Keuangan Negara dan Pemeriksaan Keuangan Negara

8/10/2019 Keuangan Negara dan Pemeriksaan Keuangan Negara

1/24

Page 1of 24

KEUANGAN NEGARA DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARAAhmad Yusuf

Ari Budiono

Doni Katra Lubis

Yunan Awaludin Jarir

Mahasiswa Program D-IV Akuntansi Kurikulum Khusus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menyajikan konsep keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara serta

beberapa isu terkait seperti wewenang audit BPK terhadap BUMN, kerugian keuangan negara dan publikasi

hasil audit BPK sehubungan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, kewenangan audit BPK

terhadap pajak dan biaya sengketa di pengadilan.

Keywords: Keuangan Negara, Audit, BPK, BUMN, Kerugian Keuangan Negara

A. PendahuluanReformasi keuangan Indonesia ditandai dengan diterbitkannya paket Undang-undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), Undang-undang Nomor 1 tahun 2004

tentang Perbedaharaan Negara dan Undang-undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara. Selain itu, diterbitkan pula Undang-undang

Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan lembaga

yang berwenang melakukan audit atau pemeriksaan keuangan negara yang meliputi audit

keuangan, kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT). Hal ini sesuai amanat

Undang-undang Dasar 1945.

Menariknya adalah konsep keuangan negara yang didefiniskan di UU KN memasukkan

kekayaaan yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara. Hal ini menimbulkan

pertanyaan apakah BPK juga akan mengaudit BUMN. Dilain sisi, BUMN mengikuti hukum

perseroan sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Terkait hal itu pula, apakah kerugian

BUMN juga termasuk dalah ranah kerugian negara yang dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 31 tahun 1999 stdd UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal

tersebut dan beberapa isu lainnya yang dirasa relevan akan dibahas di paper ini.

B. Pembahasan

1. Keuangan Negara

Sebagai amanat Pasal 23 C Bab VIII UUD 1945, keuangan negara harus diatur dalam undang-

undang terkait dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara. Amanat ini dituangkan dalamUndang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara. Dalam diktum menimbang

undang-undang no 17 tahun 2003 juga disebutkan latar belakang penyelenggaraan

pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.Pengertian keuangan negara dalam perspektif

Undang-undang No 17 tahun 2003 dituangkan dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka (1)

yaitu:

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Peraturan-peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan negara dan apa yangdimaksudkan dengan keuangannegara adalah :

1. Amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945 pasal 23


2/24

Page 2of 24

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 17/2003 merupakan undang-undang keuangan pertama yangdimiliki Indonesia untuk melaksanakan amanat pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa

hal-hal lain mengenai keuangan negara yang tidak diatur dalam UUD 1945 akan diatur dalam

undang-undang tersendiri. Sebelum terbitnya Undang-undang no 17 tahun 2003, Indonesia

masih menganut pengaturan keuangan yang diwariskan oleh penjajah Belanda yang berlaku

berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

1. Indische Comptabiliteitswet (ICW) tahun 1864 Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan

diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;

2.

Indische Bedrijvenwet (IBW) tahun 1864 Stbl. 1927 No 419 jo. Stbl. 1936 No. 445; dan3. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) tahun 1864 Stbl. 1933 No. 381;

4. Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No.

320 terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek,

subyek, proses, dantujuan.

Obyek : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara.

Subyek : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan

badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Proses: seluruh rangkaian mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan

keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.

Tujuan : dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Lebih jelasnya mengenai ruang lingkup keuangan negara dijabarkan dalam pasal 2 yang

memberi cakupan Keuangan Negara terdiri dari:

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan

pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintaha negara dan

membayar tagihan pihak ketiga;c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas

pemerintah dan/atau kepentingan umum;

i.

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah.


3/24

Page 3of 24

Selain melihat definisi keuangan negara pada Undang-Undang Keuangan Negara, sebagian

ahli juga mengaitkan bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang keuangan

negara. Pada dasarnya UUD 1945 tidaklah secara tersurat mendefinisikan apa yang

dimaksudkan dengan Keuangan Negara sehingga memerlukan penafsiran lebih lanjut dari para

ahli untuk dapat memahaminya. Keuangan Negara jika dikaitkan dengan Amandemen III UUD

1945 pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada APBN tetapi juga termasuk APBD

Daerah (Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik, dan

Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005). Ini terkait dengan

perubahan struktur organisasi dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana

dalam Pasal 23 UUD 1945 hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD,

DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Jika kita kaitkan batasan mengenai keuangan negara pada Undang-Undang Nomor 17 tahun

2003 dengan Pasal 23 UUD 1945, maka definisi dalam UU 17/2003 menjadi kurang tepat.

Karena Pasal 23 UUD 1945 mendefinisikan keuangan negara hanyalah sebatas APBN dan

APBD, sedangkan menurut UU 17/2003 juga meliputi BUMN dan BUMD.

Siklus APBN

Bentuk pengelolaan keuangan negara yang tercantum pada UU No 17/2003

terimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam

APBN dan APBD setiap tahunnya. Siklus APBN dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan

yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban

APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran.

Siklus APBN

Sumber: Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal SebagaiLangkah Awal

Perencanaan dan Penganggaran

Siklus APBN diawali dengan tahapan kegiatan perencanaan kegiatan (Perencanaan) dan

perencanaan anggaran (Penganggaran) APBN yang saling terintegrasi satu sama lain. Sebelum

penyusunan rencana anggaran, Pemerintah BPS, dan Bank Indonesia menyiapkan asumsi dasar

ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiscal Pemerintah.

Program yang akan dilaksanakan haruslah tercantum dalam suatu rencana kerja. Kementerian

Negara/Lembaga (K/L) berperan untuk menyiapkan Renstra untuk rencana jangka menengah

dan RKA-KL untuk rencana tahunan. RKA-KL haruslah mencerminkan prioritas pembangunan

yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui


4/24

Page 4of 24

pembahasan antara K/L selaku chief of operation officer (COO) dengan Menteri Keuangan

selaku chief financial officer (CFO) dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang-

Undang APBN (RAPBN) yang bersama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR

pada bulan Agustus dengan disertai Nota Keuangan.

Pembahasan APBN

Pembahasan RAPBN di DPR dilakukan dari bulan Agustus Oktober. Selama proses

pembahasan bisa saja terjadi perubahan RAPBN oleh Pemerintahn atas dasar masukan DPR

tapi perlu diingat bahwa DPR tidak memiliki wewenang untuk mengubah dan mengusulkan

RAPBN. Hak yang dimiliki DPR hanya sebatas menyetujui, mengajukan usulan perubahan, atau

menolak RAPBN.

Penetapan APBN

Setelah melalui proses pembahasan dan mungkin saja pengubahan atas RAPBN, serta DPR

menyetujui RAPBN tersebut kemudian tahap selanjutnya adalah proses penetapan RAPBN

menjadi Undang-undangAPBN.

Pelaksanaan APBN

Tahapan pelaksanaan APBN dilakukan oleh K/L dan Bendahara Umum Negara dengan

mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai alat pelaksanaan APBN. Akan

tetapi azas anggaran yang dikenal dengan azas flexibilitas tetap berlaku. Hal ini bertujuan

untuk menghadapi kondisi riil yang tidak selalu sama dengan asumsi yang digunakan dalam

penyusunan anggaran.

Setiap tengah tahun berjalan akan dilakukan revisi APBN atau APBN-Perubahan (APBN-P).

Penyusunan PBN-P diawali dengan penyampaian realisasi anggaran semester I dan prognosis

penerimaan dan pengeluaran semester II.

Dalam kondisi tertentu, Pemerintah boleh saja melakukan pengeluaran yang tidak tersedia

dalam anggaran. Pengeluaran ini nantinya akandicantumkan dalam APBN-P jika pengeluaran

dilakukan sebelum APBN-P disusun dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran disertai

penjelasan.

Pelaporan dan Pencatatan APBN

Pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban berupa akuntabilitas

keuangan dan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat. Oleh karena itu selama proses

pelaksanaan APBN, K/L dan BUN wajib melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,

Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Ini merupakan

wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pemeriksaan APBN dan Pertanggungjawaban APBN

Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan seperti yang telah disebutkan di

atas disampaikan oleh K/L kepada Presiden sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban dan

juga sebagai komponen dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kementerian/Lembaga merupaka entitas pelaporan sehingga terhadap laporan keuangannya

juga harus dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk diberikan opini atas kewajaran penyajian

laporan keuangannya.

Laporan Keuangan yang disampaikan dalam RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan

APBN adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI. Pemeriksaan dilakukan selama

dua bulan setelah laporan keuangan selesai disusun. Laporan keuangan ini paling lambat

diserahkan kepada DPR pada akhir bulan Juni tahun berikutnya. Laporan Keuangan dilampiri


5/24

Page 5of 24

dengan Laporan Kinerja dan Laporan keuangan BUMN dan badan lainnya, dan juga disertai

dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Ketentuan pemeriksaan oleh BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004

tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Selain itu dalam

UUD RI Tahun 1945, pemeriksaan atas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara dan

pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dilaksanakan oleh BPK. Dalam hal ini BPK

memiliki kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan yakni:

a. Pemeriksaan keuangan

b. Pemeriksaan Kinerja

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Siklus APBN tahun tertentu tidak hanya meliputi waktu satu tahun tetapi akan saling

beririsan dengan APBN tahun sebelum dan sesudahnya. Contohnya, 2014, ditangani kegiatan

atau tahapan dari siklus APBN untuk tiga tahun anggaran yang berbeda: tahapan pemeriksaan

dan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya (2013), tahapan pelaksanaan APBN

tahun berjalan (2014), dan tahapan perencanaan dan penganggaran serta penetapan APBNtahun anggaran berikutnya (2015) termasuk MTBF 2016 2018.

2. Pemeriksaan Keuangan Negara

Beberapa definisi terkait pemeriksaan keuangan negara yang teradapat pada UU nomor 15

tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara

a. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan

secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

b.

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan PemeriksaKeuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. BPK adalah pihak yang ditugaskan untuk menjadi pelaksana

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

c. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK

d. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut

pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan

negara.

e. Lembagaperwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Pemeriksaan keuangan negara bertujuan untuk :

Pemeriksaan atas keu negara semakin penting karena adanya tuntutan pengelolaan

keuangan negara yg transparan & akuntabel

meningkatkan akuntabilitas guna mewujudkan good governance

A. Ruang lingkup pemeriksaan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur

keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003


6/24

Page 6of 24

tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk

melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, akni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka

memberikan pernyataan opini entang tingkat kewajaran informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta

pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen

oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan

pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah

untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan.

Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang

dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien

serta memenuhi sasarannya secara efektif.

3.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan

tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk

dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang

berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan

sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar

dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi

audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu

mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di

bidang pemeriksaan.

Hasil pemeriksaanSetelah pemeriksaan selesai dilakukan, pemeriksa harus menyusun Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP). Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan,

kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, juga dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil

pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

Bila diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan. Laporan interim

pemeriksaan diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan

tujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnyakerugian. laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang

diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak

yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak

lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Laporan hasil pemeriksaan harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang

berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal

yang diperiksa merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang

disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, pemeriksa dapat membatasi pendistribusian laporan tersebut.1. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh

BPK kepada DPR, DPD, Presiden/gubernur/bupati/walikota(sesuai kewenangannya)


7/24

Page 7of 24

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah

pusat.

2. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh

BPK kepada DPRD, Presiden/gubernur/bupati/walikota(sesuai kewenangannya)

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah

daerah.

3. Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/ DPD/ DPRD, Presiden/

gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

4. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/ DPD/

DPRD Presiden/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (disingkat LKPP) adalah laporan pertanggung-

jawaban pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran,Neraca,Laporan Arus Kas DanCatatan Atas Laporan Keuangan yang

disusun sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintah. LKPP Merupakan konsolidasi laporan

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik

internasional (best practice) dalam pengelolaan keuangan Negara. LKPP diterbitkan setiap

tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka sebagai bentuk

pertanggungjawaban keuangan pemerintah. LKPP disusun olehDirektorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia.

Komponen LKPP

Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi

basis kas menuju akrual. Pada tahun 2015 penerapan basis akrual akan diberlakukan di

Indonesia sehingga laporan keuangan yang diberi opini olehBadan Pemeriksa

Keuangan adalah yang berbasis akrual.

Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dariLaporan Realisasi

Anggaran danLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

2. Laporan Finansial, yang terdiri dariNeraca,Laporan Operasional,Laporan Perubahan

Ekuitas danLaporan Arus Kas. Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk

melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO,

Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan

pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara

anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan

oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan

konsolidasi.

Neraca
http://id.wikipedia.org/wiki/APBNhttp://id.wikipedia.org/wiki/Neracahttp://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_arus_kashttp://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_atas_laporan_keuanganhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Akuntansi_Pemerintah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Akuntansi_dan_Pelaporan_Keuangan_Kementerian_Keuangan_Indonesia&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Akuntansi_dan_Pelaporan_Keuangan_Kementerian_Keuangan_Indonesia&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuanganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuanganhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Realisasi_Anggaran&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Realisasi_Anggaran&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Perubahan_Saldo_Anggaran_Lebih&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Neracahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Operasional&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Perubahan_Ekuitas&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Perubahan_Ekuitas&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Arus_Kas&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Catatan_Atas_Laporan_Keuangan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Catatan_Atas_Laporan_Keuangan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Arus_Kas&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Perubahan_Ekuitas&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Perubahan_Ekuitas&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Operasional&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Neracahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Perubahan_Saldo_Anggaran_Lebih&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Realisasi_Anggaran&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Realisasi_Anggaran&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuanganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuanganhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Akuntansi_dan_Pelaporan_Keuangan_Kementerian_Keuangan_Indonesia&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Akuntansi_dan_Pelaporan_Keuangan_Kementerian_Keuangan_Indonesia&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Akuntansi_Pemerintah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_atas_laporan_keuanganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_arus_kashttp://id.wikipedia.org/wiki/Neracahttp://id.wikipedia.org/wiki/APBN


8/24

Page 8of 24

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi

berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat

dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional

keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan

dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi

penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan

informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode

akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan

disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi

mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau

penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan

Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas

nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas

laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. CaLK

bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman

yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah

Pengawasan Intern Oleh APIP

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara

c.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah


9/24

Page 9of 24

d. Permenpan Nomor 03 tahun 2008 tentang Standar Audit APIP

e. Permenpan Nomor 04 tahun 2008 tentang Kode Etik APIP

Perwujudan Peran APIP yang Efektif:

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan

Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi

instansi pemerintah.

Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP:

Menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas

efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan masing-masing.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan:

o pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah

termasuk akuntabilitas keuangan negara

o pembinaan penyelenggaraan SPIP

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari:

1. BPKP

Melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan

tertentu yang meliputi:

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. Kegiatan kebendaharaan umum negara

c. Berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara; dan

d.

Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

3. Inspektorat Jendral : melakukan pengawasan seluruh kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan

APBN

4. Inspektorat provinsi : melakukan pengawasan seluruh kegiatan satuan kerja perangkat

daerah provinsi yang didanai dengan APBD Provinsi

5. Inspektorat Kabupaten/Kota: melakukan pengawasan seluruh kegiatan satuan kerja

perangkat daerah kab/kota yang didanai dengan APBD kab/kota

Bentuk Pengawasan oleh APIP:

Audit : adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan

secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Reviu : adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa

kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau

norma yang telah ditetapkan

Evaluasi: adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan

dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai

tujuan


10/24

Page 10of 24

Pemantauan: adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Kegiatan pengawasan lainnya:antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan,

pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil

pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Tujuan Standar Audit APIP

1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar

2. Menyediakan kerangka kerja

3. Menetapkan dasar pengukuran kinerja audit

4. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi

5. Mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit

6. Pedoman dalam pekerjaan audit

7. Dasar penilaian keberhasilan

Kewajiban APIP

1.

Menyusun Rencana Pengawasan

2. Mengkomunikasikan dan Meminta Persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan

3. Mengelola Sumber Daya

4. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur

5. Melakukan Koordinasi

6. Menyampaikan Laporan Berkala

7. Melakukan Pengendalian Kualitas dan Program Pengembangan

8. Menindaklanjuti Pengaduan dari Masyarakat

6. Isu isu terkait Keuangan Negara dan Pemeriksaan Keuangan Negara

a.

Kewenangan BPK dalam mengaudit BUMN terkait Keuangan Negara

Kewenangan BPK dalam mengaudit BUMN sesuai amanat UUD, UU Keuangan Negara, UU

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara pernah diajukan uji materi

kepada Mahkamah Konstitusi. Berikut ini merupakan petikan pokok perkara serta putusan Mk

tersebut.

Putusan MK nomor 62/PUU-XI/2013terkait permohonan uji materi

UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 2

Menurut pemohon:

Pemohon (Forum Hukum BUMN) meminta MK mengeluarkan kekayaan negara atau daerahyang dikelola BUMN/BUMD serta kekayaan lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas

yang diberikan pemerintah. Mereka meminta agar BPK tak bisa lagi memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan di BUMN dan BUMD, meminta keterangan atau dokumen terkait

pemeriksaan, serta memberikan pendapat kepada DPR atau instansi lain terkait hasil

pemeriksaannya. Dalam permohonannya, mereka memohon pengujian konstitisionalitas Pasal

2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal

10 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 11 huruf a UU BPK. Pemohon menilai pengertian keuangan

negara dan kekayaan negara dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara

menyebabkan disharmonisasi antara UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas.

Pihak pemohon memandang bahwa pengkategorian kekayaan BUMN dan BUMD sebagai

kekayaan negara telah menimbulkan ketidakpastian dan benturan hukum. Sebab, tidak

dibedakannya keuangan BUMN dan BUMD dengan keuangan negara tersebut telah

mengakibatkan disparitas dan disharmoni pengertian terkait dengan definisi dan lingkup


11/24

Page 11of 24

keuangan negara. Termasuk menjadikan BUMN sebagai salah satu objek pemeriksaan BPK.

Menurut mereka, sebagai badan hukum privat yang berbentuk perseroan, BUMN seharusnya

tidak dikategorikan dalam cakupan pengaturan keuangan negara yang termasuk menjadi objek

pemeriksaan BPK. Karena secara hukum BUMN tunduk kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Akibatnya, merugikan kedudukan BUMN selaku badan hukum perdata. Sebab, tidak adaperbedaan yang tegas saat kapan menjadi badan hukum publik dan badan hukum perdata,

yang menjadi lingkup kewenangan BPK mengaudit pengelolaan keuangan BUMN. Terlebih,

secara regulasi, tata kelola, dan risiko BUMN/BUMD tidak diwujudkan (masuk) dalam UU

APBN.

Karena itu, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara

bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan frasa kekayaan pihak lain yang

diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berikut kutipan permohonan dari Alasan mengajukan uji materi dalam amar putusan MK:

1. Pasal 2 Ayai (1) huruf B Undang undang no 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan

tujuan BUMN salah satunya adalah menghasilkan laba. Oleh karena itu, BUMNmelakukan usaha yang tentu saja menghadapi risiko.

2. Ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan negara, dimana definisi keuangan

negara mencakup kekayaan lain yang dipisahkan pada perusahaan negara termasuk

BUMN dan juga kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas yang diberi oleh

pemerintah.

3. Implikasi negatifnya adalah pemohon mendapat kendala dalam melaksanakan fungsi

terkait adanya ketidakjelasan ketentuan yang mengatur BUMN, termasuk dalam UU

BPK pasal 6, pasal 9, dan pasal 10.

4. Bahwa BUMN sebagai badan hukum privat tidak dikategorikan sebagai cakupan

keuangan negara, namun hanya tunduk pada UU BUMN dan UU perseroan terbatas.

Dengan demikian, pemohon merasa ada kerugian dengan tidak adanya jaminan kepastian

hukum yang adil dan kesamaan dimata hukum. Menurut pemohon, dalam UU APBN tiap

tahunnya mengatur dua hal yang terkait dengan BUMN:

1. Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk

menjadi modal BUMN yang harusnya bukan lagi domain dari kekayaan negara

2. PNBP berupa bagian pemerintah atas laba BUMN (dividen) yang dinyatakan dalam

RUPS yang menjadi bagian dari keuangan negara.

Putusan MK:

Dalam pertimbangan putusan MK yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi, Aswanto

memandang, BUMN atau BUMD adalah perusahaan milik negara. Walaupun kekayaan negara

yang diberikan kepada BUMN untuk dijadikan modal usaha BUMN atau BUMD tersebut

kemudian dipisah dari kekayaan negara, pemisahan tersebut semata hanyalah untuk

memudahkan pengelolaan usaha.

Menurut Mahkamah, justru timbul ketidakpastian hukum apabila Pasal 2 huruf g dan huruf i

dihapus karena ada ketidakjelasan status keuangan negara yang digunakan oleh BHMN

Perseroan Terbatas dalam menyelenggarakan fungsi negara.

Menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dilihat dari perspektif transaksi bukanlah

transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak

dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan

negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.

Sementara objek pemeriksaan BPK yang diatur Pasal 6 ayat (1) UU BPK adalah keuangan

negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau

badan lain yang mengelola keuangan negara. Norma tersebut adalah tindak lanjut Pasal 23E


12/24

Page 12of 24

ayat (1) dan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 yang merupakan kebijakan hukum terbuka (opened

legal policy) yang diberikan UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang sepanjang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Terkait kewenangan BPK, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan

negara dan BUMN atau BUMD juga kepanjangan negara yang sesungguhnya milik negara dan,

tidak terdapat alasan BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. Atas dasar itu, Pasal 6 ayat (1),Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1), (3), Pasal 11 huruf a khususnya sepanjang frasa

Badan Usaha Milik Negara UU BPK tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, ada pula putusan MK terhadap uji materi terkait piutang bank BUMN. Berikut

merupakan isi putusan MK tersebut.

Putusan MK terkait uji materi piutang bank BUMN

Latar belakang:Berdasarkan ketentuan Undang undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN pengurusan

piutang Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara/Lembaga Negara, piutang

Daerah, piutang BUMN, piutang BUMD, dan piutang badan usaha yang modalnya sebagian atau

seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara

(PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sesuai dengan amanat yang terdapat

dalam pasal 8 dan pasal 12 Nomor 49 Prp. Tahun 1960, piutang instansi pemerintah dan

badan-badan tersebut di atasinstansi wajib diserahkan piutangnya kepada PUPN.

Penyerahan pengurusan PUPN/DJKN dilakukan setelah instansi pemerintah dan badan-badan

tersebut di atas yang memiliki piutang melakukan upaya penagihan akan tetapi debitor belum

melunasi hutangnya, dan instansi pemerintah dan badan badan tersebut di atas yang memiliki

piutang dapat menyampaikan dokumen yang menunjukkan adanya dan besarnya piutang.

Pemohon:

Permohonan ini diajukan Direktur Utama PT Lamindo Group Syaiful yang menaungi tujuh

perusahaan, salah satunya PT Sarana Aspalindo Padang Dkk. Para pemohon menilai

berlakunya pasal-pasal itu menimbulkan ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum bagi

debitur yang mengalami kredit macet di Bank Negara Indonesia (BNI). Hal ini bertentangan

dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Sejak berlakunya UU PUPN ini pemerintah (bank pemerintah, red) masih belum bisa

melakukan pemotongan utang (hair cut) kepada debitur yang mengalami kredit macet di bank

pemerintah karena terikat dengan kewenangan PUPN. Jika pemotongan hutang dilakukan

berdasarkan struktur keuangan negara dinilai sebagai kerugian negara yang dianggap sebagai

korupsi.Sementara kalau di bank swasta pemotongan utang berdasarkan aturan bisa dilakukan. Hal ini

menimbulkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif yang dialami pemohon. Karena itu, para

pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal itu dengan menyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat.

Kuasa hukum pemohon, Gradios Nyoman Tio Rae menyambut baik putusan MK ini. Dengan

adanya putusan MK ini semua debitur bank BUMN akan mendapatkan perlakuan yang adil.

Putusan ini memberi arahan kepada bank BUMN untuk melaksanakan tugasnya secara

profesiomal berdasarkan RUPS.

Keputusan MK:

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 4,

Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) UU No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN). Mahkamah membatalkan frasa badan-badan negara dalam pasal-pasal itu.

Artinya, secara tersirat MK menyatakan piutang badan usaha yang dikuasai negara (bank


13/24

Page 13of 24

BUMN) tidak perlu menyerahkan piutang (tagihan) kepada PUPN lagi.

Menurut Ketua Majelis MK saat itu, Moh Mahfud MD, Frasa atau Badan-badan yang baik secara

langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara dalam Pasal 8 UU PUPN bertentangan

dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusannya, melalui

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menuturkan terdapat dua jenis piutang negara sesuai UU

PUPN yaitu:1. piutang negara dan

2. piutang badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara.

Dalam hal ini, termasuk piutang bank-bank BUMN yang langsung atau tidak langsung

dikuasai negara.

Dalam pengertian ini, piutang-piutang bank BUMN yang ada dan jumlahnya telah pasti

dilimpahkan penyelesaiannya kepada PUPN, yang tidak memiliki kebebasan melakukan

restrukturisasi utang termasuk pemberian hair cut. Di sisi lain, kenyataannya debitur pada

Bank non-BUMN mendapatkan fasilitas restrukturisasi utang termasuk pemberian hair cut

kepada debiturnya oleh masing-masing manajemen bank yang bersangkutan.

Mengacu Pasal 1 angka 6 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang

negara hanyalah tagihan sejumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau

pemerintah daerah. Jadi, tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atautidak langsung dikuasai negara termasuk dalam hal ini piutang Bank BUMN.

Pendapat ahli pemerintah, Mariam Darus, berpendapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004

telah terjadi perubahan pengertian tentang piutang negara yang intinya piutang badan atau

BUMN telah dikeluarkan dari lingkup piutang negara. Menurut ahli lainnya, Darminto Hartono

piutang BUMN yang dalam hal ini BNI adalah piutang perseroan terbatas, sehingga mekanisme

penyelesaian dapat melakukan restrukturisasi baik dalam bentuk hair cut, konversi, maupun

rescheduling.

Menurut Mahkamah, penyelesaian piutang Bank BUMN masih terdapat dua aturan yang

berlaku yakni UU PUPN dan UU Perbendaharaan Negara jo UU BUMN, UU Perseroan Terbatas,

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

konstitusi. Hal ini menimbulkan perlakuan yang berbeda antara debitur bank BUMN dan bankswasta, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Karena itu, piutang bank BUMN setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2004, UU BUMN, dan serta

UU Perseroan Terbatas bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke

PUPN. Piutang bank-bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing

bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat.

Menurut Mahkamah Pasal II ayat (1) huruf b PP No. 36 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP

No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah tidak sejalan

dengan UU 1/2004, UU BUMN, dan UU PT. Dengan demikian, piutang negara yang berkaitan

dengan piutang badan-badan usaha baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara

dalam UU No. 49 Tahun 1960 adalah beralasan menurut hukum.

Di lain pihak, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan fatwa atas permintaan Menteri

Keuangan mengenai tagihan bank-bank BUMN. MA menyatakan bahwa tagihan bank BUMN

bukan tagihan negara karena bank BUMN Persero tunduk pada UU No.1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas (PT). Fatwa Mahkamah Agung (MA) Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006

tanggal 16 Agustus 2006. Fatwa MA tersebut menyatakan bahwa UU No. 19/2003 merupakan UU

khusus (lex spesialis) dan Modal BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan

selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan

pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Jika bisa ditarik simpulan dari putusan MK menyatakan bahwa BPK tetap berwenang

mengaudit BUMN sebagai bagian dari Keuangan Negara. Di sisi lain, piutang BUMN tidakdimasukkan sebagai piutang negara yang diperkuat dengan fatwa MA. Hal ini menunjukkan

ada dua sudut pandang yaitu yuridis terkait wewenang BPK yang tetap dapat mengaudit BUMN


14/24

Page 14of 24

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan sisi bisnis terkait putusan piutang BUMN

yang tidak termasuk piutang negara.

b. Kerugian BUMN terkait Keuangan Negara

Saat ini, terdapat dua pendekatan tentang kerugian BUMN Persero dan kerugian negara,

yaitu pendekatan hukum (legal judgement) dan pendekatan bisnis (business judgement)yang

menghasilkan dua pengertian berbeda.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara (UU BUMN), Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN sendiri terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan

Perusahaan Umum (Perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen)

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar

keuntungan. Sedangkan, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak

terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip

pengelolaan perusahaan.

Terhadap BUMN yang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip

yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 11

UU BUMN jo. Pasal 3 UU BUMN beserta penjelasannya. Dengan demikian, segala peraturan

yang berlaku terhadap perseroan terbatas berlaku juga untuk BUMN yang berbentuk Persero

selama tidak diatur oleh UU BUMN.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, perseroan terbatas merupakan

badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dengan demikian Persero yang dalam

pengaturannya merujuk pada UUPT, juga merupakan badan hukum. Dalam buku Prof. Subekti,

S.H. 1yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata pada hal. 21 dijelaskan antara lain, badan

hukum merupakan subyek hukum layaknya perorangan yang dapat memiliki hak-hak dan

melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia. Badan hukum tersebut juga

memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan

pengurusnya, serta dapat digugat dan juga menggugat di muka Hakim. Dengan memiliki

kekayaan sendiri, maka kekayaan badan hukum terpisah dari kekayaan pendirinya yang

melakukan penyertaan di dalam badan hukum tersebut.

Ini berarti bahwa berdasarkan pengertian BUMN itu sendiri dan ketentuan dalam UUPT,

yang mana BUMN yang berbentuk Persero merupakan badan hukum, maka kekayaan Persero

dan kekayaan negara merupakan hal yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan, ini

berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara.

Kerugian BUMN hanyalah akan menjadi kerugian dari BUMN itu sendiri.

Hal tersebut juga berlaku dalam BUMN yang berbentuk Perum, yang berdasarkan Pasal 35

UU BUMN Perum mempunyai status sebagai badan hukum sejak diundangkannya tentang

pendirian Perum tersebut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35 ayat (2) UU BUMN:

Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan

hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

1Hukum online


15/24

Page 15of 24

Oleh karena Perum juga merupakan badan hukum, maka uraian di atas mengenai kekayaan

badan hukum yang terpisah dari pendirinya juga berlaku untuk Perum. Selain itu, menteri

sebagai salah satu organ Perum, tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai

kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum (dengan beberapa pengecualian)

sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 UU BUMN:

Pasal 39 UU BUMN:

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak

bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam

Perum, kecuali apabila Menteri:

a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata

untuk kepentingan pribadi;

b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau

c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Maka apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh Perum itu sendiri, maka kerugian tersebut

tidak dapat dibebankan kepada negara atau Menteri dan kerugian tersebut bukan merupakantanggung jawab negara atau Menteri. Dengan begitu jelas bahwa negara yang melakukan

penyertaan dalam BUMN tidak mengalami kerugian dengan adanya kerugian dalam BUMN

dalam menjalankan usahanya.

Meski demikian, terdapat ketentuan yang berbeda terkait kekayaan BUMN sebagaimana

diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Pasal

2 huruf g UU Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara meliputi:

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang

dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Dalam Pasal 1 UU Keuangan Negara juga ditegaskan bahwa perusahaan negara adalahbadan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Ini berarti

kekayaan BUMN termasuk ke dalam kekayaan negara.

Permasalahan ini timbul setelah adanya Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-

Undang Dasar 1945 pasca perubahan, BUMN Persero menjadi tidak jelas karena BUMN Persero

masuk dalam tataran hukum publik, padahal berdasarkan Pasal 11 Undang-undang BUMN,

pengelolaan BUMN Persero dilakukan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Ditambah lagi dengan keluarnya Fatwa

Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang pemisahan kekayaan BUMN dari

kekayaan negara yang menimbulkan kontroversi dan diprotes dari banyak pihak karena

dianggap menghalangi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan BUMN Persero, tidak terdapat

pemisahan antara status negara sebagai penyelenggara pemerintahan dengan status sebagai

pelaku usaha (investor); investasi negara pada BUMN Persero tersebut belum diperlakukan

sama sebagaimana halnya investasi swasta pada sebuah Perseroan Terbatas. Mengakibatkan

permasalahan yang krusial melanda dikalangan perusahaan swasta maupun BUMN Persero

salah satunya adalah kualifikasi kerugian keuangan negara yang tidak jelas, apakah kesalahan

dalam pengambilan keputusan ataupun akibat resiko bisnis yang menyebabkan perusahaan

BUMN Persero mengalami kerugian termasuk kategori kerugian keuangan negara.

Permasalahan ini mengakibatkan sebagian direksi BUMN Persero takut mengambil keputusan

bisnis karena mereka selalu dihadapkan kepada ancaman resiko kerugian keuangan negara

dan ancaman tindak pidana korupsi.


16/24

Page 16of 24

Dalam masalah ini, diperlukan adanya pemisahan yang jelas mengenai status negara sebagai

pelaku usaha dengan status negara sebagai penyelenggara pemerintah. Dengan adanya

pemisahan tersebut maka terdapat kejelasan mengenai konsep kerugian keuangan negara.

BUMN Persero sebagai salah satu bentuk badan usaha yang tujuannya mencari untung adalah

badan hukum yang terpisah dan memiliki tangung jawab yang terpisah pula, walaupun

dibentuk dan modalnya berasal dari keuangan negara dan kerugian satu transaksi atau

kerugian dalam badan hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan

negara karena negara telah berfungsi sebagai badan hukum privat dan terhadap badan hukum

tersebut berlaku juga ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas.

kerugian yang terjadi di suatu BUMN Persero, belum tentu kerugian tersebut

mengakibatkan kerugian negara melainkan kerugian tersebut bisa juga merupakan kerugian

perusahaan (resiko bisnis) sebagai badan hukum privat. Mengenai pertanggungjawaban atas

kerugian perusahaan tersebut seharusnya menggunakan doktrin Business Judgement Rule.

Menurut http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/ ,

Business Judgement Rules is a legal principle that makes officers, directors, managers, and other agents

of a corporation immune from liability to the corporation for loss incurred in corporate transactions that

are within their authority and power to make when sufficient evidence demonstrates that the transactions

were made in Good Faith.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) belum

mengatur secara rinci mengenai konsep Business Judgment Rule. Pasal 85 ayat 1 dari UUPT

hanya menyebutkan secara umum mengenai prinsip itikad baik dan tanggung jawab dari

direksi dalam menjalankan perseroan. Namun dalam rancangan UUPT yang baru, konsep

Business Judgment Rule telah dipertegas dalam Pasal 95 ayat (5) dan Pasal 102 ayat (4),

dimana anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian bila dapat

membuktikan bahwa:

1.

Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas

tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Jadi dalam hal direksi dapat membuktikan keempat unsur diatas maka atas kerugian

tersebut direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kerugian itu merupakan kerugian

akibat resiko bisnis.

Undang-undang no 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi , yang berlaku mulaitanggal 16 Agustus 1999 dan telah direvisi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang

no 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tujuan yang diemban

dalam pengundangan UU TP Korupsi ini adalah harapan untuk dapat memenuhi dan

mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka

mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat

merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya.

Disamping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas

sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial

dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengancara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan


17/24

Page 17of 24

dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian

yang dibebankan kepada terdakwa.

Kerugian Keuangan Negara dari Sudut UU Tipikor

Istilah keuangan negara dalam undang-undang ini tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi:

(ayat 1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dan pasal 3 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

(duapuluh) tahun dan denda paling sedikit RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

.Dalam ayat di atas dapat dicermati lebih lanjut yaitu bahwa terdapat 3 pengertian yaitu

kegiatan tindak pidana korupsi, pengertian keuangan negara dan perekonomian

negara. Lebih lanjut pengertian keuangan negara disebutkan dalam bagian penjelasan umum

undang-undang tindak pidana korupsi yaitu bahwa:

keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang

tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban

yang timbul karena:

b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik

tingkat pusat maupun di daerahc. berada dalam penguasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan

Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjan dengan negara.

Pada bagian yang sama yaitu penjelasan umum undang-undang no 31 Tahun 1999

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan

perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun

usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di

tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang beralku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada

seluruh kehidupan masyarakat.

Pengertian terakhir adalah tindak pidana korupsi dimana disampaikan bahwa tindak pidana

korupsi adalah:

a. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara.

b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa undang-undang ini bermaksud mengantisipasi

penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan


18/24

Page 18of 24

rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dirumuskan seluas-luasnya sehingga

meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

secara melawan hukum. Dalam rumusan diatas pengertian melawan hukum dalam tindak

pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan

keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan

merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan

demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya

dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Dalam hal terjadi kerugian pada BUMN Persero, para penegak hukum dan aparat negara,

masih berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang-undang Keuangan Negara dan Penjelasan

Umum Undang-undang Tipikor yang menyatakan bahwa Penyertaan Negara yang

dipisahkan merupakan kekayaan negara, sifatnya tetap berada di wilayah hukum publik,

sehingga kalau uang negara berkurang satu sen pun, maka bisa dianggap merugikan negara.

Padahal kerugian dalam suatu perusahaan tidak dihitung berdasarkan kerugian dari satu

transaksi semata melainkan sebagaimana dalam pasal 60 Undang-Undang No. 1 tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPS tahunan menyetujui laporan tahunan dan

pengesahan perhitungan tahunan, jadi jelas bahwa kerugian tidak dihitung berdasarkan satu

transaksi melainkan seluruh transaksi dalam tahun tersebut. Karena bisa saja satu transaksi

rugi tapi transaksi lain untung dan kerugian tersebut dapat ditutupi dengan dana cadangan

perusahaan. Dengan demikian kerugian suatu BUMN Persero belum tentu merupakan kerugian

negara.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri mengaku khawatir praktek manipulasi

dan rekayasa yang dilakukan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) pada periode 1998-

1999 bakal terulang. Perkiraan ini timbul terutama bila uji materi terhadap Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.2 Menurutnya BPK sudah dengan jelas membedakan

kerugian akibat risiko bisnis atau kesalahan managemen BUMN. 3Misalnya kerugian Garuda

yang dipengaruhi oleh kurs rupiah. Dalam hal seperti ini maka tidak ada unsur kerugian negara

yang dikenakan. Akan tetapi, hal ini belum memiliki payung hukum yang jelas sehingga masih

perlu ditindaklanjuti untuk membuat payung hukum demi kepastian hukum.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur juga dalam hal pemegang saham yang

merasa dirugikan akibat tindakan direksi, komisaris atau keputusan RUPS yang menyebabkan

perusahaan rugi setelah direksi atau komisaris diberikan kesempatan sebagaimana ketentuan

Business Judgment Rule, maka berdasarkan pasal 97 ayat 6 UU No. 40 tahun 2007, pemegang

saham dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan. Selain itu, dalam hal pemegang saham

melihat adanya indikasi pidana dari tindakan direksi atau komisaris yang menyebabkan

kerugian tersebut, tahap pertama yang harus dilakukan adalah tahapan sebagaimana tertuang

dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang Perseroan Terbatas. Kemudian penyelesaiannya

akan menempuh jalur pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan KUHP.

c. Publikasi laporan audit BPK terkait keterbukaan informasi kepada publik

UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi hak kepada

masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai hail audit BPK. Informasi dapat diperoleh

melalui web maupun meminta kepada Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK.

2Tempo

3BUMN Track


19/24

Page 19of 24

Dalam dokumen berjudul Pemuatan Dan Batas Waktu Pemuatan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) BPK dalam Website, dijelaskan bahwa:

dalam rangka pelaksanaan transparansi dan untuk mendorong terlaksananya

pemerintahan yang baik, BPK RI telah memuat dan mempublikasikan hasil pemeriksaan dalam

website BPK RI setelah hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada lembaga perwakilan.

Sejalan dengan pasal 19 UU no. 15 tahun 2004, pasal 7 UU no. 15 tahun 2006 dan pasal 9 UU no.

14 tahun 2008.

Jadi, dasar hukum pemuatan dan publikasi LHP di situs BPK adalah pasal 19 UU no. 15

tahun 2004, pasal 7 UU BPK dan pasal 9 UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Mengenai muatan hasil pemeriksaan yang dapat atau tidak dapat disampaikan kepada

publik, dalam dokumen yang sama dijelaskan:

dengan demikian, BPK dapat membuat suatu aturan mengenai jangka waktu publikasi

dalam website dengan mencontoh pada anao (the australian national audit office), termasuk

kebijakan atau aturan menetapkan adanya hasil pemeriksaan yang masuk dalam kategori

rahasia negara, serta yang tidak bisa disampaikan kepada publik, dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai publikasi laporan audit BPK diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPK Nomor 3

tahun 2011 Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan. Di Pasal 11

peraturan ini mengatur mengenai informasi publik yang dikecualikan untuk dipublikasi

meliputi:

a. informasi terkait dengan proses pemeriksaan atau proses evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b;

b. Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b yang

memuat:

1. rahasia negara;

2.

hasil pemeriksaan investjgatif dan pemeriksaan Fraud Forensic; dan

3. informasi publik yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

dikecualikan untuk dipublikasikan;

c. informasi publik yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada huruf b angka 3 meliputi:

1. informasi publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;

2. informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan

intelektual atau persaingan usaha tidak sehat;

3. informasi publik yang terkait dengan strategi, intelijen, dan sistem pertahanan dan

keamanan negara;

4.

informasi publik yang mengungkapkan kekayaan alam negara Indonesia;

5. informasi publik yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi

nasional,antara lain pengawasan terhadap perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan

lainnya;

6. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu hubungan luar negeri; dan

7. informasi yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang;

dan/atau informasi yang menurut undang-undang tidak boleh diungkapkan;

d. pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan,

petunjuk teknis, prosedur operasional standar, dan seri panduan yang berlaku di

lingkungan BPK;

e.

memorandum atau surat-surat antara BPK dengan Badan Publik lainnya atau disposisi dan

nota dinas internal BPK yang menurut sifatnya dirahasiakan;


20/24

Page 20of 24

f. data pribadi pejabat dan pegawai di lingkungan BPK; dan

g. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

d. Kewenangan Audit BPK Sehubungan Dengan Kerahasiaan Pajak

Latar belakang BPK mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas Undang Undang

No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan karena dalam pasal tersebut ada pasal tentang prosedur yang

membatasi BPK untuk memperoleh data dan informasi perpajakan. Pasal yang dimaksud adalah

pasal 34 ayat 2a (huruf b) yang berbunyi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri

Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi

Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

539/KMK.04/2000 tentang Pihak Lain yang Dapat Diberikan Keterangan oleh Pajabat dan

Tenaga Ahli yang Ditunjuk mengenai Segala Sesuatu yang Diketahui atau Diberitahukan

Kepadanya oleh Wajib Pajak dalam Rangka Jabatan atau Pekerjaannya untuk Menjalankan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, yang ketentuannnya memuat syarat-

syarat bagaimana pihak lain tersebut dapat meminta data Wajib Pajak, antara lain: (1) Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); (2)

menyampaikan Surat Tugas yang harus menyebutkan nama Wajib Pajak dan keterangan yang

ingin diketahui tentang Wajib Pajak yang bersangkutan; dan (3) Keterangan yang dapat

diberitahukan adalah keterangan yang bersifat umum mengenai perpajakan yang menyangkut

Wajib Pajak dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

BPK mempunyai mandat sesuai pasal 23 E ayat 1 UUD 1945 untuk melaksanakan

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diterjemahkan dalam UU

No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan

UU No.15 tahun 2006 tentang BPK. Menurut undang-undang tersebut BPK diberikan

kewenangan untuk mengakses data dan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

Sedangkan dalam pasal 34 UU No. 28/2007 ada pembatasan yaitu hanya pejabat dan tenaga ahli

yang ditetapkan Menkeu yang boleh memberikan keterangan tersebut. BPK meminta frasa

ditetapkan oleh Menkeu tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga BPK dapat meminta

data/informasi kepada aparat dan pejabat pajak dimana pun terkait pemeriksaan BPK.

Selain pembatasan prosedur, BPK menilai ada yang lebih menghambat lagi bagi BPK yaitu

seperti yang tertera dalam penjelasan pasal 34 ayat 2a. Pasal tersebut mengatur secara limitatif

tentang jenis-jenis data/dokumen yang boleh diberikan kepada BPK. Data dan informasi yang

ada dalam penjelasan pasal 34 ayat 2a tidak cukup memadai bagi BPK untuk melakukan audit.

Penjelasan tersebut berisi pembatasan informasi yang bisa diberikan kepada BPK itu

bertentangan dengan Pasal 9 UU No15 Tahun 2006 tentang BPK. Isi pasal 9 UU BPK itu adalah

kewenangan BPK secara keseluruhan. Pasal 9 huruf a menegaskan kewenangan BPK untuk:

...menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan

metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Huruf b nya adalah

...meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik

Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola

keuangan negara.


21/24

Page 21of 24

Karena itu, pembatasan informasi yang boleh diberikan kepada BPK jelas-jelas

bertentangan dengan Pasal 9 UU BPK ini. Padahal, Pasal 9 itu merupakan atribusi dari Pasal 23E

UUD' 45 yang merupakan legal standingpemohon.

Informasi yang Diperlukan untuk Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Penerimaan Pajak

Penjelasan Pasal 34

ayat 2A UU KUP

Versi Pemerintah Versi BPK

Identitas Wajib Pajak

a. Nama

b. NPWP

c. Alamat

d.

Alamat kegiatan

usaha

e. Merek usaha:

dan/atau

f. Kegiatan usaha

Dokumen yang digunakan sebagai

dasar pencatatan, yaitu dokumen

berupa penerimaan pajak berdasarkan

hasil rekonsiliasi antara Ditjen

Perbendaharaan dengan bank persepsi

yang didukung dengan:

a. Surat Setoran Pajak (SSP)

b. Surat Setoran Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan

(SSBPHTB)

c. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

d. Surat Setoran Pabean, Cukai dan

Pajak (SSPCP)

e. Bukti Pemindahbukuan

Dokumen minimal yang harus

diperoleh:

a. Laporan Penerimaan

Pajak oleh DJP

b.

Surat Setoran Pajak (SSP)

sebagai bukti transaksi

penerimaan pajak.

c. Akses data penerimaan

pajak pada sistem

informasi komputer

Hasil Putusan Judicial Review adalah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan

untuk menolak gugatan "judicial review" BPK karena dianggap tidak memiliki kedudukan

hukum atau "legal standing" sehubungan tidak ada kewenangan konstitusional BPK yang

dirugikan.

e. Kewenangan Audit BPK Sehubungan Biaya Perkara

Untuk memahami terminologi biaya perkara dapat kita rujuk pada (pasal 121 ayat (4) HIR

/ pasal 145 (4) RBg, yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan biaya perkara adalah

biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukan gugatan perkaraperdata, sesuai dengan asas tidak ada biaya, tidak ada perkara; Biaya perkara pada saat

putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah

Pasca perseteruan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) RI

puncaknya BPK melaporkan Mahkamah Agung (MA) ke Kepolisian tgl 13 September 2007

karena pencegahan terhadap pemeriksaan biaya perkara thn 2005-2006. Menurut MA biaya

perkara bukan merupakan keuangan Negara melainkan uang titipan pihak ke-3 (pihak yang

berperkara) sehingga cukup dipertanggungjawabkan secara intern (kepada para pihak)

sehingga tidak termasuk dalam obyek audit oleh BPK, ditambah lagi belum ada aturan yang

mengatur teknis terkait pemeriksaan dan pengelolaan dana pihak-3 (Biaya Perkara) dimaksud

pada saat itu, sehingga bukan merupakan obyek pemeriksaan BPK. Sedangkan BPKberpendapat bahwa Biaya Perkara merupakan lingkup keuangan Negara sehingga merupakan


22/24

Page 22of 24

obyek pemerikasaan (UU No. 15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara Psl 3 menyebutkan bahwa

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi

seluruh unsur keuangan negara

unsur keuangan Negara yang dimaksud merujuk pada pengertian keuangan Negara dalam

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2 yang menyatakan,ruang lingkup keuangan negara termasuk kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam

rangka penyelesaian tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Pemungutan biaya perkara yang dilakukan MA kepada pihak berperkara adalah atas nama

negara, sehingga harus dianggap sebagai lingkup keuangan Negara. Oleh karena itu sesuai

dengan Pasal 24 ayat 2 UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara yang pada intinya menyatakan bahwa

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi dan atau menggagalkan pemeriksaan

diancam dengan pidana dan atau denda

atas dasar inilah kemudian BPK beranggapan MA tidak kooperatif dan bahkan mencegah

dilakukannya pemeriksaan atas biaya perkara dimaksud.Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden

tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku Pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai pelaksanaan dari UU

No. 20 tahun 2007 tentang PNBP, sekaligus menjadi dasar (payung hukum) pemungutan PNBP

yang berasal dari biaya perkara. PP ini terdiri dari 4 pasal dilengkapi dengan lampiran berupa

rincian jenis dan tarif PNBP atas biaya perkara.

Macam Biaya Perkara

Yang dimaksud dengan biaya perkara menurut pasal 121 HIR dan 145 R.Bg adalah :

1. Biaya Kepaniteraan(Griffier Kosten)/Hak-hak kepaniteraan yang merupakan pungutan

sebagai pelayanan/jasa pengadilan yang disetor ke kas Negara, jenis dan tarifnya telahdiatur dalam PP No. 53 Thn 2008, yang secara umum dikelompokan dalam 5 jenis (pasal 1)

yaitu :

a. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung

b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum

c. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama

d. Hak Kepaniteraan Tata Usaha Negara

e. Hak Kepaniteraan lainnya.

2. Ongkos/Biaya Proses, biaya yang merupakan biaya pelaksanaan peradilan yang

digunakan untuk penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan diluar biaya yang

disebut pada point 1 (hak-hak kepaniteraan yang merupakan PNBP)

C. SimpulanKeuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara merupakan dua hal yang saling terkait.

Pemeriksaan merupakan langkah dalam siklus anggaran dimana anggaran merupakan bagian

dari keuangan negara. Kewenangan audit berada di tangan BPK termasuk kepada BUMN sesuai

dengan amanat peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan putusan MK. Namun, di

lain pihak MK juga memutus pada uji materi tentang piutang BUMN yang dipisahkan dari

piutang negara. Hal ini berarti masih ada dua sudut pandang dalam menilai posisi BUMN

terhadap keuangan negara yaitu sisi yuridis dan ekonomi/ bisnis. Hal yang sama juga berlaku

saat membahas mengenai kerugian BUMN. Sudut pandang yuridis dan bisnis menghasilkanpendapat yang berbeda beda pula.


23/24

Page 23of 24

Diperlukan suatu formulasi hukum yang baru bagi penegak hukum, khususnya hukum

pidana korupsi di Indonesia berkaitan dengan aspek kerugian negara. Penerapan asas-asas

hukum pidana korupsi yang demikian mengaburkan dan tidak membedakan bentuk kerugian

negara seperti dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi merupakan penyimpangan hukum. Sebagai bukti terpisahnya negara sebagai

badan hukum publik dengan keuangannya dalam bentuk saham dalam PERSERO, akan jelas

terlihat bilamana PERSERO tersebut mengalami kerugian dan dinyatakan pailit maka

pernyataan pailit tersebut tidak mengakibatkan negara pailit juga. Perlu juga dilakukan

pemisahan antara negara berdasarkan peranan dan statusnya sebagai badan hukum publik

dan badan hukum perdata.

LHP BPK dapat dipublikasikan sesuai dengan UU tentang Keterbukaan Informsi Publik

tetapi dengan batasan-batasan tertentu.

Ada area yang masih diperdebatkan sehubungan kewenangan audit BPK yang diantaranya

adalah pajak dan biaya perkara di pengadilan.

D.

Daftar PustakaAmandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keungan Negara

Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Korupsi

Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan BPK RI Nomor 3 tahun 2011 Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa

Keuangan.

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. Pokok-Pokok Siklus

APBN Di Indonesia Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai

Langkah Awal. Jakarta

Tim Penyusun Modul Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPKAP).

2012. Modul Keuangan Negara. 2012.

Soepomo. Pemahaman Keuangan Negara. http://sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=31Diakses 22 Oktober 2014

SIKAD BPK. Suatu Tinjauan Yuridis : Kerugian Negara Vs Kerugian Persero.

http://sikad.BPK.go.id/nw_detail.php?n_id=54 Diakses 21 Oktober 2014

Hukum Online. Apakah Kerugian BUMN Merupakan Kerugian Negara?.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50650f6510f7d/apakah-kerugian-

bumn-merupakan-kerugian-negara? Diakses 21 Oktober 2014

---. Publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Audit Bank BUMN/BUMD Versus

Rahasia Bank.

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c33e1f043510/node/lt4a0a533e

31979/publikasi-laporan-hasil-pemeriksaan-(lhp)-bpk-atas-audit-bank-bumn_bumd-versus-rahasia-bank- Diakses 21 Oktober 2014


24/24

Business Judgment Rule. http://legal-

dictionary.thefreedictionary.com/Business+Judgment+Rule Diakses 21 Oktober 2014

Gatot S Piartono Supiartono. Pemeriksaan Atas Keuangan Negara.

http://kpu.go.id/dmdocuments/BPK1.pdf diakses pada tanggal 21 Oktober 2014

Sulaiman, Alfin, S.H., M.H. . 2011. Definisi Keuangan Negara Menurut Konstitusi dan Undang-

undang. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e666e195d202/definisi-

keuangan-negara-menurut-konstitusi-dan-undang-undang , diakses 21 Oktober 2014

Pengawasan Intern Oleh APIP. http://stdln.blogspot.com/2011/07/pengawasan-intern-

oleh-apip_1229.html. diakses 24 Oktober 2014

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Keuangan_Pemerintah_Pusat diakses 24

Oktober 2014

Apa yang disebut sebagai Biaya Perkara. http://anisauditor.blogspot.com/2011/12/apa-

yang-disebut-sebagai-biaya.html diakses 25 Oktober 2014

Memupus Polemik Keuangan Negara.

http://bumntrack.co.id/?ForceFlash=true#/blog/Laporan-Khusus-Memupus-

Polemik-Kerugian-Negara.html diakses 25 Oktober 2014

Martha Thertina dan Rr Ariyani. BPK Khawatir Manipulasi BUMN Terulang.

http://www.tempo.co/read/news/2013/09/05/087510492/BPK-Khawatir-

Manipulasi-BUMN-Terulang diakses 25 Oktober 2014

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/

Documents

Keuangan Negara dan Pemeriksaan Keuangan Negara