DINAS PERHUBUNGAN Jalan Babarsari No. 30, Depok, Sleman

Telp. (0274) 485775/ Fax. (0274) 485405

dishub.jogjaprov.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

TAHUN

2017

ii

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan DIY disusun

berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017, serta

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi

dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk

lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output

maupun outcomes di masa mendatang.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DIY

Drs. SIGIT SAPTO RAHARDJO,MM NIP. 19600626 198703 1 008

iii

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan DIY ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan DIY yang

memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan DIY Tahun

2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan

strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana

strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perhubungan DIY yang dihasilkan di tahun

2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan angkutan umum, dengan indikator :

Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY

capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 adalah 16.772,5

penumpang per hari.

b. Sasaran 2: Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY, dengan indikator :

1. Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY, capaian kinerja

sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah 88%

2. Persentase cakupan manajemen kawasan, capaian kinerja sampai dengan

akhir bulan Desember 2017 adalah 42%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada

setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian

bagi Dinas Perhubungan DIY ke depan. Pertama, kemacetan lalu lintas yang

bertambah tiap tahun berdampak secara langsung terhadap penurunan realiability

atau keandalan waktu tempuh angkutan umum, karena sifat operasional angkutan

umum di DIY masih menyatu dengan lalu lintas lainnya atau tidak memiliki prioritas

baik secara sistem maupun secara fisik prasarana. Kedua, maraknya angkutan

alternatif yang secara signifikan berpengaruh terhadap penumpang angkutan

umum.

iv

Salah satu catatan penting adalah fenomena penurunan jumlah

penumpang yang juga harus mendapatkan solusi dari permasalahan awal yang

telah dijelaskan di depan, yaitu bahwa pola penyediaan angkutan umum tidak akan

dapat menjawab seluruh problematika transportasi di Kawasan Perkotaan

Yogyakarta, sehingga harus pula diusung pola pembenahan terhadap manajemen

permintaan transportasi berupa pembatasan ruang, akses, atau pun jumlah

kendaraan pribadi yang memiliki pertumbuhan sangat tinggi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan DIY dalam

perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

v

Daftar Isi

KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................. iii

DAFTAR ISI ............................................................................................................ iv

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

I.1. Struktur Organisasi ....................................................................... 2

I.2. Tugas dan Fungsi .......................................................................... 3

I.3. Keadaan Pegawai .......................................................................... 4

I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana .................................................... 8

I.5. Keuangan ...................................................................................... 9

I.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ...................... 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................... 12

II.1. Perencanaan Strategis ................................................................ 12

II.1.1. Visi dan Misi ................................................................ 13

II.1.2. Tujuan dan Sasaran .................................................... 14

II.1.3. Strategi ........................................................................ 16

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .................................................... 17

II.3. Rencana Anggaran Tahun 2017 .................................................. 19

II.3.1. Target Belanja Dinas Perhubungan DIY ....................... 19

II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ...................... 19

II.4. Instrumen Pendukung ................................................................ 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................... 22

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2017 ....................................................... 22

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ............ 24

III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya ............................ 30

III.4. Realisasi Anggaran ..................................................................... 32

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

vi

Daftar Tabel

Tabel I.1. Jumah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun

2017 ..................................................................................................... 5

Tabel I.2. Jumah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun

2017 ..................................................................................................... 5

Tabel I.3. Jumah Pegawai Dinas Perhubungan DIY Berdasarkan Tingkat

Pendidikan Tahun 2017 ....................................................................... 8

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan DIY ........................................... 15

Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................................................. 18

Tabel II.3. Target Belanja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2017 ........................... 19

Tabel II.4. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis .............................. 20

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja ................................................................ 22

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2017 ................................................................ 23

Tabel III.3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I.................................................. 24

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Manajemen

Lalu Lintas di DIY .................................................................................. 27

Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Ketersediaan

Prasarana Lalu Lintas di DIY ................................................................. 28

Tabel III.6. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Cakupan

Manajemen Kawasan ........................................................................... 30

Tabel III.7. SPM Bidang Perhubungan Pemda DIY ................................................. 31

Tabel III.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran

Tahun 2017 .......................................................................................... 33

Tabel III.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

per Program Tahun 2017 ..................................................................... 34

vii

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan DIY ..................................... 40

Lampiran 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD .................................................. 41

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2017 .............. 42

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LkjIP Tahun 2016 ....................... 45

BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Perhubungan DIY Tahun 2017

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang

baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan

DIY Tahun 2017 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan DIY

2. Mendorong Dinas Perhubungan DIY di dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan

perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan DIY

untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan

DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Bab 1 Berisi :

1. Struktur Organisasi

2. Fungsi dan Tugas

3. Keadaan Pegawai

4. Keadaan Sarana dan

Prasarana

5. Keuangan

6. Sistematika LKj IP

2

I.1. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015

tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Perhubungan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

a. Pimpinan : Kepala

b. Pembantu pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-

subbagian

c. Pelaksana : Bidang bidang yang terdiri dari seksi seksi

- UPT;

- Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Subbagian Umum;

2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Program dan Informasi.

c. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari :

1) Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah;

2) Seksi Angkutan Perkotaan; dan

3) Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api.

d. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :

1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;

2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan

3) Seksi Sistem Teknologi Transportasi.

3

e. Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari :

1) Seksi Teknik Bandara;

2) Seksi Angkutan Udara; dan

3) Seksi Keselamatan Transportasi.

f. Unit Pelaksana Teknis Trans Jogja

1) Kepala

2) Subbagian Tata Usaha

3) Seksi Operasional dan Pengendalian

4) Seksi Prasarana dan Prasarana

5) Kelompok Jabatan Fungsional

g. Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1) Kepala

2) Subbagian Tata Usaha

3) Seksi Pengelolaan Terminal

4) Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan

5) Kelompok Jabatan Fungsional

I.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015

Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Tanggal 2 September 2015

menetapkan bahwa Dinas Perhubungan DIY mempunyai tugas melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan DIY

mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang perhubungan;

2. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perhubungan;

3. Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan,

sewa, dan angkutan barang;

4

4. Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta

keselamatan transportasi dan pengembangan sistem transportasi;

5. Pembinaan keselamatan transportasi, teknis kebandaraan dan angkutan

udara;

6. Koordinasi informasi terkait meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan

geofisika;

7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional perhubungan;

8. Pelaksanaan pelayanan umum urusan di bidang perhubungan;

9. Pemberian fasilitasi urusan di bidang perhubungan Kabupaten/Kota;

10. Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan transportasi tradisional;

11. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang perhubungan;

12. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

13. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

I.3. Keadaan Pegawai

Pegawai Dinas Perhubungan DIY berdasarkan golongan, jabatan, tingkat

pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2017 adalah sebagai berikut

5

Tabel I.1. Jumah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No Kepangkatan Golongan

Ruang

Jenis Kelamin Jumlah

Laki-Laki Perempuan

1 Pembina Utama Muda IV/d 1 - 1

2 Pembina Tk.I IV/b 2 2 4

3 Pembina IV/a 6 2 8

4 Penata Tk.I III/d 9 9 18

5 Penata III/c 13 4 17

6 Penata Muda Tk.I III/b 42 26 68

7 Penata Muda III/a 8 - 8

8 Pengatur Tk.I II/d 3 - 3

9 Pengatur II/c 3 3 6

10 Pengatur Muda Tk.I II/b 1 1 2

11 Juru I/c 2 - 2

12 Juru Muda I/a 3 - 3

JUMLAH 97 43 140

Tabel I.2. Jumah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No Nama Jabatan Jenis Kelamin

Jumlah Laki-Laki Perempuan

1 Kepala Dinas 1 - 1

2 Sekretaris - 1 1

3 Kepala UPT KPPLAJ 1 - 1

4 Kepala UPT Trans Jogja 1 - 1

5 Kabid Angkutan Darat 1 1

6 Kabid Lalu Lintas - 1 1

7 Kabid Phb. Udara Kes.Transportasi 1 - 1

6

8 Kasubbag Umum - 1 1

9 Kasubbag TU - 2 2

10 Kasubbag Keuangan - 1 1

11 Kasubbag Program dan Informasi 1 - 1

12 Kasi Pengelolaan Terminal - 1 1

13 Kasi Operasional dan Pengendalian 1 - 1

14 Kasi Sarana dan prasarana 1 - 1

15 Kasi Angkutan Perkotaan 1 - 1

16 Kasi Angkutan Jalan Antar Kota Wilayah 1 - 1

17 Kasi Angkutan Barang Sewa dan KA 1 - 1

18 Kasi Rekayasa Lalu lintas 1 - 1

19 Kasi Manajemen Lalu lintas 1 - 1

20 Kasi Sistem teknologi transportasi - 1 1

21 Kasi Teknik Bandara - 1 1

22 Kasi Keselamatan Transportasi, 1 - 1

23 Kasi Angkutan Udara - 1 1

24 Pengadministrasi Keuangan 1 3 4

25 Analisis Perencanaan Program Anggaran 1 1 2

26 Pengelola Kearsipan 1 3 4

27 Pengelola Administrasi Kepegawaian 1 3 4

28 Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan 2 1 3

29 Pengawas Lalu Lintas Darat 8 - 8

30 Pengawas dan Pembina Terminal 4 - 4

31 Operator Terminal 11 - 11

32 Penata Laporan Keuangan 1 2 3

33 Pemegang Buku - 2 2

34 Pengelola Barang 3 1 4

35 Pemelihara Sarana dan Prasarana 5 - 5

7

36 Pengelola Pendapatan 7 3 10

37 Analis Pengembangan Sistem Operasi 1 - 1

38 Analis Pengembangan Sarana Prasarana 2 - 2

39 Pengadministrasi Persuratan - 2 2

40 Pengemudi 1 - 1

41 Bendahara 1 2 3

42 Verifikator Keuangan - 1 1

43 Pemeriksa Lalu Lintas Darat 2 1 3

44 Analisis Angkutan Darat 2 1 3

45 Administrasi Perijinan 2 - 2

46 Pengelola Data Jaringan dan Transp. 1 1 2

47 Pengelola Perizinan 2 1 3

48 Pengelola Sarana Angkutan 5 1 6

49 Pengelola Adm. dan Dokumentasi 1 2 3

50 Pengelola Data Rekayasa Lalu Lintas 2 - 2

51 Pengelola Rambu-rambu Lalu Lintas Jln. 1 1 2

52 Pengawas Transportasi 3 - 3

53 Analisis Angkutan Udara 2 - 2

54 Pengawas Keselamatan Angkutan 4 - 4

55 Inspektur Bandar Udara 1 1 2

56 Pengelola Pemantauan 1 - 1

57 Pemeriksa Keselamatan Darat 3 - 3

58 Pemeriksa Lalu Lintas Jalan 1 - 1

JUMLAH 97 43 140

8

Tabel I.3. Jumah Pegawai Dinas Perhubungan DIY Berdasarkan Tingkat

Pendidikan Tahun 2017

NO GOLONGAN S2 S1 D4 D3 SMA/STM SMP JUMLAH

1 IV/d 1 - - - - - 1

2 IV/b 3 1 - - - - 4

3 IV/a 7 1 - - - - 8

4 III/d 5 13 - - - - 18

5 III/c 4 7 2 4 - - 17

6 III/b - 3 3 2 60 - 68

7 III/a - 1 3 - 4 - 8

8 II/d - - - 1 2 - 3

9 II/c - - - - 6 - 6

10 II/b - - - - 2 - 2

11 I/c - - - - - 2 2

12 I/b - - - - - 3 3

JUMLAH 20 26 8 7 74 5 140

I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada saat ini telah digunakan seoptimal mungkin

guna menunjang pelaksanaan operasional kegiatan di Dinas Perhubungan DIY.

Adapun sarana dan prasarana yang ada saat ini yaitu:

1. Bangunan kantor yang digunakan yaitu gedung induk di Jalan Babarsari No

30, Kabupaten Sleman.

2. Dua gedung Terminal Tipe B :

a. Gedung Terminal Jombor (Kab. Sleman);

b. Gedung Terminal Wates (Kab. Kulonprogo).

9

3. Bangunan Poswaskespel di 6 (enam) lokasi yaitu:

a. Pantai Sadeng, (Kab. Gunungkidul);

b. Pantai Baron (Kab. Gunungkidul);

c. Pantai Pandansimo (Kab. Bantul);

d. Pantai Kuwaru (Kab. Bantul);

e. Waduk Sermo (Kab. Kulonprogo).

Selain berupa tanah dan bangunan, sarana dan prasarana yang ada saat ini

yaitu: kendaraan bermotor dinas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan DIY terdiri

dari:

1. Kendaraan roda dua sebanyak 20 (dua puluh)

2. Kendaraan roda 4 sebanyak 18 (delapan belas)

I.5. Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan DIY mengelola anggaran

belanja sebesar Rp. 143.106.495.888,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.

12.783.089.563,- dan Belanja Langsung Rp.130.323.406.325,-. Untuk belanja

langsung Dinas Perhubungan DIY melaksanakan 10 (sepuluh) Program dan 25 (dua

puluh lima) kegiatan yang ditetapkan berdasarkan APBD DIY Nomor 33/DPA/2017

tanggal 29 Desember 2016.

Selain itu Dinas Perhubungan DIY juga mempunyai pendapatan dari Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengelolaan Terminal. Sebesar

Rp.22.887.372.140,-. Adapun rincian pendapatan dan belanja baik langung maupun

tidak langsung APBD DIY sebagai berikut:

1) Pendapatan Rp. 22.887.372.140,-

2) Belanja:

Belanja Tidak Langsung Rp. 12.783.089.563,-

Belanja Langsung Rp. 130.323.406.325,- +

Jumlah belanja Rp. 143.106.495.888,-

10

Sedangkan realisasi pelaksanaan anggaran dari APBD sampai dengan tanggal 31

Desember 2017 adalah:

1) Pendapatan Rp. 20.549.180.079,-

2) Belanja

Belanja Tidak Langsung Rp. 9.357.972.14,-

Belanja Langsung Rp. 101.874.168.454,- +

Jumlah belanja Rp. 111.232.140.594,-

Selain dari APBD, untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan guna

mendukung urusan perhubungan sebagai penyedia sarana dan prasarana

transportasi, Dinas Perhubungan DIY mendapat alokasi dana keistimewaan sebesar

Rp. 12.100.000.000,- dengan melaksanakan 1 (satu) program dan 6 (enam)

kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 10.870.453.282,- .

I.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas

Perhubungan DIY Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan

sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang

mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur

Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Potensi yang menjadi ruang

lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKj IP.

11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis,

rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran

secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang

bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan

analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka

mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis

tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan

kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

12

BAB 2

Perencanaan

& Perjanjian Kinerja

II.1. Perencanaan Strategis

Pembangunan yang telah dilaksanakan

Pemerintah Daerah DIY selama lima tahun terakhir

menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, RPJMD 2012-

2017 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan.

Evaluasi Pembangunan ini dilakukan pada Tahun

2014 dan Tahun 2015.

Perubahan pertama pada Tahun 2014 disebabkan karena adanya beberapa

indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan

pada akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya

perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan

Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum

dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Kemudian perubahan kedua pada tahun 2015, disebabkan karena adanya

perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukan perubahan Peraturan

Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran

Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Bab 2 Berisi :

1. Perencanaan

Strategis

2. Perjanjian Kinerja

Tahun 2017

3. Rencana Anggaran

Tahun 2017

4. Instrumen

Pendukung

13

Daerah Tahun 2012-2017 menjadi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur

Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan

Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta

Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2012-2017.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017 yang kedua menimbulkan

konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dinas

Perhubungan DIY Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan dalam SK Kepala OPD

No 050/102.1 tanggal 22 Januari 2016 tentang Penetapan Perubahan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas PErhubungan DIY Tahun 2012-2017. Perubahan perlu

dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan

kegiatan pendukung sasaran Dinas Perhubungan DIY yang sesuai dengan

perubahan kedua. Hal ini sebagai penjabaran sasaran dan indikator Gubernur

dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang

kedua akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan

dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan

tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan DIY

II.1.1. Visi dan Misi

Dalam rangka upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat yang didukung

dengan meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang terpadu, tertib, lancar,

selamat dan handal perlu dukungan dari instansi terkait, para operator, dan

masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Daerah

Istimewa Yogyakarta menetapkan visi:

Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung

pariwisata, pendidikan dan budaya menuju peradaban baru mendukung

keistimewaan DIY

14

Untuk mewujudkan yang telah tertuang dalam visi diturunkan misi sebagai

upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi Dinas Perhubungan DIY adalah:

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka

Menengah selama 5 tahun anggaran adalah:

Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai

berikut:

1) Meningkatnya pelayanan angkutan umum;

2) Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY;

Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan

terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY

Terjaminnya ketersediaan pelayanan lalu lintas dan angkutan umum yang

selamat, aman, nyaman, dan terjangkau guna mendukung pembangunan

keistimewaan DIY

15

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan DIY

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SAT.

TARGET TAHUNAN Ket.

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Layanan

publik

meningkat

terutama pada

system

transportasi

dan akses

masyarakat di

perdesaan

Meningkatnya

Load factor

penumpang

angkutan

umum

perkotaan

Yogyakarta

% 34,57 36,57 38,57 40,57 42,57 Sebelum

Review

Penumpang

yang terlayani

angkutan

umum

perkotaan

Penumpang

yang terlayani

angkutan

umum di DIY

Pnp/

Hari

n/a n/a 9.607 10.487 33.372 Setelah Review

2

Penyediaan

sarana dan

prasarana

transportasi

yang efektif,

efisien,

berteknologi

tepat, rendah

emisi dengan

keselamatan

tinggi

Tersedianya

sarana dan

prasarana

yang efektif,

efisien,

berteknologi

tepat, rendah

emisi dengan

keselamatan

tinggi

% 80 82 84 86 88 Sebelum

Review

Meningkatnya

manajemen

lalu lintas di

DIY

Persentase

ketersediaan

prasarana lalu

lintas di DIY

% n/a n/a 83 85 87 Setelah review

Persentase

cakupan

manajemen

kawasan

% n/a n/a 16,8 33,6 42 Setelah review

16

II.1.3. Strategi

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk

merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan

strategi kebijakan, program dan kegiatan.

Guna mendukung arah kebijakan ini ditempuh strategi dalam penataan

sistem transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di

perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan

menerapkan program-program urusan Perhubungan yaitu.

1) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

2) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service

4) Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan

5) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

6) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

7) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas

8) Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan*)

Adapun dari sasaran strategi dapat ditarik program program maupun

kegiatan yang berkontribusi pada peran masing masing

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum

Program maupun kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran

Meningkatnya pelayanan angkutan umum dengan indikator Penumpang yang

terlayani angkutan umum di DIY adalah (1) Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan Umum dengan kegiatan Peningkatan Pangelolaan Terminal Angkutan

Darat; Perencanaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Rel; Evaluasi Kinerja

Pelayanan Angkutan; dan Pembangunan Fasilitas Park and Ride (2) Program

Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service dengan Kegiatan

Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service (3) Program

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan Kegiatan

Pembinaan dan Penilaian Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

17

Sasaran Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY

Pada sasaran Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY terdapat 2 (dua)

indikator yaitu (1) Persentase Ketersediaan Prasarana Lalu Lintas di DIY dan (2)

Persentase Kawasan Manajemen.

Adapun untuk Indikator Kesatu program maupun kegiatan untuk

mewujudkan sasaran tersebut yaitu (1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dengan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan

Rel; (2) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dengan

Kegiatan Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kegiatan

Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Pada Hari Hari Besar Nasional; (3) Program

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan Kegiatan

Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Kegiatan Penyediaan Fasilitas

Keselamatan Lalu Lintas (DAK).

Sedangkan untuk Indikator Kedua, program maupun kegiatan yang

berkontribusi terhadap terealisasinya sasaran Meningkatnya Manajemen Lalu

Lintas di DIY adalah (1) Program Pengembangan Transportasi Berbasis

Keistimewaan dengan kegiatan Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage City);

Pengembangan Transportasi Njeron Beteng; Pengembangan Penyediaan Parkir

Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY; Perencanaan Penyediaan Sarana Dan

Prasarana Moda Transportasi Tradisional; Penataan Sarana Prasarana Angkutan

Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis dan Rencana Induk Transportasi di DIY; dan

(2) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Kegiatan

Penerapan Manajemen Lalu Lintas

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

18

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target

kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT,

IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan

Perjanjian Kinerja tahun 2017:

Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA SATUAN

TARGET

TAHUNAN TRIWULAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

pelayanan

angkutan

umum

Penumpang

yang

terlayani

angkutan

umum di DIY

Penumpang/

hari

33.372 Triwulan I 33.284

Triwulan II 32.903

Triwulan III 32.699

Triwulan IV 34.062

2 Meningkatnya

manajemen

lalu lintas di

DIY

Persentase

ketersediaan

prasarana

lalu lintas di

DIY

% 87 Triwulan I 85

Triwulan II 85,8

Triwulan III 86,8

Triwulan IV 87

Persentase

kawasan

manajemen

% 42 Triwulan I 36

Triwulan II 39

Triwulan III 41

Triwulan IV 42

3 Meningkatkan

capaian

pelaksanaan

program

pendukung

sasaran

renstra SKPD

Persentase

rata-rata

hasil

ketercapaian

pelaksanaan

program

SKPD

% 100 Triwulan I 100

Triwulan II 100

Triwulan III 100

Triwulan IV 100

19

II.3. Rencana Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan DIY melaksanakan kegiatan

dengan anggaran belanja murni sebesar Rp. Rp.143.106.495.888,-. Namun selama

tahun kegiatan berjalan terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan

anggaran mengalami perubahan karena adanya kebijakan maupun efisiensi yang

berdampak pada kinerja kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan DIY

sehinnga melalui mekanisme perubahan APBD 2017 dengan Nomor 34/DPPA/2017

tanggal 20 Oktober 2017 anggaran menjadi Rp. 120.098.990.726,24,- dengan

rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 9.736.893.687,24,- dan Belanja Langsung

Rp. 110.362.097.039,-.

Selain dari anggaran murni, Dinas Perhubungan DIY juga mengelola anggaran

dari Dana Keistimewaan sebesar Rp. 11.026.751.369,-. Melalui mekanisme

perubahan Dana Keistimewaan yang dikelola menjadi Rp. 11.026.751.369,-

II.3.1. Target Belanja Dinas Perhubungan DIY

Tabel II.3. Target Belanja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2017

Uraian Target Prosentase

Belanja Tidak Langsung Rp. 9.736.893.687,- 7,43%

Belanja Langsung Rp. 110.362.097.039,- 84,17%

Belanja Langsung Dais Rp. 11.026.751.369,- 8,41%

Jumlah belanja Rp. 131.125.742.095,- 100,00%

II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2017 Dinas Perhubungan DIY yang

dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis untuk urusan wajib perhubungan

adalah:

20

Tabel II.4. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya

pelayanan

angkutan umum

Rp. 92.299.505.918,-

79,80% Dialokasikan untuk (1)

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Umum (2) Program

Peningkatan Pelayanan

Angkutan Umum Buy The

Service dan (3) Program

Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

2 Meningkatnya

manajemen lalu

lintas di DIY

Rp.23.360.950.360,-

20,20% Dialokasikan untuk

program (1) Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Lalu Lintas (2)

Program Pengendalian

dan Pengawasan

Keselamatan Lalu Lintas

(3) Program Pengadaan

dan Pemasangan Fasilitas

Perlengkapan Jalan (4)

Program Peningkatan

Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas (5) Program

Pengembangan

Transportasi Berbasis

Keistimewaan

II.4. Instrumen Pendukung

Penerapan SAKIP di Dinas Perhubungan DIY menggunakan sistem yang

sampai saat ini sistem ini masih cukup efektif, yaitu setiap bulan PPTK memberikan

21

laporan rutin pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pengumpulan data melalui berbagai cara baik lisan, tertulis dan juga melalui

pengiriman data hasil dokumentasi kegiatan. Kompilasi data dilakukan oleh petugas

monitoring evaluasi dan sesudah selesai proses kompilasi data ditindaklanjuti

dalam pertemuan pimpinan dan atau PPTK untuk menentukan langkah-langkah

berikutnya untuk tercapainya sasaran organisasi. Setelah data teridentifikasi dapat

dientry dan disajikan di aplikasi monev.

22

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Dinas Perhubungan DIY telah melaksanakan

penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian

Kinerja Dinas Perhubungan DIY tahun 2017 yang telah

disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola

kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam

rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan

memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi

kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat

capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Dinas Perhubungan DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja

Tahun 2016

2. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja Sasaran

Strategis

3. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja Lainnya

4. Akuntabilitas

Anggaran

23

dan sasaran strategis Dinas Perhubungan DIY beserta target dan capaian

realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2017

No SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATU

AN TARGET REALISASI %

KRITERIA

/ KODE

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya pelayanan angkutan umum

Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY

Pnp/

hari

33.372 16.772,5 50,26 Sangat

rendah

2 Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY

Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY

% 87 88 101.15 Sangat

baik

Persentase cakupan manajemen kawasan

% 42 42 100,00 Sangat

baik

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) indikator yang terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran

strategis. Sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya pelayanan angkutan umu

dengan indikato Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY. Sasaran

strategis kedua yaitu Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY dengan indikator:

Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY dan Persentase cakupan

manajemen kawasan. Indikator pertama yaitu Penumpang yang terlayani angkutan

umum di DIY dengan target 33.372 penumpang per hari, telah terealisasi 16.772,5

penumpang per hari atau 50,26%. Berikutnya adalah indikator Persentase

ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY dengan target 87% dapat terealisasi 88%

atau 101,15%, dengan demikian target yang ditetapkan dapat terlampaui. Indikator

yang ketiga adalah Persentase cakupan manajemen kawasan yang dapat terealisasi

sesuai dengan target yaitu 42%.

24

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas

Perhubungan DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun

evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis

diuraikan sebagai berikut:

III.2.1. Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum

Tolok ukur capaian sasaran Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan

umum dengan indikator Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY adalah

jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY per hari

Tabel III.3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I

No Indikator Capaian

2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY

9.474 33.372 16.772,5 50,26

33.372 50,26

Dalam rangka mencapai target indikator Penumpang Yang terlayani Angkutan

Umum di DIY, maka indikator tersebut didukung oleh 1 (satu) program utama yaitu

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Buy The Service, dan 2 (dua) program

pendukung yaitu: (1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, (2)

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Target

indikator Penumpang yang Terlayani Angkutan Umum di DIY sebesar 33.372

25

penumpang per hari diukur melalui capaian pelayanan angkutan umum perkotaan

Trans Jogja dan angkutan reguler.

Angkutan umum buy the service atau yang lebih dikenal dengan Trans Jogja

ditargetkan dapat melayani penumpang 32.654 penumpang per hari. Target di

Renstra Perubahan ini labih dari tiga kali lipat dibandingkan target pada tahun 2016

sebesar 9.750 penumpang per hari. Maka untuk mencapai target tersebut, pada

tahun 2017 ditargetkan bus Trans Jogja yang beroperasi sebanyak 125 bus yang

melayani 17 jalur. Dalam perkembangannya, bus Trans Jogja yang semula

berjumlah 74 unit hingga Maret 2017, bertambah menjadi 85 unit di bulan April,

kemudian menjadi 105 pada Bulan Juli, dan akhirnya menjadi 128 unit pada Bulan

November. Realisasi penumpang yang terlayani angkutan umum per hari pada

triwulan 1 sampai 4 adalah: 14.762 (triwulan 1), 15.921 (triwulan 2), 18.680

(triwulan 3), dan 16.341 (triwulan 4). Dengan demikian rata-rata jumlah

penumpang yang terlayani angkutan umum (Trans Jogja) pada tahun 2017 adalah

16.426 penumpang per hari.

Angkutan perkotaan reguler atau bus perkotaan lama yang masih beroperasi

ditargetkan dapat melayani 718 penumpang per hari. Target ini lebih kecil

dibandingkan target tahun 2016 sebesar 737 penumpang per hari. Hal ini

disebabkan jumlah bus perkotaan reguler akan dikurangi seiring dengan

penambahan armada bus Trans Jogja yang beroperasi. Dari hasil survey yang

dilaksanakan pada tahun 2017, realisasi jumlah penumpang yang terlayani

angkutan umum reguler per hari adalah: 370 (triwulan 1); 453 (triwulan 2); 293

(triwulan 3); dan 270 (triwulan 4). Dengan demikian rata-rata jumlah penumpang

yang terlayani angkutan umum (perkotaan reguler) pada tahun 2017 adalah 346,5

penumpang per hari.

Dari hasil penggabungan jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY

pada tahun 2017 adalah 16.772,5 penumpang perhari atau mencapai 50.26% dari

target sebesar 33.372 penumpang per hari. Persentase capaian yang diperoleh

pada tahun 2017 ini lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar

95,06%. Pada tahun 2016 target jumlah penumpang yang terlayani angkutan

umum sebesar 9.750 penumpang per hari dapat tercapai sebesar 9.268

penumpang per hari. Sebagai catatan, metode perhitungan jumlah penumpang

untuk penumpang bus Trans Jogja pada tahun 2016 dan 2017 tidak sama. Pada

26

tahun 2016 jumlah penumpang bus Trans Jogja diperoleh dengan rumus jumlah

transaksi dibagi 2 (diasumsikan setiap penumpang bertransaksi 2 kali yaitu

berangkat dan pulang). Berdasarkan hasil studi dan pantauan lapangan,

penumpang yang berangkat menggunakan bus Trans Jogja belum tentu pulang

dengan moda yang sama. Untuk itu pada tahun 2017 metode perhitungan jumlah

penumpang Trans Jogja adalah sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi baik di

bus maupun di halte.

Jika dikonversi dengan target pada tahun 2017, maka target jumlah penumpang

yang terlayani angkutan umum Trans Jogja pada tahun 2016 adalah 19.500 atau

(9.750 x 2) penumpang per hari. Untuk target penumpang yang terlayani angkutan

umum reguler tetap yaitu 737 penumpang per hari. Dengan demikian dengan skala

yang sama target pada tahun 2016 yaitu 20.237 penumpang per hari. Sedangkan

realisasi pada tahun 2016 adalah 17.648 untuk Trans jogja dan 444 untuk reguler

sehingga jumlah totalnya 18.092 atau 89.40%. Dengan demikian capaian jumlah

penumpang yang terlayani angkutan umum pada tahun 2017 masih lebih rendah

dibandingkan capaian tahun 2016.

Nilai capaian jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum pada tahun 2016

didukung dengan operasional bus Trans Jogja sebanyak 74 armada. Pada tahun

2017, peningkatan jumlah armada bus Trans Jogja yang beroperasi sebesar 73%

atau menjadi 128 armada tidak serta merta dapat meningkatkan capaian target

penumpang secara signifikan.

Tidak tercapainya target jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum baik

angkutan perkotaan reguler maupun Trans Jogja disebabkan oleh berbagai kendala

diantaranya (a) Kemacetan lalu lintas yang bertambah tiap tahun yang berdampak

secara langsung terhadap penurunan realiability atau keandalan waktu tempuh

angkutan umum perkotaan. Hal ini karena sifat operasional Bus Trans-Jogja

maupun reguler masih menyatu dengan lalu lintas lainnya atau tidak memiliki

prioritas baik secara sistem maupun secara fisik prasarana; (b) Maraknya angkutan

alternatif yang secara signifikan berpengaruh terhadap penumpang Trans-Jogja

yang bersifat non-captive; dan (c) Ketidakpastian jumlah armada yang melayani

trayek tertentu karena faktor usia kendaraan sehingga sering mengalami

kerusakan.

27

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan angkutan umum, kegiatan-

kegiatan yang telah diselenggarakan Dinas Perhubungan DIY pada tahun 2017 yaitu

(1) peningkatan pengelolaan terminal Tipe B (Terminal Jombor dan Terminal

Wates), (2) Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan yang bertujuan untuk mengetahui

tingkat kelaikan operasi dan tertib perizinan armada; (3) Pembangunan Fasilitas

Park and Ride di Gamping, Sleman untuk meningkatkan kemudahan masyarakat

dalam menggunakan angkutan umum dari arah Kota Wates; (4) Pengendalian

Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (5) Pembinaan dan Penilaian Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Disamping itu, untuk mengantisipasi

kebutuhan jangka panjang moda transportasi, telah dilakukan perencanaan trase

jalur Kereta Api Perkotaan di DIY.

III.2.2. Sasaran Meningkatnya Manajemen Lalu Lintas di DIY

Tolok ukur capaian sasaran Sasaran Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY

dengan indikator Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY adalah jumlah

ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY dibagi jumlah kebutuhan prasarana lalu

lintas di DIY. Sedangkan tolak ukur untuk indikator Persentase cakupan manajemen

kawasan adalah kawasan yang tertata manajemen lalu lintas dibagi kawasan.

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Manajemen Lalu

Lintas di DIY

No Indikator Capaian

2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase

ketersediaan

prasarana

lalu lintas di

DIY

85 87 88 101.15 87 101.15

2 Persentase

cakupan

manajemen

kawasan

33.6 42 42 100.00 42 100.00

28

Untuk indikator kedua “persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY” telah

tercapai 88% pada tahun 2017 dari target sebesar 87%. Program yang mendukung

pencapaian indikator ini adalah

1) Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan

melaksanakan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan berupa

pengadaan LPJ Listrik (252 unit), LPJ Tenaga surya (93 unit), Rambu-rambu Lalu

Lintas (170 unit), Warning Light Tenaga Surya (7 unit), Traffic Cone (150 buah),

Deliniator (300 buah), Paku Jalan (800 buah), RPPJ (16 unit), Pelican Crossing

(2 unit), Cermin Tikungan (20 unit), Pagar Pengaman Jalan (300 m), dan dan

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan berupa Marka

Jalan (16.500 m) melalui pemanfaatan silpa DAK 2016. Dengan terlaksananya

Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada tahun

2017, maka fasilitas perlengkapan jalan yang dibutuhkan pada periode 2012-

2017 dapat terealisasi 88%

Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Ketersediaan Prasarana Lalu Lintas di DIY

No Prasarana Lalu Lintas Kebutuhan Realisasi Persentase

1 Marka Jalan (meter) 344.720 294.720 85%

2 Lampu Penerangan Jalan (LPJ) &

LPJU Tenaga Surya (unit)

1.140 1.115 98%

3 Pengadaan rambu lalu lintas 3.136 2.772 88%

4 Warning Light (unit) 66 61 92%

5 Deliniator (unit) 1.200 1.160 97%

6 Paku Jalan (unit) 2.816 2.658 94%

7 RPPJ (unit) 264 135 51%

8 Pelican crossing (unit) 24 16 67%

9 Cermin tikungan (unit) 260 259 100%

10 Pagar Pengaman Jalan (meter) 4.900 4.900 100%

11 APILL (unit) 61 61 100%

12 Traffic Voice (unit) 10 10 100%

RATA-RATA 88%

29

2) Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas

dengan melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan dan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel

berupa pemeliharaan APILL (60 unit), LPJU (84 unit), pengecatan tiang APILL

(56 lokasi), penjagaan sentral pelayanan gangguan APILL (12 bulan), rambu

lalu lintas (200 buah), rehab berat APILL (4 lokasi), Warning Light (26 unit), dan

ATCS (13 simpang) serta Pemeliharan Early Warning System (12 bulan).

Sedangkan indikator ketiga “persentase cakupan manajemen kawasan” telah

tercapai 42% sesuai dengan target Tahun 2017. Program yang mendukung

indikator ini adalah:

1) Program Peningkatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas dengan output

kegiatan berupa Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan di 50 ruas jalan

dan 35 simpang, implementasi Forum LLAJ, penyusunan Software pelaporan

dan publikasi ATCS DIY; Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed (2

Simpang, 4 set), dan peningkatan jaringan ATCS (1 Simpang, 1 set).

2) Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan dengan output

kegiatan: Penyediaan Armada Transportasi Kawasan Njeron Beteng sebanyak :

5 unit, DED Kantong Parkir Pasar Sore JL. Pabringan dan DED Kantong Parkir

Ramai Mall : 1 dokumen, Dokumen Kajian Penanganan Angkutan Tradisional :

1 dokumen, Pembangunan halte Trans Jogja di Kawasan Malioboro sebanyak 3

unit, Tersedianya Perencanaan Rencana Induk Transportasi di DIY : 1

Dokumen.

3) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan lalu Lintas, melalui

kegiatan Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan output

Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu

lintas serta emisi gas buang dan terlaksananya Pembekalan umum calon

peserta pelajar pelopor Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan Nasional di

Kab/Kota. Juga kegiatan Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-

Hari Besar Nasional dengan output Angkutan Lebaran (16 hari), Angkutan

Liburan (15 hari), dan Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari.

Dengan terlaksananya program kegiatan tersebut, maka dari target penataan 10

kawasan sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi 42%. Adapun kawasan yang

30

sudah dilakukan penataan manajeman yaitu: Kawasan Malioboro, Keraton,

Kranggan, Terban, Godean, Seturan dan Kotagede dengan capaian yang bervariasi.

Sedangkan kawasan yang belum sama sekali yaitu: kawasan Pakualaman, Kotabaru,

dan Imogiri. Dengan demikian pada tahun 2016 dan tahun 2017 penataan

manajemen kawasan lalu lintas berbasis kawasan terlaksana sesuai dengan target.

Tabel III.6. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Cakupan Manajemen Kawasan

No Kawasan Aglomerasi Target (%) Realisasi (%)

1 Malioboro 30 18

2 Keraton 5 0

3 Kranggan 10 4

4 Terban 10 6,5

5 Godean 10 5,5

6 Seturan 10 1,5

7 Pakualaman 5 1

8 Kotagede 10 5,5

9 Kotabaru 5 0

10 Imogiri 5 0

JUMLAH 100 42

III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Bidang perhubungan merupakan salah satu pelayanan dasar yang berhak

diperoleh setiap warga negara secara minimal yang menjadi urusan wajib

Pemerintahan Daerah, maka untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada

masyarakat, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI telah

menyusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan

Daerah Kabupaten/Kota dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM. 81 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan

31

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota.

Dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar SPM Bidang Perhubungan Pemda DIY,

terdapat 3 (tiga) indikator untuk jenis pelayanan dasar yaitu (1) Fasilitas

Perlengkapan Jalan, (2) Keselamatan dan (3) Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor

pendukung pencapaian ini adalah dukungan anggaran APBD maupun APBN melalui

DAK dan Dana Keistimewaan sehingga fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu,

marka dan guardrill serta penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi dapat

terlaksana. Sedangkan untuk Indikator Sumber Daya Manusia (SDM) dapat tercapai

karena mulai Tahun 2017, Dinas Perhubungan DIY mengelola Terminal Tipe B

(Terminal Jombor dan Terminal Wates).

Tabel III.7. SPM Bidang Perhubungan Pemda DIY

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Nilai (%)

2016 (%)

2017 (%)

GAP 2017 (%)

1 Angkutan Jalan

1 . Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi

100 81,44 81,44 - 18,56

2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

2. Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.

100 50 50 - 50

3 Fasilitas Perlengkapan Jalan

3. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi

60 85,85 70,73 + 10,73

a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Provinsi.

- 69,89 72,97 -

32

b. Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.

- 101,81 68,49 -

4. Keselamatan 4. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

100 100 100 0

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

5. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.

100 66,67 100 0

Sedangkan ada 2 (dua) indikator yang tidak tercapai yaitu jenis pelayanan

dasar untuk Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan, dan Jaringan Prasarana Angkutan

Jalan. Beberapa faktor penghambat pencapaian indikator ini adalah (1) telah terjadi

penambahan status ruas jalan provinsi dari 71 ruas jalan menjadi 97 ruas jalan

berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 118/KEP/2016 tanggal 26 Mei 2016

sehingga terjadi penurunan capaian tersedianya jaringan pelayanan angkutan jalan

di Jalan Provinsi dari 97,18% pada Tahun 2015 menjadi 81,44% pada Tahun 2016,

sehingga perlu dilakukan penataan kembali jalur pelayanan angkutan baik angkutan

AKDP maupun angkutan pedesaan, dan (2) berdasarkan UU 23 Tahun 2014,

kewenangan Terminal Tipe A beralih ke Pemerintah Pusat sehingga pencapaian

indikator tersedianya terminal angkutan Penumpang Tipe A tergantung dengan

kebijakan Pemerintah Pusat.

III.4. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 94,18 %.

dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan

utama sebesar 93,36.%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung

sebesar 96,19%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan

33

anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya manajemen

Lalu Lintas di DIY (98,39%), sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan

di sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum (93,36%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan

anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk

pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel

berikut:

Tabel III.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017

No Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Reali-

sasi

%

Reali-

sasi

Target Realisasi

%

Reali-

sasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya

pelayanan

angkutan

umum

33.372 16.772,5 50 Rp. 92.299.505.918,- Rp. 86.174.805.516,-

93,36

2 Meningkatnya

manajemen lalu

lintas di DIY

87 88 101.15 Rp. 10.639.687.066,- Rp. 10.234.665.573,- 96,19

42 42 100 Rp. 12.721.263.294,- Rp. 12.515.878.207,- 98,39

Total Belanja

Langsung

Rp. 115.660.456.278,- Rp. 108.925.349.296,- 94,18

34

Tabel III.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

per Program Tahun 2017

No Program

Anggaran*

Ket. Target Realisasi

%

Deviasi

1 2 3 4 5 6

1 Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan Umum

Rp. 4.179.078.450,- Rp. 4.102.807.625,- 1,82

2 Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan Umum

Buy The Service

Rp. 88.108.492.368,- Rp. 82.060.287.891,-

6,86

3 Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor

Rp. 11.935.100,- Rp. 11.710.000,- 1,89

4 Program

Rehabilitasi Dan

Pemeliharaan

Sarana Dan

Prasarana Lalu

Lintas

Rp. 1.820.640.375,- Rp. 1.779.476.875,- 2,26

5 Program

Pengendalian Dan

Pengawasan

Keselamatan Lalu

Lintas

Rp. 860.239.500,- Rp. 834.944.150,- 2,94

6 Program

Pengadaan dan

Pemasangan

Fasilitas

Perlengkapan

Jalan

Rp. 7.958.807.191,- Rp. 7.620.244.548,-

4,25

35

No Program

Anggaran*

Ket. Target Realisasi

%

Deviasi

7 Program

Pengembangan

Transportasi

Berbasis

Keistimewaan

Rp. 11.026.751.369,- Rp. 10.870.453.282,-

1,42

8 Program

Peningkatan

Manajemen Dan

Rekayasa Lalu

Lintas

Rp. 1.694.511.925,- Rp. 1.645.424.925,-

2,90

Total Belanja Langsung Rp. 115.660.456.278,- Rp. 108.925.349.296,- 5,82

* anggaran setelah APBD perubahan Analisa Efisiensi

Pada Tahun Anggaran 2017, Urusan Perhubungan melaksanakan urusan wajib

perhubungan 8 (delapan) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan anggaran

belanja langsung sebesar Rp. 115.660.456.278,-. Sampai dengan akhir tahun 2017,

realisasi anggaran mencapai Rp 108.925.349.296 atau 94,18%, sedangkan untuk

realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 99,82% dari target yang direncanakan.

Pencapaian keuangan yang mengalami deviasi sebesar 5,82% disebabkan antara

lain oleh sisa lelang dan sisa biaya operasional kendaraan (BOK) Trans Jogja.

Tabel III.10. Indikator Kinerja Sasaran yang Capaiannya ≥100%

No Sasaran Indikator

% Capaian

Kinerja

(≥100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

manajemen

lalu lintas di

DIY

Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY

101,15% 96,19% 3,81%

Persentase cakupan manajemen kawasan

100% 98,39% 1,61%

36

Capaian indikator sasaran Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY

dapat melebihi target hal ini disebabkan adanya permintaan masyarakat yang

disampaikan melalui wakil rakyat di Komisi C dan dapat direalisasikan pada

Triwulan 4 2017. Sebelum adanya anggaran perubahan, Dinas Perhubungan DIY

telah merealisasikan penyediaan prasarana lalu lintas sesuai target tahunan,

sedangkan efisiensi anggaran diperoleh dari sisa lelang kegiatan.

37

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan

DIY pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun ke 5

(lima) dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan DIY

Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat

kerja sama dan partisipasi semua pihak dan

diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Sementara itu, untuk target-target yang belum

tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai

pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan DIY tahun 2017 dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatnya pelayanan angkutan

umum dan (2) , Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY terdapat 3 (tiga)

indikator kinerja yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2017, 2 (dua)

indikator yang telah memenuhi target yaitu Persentase ketersediaan

prasarana lalu lintas di DIY dan (2) Persentase cakupan manajemen kawasan

yang ditetapkan. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator belum memenuhi

target adalah Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY . Tidak

tercapainya target disebabkan oleh berbagai kendala diantaranya (a)

kemacetan lalu lintas yang bertambah tiap tahun berdampak secara langsung

terhadap penurunan realiability atau keandalan waktu tempuh angkutan

Trans-Jogja, karena sifat operasional Bus Trans-Jogja masih menyatu dengan

lalu lintas lainnya atau tidak memiliki prioritas baik secara sistem maupun

secara fisik prasarana; (b) maraknya angkutan alternatif yang secara signifikan

berpengaruh terhadap penumpang Trans-Jogja yang bersifat non-captive; dan

(c) Ketidakpastian jumlah armada yang melayani trayek tertentu karena faktor

usia kendaraan sehingga sering mengalami kerusakan.

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan

2. Saran

38

2. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi dapat dirumuskan saran-saran/Rencana Aksi sebagai berikut:

Pada tahun 2017, sudah dilakukan penambahan jumlah armada Bus Trans-

Jogja, yang semula berjumlah 74 unit hingga Maret 2017, bertambah menjadi

85 unit di bulan April, menjadi 105 pada Bulan Juli, dan menjadi 128 unit pada

Bulan November. Seluruh armada ini telah melayani 17 (tujuh belas) Trayek di

Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Selain penambahan jalur dan armada tetap

diperlukan peningkatan layanan terhadap pengguna Trans Jogja antara lain

penambahan tiket berlangganan dan halte. Selain itu, diperlukan upaya untuk

mempertahankan kinerja dan operasional 128 bus Trans Jogja pada 17 jalur

sehingga pelayanan angkutan umum perkotaan akan meningkat dan menarik

minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Penambahan jalur, armada dan peningkatan pelayanan masih akan

memerlukan dukungan sistem yang memperioritaskan angkutan umum di

jalan raya. Tingkat kemacetan yang bertambah di perkotaan Yogyakarta

disebabkan banyaknya kendaraan pribadi sementara dari sisi infrastruktur

jalan relatif tetap (tidak ada pertumbuhan ruas jalan). Oleh sebab itu

diperlukan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi yang ada di perkotaan

Yogyakarta sehingga kendaraan umum bus Trans Jogja dapat melalui jalan

tanpa hambatan yang berarti. Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas

Perhubungan DIY akan meningkatkan pengelolaan simpul transportasi

misalnya dengan menambah fasilitas Park and Ride di pinggiran perkotaan.

Fungsi park and ride yaitu membatasi kendaraan pribadi di perkotaan yaitu

dengan cara pengendara dapat memarkir kendaraan pribadinya dan berganti

moda angkutan umum bus/ Trans Jogja. Untuk jangka panjang, Dinas

Perhubungan DIY merencanakan moda perkeretaapian yang dapat

menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di DIY.

Penambahan bus Trans Jogja dengan sendirinya akan mengurangi bus

perkotaan reguler (bus kota lama) yang masih beroperasi. Jika sudah semua

jalur perkotaan dilayani oleh bus Trans Jogja, diharapkan tidak ada keluhan

terkait kenyamanan bus maupun ketidakpastian moda angkutan.

39

40

Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan DIY

41

Lampiran 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD

42

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2017

43

44

45

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LkjIP Tahun 2016

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PERHUBUNGAN Jalan Babarsari No. 30, Yogyakarta Telepon (0274) 485775, 487335,

Faximili (0274) 485405 Website: http://www.dishub.jogjaprov.go.id

Email: dishub@jogjaprov.go.id Kode Pos 55281

TANGGAPAN/ TINDAK LANJUT EVALUASI LKjIP TAHUN 2016

No Saran/ Rekomendasi Tindak Lanjut

1 Kepala Dinas Perhubungan DIY beserta

seluruh jajarannya agar lebih optimal dalam

melakukan tindakan perbaikan terkait

pencapaian sasaran/ kinerja Organisasi

terutama dalam pengukuran kinerja dan

pencapaian

Penentuan target dan

pengukuran capaian

kinerja pada Tahun 2017

telah dilaksanakan

berdasarkan Renstra

Perubahan II dan sesuai

dengan hasil koordinasi

internal.