, walaupun rata-rata pertumbuhannya mengalami peningkatan yang

sdikit lambat. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana kemampuan pemerintah

daerah dalam menyediakan dana untuk pembangunan daerah dapat ditunjukkan

oleh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Hasil dari perhitungan masing-masing

rasio tersebut dapat dilihat seperti pada Tabel 9.

Tabel 9 Analisis neraca keuangan DKI Jakarta (2008-2011)

Uraian 2008 2009 2010 2011

Rata-rata

pertumbuhan

Ras

io

Lik

uid

itas

Rasio lancar

(current ratio) 23,56 10,83 12,26 12,24 -0,137

Rasio cepat (quick

ratio) 22,16 10,26 11,62 11,48 -0,139

Ras

io

So

lvab

ilit

as

Rasio total hutang

terhadap total asset 0,078% 0,133% 0,144% 0,190% 36,97%

Rasio hutang

terhadap modal 0,078% 0,133% 0,145% 0,190% 36,93%

Sumber : Data diolah dari Provinsi DKI Jakarta (2013)

Berdasarkan data neraca Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tersaji pada Tabel 8

dan hasil perhitungan rasio keuangan pada Tabel 9 menunjukkan bahwa

kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kondisi sehat yang

ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas bernilai positif. Hasil analisis

data yang diperoleh dari Tabel tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 10.

2008 2009 2010 2011 2012

audited audited audited audited audited

JUMLAH ASET LANCAR 5.395.926 5.215.043 6.876.423 8.507.327 11.156.562 20,84%

JUMLAH INVESTASI

JANGKA PANJANG4.210.189 4.507.737 5.846.608 6.023.955 7.191.505 14,80%

JUMLAH ASET TETAP 363.598.493 366.906.322 372.437.062 335.071.237 342.279.347 -0.0137

DANA CADANGAN 619.739 688.814 738.879 791.015 840.077 7,92%

JUMLAH ASET LAINNYA 10.804.685 18.301.956 21.197.434 25.351.783 25.835.540 26,68%

JUMLAH AKTIVA 384.629.034 395.619.875 407.096.408 375.745.320 387.303.033 0,28%

HUTANG JANGKA PENDEK 229.064 481.476 560.844 695.013 891.621 44,72%

HUTANGHUTANG JANGKA

PANJANG71.421 47.239 28.592 20.423 12.253 -0.3548

JUMLAH HUTANG 300.485 528.715 589.437 715.436 903.875 33,79%

JUMLAH EKUITAS DANA

LANCAR5.166.861 4.733.567 6.315.579 7.812.314 10.264.940 20,03%

JUMLAH EKUITAS DANA

DIINVESTASIKAN378.541.947 389.668.777 399.452.512 366.426.554 375.294.139 -0.001

EKUITAS DANA

CADANGAN619.739 688.814 738.879 791.015 840.077 7,92%

JUMLAH EKUITAS DANA 383.708.809 395.091.159 406.506.971 375.029.883 386.399.157 0,29%

JUMLAH PASIVA 384.629.034 395.619.875 407.096.408 375.745.320 387.303.033 0,28%

URAIANrata-rata

pertumbuhan

18

Tabel 10 Hasil analisis neraca keuangan DKI Jakarta

No Idikator Nilai Keterangan

1 Rasio Likuiditas

Rasio lancar (current

ratio) >1 mampu memenuhi kewajiban jangka pendek

Rasio cepat (quick

ratio) >1

mampu memenuhi kewajiban jangka pendek

secara cepat

2 Rasio Solvabilitas

Rasio total hutang

terhadap total asset <1

Mampu melunasi hutang dengan aset yang

tersedia

Rasio hutang terhadap

modal <1

Mampu melunasi hutang dengan modal yang

tersedia Sumber : Data diolah berdasarkan permendagri 2010/054 lampiran III (2013)

Hasil analisis kinerja keuangan menggunakan rasio likuiditas dan

solvabilitas menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan yang

sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, namun terjadi penurunan

sebesar 0,137 pada rasio lancar dan 0,139 pada rasio cepat menandakan bahwa

kemampuannya sedikit menurun. Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan

yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, namun dengan

adanya peningkatan rasio total hutang terhadap aset maupun terhadap modal

menandakan bahwa kemampuan Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi

kewajiban jangka panjangnya sedikit menurun.

Analisis Anggaran

Analisis yang digunakan untuk mengukur evaluasi anggaran pemerintah

daerah dalam penelitian ini adalah analisis varians, analisis varians yang

dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah terdapat selisih

antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran. Pada penelitian ini analisis

varian dilakukan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil dari analisis

varians terhadap APBD 2008 dapat dilihat seperti pada Tabel 11.

Tabel 11 Hasil dari analisis varians terhadap APBD tahun 2008 dalam juta rupiah

Keterangan Rencana Realisasi Varians Ketidaksesuaian Kriteria

Pendapatan Asli

Daerah (PAD) 10,381,540 10,455,570 74,030 1%

F

Perimbangan 8,523,920 8,702,810 178,890 2% F

lain-lain 126,390 63,370 (63,020) -50% U

Total Pendapatan 19,031,850 19,221,750 189,900 1% F

Belanja Tak

Langsung

6,738,436

2,581,600

4,156,836 62%

F

Belanja Langsung 13,378,924 13,371,844 7,080 0% F

Total Belanja 20,117,360 15,953,444 4,163,916 21% F

Surplus/(defisit) (1,085,510) 3,268,306

Sumber : Data diolah dari Provinsi DKI Jakarta (2013)

Perhitungan analisis varian untuk tahun 2009 hingga tahun 2012 dapat dilihat

pada Lampiran 4. Dari Tabel 11 dapat dilihat hasil analisis varian menunjukkan

19

bahwa ketidaksesuaian yang terjadi pada total pendapatan pemerintah daerah

Provinsi DKI Jakarta tahun 2008 adalah favorable (Menguntungkan), dengan

jumlah varians sebesar Rp. 189.900 juta dan besarnya persentase ketidaksesuaian

anggaran sebesar 1,00%, untuk total belanja daerah ketidaksesuaian yang terjadi

juga berkriteria favorable (Menguntungkan) dengan jumlah varians sebesar Rp.

4.163.916 juta dan presentase ketidaksesuaian anggaran sebesar 20,70%.

Ringkasan hasil perhitungan analisis varians selengkapnya dari tahun 2008 hingga

2012 dapat dilihat seperti pada Tabel 12.

Tabel 12 Analisis varians APBD DKI Jakarta tahun 2008-2012

Tahun Keterangan Varians (Juta rupiah) Ketidaksesuaian Kriteria

2008 Total Pendapatan 189.900 1,00% favorable

Total Belanja 4.163.916 20,70% Favorable

2009 Total Pendapatan -109.160 -0,56% Unfavorable

Total Belanja 4.083.761 17,31% Favorable

2010 Total Pendapatan 62.630 0,27% Favorable

Total Belanja 4.678.285 17,83% Favorable

2011 Total Pendapatan 2.218.161 8,51% Favorable

Total Belanja 1.452.201 5,21% Favorable

2012 Total Pendapatan -5.394.000 -17,81% Unfavorable

Total Belanja 12.692.466 39,95% Favorable Sumber : Data diolah dari Provinsi DKI Jakarta (2013)

Setelah menilai kinerja keuangan dengan analisis varian dalam pengendalian

anggaran, peneliti kemudian melakukan uji beda dengan sample paired T- Test,

hal ini dilakukan untuk melihat apakah ketidaksesuaian yang terjadi masih dalam

batas kewajaran manajemen atau sebaliknya, sehingga dengan mengetahui kondisi

tersebut pihak pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan mencari solusi apa yang

tepat. t-test menggunakan data ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi APBD

Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2008 hingga 2012. Hasil T-Test APBD dapat

dilihat seperti pada Tabel 13. Hasil dari uji normalitas data menggunakan

Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat seperti pada Tabel 13. Dari hasil uji normalitas

data tersebut terlihat bahwa nilai sig. dari tahun 2008 hingga 2012 bernilai diatas

0,05, ini berarti data bersifat normal dan layak secara statistik. Hasil dari uji beda

paired sample T-Test menggunakan program SPSS 16 dapat dilihat pula pada

Tabel 13. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara rencana

dan realisasi anggaran akan ditolak jika nilai sig. Lebih kecil dari α 0,05 atau T

Hitung lebih besar dari 2,571. Dari hasil uji paired sample T-Test yang telah

dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa ketidaksesuaian yang terjadi antara

anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat

diterima atau masih dapat ditoleransi, hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya

perbedaan nyata antara rencana anggaran dengan realisasinya.

20

Tabel 13 Hasil uji beda sample paired T-Test

Tahun Keterangan

Asymp. Sig.

Normalitas

data

Kolmogorov-

Smirnov

Asymp. Sig.

Paired

Sample T-

Test

Kesimpulan

2008

Total

Pendapatan 0,549 0,391 Tidak Terdapat perbedaan

Total Belanja 0,887 0,186 Tidak Terdapat perbedaan

2009

Total

Pendapatan 0,581 0,45 Tidak Terdapat perbedaan

Total Belanja 1 0,192 Tidak Terdapat perbedaan

2010

Total

Pendapatan 0,447 0,391 Tidak Terdapat perbedaan

Total Belanja 0,985 0,122 Tidak Terdapat perbedaan

2011

Total

Pendapatan 1 0,092 Tidak Terdapat perbedaan

Total Belanja 0,999 0,225 Tidak Terdapat perbedaan

2012

Total

Pendapatan 0,999 0,367 Tidak Terdapat perbedaan

Total Belanja 0,96 0,35 Tidak Terdapat perbedaan

Sumber : Data diolah dari Provinsi DKI Jakarta (2013)

Berdasarkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Provinsi

DKI Jakarta (2008-2012), Faktor-faktor yang menyebabkan adanya selisih antara

rencana dan realisasi anggaran selama lima tahun terakhir secara umum disebabkan

oleh beberapa hal berikut :

1. Berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdampak pada

turunnya hunian kamar hotel bintang lima dan hotel berbintang lima berlian.

2. Beralihnya pemasangan iklan promosi dari media luar ke media elektronik

dan media masa yang mengakibatkan berkurangnya pemasangan reklame

media luar sebagai media promosi.

3. Pesatnya pembangunan SPBU di daerah perbatasan Jakarta dan terjadinya

perubahan pola pengunaan kendaraan dari roda empat ke roda dua, yang

berimplikasi pada tidak tercapainya target pajak bahan bakar kendaraan

bermotor.

4. Pertumbuhan sarana gedung-gedung dan jumlah kendaraan bermotor di

Provinsi DKI Jakarta tidak diikuti dengan pertumbuhan

accupansi/penggunaan parkir terutama kendaraan roda empat, mengingat

kecenderungan masyarakat mengalihkan model transportasi kendaraan roda

empat ke kendaraan roda dua.

5. Masyarakat masih khawatir akan dampak krisis keuangan global, sehingga

mereka lebih memilih investasi jangka pendek yang lebih tinggi likuiditasnya.

Hal ini telah berdampak pada menurunnya transaksi jual beli tanah dan

bangunan, pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian target bea

perolehan hak atas bumi dan bangunan.

6. Berkembangnya obyek hiburan alternatif yang dapat dilakukan secara

individu seperti game online, televisi kabel dan lain-lain yang berpengaruh

terhadap pencapaian target pajak hiburan.

21

7. Lambatnya proses lelang, belum optimalnya monitoring anggaran,

pembebasan lahan dan waktu pengerjaannya yang tidak mencukupi untuk

kegiatan yang dianggarkan di APBD Perubahan.

8. Terlambatnya pengesahan APBD.

9. Masih terdapatnya kesalahan dalam penulisan/input kode rekening, volume

dan satuan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DPASKPD), sehingga

perlu adanya revisi dalam rangka penyesuaian melalui pembahaasn APBD

yang berakibat pada tertundanya pelaksanaan kegiatan.

10. Masalah ketidakcukupan waktu lelang dan gagal lelang.

11. Tidak terlakasa pembebasan lahan.

12. Keterlambatan pengadaan barang.

Analisis Pengaruh Kebijakan

Dalam analisis ini, Regresi berganda digunakan untuk mengidentifikasi

bagaimana dan seberapa besar pengaruh kebijakan otonomi daerah berupa transfer

dari pemerintah pusat yaitu DAU, DBH serta BD terhadap kinerja keuangan

(PAD). Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pengujian model

menggunakan uji asumsi klasik dengan bantuan program SPSS versi 16, antara

lain adalah uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji

multikolinerietas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya model

yang digunakan sebagai syarat utama dalam melakukan analisis regresi berganda.

Hasil dari uji asumsi klasik dapat dilihat seperti pada Tabel 14.

Tabel 14 Hasil uji asumsi klasik

Sumber : Data olahan (2013)

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, diketahui bahwa keempat kriteria statistik

(normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas) sudah

memperlihatkan bahwa model layak untuk diuji, hal ini dinilai dari besarnya nilai

sig. normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas lebih besar dari α 10% pada

tingkat kepercayaan 90%, sedangkan nilai tolerance dari multikolinieritas diatas

10% dan nilai VIF dibawah 10. Penilaian uji kecocokan model sudah cukup baik

dalam menggambarkan data empiris. Setelah kriteria uji asumsi klasik terpenuhi,

maka kemudian langkah berikutnya dalam melakukan analsisi regresi adalah

dengan melakukan uji hipotesis, uji hipotesis yang dilakukan menggukana uji F

dan uji T, Uji F digunakan untuk menguji bagaimanakah pengaruh peubah bebas

terhadap peubah tidak bebas secara keseluruhan. Sedangkan Uji T dipergunakan

untuk menguji secara statistik apakah koefisien regresi dari masing-masing

variabel bebas yang dipakai secara terpisah berpengaruh nyata atau tidak terhadap

Jenis Uji Metode sig α tolerance VIF Kesimpulan

Uji Normalitas data Kolmogorov Smirnov test 0,908 0,1 - - Normal

Uji Autokorelasi Run test 0,762 0,1 - - Tidak ada autokolerasi

Uji Heteroskedastisitas

Variabel Rasio DAU Glatzer test 1 0,1 - - Tidak ada heteroskedastisitas

Variabel Rasio BD Glatzer test 1 0,1 - - Tidak ada heteroskedastisitas

Variabel Rasio DBH Glatzer test 1 0,1 - - Tidak ada heteroskedastisitas

Uji Multikolinieritas

Variabel Rasio DAU - - - 0,714 1,4 Tidak ada multikolinieritas

Variabel Rasio BD - - - 0,621 1,611 Tidak ada multikolinieritas

Variabel Rasio DBH - - - 0,496 2,017 Tidak ada multikolinieritas

22

variabel tak bebas. Hasil dari uji hipotesi Uji F dan Uji T dapat dilihat seperti pada

Tabel 15.

Tabel 15 Hasil dari uji hipotesi Uji F dan Uji T

R Square Adjusted R Square

,548 ,379

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 280,267 3 93,422 3,233 .082a

Residual 231,156 8 28,894

Model Standardized Coefficients T Sig.

Beta

1 (Constant) 50,416 3,377 ,010

DAU -,798 -2,836 ,022

BD ,585 1,938 ,089

DBH -,513 -1,518 ,167

Sumber : Data olahan (2013)

Dari hasil uji F didapat bahwa nilai sig. F 0,082 lebih kecil dari α 0,10, hal

ini mengandung arti bahwa secara keseluruhan variabel bebas yang terdiri dari

rasio DAU, rasio BD, dan rasio DBH secara bersama-sama berpengaruh nyata

atau signifikan terhadap variabel tak bebeas berupa rasio PAD pada tingkat

kepercayaan 90%. Dari hasil uji T didapat bahwa nilai sig. T DAU bernilai 0,022

lebih kecil dari α 0,10, hal ini berarti variabel rasio DAU secara signifikan

berpengaruh terhadap variabel rasio PAD, nilai sig. T BD bernilai 0,089 lebih

kecil dari α 0,10 juga berarti berpengaruh signifikan terhadap rasio PAD, nilai sig.

T DBH lebih besar dari α 0,10 yaitu sebesar 0,167 ini berarti bahwa rasio DBH

tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio PAD.

Persamaan regresi yang didapat dari hasil uji T pada tabel 15 adalah

y=50,416+(-0,798)X1+0,585X2+(-0,513)X3. Nilai beta rasio DAU sebesar -0,798

menunjukkan bahwa variabel rasio DAU berpegaruh negatif terhadap peningkatan

rasio PAD sebesar 0,798 satuan, nilai beta rasio BD sebesar 0,585 menunjukkan

bahwa variabel rasio BD berpegaruh positif terhadap peningkatan rasio PAD

sebesar 0,585 satuan, dan nilai beta rasio DBH sebesar -0,513 menunjukkan

bahwa variabel rasio DBH berpegaruh negatif terhadap peningkatan PAD sebesar

0,513 satuan, satuan dalam hal ini adalah persen (%), karna nilai yang diukur

dalam regresi ini adalah presentase porsi dari masing-masing variable terhadap

total pendapatan daerah. Nilai R Squared (R2) atau koefisien determinasi sebesar

0,548 menunjukkan bahwa 54,8% variabel rasio DAU, rasio BD, dan rasio DBH

mampu menjelaskan 54,8% variabel rasio PAD di Provinsi DKI Jakarta,

sedangkan 45,2% adalah variabel lainnya. Hasil analisis regresi berganda

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.

Hasil analisis regresi dengan metode regresi berganda yang menunjukkan

bahwa nilai koefisien rasio DAU bernilai negatif dan signifikan, tidak sesuai

dengan apa yang diharapkan oleh adanya kebijakan otonomi daerah, dengan

adanya dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah seharusnya dapat

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat semakin menggali potensi

pendapatan asli daerahnya, tetapi hasil analisis regresi mempunyai koefisien

23

negatif yang memberi arti bahwa semakin besar porsi DAU di dalam pendapatan

pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuat jumlah porsi PAD semakin turun

di dalam total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya kajian lebih

lanjut dan mendalam terkati penentuan jumlah besaran DAU yang diberikan oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diperlukan suatu kerangka kerja

pengukuran khusus untuk memantau apakah pemebrian dana DAU secara

blockgrant dapat secara efektif meningkatkan kemandirian daerah atau malah

sebaliknya. Menurut bank dunia, audit dan pengawasan eksternal secara

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu hal yang wajib

dipenuhi oleh daerah objek donor bantuannya, apabila pengelolaan keuangan

daerah baik pendapatan maupun pengeluaran terindikasi adanya ilusi fiscal atau

tidak efektifnya dana yang teresrap, maka hal ini akan menjadi penilaian yang

kurang baginya, kaarena ini akan mengurangi nilai index government effectiveness

dalam pengukuran good government control.

Hasil dari analisi ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh

Andros Hasibuan (2006). Penelitiannya menyatakan bahwa secara umum

kontribusi DAU masih sangat tinggi dengan menyumbang rata-rata 60-90% dari

penerimaan daerah. Selain itu ia juga menyatakan bahwa tingkat kemandirian

daerah menjadi semakin rendah setelah adanya implementasi otonomi daerah, hal

ini terlihat dari kecenderungan pada menurunnya rasio PAD terhadap penerimaan.

Menurut Syufirmansyah (2012), otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, serta realitas yang ada masih memperlihatkan

kinerja pembangunan daerah yang relatif belum memadai. Jumlah rasio dari masing-

masing variabel dalam regresi dapat di lihat pada lampiran 8.

Analisis Peramalan

Menurut Baroto (2000), Metode peramalan formal dilakukan dengan cara

mengekstrapolasi kondisi masa lalu untuk kondisi masa mendatang. Hal ini

didasarkan pada asumsi bahwa kondisi masa lalu sama dengan kondisi masa

mendatang, oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode peramalan time series dimana data yang menjadi input dalam teknik

peramalan adalah data histori masa lalu. Analisis peramalan dalam penelitian ini

digunakan untuk memprakirakan berapa jumlah PAD Provinsi DKI Jakarta pada

periode sepuluh tahun mendatang dari tahun 2013 hingga 2022, data yang

digunakan sebagai input peramalan adalah data PAD Provinsi DKI Jakarta dari

tahun 1994 hingga 2012, data PAD Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada

Lampiran 9. Adapun metode peramalan time series yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Trend Linear, Trend Quadratic, Moving Average, Single

Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing Holt, Decomposition

Additive,dan Decompotition Multiplicative, kemudian akan dipilih salah satu dari

metode tersebut yang memiliki nilai MAPE terkecil dari hasil perhitungan yang

telah dilakukan, perhitungan ini dilakukan menggunakan bantuan software

minitab versi 14.

Hasil plot pola data trend PAD Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1994 hingga

2012 yang diolah menggunakan program minitab 14 dapat dilihat seperti pada

Gambar 6.

24

Gambar 6 Grafik plot pola data trend PAD Provinsi DKI Jakarta 1994-2012

Berdasarkan plot data dengan Minitab 14 menunjukkan bahwa data PAD Provinsi

DKI Jakarta tidak stasioner, hal ini ditunjukkan dengan adanya trend pada data

tersebut karena nilai lag tidak nyata sama dengan nol. PAD Provinsi DKI Jakarta

terlihat berfluktuasi naik, pada tahun 1998 terjadi penurunan sebesar 33% yang

diakibatkan oleh krisis moneter yang melanda negara ini terutama Provinsi DKI

Jakarta, namun kembali berangsur-angsur naik pada tahun berikutnya seperti

terlihat pada Gambar 5 dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2012 sebesar

12% akibat dari pegaruh krisis ekonomi global. Setelah mendapat plot data dan

yakin bahwa data bersifat tidak stasioner, maka langkah selanjutnya adalah

melakukan prakiraan PAD pada sepuluh tahun berikutnya menggunakan masing-

masing metode yang telah disebutkan. Hasil dari masing-masing metode prakiraan

time series dapat dilihat seperti pada Tabel 16, untuk perhitungan selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran 10.

Tabel 16 Hasil hitung nilai MAPE dari setiap metode peramalan

Metode MAPE

Linier Trend Model 4,29833

Quadratic Trend Model 1,32046

Decomposisi Multiplicative 3,99652

Decomposisi Additive 4,14667

Moving average 5,19677

Single exponential smooth 1,70399

Double exponential smooth 1,65921 Sumber : Data olahan (2013)

Berdasarkan Tabel 16, data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jakarta yang

dianalisis dengan Minitab 14 menunjukkan bahwa metode peramalan Quadratic

Trend Model memiliki nilai MAPE terkecil (1,32046) dibandingkan dengan

metode peramalan lainnya. Sedangkan untuk metode peramalan terbaik kedua

adalah metode Double Exponential Smoothing dengan memiliki nilai MAPE

(1,65921). Hal ini berarti metode peramalan yang diambil guna meramalkan nilai

PAD Provinsi DKI Jakarta periode sepuluh tahun mendatang adalah metode

Jum

lah P

AD

(R

p)

Periode Tahun

25

peramalan Quadratic Trend Model. Dari metode ini diperoleh persamaan Ŷt =

1.498.147.000.000-165.057.972.298*t+51.116.709.300*t*2. Persamaan tersebut

menunjukkan arah negatif dan positif yang berarti setiap periode (tahun) terjadi

penurunan PAD sebesar Rp. 165.057.972.298 dan kenaikan PAD sebesar Rp

511.167.093.000*2. Misalnya saat periode 20 (t=20) Ŷ(20) = 1.498.147.000.000-

165.057.972.298*20+51.116.709.300*20*2= 18.643.671.274.040, saat periode 21

(t=21) Ŷ(21) = 1.498.147.000.000-165.057.972.298*21+51.116.709.300*21*2=

19.500.947.487.742. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahun

terdapat peningkatan PAD sebesar Rp. 857.276.213.702, data hasil perhitungan

peramalan menggunakan persamaan tersebut dapat dilihat seperti pada Tabel 17.

Tabel 17 Hasil peramalan PAD Provinsi DKI Jakarta

Periode Tahun Jumlah PAD yang Diramalkan (Milyar)

20 2013 Rp 18.643,67

21 2014 Rp 19.500,94

22 2015 Rp 20.358,22

23 2016 Rp 21.215,49

24 2017 Rp 22.072,77

25 2018 Rp 22.930,05

26 2019 Rp 23.787,32

27 2020 Rp 24.644,60

28 2021 Rp 25.501,88

29 2022 Rp 26.359,15

Sumber : Data olahan (2013)

Dari Tabel 17, dapat dilihat bahwa hasil peramalan yang diperoleh dari

jumlah PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,9%. Ini

menandakan bahwa hasil peramalan menunjukkan ke arah yang positif dan tidak

berfluktuasi, walaupun pada periode sebelumnya yaitu tahun 2012 terjadi

penurunan sebesar 12% akibat dari pengaruh krisis ekonomi global, hal ini tidak

berdampak serius terhadap prakiraan jumlah PAD di sepuluh tahun medatang

karena dari tahun 2001 hingga 2012 pertumbuhan PAD Provinsi DKI Jakarta

mengalami trend yang positif.

Hal ini menggunakan asumsi bahwasanya kondisi sosial, politik, ekonomi,

dan teknologi di Indonesia bersifat cateris paribus/tetap atau sama dengan kondisi

historis periode lalu, namun jika dibandingakan dengan rata-rata pertumbuhan

PAD sepuluh tahun terakhir yaitu sebesar 14%, terlihat bahwa rata-rata

pertumbuhan PAD sepuluh tahun mendatang masih berada dibawahnya. Di era

globalisasi saat ini dan masa yang akan datang, tingkat ketidakpastian (turbulensi)

yang dihadapi oleh DKI Jakarta akan semakin tinggi, mengingat bahwa

lingkungan yang dihadapi oleh DKI Jakarta sangat heterogen. Oleh karena itu,

jumlah PAD yang diramalkan dengan asumsi cateris paribus di atas hanya

menjadi tolak ukur kecil dalam melakukan penganggaran di masa mendatang.

Implikasi Manajerial

Hasil analisi rasio keuangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diukur dari data APBD

26

sudah sangat baik dan mampu melakukan otonomi daerah secara menyeluruh,

dilihat dari rasio kemandirian, efektivitas & efisiensi, aktivitas, dan kemampuan

keuangan daerah. Sedangkan kinerja keuangan yang diukur dari data neraca,

menunjukkan bahwa secara umum posisi keuangan daerah cukup baik yang

ditunjukkan oleh jumlah aset yang dimiliki dapat menutupi semua kewajiban,

namun kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu

dinilai berkurang, karena terjadi penurunan pada rata-rata pertumbuhan pada rasio

likuiditas dan peningkatan rasio solvabilitas. Untuk evaluasi anggaran

menunjukkan bahwa terjadinya varians (selisih) antara rencana dengan realisasi

anggara yang terjadi selama lima tahun terakhir dinilai masih dalam batas

toleransi manajemen. Di lain sisi, hasil dari analisis pengaruh otonomi daerah

terhadap PAD dengan metode regresi berganda menunjukkan bahwa rasio DAU

dan rasio DBH berpengaruh negatif, hal ini berarti bahwa peningkatan transfer

DAU akan berdampak pada penurunan PAD. Serta hasil analisa peramalan masih

menunjukkan bahwa rata-rata PAD pada masa sepuluh tahun mendatang masih

mengalami pertumbuhan yang sedikit lambat.

Dari hasil penelitian kinerja keuangan yang telah dipaparkan, dapat

diketahui bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan

kemampuan dalam mengelola keuangan, agar kinerja pemerintah di masa

mendatang menjadi lebih baik lagi. Mahmudi (2010) mengungkapkan bahwa

salah satu pilar utama yang dapat mencapai keberhasilan manejemen keuangan

publik adalah manajemen pendapatan, dimana pemerintah dituntut untuk cerdas

dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan serta mampu

mengelola potensi yang ada secara efisien dan efektif, tidak hanya mampu

menghabiskan anggaran. Terdapat lima tahapan utama dalam siklus manajemen

pendapatan daerah, tahapan tersebut dapat dilihat seperti pada Gambar 7.

Sumber : Mahmudi (2010)

Gambar 7 Siklus manajemen pendapatan daerah

Identifikasi

Pendapatan

Administrasi

Pendapatan

Koleksi

Pendapatan

Akuntansi

Pendapatan

Alokasi

Pendapatan

Identifikasi

sumber

pendapatan

Menghitung

basis

pendapatan

Pendataan

objek, subjek,

dan wajib

pajak/retribusi

Penghitungan

masing-masing

potensi sumber

pendapatan

Penentuan dan

penetapan

wajib

pajak/retribusi

Penetapan

NPWP dan

NPWR

Penerbitan

surat ketertiban

pajak daerah

dan surat

ketetapan

retribusi

Dihitung dan

dipungut oleh

petugas

(official

assessment

system)

Dihitung dan

dibayarkan

sendiri oleh

wajib

pajak/retribusi

(self

assessment

system)

Dipungut oleh

pihak ketiga

yang ditunjuk

pemda

Pengumpulan

pendapatan

dalam rekening

kas umum

daerah

Pencatatan

dalam sistem

akuntansi

pemerintah

daerah

Pelaporan

pendapatan

dalam laporan

pemerintah

daerah

Penentuan

jumlah alokasi

pendapatan

untuk

pengeluaran

belanja daerah,

meliputi

belanja operasi

dan belanja

modal

Penentuan

jumlah alokasi

pendapatan

untuk

pembiayaan

daerah

27

Berdasarkan pada konsep tersebut, maka peneliti menganjurkan agar pemerintah

daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan seluruh tahap siklus manajemen

pendapatan daerah dengan baik, mulai dari identifikasi pendapatan, administrasi

pedapatan, koleksi pendapatan, pencatatan/akuntansi pendapatan, hingga alokasi

pedapatan. Dalam melakukan tahap tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

harus berlandaskan pada prinsip-prinsip penerimaan daerah. Lima prinsip

penerimaan daerah dalam pengelolaan potensi daerah dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18 Prinsip-prinsip penerimaan daerah

Prinsip Kegiatan

Perluasan

basis

penerimaan

1. Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib

pajak/retribusi yang baru

2. Mengevaluasi tarif pajak/retribusi

3. Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi

4. Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/retribusi

Pengendalian

atas

kebocoran

Pendapatan

1. Melakukan audit, baik rutin maupun insidental

2. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah

3. Memberi penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat

pajak dan hukum

4. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam

pemungutan pendapatan

Peningkatan

efisiensi

administrasi

pajak

1. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah

dan sederhana

2. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan

3. Menjalin kerjasama dengan bank, kantor pos, koperasi, dan pihak

lainnya yang memberi kemudahan dalam membayar pajak

Transparansi

dan

Akuntabilitas

1. Adanya dukungan teknologi informasi untuk membangun sistem

manajemen pendapatan daerah

2. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang

memadai

3. Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola

pendapatan daerah

Sumber : Mahmudi (2012)

Manajemen pendapatan yang dilakukan dengan disiplin dan baik serta

berlandaskan pada prinsip penerimaan daerah, akan meningkatkan potensi daerah.

Prinsip yang harus menjadi fokus utama bagi Provinsi DKI Jakarta adalah

pengendalian atas kebocoran pendapatan, agar pemberian DAU dari pemerintah

pusat terserap dan dapat dioptimalkan dengan baik agar berdampak positif

terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan pada konsep-konsep tersebut dan ulasan dari laporan

pertanggungjawaban pemerintah daerah, maka solusi manajerial yang perlu

dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit satuan kerja terkait

dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun dengan Pemerintah

Pusat agar realisasi pendapatan daerah dapat dicapai secara optimal.

2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima dengan

jalan penyederhanaan proses administrasi agar masyarakat lebih mudah

melakukan pembayaran pajak daerah sehingga dapat mendorong peningkatan

pendapatan daerah.

28

3. Peningkatan pemeriksaan dan pengawasan kepada masyarakat maupun aparat

yang mengelola pendapatan daerah, agar seluruh penerimaan daerah dapat

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

4. Dilakukannya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat maupun aparat

pemungut dengan tujuan agar adanya pemahaman dari segi ketentuan peraturan

yang menjadi dasar pemungutan pendapatan daerah.

5. Dilakukannya intensifikasi pendapatan daerah terhadap penerimaan pajak

daerah.

6. Dilakukannya ekstensifikasi pendapatan daerah berdasarkan potensi yang

sebenarnya dapat dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

agar target yang ditetapkan dicapai dengan optimal. 7. Pengesahan APBD dilakukan lebih cepat dari sebelumnya. 8. Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi seluruh SDM pengelola

keuangan SKPD, agar SKPD sebagai pengguna Anggaran dapat memahami

ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan dapat

meningkatkan kemampuan dan kinerjanya.

Potensi daerah yang diupayakan secara tepat dan optimal akan memberikan

dampak positif bagi pendapatan dan kinerja suatu daerah. Hasil analisis

mengindikasikan bahwa Provinsi DKI Jakarta perlu mengupayakan potensi daerah

yang dimiliki secara optimal, ini dapat dilihat dari adanya kecenderungan

penurunan dalam memenuhi kewajiban, dan pengaruh negatif dana DAU terhadap

PAD. Dalam menjawab permasalahan ini, peneliti melakukan analisis Tipologi

klassen dan Matriks BCG untuk mengetahui dan memetakan sektor apa yang

menjadi unggulan agar potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal. Data

yang digunakan adalah PDRB Provinsi DKI Jakarta lima tahun terakhir yaitu dari

tahun 2008 hingga tahun 2012, analisis ini dilakukan dengan melihat rata-rata

kontribusi sektoral terhadap PDRB dan rata-rata laju pertumbuhan sektoral, yang

kemudian hasil dari perhitungan tersebut akan diklasifikasikan ke dalam matriks

kombinasi antara Tipologi Klassen dan BCG. Hasil perhitungan rata-rata

kontribusi sektoral terhadap PDRB dan rata-rata laju pertumbuhan sektoral

Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 19, hasil

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11.

Tabel 19 Rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB dan rata-rata laju

pertumbuhan sektoral Provinsi DKI Jakarta (2008-2012)

Lapangan usaha Rata-rata kontribusi

sektoral ( milyar rupiah)

Rata-rata laju pertumbuhan

sektoral

1. Pertanian 381,08 3,51%

2. Pertambangan dan Penggalian 1.829,56 6,77%

3. Industri Pengolahan 62.408,39 6,02%

4. Listrik, Gas, dan Air bersih 4.073,77 1,59%

5. Bangunan 45.441,86 6,51%

6. Perdagangan, Hotel, dan

Restoran 82.496,31

6,08%

7. Pengangkutan dan Komunikasi 40.018,52 8,86%

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 111.349,69

5,35%

9. Jasa-jasa 50.520,29 6,50%

Sumber : Data olahan 2013

29

Rata-rata Jumlah PDRB sektoral Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008-2012

adalah 44.279.826.066.962, jumlah tersebut dihasilkan dari pembagian rata-rata

PDRB kedalam sembilan sektor yang ada. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan

PDRB sektoral berjumlah 6,18%, jumlah tersebut dihasilkan dari rata-rata

pertumbuhan PDRB total yang dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan pada tabel diatas dan membandingkan dengan rata-rata jumlah

PDRB sektoral serta rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektoral, maka hasil

klasifikasi dalam kombinasi Tipologi Klassen dan Matriks BCG untuk

memetakan potensi daerah yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat

pada Tabel 20.

Tabel 20 Hasil pemetaan terhadap potensi daerah Provinsi DKI Jakarta

Rata-rata

Kontribusi sektor

terhadap PDRB

Rata-rata laju

Pertumbuhan sektoral

Tinggi

Rendah

Tinggi

Sektor Unggulan (Prima)

Jasa-jasa

Bangunan/konstruksi

Sektor Berkembang

Pengangkutan &

Komunikasi

Pertambangan & Penggalian

Rendah

Sektor Potensial

Keuangan, Persewaan,

& Jasa Perusahaan

Perdagangan, Hotel, &

Restoran

Industri Pengolahan

Sektor Terbelakang

Listrik, Gas, dan Air bersih

Pertanian

Sumber : Data olahan 2013

Dari analisis pemetaan potensi daerah tersebut, maka implikasi manajerial

yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain adalah :

1. Menjaga stabilitas pertumbuhan sektor unggulan, yaitu sektor Jasa-jasa

(administrasi pemerintahan & pertahanan, jasa pemerintah lainnya, sosial

kemasyaraktan, hiburan & rekreasi, perorangan & rumah tangga) dan sektor

Bangunan/Konstruksi, sebab sektor ini menjadi kekuatan dan daya saing

daerah (core competence), jika sektor unggulan ini tidak dikelola dengan baik

maka akan bergeser menjadi sektor potensial, yakni pertumbuhannya akan

menurun walaupun jumlahnya masih cukup besar.

2. Melakukan upaya optimalisasi pada sektor berkembang melalui intensifikasi,

yaitu sektor pengangkutan & komunikasi (angkutan rel, angkutan jalan raya,

angkutan laut, angkutan sungai-danau-penyebrangan, angkutan udara, jasa

penunjang angkutan, pos & telekomunikasi, jasa penunjang komunikasi) serta

sektor pertambangan & penggalian (minyak & gas bumi, pertambangan tanpa

migas, penggalian). sektor berkembang ini merupakan prospek bagi daerah,

karena masih memungkinkan untuk ditingkatkan lagi kotribusi sektor tersebut

sehingga mejadi sektor unggulan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik maka

bisa jadi sektor berkembang akan turun menjadi sektor terbelakang.

3. Melakukan pembinaan dan pembenahan pada sektor potensial, yaitu sektor

keuangan, persewaan, & jasa perusahaan (bank, lembaga keuangan non bank,

30

jasa penunjang keuangan, sewa bangunan, jasa perusahaan), sektor

perdagangan, hotel, dan restoran (perdagangan besar & eceran, hotel, restoran),

serta sektor industri pengolahan (industri migas & non migas). karena sektor

ini memberikan kontribusi yang besar tetapi pertumbuhannya sudah mulai

menurun, jika sektor ini tidak mendapat perhatian maka bisa jadi sektor ini

akan berubah menjadi sektor terbelakang.

4. Sebisa mungkin melakukan peningkatan kontribusi pada sektor terbelakang

meskipun sektor ini sulit untuk dijadikan sebagai daya saing daerah, yaitu

sektor listrik, gas, & air bersih, serta sektor pertanian (tanaman bahan

makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang merambah ke seluruh

sektor menyebabkan tingkat ketidakpastian yang dihadapi oleh pemerintah DKI

Jakarta di masa mendatang akan semakin tinggi, oleh karena itu perlu

dilakukannya pengembangan pemerintahan berbasis internet atau e-government,

sistem ini merupakan upaya untuk memperbaiki proses dan prosedur administrasi

di pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi (internet) agar

memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada stakeholder.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian analisis kinerja keuangan daerah Provinsi

DKI Jakarta, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diukur dari data

APBD dan neraca sudah sangat baik dan mampu melakukan otonomi daerah

secara menyeluruh dari laporan APBD, penilaian tersebut dilihat dari rasio

kemandirian, efektivitas & efisiensi, aktivitas, dan kemampuan keuangan

daerah. Kinerja keuangan yang dilihat dari laporan neraca menunjukkan

bahwa rasio likuiditas dan solvabilitas juga dapat dikatakan baik. Namun jika

dilihat dari pertumbuhannya, terjadi fluktuasi pertumbuhan kinerja keuangan

yang bersumber dari laporan APBD dan cenderung terjadi penurunan pada

tahun 2012. Sedangkan pada rasio keuangan yang bersumber dari laporan

neraca, terjadi fluktuasi pertumbuhan yakni peningkatan pertumbuhan rasio

solvabilitas dan penurunan rasio likuiditas.

2. Evaluasi anggaran menunjukkan bahwa terjadinya varians (selisih) antara

rencana dengan realisasi anggara yang terjadi selama lima tahun terakhir

dinilai masih dalam batas toleransi manajemen.

3. Semakin besar besar porsi DAU dalam pendapatan pemerintah Provinsi DKI

Jakarta akan membuat jumlah porsi PAD semakin turun, ini berarti DAU

berpengaruh negatif terhadap peningkatan PAD.

4. Peramalan jumlah PAD pada Provinsi DKI Jakarta untuk sepuluh tahun

mendatang dari tahun 2013 hingga tahun 2022 mengindikasikan trend yang

positif, namun masih di bawah rata-rata pertumbuhan PAD sepuluh tahun

terakhir.

31

Saran

Berdasarkan pada hasil analisis kinerja keuangan daerah dan analisis

pemetaan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta, maka dapat disarankan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan seluruh tahap

siklus manajemen pendapatan daerah dengan baik, mulai dari identifikasi

pendapatan, administrasi pedapatan, koleksi pendapatan,

pencatatan/akuntansi pendapatan, hingga alokasi pedapatan.

2. Dalam melakukan tahap siklus manajemen pendapatan daerah, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta harus berlandaskan pada prinsip-prinsip penerimaan

daerah, yaitu memperluas basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran

pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pajak, serta memegang teguh

transparansi & akuntabilitas.

3. Pemerintah harus Menjaga stabilitas pertumbuhan sektor unggulan, yaitu

sektor Jasa-jasa dan bangunan/konstruksi. Melakukan upaya optimalisasi

pada sektor berkembang melalui intensifikasi, yaitu sektor pengangkutan &

komunikasi, serta pertambangan & penggalian. Melakukan pembinaan dan

pembenahan pada sektor potensial, yaitu sektor keuangan, persewaan, & jasa

perusahaan, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor industri

pengolahan. Dan Sebisa mungkin pemerintah melakukan peningkatan

kontribusi pada sektor terbelakang, yaitu sektor listrik, gas & air, serta sektor

pertanian. Agar potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal yang pada

akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

4. Dilakukanya pengembangan pemerintah berbasis internet e-goverment

5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penelitian ini, sehingga

menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

berkembang secara berlanjutan. Implikasi manajerial yang merupakan hasil

dari penelitian ini bisa menjadi dasar atau pokok pikiran untuk dikembangan

oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

6. Perlu adanya kajian mendalam dalam menentukan DAU oleh pemerintah

pusat, agar DAU dapat terserap dengan efektif bagi pemerintah daerah.

7. Analisis kinerja keuangan daerah ini dapat menjadi topik penelitian

selanjutnya dengan menambahkan variabel kinerja keuangan daerah lain,

serta dilakukan pada daerah tingkat kota/kabupaten, selain itu juga dapat

dilakukan analisis faktor-faktor penentu DAU.

DAFTAR PUSTAKA

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga

Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2008-2012. Bogor

(ID) : BPS.

[DJPK] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. Laporan Keuangan

Berdasarkan Daerah dan wilayah sebelum dan setelah TA 2006. Jakarta

(ID) : DJPK.

32

[Mendagri] Kementerian Dalam Negeri. 2010. Tahapan dan Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Jakarta (ID) : Mendagri. [WB] World Bank. 2005. Local Government Financial Management A

Measurement Framework. Washington (US) : WB.

Baroto T. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Jakarta (ID) : Ghalia

Indonesia.

Bastian I. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta (ID): BPFE.

Fahmi I. 2011. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung (ID) : Alfabeta.

Gujarati. 2007. Dasar-Dasar Ekonometri. Jakarta (ID) : Erlangga.

Halim A. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Seri Bunga

Rampai Manajenen Keuangan Daerah. Yogyakarta (ID): UUP AMP

YKPN.

Halim A 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Tiga. Jakarta (ID): Salemba

Empat. Hasugian A. 2006. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan

Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat.

[skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.

Indriani M. 2011. Good Governance dan Internal Control pada Pemerintah

Daerah. [Jurnal] Aceh (ID) : Universitas Syiah Kuala.

Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta (ID) : Erlangga. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta (ID) : Penerbit Andi.

Nazir M. 2011. Metode Penelitian. Bogor (ID) : Ghalia Indoensia. Nurhayani, 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri

Hulu-Rengat. [Skripsi]. Pekanbaru (ID) : Universitas Islam Riau. Provinsi DKI Jakarta. 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta

2008-2012. Jakarta (ID) : Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta. 2013. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah

Daerah 2008-2012. Jakarta (ID) : Provinsi DKI Jakarta.

Sufirmansyah. 2010. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Antar Daerah Dan Kemiskinan.

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan.3(1): 115-119.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang Memberi

Kewenangan Kepada Daerah. Republik Indonesia.

Wasistiono S. “Cetak Biru Desentralisasi Indonesia”. Seminar Ekonomi Nasional,

Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, 2010.

33

Faktor yang dapat

dikendalikan :

-Besaran transfer

-Pengelolaan keuangan

-SDM

-Birokrasi

Masalah saat ini : -PAD tidak berbanding

lurus dengan dana

perimbangan

-tingkat ketergantungan

daerah masih tinggi

-Kualitas Laporan keuangan yang dirasa

masih kurang baik

Faktor yang tidak dapat

dikendalikan :

-Potensi ekonomi yang

dimiliki setiap daerah

-Bencana alam yang

menghambat pembangunan

-gejolak ekonomi (inflasi dan

kenaikan harga )

Pengumpulan data :

-Badan Pusat Statistik (BPS)

-Direktorat Jendral

Perimbangan Keuangan

-Kemendagri

Data/Info :

-Realisasi

APBD

periode

1994-2012

-Neraca

2008-2012

-PDRB

periode

2001-2012

External Input :

-Globalisasi

-UU

Proses :

-Analisis kinerja keuangan

-Analisis varian

-Analisis Pengaruh

-Analisis Peramalan

Output :

-Rasio Kinerja keuangan

-Jumlah varians dan toleransi

perbedaan

-Signifikansi pengaruh

-Data ramalan di masa

mendatang

Parameter kontrol :

-Konsep Otonomi daerah

-Kinerja keuangan sebelum

Otonomi Daerah

-Nilai R pada regresi

-Nilai a pada uji T

Outcome :

-Sistem pengendalian

manajemen organisasi sektor

publik

-Pemetaan potensi daerah

-Peningkatan kinerja berbasis

teknologi

Impact :

-Perencanaan dan

Penganggaran keuangan yang

lebih baik

- Ketertarikan para investor

dan dunia bisnis

-meningkatnya kesejahteraan

rakyat

Teori-teori strategi

Feedback

Lampiran 1 Alur pemikiran penelitian

33

Lam

piran

1 A

lur p

emik

iran p

enelitian

34

Lam

piran

2 H

asil perh

itungan

rasio k

euan

gan

2008 2009 2010 2011 2012 Rata-rata

PAD 10,455,570,941,947.00 10,608,155,177,783.00 12,969,114,969,129.00 17,825,520,000,000.00 15,627,838,700,000.00 13,497,239,957,771.80

Transfer pemerintah pusat 8,702,813,393,647.00 8,650,835,929,772.00 10,133,994,811,087.00 9,149,708,963,289.00 9,261,161,875,000.00 9,179,702,994,559.00

Bagi hasil

Pinjaman

Hasil Rasio Kemandirian 120% 123% 127% 195% 169% 1.47

Rencana capaian PAD 10,381,542,819,361.00 10,363,435,508,395.00 12,315,398,272,250.00 16,280,133,657,370.00 20,875,260,000,000.00 14,043,154,051,475.20

Realisasi Capaian PAD 10,455,570,941,947.00 10,608,155,177,783.00 12,969,114,969,129.00 17,825,524,636,880.00 15,627,838,700,000.00 13,497,240,885,147.80

Rasio Efektifitas 101% 102% 105% 109% 75% 99%

PAD 10,455,570,941,947.00 10,608,155,177,783.00 12,969,114,969,129.00 17,825,520,000,000.00 15,627,838,700,000.00 13,497,239,957,771.80

Biaya pemerolehan 183,115,057,373.00 441,237,187,873.00 310,407,283,362.00 329,223,365,219.00 127,732,976,400.00 278,343,174,045.40

Rasio efisiensi 2% 4% 2% 2% 1% 2%

Total belanja rutin 13,371,844,499,614.00 6,248,355,845,964.00 16,309,749,142,137.00 9,627,347,326,824.00 15,625,559,280,000.00 12,236,571,218,907.80

Total belanja pembangunan 2,581,600,192,153.00 13,262,743,584,858.10 5,243,146,696,798.00 16,796,252,566,473.00 3,449,164,914,000.00 8,266,581,590,856.41

total belanja daerah 15,956,526,086,574.00 19,511,099,430,822.10 21,552,895,838,935.00 26,423,599,893,297.00 19,077,625,450,000.00 20,504,349,339,925.60

Rasio aktivitas belanja rutin 84% 32% 76% 36% 82% 62%

Rasio aktivitas belanja pembangunan 16% 68% 24% 64% 18% 38%

Total Pendapatan 19,221,757,870,603.00 19,262,681,588,555.30 23,025,986,993,128.00 28,297,361,482,869.00 24,889,000,570,000.00 22,939,357,701,031.10

Total Belanja 15,956,526,086,574.00 19,511,099,430,822.10 21,552,895,838,935.00 26,423,599,893,297.00 19,077,625,450,000.00 20,504,349,339,925.60

Hasil Rasio Kemampuan 120% 99% 107% 107% 130% 113%

keteranganTahun

34

35

Lampiran 3 Tingkat pertumbuhan kinerja keuangan (PAD, TP, BR, BM)

Lampiran 4 Pertumbuhan rasio keuangan yang bersumber dari neraca

Rata-rata

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012

PAD 1% 22% 37% -12% 12%

Total Pendapatan 0% 20% 23% -12% 8%

Belanja Tak Langsung -53% 161% -41% 62% 32%

Belanja Langsung 414% -60% 220% -79% 124%

Rata-rata

1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999

PAD 7% 2% -33% 38% 4%

Total Pendapatan 9% -3% -14% 68% 15%

Belanja Tak Langsung 16% 7% -23% 111% 28%

Belanja Langsung 32% -9% -80% 277% 55%

KeteranganTahun

KeteranganTahun

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

current ratio -54.0% 13.2% -0.2% 2.2% -9.7%

quick ratio -53.7% 13.2% -1.2% 4.7% -9.2%

debt ratio asset 71.1% 8.3% 31.5% 22.6% 33.4%

debt to equity 70.9% 8.4% 31.6% 22.6% 33.4%

Rata-rata

pertumbuhan

likuiditas

Solvabilitas

Tahun

Rasio Keuangan

36

Lampiran 5 Hasil hitung varians anggaran tahun 2008-2012

Tahun 2009

Keterangan Rencana Realisasi Varian Ketidaksesuaiankriteria

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)10,363,440.00 10,601,050.00 237,610.00 2.29% f

Perimbangan 9,008,400.00 8,650,830.00 (357,570.00) -3.97% u

lain-lain - 10,800.00 10,800.00 -100% u

Total Pendapatan 19,371,840.00 19,262,680.00 (109,160.00) -0.56% u

Belanja Tak Langsung 6,831,290.00 6,248,355.00 582,935.00 8.53% f

Belanja Langsung 16,763,570.00 13,262,743.00 3,500,827.00 20.88% f

Total Belanja 23,594,860.00 19,511,099.00 4,083,761.00 17.31% f

surplus/(defisit) (4,223,020.00) (248,419.00)

Tahun 2010

Keterangan Rencana Realisasi Varian KetidaksesuaianKriteria

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)12,315,400.00 12,891,990.00 576,590.00 4.68% f

Perimbangan 10,006,090.00 9,540,480.00 (465,610.00) -4.65% u

lain-lain 641,860.00 593,510.00 (48,350.00) -7.53% u

Total Pendapatan 22,963,350.00 23,025,980.00 62,630.00 0.27% f

Belanja Tak Langsung 8,679,450.00 5,243,146.00 3,436,304.00 39.59% f

Belanja Langsung 17,551,730.00 16,309,740.00 1,241,990.00 7.08% f

Total Belanja 26,231,180.00 21,552,895.00 4,678,285.00 17.83% f

surplus/(defisit) (3,267,830.00) 1,473,085.00

Tahun 2011

Keterangan Rencana Realisasi Varian KetidaksesuaianKriteriaPendapatan Asli

Daerah (PAD)16,022,580.00 17,825,520.00 1,802,940.00 11.25% f

Perimbangan 8,909,900.00 9,149,708.00 239,808.00 2.69% f

lain-lain 1,146,720.00 1,322,133.00 175,413.00 15.30% f

Total Pendapatan 26,079,200.00 28,297,361.00 2,218,161.00 8.51% f

Belanja Tak Langsung 9,534,310.00 9,627,347.00 (93,037.00) -0.98% u

Belanja Langsung 18,341,490.00 16,796,252.00 1,545,238.00 8.42% f

Total Belanja 27,875,800.00 26,423,599.00 1,452,201.00 5.21% f

surplus/(defisit) (1,796,600.00) 1,873,762.00

Tahun 2012

Keterangan Rencana Realisasi varian KetidaksesuaianKriteriaPendapatan Asli

Daerah (PAD)20,875,260.00 15,627,838.00 (5,247,422.00) -25.14% u

Perimbangan 6,561,450.00 1,955,103.00 (4,606,347.00) -70.20% u

lain-lain 2,846,290.00 7,306,059.00 4,459,769.00 156.69% f

Total Pendapatan 30,283,000.00 24,889,000.00 (5,394,000.00) -17.81% u

Belanja Tak Langsung 10,719,000.00 15,625,559.00 (4,906,559.00) -45.77% u

Belanja Langsung 21,048,180.00 3,449,164.00 17,599,016.00 83.61% f

Total Belanja 31,767,190.00 19,074,724.00 12,692,466.00 39.95% f

surplus/(defisit) (1,484,190.00) 5,814,276.00

37

Lampiran 6 Hasil uji beda sample paired T-Test

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Std.

Deviation Std. Error Mean

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

Pendapa

tan 2008

Rencana - Realisasi 15.750 31.500 15.750 -34.374 65.874 1.000 3 .391

Belanja

2008

Rencana - Realisasi 2.250 2.630 1.315 -1.935 6.435 1.711 3 .186

Pendapa

tan 2009

Rencana - Realisasi -2.250 5.188 2.594 -10.505 6.005 -.867 3 .450

Belanja

2009

Rencana - Realisasi 2.333 2.082 1.202 -2.838 7.504 1.941 2 .192

Pendapa

ta 2010

Rencana - Realisasi 12.000 24.014 12.007 -26.211 50.211 .999 3 .391

Beanja

2010

Rencana - Realisasi 3.000 2.000 1.155 -1.968 7.968 2.598 2 .122

Pendapa

tan 2011

Rencana - Realisasi -1.000 .816 .408 -2.299 .299 -2.449 3 .092

Belanja

2011

Rencana - Realisasi 1.000 1.000 .577 -1.484 3.484 1.732 2 .225

Pendapa

tan 2012

Rencana - Realisasi 2.750 5.188 2.594 -5.505 11.005 1.060 3 .367

Belanja

2012

Rencana - Realisasi 8.333 11.930 6.888 -21.303 37.970 1.210 2 .350

38

Lampiran 7 Hasil Olah Data Regresi Berganda dengan SPSS 16.

Output Created 22-Nov-2013 08:26:09

Comments

Input Active Dataset DataSet0

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data

File 12

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated

as missing.

Cases Used Statistics are based on cases with no

missing values for any variable used.

REGRESSION

/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV

CORR SIG N

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF OUTS R

ANOVA

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT Rasio_PAD

/METHOD=ENTER Rasio_DAU

Rasio_BD Rasio_DBH

/SAVE RESID.

Resources Processor Time 00:00:00.032

Elapsed Time 00:00:00.031

Memory Required 2028 bytes

Additional Memory Required

for Residual Plots 0 bytes

Variables Created or

Modified

RES_4 Unstandardized Residual

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

Rasio_PAD 53.7867 6.81857 12

Rasio_DAU 3.9033 3.84684 12

Rasio_BD 92.5000 11.26136 12

Rasio_DBH 37.4692 5.48650 12

Correlations

Rasio_PAD Rasio_DAU Rasio_BD Rasio_DBH

Pearson Correlation Rasio_PAD 1.000 -.571 .306 .169

Rasio_DAU -.571 1.000 -.006 -.449

Rasio_BD .306 -.006 1.000 .553

Rasio_DBH .169 -.449 .553 1.000

Sig. (1-tailed) Rasio_PAD . .026 .167 .300

Rasio_DAU .026 . .493 .072

39

Rasio_BD .167 .493 . .031

Rasio_DBH .300 .072 .031 .

N Rasio_PAD 12 12 12 12

Rasio_DAU 12 12 12 12

Rasio_BD 12 12 12 12

Rasio_DBH 12 12 12 12

Variables Entered/Removedb

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 Rasio_DBH,

Rasio_DAU,

Rasio_BDa

. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Rasio_PAD

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .740a .548 .379 5.37536

a. Predictors: (Constant), Rasio_DBH, Rasio_DAU, Rasio_BD

b. Dependent Variable: Rasio_PAD

b. Dependent Variable: Rasio_PAD

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 50.416 14.931 3.377 .010

Rasio_DAU -1.414 .498 -.798 -2.836 .022

Rasio_BD .354 .183 .585 1.938 .089

Rasio_DBH -.637 .420 -.513 -1.518 .167

a. Dependent Variable: Rasio_PAD

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 44.5692 62.1802 53.7867 5.04765 12

Residual -7.42339 6.03975 .00000 4.58412 12

Std. Predicted Value -1.826 1.663 .000 1.000 12

Std. Residual -1.381 1.124 .000 .853 12

a. Dependent Variable: Rasio_PAD

Lanjutan Lampiran 7

40

Lampiran 8 Jumlah PAD, DAU, DBH, BD, dan total pendapatan (Rp)

Lampiran 9 Jumlah PAD dari tahun 1994 hingga tahun 2012

No Tahun Jumlah PAD (Rp)

1 1994 1.316.884.652.039

2 1995 1.672.650.573.307

3 1996 1.787.375.781.340

4 1997 1.830.739.099.897

5 1998 1.225.922.139.448

6 1999 1.692.919.376.026

7 2000 2.439.285.000.000

8 2001 3.644.150.890.000

9 2002 4.509.529.750.000

10 2003 5.261.851.410.000

11 2004 6.430.334.810.000

12 2005 7.597.867.920.000

13 2006 7.817.545.130.000

14 2007 8.733.022.674.720

15 2008 10.455.570.000.000

16 2009 10.601.057.958.783

17 2010 12.891.992.182.041

18 2011 17.825.520.000.000

19 2012 15.627.838.700.000

Tahun PAD DAU BD DBH Total pendapatan

2001 3,644,150,890,000 773,063,600,000 6,856,700,810,000 2,911,392,540,000 9,095,723,790,000

2002 4,509,529,750,000 781,802,710,000 8,556,135,980,000 3,191,283,150,000 10,721,638,580,000

2003 5,261,851,410,000 957,615,650,000 10,382,597,140,000 3,762,904,520,000 9,982,371,570,000

2004 6,430,334,810,000 927,249,860,000 11,493,273,270,000 4,188,741,650,000 11,546,326,320,000

2005 7,597,867,920,000 773,023,900,000 12,447,564,530,000 4,996,984,120,000 13,476,933,940,000

2006 7,817,545,130,000 773,024,100,000 15,175,454,120,000 5,747,049,270,000 14,337,618,500,000

2007 8,733,022,674,720 119,943,000,000 17,284,146,864,181 7,025,025,827,177 16,531,073,001,897

2008 10,455,570,000,000 - 15,956,526,086,574 8,702,813,393,647 19,221,757,870,603

2009 10,601,057,958,783 - 19,511,099,430,822 8,650,835,929,772 19,262,681,588,555

2010 12,891,992,182,041 - 21,552,895,838,935 9,537,609,058,087 23,025,986,993,128

2011 17,825,520,000,000 209,909,442,000 26,423,599,893,297 8,939,799,521,289 28,297,361,482,869

2012 15,627,838,700,000 206,495,892,000 19,077,625,450,000 7,720,271,463,800 24,889,000,570,000

tahun Rasio PAD Rasio DAU Rasio BD Rasio DBH

2001 40.06% 8.50% 75% 32.01%

2002 42.06% 7.29% 80% 29.76%

2003 52.71% 9.59% 104% 37.70%

2004 55.69% 8.03% 100% 36.28%

2005 56.38% 5.74% 92% 37.08%

2006 54.52% 5.39% 106% 40.08%

2007 52.83% 0.73% 105% 42.50%

2008 54.39% 0.00% 83% 45.28%

2009 55.03% 0.00% 101% 44.91%

2010 55.99% 0.00% 94% 41.42%

2011 62.99% 0.74% 93% 31.59%

2012 62.79% 0.83% 77% 31.02%

41

Index

C1

18161412108642

2,0000E+13

1,5000E+13

1,0000E+13

5,0000E+12

0

Moving Average

Length 10

Accuracy Measures

MAPE 5,19677E+01

MAD 5,55077E+12

MSD 3,39891E+25

Variable

Actual

Fits

Moving Average Plot for C1

Index

C1

18161412108642

2,0000E+13

1,5000E+13

1,0000E+13

5,0000E+12

0

Smoothing Constant

Alpha 1,05

Accuracy Measures

MAPE 1,70399E+01

MAD 1,03267E+12

MSD 2,33615E+24

Variable

Actual

Fits

Single Exponential Smoothing Plot for C1

Index

C1

18161412108642

2,5000E+13

2,0000E+13

1,5000E+13

1,0000E+13

5,0000E+12

0

Smoothing Constants

Alpha (level) 1,10000

Gamma (trend) 0,72727

Accuracy Measures

MAPE 1,65921E+01

MAD 1,01005E+12

MSD 3,26497E+24

Variable

Actual

Fits

Double Exponential Smoothing Plot for C1

Lampiran 10 Hasil olah data peramalan PAD dengan Minitab 14

Index

C1

18161412108642

2,0000E+13

1,5000E+13

1,0000E+13

5,0000E+12

0

Accuracy Measures

MAPE 4,29833E+01

MAD 1,33131E+12

MSD 2,58822E+24

Variable

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for C1Linear Trend Model

Yt = -2,08002E+12 + 857276213703*t

Index

C1

18161412108642

2,0000E+13

1,5000E+13

1,0000E+13

5,0000E+12

0

Accuracy Measures

MAPE 1,32046E+01

MAD 5,97099E+11

MSD 7,22601E+23

Variable

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for C1Quadratic Trend Model

Yt = 1,498147E+12 - 165057972298*t + 51116709300*t**2

Index

C1

18161412108642

2,0000E+13

1,5000E+13

1,0000E+13

5,0000E+12

0

Accuracy Measures

MAPE 3,99652E+01

MAD 1,20532E+12

MSD 2,16962E+24

Variable

Trend

Actual

Fits

Time Series Decomposition Plot for C1Multiplicative Model

Index

C1

18161412108642

2,0000E+13

1,5000E+13

1,0000E+13

5,0000E+12

0

Accuracy Measures

MAPE 4,14667E+01

MAD 1,28113E+12

MSD 2,50224E+24

Variable

Trend

Actual

Fits

Time Series Decomposition Plot for C1Additive Model

42

Lam

piran

11 H

asil perh

itungan

kontrib

usi sek

tor terh

adap

PD

RB

dan

pertu

mb

uhan

laju P

DR

B

Sektoral

Pertumbuhan

Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 rata-rata sektor rata-rata PDRB Klasifikasi

Pertanian 353.723.390.530Rp 371.469.499.100Rp 395.633.574.640Rp 379.946.313.738Rp 404.642.824.131Rp 381.083.120.428Rp 44.279.826.066.962Rp rendah

Pertambangan dan Penggalian 1.662.499.935.491Rp 1.560.171.896.220Rp 1.701.224.370.952Rp 2.110.812.854.100Rp 2.113.134.748.240Rp 1.829.568.761.001Rp 44.279.826.066.962Rp rendah

Industri Pengolahan 55.605.316.991.316Rp 57.949.241.859.600Rp 62.233.161.290.872Rp 66.026.226.076.248Rp 70.228.010.143.620Rp 62.408.391.272.331Rp 44.279.826.066.962Rp Tinggi

Listrik, Gas, dan Air bersih 3.926.329.634.883Rp 4.049.017.540.190Rp 4.075.025.818.792Rp 4.137.193.194.036Rp 4.181.309.182.687Rp 4.073.775.074.118Rp 44.279.826.066.962Rp rendah

Bangunan 39.970.743.129.890Rp 42.496.110.697.040Rp 45.181.354.223.888Rp 48.126.533.073.480Rp 51.434.598.978.426Rp 45.441.868.020.545Rp 44.279.826.066.962Rp Tinggi

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 73.362.231.195.922Rp 76.522.716.814.600Rp 81.856.586.593.016Rp 87.852.030.987.642Rp 92.888.008.294.954Rp 82.496.314.777.227Rp 44.279.826.066.962Rp Tinggi

Pengangkutan dan Komunikasi 33.143.881.692.661Rp 36.738.333.460.990Rp 40.235.934.540.888Rp 43.440.528.537.378Rp 46.533.924.775.062Rp 40.018.520.601.396Rp 44.279.826.066.962Rp rendah

Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan101.094.145.013.474Rp 104.642.957.896.470Rp 109.788.316.962.600Rp 116.727.950.831.730Rp 124.495.108.890.962Rp 111.349.695.919.047Rp 44.279.826.066.962Rp

Tinggi

Jasa-jasa 44.604.519.545.833Rp 47.139.479.435.790Rp 50.126.773.906.888Rp 53.361.348.951.648Rp 57.369.360.399.013Rp 50.520.296.447.834Rp 44.279.826.066.962Rp Tinggi

PDRB 353.723.390.530.000Rp 371.469.499.100.000Rp 395.633.574.640.000Rp 422.162.570.820.000Rp 449.603.137.923.300Rp 398.518.434.602.660Rp 44.279.826.066.962Rp

Sektor 2009 2010 2011 2012

Rata-rata

pertumbuha

n sektoral

Rata-rata

pertumbuhan

PDRB

Kriteria

Pertanian 0,050169452 0,065049959 -0,039650985 0,065 0,03514211 0,061818468 rendah

Pertambangan dan Penggalian -0,061550703 0,090408291 0,240761001 0,0011 0,06767965 0,061818468 Tinggi

Industri Pengolahan 0,042152891 0,073925375 0,060949254 0,063638107 0,06016641 0,061818468 rendah

Listrik, Gas, dan Air bersih 0,03124748 0,006423355 0,015255701 0,010663265 0,01589745 0,061818468 rendah

Bangunan 0,063180401 0,063187983 0,065185714 0,068736842 0,06507274 0,061818468 Tinggi

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0,043080555 0,069703089 0,073243274 0,057323402 0,06083758 0,061818468 rendah

Pengangkutan dan Komunikasi 0,108449934 0,095203041 0,079645074 0,071209913 0,08862699 0,061818468 Tinggi

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan0,03510404 0,04917062 0,06320922 0,066540687 0,05350614 0,061818468 rendah

Jasa-jasa 0,056831907 0,063371393 0,064527892 0,075110759 0,06496049 0,061818468 Tinggi

42

43

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Adipta Nur Pratama, dilahirkan di Lamongan pada

tanggal 28 Mei 1990. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Ali Ashari

dan Siti Halimah. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 1994 di TK Al-

Islamiyah Mojoasem Laren Lamongan, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar

Negeri Mojoasem Laren Lamongan pada tahun 1996. Selain memasuki Sekolah

Dasar Negeri, penulis juga memasuki Madrasah Ibtida’iyah Mojoasem Laren

Lamongan. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut pada tahun 2002.

Penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Lanjut Tingkat Pertama di SMPN

2 Laren Lamongan, penulis memasuki jenjang pendidikan SMP pada tahun 2002

dan lulus pada tahun 2005, Selama menempuh pendidikan di SMP penulis

mendapat prestasi juara 1 lomba lukis dan juara 1 lomba tulis kaligrafi se-

kecamatan Babat. Setelah lulus SMP, penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih

tinggi yaitu SMA, pada tahun 2005 penulis diterima di SMAN 1 Cikupa

Tangerang dan lulus pada tahun 2008. Penulis diterima sebagai mahasiswa

Direktorat Program Diploma (DPD) Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Tahun

2008 melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada Program Keahlian

Perencanaan dan Pengendalian Produksi Manufaktur/Jasa, dan melanjutkan studi

Sarjana pada Program Sarjana Alih Jenis Manajemen IPB tahun 2011. Selama

masa kuliah, penulis aktif tergabung dalam organisasi-organisasi perkuliahan

sebagai ketua BEMCO, Wakil kepala Departemen Ekonomi dan Bisnis Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM), Wakil Presdir EXOM, Ketua Fieldtrip PPMJ 45,

Ketua Program Wirausaha Diploma, Koordinator acara fieldtrip Academic Visit

(Malaysia-Singapore), Koordinator acara MPKMB, Ketua PKMM, dll. Adapun

prestasi yang pernah diraih penulis selama menjadi mahasiswa antara lain adalah

Juara 2 fotografi IAC IPB, Juara 3 fotografi PEKSIMIDA tingkat DKI Jakarta,

dan Juara 3 film dokumenter IAC IPB.