Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012€¦ · Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 4 Pemerintah Kota Cirebon 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012

1 Pemerintah Kota Cirebon

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan suatu entitas pelaporan merupakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran

yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu

entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-

undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas

pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan

negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri

Nomor 59 Tahun 2007, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 32

Tahun 2011 dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya

untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah

menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar

pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas

dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan

pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu

diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek

Keuangan Daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan

penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selanjutnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, pada periode Tahun

2007 merupakan transisi dari peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah,

yaitu dengan terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



sebagai implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya dalam aspek pengelolaan

keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD 2007 secara

teknis administrasi merupakan masa transisi, yaitu dari keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,

pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD ke

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dimana SKPD sudah menyusun dan melaporkan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Pasal 295 yang berbunyi:

1) “Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.

3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Laporan realisasi anggaran b. Neraca dan c. Catatan atas laporan keuangan

4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelola APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran EXXIF peraturan menteri ini”.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon adalah untuk memenuhi

ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya UU

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan

perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar

entitas.

c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan

kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi

sumber daya.

d. Laporan Keuangan Pemerintah kota Cirebon adalah laporan berupa

konsolidasian/penggabungan laporan keuangan seluruh SKPD dari laporan:

1) LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

2) Neraca

3) Arus Kas



4) CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas

dana pemerintah;

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan

ekuitas dana pemerintah;

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kasnya;

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan;

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan

dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya

yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi

yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga

menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;dan

b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk

batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai

entitas pelaporan dalam hal:

a. Aset;

b. Kewajiban;

c. Ekuitas dana;

d. Pendapatan;

e. Belanja;

f. Transfer;

g. Pembiayaan; dan

h. Arus kas.



1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Cirebon atas

pelaksanaan APBD Tahun 2012 adalah:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab

Pengelolaan Keuangan Negara.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

g. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang

Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon.

h. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Stratejik

Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2008-2013.

i. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2012.

j. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2012.

1. 3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KE UANGAN

Bab I: Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II: Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV: Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Bab VI : Penutup.


Pemerintah Kota Cirebon

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Cirebon tidak lepas dari upaya

Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan Visi Kota Cirebon, sebagaimana tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah: “Dengan Nuansa Religius, Kota

Cirebon menjadi kota perdagangan dan jasa yang maju dan sejahtera”. Sedangkan salah

satu misinya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana

ekonomi serta meningkatkan produktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan tuj

akhirnya untuk mensejahterakan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Cirebon berusaha melaksanakan

pembangunan ekonomi yang diarahkan pada bidang

kesejahteraan masyarakat dan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan

pemerataan pendapatan, sehingga akan meningkatkan daya beli secara merata dalam

memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Secara mendasar, perekonomian Kota Cirebon dipengaruhi oleh letak geogr

strategis dan karakteristik sumber daya alam sehingga struktur perekonomiannya didominasi

oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor

pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Hal ini terlihat pada grafik

Domestik Bruto (PDRB) Kota Cirebon berdasarkan sektor ekonominya.

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

0

1000

2000

3000

4000


BAB II


PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD






ekonomi serta meningkatkan produktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan tuj



pembangunan ekonomi yang diarahkan pada bidang-bidang yang dapat meningkatkan

an masyarakat dan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan


memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Secara mendasar, perekonomian Kota Cirebon dipengaruhi oleh letak geogr



pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Hal ini terlihat pada grafik


Grafik 2.1.1 : PDRB Sektoral Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007 -2010 (Milyar Rupiah)


2007

2010

5







ekonomi serta meningkatkan produktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan tujuan



bidang yang dapat meningkatkan

an masyarakat dan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan


Secara mendasar, perekonomian Kota Cirebon dipengaruhi oleh letak geografis yang



pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Hal ini terlihat pada grafik struktur Produk


2010 (Milyar Rupiah)

2010

2007

2008

2009

2010



Grafik 2.1.2 : Perkembangan

PDRB Kota Cirebon Tahun 2005-2010 (Milyar Rupiah)


Perkembangan PDRB Tahun 2005-2010 baik atas dasar harga berlaku maupun atas

dasar harga konstan memiliki kecenderungan meningkat, namun pada tahun 2009-2010

mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kinerja beberapa sektor, yaitu

sektor transportasi khususnya angkutan laut yang mengalami penurunan jumlah barang yang

dimuat dari pelabuhan Cirebon, serta sektor industri pengolahan yang diakibatkan PT. British

American Tobacco Indonesia Tbk. yang berlokasi di Cirebon tidak berproduksi lagi mulai 1

Januari 2010. Walaupun pada kedua sektor tersebut mengalami penurunan kinerja, akan

tetapi secara keseluruhan kesejateraan penduduk Kota Cirebon dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan meningkat dari

Rp548.440,00 pada tahun 2008 menjadi Rp692.772,00 pada tahun 2010. Hal ini

mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah mampu untuk mengawal

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Grafik 2.1.3 : Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2008-2010 (Rupiah/Bula n)

Sumber: BPS Kota Cirebon

333,943 352,954

373,536

214,497

300,404 329,237

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2008 2009 2010

Makanan

Non Makanan

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Atas Dasar Harga

Berlaku6,840 7,975 9,149 10,698 11,632 10,921

Atas Dasar Harga

Konstan4,854 5,123 5,513 5,824 6,117 5,247

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000



2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka

Anggaran, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan

Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan

Keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui

peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan

keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli

Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan

daerah sedangkan untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Pegawai dan Belaja

Barang dan Jasa, selektif dalam belanja modal serta memacu investasi daerah yang

diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah

dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya.

Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA).

KUA merupakan dokumen dalam penyusunan APBD yang memuat pokok-pokok pikiran

melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan

kemampuan daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran

sebelumnya.

Kebijakan Umum APBD (KUA) mempertimbangkan pula Rencana Stratejik

Pemerintah Daerah dan Dokumen Perencanaan lainnya, kebijakan Pemerintah Pusat,

pertimbangan kondisi sosial, politik, ekonomi dan isu-isu global yang berkembang di

masyarakat.

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang

diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam

satu tahun anggaran.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli

Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun jenis

kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah;

2) Hasil Retribusi Daerah;

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

b. Dana Perimbangan

Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari tiga jenis pendapatan yaitu:

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil bukan Pajak;



2) Dana Alokasi Umum;

3) Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lima jenis pendapatan yaitu:

1) Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,

Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan

dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

2) Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan

korban/kerusakan akibat bencana alam;

3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;

4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus;

5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Adapun jenis kelompok belanja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari tujuh jenis belanja yaitu:

1) belanja pegawai;

2) belanja bunga;

3) belanja subsidi;

4) belanja hibah;

5) belanja bantuan sosial;

6) belanja bagi hasil;

7) belanja bantuan keuangan dan;

8) belanja tidak terduga.

b. Belanja langsung

Belanja langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:

1) belanja pegawai;

2) belanja barang dan jasa dan;

3) belanja modal.

Arah kebijakan anggaran belanja untuk setiap kelompok belanja, yaitu:

1) Untuk Belanja Tidak Langsung, arah kebijakannya mencakup:

a) Stabilisasi dan/atau peningkatan Belanja Tidak Langsung dari Belanja

Pegawai;

b) Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada

tingkat kebutuhan dan kemendesakan dalam rangka mendukung secara

signifikan terhadap upaya penanggulangan permasalahan kemiskinan,



pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),

serta penciptaan sustainabilitas ekologi.

2) Untuk Belanja Langsung, arah kebijakan mencakup:

a) Stabilisasi dan/atau peningkatan Belanja Langsung dari Belanja Pegawai , Belanja

Barang dan Jasa dan Belanja Modal;

b) Penyeimbang komposisi antara Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan

Belanja Modal untuk kegiatan Fisik Konstruksi dan kegiatan Non Fisik Konstruksi;

c) Penyeimbang komposisi Belanja Langsung;

d) Penyeimbang komposisi seperti terdapat pada point 2 dan point 3 harus

didasarkan pada indeks relevansi anggaran yang berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012 dengan merujuk pada 9 (sembilan)

Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2012.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari dua kelompok pembiayaan yaitu penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

1) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);

2) pencairan dana cadangan;

3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4) penerimaan pinjaman daerah;

5) penerimaan kembali pemberian pinjaman;

6) penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1) pembentukan dana cadangan;

2) penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

3) pembayaran pokok utang;

4) pemberian pinjaman daerah.

Arah kebijakan anggaran pembiayaan daerah untuk setiap kelompok pembiayaan,

yaitu:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikut,

mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya (SILPA);

pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan

pinjaman daerah; penerimaan kembali penerimaan pinjaman; dan penerimaan piutang

daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:



1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber

penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan di upayakan

seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran

secara konsisten.

2) Merintis kerjasama dengan pihak ketiga baik dari dalam maupun luar negeri melalui

pola insentif ataupun bentuk kerjasama lainnya yang menguntungkan untuk membiayai

pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,

mencakup:pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh

tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana lainnya.

2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.

3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja

BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka

efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian kepada kelayakan BUMD.

4) Perlunya kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan penurunan/pengurangan

pengeluaran pembiayaan daerah tiap-tiap pos pengeluaran pembiayaan daerah.

1.2.3.1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon merupakan gabungan keseluruhan

laporan keuangan entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan

antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas

akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan

sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas

Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode

pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan disajikan

secara komparatif dengan periode sebelumnya.

1.2.3.2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon tahun 2012

berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.



Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2012 (sejak

1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012) dalam rangka membiayai penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp872.125.300.174,00

atau 100,12% dari Anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar

Rp871.070.274.388,80.

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Cirebon dilaksanakan

oleh 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui program dan kegiatan

dengan jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp907.004.674.733,80.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Rencana pembangunan jangka menengah Kota Cirebon 2008-2013 disusun dengan

maksud program-program pembangunan di daerah dalam rangka pelaksanaan RPJM Kota

Cirebon adalah sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

menyusun Renstra SKPD dan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat

maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun waktu lima tahun

kedepan.

2.3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



3. Sekretariat Daerah



b) Komunikasi dan Informatika

c) Pertanahan

4. Sekretariat DPRD



5. Dinas Pendidikan

a) Pedidikan

b) Kepemudaan dan Olahraga



6. Dinas Kesehatan

a) Kesehatan

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Kependudukan dan Catatan Sipil

8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a) Sosial

b) Ketenagakerjaan

9. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral

a) Pekerjaan Umum

b) Perumahan

c) Penataan Ruangan

10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

a) Perumahan

b) Lingkungan Hidup

c) Pertanahan

11. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaa dan Pariwisata

a) Kebudayaan

b) Kepemudaan dan Olahraga

c) Pariwisata

12. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

a) Perhubungan

b) Komuniasi dan Informatika

13. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat


14. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian

a) Pertanian

b) Kehutanan

c) Kelautan Dan Perikanan

15. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

a) Koperasi dan UKM

b) Perdagangan

c) Industri

16. RSUD Gunung Jati

a) Kesehatan

17. Inspektorat



18. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan





19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b) Perencanaan Pembangunan

c) Stastik

20. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

a) Penanaman Modal

21. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

a) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

d) Stastik

22. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

a) Kearsipan

b) Perpustakaan

23. Satuan Polisi Pamong Praja

a) Kesatuan Banga dan Politik Dalam Negeri

24. Kantor Lingkungan Hidup

a) Lingkungan Hidup

25. Kantor Penanaman Modal

a) Penanaman Modal

26. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

a) Perumahan

27. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

a) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

28. Kantor Ketahanan Pangan

a) Ketahanan Pangan

29. Kecamatan Kejaksan



b) Perencanan Pembangunan

c) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

30. Kecamatan Pekalipan





31. Kecamatan Kesambi







32. Kecamatan Lemahwungkuk





33. Kecamatan Harjamukti




34. Kelurahan Kejaksan



b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

35. Kelurahan Kebon Baru




36. Kelurahan Kesenden




37. Kelurahan Sukapura


aerah, Kepegawaian dan Persandian


38. Kelurahan Kesambi




39. Kelurahan Sunyaragi

a) Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat



40. Kelurahan Drajat






41. Kelurahan Pekiringan




42. Kelurahan Karyamulya

a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat



43. Kelurahan Lemahwungkuk




44. Kelurahan Panjunan


Daerah, Kepegawian dan Persandian


45. Kelurahan Kesepuhan

a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administras Keuangan Daerah, Perangkat



46. Kelurahan Pegambiran




47. Kelurahan Pekalipan

a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat



48. Kelurahan Pekalangan




49. Kelurahan Jagasatru


Daerah, Kegawaian dan Persandian

b) Pemberdayaan Masyaakat dan Desa



50. Kelurahan Pulasaren




51. Kelurahan Harjamukti




52. Kelurahan Argasunya




53. Kelurahan Kalijaga




54. Kelurahan Kecapi.

a) Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah,Kepegawaian dan Persandian


55. Kelurahan Larangan






BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD Kota Cirebon sudah

mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD

yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama

pelaksanaan APBD Tahun 2012.

1.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA K EUANGAN SKPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan untuk Belanja Langsung masing-

masing SKPD per program dan kegiatan dapat dilihat dalam lampiran catatan atas laporan

keuangan ini.

1.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH

DITETAPKAN

a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Secara umum realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2012 ini mencapai target kecuali

Retribusi Daerah (76,12%), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan (47,43%), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (95,77%), Dana Bagi

Hasil Pajak (97,51%), Pendapatan Bagi Hasil Pajak (90,93%), dan Bantuan Keuangan dari

Provinsi (95,74%). Permasalahan dan kendala yang dihadapi atas tidak tercapainya target

pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Untuk Pendapatan Retribusi Daerah diakibatkan adanya Surat Edaran Walikota

Cirebon yang menghentikan sementara atas retribusi dari bulan Januari s/d April 2012;

2) Untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakibatkan

Perusahaan Daerah belum memberikan bagian laba kepada Pemerintah Kota Cirebon

secara utuh, terutama bagian laba dari PDAM yang tahun 2011 dan 2012 belum sama

sekali meberikan bagian laba tersebut.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diakibatkan pemanfaatan fasilitas sosial

dan umum milik Pemerintah Kota Cirebon oleh masyarakat tidak memenuhi target.

4) Dana Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak akibat transfer dari

Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak memenuhi target.

5) Bantuan Keuangan dari Provinsi diakibatkan pencairan yang menggunakan pihak

ketiga dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak ditambah dengan biaya umum. Sehingga

dengan kata lain, tidak tercapainya target anggaran akibat efesiensi belanja.



b. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Permasalahan utama belanja daerah adalah terbatasnya kemampuan keuangan daerah

dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan dan sangat tergantungnya sumber

pendapatan daerah dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

serta tidak seimbangnya pertumbuhan pendapatan daerah dengan pertumbuhan belanja

daerah. Disamping itu belanja daerah untuk kegiatan oleh SKPD lebih banyak

direalisasikan menjelang berakhirnya Tahun anggran 2012 yang disebabkan oleh

terlambatnya penyelesaian administrasi kegiatan, terjadinya gagal tender dan faktor lainnya

sehingga hal ini menyebabkan rendahnya daya serap anggaran belanja Tahun 2012.

c. Permasalahan Utama Pembiayaan Daerah

Permasalahan utama pembiayaan adalah sisa SILPA dari hasil menutup defisit realisasi

anggaran tidak mencukupi untuk digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan

yang akan digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran hutang dan pemberian

pinjaman daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANG AN DAERAH

Entitas pelaporan adalah satuan instansi pemerintah atau satuan program

pemerintah yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang

diharuskan menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan.

Kebijakan umum tentang entitas pelaporan akan menentukan entitas akuntansi pada

pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menetapkan entitas pelaporan

perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas

pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk

pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Kebijakan akuntansi umum mengenai entitas pelaporan ditetapkan bahwa entitas

pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang dalam hal

ini dikonsolidasikan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban

(responsibility centre) atau entitas akuntansi. Sehubungan dengan hal itu, maka kantor/unit

kerja yang ditetapkan sebagai pusat pertanggungjawaban atau entitas akuntansi adalah

sebagai berikut:

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan);

b. Sekretariat Daerah;

c. Dinas/Satuan Kerja;

d. Badan/Lembaga Teknis Daerah;

e. Tiap-tiap Kecamatan dan Kelurahan (Setiap Kecamatan dan Kelurahan merupakan pusat

pertanggungjawaban tersendiri).

Kebijakan tentang entitas pelaporan juga mengacu pada konsep bahwa setiap pusat

pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPO RAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan beberapa informasi penting

yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah

sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cirebon dalam satu

periode pelaporan.

2) Laporan Realisasi Anggaran memuat:

a) Unsur-unsur pendapatan



b) Unsur-unsur belanja

c) Unsur-unsur transfer

d) Unsur-unsur surplus/defisit

e) Unsur-unsur pembiayaan

f) Unsur-unsur sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Cirebon menganut Prinsip Substansi

Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form).

Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota

Cirebon Tahun 2012 adalah per 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

2) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah:

a) Basis Kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

b) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

3) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi

dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber

daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tidak

termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomi adalah sumber daya alam seperti

hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan yang

belum dieksplorasi.

a) Kas

(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

(2) Pencatatan kas menggunakan basis kas.

(3) Kas di Kas Daerah dan di Bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat

kas dalam valuta asing maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah

dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah

Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dalam

valuta asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah

mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal neraca.

(4) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil opname kas di masing-masing

pemegang kas (Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran).

b) Piutang

(1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat

dijadikan kas dalam satu periode akuntansi



(2) Piutang adalah transaksi yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pihak

ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban pihak ketiga kepada

pemerintah daerah yang belum dilunasi, seperti pajak/restribusi atau pinjaman

uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan

(3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar nilai nominal

(4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut

(5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar

ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKPD/SKRD)

c) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

(1) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti

Rugi merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang Tuntutan

Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ke dalam piutang jangka

pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh

tempo tahun berikutnya.

(2) Perkiraan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar TGR

dinilai sebesar nilai nomimal

(3) Perkiraan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar TGR

diakui pada saat timbulnya hak atas bagian lancar dari Tuntutan

Perbendaharaan dan TGR.

d) Persediaan

(1) Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan atau

dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

(2) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

(a) Biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;

(b) Biaya standar atau biaya produksi apabila diperoleh dengan memproduksi

sendiri;

(c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

(3) Jenis-jenis persediaan:

(a) Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas

penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK;

(b) Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan

berulang kali, misalnya box file;

(c) Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat

digunakan , misalnya spare part bekas kendaraan bermotor yang masih

bisa digunakan;



(d) Persediaan untuk dijual, misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat

kesehatan, bibit, benih ikan dan sebagainya.

e) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah

atau Lembaga keuangan lainnya dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh

pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kepentingan

yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal. Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal.

f) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu

periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari

dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian,

pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari

sitaan atau rampasan.

Kebijakan penilaian aset tetap menggunakan standar akuntansi keuangan

pemerintah yang berlaku untuk instansi pemerintah.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penggunaan aset tetap sampai dengan saat ini belum dihitung penyusutannya.

Terhadap aset tetap yang kondisinya rusak berat diklasifikasikan sebagai aset

lainnya.

Pengungkapan nilai Aset di neraca sepenuhnya mengacu kepada PP 24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)- Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah (PSAP) No. 07 Paragrap 36 yaitu: “Biaya administrasi dan biaya

umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya a set tetap sepanjang

biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara l angsung pada biaya

perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya” .

g) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan baru dicatat berdasarkan Surat Perintah Membayar

(SPM) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. Apabila penilaian konstruksi dalam

pengerjaan berdasarkan SPM yang diterbitkan tidak memungkinkan, maka nilai

konstruksi dalam pengerjaan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam

valuta asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan

jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada saat perolehan.



h) Built, Operate and Transfer (BOT)

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik daerah berupa tanah oleh pihak lain

dengan cara pihak lain tersebut membangun dan/atau sarana lain beserta fasilitas

diatas tanah tersebut, serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu,

kemudian menyerahkan kembali tanah, bangunan, atau sarana lain berikut

fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada negara setelah

berakhirnya waktu yang telah disepakati.

i) Dana Bergulir

Dana Bergulir meliputi Program Pengembangan Usaha Kecil. Program Dana

Bergulir berupa bantuan pinjaman penyaluran modal kepada pengusaha kecil

sesuai dengan program Pemerintah Kota Cirebon. Pengelolaan dana tersebut

diserahkan kepada Bank Jabar Cabang Cirebon.

Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah disalurkan dari

Pemerintah Kota Cirebon kepada Bank Jabar Cabang Cirebon.

Program Pengembangan Usaha Kecil berupa bantuan kepada Usaha Kecil dibawah

Bagian Bina Ekonomi dalam bentuk bantuan dengan bunga lunak, periode pinjaman

2 tahun dan bertujuan untuk penguatan Perekonomian Pengusaha Golongan

Ekonomi Lemah Kota Cirebon.

j) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban lancar yang harus dibayar dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban ini dibukukan sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing

dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal

transaksi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

a. Bagian Lancar (BL) Kewajiban Kepada Pemerintah Pusat

Merupakan Bagian Kewajiban Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang

dipindahkan ke Kewajiban Jangka Pendek, karena telah jatuh tempo dalam satu

periode akuntansi.

b. Kewajiban Perhitungan pihak Ketiga

Merupakan Kewajiban Jangka Pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh

tempo dalam satu periode akuntansi.

c. Kewajiban Bunga, Denda dan Commitment Fee

Kewajiban Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah

Daerah kepada Lender melalui DP3 (Direktorat Pengelolaan Penerusan

Pinjaman) – Departemen Keuangan, atas realisasi pinjaman dengan tarif suku

bunga tertentu, serta waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam pinjaman.



Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemerintah Daerah tidak dapat

melunasi angsuran pokok maupun bunganya tepat waktu dengan prosentase

tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati bersama.

Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah

sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak

ditariknya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian

pinjaman.

k) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau

jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar

nominal. Nilai kewajiban dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang

rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah

BI pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari dari:

(1) Kewajiban Kepada Pemerintah

Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah bagian kewajiban kepada

pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi

(2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang

Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang merupakan kewajiban bunga

dan jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode

akuntansi

l) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah hak residual atas aset Pemerintah Kota Cirebon setelah

dikurangi semua kewajiban.

Ekuitas dana terdiri dari:

(1) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih jumlah nilai Aset Lancar dikurangi

dengan jumlah Kewajiban Jangka Pendek.

(2) Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai yang

diinvestasikan dalam Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya,

dibandingkan dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

(3) Ekuitas Dana Cadangan, merupakan kekayaan Pemerintah Kota Cirebon yang

dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan

perundang-undangan.



c. Laporan Arus Kas

a) Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan

setara kas pada tanggal pelaporan.

b) Arus masuk dan arus keluar kas diklasifikasikan berdasarkan

(1) Aktivitas operasi

(2) Aktivitas investasi nonkeuangan

(3) Aktivitas pembiayaan

(4) Aktivitas nonanggaran

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAP ORAN KEUANGAN

a. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah Kota Cirebon adalah periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31

Desember 2012.

b. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca

terdiri atas :

1) Persediaan dinilai berdasarkan :

a) Harga pembelian;

b) Harga jual untuk kertas berharga (materai dan leges).

2) Investasi Permanen dinilai sebesar penyertaan pada BUMD yang berasal dari

Pemerintah Kota Cirebon atau pelimpahan dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa

Barat.

3) Aset Tetap dinilai sebesar nilai historis yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh aset tetap sampai siap pakai, terhadap aset yang belum mempunyai

nilai maka dalam penilaiannya ditetapkan sebagai berikut :

a) Tanah

Penilaian atas tanah yang tidak mempunyai nilai perolehan, penilaiannya

dilakukan oleh Bagian Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah.

b) Gedung dan Bangunan

Penilaian atas gedung dan bangunan didasarkan pada konstruksi bangunan

(permanen, semi permanen dan darurat).

c) Kendaraan

Kendaraan yang belum mempunyai nilai perolehan, penilaiannya dilakukan

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang

Penghitungan Dasar Penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama.



4) Aset tetap yang dicatat dalam Neraca Tahun 2012 adalah aset awal tahun 2012

kemudian ditambah dengan mutasi Tahun Anggaran 2012.

5) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset tetap :

a) Untuk Tanah : Sertifikat

b) Gedung dan Bangunan : Sertifikat

c) Mesin dan Peralatan (Kendaraan) : BPKB

6) Aset tetap ini dikelompokan menjadi :

a) Tanah;

b) Peralatan dan Mesin;

c) Gedung dan Bangunan;

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

e) Aset Tetap Lainnya;

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

7) Hutang Jangka Pendek dibukukan sesuai nilai nominalnya.

8) Hutang Jangka Panjang dibukukan sesuai nilai nominal berdasarkan perhitungan

yang telah dilakukan perhitungannya secara bersama antara Pemerintah Kota

Cirebon dengan Direktorat Jendral Penerusan Anggaran Departemen Keuangan.

9) Ekuitas Dana merupakan selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai

hutang.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

adalah sebesar Rp872.125.300.174,00 atau 100,12% dari target Pendapatan periode tersebut

sebesar Rp871.070.274.388,80. Realisasi Pendapatan tahun 2012 mengalami kenaikan

sebesar Rp33.507.516.760,00 atau 3,99% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun

2011 sebesar Rp838.617.783.414,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember

2012 adalah sebesar Rp149.489.858.160,00 atau 101,09% dari target sebesar

Rp147.880.392.393,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp29.359.327.101,00 atau 24,44% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah

tahun 2011 sebesar Rp120.130.531.059,00.

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Realisasi Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

adalah sebesar Rp58.294.336.963,00 atau 120,66% dari target sebesar Rp48.313.130.237,00.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.164.455.087,00 atau 26,37%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp46.129.881.876,00.

PENDAPATAN Tahun 2012 Tahun 2011

Rp872.125.300.174,00 Rp838.617.783.414,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH Tahun 2012 Tahun 2011

Rp149.489.858.160,00 Rp120.130.531.059,00

5.1.1 : Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2012 Tahun 2011

Rp58.294.336.963,00 Rp46.129.881.876,00



Tabel 5.1.1.1 Realisasi

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2011

Pada tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

telah ditetap, sehingga:

a. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan

Jalan (Lembaran Daerah Kota Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1998 Nomor 14 Seri A2)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2003

tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Cirebon

Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;

b. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Penyelenggaraan

Parkir di Luar Badan Jalan;

c. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel;

d. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran;

e. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame;

f. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan;

g. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air tanah;

h. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Matriks perubahan atas Perda tersebut adalah sebagai

berikut:

Tahun 2012 Tahun 2011 Perubahan Nilai%

Perubahan

• Pajak Hotel 4.810.475.828,00Rp 3.407.259.633,00Rp 1.403.216.195,00Rp 41,18%

• Pajak Restoran 11.216.762.902,00Rp 7.579.094.211,00Rp 3.637.668.691,00Rp 48,00%

• Pajak Hiburan 1.651.182.307,00Rp 1.126.464.599,00Rp 524.717.708,00Rp 46,58%

• Pajak Reklame 2.987.231.895,00Rp 2.685.435.552,00Rp 301.796.343,00Rp 11,24%

• Pajak Penerangan Jalan 11.498.691.688,00Rp 11.147.201.382,00Rp 351.490.306,00Rp 3,15%

• Pajak Parkir 828.421.350,00Rp 538.210.100,00Rp 290.211.250,00Rp 53,92%

• Pajak Air Baw ah Tanah 56.598.150,00Rp 64.227.400,00Rp (7.629.250,00)Rp -11,88%

• Pajak Sarang Burung Walet 5.130.000,00Rp 12.210.000,00Rp (7.080.000,00)Rp -57,99%

• Pajak Lingkungan 25.239.842.843,00Rp 19.569.778.999,00Rp 5.670.063.844,00Rp 28,97%

58.294.336.963,00Rp 46.129.881.876,00Rp 12.164.455.087,00Rp

Uraian

JUMLAH



Tabel 5.1.1.2 Matriks Perbedaan

Perda Pendapatan Daerah No. 3 Tahun 2012 dengan Per da Sebelumnya

Dengan adanya Perda No. 3 Tahun 2012, terdapat penambahan Pendapatan Asli Daerah

yang secara langsung dapat ditelusuri dari rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2012, yaitu pendapatan dari pajak atas

penyediaan Rumah Kos sebesar Rp7.417.635,00 dan pendapatan pajak atas penyediaan jasa

Catering sebesar Rp822.592.497,00. Terlepas dari adanya perda tersebut, kenaikan

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya

berasal dari Pajak Lingkungan (BPHTB) yang naik sebesar Rp5.670.063.844,00, Pajak

Restoran yang naik sebesar Rp3.637.668.691,00, dan Pajak Hotel yang naik sebesar

Rp1.403.216.195,00. Kenaikan Pajak Lingkungan (BPHTB) salah satunya akibat keberhasilan

upaya Pemerintah Kota Cirebon dari tahun 2011 sampai dengan sekarang untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap BPHTP. Upaya tersebut antara lain:

a. melakukan pertemuan dan rapat koordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan KKP

Pratama Cirebon dalam hal pembinaan dan pendampingan;

b. memberikan pelatihan yang berhubungan dengan BPHTB terhadap PNSD yang

bertanggung jawab terhadap hal tersebut;

c. memberikan sosialisasi secara intens kepada masyarakat agar masyarakat dapat

menghitung sendiri besarnya BPHTB yang harus dibayarnya.

Sedangkan untuk kenaikan pendapatan yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan

Pajak Hiburan lebih didasarkan pada naiknya rata-rata pengunjung dari tahun sebelumnya,

Perda Sebelumnya Perda No. 3 Tahun 2012

•Obyek pajak untuk penyediaan rumah kos

Belum dimasukkanDimasukkan sebagai obyek pajak dengan tarif sebesar 5%

•Obyek pajak untuk penyediaan jasa boga/katering

Belum dimasukkanDimasukkan sebagai obyek pajak dengan tarif sebesar 10%

• Tontonan film/bioskop Tarif pajak sebesar 10% s/d 30% Tarif pajak sebesar 10%• Panti pijat, mandi uap/spa Tarif pajak sebesar 35% Tarif pajak sebesar 40%• Pagelaran musik dan tari Tarif pajak sebesar 20% Tarif pajak sebesar 30%• Hiburan kesenian rakyat Tarif pajak sebesar 20% Tarif pajak sebesar 0%• Diskotik dan klab malam Tarif pajak sebesar 35% Tarif pajak sebesar 40%• Permainan ketangkasan Tarif pajak sebesar 15% s/d 35% Tarif pajak sebesar 20%

• Dari PLN, untuk bukan industri Tarif pajak paling tinggi 8% Tarif pajak sebesar 5%• Dari PLN, untuk industri Tarif pajak paling tinggi 7% Tarif pajak sebesar 3%• Dari bukan PLN, untuk industri Tarif pajak paling tinggi 9% Tarif pajak sebesar 3%

•Dari bukan PLN, untuk bukan industri

Tarif pajak paling tinggi 10% Tarif pajak sebesar 1,5%

• Tarif pajak Sebesar 20% Sebesar 30%

• Tarif pajakSebesar 20% untuk habitat alami, dan sebesar 15% untuk di luar habitat alami

Sebesar 10%

idem

PAJAK LINGKUNGAN (BPHTB)

PAJAK PARKIR

PAJAK SARANG BURUNG WALET

UraianPAJAK HOTEL

PAJAK RESTORAN

PAJAK HIBURAN

PAJAK PENERANGAN JALAN

PAJAK AIR BAWAH TANAH

idem

PAJAK REKLAME idem


Pemerintah Kota Cirebon

sehingga pada tahun 2012 terjadi kenaikan omzet dari usaha hotel, restoran, dan hiburan yang

cukup signifikan. Salah satu indikator yang mendorong kenaikan tersebut dapat terlihat dari

Grafik 5.1.1.1.

Grafik 5.1.1.1 Banyaknya Tamu Mancanegara dan Nusan tara pada

Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya di Kota Cire bon Tahun 2009


Pendapatan yang berasal dari Pajak Reklame pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan

sebesar Rp301.796.343,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Ha

penambahan jumlah reklame yang terpasang dan penambahan wajib pajak baru, disertai

dengan optimalisasi Pemerintah Kota Cirebon dalam hal pendataan di lapangan dan

pemberian Surat Pemberitahuan atau Teguran bagi wajib pajak yang mem

Walaupun dalam Perda No. 3 Tahun 2012 mengalami penurunan tarif pajak, pendapatan yang

berasal dari Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar

Rp351.490.306,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan m

industri properti di Kota Cirebon dan adanya kemudahan yang diberikan oleh PT. PLN

(Persero) dalam pemasangan sambungan listrik baru.

Pendapatan yang berasal dari Pajak Parkir pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan

sebesar Rp290.211.250

keberhasilan Pemerintah Kota Cirebon untuk menertibkan pengelolaan parkir dan melakukan

teguran terhadap wajib pajak secara efektif sehingga pembayaran pajaknya tepat dalam

perhitungan maupun wakt

Selain adanya kenaikan, terdapat juga penurunan penerimaan pendapatan yang berasal dari

dua sumber pajak daerah, yaitu Pajak Air Bawah Tanah yang pada tahun 2012 mengalami

penurunan sebesar Rp7.629.250,00 dibandingkan tahun sebelumnya dan

Burung Walet yang pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp7.080.000,00

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000


pada tahun 2012 terjadi kenaikan omzet dari usaha hotel, restoran, dan hiburan yang



Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya di Kota Cire bon Tahun 2009



sebesar Rp301.796.343,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan adanya



pemberian Surat Pemberitahuan atau Teguran bagi wajib pajak yang mem



Rp351.490.306,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan m


(Persero) dalam pemasangan sambungan listrik baru.


sebesar Rp290.211.250,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh



perhitungan maupun waktu pembayarannya.



penurunan sebesar Rp7.629.250,00 dibandingkan tahun sebelumnya dan


2009 2010 2011 2012

Hotel Berbintang

Akomodasi Lainnya

30

pada tahun 2012 terjadi kenaikan omzet dari usaha hotel, restoran, dan hiburan yang



Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya di Kota Cire bon Tahun 2009 -2012 (Orang)


l ini diakibatkan adanya



pemberian Surat Pemberitahuan atau Teguran bagi wajib pajak yang memasuki jatuh tempo.



Rp351.490.306,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan masih berkembangnya



,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh





penurunan sebesar Rp7.629.250,00 dibandingkan tahun sebelumnya dan Pajak Sarang


Hotel Berbintang

Akomodasi Lainnya



dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Pajak Air Bawah Tanah, penurunan tersebut akibat

adanya beberapa usaha jasa pencucian kendaraan bermotor yang berpindah menggunakan

air PDAM. Sedangkan untuk Pajak Sarang Burung Walet, penurunannya akibat adanya

penurunan tarif pajak (dari 15%-20% menjadi 10%) dan omzet para wajib pajak.

Realisasi Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

adalah sebesar Rp9.805.820.896,00 atau 76,12% dari target sebesar Rp12.882.067.350,00.

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.495.615.449,00 atau 13,23%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp11.301.436.345,00. Penurunan

pendapatan retribusi yang signifikan ini diakibatkan adanya Surat Edaran Walikota Cirebon

yang menghentikan sementara pemungutan atas retribusi per Januari 2012 s/d April 2012,

sehingga pendapatan retribusi yang diperoleh Pemerintah Kota Cirebon hanya berjalan efektif

selama 8 bulan yaitu dari bulan Mei 2012 s/d Desember 2012.


Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2012 dan Tahun 20 11

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk periode 1 Januari 2012

sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.601.714.882,00 atau 47,43% dari

target sebesar Rp3.376.795.598,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp584.901.897,00 atau 57,52% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar

Rp1.016.812.985,00.

5.1.2 : Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2012 Tahun 2011

Rp9.805.820.896,00 Rp11.301.436.345,00

5.1.3 : Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2012 Tahun 2011

Rp1.601.714.882,00 Rp1.016.812.985,00


Perubahan

• Retribusi Jasa Umum 6.787.412.028,00Rp 7.850.803.055,00Rp (1.063.391.027,00)Rp -13,54%

• Retribusi Jasa Usaha 716.190.000,00Rp 1.341.325.550,00Rp (625.135.550,00)Rp -46,61%

• Retribusi Perizinan Tertentu 2.302.218.868,00Rp 2.109.307.740,00Rp 192.911.128,00Rp 9,15%

9.805.820.896,00Rp 11.301.436.345,00Rp (1.495.615.449,00)Rp

Uraian

JUMLAH



Tabel 5.1.3.1 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaa n

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2012 dan Tahu n 2011

Pada tahun 2011, Bagian Laba dari Perusahaan Daerah sebesar Rp476.105.600,00 (PD.

Bank Pasar sebesar Rp325.000.000,00, PD. Pasar sebesar Rp131.105.600,00, dan PD.

Farmasi Ciremai Rp20.000.000,00) diklasifikasikan sebagai Penerimaan Kembali Investasi

(Penerimaan Pembiayaan), akan tetapi pada tahun 2012 Bagian Laba Perusahaan Daerah

diklasifikasikan sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Jika melihat laporan keuangan perusahaan daerah, pada tahun 2011 terdapat 2 perusahaan

daerah yang mengalami kerugian sehingga Pemerintah Kota Cirebon tidak mendapatkan

bagian laba, yaitu PDAM dengan kerugian sebesar Rp654.326.050,47 dan PD. Pembangunan

dengan kerugian sebesar Rp4.150.240,00. Sedangkan pada tahun 2012, hanya terdapat 1

perusahaan daerah yang mengalami kerugian yaitu PD. Pembangunan dengan kerugian

sebesar Rp5.673.838,00 (unaudited). Untuk PDAM, laporan keuangan PDAM menyatakan

bahwa PDAM pada tahun 2012 memperoleh laba sebesar Rp1.142.232.332,08 (unaudited),

akan tetapi bagi hasil laba untuk Pemerintah Kota Cirebon belum dapat direalisasikan sampai

dengan 31 Desember 2012 karena menunggu hasil audit dari akuntan publik.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember


Rp83.308.399.208,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.105.585.566,00

atau 29,35% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp61.682.399.853,00. Ada 4

penyebab yang dominan atas kenaikan tersebut:

a. Adanya kenaikan Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.045.018.193,00 akibat lebih

tingginya pendapatan tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 tetapi dari segi belanja tahun

2012 lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sehingga kas di Bank BJB selama tahun

berjalan 2012 lebih tinggi dibandingkan kas di Bank BJB selama tahun berjalan 2011.

5.1.4 : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah


Rp79.787.985.419,00 Rp61.682.399.853,00


Perubahan

• Bagian Laba PDAM -Rp -Rp -Rp -

• Bagian Laba PD. Bank Pasar 396.253.654,00Rp -Rp 396.253.654,00Rp -

• Bagian Laba PD. Farmasi 144.207.791,00Rp -Rp 144.207.791,00Rp -

• Bagian Laba PD. Pasar 20.607.000,00Rp -Rp 20.607.000,00Rp -

• Bagian Laba PD. Pembangunan -Rp -Rp -Rp -

• Penerimaan Deviden Bank BJB 1.040.646.437,00Rp 1.016.812.985,00Rp 23.833.452,00Rp 2,34%

1.601.714.882,00Rp 1.016.812.985,00Rp 584.901.897,00Rp

Uraian

JUMLAH



b. Adanya kenaikan Penerimaan Bunga Deposito sebesar Rp1.613.110.366,00 akibat adanya

SILPA tahun berjalan yang didepositokan selama periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember

2012 yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00.

c. Adanya kenaikan Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.568.031.029,00 akibat

dikembalikannya kas pada Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah yang membengkak

yaitu tahun 2011 hanya sebesar Rp6.994.990, sedangkan tahun 2012 menjadi

Rp352.295.943,00. Selain itu terdapat pengembalian uang ke Kas Daerah oleh pihak-pihak

terkait akibat hasil rekomendasi instansi pemeriksa internal maupun eksternal yang cukup

signifikan peningkatannya di tahun 2012 dibandingkan tahun 2011.

d. Adanya kenaikan pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar

Rp13.206.109.241,00 akibat meningkatnya pendapatan BLUD (RSUD Gunung Jati) yang

cukup signifikan, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp56.949.888.530,00 menjadi

Rp70.159.335.621,00 pada tahun 2012. Sedangkan pendapatan dari penyewaan alat berat

dan pungutan atas operasional becak mengalami penurunan.

Tabel 5.1.4.1 Realisasi Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2012 dan Tahu n 2011


Perubahan

•Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Rp 350.495.420,00 Rp 433.160.490,00 Rp (82.665.070,00) -19,08%

• Penerimaan Jasa Giro Rp 2.582.563.159,00 Rp 1.537.544.966,00 Rp 1.045.018.193,00 67,97%

• Penerimaan Bunga Deposito Rp 3.336.160.026,00 Rp 1.723.049.660,00 Rp 1.613.110.366,00 93,62%

•Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Rp 33.294.220,00 Rp 39.618.220,00 Rp (6.324.000,00) -15,96%

•Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan

Rp 33.498.409,00 Rp 2.334.552,00 Rp 31.163.857,00 1334,90%

• Pendapatan Denda Pajak Rp 240.430.361,00 Rp 75.772.123,00 Rp 164.658.238,00 217,31%

• Pendapatan Denda Retribusi Rp 985.000,00 Rp - Rp 985.000,00 -

•Pendapatan dari Pengembalian

Rp 2.190.800.753,00 Rp 622.769.724,00 Rp 1.568.031.029,00 251,78%

•Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Rp 70.209.987.271,00 Rp 57.003.878.030,00 Rp 13.206.109.241,00 23,17%

• Lain-lain PAD yang Sah Rp 809.770.800,00 Rp 244.272.088,00 Rp 565.498.712,00 231,50%

79.787.985.419,00Rp 61.682.399.853,00Rp 18.105.585.566,00Rp

Uraian

JUMLAH



Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan dari

Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode 1 Januari 2012 sampai

dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp697.285.094.054,00 atau 100,08% dari target

sebesar Rp696.710.878.635,80. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp81.409.924.199,00 atau 13,22% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar

Rp615.875.169.855,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan untuk periode 1

Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp653.010.223.492,00 atau

100,77% dari target sebesar Rp648.019.430.704,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan

sebesar Rp119.848.288.514,00 atau 22,48% dari realisasi tahun 2011 sebesar

Rp533.161.934.978,00.

Penjelasan lebih lanjut Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah sebagai

berikut:

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember


Rp55.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.166.340.737,00

atau 23,39% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp43.463.077.120,00.


Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2012 dan Tahun 2011

Pendapatan Transfer Tahun 2012 Tahun 2011

Rp697.285.094.054,00 Rp615.875.169.855,00

Transfer Pemerintah Pusat – Dana

Perimbangan


Rp653.010.223.492,00 Rp533.161.934.978,00

5.1.5 : Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2012 Tahun 2011

Rp53.629.417.857,00 Rp43.463.077.120,00


Perubahan

•Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

Rp 28.604.579.462,00 Rp 26.363.454.600,00 Rp 2.241.124.862,00 8,50%

•

Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Rp 25.024.838.395,00 Rp 17.099.622.520,00 Rp 7.925.215.875,00 46,35%

53.629.417.857,00Rp 43.463.077.120,00Rp 10.166.340.737,00Rp

Uraian

JUMLAH



Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam untuk periode 1 Januari 2012

sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp27.900.924.635,00 atau 135,44% dari

target sebesar Rp20.600.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar


Rp23.105.944.681,00.

Tabel 5.1.6.1 Realisasi Dana Bagi Hasil

Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun 2012 dan Tahun 2011

Catatan:

1) Pada Tahun 2011, Bagi Hasil dari Alokasi Cukai Tembakau di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

Pemerintah Kota Cirebon diklasifikasikan secara terpisah dari kelompok Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber

Daya Alam) dimana pada tahun 2011 dikalsifikasikan ke dalam Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

Pada Tahun 2012, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di dalam Laporan Realisasi

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Cirebon diklasifikasikan kedalam kelompok Dana

Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sehingga pos ini tidak mengalami realisasi.

5.1.6 : Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber

Daya Alam)


Rp27.900.924.635,00 Rp23.105.944.681,00

5.1.7 : Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun 2012 Tahun 2011

Rp0,00 Rp5.335.707.817,00


Perubahan

•Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Rp 128.715.694,00 Rp 222.768.996,00 Rp (94.053.302,00) -42,22%

•Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran

Rp 453.121.099,00 Rp 472.749.589,00 Rp (19.628.490,00) -4,15%

•Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan

Rp 373.369.940,00 Rp 261.048.242,00 Rp 112.321.698,00 43,03%

•Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

Rp 9.850.379.314,00 Rp 9.607.915.568,00 Rp 242.463.746,00 2,52%

•Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

Rp 4.176.434.124,00 Rp 4.177.985.528,00 Rp (1.551.404,00) -0,04%

•Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

Rp 10.154.337.336,00 Rp 8.363.476.758,00 Rp 1.790.860.578,00 21,41%

•Bagi Hasil dari Alokasi Cukai Tembakau 1) Rp 2.764.567.128,00 Rp - Rp 2.764.567.128,00 -

27.900.924.635,00Rp 23.105.944.681,00Rp 4.794.979.954,00Rp

Uraian

JUMLAH



Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31

Desember 2012 adalah sebesar Rp551.307.701.000,00 atau 100,24% dari target sebesar



Rp456.586.505.360,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31

Desember 2012 adalah sebesar atau 100% dari target sebesar Rp20.172.180.000,00.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.501.480.000,00 atau 331,89%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp4.670.700.000,00.

Penjelasan lebih lanjut Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2012, Pendapatan Transfer yang berasal dari Dana Penyesuaian tidak terjadi

realisasi.

Penjelasan lebih lanjut Transfer Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

5.1.8 : Dana Alokasi Umum Tahun 2012 Tahun 2011

Rp551.307.701.000,00 Rp456.586.505.360,00

5.1.9 : Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 Tahun 2011

Rp20.172.180.000,00 Rp4.670.700.000,00

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2012 Tahun 2011

Rp0,00 Rp35.618.820.500,00

5.1.10 : Dana Penyesuaian Tahun 2012 Tahun 2011

Rp0,00 Rp35.618.820.500,00

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2012 Tahun 2011

Rp44.274.870.562,00 Rp47.094.414.377,00



Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31

Desember 2012 adalah sebesar Rp44.274.870.562,00 atau 90,93% dari target sebesar

Rp48.691.447.931,80. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.819.543.815,00

atau 5,99% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp47.094.414.377,00.


Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2012 dan Tahun 20 11

Penjelasan lebih lanjut Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi untuk periode 1 Januari 2012 sampai

dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp25.350.347.960,00 atau 95,74% dari target

sebesar Rp26.479.003.360,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar


Rp102.612.082.500,00.

5.1.11 : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2012 Tahun 2011

Rp44.274.870.562,00 Rp47.094.414.377,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2012 Tahun 2011

Rp25.350.347.960,00 Rp102.612.082.500,00

5.1.12 : Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2012 Tahun 2011

Rp25.350.347.960,00 Rp102.612.082.500,00


Perubahan

•Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Rp 18.642.890.437,00 Rp 22.646.598.024,00 Rp (4.003.707.587,00) -17,68%

•Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Rp 15.639.888.018,00 Rp 13.795.269.559,00 Rp 1.844.618.459,00 13,37%

•Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Rp 9.968.573.444,00 Rp 10.652.096.956,00 Rp (683.523.512,00) -6,42%

•

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Rp 899.031,00 Rp 449.838,00 Rp 449.193,00 99,86%

•Bagi Hasil dari Retribusi Kemetrologian

Rp 22.619.632,00 Rp - Rp 22.619.632,00 -

44.274.870.562,00Rp 47.094.414.377,00Rp (2.819.543.815,00)Rp

Uraian

JUMLAH



Realisasi Belanja untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah

sebesar Rp813.671.539.785,00 atau 89,71% dari anggaran yang tersedia sebesar

Rp907.004.674.733,80. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar

Rp4.627.588.230,00 atau 0,57% dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun 2011 sebesar

Rp818.299.128.015,00.

Realisasi Belanja Operasi untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

adalah sebesar Rp719.698.354.700,00 atau 90,98% dari anggaran yang tersedia sebesar



Rp678.287.977.370,00. Penjelasan lebih lanjut Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012



Rp47.520.916.628,00 atau 10,79% dari realisasi Tahun Anggaran 2011 sebesar

Rp440.602.025.239,00.

BELANJA Tahun 2012 Tahun 2011

Rp813.671.539.785,00 Rp818.299.128.015,00

Belanja Operasi Tahun 2012 Tahun 2011

Rp719.698.354.700,00 Rp678.287.977.370,00

5.1.13 : Belanja Pegawai Tahun 2012 Tahun 2011

Rp488.122.941.867,00 Rp440.602.025.239,00




Belanja Pegawai Tahun 2012 dan Tahun 2011

Realisasi Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012


Rp208.099.444.790,00. Realisasi Belanja Barang tersebut mengalami kenaikan sebesar


Rp167.095.665.044,00.

5.1.14 : Belanja Barang Tahun 2012 Tahun 2011

Rp182.443.867.453,00 Rp167.095.665.044,00


Perubahan

Rp 438.857.097.517,00 Rp 398.190.846.404,00 Rp 4 0.666.251.113,00 10,21%

• Gaji dan Tunjangan Rp 322.709.181.643,00 Rp 296.023.219.153,00 Rp 26.685.962.490,00 9,01%

•Tambahan Pengahasilan PNS

Rp 110.410.373.230,00 Rp 96.516.417.095,00 Rp 13.893.956.135,00 14,40%

•

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Rp 1.733.160.000,00 Rp 1.853.160.000,00 Rp (120.000.000,00) -6,48%

•Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi

Rp 4.004.382.644,00 Rp 3.798.050.156,00 Rp 206.332.488,00 5,43%

Rp 49.265.844.350,00 Rp 42.411.178.835,00 Rp 6.854.665.515,00 16,16%

• Honor PNS Rp 28.377.913.905,00 Rp 24.221.956.790,00 Rp 4.155.957.115,00 17,16%

• Honor Non PNS Rp 15.202.618.945,00 Rp 11.726.939.745,00 Rp 3.475.679.200,00 29,64%

• Uang Lembur Rp 1.741.469.500,00 Rp 1.256.709.000,00 Rp 484.760.500,00 38,57%

•

Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

Rp 702.575.000,00 Rp - Rp 702.575.000,00 -

•Honorarium Pengelolaan Dana Bos

Rp 3.241.267.000,00 Rp 5.205.573.300,00 Rp (1.964.306.300,00) -37,73%

488.122.941.867,00Rp 440.602.025.239,00Rp 47.520.916.628,00Rp

Uraian

JUMLAH BTL dan BL

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

BELANJA LANGSUNG (BL)




Belanja Barang Tahun 2012 dan Tahun 2011

Realisasi Belanja Hibah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012


Rp34.175.589.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.495.353.341,00

atau 21,05 % dari realisasi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp35.607.586.721,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember

2012 adalah sebesar Rp13.800.300.000,00 atau 90,27% dari anggaran yang tersedia sebesar



Rp28.267.382.566,00.

5.1.15 : Belanja Hibah Tahun 2012 Tahun 2011

Rp28.112.233.380,00 Rp35.607.586.721,00

5.1.16 : Belanja Bantuan Sosial Tahun 2012 Tahun 2011

Rp13.800.300.000,00 Rp28.267.382.566,00


Perubahan

• Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 10.018.033.131Rp 8.050.648.769Rp 1.967.384.362Rp 24,44%

• Belanja Bahan/Material 5.951.363.215Rp 6.285.216.456Rp (333.853.241)Rp -5,31%

• Belanja Jasa Kantor 29.292.154.550Rp 24.328.327.870Rp 4.963.826.680Rp 20,40%

• Belanja Premi Asuransi 638.684.604Rp 785.607.098Rp (146.922.494)Rp -18,70%

• Belanja Peraw atan Kendaraan Bermotor 5.967.137.608Rp 4.856.101.937Rp 1.111.035.671Rp 22,88%

• Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 7.491.921.905 Rp 7.580.038.140 Rp (88.116.235) -1,16%

• Belanja Sew a Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir Rp 3.803.200.287 Rp 3.413.198.779 Rp 390.001.508 11,43%

• Belanja Sew a Sarana Mobilitas 694.487.500Rp 511.741.400Rp 182.746.100Rp 35,71%

• Belanja Sew a Perleng. dan Peral. Kantor 968.895.000Rp 900.190.000Rp 68.705.000Rp 7,63%

• Belanja Makanan dan Minuman 12.190.257.994Rp 11.156.769.011Rp 1.033.488.983Rp 9,26%

• Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 869.581.630Rp 1.218.396.500Rp (348.814.870)Rp -28,63%

• Belanja Pakaian Kerja 202.200.500Rp 354.088.500Rp (151.888.000)Rp -42,90%

• Belanja Pak. Khusus dan Hari-hari Tertentu 738.452.090Rp 1.366.444.150Rp (627.992.060)Rp -45,96%

• Belanja Perjalanan Dinas 7.900.711.552Rp 6.758.912.221Rp 1.141.799.331Rp 16,89%

• Belanja Beasisw a Pendidikan PNS 236.313.840Rp 134.200.000Rp 102.113.840Rp 76,09%

• Belanja Kursus-kursus, Pelatihan, Bintek PNS 1.543.810.775Rp 1.274.977.000Rp 268.833.775Rp 21,09%

• Belanja Pemeliharaan 5.983.016.212Rp 7.020.057.375Rp (1.037.041.163)Rp -14,77%

• Belanja Jasa Konsultasi 7.311.515.244Rp 5.903.798.135Rp 1.407.717.109Rp 23,84%

• Belanja Hadiah 161.641.250Rp 1.207.989.500Rp (1.046.348.250)Rp -86,62%

• Belanja Kursus-kursus, Pelatihan, Bintek DPRD 1.213.500.000Rp 1.104.000.000Rp 109.500.000Rp 9,92%

• Belanja Operasional RSUD 69.834.226.026Rp 57.809.304.317Rp 12.024.921.709Rp 20,80%

• Belanja Sew a Alat Praktek Pelatihan Masy. 19.650.000Rp 24.850.000Rp (5.200.000)Rp -20,93%

• Belanja Barang Dana BOS 8.115.146.000Rp 14.949.567.886Rp (6.834.421.886)Rp -45,72%

• Belanja Barang Yang Akan Diserahkan ke Masy. 1.297.966.540Rp 101.240.000Rp 1.196.726.540Rp 1182,07%

182.443.867.453Rp 167.095.665.044Rp 15.348.202.409Rp

Uraian

JUMLAH



Realisasi Belanja Bantuan Keuangan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31

Desember 2012 adalah sebesar Rp7.219.012.000,00 atau 99,06% dari anggaran yang

tersedia sebesar Rp7.287.500.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp503.694.200,00 atau 7,50% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp6.715.317.800,00.


Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2012 dan Tahun 2011

Realisasi Belanja Modal untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012




Rp140.011.150.645,00. Penjelasan lebih lanjut Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Cirebon tidak melakukan realisasi terhadap Belanja Tanah.

5.1.17 : Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2012 Tahun 2011

Rp7.219.012.000,00 Rp6.715.317.800,00

Belanja Modal Tahun 2012 Tahun 2011

Rp93.925.244.322,00 Rp140.011.150.645,00

5.1.18 : Belanja Tanah Tahun 2012 Tahun 2011

Rp0,00 Rp274.723.800,00


Perubahan

•Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelurahan

Rp 6.686.750.000,00 Rp 6.656.500.000,00 Rp 30.250.000,00 0,45%

•Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik

Rp 532.262.000,00 Rp 58.817.800,00 Rp 473.444.200,00 804,93%

7.219.012.000,00Rp 6.715.317.800,00Rp 503.694.200,00Rp

Uraian

JUMLAH



Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31


tersedia sebesar Rp44.004.904.725,90. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar

Rp17.926.168.123,00 atau 32,77% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp54.699.363.795,00.

Tabel 5.1.19.1 Realisasi Belanja

Peralatan dan Mesin Tahun 2012 dan Tahun 2011

5.1.19 : Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2012 Tahun 2011

Rp36.773.195.672,00 Rp54.699.363.795,00


Perubahan

• BM Pengadaan Alat-alat berat 202.250.000Rp 3.470.069.500Rp (3.267.819.500)Rp -94,17%

• BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 5.403.732.150Rp 4.869.322.700Rp 534.409.450Rp 10,98%

• BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 50.970.200Rp 70.213.000Rp (19.242.800)Rp -27,41%

• BM Pengadaan Alat-alat Angkutan di Atas Air Tidak Bermotor 89.100.000Rp 23.000.000Rp 66.100.000Rp 287,39%

• BM Pengadaan Alat-alat Bengkel 361.695.000Rp 516.548.000Rp (154.853.000)Rp -29,98%

• BM Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Ternak Rp 768.956.000 Rp 102.754.000 Rp 666.202.000 648,35%

• BM Pengadaan Peralatan Kantor Rp 448.326.225 Rp 248.360.700 Rp 199.965.525 80,51%

• BM Pengadaan Perlengkapan Kantor 4.296.422.883Rp 3.812.495.160Rp 483.927.723Rp 12,69%

• BM Pengadaan Komputer 5.613.694.493Rp 8.968.875.650Rp (3.355.181.157)Rp -37,41%

• BM Pengadaan Mebeulair 4.007.007.660Rp 3.387.991.368Rp 619.016.292Rp 18,27%

• BM Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 107.234.400Rp 142.333.700Rp (35.099.300)Rp -24,66%

• BM Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 351.172.564Rp 346.183.300Rp 4.989.264Rp 1,44%

• BM Pengadaan Alat-alat Studio 979.495.047Rp 512.640.250Rp 466.854.797Rp 91,07%

• BM Pengadaan Alat-alat Komunikasi 506.590.500Rp 1.070.057.800Rp (563.467.300)Rp -52,66%

• BM Pengadaan Alat-alat Ukur 411.955.000Rp 17.270.000Rp 394.685.000Rp 2285,38%

• BM Pengadaan Alat-alat Kedokteran 6.166.300.000Rp 17.315.127.420Rp (11.148.827.420)Rp -64,39%

• BM Pengadaan Alat-alat Laboratorium 991.314.300Rp 3.742.540.700Rp (2.751.226.400)Rp -73,51%

• BM Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 421.747.000Rp 257.013.200Rp 164.733.800Rp 64,10%

• BM Alat Persampahan 286.278.250Rp 260.577.000Rp 25.701.250Rp 9,86%

• BM Alat Pelatihan Masyarakat -Rp 569.160.000Rp (569.160.000)Rp -100,00%

• BM Alat-alat Kemping/Upacara Besar 604.000Rp 500.000Rp 104.000Rp 20,80%

• BM Dana BOS 4.835.587.000Rp 4.688.740.347Rp 146.846.653Rp 3,13%

• BM Pengadaan Prasarana Dagang -Rp 307.590.000Rp (307.590.000)Rp -100,00%

• BM Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Jalan 422.603.000Rp -Rp 422.603.000Rp -

• BM Pengadaan Mesin Fogging 50.160.000Rp -Rp 50.160.000Rp -

36.773.195.672Rp 54.699.363.795Rp (17.926.168.123)Rp

Uraian

JUMLAH



Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan

31 Desember 2012 adalah sebesar Rp33.957.342.125,00 atau 86,92% dari anggaran yang



Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31


tersedia sebesar Rp26.334.692.750,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar


Tabel 5.1.21.1 Realisasi Belanja Jalan,

Irigasi, dan Jaringan Tahun 2012 dan Tahun 2011

5.1.20 : Belanja Bangunan dan Gedung Tahun 2012 Tahun 2011

Rp33.957.342.125,00 Rp20.947.989.925,00

5.1.21 : Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2012 Tahun 2011

Rp21.865.985.775,00 Rp62.790.461.025,00


Perubahan

•Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

Rp 14.547.682.300,00 Rp 36.033.120.300,00 Rp (21.485.438.000,00) -59,63%

•Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

Rp 406.200.000,00 Rp 312.732.000,00 Rp 93.468.000,00 29,89%

•Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Air

Rp 6.626.218.200,00 Rp 25.549.705.600,00 Rp (18.923.487.400,00) -74,07%

•

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, dan Air

Rp 285.885.275,00 Rp 893.028.125,00 Rp (607.142.850,00) -67,99%

•Belanja Modal Alat Pembuat Resapan Air

Rp - Rp 1.875.000,00 Rp (1.875.000,00) -

21.865.985.775,00Rp 62.790.461.025,00Rp (40.924.475.250,00)Rp

Uraian

JUMLAH



Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31



Rp30.108.650,00 atau 2,32% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp1.298.612.100,00.

Tabel 5.1.22.1 Realisasi Belanja

Aset Tetap Lainnya Tahun 2012 dan Tahun 2011

Penjelasan lebih lanjut Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tak Terduga untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember

2012 adalah sebesar Rp47.940.763,00 atau 4,21% dari anggaran yang tersedia sebesar

Rp1.140.000.000,00.

5.1.22 : Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2012 Tahun 2011

Rp1.328.720.750,00 Rp1.298.612.100,00

Belanja Tak Terduga Tahun 2012 Tahun 2011

Rp47.940.763,00 Rp0,00

5.1.23 : Belanja Tak Terduga Tahun 2012 Tahun 2011

Rp47.940.763,00 Rp0,00


Perubahan

•Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

Rp 536.231.950,00 Rp 368.611.700,00 Rp 167.620.250,00 45,47%

•

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

Rp 212.762.800,00 Rp 734.059.000,00 Rp (521.296.200,00) -71,02%

•Belanja Modal Pengadaan Hew an/Ternak dan Tanaman

Rp 579.726.000,00 Rp 195.941.400,00 Rp 383.784.600,00 195,87%

1.328.720.750,00Rp 1.298.612.100,00Rp 30.108.650,00Rp

Uraian

JUMLAH



Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun

pengeluaran yang akan dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggarannya

dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan

pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi, sedangkan pengeluaran

pembiayaan digunakan antara lain untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian

pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dan pembentukan

dana cadangan. Realisasi pembiayaan selama periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31

Desember 2012 menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp29.013.913.320,00 dengan

rincian sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pembiayaan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31

Desember 2012 adalah sebesar Rp32.578.400.345,00 atau 82,31% dari anggaran sebesar

Rp39.578.400.345,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2012 mengalami kenaikan


Rp20.424.636.099,00.

Tabel 5.1.24.1 Realisasi Pembiayaan –

Penerimaan Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2011

Pada tahun 2012, Penerimaan Kembali Investasi tidak mengalami realisasi karena bagian laba

Pemerintah Kota Cirebon atas investasi di perusahaan daerah diklasifikasikan pada

PEMBIAYAAN NETTO Tahun 2012 Tahun 2011

Rp29.013.913.320,00 Rp12.259.744.946,00

5.1.24 Pembiayaan - Penerimaan Daerah Tahun 2012 Tahun 2011

Rp32.578.400.345,00 Rp20.424.636.099,00


Perubahan

• Penggunaan SILPA Rp 32.227.709.701,00 Rp 18.738.424.068,00 Rp 13.489.285.633,00 71,99%

•

Sisa Kas BLUD RSUD Gunung Jati Tahun Sebelumnya

Rp 350.690.644,00 Rp 1.210.106.431,00 Rp (859.415.787,00) -71,02%

•Penerimaan Kembali Investasi

Rp - Rp 476.105.600,00 Rp (476.105.600,00) -100,00%

32.578.400.345,00Rp 20.424.636.099,00Rp 12.153.764.246,00Rp

Uraian

JUMLAH



Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Pendapatan Asli Daerah)

yang realisasinya sebesar Rp561.068.445,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31

Desember 2012 adalah sebesar Rp3.564.487.025,00 atau 97,82% dari anggaran sebesar

Rp3.644.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2012 mengalami penurunan


Rp8.164.891.153,00.

Tabel 5.1.25.1 Realisasi Pembiayaan –

Pengeluaran Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2011

5.1.25 Pembiayaan - Pengeluaran Daerah Tahun 2012 Tahun 2011

Rp3.564.487.025,00 Rp8.164.891.153,00


Perubahan

• Pembentukan Dana Cadangan

Rp - Rp 7.000.000.000,00 Rp (7.000.000.000,00) -100,00%

• Penyertaan Modal Pemda: Rp 3.400.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 Rp 2.400.000.000,00 240,00%

PDAM Rp 1.400.000.000,00

PD. Farmasi Rp 2.000.000.000,00

• Pembayaran Pokok Utang Rp 164.487.025,00 Rp 164.891.153,00 Rp (404.128,00) -0,25%

3.564.487.025,00Rp 8.164.891.153,00Rp (4.600.404.128,00)Rp

Uraian

JUMLAH



PERHITUNGAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 20 12

Realisasi Pendapatan : a. PAD Rp. 149.489.858.160,00

b. Pendapatan Transfer Rp. 697.285.094.054,00 c. Lain-lain PAD yang Sah Rp. 25.350.347.960,00 Jumlah (I)

Rp. 872.125.300.174,00

Realisasi Belanja : a. Belanja Operasi (Rp. 719.698.354.700,00)

b. Belanja Modal (Rp. 93.925.244.322,00)

c. Belanja Tak Terduga (Rp.

47.940.763,00)

Jumlah (II)

(Rp.

813.671.539.785,00)

Realisasi Transfer : a. Transfer ke Desa Rp. -

b. Transfer ke Ormas Rp. - Jumlah (III)

Rp. -

Realisasi Pembiayaan : a. Penerimaan *) Rp. 32.578.400.345,00

b. Pengeluaran (Rp. 3.564.487.025,00) Jumlah (IV)

Rp. 29.013.913.320,00

SiLPA Tahun 2012

Rp. 87.467.673.709,00

Saldo Akhir Kas Daerah (BUD) *)

Rp. 56.439.577.527,00

Perbedaan

Rp.

(31.028.096.182,00)

Penjelasan Perbedaan: (1) Saldo Akhir Kas BLUD RSUD Sunan Gunung Jati

Tahun 2012 (Rp 675.800.239,00)

(2) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (Rp 352.295.943,00) (3) Saldo Deposito Tahun 2012 per 31 Desember

2012 (Rp 30.000.000.000,00)

Jumlah (Rp 31.028.096.182,00)

*) Dalam jumlah realisasi penerimaan pembiayaan (SiLPA tahun lalu)

termasuk Saldo awal kas di RSUD Gunungjati sedangkan pendapatan menjadi bagian dari Realisasi PAD dan belanja menjadi bagian dari Belanja Barang dan Jasa.



5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

Berikut ini disajikan uraian masing-masing rekening yang terdapat dalam Neraca Pemerintah

Kota Cirebon Per 31 Desember 2012.

1) Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2012 Per Desember 2011

86.439.577.527,00 32.220.714.711,00

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp86.439.577.527,00 merupakan saldo Kas Pemerintah

Kota Cirebon yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2012. Saldo

tersebut diperoleh melalui perhitungan Kas Daerah dan hasil rekonsiliasi dengan Rekening

Koran Bank per 31 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- Bank BJB Cabang Cirebon Rekening Kas Umum Daerah Nomor 0000290853001

Rp 56.439.577.527,00

- Deposito Jangka Pendek: - Pembukaan Deposito tahun 2010

pada Bank Mandiri Cabang Cirebon:

Rek. 134.02.04415153.3 Rp 1.000.000.000,00 Rek. 134.02.04415152.5 Rp 1.000.000.000,00 Rek. 134.02.04415154.1 Rp 1.000.000.000,00 Rek. 134.02.04415155.8 Rp 1.000.000.000,00 Rek. 134.02.04415156.6 Rp 1.000.000.000,00 Rp 5.000.000.000,00 Pembukaan Deposito tahun 2011

RRek. A 1354949 BTN

Rp

5.000.000.000,00

Rek. A 1354997 BTN Rp 5.000.000.000,00 Rek. PAA 0456914 BNI Rp 5.000.000.000,00 Rek. A 305174 Bank BJB Rp 5.000.000.000,00 Rek. A 305175 Bank BJB Rp 5.000.000.000,00 Rp 25.000.000.000,00 Jumlah Deposito Jangka Pendek: Rp 30.000.000.000,00 Jumlah Rp 86.439.577.527,00

Dari hasil rekonsiliasi dengan Rekening Koran Bank BJB Cabang Cirebon, terdapat selisih

Rp10.000.000,00 disebabkan adanya double pencairan SP2D Nomor 931/0674/LS/BNT/2012

tanggal 11 Desember 2012 dengan pencairan tanggal 20 Desember 2012 dan pencairan

tanggal 28 Desember 2012. Kelebihan pencairan tersebut telah disetor kembali pada tanggal

21 Januari 2013. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2011 sebesar

Rp32.220.714.711,00, terdapat kenaikan Saldo Kas di Kas Daerah sebesar

Rp54.218.862.816,00 atau 168,27%.



Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp353.010.287,00 terdiri

dari Kas UYHD di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp352.295.943,00 per 31 Januari 2013

seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah. Sedangkan sebesar Rp714.344,00 berupa jasa giro

yang seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah per 28 Februari 2012, apabila dibandingkan

dengan Tahun 2011 sebesar Rp11.781.684.213,00 terdapat penurunan sebesar

Rp11.428.673.926,00 atau 97%.

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

Uraian Sisa UYHD Jasa Giro

a. DPPKD (PPKD) Rp 346.300.000,00 Rp 594.243

b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Rp 5.995.943,00 -

c. Dinas Perhubungan-Inkom Rp Rp 97.204

d. Kelurahan Pekalangan Rp - Rp 2.000

e. Kelurahan Argasunya Rp - Rp 15.991

f. RSUD Gunung Jati Rp - Rp 4.906

Jumlah Rp

352.295.943,00 Rp 714.344

3) Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

87.818.497,50 0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp87.818.497,50 terdapat

pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.18.021.000,00 merupakan pendapatan retribusi daerah yang

belum disetor ke kas daerah dan terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

UKM sebesar Rp.69.797.497,50 merupakan sisa kas dana bergulir yang belum digulirkan

kembali, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp.0,00 terdapat kenaikan sebesar

Rp87.818.497,50 atau 100%.

4) Kas di BLUD RSUD Gunungjati Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

675.800.239 ,00 350.690.644,00

Saldo Kas BLUD RSUD Gunung Jati per 31 Desember 2012 sebesar Rp675.800.239,00 pada

Tahun 2012 diakui sebagai Kas di Bendahara Penerima BLUD. Kas tersebut merupakan sisa

kas pada Kas di BLUD RSUD Gunung Jati yang pengelolaan keuangannya terpisah dari Kas

Daerah dan termasuk dalam jumlah SiLPA, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar

Rp350.690.644,00 terdapat kenaikan sebesar Rp325.109.595,00 atau 92,70%.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

353.010.287,00 11.781.684.213,00



Saldo per 31 Desember 2011 Rp 350.690.644,00

Penerimaan selama tahun 2012 Rp 70.159.335.621,00

Rp 70.501.026.265,00 Pengeluaran selama Tahun 2012 Rp 69.834.226.026,00


Rincian selengkapnya pada Lampiran 1a

Piutang Pajak Daerah sebesar Rp239.706.605,00 adalah kewajiban Wajib Pajak (WP) atas

penetapan pajak daerah dan denda pajak yang sampai dengan 31 Desember 2012 yang belum

dibayar. apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp233.450.331,00 terdapat

kenaikan sebesar Rp6.256.274,00 atau 2,68%. Piutang pajak tersebut terdapat di Dinas

Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah dengan mutasi sebagai berikut:

1. Saldo per 1 Januari 2012 Piutang Pajak :

Saldo awal Piutang Pajak: Rp 228.056.868,00

Jumlah SKPD terbit selama tahun 2012 Rp 46.742.055.659,00

Jumlah Rp 46.970.112.527,00

Realisasi pembayaran dalam tahun 2012 Rp 46.747.700.912,00

Saldo per 31 Des 2012

Rp 222.411.615,00

2. Saldo per 1 Januari 2012 Piutang denda Pajak: Rp 5.393.463,00

Realisasi pembayaran dalam tahun 2012 Rp 4.833.558,00

Jumlah Piutang Denda Pajak Rp 559.905,00

Penambahan denda pajak tahun 2012 Rp 16.735.085,00

Rp 17.294.990,00

Jumlah Piutang pajak dan denda pajak 2012

Rp 239.706.605,00

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2

Piutang retribusi per 31 Desember 2012 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar

Rp9.305.681.797,00 terdiri dari tunggakan bagi hasil RPPPK Kabupaten Cirebon sebesar

Rp990.239.452,00 dan tunggakan RPPPKL PDAM Kota Cirebon sebesar Rp8.315.442.345,00.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp70.970.250,00 terdapat kenaikan sebesar

5) Piutang Pajak Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

239.706.605,00 233.450.331,00

6) Piutang Retribusi Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

9.305.681.797,00 70.970.250,00



Rp9.234.711.547,00 atau 13012,1%. Kenaikan ini disebabkan adanya koreksi atas akumulasi

tunggakan retribusi sampai dengan 31 Desember 2011 yang belum diakui sebagai piutang.

Rincian tunggakan tersebut diuraikan sebagai berikut:

No Rincian Tunggakan RPPK Kota Cirebon (Rp)

Kabupaten Cirebon (Rp)

Jumlah (Rp)

I Tahun 2012 279,609,748.00 210,744,861.00 490,354,609.00

II S.d 31 Desember 2011

1 Pelanggan lainnya 7,835,315,846.00 763,846,626.50 8,599,162,472.50

2 TNI Polri 13,831,262.00 2,101,500.00 15,932,762.00

3 Pemerintah Kota Cirebon 270,690.00 - 270,690.00

4 Dana yang masih harus disetor - -

5 Rek Non Aktif 40,475,069.00 11,206,964.50 51,682,033.50

6 Koreksi karena kekurangan digit 142,917,670.00 - 142,917,670.00

7 Koreksi tahun 2010 5,898,310.00 2,339,500.00 8,237,810.00

8.Kelebihan setoran milik PDAM Kabupaten Cirebon (2,876,250.00)

Sub Jumlah II 8,035,832,597.00 779,494,591.00 8,815,327,188.00

Jumlah 8,315,442,345.00 990,239,452.00 9,305,681,797.00

Dari jumlah saldo Piutang Retribusi sebesar Rp9.305.681.797,00 tersebut, sudah dapat

diklasifikasikan berdasarkan umur piutang sebesar Rp8.175.031.041,00, sedangkan sisanya

masih dalam proses verifikasi rincian tunggakan dan penghitungan umur piutang oleh Dinas

Kebersihan dan Pertamanan. Klasifikasi umur Piutang Retribusi sebesar Rp8.175.031.041,00

dapat diuraikan sebagai berikut:

No Tunggakan RPPK Umur Piutang Per 31 Desember 2012

0-12 Bulan 13-24 Bulan 25-36 Bulan >36 Bulan Jumlah

1 Kota Cirebon 279.609.748 1.410.874.481 1.284.129.708 4.989.672.243 7.964.286.180

2 Kabupaten Cirebon 210.744.861 210.744.861

Jumlah 490.354.609 1.410.874.481 1.284.129.708 4.98 9.672.243 8.175.031.041

Saldo piutang PAD lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp167.865.693,00 merupakan saldo

Piutang yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupa Piutang Tunggakan Mou

Pengangkutan Sampah di DKP, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar

Rp1.309.842.786,70 terdapat penurunan sebesar Rp1.141.977.094,00 atau 87,18%

Rincian selengkapnya pada Lampiran 3

7) Piutang PAD Lainnya Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

167.865.693,00 1.309.842.786,70



8) Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Angsuran

Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

46.899.000,00 14.040.020,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesR Rp46.899.000,00 apabila dibandingkan

dengan Tahun 2011 sebesar Rp14.040.020,00 terdapat kenaikan sebesar Rp32.858.980,00

atau 234,04%. Piutang tersebut adalah piutang atas penjualan kendaraan roda dua dan roda

empat yang belum dilunasi selama tahun 2012 yang diuraikan sebagai berikut:

Selisih Rp. 300.100,00

Selisih tersebut terjadi dikarenakan kelebihan pembayaran Hasil Penjualan Kendaraan Dinas

Roda Dua sebesar Rp.100,00 an. Drs. FERRY RIYANTO Nopol E 2855 A dan sebesar

Rp.300.000,00 an. Shomad Nopol E 2393 A.

Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran 4

Saldo Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah per 31 Desember 2012 sebesar

Rp50.495.820,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp58.209.784,00 terdapat

penurunan sebesar Rp7.713.964,00 atau 13,25,18%. Piutang tersebut merupakan saldo Piutang

Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah yang akan jatuh tempo dalam tahun 2013 atas kasus

kerugian keuangan daerah karena kelalaian pegawai dan kehilangan aset dengan rincian

sebagai berikut:

Saldo awal Piutang 58.209.784,00

Saldo Awal Tagihan (TGR) 17.580.256,00

Penambahan TGR Tahun 2012 9.600.000,00

Jumlah 85.390.040,00

Pembayaran TGR Tahun 2012 (33.294.220,00)

Saldo Akhir TGR 52.095.820,00

Saldo per 1 Januari 2012: Rp 14.040.020,00

Penambahan Penjualan kendaraan Rp 294.004.300,00

Jumlah 308.044.320,00

Jumlah pembayaran dalam tahun 2012 Rp 261.445.420,00


Berdasarkan SK. Walikota Nomor 028/KEP.398-

PK/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (an. Dahrin

Syahrir) sebesar

Rp.

46.899.000,00

9) Bagian Lancar Tuntutan Ganti

Rugi


50.495.820,00 58.209.784,00



Saldo tersebut terdiri dari:

- Jatuh Tempo Tahun 2013 (sebagai Piutang) 50.495.820,00

- Jatuh Tempo diatas Thn. 2013 (sebagai tagihan) 1.600.000,00

Jumlah 52.095.820,00

Adapun Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah perorangannya dapat dirinci sebagai berikut:

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 5

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp7.770.772.643,00 apabila

dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp9.555.853.267,00 terdapat penurunan sebesar

Rp1.785.080.624,00 atau 18,68% merupakan saldo Piutang yang dimiliki oleh RSUD Gunungjati

yang terdiri dari:

Piutang Umum Rp 3.727.402.712,00

Piutang Askes Rp 898.918.000,00

Piutang Jamkesmas Rp 1.601.321.207,00

Piutang Jamkesda Rp 772.390.731,00

Piutang Kerjasama Rp 770.739.993,00

Jumlah Rp 7.770.772.643,00

Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran nomor 5

10) Piutang Lainnya (Pihak

Ketiga)


7.770.772.643,00 Rp9.555.853.267,00

Nama

JT Th. 2013

(sebagai

piutang)

JT di atas Th.

2013 (sebagai

tagihan)

Jumlah

1. KASRI RUSMAN, Kasi Transtib, Rp

1.305.800,00 0,00 1.305.800,00

2. SUPARDI, Pelaksana Dinas

Kimpraswil, Rp

1.041.460,00 0,00 1.041.460,00

3. Drs. AHMAD KUSRIADI, Pengawas

Dinas Pendidkan, Rp

1.316.000,00 0,00 1.316.000,00

4. KARLIN, Pelaksana Dinas Pertanian, Rp 1.316.000,00 0,00 1.316.000,00

5. SAPRUDIN, Sekretaris Dinas KP, Rp 2.466.560,00 0,00 2.466.560,00

6. PIPIH PRIYATNA, SH, Kasubag di

Bappeda, Rp

15.470.000,00 0,00 15.470.000,00

7. Drs. IRIANTO LEGOWO, Kabag

Umum RSUD Gunung Jati, Rp 21.580.000,00 0,00 21.580.000,00

8. M.SOPIAN, S.ST/BPMPPKB, Rp 1.200.000,00 400.000,00 1.600.000,00

9. SYAHRONI Rp 4.800.000,00 1.200.000,00 6.000.000,00

Jumlah Rp 50.495.820,00 1.600.000,00 52.095.820,00



11) Persediaan Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

11.043.402.736,00 9.081.247.553,34

Saldo Persediaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp11.043.402.736,00 apabila dibandingkan

dengan Tahun 2011 sebesar Rp9.081.247.553,34 terdapat kenaikan sebesar

Rp1.962.155.182,66 atau 21,61%, persediaan tersebut merupakan saldo persediaan habis

pakai yang berada di masing-masing SKPD dan sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock

opname yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Alat tulis kantor Rp 155.759.838,00 b. Persediaan Brg Kuasi/Cetakan c. Benda Pos Rp

1.221.463.128,00 6.000,00

d. Persediaan alat listrik e. Persediaan alat kebersihan Rp

49.191.592,00 47.049.702,00

f. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman Rp 26.615.900,00 g. Persediaan Bibit Ternak Rp 632.176.250,00 h. Persediaan Alat Kesehatan/KB Rp 3.212.987.567,00 i. Persediaan Obat-obatan/bahan kimia j. Peralatan dapur/bahan pakai habis

Rp Rp

5.697.069.759,00 1.083.000,00

Jumlah Rp 11.043.402.736,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik persediaan obat-obatan pada Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) Farmasi Tahun 2010 pada BPMPPKB masih terdapat obat kadaluarsa,

rusak dan tidak dapat dipakai (proses penghapusan) yang tidak dicantumkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Barang Jumlah Kadaluarsa Keterangan

1 Insertion 324

Alat tidak dapat dipergunakan lagi karena

tidak efektif dan sudah ada metode baru

yaitu IUD Copper T

2 Intravag 80

Alat tidak dapat dipergunakan dan tidak

dipergunakan oleh akseptor dan jumlahnya

sudah dikeluarkan dari Neraca

3 Plester Susuk KB 25 Jul-10 barang tidak dapat dipakai lagi karena

tidak steril dan terlalu kecil

Catatan : Harga barang tidak dapat diketahui karena merupakan barang hibah dari provinsi dan

pusat

Rincian persediaan lebih lanjut disajikan pada lampiran nomor 6



12) Beban Dibayar dimuka Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

245.833.333,33 0,00

Saldo Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp245.833.333,33

merupakan asuransi anggota DPRD yang telah dibayarkan pada Tahun 2012 sedangkan jatuh

tempo asuransi sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 (periode asuransi 14 Juni 2012 s.d. 13

Juni 2013) dengan nomor polis 0901.19.2012.06.0001.

13) Investasi Non Permanen –

Dana Bergulir


1.528.022.789,50 1.594.199.489,50

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.528.022.789,50.

apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp1.594.199.489,50 terdapat penurunan

sebesar Rp66.176.700,00 atau 4,15%. Investasi jangka panjang non permanen tahun 2012

adalah merupakan dana bergulir yang disalurkan pada pihak ketiga /masyarakat untuk

dipergulirkan dengan maksud sebagai stimulan atas ketahanan dan peningkatan kemampuan

perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran nomor 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp55.157.259.013,70, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp61.914.778.264,71

terdapat penurunan sebesar Rp6.757.519.251,01 atau 10,91%. Saldo Penyertaan Modal

tersebut merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan

Daerah/BUMD. Pengakuan, penilaian dan pencatatan Penyertaan Modal kepada Perusahaan

Daerah menggunakan Metode Ekuitas.

Penyajian nilai investasi pada Perusahaan Daerah / BUMD menggunakan data Laporan

Keuangan sebelum audit.

Rincian saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2012 disajikan dalam lampiran 8

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2012 sebesar

Rp2.406.211.810.338,43 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar

Rp2.315.218.773.989,23 terdapat kenaikan sebesar Rp90.993.036.349,21 atau 3,93%.

14) Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah


55.157.259.013,70 61.914.778.264,71

15) Aset Tetap Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

2.406.211.810.338,43 2.315.218.773.989,23



Jumlah tersebut terdiri dari:

a. Tanah Rp 1.107.652.366.075,00

b. Peralatan dan Mesin Rp 288.313.611.167,00

c. Gedung dan Bangunan Rp 513.476.201.240,43

d. Jalan, Irigasi,Jaringan dan Instalasi Rp 483.708.172.281,00

e. Aset Tetap Lainnya Rp 13.061.459.575,00

Jumlah Rp 2.406.211.810.338,43

a. Nilai Tanah sebesar Rp1.107.652.366.075,00 adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah

Kota Cirebon yang terdiri dari tanah kosong, tanah atas bangunan, tanah di bawah

konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah darat sekitar daerah irigasi.

Mutasi Tanah selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01 Januari 2012 Rp 1.107.652.366.075,00

Penambahan 2012

- Belanja modal Rp 0,00

Saldo per 31 Desember 2012 Rp 1.107.652.366.075,00

b. Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp 288.313.611.167,00 adalah peralatan dan mesin

yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01 Januari 2012 Rp

250.305.218.886,00

Belanja modal Rp 36.773.195.672,00

Rp 4.006.479.140,00

Hibah/Bantuan/Barang dan Jasa Rp 2.286.872.494,00

Jumlah Rp 293.371.766.192,00

Penghapusan Rp (3.627.040.935,00)

Reklas Rp (1.421.944.090,00)

Non Aset (Belanja Pakai Habis) Rp (9.170.000,00)

Rp

(5.058.155.025,00)

Saldo per 31 Desember 2012 Rp 288.313.611.167,00



Nilai Peralatan dan Mesin tersebut terdapat pada :

NO NAMA SKPD JUMLAH

1 SEKRETARIAT DAERAH 18.086.797.991,00

2 SEKRETARIAT DPRD

7.415.686.773,00

3 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN. KEUANGAN.DAERAH ( SELAKU SKPD )

6.539.702.423,00

4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.105.559.349,00

5 INSPEKTORAT

1.407.396.150,00

6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

2.081.834.000,00

7 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA

12.143.369.231,00

8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.400.668.773,00

9 KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

2.678.299.200,00

10 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

2.692.496.750,00

11 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.886.757.200,00

12 KECAMATAN KEJAKSAN

796.162.280,00

13 KECAMATAN KESAMBI

920.427.282,00

14 KECAMATAN PEKALIPAN

972.574.422,00

15 KECAMATAN HARJAMUKTI

819.141.192,00

16 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK

694.706.027,00

17 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN

9.993.800.520,00

18 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM

4.041.524.490,00

19 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

2.758.610.000,00

20 DINAS KESEHATAN 26.562.745.636,00

21 RSUD GUNUNG JATI

75.773.657.391,00

22 DINAS PENDIDIKAN

63.989.995.570,00

23 BADAN PEMBERDAYAAN MASY.PEMBERDY. PEREMPUAN DAN KB

4.491.528.832,00

24 DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.842.653.200,00

25 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 10.585.013.700,00

26 KANTOR KETAHANAN PANGAN

637.693.550,00

27 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

4.648.179.150,00



39 KELURAHAN HARJAMUKTI

189.447.000,00

40 KELURAHAN KALIJAGA

179.401.200,00

41 KELURAHAN ARGASUNYA

203.493.410,00

42 KELURAHAN LARANGAN

194.534.950,00

43 KELURAHAN KECAPI

203.026.500,00

44 KELURAHAN PEKALIPAN

155.745.950,00

45 KELURAHAN JAGASATRU

188.220.250,00

46 KELURAHAN PULASAREN

191.805.100,00

47 KELURAHAN KESEPUHAN

153.927.700,00

48 KELURAHAN KESAMBI

194.474.730,00

49 KELURAHAN DRAJAT

147.677.250,00

50 KELURAHAN PEKIRINGAN

225.847.100,00

51 KELURAHAN SUNYARAGI

168.024.383,00

52 KELURAHAN KARYA MULYA

170.067.018,00

JUMLAH 288.313.611.167,00

c. Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp513.476.201.240,43 adalah gedung dan

bangunan milik Pemerintah Kota Cirebon berupa bangunan kantor, sekolah, dan bangunan

lainnya yang terdapat pada instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO NAMA SKPD JUMLAH

28 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.737.540.695,00

29 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DAMKAR

4.112.565.789,00

30 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDPAR

1.526.216.350,00

31 KELURAHAN LEMAHWUNGKUK

155.201.670,00

32 KELURAHAN PEGAMBIRAN

168.812.200,00

33 KELURAHAN PANJUNAN

165.736.700,00

34 KELURAHAN PEKALANGAN

188.252.040,00

35 KELURAHAN KEJAKSAN

164.999.050,00

36 KELURAHAN SUKAPURA

184.082.200,00

37 KELURAHAN KESENDEN

177.989.750,00

38 KELURAHAN KEBON BARU

199.541.100,00



Saldo Awal per 01 Januari 2012 490.796.643.977,23

a. Belanja modal 33.957.342.125,00

b. BLUD RSUD 626.651.575,00

c. Hibah/Bantuan 6.000.000,00

Jumlah 525.386.637.677,23

d. Penghapusan (5.576.424.706,80)

e. Reklas (6.334.011.730,00)

Jumlah Pengurangan (11.910.436.436,80)

Saldo per 31 Desember 2012 513.476.201.240,43

Nilai gedung dan bangunan tersebut terdapat pada :

NO NAMA SKPD JUMLAH


2 SEKRETARIAT DPRD 4.285.554.691,00


1.119.415.000,00

4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 80.900.000,00

5 INSPEKTORAT 22.680.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA

22.116.898.100,00

7 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 248.220.000,00

8 KANTOR POLISI PAMONG PRAJA 270.280.000,00

9 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

1.249.043.000,00

10

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.048.611.650,00

11 KECAMATAN KEJAKSAN 998.973.000,00

12 KECAMATAN KESAMBI 2.049.780.000,00

13 KECAMATAN PEKALIPAN 813.180.000,00

14 KECAMATAN HARJAMUKTI 1.096.630.000,00

15 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK 1.161.869.000,00

16

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN 13.719.778.350,00



NO NAMA SKPD JUMLAH

17

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM 3.057.675.800,00

18

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 318.750.000,00

19 DINAS KESEHATAN 30.363.762.650,00

20 RSUD GUNUNG JATI 49.972.524.225,00

21 DINAS PENDIDIKAN 240.764.802.984,74

22 BADAN PEMBERDAYAAN MASY.PEMBERDY. PEREMPUAN DAN KB 1.373.944.000,00

23

DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 87.347.830.300,00


25 KANTOR KETAHANAN PANGAN 749.984.750,00

26 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 730.213.000,00

27 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 649.672.000,00

28

KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DAMKAR 758.889.023,69

29 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDPAR 291.200.000,00

30 KELURAHAN KEJAKSAN 32.700.000,00

31 KELURAHAN PULASAREN 39.604.500,00

32 KELURAHAN KESAMBI 39.183.000,00

JUMLAH 513.476.201.240,43

d. Nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp483.708.172.281,00 adalah nilai dari

konstruksi jalan, jembatan, gorong-gorong, trotoar, bangunan air dan saluran. Yang

dimaksud dengan jalan adalah jalan yang berstatus jalan kota.

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:


1. Belanja modal 21.865.985.775,00

2. BLUD RSUD 272.690.000,00

3. Reklas 7.433.842.230,00




Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut terdapat pada :

NO NAMA SKPD JUMLAH


2 SEKRETARIAT DPRD 243.684.500,00


98.840.000,00


5 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA 4.956.286.550,00

6 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.600.000,00

7 KANTOR POLISI PAMONG PRAJA 2.000.000,00

8 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 63.889.500,00

9 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 150.844.950,00

10 KECAMATAN PEKALIPAN 7.202.600,00

11 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN 4.356.526.100,00

12 DINAS KESEHATAN 1.227.448.550,00

13 RSUD GUNUNG JATI 10.034.064.520,00

14 DINAS PENDIDIKAN 26.704.000,00

15

DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 455.996.229.920,00


17 KANTOR KETAHANAN PANGAN 10.957.600,00


19 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DAMKAR

56.242.250,00


21 KELURAHAN SUKAPURA 12.728.000,00

22 KELURAHAN KESENDEN 1.839.000,00

23 KELURAHAN DRAJAT 933.000,00

JUMLAH 483.708.172.281,00

e. Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.061.459.575,00 adalah aset lainnya milik

Pemerintah Kota Cirebon berupa buku-buku perpustakaan Rp,9.410.092.025,00 Barang

bercorak kesenian, kebudayaan Rp1.799.769.550,00 dan hewan, ternak dan tanaman

Rp1.851.598.000,00.

Mutasi Asset Tetap Lainnya selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:


1. Belanja modal 1.328.720.750,00

2. Reklas 2.875.000,00

Jumlah 13.660.486.525,00



3. Penghapusan (17.069.950,00)

4. Reklas (581.957.000,00)

Jumlah Pengurangan (599.026.950,00)


Nilai Aset Tetap Lainnya terdapat pada :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2010 tentang Dana Cadangan

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Dengan Bilyet Deposito A

305286 0002-DEP-A305286 Deposito berjangka umum 006Z3P, tanggal 21 Desember 2011.

NO NAMA SKPD JUMLAH

1 SEKRETARIAT DAERAH 631.706.400,00

2 SEKRETARIAT DPRD 242.851.500,00


91.850.000,00


5 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DKLAT 2.000.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA 1.000.000,00

7 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 1.517.895.875,00

8 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 10.462.000,00

9 KECAMATAN KEJAKSAN 2.528.000,00

10 KECAMATAN KESAMBI 1.411.750,00

11 KECAMATAN PEKALIPAN 600.000,00

12 KECAMATAN HARJAMUKTI 629.000,00

13 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK 909.500,00

14 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN 871.486.800,00

15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM 46.791.500,00

16 DINAS KESEHATAN 18.015.000,00

17 DINAS PENDIDIKAN 8.574.905.550,00

18 DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4.200.000,00

19 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 718.629.200,00



22 KELURAHAN PEKALANGAN 19.470.000,00

23 KELURAHAN KEJAKSAN 2.000.000,00

24 KELURAHAN SUKAPURA 5.600.000,00

25 KELURAHAN KALIJAGA 30.085.000,00

26 KELURAHAN KECAPI 5.000.000,00

JUMLAH 13.061.459.575

16) Dana Cadangan Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

7.000.000.000,00 7.000.000.000,00



Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2012 sebesar

Rp1.600.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp 17.580.256,00 terdapat

penurunan sebesar Rp15.580.256,00 atau 90,90%. Saldo tersebut merupakan Bagian Jangka

Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi

[lihat lampiran 5a].

Aset Tidak berwujud tersebut terdapat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan

Perempuan dan KB sebesar Rp168.400.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011

sebesar Rp168.400.000,00 tidak terdapat kenaikan maupun penurunan. Saldo tersebut

merupakan aplikasi basis data adat dan budaya nusantara hibah dari Kementerian Dalam

Negeri.

Jumlah Utang Jangka Panjang (utang bank) per 31 Desember 2012 sebesar Rp230.810.100,00

saldo tersebut merupakan bagian lancar utang jangka panjang yang telah dan akan jatuh tempo

sampai dengan Tahun 2013.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. SLA-394/DDI/1988- Pokok pinjaman Rp 162.101.100,00

2. INPRES PASAR No.B 150/IP-VII/INV/86 Rp 68.709.000,00

Jumlah Rp 230.810.100,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Inpres Pasar sebesar Rp68.709.000,00 adalah

merupakan sisa utang Pemerintah Kota Cirebon kepada BRI sebagai akibat dari pembayaran

hutang PD Pasar kepada BRI melalui Kas Daerah, namun oleh Pemerintah Kota

pembayarannya belum diteruskan kepada BRI. Pelunasan oleh PD Pasar pada tanggal 21

Desember 2010 dengan STS nomor 13/keb/2010 sebesar Rp68.709.000,00, tetapi sampai saat

ini setoran tersebut belum disetorkan Pemerintah Kota ke BRI.

17) TagihanTuntutan Ganti

Kerugian Daerah


1.600.000,00 17.580.256,00

18) Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

168.400.000,00 168.400.000,00

19) Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang


230.810.100,00 230.810.100,00



Saldo Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.695.726.890,00

apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp 29.229.922.641,31 terdapat penurunan

sebesar Rp24.534.195.751,31 atau 83,94%. Utang tersebut adalah kewajiban RSUD

Gunungjati atas transaksi pengadaan barang khususnya obat-obatan dan alat kesehatan yang

pembayarannya ditangguhkan atau tidak melalui pembayaran langsung.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari:

Utang kepada rekanan (84 persh.) Rp 4.664.607.890,00

Biaya yg masih harus dibayar

Rp

31.119.000,00

Jumlah Rp 4.695.726.890,00

Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran nomor 10 dan 11

Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan sebesar Rp2.786.117.273,93. Pada tahun 2012

terdapat pembayaran angsuran pokok sebesar Rp162.101.100,00 atas saldo awal kewajiban

jangka panjang dan pada TA 2012 tidak terdapat penerimaan utang. Jumlah tersebut

didapatkan dari rekonsiliasi atas nilai utang antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Bank

Mandiri sebagai bank pengelola pembayaran cicilan utang dan Departemen Keuangan selaku

penerus pinjaman.

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-750/MK.05/2011

tanggal 23 Nopember 2011 tentang Persetujuan Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah,

dan Surat Walikokota Cirebon Nomor 581/1148-DPPKD tanggal 28 Juni 2010 tentang

Pelunasan Pinjaman Luar Negeri bahwa Utang No RDA 04/DDI/1988 sebesar

Rp787.989.861,94, No PRJ 054/MD.4/1987 sebesar Rp309.534.331,70 dan No SLA

781/DP.3/1995 sebesar Rp1.204.675.705,85 belum dapat dihapuskan dikarenakan belum

diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Utang Pemerintah

Daerah.

20) Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

4.695.726.890,00 29.229.922.641,31

21) Utang Dalam Negeri Sektor

Perbankan


2.786.117.273,93 3.112.705.399,49



Secara garis besar, perhitungan utang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

NO KETERANGAN JUMLAH

1 SLA 394/DDI/1988

Utang Pokok dan Jasa bank

2. Pokok = 162.101.100,00

3. Non Pokok = 2.385.925,56

810.505.500,00

Pembayaran angsuran per 31 Desember 2012 (164.487.025,56)

Saldo Utang 646.018.474,44

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(162.101.100,00)

Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012 483.917.374,44

2 RDA 04/DDI/1988

Utang pokok dan jasa bank

Pokok

787.989.861,94


3 PRJ 054/MD.4/1987

Utang Pokok dan Jasa Bank 309.534.331,70


4 SLA 781/DP.3/1995

Utang Pokok dan Jasa Bank 1.204.675.705,85

1. Pokok

2. Non Pokok

Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012 1.204.675.705,85

5 INPRES PASAR No.B 150/IP-VII/INV/86

Utang Pokok dan Jasa Bank 68.709.000,00

Pembayaran angsuran per 31 Desember 2011 -

Sisa Utang 68.709.000,00

Bagian lancar utang jangka panjang (68.709.000,00)

Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012

(Berdasarkan surat tanda setoran no. 13/Keb/2010 sebesar Rp68.709.000,00

yaitu pelunasan hutang Inpres PD. Pasar Kota

Cirebon)

-

TOTAL UTANG JANGKA PANJANG 2.786.117.273,93

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp111.500.327,187,83

apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp35.215.970.818,73 terdapat kenaikan

sebesar Rp76.284.356.369,10 atau 216,62%. Jumlah tersebut merupakan selisih antara

Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek. Saldo per 31 Desember 2012 dirinci sebagai

berikut:

22) Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

111.500.327.187,83 35.215.970.818,73



2012

2011

SILPA Rp 86.791.873.470,00 32.227.709.701,00

SiLPA di BLUD RSUD Gunung Jati Rp 675.800.239,00 350.690.644,00

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp 88.352.841,50 304.909,00

Cadangan piutang Rp 17.581.421.558,00 11.242.366.438,70

Asuransi Dibayar dimuka Rp 245.833.333,33 0,00

Cadangan Persediaan Rp 11.043.402.736,00 9.081.247.553,34

Dana yg Harus Disediakan untuk

Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp (4.926.536.990,00) (17.686.348.427,31)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar Rp 111.500.327.187,83 35.215.970.818,73

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.460.280.974.867,71 .

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset

Lainnya dengan jumlah Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp 56.685.281.803,20

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 2.406.211.810.338,44

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp 170.000.000,00

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang Rp (2.786.117.273,93)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp 2.460.280.974.867,71

Diinvestasikan dalam dana cadangan sebesar Rp7.000.000.000,00 yang diperuntukkan untuk

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

23) Ekuitas Dana Investasi Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

2.460.280.974.867,71 2.375.801.026.599,95

24) Ekuitas Dana Cadangan Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011

7.000.000.000,00 7.000.000.000,00



5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi positif sebesar Rp.152.028.509.291,00 yang

terdiri dari:

2012 2011

- Arus Masuk Kas 871.774.804.754,00 838.184.622.924,00

- Arus Keluar Kas 719.746.295.463,00 678.287.977.370,00

Arus Kas Bersih 152.028.509.291,00 159.896.645.554,00

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2012 sebesar Rp.152.028.509.291,00

apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp.159.896.645.554,00 terdapat

penurunan sebesar Rp.7.868.136.263,00 atau 4,92%

5.3.1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp.871.774.804.754,00

dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian Jumlah

1. Pendapatan Pajak Daerah Rp 58.294.336.963,00

2. Pendapatan Retribusi Daerah Rp 9.805.820.896,00

3.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 1.601.714.882,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah Rp 79.437.489.999,00

5. Bagi Hasil Pajak Rp 53.629.417.857,00

6. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 27.900.924.635,00

7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau Rp -

8. Dana Alokasi Umum Rp 551.307.701.000,00

9. Dana Alokasi Khusus Rp 20.172.180.000,00

10. Dana Penyesuaian Rp -

11. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp 44.274.870.562,00

12.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp 25.350.347.960,00

Jumlah Rp 871.774.804.754,00



5.3.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi sebesar Rp.719.746.295.463,00

dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian Jumlah

1. Belanja Pegawai Rp 488.122.941.867,00

2. Belanja Barang Rp 182.443.867.453,00

3. Belanja Hibah Rp 28.112.233.380,00

4. Belanja Bantuan Sosial Rp 13.800.300.000,00

5. Belanja Bantuan Keuangan Rp 7.219.012.000,00

6. Belanja Tak Terduga Rp 47.940.763,00

Jumlah Rp 719.746.295.463,00

Belanja Pegawai antara lain pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan

dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cirebon selama

periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Belanja Barang antara lain pengeluaran Pemerintah Kota Cirebon untuk

membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya pemeliharaan aset -

aset Pemerintah Kota Cirebon selama periode 1 Januari 2012 sampai

dengan 31 Desember 2012.

Belanja Hibah antara lain pengeluaran Pemerintah Kota Cirebon untuk

belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta.

Belanja Bantuan Sosial antara lain pengeluaran Pemerintah Kota Cirebon

untuk belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan.

Belanja Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota

Cirebon kepada Pemerintahan Desa dan belanja Bantuan Partai Politik

selama periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Belanja Tak Terduga merupakan setoran potongan pensiun PT. Taspen

Kabupaten Cirebon yang masuk ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota

Cirebon.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah negatif

sebesar Rp.93.574.748.902,00 terdiri dari:

Arus kas bersih dari aktivitas investasi asset non keuangan tahun 2012

sebesar Rp.-93.574.748.902,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2011

sebesar Rp.-139.577.990.154,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 46.003.241.253,00

atau 32,95%




Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar

Rp.350.495.420,00. Arus Masuk Kas tersebut berasal dari penjualan

peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai dan lelang kendaraan dinas.


Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah

sebesar Rp.93.925.244.322,00 yang merupakan Belanja Modal dengan

rincian sebagai berikut:

No. Uraian Jumlah

1. Belanja Tanah Rp 0,00

2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 36.773.195.672,00

3. Belanja Gedung dan Bangunan Rp 33.957.342.125,00

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 21.865.985.775,00

5. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 1.328.720.750,00

Jumlah Rp 93.925.244.322,00 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan negatif sebesar Rp.3.564.487.025,00

terdiri dari:

2012 2011

- Arus Masuk Kas 0,00 476.105.600,00

- Arus Keluar Kas 3.564.487.025,00 8.164.891.153,00

Arus Kas Bersih (3.564.487.025,00) (7.688.785.553,00)

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan tahun 2012 sebesar

Rp.-3.564.487.025,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar

Rp.-7.688.785.553,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 4.124.298.528,00 atau 53,64%.


Tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan.




Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan adalah sebesar

Rp.3.564.487.025,00 yang merupakan penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah dan pembayaran angsuran utang SLA 394.

No. Uraian Jumlah

1. Pembentukan Dana Cadangan Rp -

2. Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah Rp 3.400.000.000,00

3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

Negeri Rp 164.487.025,00

Jumlah Rp 3.564.487.025,00

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp.11.774.384.314,00 terdiri

dari:

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran tahun 2012 sebesar

Rp.-11.774.384.314,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar

Rp.11.774.384.314,00 terdapat penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%.

2012 2011

- Arus Masuk Kas 58.236.751.088,00 69.434.616.716,00

- Arus Keluar Kas 70.011.135.402,00 57.660.232.402,00

Arus Kas Bersih (11.774.384.314,00) 11.774.384.314,00


Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran sebesar

Rp.58.236.751.088,00 yang merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK), terdiri dari:

No. Uraian Jumlah

1. PPN dari Kegiatan Rp 11.356.740.140,00

2. PPh dari Kegiatan Rp 2.295.210.954,00

3. PPh Psl.21 dari Gaji dan Tunjangan Rp 19.760.845.707,00

4. Iuran Wajib Pegawai Rp 23.828.485.191,00

5. Tabungan Perumahan Rp 583.077.000,00

6. Askes PNS Rp -

7. Taspen Rp 328.047,00

8. PHR Rp 412.064.049,00

9. Tambahan Penghasilan Beban Kerja yang Masih Harus Dibayar Rp -

Jumlah Rp 58.236.751.088,00




Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar

Rp.70.011.135.402,00 merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga

(PFK), terdiri dari:

No. Uraian Jumlah

1. PPN dari Kegiatan Rp 11.356.740.140,00

2. PPh dari Kegiatan Rp 2.295.210.954,00

3. PPh Psl.21 dari Gaji dan Tunjangan Rp 19.760.845.707,00

4. Iuran Wajib Pegawai Rp 23.828.485.191,00

5. Tabungan Perumahan Rp 583.077.000,00

6. Askes PNS Rp -

7. Taspen Rp 328.047,00

8. PHR Rp 412.064.049,00

9. Tambahan Penghasilan Beban Kerja yang Masih Harus Dibayar Rp 11.774.384.314,00

Jumlah Rp 70.011.135.402,00

Jumlah Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan pungutan dan setoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang dilakukan DPPKD selaku Kuasa BUD berupa PPh Pasal 21, Iuran Wajib Pegawai,Taperum serta Taspen yang berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, Tambahan Penghasilan Beban Kerja yang sudah dibayarkan kepada pegawai, serta Pajak Kegiatan berupa PPN, PPh, dan PHR atas Pengadaan Barang dan Jasa yg disetor oleh fihak ketiga.



BAB VI

PENUTUP

Di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat

penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan

negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan

keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku

kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan

daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan

daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Penyusunan dan penyajian LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kota Cirebon

Tahun Anggaran 2012 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan

struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan

perubahannya.

LKPD ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan

Atas Laporan Keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan mengungkapkan

beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat

dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan, baik internal maupun eksternal.

Semoga dengan tersusunnya LKPD ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna

sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan jinerja

keuangan Pemerintah Kota Cirebon.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun

anggaran 2012 ini, Pemerintah Kota Cirebon bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas

sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah.

WALIKOTA CIREBON

ANO SUTRISNO

Documents

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012€¦ · Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 4 Pemerintah Kota Cirebon 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN