Rusman R. Manikswamandiri.wordpress.com | 081 668 9361

Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemerintah Daerah

Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK.

Pemeriksaan keuangan oleh BPK = pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK)

Hasil pemeriksaan keuangan = pernyataan opini tentang TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Penjelasan UU No 15 Tahun 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Apakah Pemeriksaan menjadi Beban atau Kebutuhan Nyata SKPD / Pemda?

Pemeriksaan = BEBAN Pemeriksaan = KEBUTUHAN

1. Manajemen belum menyadari arti penting good governance,

1. Prinsip & nilai good governance telah menjadi komitmen organisasi,

2. Pemeriksaan dinilai hanya mencari-cari kesalahan,

2. Pemeriksaan telah dilakukan scr obyektif dan fair (= adil)

3. Tidak ada kepastian hukum ttg tindak lanjut hasilnya,

3. Ada kepastian hukum ttg tindak lanjut hasilnya,

4. Pemeriksaan tdk memberikan nilai tambah bagi organisasi.

4. Pemeriksaan memberikan nilai tambah nyata bagi kinerja organisasi.

SKPD

L. Keu SKPD

KDH

LKj PEMDA

L. Keu PEMDA(Audited)

SAKIPPengikhtisara

n LKj

LKj SKPD

MEN NEG PAN

LKj SKPD

LKj SKPD

L. Keu SKPD

Raperda Pj. Pelk APBD

DPRD

L. Keu & LKj = LPj. Pelks APBD

PEMDA

L. Keu & LKj = LPj. Pelks APBD

PEMDA

Ket:

SAKIP = Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LKj = Laporan Kinerja

L. Keu = Laporan Keuangan

LPj. Pelk APBD PEMDA

Opini Hasil Pemeriksaan atas Opini Hasil Pemeriksaan atas Laporan KeuanganLaporan Keuangan

Opini adalah pernyataan profesional sebagai KESIMPULAN PEMERIKSA mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan.Pasal 1 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Opini didasarkan pada kriteria: 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) =

“kejujuran untuk / dalam menjelaskan”, 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan, 4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Penjelasan Ayat (1) Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4 Jenis Opini Pemeriksa4 Jenis Opini PemeriksaPenjelasan Ayat (1) Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

WTP = Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)1

TMP = Tidak memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion).4

TW = Tidak Wajar (adversed opinion)3

WDP = Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)

2

Perkembangan Opini Audit BPK Perkembangan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemdaatas Laporan Keuangan Pemda

Jenis Opini

2007 2008 2009

PusatN = 81

DaerahN = 469

PusatN = 83

DaerahN = 486

PusatN = 79

DaerahN = 348

WTP 19,8 0,8 42,2 2,5 56,9 4,0

WDP 38,3 60,04 36,1 67,1 32,9 74,4

TW 1,2 12,6 - 6,4 0 8,6

TMP 40,7 26,2 21,6 24,0 10,1 12,9

Sumber: Diolah dari LHP BPK (2007 – 2009)

Apakah arti WAJAR Apakah arti WAJAR . . .. . . ? ?

Arti WAJAR, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun; menurut keadaan yg ada; sebagaimana mestinya

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) mensyaratkan Laporan Keuangan harus WAJAR, yaitu:

Apa adanya. Sesuai kondisi riil. Tidak kurang, tidak lebih.

Bagaimana agar Opini Pemeriksa Bagaimana agar Opini Pemeriksa atas LK SKPD / Pemda menjadi atas LK SKPD / Pemda menjadi

bagus ? bagus ?

1. Susunlah LK SKPD / Pemda sesuai dng Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

2. Ungkapkan secara jujur, seluruh informasi keuangan sesuai syarat kecukupan pengungkapannya, jangan batasi proses pemeriksaan dan jangan intervensi

3. Ikuti ketentuan peraturan perundang–undangan,

4. Tunjukkan bukti2 tlh berlangsungnya SPIP yg berhasil di SKPD dan atau lingkungan Pemda.

Kesesuaian dengan SAPKesesuaian dengan SAP

1. Keberadaan dan keterjadian (existence & occurrence)Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, benar2 ada, tidak fiktif, dan dapat dibuktikan keberadaannya

2. Kelengkapan (completeness)Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah lengkap & mencakup seluruh transaksi Pemda selama periode yg dilaporkan

3. Hak dan kewajiban (right & obligation)Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, benar2 hak dan kewajiban Pemerintah Daerah

1 1 / 2

4. Penilaian dan alokasi (valuation & allocation)Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah dinilai sesuai metode penilaian yg disarankan SAP.

Tidak dinilai dng cara lain yg tidak disarankan

5. Penyajian dan pengungkapan (presentation & disclosure)Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah disajikan dan diklasifikasikan sesuai dng SAP.

Saldo yg tersaji, telah diungkap secara cukup jelas dan memadai

Kesesuaian dengan SAPKesesuaian dengan SAP1 2 / 2

KEJUJURAN utk menjelaskan hal2 yg perlu dijelaskan . . .

Kecukupan Kecukupan pengungkapanpengungkapan2

• Penyajian informasi ttg kebijakan fiskal, ekonomi makro daerah, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yg benar2 dihadapi.

• Penyajian informasi ttg dasar penyusunan LK dan kebijakan2 akuntansi yg dipilih utk diterapkan atas transaksi2 dan kejadian2 penting lainnya

• Penyajian pengungkapan informasi yg diharuskan oleh SAP yg belum disajikan dlm lembar muka Laporan Keuangan

• Penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan

• Dan seterusnya . . .

1 / 2

Contoh hal penting lain, yg harus diungkap . . .

Kecukupan Kecukupan pengungkapanpengungkapan2

• Penggantian pejabat dan atau pola pengelolaan keuangan Pemda selama tahun pelaporan

• Kesalahan pejabat dan atau pola pengelolaan keuangan terdahulu yg telah dikoreksi oleh manajemen baru

• Komitmen atau kontijensi yg tidak dapat disajikan dalam neraca

• Penggabungan atau pemekaran Pemda

• Penggabungan atau pembentukan SKPD

• Kejadian yg mempunyai dampak sosial sehingga mempengaruhi substansi APBD

2 / 2

Kepatuhan pada peraturan3

• Pembentukan entitas pemerintah daerah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

• Karenanya, ciri akuntansi sektor publik = kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

• Laporan Keuangan Pemerintah daerah HARUS mengikuti ketentuan peraturan yang terkait

• Penilaian kepatuhan pd peraturan = dasar pemberian opini / pernyataan profesional pemeriksa keuangan

Kualitas Penyelenggaraan SPIP4

• SPIP yg BERHASIL = instrumen utk menjamin pengelolaan keuangan daerah yg BERHASIL

• Dengan SPIP yg berhasil, maka penyajian informasi keuangan akan: riil, valid, relevan, andal, jujur serta taat per-UU-an

• Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) = UPAYA SISTEMATIS yg BERKELANJUTAN utk mengendalikan tiap unsur organisasi SKPD / Pemda agar tujuan SKPD / Pemda berhasil diwujudkan.

1 / 3

Selenggarakan dng baik, 5 Komponen SPIP ini

Kualitas Penyelenggaraan SPIPKualitas Penyelenggaraan SPIP4

1. Terbentuk dan berlangsungnya LINGKUNGAN PENGENDALIAN

2. Adanya PENILAIAN RESIKO dlm tiap tindakan

3. Adanya kegiatan PENGENDALIAN yg berhasil

4. Adanya INFORMASI dan berlangsungnya KOMUNIKASI yg berhasil

5. Adanya PEMANTAUAN kualitas kinerja

2 / 3

Beberapa bukti SPIP yang Berhasil

Kualitas Penyelenggaraan SPIPKualitas Penyelenggaraan SPIP4

1. Adanya pemisahan tugas yg memadai

2. Berlangsungnya review dan otorisasi yg cukup utk tiap transaksi

3. Memadainya berbagai persyaratan utk pengamanan aktiva

4. Tidak terdapat bukti kelalaian yg mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan aktiva

5. Tidak terdapat bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang2 yg berwenang

6. Tidak ada kelemahan yg signifikan dlm pelaksanaan SPIP

7. Tidak ada kegagalan dlm tindak lanjut perbaikan SPIP

3 / 3

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Keuangan (LK) telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material,

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, telah sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

1 / 2

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan.

Pemeriksa dpt menerapkan semua prosedur pemeriksaan yg dipandang perlu utk meyakini kewajaran LK;

Bila pun ada pembatasan, TETAPI tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;

Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,

Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi. Bila pun ada penyimpangan dari standar akuntansi, TETAPI tidak material.

2 / 2

Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian (WDP)(WDP)

LK telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian itu tdk mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan.

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum, kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang menurut pendapat pemeriksa dampaknya cukup material; atau ada ketidakkonsistenan dlm penerapan prinsip akuntansi.

1 / 2

Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian (WDP)(WDP)

Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan; sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan; atau

Bila pun ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;

Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,

2 / 2

Tidak Wajar = TWTidak Wajar = TW(Adversed Opinion)(Adversed Opinion)

LK tdk menyajikan secara wajar posisi neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Memang tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan, juga tidak ada tekanan pada pemeriksa, tetapi ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang sangat material atau LK tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

TMP = Tidak Memberikan Pendapat

(Disclaimer Opinion) Pemeriksa TIDAK DAPAT MEMBERIKAN

PENDAPAT atas LK karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu.

Prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa.

Pendapat disclaimer juga bisa diberikan bila sistem pengendalian intern sangat lemah, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh kayakinan yang memadai; atau apabila pemeriksa ragu thdp entitas.

ReferensiReferensi

Elli Widya, Elli Widya, “Meraih Opini Wajar Tanpa “Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Keuangan Pengecualian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”Pemerintah Daerah”, BPFE, 2011, BPFE, 2011

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan NegaraKeuangan Negara, 2004, 2004