BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Gatot Subroto No. 31 Telp. 5704395 Fax. (021) 5720909 Jakarta Pusat 10210

Jakarta, Nomor : /S/V-XIII.1/ /2006 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Anggaran Belanja Pembangunanpada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun Anggaran 2003 dan 2004 di Jakarta, Bogor, Bandung, dan Yogyakarta.

Februari 2006

Kepada Yth. Kepala LAPAN Di Jakarta

Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas Anggaran Belanja Pembangunan pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun Anggaran 2003 dan 2004 di Jakarta, Bogor, Bandung, dan Yogyakarta. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) BPK-RI Tahun 1995. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui dan menilai apakah informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu, Sistem Pengendalian Intern (SPI) proyek, baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. Lingkup pemeriksaan dilakukan terhadap tiga entitas, dengan penekanan pada kegiatan utama proyek, yaitu pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan proyek antara lain kebijakan, perencanaan, pencatatan dan pelaporan atas seluruh kegiatan proyek, yaitu: 1. Proyek Pelayanan Jasa dan Produksi Penginderaan Jauh (JASPRO) Cakupan pemeriksaan TA 2003 sebesar Rp2.872,04 juta atau 98,43% dari realisasi anggaran sebesar Rp2.917,81 juta atau 99,43%, 2. Proyek Pengembangan Teknologi Rancang Bangun Sistem Telekomunikasi dan Informasi Antariksa (BANGTELINFO) Cakupan pemeriksaan sebesar Rp30.895,47 juta atau 97,95% dari realisasi anggaran sebesar Rp31.539,86 juta atau 97,49%, 3. Proyek Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan (BINPAS SDI GAN) Cakupan pemeriksaan sebesar Rp10.713,25juta atau 85,97% dari realisasi anggaran sebesar Rp12.461,85 juta atau 99,84%,

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Proyek-proyek tersebut, BPK-RI berpendapat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kelemahan, antara lain sebagai berikut :1. Proyek JASPRO a. Terjadi pengalokasian dana untuk kegiatan diluar program Petunjuk Operasional (PO) sebesar Rp65.481.800,00 b. Terjadi kemahalan harga dalam pengadaan komputer dan perangkatnya untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa dan produksi penginderaan jauh minimal sebesar Rp68.508.000,00 c. Terjadi kemahalan harga atas pengadaan pencetakan majalah Berita Inderaja sebesar Rp4.890.000,00 2. Proyek BANGTELINFO a. Pembayaran kontrak pengadaan jasa pendidikan dan latihan para ahli LAPAN di Jerman Tahun 2003 sebesar Rp1.410.908.400,00 tidak berdasarkan prestasi fisik pekerjaan b. Penetapan pelaksana pengadaan komponen dan subsistem satelit mikro dilakukan dengan penunjukan langsung dan berita acara serah terima pekerjaan bersifat formalitas c. Panitia pengadaan barang dan jasa Proyek BANGTELINFO dalam menyusun HPS/OE tidak berdasarkan analisa harga yang dikalkulasikan secara keahlian d. Terdapat pemecahan kontrak dalam pengadaan bahan-bahan untuk keperluan penelitian.

Denda senilai Rp113.135.000,00 atas keterlambatan penyelesaian pengadaan peralatan ground station belum dipungut f. Kelebihan pembayaran sebesar Rp247.344.000,00 atas biaya hidup dan biaya pengiriman engineer permanen dan non permanen ke Jerman g. Penetapan pelaksana dilakukan dengan penunjukan langsung dan terjadi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan fasilitas pendukung ground station senilai Rp28.857.645,00 h. Terdapat kelebihan perhitungan biaya operasional pada pengadaan peralatan ground station senilai Rp162.823.670,00 3. Proyek BINPAS SDI GAN a. Panitia pengadaan pekerjaan pemagaran, peningkatan jalan protokol di Pameungpeuk Garut dan renovasi mess LAPAN di Yogyakarta senilai Rp5.650.000.000,00 bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Konsultan pengawas pekerjaan pemagaran, perbaikan jalan protokol stasiun uji terbang LAPAN, di Pameungpeuk, Garut dan renovasi mess lapandi Yogyakarta bekerja tidak efektif dan berita acara penyerahan barang dibuat tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan c. Pengaspalan jalan protokol di Pameungpeuk Garut dilaksanakan sebelum tersedianya anggaran dan sebelum surat perjanjian/kontrak d. Denda keterlambatan atas pekerjaan pemagaran, perbaikan jalan protokol stasiun uji terbang LAPAN, di Pameungpeuk, Garut dan renovasi mess LAPAN di Yogyakarta sebesar Rp16.950.000,00 belum dikenakan e. Denda keterlambatan konsultan pengawas senilai Rp6.250.000,00 atas pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan pemagaran, perbaikan jalan protokol stasiun uji terbang LAPAN, di Pameungpeuk, Garut dan renovasi mess LAPAN di Yogyakarta belum dipungut f. Denda keterlambatan senilai Rp11.250.000,00 atas pekerjaan pemagaran dan pembuatan jalan lingkungan di Rumpin Bogor belum dipungut g. Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp882.301.391,00 atas kekurangan volume pekerjaan pemagaran dan pembuatan jalan lingkungan di Rumpin Bogor h. Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp1.248.207.207,00 atas kekurangan volume pekerjaan pemagaran dan peningkatan jalan protokol di Pameungpeuk Garut serta renovasi mess LAPAN di Yogyakarta i. Terdapat kemahalan harga atas pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntansi Pemerintah dan sidang penyusunan kajian potensi komersial hasil-hasil litbang senilai Rp7.375.000,00 j. Terdapat ketidakhematan dalam pelaksanaan rapat-rapat maksimal senilai Rp84.100.000,00 k. Terdapat ketidakhematan senilai Rp4.600.000,00 pada pelaksanaan Diklat Analisis Jabatan l. Konsultan pengawas dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pemagaran dan pembuatan jalan lingkungan di Rumpin tidak efektif Kondisi tersebut terjadi antara lain karena pelaksanaan SPI yang tidak efektif, khususnya dalam prosedur kerja dan ketaatan pada azas/peraturan perundang-undangan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan baik oleh para pelaksana, pengawas maupun penanggung jawab kegiatan penggunaan belanja. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas BPK-RI menyarankan kepada Kepala LAPAN agar kelemahankelemahan yang ada diatasi, denda keterlambatan yang belum dipungut segera dipungut dan disetorkan ke kas negara, kelebihan pembayaran yang berindikasi merugikan keuangan negara segera dipertanggungjawabkan dengan menyetorkan kembali ke kas negara, pemimpin proyek, panitia pengadaan, panitia penerima dan pemeriksa barang serta pengawas lapangan yang lalai melaksanakan tugas diperingatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dalam pengelolaan anggaran agar senantiasa memperhatikan aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas. Untuk jelasnya Saudara dipersilahkan menelaah hasil pemeriksaan lengkap terlampir dan selanjutnya BPKRI mengharapkan jawaban Saudara atas penyelesaian masalah-masalah tersebut dalam waktu 60 hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini. Atas perhatian serta kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

e.

Anggota/Pembina Auditorat Utama Keuangan Negara III, Hasan Bisri

Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Utama LAPAN; 2. Yth. Inspektur LAPAN; 3. Pertinggal.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIAHASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2003 DAN 2004 PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) DI JAKARTA TA 2005

Semester II

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melakukan Pemeriksaan atas Pengelolaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 dan 2004 pada Proyek Pelayanan Jasa dan Produk Penginderaan Jauh Tahun Anggaran 2003, Proyek Pengembangan Teknologi Rancang Bangun Sistem Telekomunikasi dan Informasi Antariksa Tahun Anggaran 2003 dan 2004 dan Proyek Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan Tahun Anggaran 2004. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas yang diaudit terhadap laporan keuangan dan pengamanan atas kekayaannya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan entitas yang diaudit dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu serta memperhatikan aspek kehematan dan efektifitas. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada SPI atas pelaksanaan kegiatan proyek, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta prosedur pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa. Nilai Anggaran Proyek Tahun Anggaran 2003 dan 2004 sebesar Rp47.766.902.000,00, telah direalisasikan sebesar Rp46.919.518.870,00 atau 98,23% dan telah diperiksa (cakupan pemeriksaan) sebesar Rp43.094.248.770,00 atau 91,85% dari realisasi anggaran dengan nilai temuan sebesar Rp2.952.073.713,00 atau 6,85% dari realisasi anggaran yang diperiksa. Nilai anggaran tersebut terdiri dari anggaran Proyek Pelayanan Jasa dan Produk Penginderaan Jauh TA 2003 sebesar Rp2.934.398.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp2.917.809.065,00 (99,43%)

dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp2.872.035.065,00 (98,43%) dan nilai temuan sebesar Rp136.629.800,00 atau 4,76%; anggaran Proyek Pengembangan Teknologi Rancang Bangun Sistem Telekomunikasi dan Informasi Antariksa TA 2003 sebesar Rp20.898.610.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp20.876.449.900,00 (99,89%) dan cakupan pemeriksaan sebesar Rp20.288.810.000,00 (97,19%) dengan nilai temuan sebesar Rp552.160.315,00 atau 2,72% sedangkan anggaran Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp11.452.200,00 telah direalisasikan sebesar Rp10.663.407.705,00 dan cakupan pemeriksaan sebesar Rp9.220.157.705,00 (86,47%) dengan temuan ketaatan dan ketertiban (tanpa nilai); dan anggaran Proyek Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan adalah sebesar Rp12.481.694.000,00, telah direalisasikan sebesar Rp12.461.852.200,00 (99,84%) dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp10.713.246.000,00 (85,97) dan nilai temuan sebesar Rp2.249.058.598,00 atau 20,99% dari nilai anggaran yang diperiksa. Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Proyek-proyek tersebut, berdasarkan pemeriksaan seperti tersebut pada pokok surat ini, Tim berpendapat masih terdapat penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan sebanyak 7 temuan senilai Rp2.782.600.713,00, penyimpangan yang mengganggu azas kehematan sebanyak 3 temuan senilai Rp155.248.000,00 dan penyimpangan yang mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan sebanyak 2 temuan (tanpa nilai). Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan diuraikan berdasarkan kelompok temuan pemeriksaan pada masing-masing proyek sebagai berikut : Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan (02) 1. Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp65.481.800,00 terjadi pada: a. Proyek JASPRO : Terjadi pengalokasian dana untuk kegiatan diluar program yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional (PO) sebesar Rp65.481.800,00 b. Proyek BANGTELINFO : Pembayaran kontrak pengadaan jasa pendidikan dan latihan para ahli LAPAN di Jerman Tahun 2003 sebesar Rp1.410.908.400,00 tidak berdasarkan prestasi fisik pekerjaan 2. Denda yang belum dipungut senilai Rp147.585.000,00 terjadi pada : a. Proyek BANGTELINFO senilai Rp113.135.000,00 : Denda keterlambatan senilai Rp113.135.000,00 atas penyelesaian pengadaan peralatan Ground Station. b. Proyek BINPAS SDI GAN senilai Rp34.450.000,00 : 1) Denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp16.950.000,00 dan denda keterlambatan konsultan pengawas sebesar Rp6.250.000,00 atas pekerjaan pemagaran, perbaikan jalan protokol stasiun uji terbang LAPAN, di Pameungpeuk, Garut dan renovasi mess LAPAN di Yogyakarta; 2) Denda keterlambatan atas pekerjaan pemagaran dan pembuatan jalan lingkungan di Rumpin Bogor senilai Rp11.250.000,00. 3. Kelebihan pembayaran senilai Rp2.569.533.913,00 terjadi pada : a. Proyek BANGTELINFO senilai Rp439.025.315,00 : 1) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume senilai Rp28.857.645,00 dan kelebihan perhitungan biaya operasional senilai Rp162.823.670,00 atas pekerjaan dan pengadaan peralatan dan fasilitas pendukung Ground Station. 2) Kelebihan pembayaran sebesar Rp247.344.000,00 atas biaya hidup dan biaya pengiriman engineer permanen dan non permanen ke Jerman

b. Proyek BINPAS SDI GAN senilai Rp2.130.508.598,00 : 1) Kelebihan pembayaran senilai Rp1.248.207.207,00 atas kekurangan volume pekerjaan pemagaran dan peningkatan jalan protokol di Pameungpeuk Garut serta renovasi mess LAPAN di Yogyakarta. 2) Kelebihan pembayaran senilai Rp882.301.391,00 atas kekurangan volume pekerjaan pemagaran dan pembuatan jalan lingkungan di Rumpin Bogor. Penyimpangan yang mengganggu azas kehematan (03) Kemahalan harga/ketidakhematan senilai Rp157.498.000,00 terjadi pada a. Proyek JASPRO senilai Rp71.148.000,00 : 1) Kemahalan harga dalam pengadaan komputer dan perangkatnya untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa dan produksi penginderaan jauh sebesar Rp66.258.000,00 2) Kemahalan harga atas pengadaan pencetakan majalah berita Inderaja sebesar Rp4.890.000,00. b. Proyek BINPAS SDI GAN senilai Rp84.100.000,00 : Ketidakhematan dalam pelaksanaan kegiatan rapat-rapat senilai Rp84.100.000,00. Penyimpangan yang mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan (05) Proyek BINPAS SDI GAN : Konsultan pengawas pekerjaan pemagaran, perbaikan jalan protokol stasiun uji terbang LAPAN, di Pameungpeuk, Garut dan renovasi Mess LAPAN di Yogyakarta serta konsultan pengawas pekerjaan pemagaran dan pembuatan jalan lingkungan di Rumpin Bogor tidak efektif. Kelemahan dan atau penyimpangan sebesar Rp2.937.848.713,00 tersebut pada dasarnya terjadi karena pelaksanaan SPI yang tidak efektif, khususnya dalam prosedur kerja dan ketaatan pada azas/peraturan perundang-undangan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan baik oleh para pelaksana, pengawas maupun penanggung jawab kegiatan penggunaan belanja. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, BPK-RI menyarankan Kepala LAPAN agar kelemahankelemahan yang ada diperbaiki, denda keterlambatan yang belum dipungut dan kelebihan pembayaran yang berindikasi merugikan keuangan negara segera ditarik untuk disetorkan ke Kas Negara. Selanjutnya kepada para pelaksana dan penanggungjawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya diperingatkan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan anggaran senantiasa memperhatikan aspek kehematan dan efektifitas.

Jakarta,

April 2006

Plt. Kepala Auditorat III. A

Gunawan Sidauruk, SH. MH NIP. 240001993

B. Temuan Pemeriksaan Proyek Pelayanan Jasa dan Produk Penginderaan Jauh TA 2003 1. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan (02) Terjadi pengalokasian dana untuk kegiatan diluar program yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional (PO) sebesar Rp 65.481.800,00 (02.16) Proyek Pelayanan Jasa dan Produk Penginderaan Jauh (JASPRO) pada Tahun Anggaran (TA) 2003 telah merealisasikan anggaran untuk keperluan : 1. Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Data Modis. Anggaran telah dicairkan sebesar Rp32.740.900,00 dengan rincian sbb: a. Pengadaan bahan untuk kegiatan tersebut telah direalisasikan dengan SPM No.578060X/088/118 tanggal 4 Desember 2003 MAK 3325.5961 sebesar Rp10.240.900,00 b. Pembayaran sewa ruang rapat dan konsumsi untuk Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Data Modis sesuai dengan SPK No.LPN/BAST/14/Yansa/XII/2003 tanggal 03 Desember 2003 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.LPN/BAST/14/Yansa/XII/2003 tanggal 04 Desember 2003 dengan pembayaran melalui SPM No.579724X/088/188 tanggal 09 Desember 2003 sebesar Rp22.500.000,00. 2. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pengguna. Anggaran telah dicairkan sebesar Rp 32.740.900,00, dengan rincian sbb: a. Pengadaan bahan untuk kegiatan tersebut telah direalisasikan dengan SPM No.578060 X/088/118 tanggal 4 Desember 2003 MAK 01.7101.5961 sebesar Rp10.240.900,00 b. Pembayaran sewa ruang rapat dan konsumsi untuk penyelenggaraan Forum Komunikasi Pengguna sesuai SPK No.LPN/BAST/15/Yansa/XII/2003 tanggal 08 Desember 2003 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.LPN/BAST/15/Yansa/XII/2003 tanggal 08 Desember 2003 dengan pembayaran melalui SPM No.581871X/088/118 tanggal 16 Desember 2003 sebesar Rp22.500.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung kegiatan tersebut diketahui bahwa, kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Data Modis serta penyelenggaraan Forum Komunikasi Pengguna ternyata tidak pernah dilaksanakan dan pengadaan bahan serta uang sewa rapat yang telah dibayarkan melalui anggaran proyek seluruhnya dibuat dengan tidak benar. Berdasarkan penjelasan dari Pemimpin Proyek dana untuk kegiatan tersebut di atas telah dialihkan untuk penyelenggaraan kegiatan yang tidak diprogramkan dalam Tahun Anggaran 2003, karena ada penawaran dari NASDA Workshop ADEOS/ALOS dan undangan dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yakni: 1. Workshop ADEOS/ALOS yang diselenggarakan oleh NASDA (NATIONAL SPACE DEVELOPMENT AGENCY OF JAPAN) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 2003 sesuai Surat Perintah Kerja dari Kepala Pusat Data Penginderaan Jauh No.SPK/07/14A/ll/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 kepada Pemimpin Proyek Pelayanan Jasa dan Produk Penginderaan Jauh dengan jumlah biaya sebesar Rp35.779.675,00.

2. Expose Pemanfaatan Data Satelit Penginderaan Jauh LANDSAT dan SPOT untuk Pengelolaan DAS di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh LAPAN Jakarta yang dilaksanakan di BAPPEDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 30 Desember 2003 sesuai undangan BAPPEDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 27 Desember 2003 dengan jumlah biaya Rp36.096.800,00. Jumlah pengeluaran untuk kedua kegiatan tersebut di atas adalah sebesar Rp71.876.475,00, dengan demikian biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding dengan anggaran yang direalisasikan sesuai SPM. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran anggaran untuk Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Data Modis serta Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pengguna adalah tidak benar adanya (fiktif) dan pengalihan anggaran dilakukan tanpa seijin Ditjen Anggaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN: Pasal 10 ayat (3) menyatakan pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga /pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan kegiatan yang telah direncanakan dalam Petunjuk Operasonal proyek sebagai akibat pengeluaran anggaran yang tidak direncanakan semula sebesar Rp65.481.800,00. (Rp32.740.900,00 + Rp 32.740.900,00). Hal tersebut disebabkan Pemimpin Proyek dan Atasan langsung Pimpro Pelayanan Jasa dan Produksi Penginderaan Jauh tidak mentaati ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut, Pemimpin Proyek JASPRO menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memang tidak tercantum dalam perencanaan anggaran, namun berdasarkan hasil rapat struktural, kegiatan tersebut dipandang sifatnya mendadak dan memiliki nilai strategis yang tinggi serta inti dan esensi kegiatan sama dengan yang direncanakan dan tidak terjadi pergeseran dari tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditentukan. BPK-RI menyarankan Kepala LAPAN agar menegur secara tertulis Deputi Penginderaan Jauh sebagai pengendali dan Kepala Pusat Data Penginderaan Jauh sebagai Pembina Harian dan Pengawas proyek serta Pemimpin Proyek untuk mentaati ketentuan yang berlaku. 2.Penyimpangan yang mengganggu azas kehematan (03) 2.1. Terjadi kemahalan harga dalam pengadaan komputer dan perangkatnya untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa dan produksi penginderaan jauh minimal sebesar Rp66.258.000,00 (03.01) Proyek JASPRO pada TA. 2003 telah mengadakan barang/peralatan yang digunakan untuk menunjang pelayanan dan produksi penginderaan jauh. Barang-barang tersebut antara lain berupa komputer (server), komputer supllies yang dilaksanakan oleh beberapa rekanan berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB) yang seluruhnya seharga Rp883.021.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. CV. Palaris sesuai SPB No. LPN/SPB/01/Yansa/IV/2003 tanggal 15 April 2003 senilai Rp42.230.000,00 dengan rincian antara lain :No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Jumlah Barang DLT Cleaner 12 buah CD-Rom 650 MB 88 box Diskette HD 1.44 MB 3.5 33 box Hard Disk 80 GB 2 buah Kertas Fotocopy A4 80 gram 86 rim Kertas Fotocopy Folio 80 gram 20 rim DVD Media 4.7 GB 24 buah Toner Printer Laser Jet 6L 2 buah Jumlah Nama/Jenis Barang Harga Satuan (Rp) 748.000,00 175.000,00 50.000,00 3.448.000,00 28.000,00 30.000,00 250.000,00 650.000,00 Total Harga (Rp) 8.976.000,00 15.400.000,00 1.650.000,00 6.896.000,00 2.408.000,00 600.000,00 6.000.000,00 1.300.000,00 43.230.000,00

2. PT. Citra Komunika Aplikanusa sesuai SPB No. LPN/SPB/04/Yansa/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 senilai Rp781.330.000,00 dengan rincian :No. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nama/Jenis Barang Server computer (Modis) Server computer (Landsat 7) Server Computer (Browse Modis) Network Disk Storage System Up to 1 Terra Byte Capasity Software Komputer Server Extron Net 9400 Sistem operasi dan software Komputer workstation GIGABIT HUB ETHERNET CARD Kabel UTP Kategori 5 Konektor Jaringan GPS GARMIN III PLUS Peripheral GPS & Software Printer Plotter HP Desigjet 100 Jumlah Jml Brg 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 set 1 unit 4 unit 2 bh 4 bh 1 rool 1 box 2 unit 1 set 1 unit Harga Satuan (Rp) 49.825.000,00 59.875.000,00 39.900.000,00 114.900.000,00 244.875.000,00 39.900.000,00 13.300.000,00 14.925.000,00 5.000.000,00 425.000,00 725.000,00 280.000,00 5.425.000,00 2.400.000,00 17.900.000,00 Total Harga (Rp) 49.825.000,00 59.875.000,00 39.900.000,00 229.800.000,00 244.875.000,00 39.900.000,00 13.300.000,00 59.700.000,00 10.000.000,00 1.700.000,00 725.000,00 280.000,00 10.850.000,00 2.400.000,00 17.900.000,00 781.330.000,00

3. CV. Hamparan Rizki Abadi sesuai SPB No. LPN/SPB/06/Yansa/VI/2003 tgl 30 Juni 2003 sebesar Rp24.916.000,00 dengan rincian antara lain :No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama/Jenis Barang CD-Rom 650 MB Kertas Fotocopy A4 80 gram Kertas Fotocopy Folio 80 gram Diskette HD 1.44 MB 3.5 Toner Printer HP Laserjet 4 V Harddisk (40 GB Tinta Cartridge HP DJ 670 Black (29A) Tinta Cartridge HP DJ 670 Color (49A) Jumlah Jml Brg 4 box 10 rim 19 rim 2 box 6 buah 2 buah 6 buah 12 buah Harga Satuan (Rp) 174.000,00 28.000,00 30.000,00 50.000,00 1.695.000,00 3.475.000,00 275.000,00 375.000,00 Total Harga (Rp) 696.000,00 280.000,00 570.000,00 100.000,00 10.170.000,00 6.950.000,00 1.650.000,00 4.500.000,00 24.916.000,00

4. CV. Data Kencana sesuai SPB No. LPN/SPB/07/Yansa/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp33.545.000,00 dengan rincian :

No. 1 2 3

Nama/Jenis Barang CD Color Printer Komputer pengolah data Printer HP Laserjet 1000 Jumlah

Jumlah Barang 1 unit 1 unit 1 unit

Harga Satuan (Rp) 18.695.000,00 12.400.000,00 2.450.000,00

Total Harga (Rp) 18.695.000,00 12.400.000,00 2.450.000,00 33.545.000,00

Hasil pengadaan barang tersebut telah diterima proyek sesuai Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang sebagai berikut : 1. CV. Palaris; No. LPN/BAST/01/Yansa/IV/2003 tanggal 24 April .2003 dan telah dibayar dengan SPM No.046107X/088/118 tanggal 30 April sebesar Rp43.230.000,00. 2. PT. Citra Komunika Aplikanusa; No. LPN/BAPB/04/Yansa/2003 tanggal 20 Juni 2003 dan telah dibayar dengan SPM No.115097X/088/118 tanggal 27 Juni 2003 sebesar Rp781.330.000,00. 3. CV. Hamparan Rizki Abadi; No.LPN/BAST/05/Yansa/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003 dan telah dibayar dengan SPM No.117226X/088/118 tanggal 11 Juli 2003 sebesar Rp24.916.000,00. 4. CV. Data Kencana; No. LPN/BAST/07/Yansa/VII/2003 tanggal 18 Juli 2003 dan telah dibayar dengan SPM No. 198445X/088/118 tanggal 23 Juli 2003 sebesar Rp33.545.000,00. Untuk pengadaan tersebut panitia pengadaan barang/jasa telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan pagu anggaran yang ada namun tidak didukung dengan hasil survei pasar. Selain itu panitia pengadaan barang/jasa juga telah melaksanakan pemilihan langsung untuk pekerjaan yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 dengan membandingkan harga dari tiga rekanan/lebih dan diambil harga yang terendah, sedangkan untuk pengadaan senilai Rp781.330.000,00 oleh PT Citra Komunika Aplikanusa dilakukan melalui proses pelelangan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 23 dan 24 Nopember 2005 diketahui, bahwa fisik barang-barang yang dibeli tersebut lengkap dan dicatat sebagai barang inventaris dan berfungsi dengan baik, sedangkan barang yang habis pakai telah seluruhnya digunakan untuk menunjang kegiatan unit pengguna. Konfirmasi harga pada tanggal 15 dan 16 Desember 2005 pada beberapa toko komputer pertokoan Harco Mangga Dua Jakarta yang dilakukan secara uji petik terhadap 15 jenis barang senilai Rp275.366.000,00 yang dibandingkan dengan harga pasar diketahui senilai Rp209.108.000,00 sehingga harga pasar lebih rendah sebesar Rp66.258.000,00 (Rp275.366.000,00 Rp209.108.000,00).(Lihat Lampiran A). Apabila harga pasar tersebut dibandingkan juga dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harga pasar tersebut masih lebih rendah. Dalam analisa harga pasar telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan keuntungan rekanan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN: Pasal 12 ayat (1) huruf a. antara lain menyatakan bahwa

pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip hemat, tidak mewah efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut mengakibatkan terjadi kemahalan harga dalam pengadaan komputer dan perangkatnya yang diadakan oleh proyek minimal sebesar Rp66.258,000,00 atau 31,69 % dari harga pasar. Hal tersebut disebabkan 1. Pemimpin dalam Proyek Pelayanan Jasa dan Produksi Penginderaan Jauh tidak cermat melaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga dalam pengadaan barang/peralatan computer. 2. HPS yang dibuat oleh Proyek tidak didukung data hasil survei pasar. 3. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan Pemimpin Proyek masih lemah. Atas permasalahan tersebut Pemimpin Proyek menjelaskan bahwa kemahalan harga tersebut disebabkan komputer yang digunakan untuk kepentingan produksi data penginderaan jauh memiliki spesifikasi teknis yang sedikit berbeda dengan komputer yang digunakan untuk pengolahan data sebagaimana komputer biasa. Dan panitia sudah melakukan survey pasar, namun harga pasaran yang tinggi masih dapat ditanggulangi dengan anggaran yang ada. BPK-RI menyarankan kepada Kepala LAPAN agar menegur secara tertulis kepada : 1. Deputi Penginderaan Jauh dan Kepala Pusat Data Penginderaan Jauh untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif. 2. Peminpin Proyek untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif. 3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk bekerja lebih cermat dalam penyusunan HPS sehingga diperoleh harga yang dapat menguntungkan negara. 2.2. Terjadi kemahalan harga atas pengadaan pencetakan majalah Berita Inderaja sebesar Rp4.890.000,00 (03.01) Proyek JASPRO pada TA 2003 telah melakukan pengadaan/pencetakan Majalah Berita Inderaja. Pencetakan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : 1. Edisi 3 Juli 2003 dicetak oleh CV. Arindi Sukses alamat Jl. Sawi No. 31 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur dengan Surat Pesanan Barang (SPB) No.LPN/SPB/08/YANSA/VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 sebanyak 1.000 eksemplar dengan biaya sebesar Rp30.495.000,00 dan telah dibayar sesuai dengan SPM No. 199104X/088/118 tanggal 26 -07-2003 2. Edisi 4 Desember 2003 dicetak oleh CV. Palaris alamat Jl. Usaha No. 88 Jakarta Timur dengan SPB No.LPN/SPB/08/YANSA/12/2003 tanggal 7 Nopember 2003 sebanyak 1.000 eksemplar dengan biaya sebesar Rp30.495.000,00 dan telah dibayar sesuai dengan SPM No. 575934X/088/188. Keseluruhan biaya pencetakan yang dikeluarkan oleh pihak proyek untuk dua kali pencetakan adalah sebesar Rp60.990.000,00 ( 2 x Rp30.495.000,00) dengan rincian biaya pencetakan untuk setiap eksemplar sebesar Rp30.495,00 ( Rp60.990.000,00 : 2.000 eksemplar )

Pencetakan majalah tersebut dimaksudkan sebagai media/alat sosialisasi produk pelayanan yang dihasilkan oleh Pusat Data Penginderaan Jauh kepada masyarakat maupun institusi sebagai pengguna produk penginderaan jauh. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan majalah tersebut dan hasil pengecekan fisik pada tanggal 6 Desember 2005 diketahui hal - hal sebagai berikut : 1. Majalah edisi 3 Juli 2003 diterima sebanyak 1.000 eksemplar dan telah didistribusikan kepada pembaca sebanyak 994 eksemplar dan sisa fisik sebanyak 6 eksemplar. 2. Majalah edisi 4 Desember 2003, diterima sebanyak 1.000 eksemplar dan telah didistribusikan kepada pembaca sebanyak 976 eksemplar, sisanya sebanyak 24 eksemplar tidak tercatat dalam pendistribusian barang dan sebagai sisa fisik. Berdasarkan hasil konfirmasi dan pengecekan harga di beberapa percetakan pada tanggal 13 Desember 2005 diantaranya pada percetakan Duta Copy di Jl Bendungan Hilir diketahui bahwa biaya untuk pencetakan majalah dengan spesifikasi yang sama (ongkos cetak, bahan dan separasi) adalah sebesar Rp25.500,00/eksemplar, sehingga biaya cetak untuk 2.000 eksemplar adalah sebesar Rp51.000.000,00 ( 2.000 eksemplar x Rp25.500,00) dan bila ditambah pajak 10 % maka biaya tersebut menjadi Rp56.100.000,00 Dari data di atas diketahui bahwa biaya pencetakan yang dikeluarkan oleh proyek lebih tinggi sebesar Rp4.890.000,00 atau 8,7 % dari harga Pasar. Hal tersebut tidak sesuai dengan : 1. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (1) huruf a. antara lain menyatakan bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip sebagai berikut, hemat, tidak mewah efisien dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5) menyatakan pengguna barang/jasa (Pemimpin Proyek) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. Hal tersebut mengakibatkan ketidakhematan atas pembayaran pencetakan majalah Berita Inderaja edisi 3 Juli 2003 dan edisi 4 Desember 2003 sebesar Rp4.890.000,00. Hal tersebut disebabkan 1. Pemimpin Proyek Pelayanan Jasa dan Produksi Penginderaan Jauh tidak cermat dalam melaksanakan kegiatannya. 2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa kurang bekerja secara optimal. 3. Pengawasan oleh atasan langsung Pemimpin Proyek masih lemah. Atas permasalahan tersebut Pimpro menjelaskan bahwa kemahalan tersebut disebabkan Majalah Berita Inderaja merupakan media diseminasi informasi dan komunikasi dengan pengguna penginderaan jauh di seluruh Indonesia, sehingga tampilan majalah diusahakan sebaik mungkin. Dan panitia sudah melakukan survey

pasar, namun harga pasaran yang tinggi masih dapat ditanggulangi dengan anggaran yang ada. BPK-RI menyarankan Kepala LAPAN agar menegur secara tertulis kepada: 1. Deputi Penginderaan Jauh dan Kepala Pusat Data Penginderaan Jauh untuk melaksanakan pengawasan yang lebih intensif. 2. Pemimpin Proyek untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif. 3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk bekerja lebih cermat dalam penyusunan HPS sehingga diperoleh harga yang menguntungkan negara.

Proyek Pengembangan Teknologi Rancang Bangun Sistem Telekomunikasi dan Informasi Antariksa TA 2003 dan 2004 1. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan (02) 1.1. Pembayaran kontrak pengadaan jasa pendidikan dan latihan para ahli LAPAN di Jerman Tahun 2003 sebesar Rp1.410.908.400,00 tidak berdasarkan prestasi fisik pekerjaan (02.16) Dalam rangka pengembangan sistem satelit nasional khususnya satelit mikro, LAPAN telah melakukan kerjasama dengan lembaga atau negara yang mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam teknologi satelit, sehingga diharapkan terjadi proses alih teknologi. Lembaga yang dipilih untuk melakukan kerjasama adalah Technical University of Berlin (TU-Berlin) yang didasarkan pada pertimbangan masalah pembiayaan yang relatif rendah, kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan teknologi satelit, keahlian yang ditawarkan kepada SDM Indonesia, dan kesesuaian program yang ditawarkan dengan fasilitas dan kemampuan yang dimiliki, selain karena sejarah kerjasama yang cukup lama antara LAPAN dan Jerman. Kerjasama antara LAPAN dan Republik Federasi Jerman disepakati dalam MoU (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2003. Implementasi dari kerjasama tersebut adalah pembangunan satelit mikro LAPAN-TUBSAT, dimana satelit akan dirangkai, dibangun, dites serta dipersiapkan kondisi terbangnya di Jerman. Untuk itu LAPAN akan mengirim tenaga peneliti guna mengikuti pendidikan dan latihan dalam rangka transfer teknologi dan pembuatan satelit mikro LAPAN-TUBSAT di TU-Berlin Jerman. Untuk mempermudah pengurusan hal-hal yang bersifat non teknis di Indonesia, TUBerlin telah menunjuk PT. Nusantara Duasatu Telematika sebagai agen/wakil TUBerlin di Indonesia. Penunjukan tersebut dituangkan dalam kesepakatan antara TUBerlin dan PT. Nusantara Duasatu Telematika (Agreement for Appointing An Indonesian Representative Between Institute Fur Raumfahrtelektronik-Berlin And PT. Nusantara Duasatu Telematika) tanggal 1 Juli 2003. Pada tanggal 5 Agustus 2003, dikeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Teknologi Rancang Bangun Sistem Telekomunikasi dan Informasi Antariksa Nomor : Kep/16.1/VIII/2003 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Pendidikan dan Latihan Para Ahli

LAPAN di Jerman. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pengadaan menunjuk langsung PT. Nusantara Duasatu Telematika yang berkedudukan di Jakarta selaku agen/wakil TU-Berlin di Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan dengan SK Penetapan Pelaksana Penunjukan Langsung Nomor : 05/PTED-BTLF/VIII/2003 tanggal 21 Agustus 2003. Atas penunjukan tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Diklat Para Ahli LAPAN di Jerman Nomor : 01/SP/PTED-BTLF/VIII/2003 tanggal 28 Agustus 2003 dan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/SPPK/PTED-BTLF/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 dengan harga kontrak senilai Rp1.763.635.500,00 yang terdiri dari :No. 1. Uraian Biaya Diklat/Training Course Fee di Jerman dengan modul: - Special Computer Language - IPR (Intelectual Property Right) - Harnessing - Test Computer - Attitude Air Control Bearing - Software of Attitude Control Simulation Biaya Hidup 6 orang Engineer di Jerman selama 4 bulan Biaya Pengiriman 6 orang Engineer ke Jerman Jumlah Nilai (Rp) 1.284.357.500,00

2. 3.

420.000.000,00 59.278.000,00 1.763.635.500,00

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, mulai tanggal 25 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 22 Desember 2003. Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : BASER/1.5/PTED-BTLF/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003 dan telah dibayar lunas, pertama untuk uang muka senilai Rp352.727.100,00 sesuai SPM No. 575501X/088/118 tanggal 19 November 2003 dan sisanya senilai Rp1.410.908.400,00 berdasarkan SPM No. 720024X/088/118 tanggal 18 Desember 2003. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pendukungnya diketahui sebagai berikut : 1. Proses penetapan pelaksana pekerjaan dilakukan dengan penunjukan langsung, hal tersebut disebabkan PT.Nusantara Duasatu Telematika sudah bekerjasama dengan TU Berlin Jerman dalam pengadaan komponen satelit untuk perakitan satelit mikro. 2. Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pendidikan dan Latihan Para Ahli LAPAN di Jerman mengalami Addendum pada tanggal 20 Desember 2003 yang menetapkan bahwa : - Biaya hidup sebesar Rp420.000.000,00 dan biaya pengiriman sebesar Rp59.278.000,00 untuk 6 orang engineer selama 4 bulan di Jerman dapat ditangguhkan pelaksanaannya dan jangka waktu kontrak diperpanjang sampai dengan 15 Mei 2004. - PT Nusantara Duasatu Telematika diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan perpanjangan waktu untuk biaya hidup dan biaya pengiriman sebesar Rp479.278.000,00, yang mempunyai masa berlaku selama 150 hari kalender, terhitung sejak Surat Addendum ditandatangani tanggal 20 Desember 2003.

Addendum ini dilakukan berdasarkan adanya surat pemberitahuan perubahan jadwal dari pihak TU-Berlin tanggal 19 Desember 2003 yang merupakan hasil pertemuan antara pihak LAPAN dan TU-Berlin tanggal 17 Desember 2003 dimana TU-Berlin meminta agar pengiriman engineer permanen dimulai pada bulan Januari 2004. Dengan adanya penundaan jadwal training tersebut seharusnya nilai jaminan pelaksanaan yang diserahkan sebesar Rp1.763.635.000,00 sesuai dengan nilai kontrak, bukan sebesar Rp479.278.000,00 karena sampai akhir Tahun Anggaran 2003 kontrak belum dilaksanakan. 3. Pelaksanaan kontrak yang diperpanjang sampai dengan Mei 2004, telah melewati batas tahun anggaran 2003. Seharusnya setiap pekerjaan berakhir dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan. Pemeriksaan lebih lanjut dan konfirmasi kepada beberapa engineer diketahui bahwa pengiriman 6 orang engineer tersebut baru dilaksanakan pada bulan Februari 2004 secara bergiliran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran lunas kepada PT Nusantara Duasatu Telematika senilai Rp1.410.908.400,00 pada tanggal 18 Desember 2003 tidak berdasarkan pada prestasi fisik pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (sebagai syarat dilakukannya pembayaran) Nomor : BA-SER/1.5/PTEDBTLF/XII/2003 Tanggal 15 Desember 2003 yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai rencana dibuat tidak benar dan hanya sebagai formalitas untuk mencairkan pembayaran. Namun demikian, dari pemeriksaan atas laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan konfirmasi kepada beberapa engineer yang mengikuti pelatihan diketahui bahwa pelaksanakan pelatihan telah dilaksanakan sejak bulan Februari 2004 sampai dengan Juli 2005 sesuai dengan jadual pengiriman para engineer. Hal tersebut tidak sesuai dengan : 1. Penjelasan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 46 ayat (1) antara lain menetapkan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan harus selesai satu tahun anggaran. 2. Keppres No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Pasal 31 ayat (2) bahwa pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Hal tersebut mengakibatkan pembayaran kepada PT Nusantara Duasatu Telematika tanggal 18 Desember 2003 sebesar Rp1.410.908.400,00, secara administratif tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disebabkan : 1. Tim Pemeriksa/Penerima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Diklat Para Ahli LAPAN di Jerman lalai dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pemimpin Proyek Pengembangan Teknologi Rancang Bangun Sistem Telekomunikasi dan Informasi Antariksa tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta petunjuk teknisnya dan Keppres 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. 3. Pengawasan dan pengendalian Atasan Langsung Pemimpin Proyek masih kurang. Atas permasalahan tersebut, Pemimpin Proyek menjelaskan bahwa berdasarkan rencana awal pengiriman engineer akan dilaksanakan bulan September 2003 sesuai kontrak, sehingga pembayaran kepada PT Nusantara Duasatu Telematika tetap dibayarkan pada bulan Desember 2003 dan pembayaran biaya training telah diserahkan pada TU-Berlin tanggal 18 Desember 2003. Namun berdasarkan hasil pertemuan tanggal 17-19 Desember 2003, pihak TU-Berlin meminta penundaan pengiriman dan pelaksanaan training menjadi Januari 2004. Hal ini disebabkan belum selesainya mempelajari CV para engineers. Dengan adanya perubahan jadual tersebut, pihak LAPAN membuat addendum dan meminta PT Nusantara Duasatu Telematika menyerahkan jaminan bank untuk biaya hidup dan pengiriman engineers. BPK-RI menyarankan Kepala LAPAN agar menegur secara tertulis kepada: 1. Deputi Bidang Teknologi Dirgantara dan Kepala Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara atas kurangnya pengawasan dan pengendalian proyek yang berada dibawah tanggungjawabnya. 2. Pimpinan Proyek atas kesalahan pembayaran yang tidak berasarkan prestasi fisik dan di masa yang akan datang agar memperhatikan ketentuan yang berlaku. 3. Panitia Pemeriksa/Penerima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa atas kesalahan penerimaan barang/jasa yang belum dilaksanakan .

1.2. Penetapan pelaksana pengadaan peralatan ground station dilakukan dengan penunjukan langsung, terjadi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp28.857.645,00, kelebihan perhitungan biaya operasional senilai Rp162.823.670,00 dan denda keterlambatan senilai Rp113.135.000,00 belum dipungut (02.16) Proyek Bangtelinfo dalam TA 2003 telah melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan ground station untuk mendukung operasional satelit mikro yang dilaksanakan oleh PT. Inka Forindo Jaya selaku Leader Konsorsium dengan PT.Twink Indonesia berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan No.03/SPPK/PTED-BTLF/XI/2003 tanggal 17 Nopember 2003 dan sesuai Surat Perjanjian No.03/SP/PTED.BTLF/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 senilai Rp10.285.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung mulai tanggal Surat Perintah Pelaksanaan Kerja dikeluarkan (17 November 2003 sampai tanggal 16 Desember 2003). Modal konsorsium terdiri dari PT. Inka Forindo Jaya sebesar Rp3.085.500.000,00 ( 30 % ) dan PT. Twink Indonesia sebesar Rp7.199.500.000,00 (70 %). Penetapan pelaksana pekerjaan dilakukan

dengan penunjukan langsung sesuai Surat Pemimpin Proyek Pengembangan Teknologi Rancang Bangun Sistem Telekomunikasi dan Informasi Antariksa No.07/PTED-BTLF/XI/2003 tanggal 14 Nopember 2003 yang mengacu kepada persetujuan Kepala LAPAN No.B/1278A/895/XI/2003 tanggal 3 Nopember 2003. Adapun pengadaan peralatan ground station tersebut meliputi pengadaan :No A 1 Nama/Jenis Barang X DAN S BAND ANTENA,RECEIVER DAN PROCESSING TERDIRI DARI 4,5 X Band TeraScan System for Acquisition and Processing of MODIS Including : - Autotrack, 3-axis, Radome - Antena Control Unit - MODIS and OCM Receiver - MODIS Processing Upgrade to dual X and S Band Feed, LNA Fasilitas Pendukung Ground Station, Instalasi & Testing Jumlah A SISTEM TT & C (TRACKING, TELEMETRY And COMMAND) UHF/VHF, TERDIRI DARI : Transceiver Dual Band UHF/VHF Antena UHF 430-438 MHz Antena VHF 144-146 Control Rotator LNA AG 35 @ Rp8.000.000,00 Power Amplifier Mirage Power Supply Kabel Koaxial Type Belden9914100 M Pengolah Data Processing Data @ Rp22.500.000,00 Modulator -Demodulator Jumlah B Jumlah A + B Satuan Harga (Rp)

1 unit

6.569.000.000

2 3

1 unit 1 pkt

2.455.000.000 945.000.000 9.969.000.000

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 rool 2 unit 1 unit

65.000.000 25.000.000 25.000.000 60.000.000 16.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 45.000.000 35.000.000 316.000.000 10.285.000.000

Pekerjaan pengadaan peralatan ground station telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. BA-SER/3.6/PTED-BTLF/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003 dan telah dibayar lunas sebesar Rp10.285.000.000,00 kepada PT. Inka Forindo Jaya sesuai SPM No. 582904X/088/118 tanggal 16 Desember 2003 senilai Rp3.085.500.000,00 dan PT. Twink Indonesia dengan SPM No. 582898X/088/118 tanggal 16 Desember 2003 senilai Rp7.199.500.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pendukungnya diketahui : 1. Pelaksana pekerjaan ditetapkan berdasarkan Penunjukan Langsung Pemimpin Proyek dengan surat No. 07/PTED-BTLF/XI/2003 tanggal 14 Nopember 2003 yang mengacu kepada persetujuan Kepala LAPAN sesuai Surat No.B/1278A/895/XI/2003 tanggal 3 Nopember 2003. Tim BPK-RI berpendapat

bahwa penetapan pelaksana pekerjaan dengan cara penunjukan langsung tersebut tidak sesuai ketentuan karena penunjukan langsung hanya diperkenankan antara lain untuk pekerjaan yang bersifat spesifik dan darurat/mendesak. Dengan adanya penunjukan langsung tersebut harga dalam kontrak kurang kompetitif. 2. Berdasarkan pemeriksaan fisik peralatan ground station yang berlokasi di Rumpin Bogor, spesifikasi dan volume peralatan telah sesuai dengan kontrak dan dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya. 3. Dalam pengadaan peralatan ground station terdapat pekerjaan fasilitas pendukung ground station, instalasi dan testing senilai Rp945.000.000,00. Dari nilai Rp945.000.000,00 tersebut diantaranya untuk pekerjaan konstruksi bangunan 2 lantai seluas 300 m2 dengan nilai Rp596.900.000,00. dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :No A B C Uraian Pekerjaan Pekerjaan Persiapan Pekerjaan Struktur 1. Pek. Struktur Lantai Bawah 2. Pek. Struktur Lantai Atas Pekerjaan Arsitektur (Lantai Bawah) 1. Pek. Dinding dan Plester 2. Pek. Kusen Pintu dan Jendela 3. Pek. Atap 4. Pek. Lantai 5. Pek. Sanitasi 6. Pek. Pengecatan Pekerjaan Arsitektur (Lantai Bawah) 1. Pek. Dinding dan Plester 2. Pek. Kusen Pintu dan Jendela 3. Pek. Atap 4. Pek. Lantai 5. Pek. Pengecatan Pekerjaan Elektrikal 1. Pek. Elektrikal (lantai bawah) 2. Pek. Elektrikal (lantai atas) Sub Jumlah Jasa Kontraktor 10 % Jumlah Dibulatkan Jumlah (Rp) 27.742.931,27 141.513.297,81 78.866.149,83 34.480.679,58 42.175.000,00 1.400.360,35 37.191.946,53 11.890.000,00 9.621.733,40 33.069.254,73 40.950.000,00 14.340.863,10 21.317.492,67 10.864.233,44 13.940.000,00 23.272.500,00 542.636.442,72 54.263.644,27 596.900.086,99 596.900.000,00

D

E

Harga yang tercantum dalam jenis pekerjaan untuk pekerjaan fasilitas pendukung ground station tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemeriksaan secara uji petik di lapangan pada tanggal 2 Desember 2005 atas beberapa pekerjaan konstruksi bangunan yang terdiri dari pekerjaan struktur, arsitektur dan pekerjaan elektrikal diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan RAB senilai Rp28.857.645,00 dengan rincian sebagai berikut :

No A B

Uraian Pekerjaan Pekerjaan Persiapan Pekerjaan Struktur B.1 Pek. Struktur Lantai Bawah B.1.1 Galian tanah pondasi B.1.4 Beton pondasi plat (pile cape) - Pile cape 300/300 cm (type P-1) - Pile cape 250/250 cm (type P-2) - Pile cape 200/200 cm (type P-3) B.1.6 Beton Kolom 40/40 cm B.1.8 Beton balok struktur B.1.9 Beton plat dak B.2 Pek. Struktur Lantai Atas B.2.1 Beton kolom 35/35 cm B.2.3 Beton plat dak B.2.5 Lisplank beton Jumlah B Pek. Arsitektur (Lantai Bawah) C.1 Pek. Dinding dan Plester C.1.1 Pas. Dinding bata 1: 3 C.1.2 Pas. Dinding bata 1 : 5 C.1.5 Plester & aci dinding bata 1 : 3 C.1.6 Plester & aci dinding bata 1 : 5 C.2 Pek. Kusen Pintu dan Jendela C.2.1 Kosen pintu jendela allm type PJ-1 C.2.2 Kusen pintu kayu kamper type P-1 C.2.3 Kosen pintu kayu kamper type P-2 C.2.4 Kosen pintu kayu kamper type P-3 C.2.5 Kosen pintu kayu kamper type P-4 C.2.6 Kosen pintu kayu kamper type P-5 C.2.7 Kosen jendela aluminium type J-1 C.2.8 Kosen jendela aluminium type BV-1 C.4 Pek. Lantai dan tangga C.4.1 Urugan tanah peninggian peil lantai C.4.5 Lantai kerja tebal 5 cm C.4.7 Lantai keramik 30/30 cm C.4.10 Pekerjaan tangga - Plester dan aci beton - Screding lantai - Lantai keramik 20/20 cm - Railling pipa hitam C.4.12 Tangga control lantai dak Jumlah C Pek. Arsitektur (Lantai Atas) D.2 Pek. Kusen Pintu dan Jendela D.2.1 Kosen pintu kayu kamper type P-2/k D.2.2 Kosen pintu kayu kamper type P-2/t D.2.3 Kosen jendela aluminium type J-1 D.2.4 Kosen jendela aluminium sudut D.2.5 Kosen jendela alum.kaca mati/rc D.2.6 Kosen jendela aluminium type BV D.2.7 Kosen jendela alum. Kaca mati/t D.4 Pek. Lantai dan tangga D.4.4 Pekerjaan tangga - Screeding lantai

RAB 245,00 m3 5,76 m3 8,94 m3 2,05 m3 11,09 m3 8,85 m3 20,03 m3 6,17 m3 15,75 m3 72 m

Fisik 98,80 m3 2,80 m3 6,30 m3 4,37 m3 5,75 m3 10,95 m3 18,76 m3 5,52 m3 16,50 m3 91,40 m

Selisih 146,20 2,96 m3 2,64 m3 (2,32 m3) 5,34 m3 (2,10 m3) 1,27 m3 0,65 m3 (0,75 m3) (19,40 m)

Harsat (Rp) 15.625 1.415.870 1.327.523 1.395.105 1.661.000 1.871.428 1.663.886 1.375.500 1.906.461 175.000

Jumlah (Rp) 2.284.375 4.190.975 3.504.661 (3.236.644) 8.869.740 (3.929.999) 2.113.135 894.075 (1.429.846) (3.395.000) 9.865.472 1.683.889 1.007.876 1.668.049 967.099 946.000 (78.374) 955.965 543.937 78,580 114.227 1.067.137 1.800.000 10.754.385 1.500.000 2.850.000 184.452

C

75,00 m2 236,00 m2 150,00 m2 472,00 m2 1,00 bh 1,00 bh 2,00 bh 1,00 bh 2,00 bh 1,00 bh 7,00 bh 3,00 bh 136,15 m3 8,25 m3 155,00 m2 40,00 m2 14,42 m2 12,00 m2 10,00 m 2,00 ls

32,19 m2 208,67 m2 64,38 m2 417,34 m2 1,00 bh 1,00 bh 2,00 bh 1,00 bh 2,00 bh 1,00 bh 7,00 bh 3,00 bh 112,50 m3 8,50 m3 139,35 m2 12,08 m2 10,13 m2 10,13 m2 6,75 m 1,00 ls

42,81 m2 27,33 m2 85,62 m2 54,66 m2 23,65 m3 (0,25 m3) 15,65 m2 27,92 m2 4,29 m2 1,87 m2 3,25 m 1,00 ls

39.334 36.878 19.482 17.693 7.500.000 2.500.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.475.000 2.750.000 1.400.000 40.000 313.494 61.084 19.482 18.317 61.084 328.350 1.800.000

D

5,00 bh 1,00 bh 6,00 bh 2,00 bh 2,00 bh 1,00 bh 1,00 bh 14,42 m2

5,00 bh 6,00 bh 2,00 bh 2,00 bh 1,00 bh 4,35 m2

1,00 bh 1,00 bh 10,07 m2

1.500.000 1.500.000 2.750.000 2.750.000 2.850.000 1.400.000 2.850.000 18.317

E

- Lantai keramik 20/20 cm - Railing pipa hitam Jumlah D Pekerjaan Elektrikal E.1 Pek. Elektrikal (lantai bawah) E.1.1 Instalasi lampu pijar 1 x 40 E.1.2 Instalasi lampu baret 1 x 20 E.1.3 Instalasi lampu TL balk 1 x 36 watt E.1.4 Instalasi stop kontak AC E.1.5 Instalasi stop kontak E.1.6 Instalasi stop kontak telepon E.1.7 Instalasi stop kontak internet E.1.8 Instalasi saklar seri E.1.9 Instalasi saklar tunggal E.1.10 Lampu pijar 1 x 40 E.1.11 Lampu baret 1 x 20 E.1.12 Lampu TL balk E.1.13 Stop kontak AC E.1.14 Stop kontak E.1.15 Stop kontak telepon E.1.16 Stop kontak internet E.1.17 Saklar seri E.1.18 Saklar tunggal E.2 Pek. Elektrikal (lantai bawah) E.2.1 Instalasi lampu pijar 1 x 40 E.2.2 Instalasi lampu baret 1 x 20 E.2.3 Instalasi lampu TL balk 1 x 36 watt E.2.4 Instalasi stop kontak AC E.2.5 Instalasi stop kontak E.2.6 Instalasi stop kontak telepon E.2.7 Instalasi stop kontak internet E.2.8 Instalasi saklar seri E.2.9 Instalasi saklar tunggal E.2.10 Lampu pijar 1 x 40 E.2.11 Lampu baret 1 x 20 E.2.12 Lampu TL balk E.2.13 Stop kontak AC E.2.14 Stop kontak E.2.15 Stop kontak telepon E.2.16 Stop kontak internet E.2.17 Saklar seri E.2.18 Saklar tunggal Jumlah E Jumlah Jasa Konstruksi 10 % Jumlah Kelebihan Pengurangan PPN Netto Kelebihan Pembayaran

12,00 m2 13,00 m

4,35 m2 5,45 m

7,65 m2 7,55 m

61.084 328.350

467.293 2.479.043 7.480.788 142.000 450.000 37.500 127.500 757.000 28.857.645 2.885.764 31.743.409 2.885.764 28.857.645

3,00 ttk 3,00 ttk 8,00 ttk 4,00 ttk 17,00 ttk 4,00 ttk 3,00 ttk 5,00 ttk 4,00 ttk 3,00 bh 3,00 bh 8,00 bh 4,00 bh 17,00 bh 4,00 bh 3,00 bh 5,00 bh 4,00 bh 1,00 ttk 3,00 ttk 14,00 ttk 4,00 ttk 17,00 ttk 4,00 ttk 4,00 ttk 5,00 ttk 4,00 ttk 1,00 bh 3,00 bh 14,00 bh 4,00 bh 17,00 bh 4,00 bh 4,00 bh 5,00 bh 4,00 bh

3,00 ttk 3,00 ttk 8,00 ttk 4,00 ttk 16,00 ttk 4,00 ttk 5,00 ttk 4,00 ttk 3,00 bh 3,00 bh 8,00 bh 4,00 bh 16,00 bh 4,00 bh 5,00 bh 4,00 bh 1,00 ttk 3,00 ttk 14,00 ttk 4,00 ttk 17,00 ttk 4,00 ttk 4,00 ttk 5,00 ttk 4,00 ttk 1,00 bh 3,00 bh 14,00 bh 4,00 bh 17,00 bh 4,00 bh 4,00 bh 5,00 bh 4,00 bh

1,00 ttk 3,00 ttk 1,00 bh 3,00 bh -

222.500 222.500 222.500 222.500 142.000 140.000 150.000 150.000 140.000 40.000 130.000 180.000 60.000 37.500 40.250 42.500 45.000 40.000 222.500 222.500 222.500 222.500 142.000 140.000 150.000 150.000 140.000 40.000 130.000 180.000 60.000 37.500 40.250 42.500 45.000 40.000

4. Dari data pengeluaran biaya PT. Inka Forindo Jaya untuk pekerjaan pengadaan peralatan ground station diketahui :No I Nama/Jenis Barang Peralatan 1. 4,5 X Band TeraScan Antena, Receiver da Processing. Harga Kontrak 6.569.000.000 Realisai 4.473.207.000 Profit 2.095.793.000

2. Upgrade to dual X and BandFeed, LNA. 3. Instalasi, Tranning & Site Acceptance. 4. Instalasi dan Testing Pem. Antena. Sub Jumlah I II Pembangunan Fasilitas Gedung 1. Konstruksi Fisik Gedung 2 lantai. 2. Perencanaan Konstruksi. 3. Pengawasan Konstruksi. 4. Pengelolaan Teknis. 5. Tiket Jakarta Bangalore 4 bulan 6. Biaya hidup 4 orang training, 4 bulan. 7. Transceiver Dual Band UHF/VHF. 8. Antena UHF 430-438 MHz. 9. Antena VHF 144 146 MHz. 10. Control Rotator. 11. LNA AG 35, 2 unit. 12. Power Amplifier Mirage. 13. Power Supply. 14. Kabel Koaxial. 15. Processing data 2 unit.. 16. Modulator Demodulator. Sub Jumlah II III Biaya Operasional 1. Tambahan Material. 2. Biaya gaji 4 bulan. 3. Assuransi 6 bulan. 4. Sewa kantor 4 bulan. 5. Sewa rumah 6 bulan. 6. Telekomunikasi 6 bulan. 7. Listrik. 8. Kendaraan operasional 4 bulan. 9. Operasional kantor 6 bulan. 10. Biaya surat menyurat, jaminan dan fee. 11. Fee Marketing. 12. Maintenan kendaraan 4 bulan. 13. Inklaring. 14. Biaya transport & Penurunan Barang. 15. Door to door Singapore ke Jakarta. Sub Jumlah III IV Pajak Pajak 1. PPN PT. Inka.Forindo Jaya. 2. PIB. 3. PPN PT. Twink Indonesia. Sub Jumlah IV Jumlah Keseluruhan

2.455.000.000 95.000.000 596.900.000 29.100.000 18.300.000 5.700.000 55.000.000 145.000.000 65.000.000 25.000.000 25.000.000 60.000.000 16.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 45.000.000 35.000.000 10.285.000.000

1.406.530.911 364.141.667 76.500.000 557.500.000 29.100.000 18.300.000 5.700.000 55.000.000 144.000.000 57.000.000 22.500.000 22.500.000 53.725.000 14.250.000 22.000.000 8.800.000 8.800.000 40.000.000 30.000.000 8.530.000 120.000.000 28.150.000 60.000.000 15.000.000 20.101.500 5.971.965 40.000.000 41.131.380 35.000.000 70.000.000 4.003.500 112.258.887 5.400.000 875.000 280.500.000 361.702.171 654.500.000 9.272.678.981

1.048.469.089 (364.141.667) 18.500.000 2.798.620.422 39.400.000 1.000.000 8.000.000 2.500.000 2.500.000 6.275.000 1.750.000 3.000.000 1.200.000 1.200.000 5.000.000 5.000.000 76.825.000 (8.530.000) (120.000.000) (28.150.000) (60.000.000) (15.000.000) (20.101.500) (5.971.965) (40.000.000) (41.131.380) (35.000.000) (70.000.000) (4.003.500) (112.258.887) (5.400.000) (875.000) (566.422.232) (280.500.000) (361.702.171) (654.500.000) (1.296.702.171) 1.012.321.019

Data pengeluaran biaya tersebut di atas diketahui bahwa PT. Inka Forindo Jaya memperoleh profit sebesar Rp1.012.321.019,00 atau 9,84 % dari nilai kontrak. Dalam data pengeluaran tersebut terdapat pengeluaran biaya operasional sebesar Rp566.422.232,00 yang diantaranya beberapa jenis pengeluaran waktunya melebihi waktu yang dibutuhkan sesuai kontrak. Berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 30 hari kalender atau 1 bulan dan masa pemeliharaan selama 1 bulan setelah penyerahan pekerjaan, sehingga jumlah waktu yang dibutuhkan berdasarkan kontrak adalah selama 2 bulan.

Sedangkan pengeluaran biaya operasional yang diperhitungkan PT. Inka Forindo Jaya melebihi perhitungan waktu yang dibutuhkan ( antara lain lebih dari 2 bulan). Sehingga dengan perbedaan waktu yang dibutuhkan dalam kontrak dengan waktu realisasi pengeluaran biaya operasional PT. Inka Forindo Jaya, maka terjadi kelebihan biaya operasional sebesar Rp162.823.670,00 yang merupakan kerugian Negara dengan rincian sebagai berikut :No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Jenis Pengeluaran Tambahan material Biaya gaji 4 bulan. Assuransi 6 bulan. Sewa kantor 4 bulan. Sewa rumah 6 bulan. Telekomunikasi 6 bulan. Listrik. Kendaraan operasional 4 bulan. Operasional kantor 6 bulan. Biaya surat menyurat, jaminan dan fee. Fee Marketing. Maintenan kendaraan 4 bulan Inklaring. Biaya transport & Penurunan Barang. Door to door Singapore ke Jakarta. Jumlah Biaya Operasional Dibutuhkan (2 bln) 8.530.000 8.530.000 60.000.000 120.000.000 28.150.000 28.150.000 30.000.000 60.000.000 5.000.000 15.000.000 6.700.500 20.101.500 5.971.965 5.971.965 20.000.000 40.000.000 13.710.460 41.131.380 35.000.000 35.000.000 70.000.000 70.000.000 2.001.750 4.003.500 112.258.887 112.258.887 5.400.000 5.400.000 875.000 875.000 Kelebihan 60.000.000 30.000.000 10.000.000 13.401.000 20.000.000 27.420.920 2.001.750 162.823.670

5. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak dan laporan konsultan pengawas PT. Graha Manunggal Wirasembada sebagai pengawas pembangunan gedung fasilitas pendukung ground station diketahui bahwa pekerjaan fasilitas pendukung ground station selesai 100 % pada tanggal 27 Desember 2003, sedangkan pelaksanaan pekerjaan seharusnya selesai paling lambat tanggal 16 Desember 2003 sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 11 hari sejak tanggal 16 Desember 2003 sampai dengan tanggal 27 Desember 2003 . Atas keterlambatan tersebut PT. Inka Forindo Jaya harus dikenakan denda sebesar 11%o dari nilai kontrak sebesar Rp113.135.000,00 (11%o x Rp10.285.000.000,00 ). Hal tersebut tidak sesuai dengan : 1. Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : a. Pasal 12 ayat (1) a. menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. b. Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

c. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran pembangunan dilingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya. 2. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : a. Pasal 5 huruf f menyebutkan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa. b. Lampiran I BAB 1.C.1.a.4) menyatakan penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria keadaan tertentu dan pengadaan barang/jasa khusus. 3. Surat Perjanjian No. 03/SP/PTED-BTLF/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 : a. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pihak Kedua wajib menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pihak Pertama, selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung mulai tanggal Surat Perintah Pelaksanaan Kerja dikeluarkan. b. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa pembayaran 100 % setelah pekerjaan/penyerahan peralatan selesai 100 % yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. c. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa jika dalam jangka waktu penyerahan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini dilampaui, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 %o (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak. Hal tersebut mengakibatkan harga kontrak tidak kompetitif sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp304.816.315,00 apabila kelebihan pembayaran dan penerimaam denda tidak ditarik dan disetor ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut : 1. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai RP28.857.645,00 ( PT. Inka Forindo Jaya sebesar 30 % X Rp28.857.645,00 = Rp8.657.293,50 dan PT. Twink Indonesia sebesar 70 % X Rp28.857.645,00 = Rp20.200.351,50 ). 2. Kelebihan pembayaran biaya operasional senilai Rp162.823.670,00 (PT. Inka Forindo Jaya sebesar 30 % X Rp162.823.670,00 =Rp48.847.101,00 dan PT. Twink Indonesia sebesar 70 % X Rp162.823.670,00= Rp113.976.569,00). 3. Penerimaan Negara dari denda keterlambatan menjadi tertunda senilai Rp113.135.000,00 ( 1,1 % x Rp10.285.000.000,00) dengan rincian PT. Inka Forindo Jaya sebesar 30 % X Rp113.135.000,00 = Rp33.940.500,00 dan PT. Twink Indonesia sebesar 70 % X Rp113.135.000,00 = Rp79.194.500,00. Hal tersebut disebabkan : 1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa kurang cermat dalam meneliti perhitungan biaya yang diajukan oleh pihak rekanan dan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. 2. Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang/Jasa Peralatan Ground Station kurang berfungsi sebagaimana mestinya. 3. PT. Inka Forindo Jaya kurang menaati Surat Perjanjian/Kontrak yang telah disepakati bersama dengan pihak proyek.

4. Pemimpin Proyek kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan proyek yang berada di bawah tanggungjawabnya. 5. Pengawasan Atasan Langsung Pemimpin Proyek masih kurang. Atas masalah tersebut Pimpro menjelaskan : 1. Pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung karena pekerjaan ground station bersifat sangat spesifik yang harus memperhatikan perkembangan teknologi antena,sistem kendali, demodulasi dan prosessing yang mengarah pada kehandalan. Adapun untuk kekurangan volume pekerjaan , akan meminta kepada pelaksana pekerjaan untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp28.857.645,00 untuk disetor ke kas negara. 2. Untuk kelebihan perhitungan biaya operasional senilai Rp162.823.760,00 akan ditarik dari konsorsium PT Inka Forindo Jaya dan PT Twink Indonesia untuk disetor ke kas negara. 3. Adanya keterlambatan penyerahan gedung fasilitas pendukung ground station TA 2003 di Rumpin akan ditarik denda keterlambatannya dari konsorsium PT. Inka Forindo Jaya dan PT. Twink Indonesia sebesar Rp113.135.000,00 untuk disetor ke kas negara. BPK-RI menyarankan kepada Kepala LAPAN agar : 1. Menegur secara tertulis Deputi Bidang Teknologi Dirgantara dan Kepala Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara serta Pemimpin Proyek untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan proyek yang berada dalam tanggungjawabnya. 2. Memerintahkan Kepala Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara unutk menegur secara tertulis Panitia Pengadaan, Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa atas kekurangcermatan dalam meneliti perhitungan biaya yang diajukan rekanan dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memerintahkan Deputi Bidang Teknologi Dirgantara untuk menarik kelebihan pembayaran dan denda sebesar Rp304.816.315,00 untuk disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor disampaikan ke BPK-RI. 1.3. Kelebihan pembayaran sebesar Rp247.344.000,00 atas biaya hidup dan biaya pengiriman engineer permanen dan non permanen ke Jerman (02.16) Dalam rangka mewujudkan program LAPAN terutama dalam pengembangan Satelit Mikro yang akan melibatkan teknologi tinggi maka untuk proses alih teknologi diperlukan kerjasama dengan negara yang sudah maju di bidang teknologi satelit dan telah memiliki kesepahaman dengan LAPAN. Institusi yang diajak melakukan kerjasama dengan LAPAN adalah Technical University of Berlin (TU-Berlin) dengan pertimbangan antara lain masalah pembiayaan, pengalaman dan kemampuan, kerjasama antara LAPAN-Jerman telah terjalin cukup lama, dan proses transfer teknologi satelit yang ditawarkan kepada SDM kita lebih terbuka. Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara LAPAN-TU Berlin dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2003 di Berlin Jerman antara pimpinan LAPAN dengan pimpinan TU Berlin. Implementasi MoU tersebut akan diwujudkan dengan pembangunan satelit

mikro LAPAN-TUBSAT dimana satelit akan dirangkai, dibangun, dan dites dengan melibatkan para engineer LAPAN dan dipersiapkan kondisi terbangnya di Jerman. Sedangkan untuk pengurusan hal-hal yang bersifat non teknis TU-Berlin menunjuk PT. Nusantara Duasatu Telematika sebagai agen/wakil di Indonesia, oleh karena itu pihak LAPAN melalui Proyek Pengembangan Teknologi Rancang Bangun Sistem Telekomunikasi dan Informasi Antariksa (BANGTELINFO) mengadakan perjanjian dengan PT Nusantara Duasatu Telematika, satu diantaranya dengan kontrak Nomor : 01/SP/PTED-BTLF/VIII/2003 Tanggal 28 Agustus 2003 tentang pengadaan jasa diklat para ahli LAPAN di Jerman. Untuk merealisasikan proses alih teknologi pengembangan satelit mikro tersebut, LAPAN mengirimkan 13 engineer yang terdiri dari 4 orang engineer permanen dan 9 orang engineer non permanen guna mengikuti training sistem satelit mikro LAPANTUBSAT di TU Berlin Jerman dalam kurun waktu 18 bulan yang pelaksanaannya dimulai sejak bulan Februari 2004 sampai dengan Juli 2005. Adapun 4 orang engineer permanen akan mengikuti training selama 18 bulan sedangkan 9 orang non permanen akan dikirim secara periodik atau bergantian selama 3 bulan masingmasing tim berjumlah 2 orang. Selama pelaksanaan training setiap engineer memperoleh fasilitas berupa biaya hidup setiap bulan dan biaya tiket perjalanan pulang pergi. Mekanisme pemberian fasilitas dilakukan dalam dua cara, yaitu melalui kontrak Tahun 2003 untuk 6 orang engineer (4 orang permanen dan 2 orang non permanen) selama 4 bulan @ Rp17.500.000,00/bulan dan sisanya @ Rp25.000.000,00/bulan melalui UYHD . (Besarnya biaya hidup/bulan disesuaikan dengan nilai kurs Euro pada saat itu), dengan perincian sebagai berikut :No. Nama Engineer Permanen 1. Robertus Heru Tri Harjanto 2. Wahyudi Hasbi 3. Mohammad Mukhayadi 4. Ayom Widipaminto Engineer Non Permanen (Periodik) 1. Abdul Karim 2. Minto Suwarjo 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gunawan S. Prabowo Moh. Yoyok Ichsan Taufik Sumpeno Moh. Suseno Ade Rukmana Daryono Restu Widodo Slamet Pelaksanaan training @ 18 bulan Februari 2004 s.d. Juli 2005 @ 3 bulan Mei s.d. Juli 2004 September s.d. November 2004 Desember s.d. Februari 2005 Maret s.d. Mei 2005 Biaya hidup 4 bln melalui kontrak Biaya perjalanan pergi dgn kontrak Biaya pulang dgn UYHD 3 bulan melalui UYHD 3 bulan melalui UYHD 3 bulan melalui UYHD Jenis Biaya Biaya hidup : 4 bulan melalui kontrak 14 bulan melalui UYHD Biaya perjalanan : Berangkat melalui kontrak Pulang melalui UYHD

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran Tahun 2003 sampai dengan 2005 diketahui sebagai berikut : 1. Terdapat pembayaran kontrak kepada PT Nusantara Duasatu Telematika sebesar Rp1.763.635.500,00 untuk pembayaran biaya hidup dan biaya pengiriman 4 orang engineer permanen dan 2 orang engineer non permanen selama 4 bulan

sebesar Rp479.278.000,00 dan biaya diklat sebesar Rp1.284.357.500,00, dengan perincian:No 1. Uraian Biaya hidup : 4 orang engineer permanen selama 4 bulan = Rp280.000.000,00 2 orang engineer non permanen selama 4 bulan =Rp140.000.000,00 (@ Rp17.500.000,00/bulan) Biaya pengiriman (pergi): +/- @ Rp9.879.500,00 4 orang engineer permanen = Rp39.518.000,00 2 orang engineer non permanen = Rp19.760.000,00 Jumlah Biaya Diklat Total Nilai (Rp) 420.000.000,00

2.

59.278.000,00 479.278.000,00 1.284.357.500,00 1.763.635.500,00

3.

Pembayaran tersebut sesuai SPM No. 575501X/088/118 tanggal 19 November 2003 dibayarkan sebagai uang muka senilai Rp352.727.100,00 dan sebagai pembayaran diklat dan biaya hidup dengan SPM No. 720024X/088/118 tanggal 18 Desember 2003 senilai Rp1.410.908.400,00. Padahal kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Februari 2004. 2. Terdapat pembayaran biaya hidup dan biaya perjalanan pulang pergi 4 orang engineer permanen dan 9 orang engineer non permanen sebesar Rp2.458.469.000,00 dibayarkan melalui mekanisme UYHD, dengan rincian sebagai berikut :No 1. 2. Uraian Biaya hidup 4 orang engineer permanen selama 15 bulan sebelum dipotong PPh 15% adalah @ Rp25.760.000/bulan Biaya hidup 9 orang engineer non permanen selama 3 bulan sebelum dipotong PPh 15% sebesar @ Rp25.760.000/bulan, terdiri dari : 1.Abdul Karim (Mei - Juli 04) = 77.280.000,00 2.Minto Suwarjo = 77.280.000,00 3.Gunawan Prabowo (Sept Nov 04) = 77.280.000,00 4.Moh. Yoyok Ichsan = 77.280.000,00 5.Taufik Sumpeno (Des 04 Febr 05) = 77.280.000,00 6.Moh. Suseno = 77.280.000,00 7.Ade Rukmana = 77.280.000,00 8.Daryono Restu (15 Mar 15 Juni 05) = 77.280.000,00 9.Widodo Slamet =77.280.000,00 Biaya perjalanan pulang-pergi 9 orang engineer non permanen @ Rp19.759.000,00 Biaya perjalanan pulang 4 orang engineer permanen @ Rp9.879.500,00 Jumlah Nilai (Rp) 1.545.600.000,00 695.520.000,00

3. 4.

177.831.000,00 39.518.000,00 2.458.469.000,00

Hasil konfirmasi dengan salah seorang engineer permanen dan non permanen diketahui bahwa 4 orang engineer permanen mendapatkan biaya hidup selama 4 bulan dan tiket pergi melalui PT Nusantara Duasatu Telematika, sedangkan biaya hidup selama 14 bulan dan tiket pulang melalui pihak Proyek Bangtelinfo (UYHD). Adapun untuk engineer non permanen mendapatkan biaya hidup @ Rp25.760.000/bulan dan biaya perjalanan pulang-pergi melalui pihak Proyek Bangtelinfo serta tidak pernah melalui PT Nusantara Duasatu Telematika.

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan dalam tabel berikut :No. 1. 2. 3. 4. Nama Engineer Permanen Robertus Heru Tri H. Wahyudi Hasbi Moh. Mukhayadi Ayom Widipaminto Seharusnya Biaya hidup : 4 bulan kontrak 14 bulan UYHD Biaya perjalanan : Berangkat kontrak Pulang UYHD Biaya hidup : 4 bln dgn kontrak Biaya perjalanan pergi dgn kontrak Biaya pulang dgn UYHD 3 bulan melalui UYHD 3 bulan melalui UYHD Realisasi Biaya hidup : 4 bulan kontrak 15 bulan UYHD Biaya perjalanan : Berangkat kontrak Pulang UYHD Biaya hidup 3 bln UYHD Biaya perjalanan pulang-pergi dgn UYHD 3 bulan melalui UYHD 3 bulan melalui UYHD 3 bulan melalui UYHD Selisih Biaya Hidup : 1 bulan melalui UYHD

Engineer Non Permanen (Periodik) 1. Abdul Karim 2. Minto Suwarjo

Biaya hidup : 4 bln dgn kontrak Biaya perjalanan pergi dgn kontrak -

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Gunawan S. Prabowo Moh. Yoyok Ichsan Taufik Sumpeno Moh. Suseno Ade Rukmana Daryono Restu Widodo Slamet

3 bulan melalui UYHD

-

Berdasarkan tabel diatas, maka telah terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut : 1. Kelebihan pembayaran biaya hidup untuk 4 orang engineer permanen selama 1 bulan (UYHD) sebesar Rp103.040.000,00. Dari pemeriksaan lebih lanjut, pembayaran biaya hidup 4 orang engineer permanen tersebut telah dipotong PPh 15% dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp15.456.000,00, sehingga kelebihan pembayaran menjadi sebesar Rp87.584.000,00. 2. Kelebihan pembayaran biaya hidup + perjalanan pergi untuk 2 orang engineer non permanen yaitu Abdul Karim dan Minto Suwarjo sebesar Rp159.760.000,00 (sesuai nilai kontrak dengan PT Nusantara Duasatu Telematika). Dengan demikian keseluruhan kelebihan pembayaran yang terjadi adalah sebesar Rp247.344.000,00. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No.42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara apabila atas kelebihan pembayaran biaya hidup dan biaya pengiriman engineer permanen dan non permanen sebesar Rp247.344.000,00 tidak ditarik kembali dan disetorkan ke Kas Negara. Hal tersebut disebabkan : 1. Pemimpin Proyek tidak mematuhi ketentuan tentang pelaksanaan anggaran dan belanja negara. 2. Bendahara Proyek lalai dalam melaksanakan tugasnya.

3. Pengawasan dan pengendalian Atasan Langsung Pemimpin Proyek masih kurang. Atas permasalahan tersebut Pimpro mengakui adanya kelebihan pembayaran baik yang dilakukan oleh bendahara proyek sebesar Rp87.584.000,00 maupun kelebihan pembayaran kepada PT Nusantara Duasatu Telematika sebesar Rp159.760.000,00 yang akan ditarik dan disetorkan ke kas negara . BPK-RI menyarankan kepada Kepala LAPAN agar : 1. Menegur secara tertulis Deputi Bidang Teknologi Dirgantara dan Kepala Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara serta Pimpinan Proyek untuk lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian proyek. 2. Memerintahkan Kepala Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara untuk menegur secara tertulis Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa atas kelalaiannya dalam melaksanakan pekerjaan. 3. Memerintahkan Deputi Bidang Teknologi Dirgantara untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp247.344.000,00 dari masing-masing penerima sebesar Rp87.584.000,00 dan PT. Nusantara Duasatu Telematika sebesar Rp159.760.000,00 yang selanjutnya disetor ke kas Negara. Copy bukti setor disampaikan ke BPK-RI. Proyek Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan Tahun Anggaran 2004 1. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan (02) 1.1. Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp1.248.207.207,00 atas kekurangan volume pekerjaan pemagaran dan peningkatan jalan protokol di Pameungpeuk Garut serta renovasi Mess LAPAN di Yogyakarta dan denda keterlambatan sebesar Rp16.950.000,00 belum dipungut (03.05) Dalam Tahun Anggaran 2004 Proyek Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan (BINPAS SDI GAN) pada LAPAN telah melaksanakan pemborongan pekerjaan pemagaran dan peningkatan jalan protokol Stasiun Uji Terbang LAPAN Pameungpeuk Garut serta renovasi mess LAPAN di Yogyakarta. Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung dan negosiasi harga kepada PT. Asih Silapurna berdasarkan Keputusan Pimimpin Proyek Pembinaan Kapasitas Sumberdaya IPTEK Kedirgantaraan No.43/BINPAS.PL/SPPBJ/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004 yang selanjutnya diikat dengan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan No.SPPK/ 36/BINPAS.PL/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004 dan Surat Perjanjian Kontrak No.Sperjan/35/BINPAS.PL/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.650.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan 25 hari kalender dimulai sejak tanggal 24 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 18 Desember 2004. Untuk melakukan pengawasan dilapangan pihak proyek telah menunjuk PT. Kencana Mandiri UN sebagai konsultan pengawas pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama proyek

sesuai Surat Perjanjian No. Sperjan/63/BINPAS P.L/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004. Adapun pekerjaan pemagaran dan peningkatan jalan protokol meliputi :No I Jenis Pekerjaan Pek. Persiapan Pek Direksikit Pek. Air Kerja Pek. Pembersihak Lokasi Mobilisasi Material Sub Total I a. Pekerjaan BRC T. 150 cm Galian Pondasi Sloof Beton 15/60 cm Kolom Praktis 20 x 20 cm Plesteran & Acian Pasangan BRC T.150 cm Tiang Galvanis Clip + mur baut Urugan Tanah Pondasi b. Pekerjaan BRC T. 175 cm Galian Pomdasi Pondasi Umpak Beton Pagar BRC T. 175 cm Tiang Galvanis Clip + mur baut Urugan Tanah Pondasi Sub Total II Pagar Dinding Beton Bongkar pagar lama Pondasi batu kali Sloof beton 20 x 25 cm Ring balk 20 x 20 cm Kolom praktis Pagar pilar beton Plesteran dinding Cat emulsion Sub Total III Pek. Lain-Lain Perbaikan pagar kawat duri Pasang pagar kawat duri Cat kawat duri + tiang besi Bongkar pintu (lama) Pintu Pipa Galvanis P.6 m Pintu pipa galvanis P.3,5 m Pintu pipa galvanis P.4 m Cat Zynckromat Sub Total IV Perbaikan Jalan Protokol Sub Base T.5 cm Hotmix T.4 cm Mobilisasi alat berat Sub Total V Volume 56,00 m2 16,00 ttk 7.129,00 m 1,00 ls 4.620,00 m 831,00 m3 415,00 m3 42,40 m3 6.715,80 m2 4.620,00 m 1.446,00 bh 5.784,00 bh 332,00 m3 2.509,00 m 108,78 m3 61,19 m3 2.509,00 m 1.046,00 bh 4.184,00 bh 43,00 m3 550,00 m 550,00 m 79,20 m3 27,50 m3 22,00 m3 7,10 m3 50,82 m3 2.452,00 m2 2.452,00 m2 465,00 m 305,00 m 465,00 m 1,00 ls 4,00 bh 2,00 bh 1,00 bh 1,00 ls 4.376,00 m2 6.476,55 m2 1,00 ls Harga Sat (Rp) 350.000 2.500.000 12.500 30.000.000 25.000 2.950.000 3.850.000 31.500 149.950 101.600 4.000 15.000 25.000 1.850.000 161.950 111.900 4.000 15.000 20.000 340.000 2.950.000 2.950.000 3.850.000 3.850.000 31.500 19.000 75.000 145.000 28.000 400.000 7.500.000 4.375.000 4.300.000 3.800.000 68.000 74.000 35.000.000 Jumlah Harga (Rp) 19.600.000 40.000.000 89.112.500 30.000.000 178.712.500 20.775.000 1.224.250.000 163.240.000 211.547.700 692.769.000 146.913.600 23.136.000 4.980.000 2.719.600 113.203.350 406.332.550 117.047.400 16.736.000 645.000 3.144.295.200 11.000.000 26.928.000 81.125.000 64.900.000 27.335.000 195.657.000 77.238.000 46.588.000 530.771.000 34.875.000 44.225.000 13.020.000 400.000 30.000.000 8.750.000 4.300.000 3.800.000 139.370.000 297.568.000 479.264.700 35.000.000 811.832.700

II

III

IV

V

VI

Renovasi Mess Yogyakarta Sub Total VI Sub Total PPN 10 % Total Dibulatkan

331.464.520 331.464.520 5.136.445.920 513.644.592 5.650.090.512 5.650.000.000

Pekerjaan pemagaran dan peningkatan jalan protokol tersebut telah diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima No. BA/03/Binpas.PL/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004 dan telah dibayar lunas dengan SPM No.882091Y/088/118 tanggal 23 Desember 2003 sebesar Rp2.260.000.000,00 dan SPM No. 884189Y/088/118 tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp3.390.000.000,00. Pekerjaan pemagaran dan peningkatan jalan protokol tersebut telah diperiksa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP No. ST-3454/PW09/2/2005 tanggal 23 Juni 2005 selama 10 hari kerja yang berakhir tanggal 8 Juli 2005. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta No. LAP-5170/PW09/2/2005 tanggal 31 Agustus 2005 terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. Asih Silapurna sebesar Rp62.142.516,00 dan telah disetorkan ke Kas Negara sesuai Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 25 Juli 2005 pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir Sebesar Rp62.142.516,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui : 1. Penunjukan langsung kepada PT. Asih Silapurna sebagai pelaksana pekerjaan , Tim BPK RI berpendapat penunjukan langsung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena penunjukan langsung hanya diperkenankan untuk pekerjaan yang bersifat darurat/mendesak, dirahasiakan, bersekala kecil dan spesifik. Dengan adanya penunjukan langsung tersebut harga dalam kontrak tidak kompetitif. 2. Pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 9 Desember 2005 atas pekerjaan persiapan, konstruksi dan finishing, pekerjaan pemagaran dan peningkatan jalan protokol yang disaksikan oleh pihak proyek, konsultan pengawas dan pihak kontraktor, diketahui terdapat beberapa jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB yaitu :No I Jenis Pekerjaan Pek. Persiapan Pek Direksikit Pek. Air Kerja Pek. Pembersihak Lokasi Mobilisasi Material Pekerjaan Pagar BRC a. Pekerjaan BRC T. 150 cm RAB Fisik Selisih 16,00 ttk 601,00 m Harga Satuan 350.000 2.500.000 12.500 30.000.000 Jumlah Harga 40.000.000 7.512.500 47.512.500

56,00 m2 56,00 m2 16,00 ttk 7.129,00 m 6.528,00 m 1,00 ls 1,00 ls Sub Total I 4.620,00 m

II

Galian Pondasi Sloof Beton 15/60 cm Kolom Praktis 20 x 20 cm Plesteran & Acian Pasangan BRC T.150 cm Tiang Galvanis Clip + mur baut Urugan Tanah Pondasi b. Pekerjaan BRC T. 175 cm Galian Pomdasi Pondasi Umpak Beton Pagar BRC T. 175 cm Tiang Galvanis Clip + mur baut Urugan Tanah Pondasi III Pek. Pagar Dinding Beton Bongkar pagar lama Pondasi batu kali Sloof beton 20 x 25 cm Ring balk 20 x 20 cm Kolom praktis Pagar pilar beton Plesteran dinding Cat emulsion Pekerjaan Lain-Lain Perbaikan pagar kawat duri Pasang pagar kawat duri Cat kawat duri + tiang besi Bongkar pintu (lama) Pintu Pipa Galvanis P.6 m Pintu pipa galvanis P.3,5 m Pintu pipa galvanis P.4 m Cat Zynckromat Renovasi Mess Yogyakarta 1. Pekerjaan Persiapan - Poma Air Kerja 2. Pekerjaan Lantai Keramik - Lantai keramik 40x40 Ez 3. Pekerjaan K. Mandi Depan - Pas. Keramik 20 x 20 - Pas. Keramik 15 x 30 4. Pek. K.Mandi Belakang - Pas. Keramik 20 x 20 - Pas. Keramik 15 x 30 5. Pekerjaan Pengecatan - Cat dinding/Catylac - Cat Exterior/Catylac 6. Pekerjaan Sanitair - Pompa Air Jerpam - Bak Tanki Air / 1000 lt 7. Pekerjaan Insfratuktur - Pas. Paving Block

831,00 m3 415,00 m3 42,40 m3 6.715,80 m2 4.620,00 m 1.446,00 bh 5.784,00 bh 332,00 m3

747,60 m3 256,32 m3 38,54 m3 6.590,08 m2 4.272,00 m 1.335,00 bh 5.340,00 bh 332,00 m3

83,40 m3 158,68 m3 3,86 m3 125,72 m2 348,00 m 111,00 bh 444,00 bh 332,00 m3 38,56 m3 253,00 m 103,00 bh 412,00 bh -

25.000 2.950.000 3.850.000 31.500 149.950 101.600 4.000 15.000 25.000 1.850.000 161.950 111.900 4.000 15.000

2.085.000 468.106.000 14.861.000 3.960.180 52.182.600 11.277.600 1.776.000 71.336.000 40.973.350 11.525.700 1.648.000 679.731.430 (1.801.000) (26.605.000) 26.756.500 5.428.000 (51.359.000) 71.456.000 23.875.500 15.000.000 4.375.000 (12.900.000) 6.475.000 3.600.000 3.128.000 (105.640) 1.009.400 7.600 392.000 3.856.000 3.626.000 6.000.000 1.700.000 16.132.800 39.346.160 796.940.590

2.509,00 m 108,78 m3 108,78 m3 61,19 m3 22,63 m3 2.509,00 m 2.256,00 m 1.046,00 bh 943,00 bh 4.184,00 bh 3.772,00 bh 43,00 m3 43,00 m3 Sub Total II 550,00 m 550,00 m 640,05 m 79,20 m3 157,45 m3 27,50 m3 18,43 m3 22,00 m3 20,16 m3 7,10 m3 20,44 m3 50,82 m3 32,26 m3 2.452,00 m2 2.452,00 m2 2.452,00 m2 2.452,00 m2 Sub Total III 465,00 m 305,00 m 465,00 m 1,00 ls 4,00 bh 2,00 bh 2,00 bh 1,00 bh 1,00 bh 4,00 bh 1,00 ls Sub Total IV 1ls 120,00 m2 3,36 m2 16,00 m2 4,61 m2 18,00 m2 704,00 m2 420,00 m2 1 ls 1 unit 110,80 m2 4,75 m2 5,70 m2 4,71 m2 14,00 m2 463,00 m2 224,00 m2 -

(90,05 m) (78,25 m3) 9,07 m3 1,84 m3 (13,34 m3) 18,56 m3 -

20.000 340.000 2.950.000 2.950.000 3.850.000 3.850.000 31.500 19.000

IV

2,00 bh 1,00 bh (3,00 bh) -

75.000 145.000 28.000 400.000 7.500.000 4.375.000 4.300.000 3.800.000

V

1 ls 9,20 m2 (1,39 m2) 10,30 m2 (0,10 m2) 4,00 m2 241,00 m2 196,00 m2 1 ls 1 unit 100,83 m2

3.600.000 340.000 76.000 98.000 76.000 98.000 16.000 18.500 6.000.000 1.700.000 160.000

307,00 m2 206,17 m2 Sub Total V Total

Untuk pekerjaan peningkatan jalan protokol, satuan yang digunakan adalah luas dan ketebalan masing-masing lapisan, apabila luas dan ketebalan tersebut dikonversikan ke dalam volume dengan satuan m3 maka dapat diketahui volume dan harga yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis pekerjaan ,dengan rincian sebagai berikut :No 1 2 Pekerjaan Lapisan Sub Base T.5 cm Lapisan Hotmix T.4 cm Volume (m3) 4.376,00 m2 x 0,05 m = 218,80 m3 6.476,55 m2 x 0,04 m = 259,06 m3 Jumlah Harga 297.568.000 479.264.700 Harga/m3 1.360.000 1.850.014

Berdasarkan hasil pengukuran jalan diketahui bahwa panjang jalan 955,40m, lebar 4,14 m dan tebal hotmix 3,58 cm, jika dibandingkan dengan RAB terdapat selisih kurang volume pekerjaan sebagai berikut :No 1 2 Pekerjaan Lapisan Sub Base T.5 cm Lapisan Hotmix T.4 cm Volume (m3) RAB Fisik 218,80 259,06 142,39 Sub Total V Selisih (m3) 218,80 116,67 Harga/m3 1.360.000 1.850.014 Jumlah Harga 297.568.000 215.841.133 513.409.133

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pemagaran dan peningkatan jalan protokol di LAPAN Pameungpeuk Garut serta renovasi mess di Yogyakarta tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak sehingga terdapat kekurangan volume senilai Rp1.310.349.723,00 (Rp796.940.590,00 + Rp513.409.133,00 ) yang dapat menimbulkan kerugian Negara. 3. Berdasarkan pemeriksaan atas laporan pengawas lapangan yang tertuang dalam Buku Harian Standar Konsultan Pengawas PT. Kencana Mandiri UN yang ditandatangani oleh 3 pihak yaitu Kontraktor, Pengawas Lapangan dan Pemimpin Proyek diketahui bahwa pekerjaan baru selesai tanggal 21 Desember 2004. Menurut jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seharusnya pekerjaan selesai pada tanggal 18 Desember 2004. Dengan demikian Pekerjaan Pemagaran, Perbaikan Jalan Protokol Stasiun Uji Terbang LAPAN Pameungpeuk Garut dan Renovasi Mess LAPAN di Yogyakarta mengalami keterlambatan selama 3 (tiga) hari, sehingga PT. Asih Silapurna harus dikenakan denda sebesar 3 %o X Rp5.650.000.000,00 = Rp16.950.000,00. Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas diketahui terdapat kekurangan volume senilai Rp1.310.349.723,00 dan denda senilai Rp16.950.000,00 yang harus ditarik dari PT. Asih Silapurna dikurangi hasil pemeriksaan BPKP yang telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp62.142.516,00 sehingga jumlah yang harus ditarik dari PT.Asih Silapurna sebesar Rp1.265.157.207,00 dan apabila tidak ditarik dan disetor ke Kas Negara dapat menimbulkan kerugian negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan : 1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : a. Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

b. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran pembangunan dilingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya. 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : a. Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. b. Pasal 5 huruf f menyebutkan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. c. Lampiran I BAB I.C.1.a.4) menyatakan penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria keadaan tertentu dan pengadaan barang/jasa khusus. 3. Kontrak No.Sperjan/35/BINPAS.PL/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004 Pasal 16 ayat ( 2) menyatakan jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 7 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membiayai denda keterlambatan sebesar 1 %o (satu permil) dari biaya pekerjaan/ borongan. Hal tersebut mengakibatkan harga kontrak tidak kompetitif sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp1.265.157.207,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Kelebihan pembayaran kepada PT. Asih Silapurna senilai Rp1.248.207.207,00 yang dapat merugikan negara. 2. Penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp16.950.000,00 menjadi tertunda Hal tersebut disebabkan : 1. PT. Kencana Mandiri UN sebagai Konsultan Pengawas di lapangan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. 2. PT. Asih Silapurna kurang mentaati Surat Perjanjian/Kontrak yang telah disepakati dengan pihak proyek. 3. Pemimpin Proyek kurang proaktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan proyek yang menjadi tanggungjawabnya. 4. Pengawasan Atasan Langsung Pemimpin Proyek kurang efektif. Atas permasalahan tersebut Pimpro menjelaskan : 1. Penunjukan langsung dilakukan karena pada saat itu LAPAN terikat oleh pelaksana pekerjaan (konsultan perencana, pengawas dan kontraktor) sebelum kontrak ditandatangani, karena terbentur oleh waktu dimana Presiden RI (Megawati) akan hadir pada kegiatan uji terbang roket di Pameungpeuk dan diperintahkan untuk membenahi lingkungan yang secara fisik dalam kondisi rusak

2. Keterlambatan pekerjaan disebabkan adanya protes/demo dari masyarakat sekitar lokasi yang tidak setuju adanya proyek pemagaran sehingga mengganggu jalannya pekerjaan tersebut. Dan pelaksana akhirnya minta bantuan aparat keamanan setempat (Koramil dan Polsek). Untuk maksud tersebut Pimpro akan berkoordinasi dengan pelaksana untuk menyelesaikan keterlambatan pekerjaan. 3. Proyek mengakui pada saat pemeriksaan pasca dilapangan terjadi kekurangan volume pekerjaan, akan tetapi disisi lain terdapat pekerjaan tambahan diantaranya perbaikan mes LAPAN di Pameungpeuk Garut. Atas kekurangan volume pekerjaan, proyek akan berkoordinasi dengan pihak pelaksana untuk menyelesaikan kekurangan volume dan keterlambatan tersebut. Atas komentar Pemimpin Proyek Tim BPK-RI berpendapat bahwa perbaikan mess LAPAN di Pameungpeuk Garut merupakan pekerjaan yang dibiayai dari Proyek Bangtelinfo Rancabungur Bogor, bukan atas biaya Proyek Binpas SDI-GAN. BPK-RI menyarankan kepada Kepala LAPAN agar : 1. Menegur secara tertulis Sekretaris Utama dan Pemimpin Proyek atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan proyek yang menjadi tanggungjawabnya. 2. Memerintahkan Sekretaris Utama untuk menarik kelebihan pembayaran senilai Rp1.248.207.207,00 dan denda keterlambatan senilai Rp16.950.000,00 dari PT. Asih Silapurna untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara. Copy bukti setor disampaikan ke BPK-RI. 3. Memerintahkan Sekretaris Utama untuk menegur Konsultan Pengawas PT. Kencana Mandiri UN atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan pekerjaannya. 1.2 Konsultan pengawas pekerjaan pemagaran, perbaikan jalan protokol stasiun uji terbang LAPAN, di Pameungpeuk, Garut dan renovasi Mess LAPAN di Yogyakarta bekerja tidak efektif dan denda keterlambatan atas pekerjaan pengawas sebesar Rp6.250.000,00 belum dipungut (02.06) Proyek Pembinaan Kapasitas Sumber Daya IPTEK Kedirgantaraan LAPAN Tahun Anggaran 2004 telah menunjuk PT. Kencana Mandiri U.N. sebagai Konsultan Pengawas dengan cara penunjukan langsung dengan Surat Perjanjian No.Sperjan/63/BINPAS P.L/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004, biaya pekerjaan pengawasan sebesar Rp125.500.000,00 dan telah dibayar lunas dengan SPM. No.884195Y/088/118 tanggal 23 Desember 2004. Jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 24 Nopember sampai dengan 20 Desember 2004 sesuai dengan Pelaksanaan Pekerjaan fisik yang akan diawasinya yaitu sebagai konsultan pengawas Pekerjaan Pemagaran, Perbaikan Jalan Protokol Stasiun Uji Terbang LAPAN, di Pameungpeuk, Garut dan Renovasi Mess LAPAN di Yogyakarta yang dikerjakan oleh PT. Asih Silapurna sebagai Pel