KATA PENGANTAR RENSTRA Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkah dan rahmat-Nya setelah melalui proses pembahasan dalam rapat Biro, Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN tahun 2010-2014 telah menyelesaikan tugasnya. Maksud dan tujuan dari Revisi Renstra yang dibuat pada tahun 2010 ini adalah Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN harus cepat mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi dan mengikuti kebutuhan organisasi. Dimana perubahan dilakukan dengan maksud agar indikator yang disusun dalam Renstra menjadi lebih SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bounded). Begitu pentingnya Rencana Strategis ini, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai di lingkungan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik dan berorientasi pada hasil. Kami mengharapkan kehadiran buku ini dapat bermanfaat khususnya di lingkungan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, dan AKD lainnya, baik dukungan secara administratif, teknis, maupun keahlian di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan untuk terlaksananya penyusunan Revisi Rencana Strategis Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN ini, wassalammualaikum wr.wb. Jakarta, Maret 2013 KEPALA BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN, DRS. SETYANTA NUGRAHA, MM NIP. 19620719 198803 1 001

DAFTAR ISI HAL KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Kondisi Umum 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3 Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan 2006-2010 8 1.2 Potensi dan Permasalahan 14 Potensi 10 Permasalahan 13 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan 15 BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 22 2.1 Visi 22 2.2 Misi 23 2.3 Tujuan 23 2.4 Sasaran Strategis 24 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 25 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan 25 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 26 BAB IV PENUTUP 29 LAMPIRAN Matriks Kinerja Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 31 Matriks Pendanaan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 33

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1 5

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1 9 Tabel 2 9 Tabel 3 9 Tabel 4 10 Tabel 5 11 Tabel 6 12 Tabel 7 22 Tabel 8 28 Tabel 9 29 Tabel 10 29 Tabel 11 32 Tabel 12 34

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum Sejalan dengan dinamika perubahan politik dan tuntutan reformasi, telah terjadi pergeseran paradigma kekuasaan dari eksekutif ke legislatif. Hal ini ditandai dengan Amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 20A Ayat 1 yang menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang selain memiliki fungsi Anggaran dan Pengawasan. Pergeseran kekuasaan untuk membentuk undang-undang tersebut pada hakekatnya merepresentasikan perubahan pendekatan pembagian kekuasaan (distribution of power) dengan prinsip supremasi, menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan prinsip saling mengawasi sebagai ciri khas yang melekat. Fungsi Anggaran mempertegas kedudukan DPR RI untuk membahas, termasuk mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR RI dalam hal penetapan APBN menjadi sentral, oleh karena apabila DPR RI tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 69 menyebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan bahwa fungsi tersebut adalah dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang

2

diajukan oleh Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain : a. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; b. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang dan APBN; d. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; e. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang; f. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; g. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

3

h. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; i. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pelaksanaan fungsi anggaran dilakukan melalui 5 (lima) tahapan pembahasan sesuai siklus APBN yaitu Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pembahasan RAPBN dan Nota Keuangannya, Pembahasan Laporan Semester I APBN dan Prognosis 6 bulan berikutnya, Pembahasan RUU Perubahan APBN, dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN. Pelaksanakan fungsi Pengawasan berdasarkan atas Laporan Pemeriksanaan BPK yang Siklusnya yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I, Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Parsial. Disamping itu DPR juga menerima Hasil Pengawasan, Pertimbangan DPD. Dengan memperhatikan tugas pokok fungsi DPR tersebut diatas, maka tugas pokok fungsi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN perlu menyesuaikan dengan tupoksi DPR sehingga perlu revisi terhadap tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekjen. A. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Sesuai dengan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah,

4

terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No.01/PER-SEKJEN/2011, tugas Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN adalah menyelenggarakan analisis penyiapan dan penyajian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan administrasi Badan Anggaran (sesuai Peraturan Sekjen). Namun demikian dengan melihat dinamika organisasi untuk meningkatkan dukungan terutama untuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAKN maka tupoksi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN perlu diperluas sehingga menjadi seperti uraian dibawah ini : Menyelenggarakan dukungan analisis, referensi tentang APBN, Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan, Pertimbangan DPD, serta pelayanan penyelenggaraan rapat, teknis administrasi serta substansi Badan Anggaran. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan analisis dan referensi dalam pembahasan RAPBN. b. Penyelenggaraan analisis dan referensi terhadap Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD. c. Penyelenggaraan pelayanan rapat, teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN terdiri dari : a. Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara; b. Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan DPD; c. Bagian Sekretariat Badan Anggaran.

5

Gambar 1 Struktur Organisasi

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN

PELAKSANAAN APBN

Drs. Setyanta Nugraha, MM

BAGIAN SEKRETARIAT

BAGIAN ANALISA PENDAPATAN

BAGIAN ANALISA PEMERIKSAAN

BADAN ANGGARAN

NEGARA DAN BELANJA NEGARA

BPK DAN PENGAWASAN DPD

Dra. Nurul Fauziah

Witingsih Yuhelmi, SE., MM

Ety Tiyastuti, SE

SUB BAGIAN RAPAT

SUB BAGIAN ANALISA KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

SUB BAGIAN ANALISA PEMERIKSAAN BPK

Ida Nuryati, S.Sos., MA

Nando, SE., ME

Afniwaty Tanjung, SE., ME

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

TERTENTU

TERTENTU

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

UMUM

SUB BAGIAN TU

SUB BAGIAN PENDAPATAN DAN

SUB BAGIAN ANALISA PENGAWASAN DPD

PEMBIAYAAN ANGGARAN

Siti Atika, SE

Mardi Harjo, SE., Msi

Dewi Resmini, SE., Msi

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

TERTENTU

TERTENTU

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

UMUM

SUB BAGIAN BELANJA NEGARA

Slamet Widodo, SE., ME

JABATAN FUNGSIONAL

TERTENTU

JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

6

Adapun uraian tugas masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut: • Tugas Bagian Analisa Pendapatan Negara dan

Belanja Negara : Menyelenggarakan analisis, referensi, dalam pembahasan RAPBN dan disampaikan kepada Badan Anggaran dan AKD lainnya; Fungsi Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara : a) Membuat analisis dan referensi pendapatan negara dan pembiayaan anggaran; b) Membuat analisis dan referensi belanja negara c) Membuat analisis dan referensi kebijakan ekonomi makro. Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai 3 (tiga) Subbagian yaitu : (1) Subbagian Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran mempunyai tugas membuat analisis dan referensi penerimaan pajak dan bukan pajak serta pembiayaan anggaran; (2) Subbagian Analisa Belanja Negara mempunyai tugas membuat analisis dan referensi mengenai pengeluaran anggaran, dana perimbangan, dan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) Subbagian Analisa Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan analisis dan referensi mengenai moneter dan neraca pembayaran serta analisis sektor riil.

7

• Tugas Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan DPD : Menyelenggarakan analisis, referensi, terhadap Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan, Pertimbangan DPD yang disampaikan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan AKD lainnya. Fungsi Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan DPD : a) Membuat analisis dan referensi Hasil Pemeriksaaan BPK. b) Membuat analisis dan referensi Hasil Pengawasan, Pertimbangan DPD. Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan DPD mempunyai dua Subbagian yang mempunyai tugas, yaitu : (1) Subbagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas melakukan analisis dan referensi terhadap Hasil Pemeriksaaan BPK. (2) Subbagian Analisa Pengawasan DPD mempunyai tugas melakukan analisis dan referensi terhadap Hasil Pengawasan, Pertimbangan DPD.

• Tugas Bagian Sekretariat Badan Anggaran: Menyelenggarakan pelayanan rapat dan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran. Fungsi Bagian Sekretariat Badan Anggaran : a) Menyelenggarakan pelayanan rapat, teknis dan administrasi Badan Anggaran; b) Menyelenggarakan pelayanan substansi kepada Badan Anggaran.

8

Sekretariat Badan Anggaran mempunyai dua subbagian yang mempunyai tugas yaitu : (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat dan substansi Badan Anggaran. (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi Badan Anggaran.

B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN melaksanakan berbagai kegiatan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut memberikan gambaran pencapaian kinerja. Kegiatan selama kurun waktu 2006-2010 antara lain membuat analisis dan referensi dalam setiap pembahasan Siklus APBN, antara lain : Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pembahasan RAPBN dan Nota Keuangannya, Pembahasan Laporan Semester I APBN dan Prognosis 6 bulan berikutnya, Pembahasan RUU Perubahan APBN, Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN, serta analisis dan referensi berdasarkan tematik APBN. Untuk fungsi Pengawasan DPR dukungan yang diberikan oleh Biro adalah analisis dan referensi mengenai : Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I BPK, Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LKPP) /Parsial, Hasil Pengawasan, Pertimbangan DPD Disamping dukungan substansi, Biro juga memberikan dukungan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran. Rekapitulasi

9

output masing-masing bagian ditampilkan pada tabel-tabel di bawah. 1. Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja

Negara Tabel 1 Output Kegiatan Tahun 2006 – 2010 Tahun Analisis/ Referensi 2006 11 2007 9 2008 13 2009 21 2010 35

2. Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD Tabel 2 Output Kegiatan Tahun 2006 – 2010 Tahun Analisis Referensi Hasil Pemeriksa an BPK Hasil Peng awasan DPD 2006 - 6 100% 2007 - 4 100% 2008 7 2 100% 2009 33 3 100% 2010 50 3 100%

3. Bagian Sekretariat Badan Anggaran Tabel 3. Output Kegiatan Tahun 2006 – 2010 Tahun Teknis Administratif Substantif 2006 100% 100% 100% 2007 100% 100% 100%

10

2008 100% 100% 100% 2009 100% 100% 100% 2010 100% 100% 100%

1.2. Potensi dan Permasalahan A. Potensi

1. Sumber Daya Manusia Secara garis besar rincian jumlah pegawai struktural, analis dan administratif Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN diperlihatkan pada Tabel 1.4. Dari pegawai 36 (tiga puluh enam) orang dapat dirinci dari sisi akademis yaitu berijazah S-2 sebanyak 10 orang ( 27,7%), S-1 sebanyak 15 orang (42,8%), D-3 sebanyak 1 orang (2,8%), SMU sebanyak 9 orang (25,7%) dan SMP hanya 1 orang (2,8%). Dari jumlah dan komposisi data tersebut setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan potensinya masing-masing. Tabel 4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan No. Gol Pendidikan Total S-2 S-1 D3 SMU SMP 1. IVd 1 - - - - 1 2. IVb - 1 - - - 1 3. IVa 1 1 - - - 2 4. IIId 3 1 - - - 4 5. IIIc 4 7 - - - 11 6. IIIb - 2 - 6 - 8 7. IIIa - 2 1 1 - 4 8. IId - - - - - - 9. IIc - 1 - 1 - 2 10. IIa - - - 1 - 1 11. Id - - - - 1 1 12. - 1 - - - - 1 Total 10 15 1 9 1 36 % 27,7 42,8 2,8 25,7 2,8 100 Data Kepegawaian Setjen DPR Per Nopember 2012

11

Disamping itu Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN sejak tahun 2009 juga mempunyai Tenaga Asistensi Keahlian dari WUSKI (World University Service Komite Indonesia) yang ditempatkan di Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara berjumlah 4 (empat) orang berkualifikasi S-2 lulusan dari Jerman yang membantu dalam bidang keahlian. Namun dalam tahun 2012 Tenaga Asistensi Keahlian tersebut hanya tinggal 1 (satu) orang. Tabel 5 Latar Belakang Pendidikan Analis APBN

No Jumlah Analis PENDIDIKAN S-1 / S-2 SPESIALISASI 1. 1 S-1 Ekonomi Studi Pembangunan Asumsi Makro, Transfer ke daerah 2. 1 S-1 Ekonomi Akuntansi Penerimaan Perpajakan 3. 1 S-1 Ekonomi Akuntansi Belanja Pusat 4. 1 S-2 Ekonomi Manajemen Analis Hasil Pemeriksaan BPK 5. 1 S-1 Ekonomi Akuntansi Analis Hasil Pemeriksaan BPK 6. 1 S-1 Ekonomi Akuntansi Analis Hasil Pengawasan DPD 7. 1 S-2 Regional Manajemen dan and Dev. Economics Belanja Pusat 2. Proses Bisnis (SOP) Sejak tahun 2010 telah diidentifikasi beberapa SOP, dan yang telah disusun sebanyak 35 SOP, dan diharapkan pada tahun 2014 Biro diharapkan dapat melaksanakan seluruh SOP secara konsisten.

12

Tabel 6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN BIRO /BAGIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN

1 SOP LAKIP 2 SOP Renstra Biro 3 SOP Penetapan Kinerja (PK) 4 SOP Penanganan surat menyurat 5 SOP Rapat Koordinasi Biro 6 SOP Penyusunan Anggaran Biro Bag. Analisa Pend. Negara dan Analisa Belanja Negara 7 SOP analisis dan referensi tentang APBN 8 SOP Pendampingan di Badan Anggaran dan AKD lainnya. 9 SOP Pemanggilan Pakar/Narasumber 10 SOP Pengumpulan data ke daerah 11 SOP Pengumpulan Data dalam kota (Pembelian data) 12 SOP Penyerahan hasil Analisis 13 SOP Pencetakan hasil Analisis Bag. Analisa BPK dan Analisa Pengawasan DPD 14 SOP analisis dan referensi tentang Hasil Pemeriksaan Smt I, II, LKPP, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Parsial. 15 SOP analisis dan referensi tentang Pengawasan, Pertimbangan DPD 16 SOP Pendampingan di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan AKD lainnya. 17 SOP Pemanggilan Pakar/Narasumber 18 SOP Pengumpulan data ke daerah 19 SOP Pengumpulan Data dalam kota (Pembelian data) 20 SOP Penyerahan hasil Analisis 21 SOP Pencetakan hasil Analisis Bag. Set. Badan Anggaran 22 SOP Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Badan Anggaran 23 SOP Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Internal Badan Anggaran 23 SOP Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Kerja Badan Anggaran 24 SOP Pelayanan Penyelenggaraan Rapat

13

BIRO /BAGIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Dengar Pendapat Badan Anggaran 25 SOP Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran 26 SOP Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Panja Badan Anggaran 27 SOP Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Tim Perumus Badan Anggaran 28 SOP Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Tim Sinkronisasi Badan Anggaran 29 SOP Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Banggar dengan BURT 30 SOP Penyusunan Konsep Siklus dan Mekanisme Pembahasan APBN 31 SOP Penanganan Jamuan Rapat Badan Anggaran 32 SOP Penanganan Surat Masuk dari Alat Kelengkapan Dewan DPR RI 33 SOP Penanganan Surat Masuk dari Sekretariat Jenderal DPR RI 34 SOP Penanganan Surat Masuk dari Kementerian Lembaga 35 SOP Penanganan Surat Masuk dari Pemerintah Daerah 36 SOP Penyusunan Pointers/ Skenario Rapat Badan Anggaran 37 SOP Penyiapan Bahan Rapat Badan Anggaran 38 SOP Penanganan Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran 39 SOP Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Negeri Badan Anggaran 40 SOP Pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Negeri Badan Anggaran 41 SOP Pelayanan Penerimaan Tamu (Audiensi) Atau Pengaduan Masyarakat ke Badan Anggaran 42 SOP Pelayanan Penerimaan Tamu Pimpinan Badan Anggaran 43 SOP Penandatanganan Draft RUU di Badan Anggaran 44 SOP Penyusunan Draft Laporan Panja untuk Rapat Tim Perumus, Rapat Panja, Rapat Internal dan Rapat Kerja Badan Anggaran

14

BIRO /BAGIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 45 SOP Penyusunan Draft Kesimpulan Hasil Pembahasan 46 SOP Penyusunan Draft Laporan Hasil Pembahasan untuk Rapat Paripurna 47 SOP Penyusunan Konsep Laporan Kegiatan Banggar per Masa Sidang 48 SOP Penyusunan Konsep Laporan Kegiatan Banggar per Tahun Sidang 49 SOP Penyusunan Konsep Laporan Kinerja Badan Anggaran Tahunan 50 SOP Penyusunan Rekapitulasi Kehadiran Anggota Banggar per Masa Sidang 51 SOP Penyusunan Draft Laporan Penjadwalan di Badan Musyawarah 52 SOP Penyusunan Draft Laporan Pembahasan di Badan Musyawarah 53 SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Badan Anggaran 54 SOP Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Badan Anggaran

B. Permasalahan 1. Sumber Daya Manusia Dilihat dari jumlah SDM yang ada baik dari jenis struktur maupun latar belakang pendidikan, maka bila dibandingkan dengan jumlah permintaan akan analisis APBN oleh Dewan maka SDM yang ada perlu ditingkatkan lagi baik kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi SDM yang ada sekarang berjumlah 36 pegawai, berdasarkan rekomendasi dari Konsultan World Bank kondisi ideal Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN berjumlah 60 pegawai, sementara dari sisi kualitas analisis diperlukan pengembangan kemampuan SDM.

15

2. Sarana dan Prasarana Penggunaan komputer sebagai sarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh jajaran Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN menjadi sebuah keharusan sehingga seluruh pegawai diharuskan mampu mengoperasionalkan komputer sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas. Saat ini seluruh unit komputer belum memadai untuk mendukung tugas-tugas di unit kerja, kedepan perlu ditingkatkan sarana komputer yang lebih memadai dan terintegrasi dengan jaringan intranet. Selain itu perlu ditunjang dengan alat fotocopi dan scaner yang memadai sehingga dalam menggandakan bahan-bahan output bisa lebih efisien dan efektif. Dan yang perlu diperhatikan adalah standarisasi ruang dan peralatan kerja baik di tingkat Biro maupun Bagian. Ruang kerja yang nyaman menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh suatu unit kerja. Kondisi ruang kerja di Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN belum mencerminkan kondisi yang ideal untuk menjalankan seluruh aktivitas tugas pokok dan fungsinya. Kondisi sarana dan prasarana pendukung aktivitas kerja di masing-masing bagian belum merata dari segi jumlah maupun kualitas. Ada beberapa bagian yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, namun ada juga yang masih kurang mendukung kelancaran tugas. 3. Koordinasi Internal dan Eksternal Dalam menghasilkan produk analisis dan referensi APBN, Hasil Pemeriksaan BPK, dan Pengawasan,

16

Pertimbangan DPD serta penyelenggaraan dukungan rapat, dibutuhkan koordinasi internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan dalam proses tersebut dibutuhkan data dan informasi yang lengkap dan akurat, sementara sumber-sumber pendukung tersebut didapat dari internal/eksternal. Untuk menunjang hubungan dengan intansi/ lembaga eksternal/ internal perlu lebih diperkuat dengan mekanisme tatakerja yang baku, baik dalam bentuk SOP (internal) maupun dalam bentuk kerjasama/ MoU (eksternal). C. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Berdasarkan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dipetakan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN.

1. Analisa Kekuatan a). Anggaran Anggaran Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN berasal dari sumber APBN. Ketersediaan anggaran ini memungkinkan Biro untuk melakukan kegiatan-kegiatan antara lain, pencarian data-data ke daerah-daerah, mengundang pakar, pembelian buku/data-data, pencetakan dan penjilidan hasil analisis dan referensi. Namun mulai tahun 2013 seluruh pencetakan dan penjilidan dialihkan ke Biro Umum. b). Sumber Daya Manusia (SDM) Dari jumlah SDM yang ada, sebagian sudah menyelesaikan pendidikan S-2, sedangkan

17

lainnya sedang menyelesaikan pendidikan S-2. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya telah dilakukan spesialisasi bidang tugasnya masing-masing. c). Faktor Tenaga Ahli Jumlah Tenaga Ahli di Badan Anggaran sebanyak 9 (sembilan) orang, yang dapat secara simultan bekerja sama dengan para analis untuk mendukung Badan Anggaran. c) Mekanisme Kerja Yang Baku (SOP) Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN sudah memiliki mekanisme hubungan tatakerja yang baku (SOP) dalam membuat suatu output, baik itu analisis, referensi, dan pendampingan serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung output Biro. Dengan adanya mekanisme hubungan tatakerja yang baku tersebut, diharapkan kualitas dari output yang dihasilkan akan semakin meningkat. e). Website Biro Analisa Anggaran dan

Pelaksanaan APBN Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN sudah mempunyai website yang bisa diakses di http://www.dpr.go.id/id/biro-analisa-apbn yang memuat output analisis dan referensi APBN, Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD. f) Kode Etik Dengan adanya kode etik yang ditetapkan di Setjen DPR RI akan memberikan kepastian

18

tentang perilaku pegawai yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja. 2. Kelemahan

a) Sumber Daya Manusia Dikaitkan dengan rekomendasi dari konsultan World Bank yang menentukan jumlah SDM sebanyak 60 orang. Kondisi SDM di Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN didukung oleh 36 orang pegawai, terdiri dari : 11 (sebelas) orang struktural, 7 (tujuh) orang analis, dan 18 (delapan belas) orang tenaga administrasi. Dilihat dari perbandingan antara analis dan pegawai administrasi belum seimbang dimana jumlahnya 7 (tujuh) orang tenaga analis, 18 (delapan belas) orang tenaga administrasi. Idealnya jumlah tenaga analis lebih banyak dari tenaga administrasi.

b) Pembinaan Karir Belum adanya jabatan fungsional tertentu bagi tenaga analis di biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN dimana jabatan Analis masih diperlakukan sama dengan jabatan fungsional umum lainnya. Sementara dari aspek beban tugas yang diemban, seharusnya dikategorikan sebagai jabatan fungsional tertentu. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian atas kejelasan karir bagi analis. c) Keterbatasan Akses Data Terbatasnya akses data dan belum adanya nomenklatur anggaran untuk pembelian data/publikasi online yang dibutuhkan.

19

c) SOP Belum Dilaksanakan Secara Efektif Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN sudah memiliki mekanisme hubungan tatakerja yang baku, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. 3. Analisa Peluang

a) Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan APBN. Sekretariat Jenderal DPR RI telah memberikan persetujuan untuk dibentuknya jabatan fungsional tertentu, sehingga diharapkan setelah terbentuknya jabatan fungsional ini tupoksi yang akan dijalankan lebih professional. Saat ini tim sudah membuat draft naskah akademik jabatan fungsional tertentu dan sudah dipresentasikan di depan Menpan & RB dan Badan Kepegawaian Negara. Tim ini masih berlanjut sesuai SK terakhir yaitu No 611G/SEKJEN/2012 Tentang Penetapan Tim Pembentukan jabatan fungsional tertentu Di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

b) Amanat Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan untuk membentuk Badan Fungsional Keahlian (BFK) yang tugas pokok fungsinya memberikan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan, kedepan para pegawai yang ada di Sekretariat Jenderal DPR yang mempunyai kemauan dan kompetensi dalam analisis APBN diberikan kesempatan untuk menjadi tenaga fungsional, dan ini merupakan kesempatan kepada para

20

pegawai untuk menunjukan kemampuannya di bidang analisis APBN. c) Pengembangan SDM Melalui Program Diklat Untuk menyajikan analisis dan referensi disetiap tahapan siklus APBN, Hasil Pemeriksaan BPK, serta Pengawasan, Pertimbangan DPD, diperlukan program diklat tentang APBN, Akuntansi dan Audit. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, Sekretariat Jenderal telah menjalin kerjasama dengan World Bank untuk melakukan pelatihan, workshop, dan studi banding sejak 2005-2012. Serta dengan Asian Development Bank yang mulai tahun 2007 dan berakhir tahun 2011. d) Pendampingan Dalam Pembahasan RAPBN

dan Hasil Pemeriksaan BPK Dengan mengikuti secara langsung dalam setiap Pembahasan RAPBN dan pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK, maka sumber daya manusia yang ada akan mendapatkan pembelajaran dari interaksi antara Pemerintah dengan DPR sehingga dapat memahami perilaku pengambilan keputusan/kebijakan. Analis juga dituntut untuk selalu siap memberikan bahan-bahan sebagai masukan yang dibutuhkan oleh Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.

21

4. Analisa Tantangan a) Dinamika Politik DPR merupakan lembaga politik, terdiri dari 560 orang Anggota, dan 9 (sembilan) fraksi, dimana masing-masing fraksi mempunyai kepentingan masing-masing terhadap suatu issue-issue tertentu, oleh karena itu didalam membuat output analisis dan referansi APBN, Hasil Pemeriksaan BPK, serta Pengawasan, Pertimbangan DPD harus independent, profesional dan objektif. b) Penempatan Pegawai Kebijakan The right man on the right place belum dilaksanakan dengan baik. c) Siklus dan Jadwal Pembahasan RAPBN dan

Hasil Pemeriksaan BPK, serta Pengawasan, Pertimbangan DPD. Siklus Pembahasan RAPBN, Hasil Pemeriksaan BPK, serta Pengawasan, Pertimbangan DPD yang dilaksanakan berhimpitan dan sering terjadi perubahan jadwal pembahasan sehingga akan mempengaruhi beban kerja. Sebagaimana dilihat pada Gambar 1.8, pada bulan Juli terdapat 4 (empat) jenis kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan.

22

Tabel 7 Matriks Siklus RAPBN, Hasil Pemeriksaan BPK, dan Hasil Pengawasan, Pertimbangan DPD dalam 1 (satu) Tahun NO KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES 1. Pembahasan RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2. Pembahasan Laporan SM I & Prognosis SM II Pelaksanaan APBN 3. RUU tentang Perubahan APBN (pembahasan selama 1 bulan sejak RUU diajukan oleh Pemerintah)

4. RUU tentang APBN 5. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 6. Hapsem I 7. Hapsem II 8. LKPP 9. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Parsial 10 Pengawasan DPD 11. Pertimbangan DPD * Berlakunya UU APBN 1 Januari

23

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN erdasarkan potensi, permasalahan, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan yang dimiliki oleh Biro sebagaimana diungkapkan dalam bab I, maka Biro sebagai pendukung fungsi anggaran dan pengawasan DPR dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama yang berkaitan dengan APBN, Hasil Pemeriksaan BPK, serta Pengawasan, Pertimbangan DPD. Untuk itu sesuai dengan tupoksinya perlu disusun visi misi yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap fungsi anggaran dan pengawasan DPR, program kerja Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan dan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2010-2014 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

2.1. Visi Rumusan visi dan misi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN mengacu pada visi dan misi Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR baik secara keahlian, teknis dan administratif, maka visi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN ditetapkan sebagai berikut: Menjadikan unsur pendukung yang handal di bidang keahlian, teknis dan administratif dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

B

24

Karena dengan melihat dinamika dan tuntutan organisasi maka perlu penajaman visi sehingga menjadi sebagai berikut : Menjadi unsur pendukung di bidang keahlian, teknis dan administratif yang akuntabel dan tepat waktu dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

2.2. Misi Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, yaitu: a. Mewujudkan dukungan analisis dan referensi APBN, yang akuntabel dan tepat waktu. b. Mewujudkan dukungan analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, yang akuntabel dan tepat waktu. c. Mewujudkan pelayanan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi yang akuntabel dan tepat waktu. 2.3. Tujuan Tujuan dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan ABPN adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya dukungan kepada Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi APBN. b. Terwujudnya dukungan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD. c. Terwujudnya pelayanan kepada Badan Anggaran melalui penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi.

25

2.4. Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan diatas, maka ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi APBN, yang akuntabel dan tepat waktu. b. Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, yang akuntabel dan tepat waktu. c. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu.

26

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Dalam mencapai tujuan dan sasaran Deputi Anggaran dan Pengawasan, ditetapkan arah kebijakan dan strategi. Arah kebijakan memberikan gambaran fokus dan prioritas Deputi Anggaran dan Pengawasan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sementara strategi menggambarkan cara untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan. 1. Arah Kebijakan Arah kebijakan Deputi Anggaran dan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas dukungan keahlian, teknis dan administratif dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI serta pengawasan yang kredibel terhadap pelaksanaan Undang-undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah Lainnya. 2. Strategi Strategi yang ditempuh guna mencapai sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu ; 1) Meningkatkan kualitas analisis/referensi mengenai penyiapan dan penyajian RAPBN, pelaksanaan APBN dan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, serta administrasi Badan Anggaran DPR RI. 2) Meningkatkan kualitas analisis/referensi atas surat pengaduan masyarakat, permasalahan yang disampaikan kepada DPR RI dan administrasi Badan Kehormatan, serta administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

27

3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelengkapan data dan informasi kepada DPR RI yang akurat, up to date dan akuntabel. Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan diatas, maka disusun program dan kegiatan di Deputi Anggaran dan Pengawasan sebagai berikut : a. Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran; b. Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan; c. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Setjen DPR RI. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Analisa Anggaran dan

Pelaksanaan APBN

1. Arah Kebijakan Dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR, diarahkan pada peningkatan kualitas dukungan analisis dan referensi APBN, Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, dan Pendampingan serta penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi yang akuntabel dan tepat waktu. 2. Strategi a. Peningkatan efektifitas pendampingan unsur pendukung keahlian dalam setiap Pembahasan APBN dan pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK serta Hasil Pengawasan, Pertimbangan DPD. b. Penetapan sistem Tata Kerja yang baku untuk unsur pendukung keahlian dalam menghasilkan analisis maupun referensinya. c. Pengembangan database APBN dan Hasil Pemeriksaan BPK, Pengawasan, Pertimbangan DPD yang terintegrasi dan aksesibel.

28

d. Pembangunan database berdasarkan Daerah Pemilihan Anggota yang berisi antara lain dana transfer ke daerah, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, data-data statistik daerah, serta data-data APBD. e. Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan pakar. f. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung fungsi anggaran dan pengawasan. g. Peningkatan dukungan administrasi keuangan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sistem pendukung administrasi. h. Pengembangan website Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. 3. Indikator Kinerja a. Pembahasan RAPBN, Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan, Pertimbangan DPD serta dukungan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu. 1). Jumlah serta persentase analisis dan referensi APBN, dalam setiap tahap pembahasan siklus APBN yang akuntabel dan tepat waktu. Tabel 8

Tahun Target 2010 - 2011 35 Analisa/Referensi 2012 40 Analisa/Referensi 2013 40 Analisa/Referensi 2014 45 Analisa/Referensi 2). Jumlah analisis dan persentase referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan

29

DPD, kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya yang akuntabel dan tepat waktu. Tabel 9 Tahun Target 2010 - 2011 20 analisis 100% referensi 2012 20 analisis 100% referensi 2013 20 analisis 100% referensi 2014 20 analisis 100% referensi 3). Persentase pelayanan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu. Tabel 10 TAHUN TARGET Teknis Administratif Substantif 2010 - - - 2011 100% 100% 100% 2012 100% 100% 100% 2013 100% 100% 100% 2014 100% 100% 100%

b. Pembahasan RKA-KL oleh Komisi. Persentase dukungan dalam pembahasan RKA-KL di Komisi-komisi yang akuntabel dan tepat waktu. Dimana tiap komisi hanya difokuskan pada satu issue RKA KL.

30

BAB IV PENUTUP encana Strategis Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dalam menentukan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan hasil yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Rencana Strategis berisi tentang visi, misi, tujuan, arah kebijakan, analisis lingkungan internal dan eksternal, tujuan, dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, serta inisiatif yang diterapkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Rencana Strategis merupakan komitmen ke-tiga bagian dalam ruang lingkup Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yaitu: Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara, Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Analisa Pengawasan DPD, Bagian Sekretariat Badan Anggaran, yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil kinerja. Rencana Strategis akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Begitu pentingnya Rencana Strategis ini, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai di lingkungan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik dan berorientasi pada hasil. Renstra ini merupakan revisi dari Renstra yang dibuat pada tahun 2010. Revisi ini penting dilakukan mengingat Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN harus cepat mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi dan berkembang mengikuti kebutuhan organisasi. Selain itu juga perubahan dilakukan dengan maksud agar

R

31

indikator yang disusun dalam Renstra menjadi lebih SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bounded).

32

Lampiran I Tabel 11

Target dan Indikator Kinerja Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Tahun 2011-2014

NO PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT INDIKATOR

TARGET UNIT ORGA NISASI PELAK SANA

2011 2014

1.

Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Outcome: Meningkatnya pelayanan dukungan keahlian, teknis dan administrasi terhadap fungsi anggaran Dewan secara akuntabel dan tepat waktu.

1.1. Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI Output: Terselenggaranya rapat-rapat pembahasan dan penetapan APBN di Badan Anggaran DPR RI dan kunjungan kerja DL/LN Badan Anggaran, Rapat-rapat lainnya terkait pelaksanaan fungsi anggaran, serta Konsep Laporan dan Kesimpulan dalam rangka pembahasan dan penetapan APBN.

Persentase kelengkapan teknis dan administrasi rapat Badan Anggaran. 100% 100% Sekreta riat Badan Angga ran

1.2. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Output: Analisis/referensi tentang Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pembahasan RAPBN dan Nota Keuangannya, Pembahasan Laporan Semester I APBN dan Prognosis 6 bulan berikutnya, Pembahasan RUU Perubahan APBN, dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN.

Jumlah dan persentase analisis / referensi / APBN yang akuntabel dan tepat waktu. 35 dan 100% 45 dan 100% Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara

Analisis/referensi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I, Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Parsial. Disamping itu DPR juga menerima Hasil Pengawasan, Pertimbangan DPD.

Jumlah dan persentase analisis/referensi / Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang akuntabel dan tepat waktu.

20 dan 100% 20 dan 100% Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Analisa Pengawasan DPD

33

NO PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

TARGET UNIT ORGA NISASI PELAK SANA

2011 2014

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Setjen DPR RI (SETJEN)

Outcome: Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kerja dan tugas serta fungsi DPR-RI.

2.1. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan BMN Output: Terselenggaranya pengelolaan hak keuangan PNS dan laporan administrasi keuangan Setjen DPR RI (Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi Biro secara efektif)

Persentase kelengkapan teknis dan administrasi rapat Biro 100% 100% Biro Analisa Angga ran dan Pelaksa naan APBN

3.

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Outcome : Meningkatnya dukungan keahlian yang akurat, dukungan administrasi yang tepat waktu, dan dukungan teknis yang prima

3.1 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Output : 1. Analisis sensitivitas asumsi makro 2. Analisis estimasi pendapatan 3. Analisis subsidi Persentase analisis APBN dan isu terkait secara tepat waktu

100% 100% Biro Analisa Anggaran dan Pelaksa naan APBN 3.2 Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Output: Terselenggaranya rapat-rapat pembahasan dan evaluasi program GFMRAP Persentase kelengkapan teknis dan administrasi rapat

100% 100% Biro Analisa Anggaran dan Pelaksa naan. APBN

34

Lampiran II TABEL 12

KERANGKA RENCANA PENDANAAN BIRO ANALISA ANGGARAN

DAN PELAKSANAAN APBN

TAHUN 2010-2014

NO PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL ANGGARAN 24,954,066,000 18,216,163,000 21,289,369,000 23,388,600,000 24,832,335,600

ANGGARAN DEWAN 14,650,697,000 17,728,180,000 18,748,992,000 20,436,836,000 22,480,519,600 1 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI

14,650,697,000 Pelaksanaan Fungsi Anggaran 12,208,449,000 Pelaksanaan Fungsi pengawasan DPR RI 2,442,248,000 2 PROGRAM PELAKSANAAN

FUNGSI ANGGARAN DPR RI 17,728,180,000 18,748,992,000 20,436,836,000 22,480,519,600

Pelaksanaan Fungsi Anggaran 16,089,210,000 16,690,862,000 20,436,836,000 22,480,519,600 Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran 1,638,970,000 2,058,130,000 ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL

10,303,369,000 487,983,000 2,540,377,000 2,951,764,000 2,351,816,000

1 PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1,475,478,000 Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pengawasan 1,324,228,000 Penyelenggaraan pelayanan persidangan 151,250,000

2 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

8,827,891,000 Pemberdayaan Kelembagaan 5,765,501,000 Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas kementerian/Lembaga 3,062,390,000

3 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

393,183,000 2,364,807,000 2,951,764,000 2,351,816,000

Pengembangan Kelembagaan 393,183,000 2,364,807,000 Dukungan Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 2,951,764,000 2,351,816,000 4 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR SETJEN DPR RI

94,800,000 175,570,000 Pengeloaan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara/Penatausahaan anggaran 94,800,000 175,570,000