Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda ... · pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran serta monitoring dan evaluasi kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Bappeda Kabupaten Bima

Tahun 2017

1 Salam Kinerja

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima

Tahun 2017 ini dengan baik.

Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bima disusun

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan

bahwa, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun.

Selanjutnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini dimaksudkan

sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bima selama Tahun 2017.

Diharapkan LKjIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan

seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Bima selama Tahun 2017.

Semoga di tahun mendatang capaian kinerja semakin ditingkatkan sehingga dapat

memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Bima.

Bima, April 2018

Kepala Bappeda Kabupaten Bima

Drs. H. Muzakkir, M.Sc.

Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 196104031986031021



Tahun 2017

2 Salam Kinerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017

pada prinsipnya merupakan pertanggungjawaban atas capaian Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran selama Tahun 2017. Penyusunan LKJiP Bappeda Kabupaten Bima dilakukan

melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh bidang/ bagian di

lingkungan Bappeda Kabupaten Bima dengan membandingkan antara target kinerja

yang disusun dengan hasil yang didapatkan.

Pada tahun 2017, Bappeda Kabupaten Bima memiliki 3 Sasaran Strategis dan

8 Indikator Kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATO

R KINERJA

RATA-

RATA

CAPAIAN

KATEGORI

1 2 3 4 8

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 4 111,8

Sangat

Berhasil

2. Meningkatnya pengendalian perencanaan

3 96.86 Berhasil

3. Meningkatnya kualitas penelitian

1 133.33 Sangat

Berhasil

RATA-RATA CAPAIAN 114.00

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2017, pengukuran

kinerja yang dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran Strategis dengan menggunakan 8

(delapan) indikator kinerja, mendapat nilai rata-rata capaian sebesar 114.00% dengan

predikat Sangat Berhasil.

Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan

permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda antara lain :

a. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang tersedia dalam proses

perencanaan dan penganggaran pada kegiatan forum koordinasi dan perencanaan

partisipatif



Tahun 2017

3 Salam Kinerja

b. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

(e-Planning) belum diterapkan secara optimal

c. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi dalam proses perencanaan

pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran, serta monitoring dan

evaluasi kinerja.

d. masih kurangnya tenaga perencana pada bappeda kabupaten bima dalam

mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan,

diantaranya adalah :

a. Meningkatkan komitmen dan koordinasi secara internal maupun eksternal instansi

pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan

anggaran serta monitoring dan evaluasi kinerja.

b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Bappeda sebagai lembaga yang menjadi

koordinator perencanaan pembangunan dalam mengarahkan arah kebijakan

pembangunan daerah.

c. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kompetensi aparatur melalui pemetaan

kebutuhan dokumen perencanaan, analisis jabatan, pendidikan dan pelatihan.

d. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan data dan informasi dalam menyediakan

data dan informasi yang aktual, valid dan representatif sebagai bahan dalam kegiatan

perencanaan

e. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajamen Perencanaan (e-planning)

dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas.



Tahun 2017

4 Salam Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima (BAPPEDA) sebagai

Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan perencanaan

pembangunan daerah telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan

sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra). Kebijakan, program dan kegiatan tersebut

dijabarkan setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK)

Tahunan.

Dalam rangka memberikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda selama tahun

2016, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Bima

yang memberikan gambaran atas pencapaian pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Bappeda Kabupaten Bima.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada

Bappeda Kabupaten Bima maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja

instansi pemerintah berdasarkan pada indikator kinerja (parameter) yang telah

ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi, hal ini dilakukan untuk mengukur

sejauh mana tingkat keberhasilan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

selama Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Bima

Tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan kinerja (LKjIP) ini adalah untuk memenuhi kewajiban

sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

hasil capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kewenangan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima.

1.3 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Bima

Bappeda Kabupaten Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bima Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bima.



Tahun 2017

5 Salam Kinerja

Bappeda memiliki peran yang strategis dalam upaya mendukung koordinasi antar

pelaku pembangunan dan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah.

1.3.1 Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima adalah lembaga

teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bima Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bima, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya, fisik

dan prasarana, pengendalian dan evaluasi serta penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan.

1.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan statistik daerah;

3. Pengkoordinasian kebijakan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana wilayah,

pembangunan sosial budaya;

4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

5. Penyelenggaraan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah

6. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

7. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Bagian

Keuangan Setda Kabupaten Bima;

8. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Bagian

Keuangan Setda Kabupaten Bima;

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.



Tahun 2017

6 Salam Kinerja

1.3.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 04 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, berikut

merupakan susunan jabatan dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bima adalah

sebagai berikut;

a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan; 2) Sub.Bidang Investasi dan Dunia Usaha. 3) Sub Bidang Teknologi Industri dan Ketahanan Pangan;

d. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah, terdiri dari: 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; 2) Sub Bidang Permukiman, Prasarana dan Sarana Wilayah; 3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, terdiri dari: 1) Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan; 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan; 3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

f. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: 1) Sub Bidang Perencanaan Program; 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan; 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

g. Unit Pelaksana Teknis Badan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.4 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda

Kabupaten Bima pada Bulan Desember Tahun 2017 jumlah pegawai pada

Bappeda sebanyak 105 orang terdiri dari 73 orang pegawai negeri sipil, 32 orang

pegawai honorer daerah dan pegawai kontrak.

Kondisi sumber daya aparatur pada Bappeda Kabupaten Bima ditinjau

dari pangkat dan golongan, tingkat pendidikan formal, dan eselonering adalah

sebagai berikut :



Tahun 2017

7 Salam Kinerja

Tabel 1.1

Data Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bima

Menurut Pangkat dan Golongannya Bulan Desember Tahun 2017

NO URAIAN TAHUN 2017 1 Pembina Utama Muda - IV/c 1 Orang 2 Pembina Tk. I - IV/b 2 Orang 3 Pembina - IV/a 4 Orang 4 Penata Tk. I - III/d 11 Orang 5 Penata - III/c 12 Orang 6 Penata Muda Tk.I - III/b 11 Orang 7 Penata Muda - III/a 17 Orang 8 Pengatur Tk. I– II/d - 9 Pengatur – II/c 9 Orang

10 Pengatur Muda Tk.I – II/b -

11 Pengatur Muda – II/a 6 Orang

Jumlah 73 Orang

Tabel 1.2

Data Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bima

Menurut Tingkat Pendidikan Formal

NO URAIAN TAHUN 2017

1 Pendidikan Pasca Sarjana (S2) 10 Orang 2 Pendidikan Sarjana (S1) 47 Orang 3 Pendidikan SLTA 16 Orang 4 Pendidikan SLTP - Orang

Jumlah 73 Orang

Tabel 1.3

Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Bima Menurut Eselonering

NO URAIAN TAHUN 2017

1 Eselon II 1 Orang 2 Eselon III 5 Orang 3 Eselon IV 15 Orang 4 Jabatan Fungsional Umum 50 Orang 5 Jabatan Fungsional Tertentu 2 Orang

Jumlah 73 Orang



Tahun 2017

8 Salam Kinerja

1.4 Dasar Hukum Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini berdasarkan :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari KKN;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

h. Peraturan Bupati Bima Np. 44 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



Tahun 2017

9 Salam Kinerja

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

(jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.



Tahun 2017

10 Salam Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

2.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bima dirumuskan dengan memperhatikan visi

Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Berdasarkan pada visi Kabupaten Bima dan sesuai dengan tujuan dan sasaran

yang tertuang dalam misi yang diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021, maka rumusan

visi Bappeda adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Perencanaan yang Kredibel, Integratif dan Responsif”

Untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Bima, maka dirumuskan misi

Bappeda Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif Tepat Waktu,

Berbasis Data Spasial, Informasi dan Potensi Daerah

2. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan

Pembangunan

3. Meningkatkan kualitas penelitian dan kerjasama pembangunan daerah.

2.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bima berdasarkan pada

Renstra Bappeda tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kabupaten Bima

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

I

Misi Pertama : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

Partisipatif Tepat Waktu Berbasis Data Spasial, Informasi

Dan Potensi Daerah

1 Terwujudnya Mekanisme

Perencanaan Pembangunan

daerah

Meningkatnya kualitas

perencanaan

pembangunan daerah

Prosentase Keselarasan

Dokumen

Prosentase Usulan

Masyarakat dalam RKPD



Tahun 2017

11 Salam Kinerja

II Misi Kedua : Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan

Konsistensi Perencanaan Pembangunan

2 Terwujudnya keselarasan

perencanaan pembangunan

daerah.

Meningkatnya

pengendalian

perencanaan

Persentase target RKPD yang dicapai

Persentase program/ kegiatan yg tidak relevan dengan sasaran kabupaten

Persentase ketaatan terhadap tata ruang

III Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas penelitian dan kerjasama pembangunan

daerah

3 Terwujudnya kualitas

penelitian yang mendukung

arah dan kebijakan

pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas

penelitian

Persentase hasil penelitian

yang ditindaklanjuti

2.3 Kebijakan dan Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut

di atas, langkah selanjutnya adalah menetapkan kebijakan dan menyusun program.

Kebijakan merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dan perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Bappeda.

Kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana dan sumberdaya organisasi.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana fisik Bappeda Kabupaten

Bima.

3. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bima.

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) melalui peningkatan partisipasi masyarakat.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan

sinkronisasi dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah.

6. Meningkatkan kualitas program dan pembangunan tahunan daerah melalui

penyusunan KUA, PPAS, APBD, dan RKPD.

7. Meningkatkan kualitas tata ruang wilayah dan pemanfaatan runag sehingga tercipta

pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pusat-pusat ekonomi, serta lingkungan

pemukiman yang tertata.



Tahun 2017

12 Salam Kinerja

8. Menigkatkan kualitas pelaksanaan, statisitik, penelitian dan pembangunan sehingga

tercipta perencanaan yang berkualitas dan akurat untuk keterpaduan dan

keserasian pelaksanaan pembanguan daerah.

9. Meningkatkan kualntitas, kualitas, dan monitoring, pengendalian evaluasi,dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah ataupun dalam

rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program-

program yang ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Bima untuk masing-masing

kebijakan selama tahun 2017 :

Program Utama (Urusan Wajib Bappeda)

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan,

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas

Bappeda sesuai Tupoksi yang telah ditentukan.

2. Program Pengembangan Data/Informasi, Program ini bertujuan untuk mewujudkan

tersedianya data/informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan.

3. Program Kerjasama Pembangunan, Program ini bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor

pembangunan.

4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan, Program ini bertujuan

untuk menata wilayah perbatasan agar dapat bermanfaat maksimal untuk

kepentingan masyarakat Kabupaten Bima.

5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, Program ini

bertujuan untuk perencanaan penanganan permasalahan perkotaan, seperti

persampahan, transportasi, air bersih, sanitasi, industri dan dampak lingkungannya.

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program ini bertujuan untuk

mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi

masyarakat.

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program ini bertujuan untuk

mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan

dan ketersediaan pangan daerah.

8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program ini bertujuan untuk mewujudkan

tersusunnya perencanaan pembangunan bidang social budaya, serta tersusunnya

rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan.

9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Program ini

bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang

perhubungan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

10. Program Perencanaan Tata Ruang, Program ini bertujuan untuk meningkatkan

kualitas tata ruang yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan

swasta



Tahun 2017

13 Salam Kinerja

11. Program Kajian, Penelitian dan Pemgembangan Daerah, Program ini bertujuan

bertujuan untuk mewujudkan penelitian dan pengembangan terhadap potensi

sumber daya sebagai dasar kebijakan pembangunan.

Program Penunjang (Rutin SKPD)

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap

keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi

aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai

effektivitas dan effisiensi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan

pemerintahan dengan optimal.

4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan

pemerintahan dengan optimal.

5. Program Penyusunan Rencana Strategik SKPD, Rencana Kerja SKPD, Penetapan

Kinerja dan Indikator Utama SKPD

Urusan Tambahan

1. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Bima

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan

dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2

Formulasi Indikator Kinerja Utama dan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Bima

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Rumus/ Persamaan

1.

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase

keselarasan

dokumen RKPD

dengan

Dokumen

RPJMD



Tahun 2017

14 Salam Kinerja

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Rumus/ Persamaan

Persentase

keselarasan

dokumen

Renstra OPD

dengan

Dokumen

RPJMD

Persentase

keselarasan

dokumen Renja

OPD dengan

Dokumen

RKPD

Persentase

usulan

masyarakat

dalam RKPD

2. Meningkatnya

pengendalian

perencanaan

Persentase

target RKPD

yang dicapai

Persentase

program/

kegiatan yg

tidak relevan

dengan sasaran

kabupaten

Persentase

ketaatan

terhadap tata

ruang

3. Meningkatnya

kualitas

penelitian

Persentase

hasil penelitian

yang

ditindaklanjuti



Tahun 2017

15 Salam Kinerja

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan dari komitmen dari pimpinan instansi

di lingkungan pemerintah mengenai target dan hasil capaian yang akan dicapai pada

tahun berkenaan. Perencanaan kinjera disusun sebagai pedoman dalam menyusun

program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan adanya perencanaan kinerja penyusunan program dan kegiatan akan

lebih terfokus kedalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bima tahun 2017 mengacu pada

RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2006-2025, RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021,

Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, dan Renja Bappeda Tahun 2017.

Bappeda Kabupaten Bima telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan

uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Kinerja

1. Meningkatnya kualitas

perencanaan

pembangunan daerah

Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD

85%

Persentase keselarasan dokumen Renstra OPD dengan Dokumen RPJMD

85%

Persentase keselarasan dokumen Renja OPD dengan Dokumen RKPD

85%

Persentase usulan masyarakat dalam RKPD

75%

2. Meningkatnya

pengendalian

perencanaan

Persentase target RKPD yang dicapai 85%


0%

Persentase ketaatan terhadap tata ruang 100%


penelitian

Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti 100%



Tahun 2017

16 Salam Kinerja

Tabel 2.4

Alokasi Program dan Anggaran Tahun 2017

No Nama Program Anggaran

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.680.000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89.800.000

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.000.000

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

25.000.000

5 Pengembangan Data/Informasi 422.520.000

6 Kerjasama Pembangunan 100.000.000

7 Pengembangan Wilayah Perbatasan 30.000.000

8 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

161.350.000

9 Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah

dan Besar

530.000.000

10 Perencanaan Pembangunan Daerah 1.608.868.000

11 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 830.000.000

12 Perencanaan Sosial dan Budaya 2.224.848.000

13 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

560.000.000

14 Perencanaan Tata Ruang 393.000.000

15 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 250.000.000

16 Program Kajian, Penelitian dan Pengembangan Daerah

390.000.000

Total 8.185.066.000



Tahun 2017

17 Salam Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima

adalah perwujudan kewajiban Bappeda Kabupaten Bima dalam

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Kinerja Bappeda Kabupaten

Bima tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Bima dilakukan berdasarkan Capaian

atas Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Renstra Bappeda Kabupaten Bima Tahun

2016 – 2021 serta Dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2017.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dimaksud, dilakukan dengan cara membandingkan

antara Target pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Hasil Penilaian Kinerja sasaran didapatkan dari rata-rata nilai capaian indikator

dari masing-masing sasaran tersebut. Penilaian keberhasilan pencapaian indikator

kinerja sasaran Bappeda tersebut, digunakan skala ordinal sbb :

Tabel 3.1

Kategori Pencapaian Sasaran.

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100 % Sangat Berhasil

2 Lebih dari 75 % sd. 100 % Berhasil

3 55 % sd. 75 % Cukup Berhasil

4 Kurang dari 55 % Kurang Berhasil

Realisasi atas indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2017

menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bima


Kinerja Realisasi


perencanaan

pembangunan daerah

Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD

85% 100%



Tahun 2017

18 Salam Kinerja


Kinerja Realisasi

Persentase keselarasan dokumen Renstra OPD dengan Dokumen RPJMD

85% 100%

Persentase keselarasan dokumen Renja OPD dengan Dokumen RKPD

85% 100%

Persentase usulan masyarakat dalam RKPD

75% 70%

2. Meningkatnya

pengendalian

perencanaan

Persentase target RKPD yang dicapai

85% 86,98%


0% 0%

Persentase ketaatan terhadap tata ruang

100% 88,24


penelitian

Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti 100% 133,33%

Secara umum Bappeda Kabupaten Bima telah dapat melaksanakan tugas dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra maupun RPJMD

Tahun 2016-2021. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi

Bappeda Kabupaten Bima sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis Bappeda adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Sasaran strategis Kabupaten Bima Tahun 2017

No. Sasaran strategis Indikator

Kinerja

Rata-

rata

Capaian

< 55% 55 –

75%

75 –

100% >100 %

1 2 3 4 5 6 7 8

A. Misi Pertama :

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif,Tepat Waktu Berbasis Data Spasial, Informasi Dan Potensi Daerah.

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

4 111,8 - - - Sangat

Berhasil



Tahun 2017

19 Salam Kinerja

No. Sasaran strategis Indikator

Kinerja

Rata-

rata

Capaian

< 55% 55 –

75%

75 –

100% >100 %

1 2 3 4 5 6 7 8

B. Misi Kedua : Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan

2. Meningkatnya pengendalian perencanaan

3 96.86 - - Berhasil -

C. Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Kerjasama Pembangunan Daerah

3. Meningkatnya kualitas penelitian 1 133.33 - - -

Sangat

Berhasil

Rata – rata capaian 114.00

Dari 8 Indikator Kinerja Sasaran Strategis di atas, pencapaian realisasi indikator

kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Target Misi

No. Kategori Jumlah

Indikator A. Misi 1 4 Sangat berhasil 4 Berhasil - Cukup berhasil -

Kurang berhasil - B. Misi 2 3 Sangat berhasil - Berhasil 3 Cukup berhasil -

Kurang berhasil - C. Misi 3 1 Sangat berhasil 1 Berhasil - Cukup berhasil -

Kurang berhasil -

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran strategis yang

mencakup 8 indikator sasaran, diketahui bahwa 5 indikator sasaran dengan kategori

Sangat Berhasil, dan 3 indikator sasaran dengan kategori Berhasil, dengan nilai Rata-

rata realisasi capaian kinerja mencapai 114.00 % atau bermakna Sangat Berhasil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bima pada tahun

2017 Sangat Berhasil.



Tahun 2017

20 Salam Kinerja

3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis terhadap indikator kinerja di

uraiakan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Tabel 3.5

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis ke-1

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2017 %

Capaian

Tahun

2016

S/D

Tahun

2017

Target

RPJMD Target Realisasi

Persentase keselarasan

dokumen RKPD dengan

Dokumen RPJMD

% 85 100 118 100 100 85


dokumen Renstra OPD

dengan Dokumen

RPJMD

% 85 100 118 100 100 85


dokumen Renja OPD

dengan Dokumen RKPD

% 85 100 118 100 100 85

Porsentase usulan

masyarakat dalam RKPD % 75 70 93,3 45 70 45

Rata – rata Capaian 111,8

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi untuk sasaran strategis I, yaitu

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah mencapai target,

dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 111,8 %, atau

Sangat Berhasil.

I. Evaluasi Indikator Kinerja : Persentase Keselarasan Dokumen RKPD Tahun

2018 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021

1. Tingkat Keselarasan Sasaran Strategis, dari total 26 sasaran yang termuat dalam

RPJMD, terdapat 26 sasaran yang selaras dengan RKPD, sehingga diperoleh

tingkat keselarasan Sasaran RKPD terhadap sasaran RPJMD adalah sebesar

100%

2. Tingkat Keselarasan Program, terdapat 410 Program yang termuat dalam RKPD

yang selaras/sesuai dari total 367 program yang termuat pada RPJMD, sehingga

diperoleh tingkat keselarasan program RKPD terhadap program RPJMD sebesar

111.71 %



Tahun 2017

21 Salam Kinerja

II. Evaluasi Indikator Kinerja : Porsentase Keselarasan Renstra OPD 2016-2021

dengan RPJMD 2016-2021


Renstra OPD, terdapat 26 sasaran yang selaras dengan sasaran pada RPJMD,

sehingga diperoleh tingkat keselarasan Sasaran Renstra OPD terhadap sasaran

RPJMD sebesar 103,04%

2. Tingkat Keselarasan Program, dari total 367 program yang termuat dalam

Renstra OPD, terdapat 367 program yang selaras dengan RPJMD, sehingga

diperoleh tingkat keselarasan program Renstra SKPD terhadap program RPJMD

sebesar 100%

III. Evaluasi Indikator Kinerja : Porsentase Keselarasan Dokumen Renja OPD Tahun

2018 dengan RKPD 2018


Renja OPD, terdapat 26 sasaran yang selaras dengan sasaran pada RKPD,

sehingga diperoleh tingkat keselarasan Sasaran Renja OPD terhadap sasaran

RKPD sebesar 103,04 %

2. Tingkat Keselarasan Program, dari total 16 program yang termuat dalam Renja

OPD, seluruh program selaras dengan program dalam RKPD, sehingga diperoleh

tingkat keselarasan program Renja OPD terhadap program RPJMD sebesar 100%

IV. Evaluasi Indikator Kinerja : Porsentase jumlah usulan masyarakat yang

terakomodir dalam RKPD

Hasil capaian atas indikator Kinerja ke-3 diperoleh beradasarkan akumulasi

dari 3 sub indikator yaitu :

1. Jumlah usulan masyarakat yang berasal dari Musrenbang. Berdasarkan hasil

akumulasi program dan kegiatan yang ada dildalam RKPD Kabupaten Bima

Tahun 2018 dari total 1.891 Kegiatan yang terakomodir dalam RKPD, terdapat

1.486 usulan (70%) yang berasal dari masyarakat melalui Musrenbang.

2. Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam Renja SKPD. Berdasarkan

hasil akumulasi program dan kegiatan yang ada didalam RKPD Kabupaten Bima

Tahun 2018 dari total 1.891 Kegiatan yang terakomodir dalam RKPD, terdapat

251 usulan (10%) yang terakomodir dalam Renja SKPD teknis lingkup

pemerintah Kabupaten Bima.

3. Jumlah usulan masyarakat yang berasal dari hasil reses anggota DPRD

Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil akumulasi program dan kegiatan yang ada

didalam RKPD Kabupaten Bima Tahun 2018 dari total 728 Kegiatan yang

terakomodir dalam RKPD, terdapat 315 usulan (40%) yang berasal dari hasil

reses anggota DPRD Kabupaten Bima.



Tahun 2017

22 Salam Kinerja

Sehingga hasil akumulasi dari keseluruhan usulan masyarakat yang terkamodir dari

3 sub indikator adalah sejumlah 2.052 usulan (70%) dari total keseluruhan kegiatan

yang ada didalam RKPD tahun 2017 yang berjumlah 2.619 kegiatan.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya pengendalian perencanaan

Tabel 3.6


Indikator kinerja Satuan

Tahun 2017 %

Capaian

Tahun

2016

S/D

Tahun

2017

Target


Persentase target

RKPD yang dicapai % 85 86.98 102,33 99,2 93,09 85%

Persentase program/

kegiatan yg tidak

relevan dengan

sasaran kabupaten

% 0 0 100 0 100 100

Persentase ketaatan

terhadap tata ruang % 100 88,24 88,24 85,97 87,11 100

Rata – rata Capaian 96,86

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi untuk sasaran strategis II, yaitu

Meningkatnya pengendalian perencanaan mencapai target, dengan rata - rata

capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 96, 86%, atau Berhasil.

I. Evaluasi Indikator Kinerja : Persentase target RKPD yang dicapai

Target RPJMD untuk indikator ini adalah 85% tapi tahun 2016 dan 2017 sudah

melebihi target. Tahun 2016 jumlah keseluruhan program dalam RKPD sebanyak

376 program sementara program yang dijalankan sebanyak 373 program sehingga

persentase target RKPD yang dicapai pada tahun 2016 sebanyak 99,2%. Untuk

tahun 2017 sedikit menurun dari tahun 2016 , yaitu jumlah keseluruhan program

dalam RKPD sebanyak 407 dan jumlah program yang dijalankan sebanyak 354

program atau sebanyak 86,98%.

II. Evaluasi Indikator Kinerja : Persentase program/ kegiatan yg tidak relevan

dengan sasaran kabupaten



Tahun 2017

23 Salam Kinerja

Target RPJMD untuk indikator ini adalah 0% artinya tidak ada program/kegiatan

didalam Dokumen RKPD yang tidak relevan dengan sasaran kabupaten karena

program/kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen RKPD adalah beradasarkan isu

strategis, target, prioritas dan sararan pembangunan Kabupaten Bima.

III. Evaluasi Indikator Kinerja : Persentase ketaatan terhadap tata ruang

Target RPJMD untuk indikator kinerja ini adalah 100% artinya semua kegiatan yang

mengajukan rekomendasi BKPRD sudah harus sesuai dengan RTRW Kabupaten

Bima. Tahun 2017 tercatat 17 kegitan yang mengajukan permohonan rekomendasi

BKPRD tetapi hanya 15 kegiatan yang mendapatkan rekomendasi BKPRD karena 2

kegiatan tidak sesuai dengan RTRW.

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas penelitian

Tabel 3.7


Indikator kinerja Satuan

Tahun 2017 %

Capaian

Tahun

2016

S/D

Tahun

2017

Target


Persentase hasil

penelitian yang

ditindaklanjuti

% 100 133,33 133,33 33,33 83,33 100

IV. Rata – rata Capaian 133,33

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi untuk sasaran strategis III,

yaitu Meningkatnya kualitas penelitian mencapai target, dengan rata - rata capaian

kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 133,33% atau Sangat Berhasil.

I. Evaluasi Indikator Kinerja : Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti

Hasil capaian ini diperoleh Berdasarkan hasil kajian yang dihasilkan oleh Bappeda

Kabupaten Bima sebanyak 4 hasil penelitian dari 3 dokumen yang ditargetkan dengan

capaian sebasar 133,33%. Adapun judul penilitian yang dilakukan oleh Bappeda

Kabupaten Bima tahun 2017 adalah :

a. Kajian/ Penelitian Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu

pendidikan sekolah;

b. Kajian Komprenhensif konflik sosial dalam mendukung pengembangan pariwisata di

kabupaten bima;

c. Kajian potensi pemberdayaan pemuda atas potensi kekayaan alam diwilayah

kabupaten bima;



Tahun 2017

24 Salam Kinerja

d. Penelitian peta budaya untuk pengembangan pariwisata di kabupaten bima.

3.3 Permasalahan dan Solusi

3.3.1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai

berikut :

e. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang tersedia dalam

proses perencanaan dan penganggaran pada kegiatan forum koordinasi

dan perencanaan partisipatif

f. Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan

antar SKPD, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kementerian/ Lembaga

Negara dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan yang bersifat

daerah/ nasional.

g. Masih Kurang Tenaga Perencana Pada Bappeda Kabupaten Bima dalam

mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah

i. Solusi

Dalam penyelesaian permasalahan yang ada, solusi yang mungkin

dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan data dan informasi dalam

menyediakan data dan informasi yang aktual, valid dan representatif

sebagai bahan dalam kegiatan perencanaan

b. Meningkatkan komitmen dan koordinasi secara internal maupun

eksternal instansi pemerintah dalaram rangka penyusunan perencanaan

pembangunan daerah dan nasional

c. Mengikutsertakan Aparatur Pemerintah pada Bappeda Kabupaten pada

kegiatan diklat teknis, struktural maupun fungsional

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran per program kegiatan dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Bappeda Tahun 2017

No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi

Pelaksanaan (%)

Sisa Dana (Rp)

A. Belanja Daerah 13.615.798.375

12.019.426.595

88,28 1.596.371.780

Belanja Tidak Langsung 5.430.732.375

4.437.056.197

81,70 993.676.178

Belanja Pegawai 5.430.732.375

4.437.056.197

81,70 993.676.178



Tahun 2017

25 Salam Kinerja

B. Belanja Langsung 8.185.066.000

7.582.370.398

92,64 602.695.602

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

449.680.000

446.839.352

99,37 2.840.648

1 Penyediaan jasa surat menyurat 9.500.000

9.500.000

100,00 -

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

29.280.000

29.106.139

99,41 173.861

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4.500.000

2.532.000

56,27 1.968.000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

31.200.000

31.080.000

99,62 120.000

5 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000

18.000.000

100,00 -

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

20.000.000

19.859.213

99,30 140.787

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.000.000

4.562.000

91,24 438.000

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9.500.000

9.500.000

100,00 -

9 Penyediaan bahan logistik kantor 9.000.000

9.000.000

100,00 -

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

247.700.000

247.700.000

100,00 -

11 Penyediaan jasa perjalanan dinas dalam daerah

66.000.000

66.000.000

100,00 -

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

89.800.000

89.655.000

99,84 145.000

1 Pengadaan mebeleur 15.000.000

15.000.000

100,00 -

2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

17.000.000

17.000.000

100,00 -

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

22.000.000

22.000.000

100,00 -

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

23.000.000

22.855.000

99,37 145.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8.800.000

8.800.000

100,00 -

6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

4.000.000

4.000.000

100,00 -

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

120.000.000

57.299.000

47,75 62.701.000

1 Pendidikan dan Pelatihan 47,75



Tahun 2017

26 Salam Kinerja

Aparatur 120.000.000 57.299.000 62.701.000

2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

- -

- -

IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

25.000.000

25.000.000

100,00 -

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000

5.000.000

100,00 -

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5.000.000

5.000.000

100,00 -

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

5.000.000

5.000.000

100,00 -

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.000.000

5.000.000

100,00 -

5 Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD

5.000.000

5.000.000

100,00 -

394.953.700

V Program pengembangan data/informasi

422.520.000

396.453.700

93,83 26.066.300

1 Pengumpulan dan Updating Data Informasi Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan

70.000.000

65.691.700

93,85 4.308.300

2 Pengumpulan dan Penyusunan Data Kebutuhan Dokumen Perencanaan

120.000.000

112.680.000

93,90 7.320.000

3 Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Dana TP, DAK, KD dan UB

60.000.000

53.206.500

88,68 6.793.500

4 Pengembangan dan Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Bima

112.520.000

110.165.000

97,91 2.355.000

5 Koordinasi Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

60.000.000

54.710.500

91,18 5.289.500

VI Program Kerjasama Pembangunan

100.000.000

81.762.500

81,76 18.237.500

1 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III dan Replikasi ACCESS)

100.000.000

81.762.500

81,76 18.237.500

VII Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

30.000.000

20.817.000

69,39 9.183.000

1 Percepatan Pembangunan Kota 69,39



Tahun 2017

27 Salam Kinerja

terpadu Mandiri (KTM) Tambora 30.000.000 20.817.000 9.183.000

VIII Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

161.350.000

146.843.000

91,01 14.507.000

1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100.000.000

85.883.000

85,88 14.117.000

2 Koordinasi Pengembangan Energi dan Kawasan Strategis

1.350.000

1.350.000

100,00 -

3 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Pertanian dan Peternakan

60.000.000

59.610.000

99,35 390.000

IX Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

530.000.000

458.635.786

86,54 71.364.214

1 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi (RISE II)

170.000.000

154.660.400

90,98 15.339.600

2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Permukiman

260.000.000

211.190.686

81,23 48.809.314

3 Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (Perkotaan Kecamatan)

100.000.000

92.784.700

92,78 7.215.300

X Program perencanaan pembangunan daerah

1.608.868.000

1.527.242.396

94,93 81.625.604

1 Penyusunan Rancangan RKPD dan Perubahan RKPD

175.000.000

162.016.800

92,58 12.983.200

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

473.868.000

473.363.000

99,89 505.000

3 Penetapan RKPD Tahun 2017 70.000.000

64.368.250

91,95 5.631.750

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

100.000.000

90.246.500

90,25 9.753.500

5 Perencanaan Umum BAPPEDA Kabupaten Bima

310.000.000

302.835.948

97,69 7.164.052

6 Koordinasi dan Verifikasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

175.000.000

156.501.398

89,43 18.498.602

7 Penyusunan Dokumen KUA-PPAS dan KUPA PPASP

185.000.000

168.844.000

91,27 16.156.000

8 Review/Revisi RPJMD dan RPJPD 120.000.000

109.066.500

90,89 10.933.500



Tahun 2017

28 Salam Kinerja

XI Program perencanaan pembangunan ekonomi

830.000.000

817.407.000

98,48 12.593.000

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

150.000.000

147.325.000

98,22 2.675.000

2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

50.000.000

43.910.000

87,82 6.090.000

3 Monitoring dan Evaluasi Program Kementeria/ Lembaga dan Non Kementerian/ Lembaga

50.000.000

49.992.900

99,99 7.100

4 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

170.000.000

170.000.000

100,00 -

5 Pengembangan Produk Khas dan Ekonomi Lokal

200.000.000

199.905.000

99,95 95.000

6 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

50.000.000

50.000.000

100,00 -

7 Pengembangan potensi dan pengelolaan Zakat

65.000.000

65.000.000

100,00 -

8 Penyusunan Kebijakan Ketahanan Pangan

95.000.000

91.274.100

96,08 3.725.900

XII Program perencanaan sosial budaya

2.224.848.000

2.088.152.433

93,86 136.695.567

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan di bidang sosial Budaya dan Pemerintahan

70.000.000

59.369.000

84,81 10.631.000

2 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Air Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL)

60.000.000

51.768.000

86,28 8.232.000

3 Peningkatan Konsumsi Garam Beryodium untuk Semua (KGBS)

50.000.000

42.411.000

84,82 7.589.000

4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang SDM dan Ketenagakerjaan

1.719.848.000

1.696.737.000

98,66 23.111.000

5 Koordinasi Kegiatan Perlindungan Anak Keluarga Miskin

45.000.000

34.062.000

75,69 10.938.000

6 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Bima

35.000.000

28.272.000

80,78 6.728.000

7 Koordinasi Program Bantuan Hibah Luar Negeri dan Lembaga Donor

100.000.000

64.316.000

64,32 35.684.000

8 Kegiatan Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA)dan Pengarusutamaan Gender

50.000.000

22.015.000

44,03 27.985.000

9 Koordinasi Perencanaan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

95.000.000

89.202.433

93,90 5.797.567



Tahun 2017

29 Salam Kinerja

Desa

XIII Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

560.000.000

458.824.567

81,93 101.175.433

1 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air/Koordinasi WISMP II

440.000.000

349.788.467

79,50 90.211.533

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

75.000.000

73.124.100

97,50 1.875.900

3 Koordinasi Bidang Prasarana, Sarana dan Sumber Daya Alam

45.000.000

35.912.000

79,80 9.088.000

XIV Program Perencanaan Tata Ruang

393.000.000

359.996.414

91,60 33.003.586

1 Sosialisasi Kebijakan Rencana, Pemafaatan Dan Pengendalian Ruang Daerah

45.000.000

44.999.000

100,00 1.000

2 Revisi Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2031

118.000.000

112.387.914

95,24 5.612.086

3 Singronisasi dan Koordinasi BKPRD

80.000.000

78.802.000

98,50 1.198.000

4 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kepariwisataan

95.000.000

68.807.500

72,43 26.192.500

5 Koordinasi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tata Ruang Daerah

55.000.000

55.000.000

100,00 -

XV Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

250.000.000

247.729.000

99,09 2.271.000

1 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

250.000.000

247.729.000

99,09 2.271.000

XVI Program Kajian, Penelitian dan Pengembangan Daerah

390.000.000

359.713.250

92,23 30.286.750

1 Koordinasi Jaringan Penelitian 100.000.000

91.667.750

91,67 8.332.250

2 Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

75.000.000

59.289.000

79,05 15.711.000

3 Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual

215.000.000

208.756.500

97,10 6.243.500



Tahun 2017

30 Salam Kinerja

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Bima disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Bappeda dalam mencapai tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Bima, dan dalam rangka perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good

Governance)

Pada tahun 2017, Bappeda Kabupaten Bima menetapkan sebanyak 3 (tiga)

Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bappeda Tahun

2016-2021, Renja Bappeda 2017 dan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2017. Dari

hasil pengukuran terhadap selurush sasaran tersebut secara umum telah tercapai

sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan hasil rata-rata capaian kinerja

mencapai 114.00 % dengan predikat Sangat Berhasil. Selain itu terkait realisasi

anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten

Bima Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 7.582.370.398 (92,64%) dari total yang

dianggarkan Rp. 8.185.066.000,-

Dengan tersusunya Lapora Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten

Bima ini dapat memberikan gambaran capaian kinerja Bappeda kepada pihak-pihak

terkait dan memberikan Kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017 secara tepat waktu.

Documents

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda ... · pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran serta monitoring dan evaluasi kinerja