66
LAPORAN TUTORIAL SKENARIO B BLOK 25 Disusun Oleh: Kelompok 5 Tutor : dr. Hendarmin Aulia 1. M ALNIROMAN YUKENDRI 041214010 2. ELZAN ZULQAD MAULANA 04121401029 3. MAYA CHANDRA DITA 04121401038 4. HELEN 04121401044 5. INTHAN ATIKA 041214010 6. NI KOMANG LENI WULANDARI 041214010 7. OWEN HU 04121401066 8. ADISTI MEIRIZKA 04121401070 9. M YUFIMAR RIZA FADILAH 04121401076 10. M FAKHRI ALTYAN 041214010 11. ELMO SAVIRO 04111401097 12. AJI MUHAMMAD IQBAL 041214010 PENDIDIKAN DOKTER UMUM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2015

Laporan Dasar Blok 25 Ske B B5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ikm

Citation preview

LAPORAN TUTORIAL

SKENARIO B BLOK 25

Disusun Oleh:Kelompok 5Tutor :

dr. Hendarmin Aulia1. M ALNIROMAN YUKENDRI

0412140102. ELZAN ZULQAD MAULANA041214010293. MAYA CHANDRA DITA

041214010384. HELEN

041214010445. INTHAN ATIKA

0412140106. NI KOMANG LENI WULANDARI0412140107. OWEN HU

041214010668. ADISTI MEIRIZKA

041214010709. M YUFIMAR RIZA FADILAH0412140107610. M FAKHRI ALTYAN

04121401011. ELMO SAVIRO

0411140109712. AJI MUHAMMAD IQBAL

041214010PENDIDIKAN DOKTER UMUM

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2015DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

KEGIATAN TUTORIAL

SKENARIO...

KLARIFIKASI ISTILAH.

IDENTIFIKASI MASALAH..

ANALISIS MASALAH.

HIPOTESIS.

RESTRUKTURISASI / KERANGKA KONSEP... SINTESIS KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan tutorial yang berjudul Laporan Tutorial Skenario B Blok 25 sebagai tugas kompetensi kelompok. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.Kami menyadari bahwa laporan tutorial ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang.Dalam penyelesaian laporan tutorial ini, kami banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan syukur, hormat, dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah merahmati kami dengan kelancaran diskusi tutorial,

2. Dr Hendarmin Aulia selaku tutor kelompok 53. teman-teman sejawat FK Unsri,4. semua pihak yang telah membantu kami.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang diberikan kepada semua orang yang telah mendukung kami dan semoga laporan tutorial ini bermanfaat bagi kita dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Palembang, 8 Mei 2015Kelompok 5 KEGIATAN TUTORIAL

Tutor

: dr Hendarmin AuliaModerator

: Aji Muhammad IqbalSekretaris Meja 1: Owen Hu Sekretaris Meja 2: Elzan Zulqad MaulanaPelaksanaan : .. 4 Mei 6 Mei 2015Peraturan selama tutorial:

1. Sebelum nyampaikan pendapat harus mengacungkan tangan2. Alat komunikasi dan gadget hanya boleh digunakan untuk keperluan diskusi, namun dalam mode silent dan tidak mengganggu berlangsungnya diskusi

3. Minum diperbolehkan, namun tidak untuk makan4. Bila ingin izin keluar, diharapkan melalui moderatorSASARAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa memahami rencana program penanggulangan DBD di kesehatan masyarakat yang meliputi :

Analisis Situasi

Merumuskan tujuan dan target yang akan dicapai

Faktor-faktor yang membantu dan menghambat tujuan

Kegiatan yang harus dilaksanakan

2. Mahasiswa memahami penggerakan pelaksanaan program penanggulangan DBD

3. Mahasiswa memahami monitoring dan evaluasi program penanggulangan DBD

SKENARIO

Wilayah kerja Puskesmas Petanang, dengan jumlah penduduk 43.730 jiwa yang teridiri dari 6 (enam) desa, terjadi KLB Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan jumlah kasus DBD 38 orang, dan 2 orang meninggal (pada periode yang sama di tahun di 2013 jumlah kasus DBD 12 orang dan tidak ada yang meninggal).

Pada bulan April 2015, petugas surveilens menemukan Angka Bebas Jentik (ABJ) yang masih rendah yaitu 54%. Hal ini disebabkan masih banyak penduduk yang menggunakan bak penampungan air terbuka.

Dokter Mori selaku pimpinan Puskesmas merencanakan mengadakan Lokakarya Mini awal bulan Mei untuk membahas kasus ini, dengan tujuan menentukan langkah penanggulangan dan pencegahan DBD, dengan pendekatan Administrasi Kesehatan.

KLARIFIKASI ISTILAH

1DBD:Penyakit virus Dengue di daerah tropis yang menular, eruptif, dan menimbulkan demam, ditularkan oleh nyamuk Aedes dan ditandai dengan nyeri hebat pada kepala, mata, otot, dan sendi

2KLB (Kejadian Luar Biasa):Salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklarifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. (Unair)

Timbulnya atau meningkatnya angka kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu (Depkes, 2000)

3Angka Bebas Jentik:Persentase rumah dan atau tempat umum yang tidak ditemukan jentik pada pemeriksaan.

4Lokakarya Mini:Suatu bentuk forum pertemuan yang merupakan penerapan dari manajemen pergerakan pelaksanaan di Puskesmas dengan tujuan umum meningkatkan fungsi Puskesmas melalui penggalangan kerjasama tim baik lintas program maupun lintas sektor serta terlaksananya kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan.

5Administrasi Kesehatan:Administrasi yang diterapkan untuk mencapai tujuan terwujudnya keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial.

6Surveilens:Suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus berupa pengumpulan data secara sistematik, analisis, dan interpretasi data mengenai suatu peristiwa yang terkait dengan kesehatan untuk digunakan dalam tindakan kesehatan masyarakat dalam upaya mengurangi angka kesakitan dan kematian, serta meningkatkan status kesehatan (German, 2001)

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Wilayah kerja Puskesmas Petanang, dengan jumlah penduduk 43.730 jiwa yang teridiri dari 6 (enam) desa, terjadi KLB Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan jumlah kasus DBD 38 orang, dan 2 orang meninggal (pada periode yang sama di tahun di 2013 jumlah kasus DBD 12 orang dan tidak ada yang meninggal).

2. Pada bulan April 2015, petugas surveilens menemukan Angka Bebas Jentik (ABJ) yang masih rendah yaitu 54%. Hal ini disebabkan masih banyak penduduk yang menggunakan bak penampungan air terbuka.

3. Dokter Mori selaku pimpinan Puskesmas merencanakan mengadakan Lokakarya Mini awal bulan Mei untuk membahas kasus ini, dengan tujuan menentukan langkah penanggulangan dan pencegahan DBD, dengan pendekatan Administrasi Kesehatan.

ANALISIS MASALAH

1. Wilayah kerja Puskesmas Petanang, dengan jumlah penduduk 43.730 jiwa yang teridiri dari 6 (enam) desa, terjadi KLB Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan jumlah kasus DBD 38 orang, dan 2 orang meninggal (pada periode yang sama di tahun di 2013 jumlah kasus DBD 12 orang dan tidak ada yang meninggal).

a. Bagaimana kriteria suatu penyakit dikategorikan KLB?

Timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah

Peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya

Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya

Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata jumlah per bulan dalam tahun sebelumnya

Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya

Angka kematian kasus suatu penyakit (Case Fatality Rate) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama

Angka proporsi penyakit (Proportional Rate) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama

b. Penyakit apa saja yang berpotensi untuk masuk kedalam kategori KLB?

Karakteristik Penyakit yang berpotensi KLB

1. Penyakit yang terindikasi mengalami peningkatan kasus secara cepat.

2. Merupakan penyakit menular dan termasuk juga kejadian keracunan.

3. Mempunyai masa inkubasi yang cepat.

4. Terjadi di daerah dengan padat hunian.

Penyakit-Penyakit Berpotensi Wabah/KLB

1. Penyakit karantina/penyakit wabah penting:

a. Kholera, Pes, Yellow Fever. Penyakit potensi wabah/KLB yang menjalar dalam waktu cepat/mempunyai mortalitas tinggi & penyakit yang masuk program eradikasi/eliminasi dan memerlukan tindakan segera : DHF,Campak,Rabies, Tetanus neonatorum, Diare, Pertusis, Poliomyelitis.

2. Penyakit potensial wabah/KLB lainnya dan beberapa penyakit penting :

a. Malaria, Frambosia, Influenza, Anthrax, Hepatitis, Typhus abdominalis, Meningitis, Keracunan, Encephalitis, Tetanus.

3. Tidak berpotensi wabah dan atau KLB, tetapi Penyakit-penyakit menular yang masuk program :

a. Kecacingan, Kusta, Tuberkulosa, Syphilis, Gonorrhoe, Filariasis, dll.

c. Interpretasi dari jumlah kasus DBD berdasarkan epidemiologinya

Terjadi peningkatan angka kejadian dari tahun sebelumnya dengan adanya korban jiwa dibandingkan tahun lalu.

Menurut Depkes (2005),Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dari golongan Arbovirus yang ditandai dengan demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas, berlangsung terus menerus selama 27 hari, manifestasi perdarahan (peteke, purpura, perdarahan konjungtiva, epistaksis, perdarahan mukosa, perdarahan gusi, hematemesis, melena, hematuri) termasuk uji tourniquet (Rumple Leede) positif, trombositopeni (jumlah trombosit 100.000/l, hemokonsentrasi (peningkatan hemotokrit 20%) disertai atau tanpa pembesaran hati (hepatomegali).

Faktor Risiko Penularan Demam Berdarah Dengue :

Beberapa faktor penularan DBD sebagai berikut:

pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat,

mobilisasi penduduk karena membaiknya sarana dan prasarana transportasi dan terganggu atau melemahnya pengendalian populasi sehinggamemungkin terjadinya KLB,

kemiskinan yang mengakibatkan orang tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah yang layak dan sehat,

pasokan air minum dan pembuangan sampah yang benar,

pendidikan dan pekerjaan masyarakat, jarak antar rumah, keberadaan tempat penampungan air, keberadaan tanaman hias dan pekarangan.d. Apa saja cakupan wilayah kerja suatu Puskesmas? Jelaskan!

Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan. Tetapi apabila disatu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa, kelurahan, RW), dan masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jawab langsung kepada dinas kesehatan kabupaten/ kota (Sulastomo, 2007). Luas Puskesmas 338m2 untuk 120 ha (luas wilayah). Wilayah kerja Puskesmas pada tahun 1970 ditetapkan I jenis Puskesmas saja dengan wilayah kerja tingkat Kecamatan atau daerah dengan jumlah penduduk 30.000 50.000 jiwa. Namun, pada tahun 1979 sesuai dengan Inpres Kesehatan Nomor 5 Tahun 1974, Nomor 7 Tahun 1975 dan Nomor 4 Tahun 1976, maka dirintislah pembangunan Puskesmas di tingkat Kelurahan atau Desa dengan jumlah Penduduk sekitar 30.000 jiwa dan sejak itulah Puskesmas dibedakan atas 2 kategori yaitu: Puskesmas Kecamatan (Puskesmas Pembina) dan Puskesmas Kelurahan (Puskesmas Pembantu).2. Pada bulan April 2015, petugas surveilens menemukan Angka Bebas Jentik (ABJ) yang masih rendah yaitu 54%. Hal ini disebabkan masih banyak penduduk yang menggunakan bak penampungan air terbuka.

a. Interpretasi ABJ

Rumus untuk indek Angka Bebas Jentik :

Jumlah rumah/bangunan yang bebas jentik

----------------------------------------------------- X 100%

Jumlah rumah/bangunan yang diperiksa

Angka yang diharapkan biasanya adalah >95%, oleh karena itu angka bebas jentik yang hanya 54% dinyatakan sangat kurang.

b. Cara penghitungan ABJ

Jml. Rumah tidak ada jentik

Angka Bebas Jentik (ABJ) : x 100 %

Jml. Rumah diperiksa

c. Bagaimana cara penanganan ABJ agar tidak rendah?

Usaha pencegahan dan pemberantasan DBD yang telah dilakukan pemerintah, antara lain dengan metode pengasapan (fogging) dan abatisasi. Penyemprotan sebaiknya tidak dipergunakan, kecuali keadaan genting selama terjadi KLB atau wabah.

Upaya yang paling tepat untuk mencegah demam berdarah adalahmembasmi jentik-jentiknya ini dengan cara sebagai berikut :

1. Fogging(pengasapan). NyamukAedes aegyptidapat diberantas dengan fogging (pengasapan) racun serangga, termasuk racun serangga yang dipergunakan sehari-hari di rumah tangga. Melakukan pengasapan saja tidak cukup, karena dengan pengasapan itu yang mati hanya nyamuk (dewasa) saja. Selama jentiknya tidak dibasmi, setiap hari akan muncul nyamuk yang baru menetas dari tempat perkembang biakannya Karena itu cara yang tepat adalah memberantas jentiknya yang dikenal dengan istilah PSN DBD yaitu singkatan dari Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue.Fogging tertutup adlah pada saat fogging dilakukan semua pintu dan jendela ditutup rapat rapat. Dilakukan sekitar jam 7.00 10.00 dan jam 15.00 18.00. Fogging terbuka adalah pada saat fogging / pengasapan dilakukan semua pintu dan jendeladibuka lebar lebar. Dilakukan sekitar jam 7.00 10.00 dan jam 15.00 18.00. Fogging fokus adalah fogging yang dilakukan dititik fokus dan sekitarnya dengan jarak radius 100 m atau 20 rumah sekitarnya. Dilakukan dua siklus dengan jarak seminggu, diikuti abatisasi. Cara memberantas jentikAedes aegypti2. PSN DBDdilakukan dengan cara 3M, yaitu:

Menguras tempat-tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali.

Menutup rapat-rapat tempat penampungan air

Menguburkan, mengumpulkan, memanfaatkan, atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti kaleng bekas, plastik bekas, dan lain-lain.Selain itu ditambah dengan cara lainnya (yang dikenal dengan istilah 3M plus), seperti:

Ganti air vas bunga, minuman burung dan tempat-tempat lainnya seminggu sekali

Perbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar/rusak

Tutup lubang-lubang pada potongan bambu, pohon dan lain-lain misalnya dengan tanah

Bersihkan/keringkan tempat-tempat yang dapat menapung air seperti pelepah pisang atau tanaman lainnya termasuk tempat- tempat lain yang dapat menampung air hujan di pekaranga, kebun, pemakaman, rumah-rumah kosong, dan lain-lain.

3. Lakukan larvasidasi, yaitu membubuhkan bubuk pembunuh jentik (Abate 1 G, Altosid 1,3 G dan Sumilarv 0,5 G (DBD)) di tempat- tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air

4. Pelihara ikan pemakan jentik nyamuk

5. Pasang kawat kasa di rumah

6. Pencahayaan dan ventilasi memadai

7. Jangan biasakan menggantung pakaian dalam rumah

d. Faktor penyebab apa saja yang dapat mempengaruhi ABJ?Dalam teori Bloom disebutkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh adalah kualitas lingkungan yang merupakan determinan dari status kesehatan. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi ialah pelayanan kesehatan, hereditas, dan perilaku manusia itu sendiri.Faktor lingkungan yang berpengaruh tidak hanya lingkungan fisik saja, tetapi juga meliputi lingkungan sosial ekonomi budaya dimana pendidikan, pekerjaan, pemilikan barang, mobilitas, nilai penyakit dan konsep penyakit termasuk di dalamnya.

Faktor perilaku masyarakat meliputi pengetahuan dan kebiasaan serta peran dalam PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan fogging. Faktor pelayanan kesehatan meliputi upaya penyuluhan dan upaya pencegahan. Sedangkan faktor keturunan adalah kepekaan masyarakat sebagai host dan nyamuk sebagai perantara vektor dari virus dengue (Majalah Kesehatan Masyarakat, 2002).Upaya pemberantasan penyakit DBD terus dilakukan hingga kini antara lain adalah usaha untuk memutuskan mata rantai penularan dengan memberantas vektor penularnya, yaitu nyamuk Aedes aegypti dengan cara kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kemudian untuk mendukung kegiatan pemberantasan vektor tersebut dilakukan kegiatan pemeriksaan jentik berkala di rumah-rumah penduduk serta tempat-tempat umum untuk mengetahui angka bebas jentik (ABJ) di wilayah tersebut.

Selain gerakan PSN yang digalakan oleh pemerintah, upaya pencegahan dan pemberantasan lainnya yang telah dilakukan antara lain porgram penyelidikan epidemiologi, abatisasi selektif, fogging focus, dan penyuluhan kesehatan masyarakat (Ditjen P2PL DepKes RI, 1992).Selain faktor pelayanan kesehatan yang telah diuraikan di atas, faktor lingkungan juga berperan penting dalam penyebaran penyakit DBD. Suhu dan kelembaban udara serta curah hujan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka insiden DBD (Prompou dan Jaroensutasinee, 2005). Jumlah hari hujan, suhu dan kelembaban udara berhubungan secara bermakna dengan angka insiden DBD.Tidak hanya faktor lingkungan alamiah seperti yang disebutkan, namun faktor lainnya yang termasuk dalam lingkungan adalah angka bebas jentik (ABJ) dan kepadatan penduduk. ABJ tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan program pemberantasan vektor penular DBD. Angka bebas jentik (ABJ) sebagai tolak ukur upaya pemberantasan vektor melalui gerakan PSN-3M menunjukan tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah DBD.

Rata-rata ABJ yang masih di bawah 95% menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat untuk mencegah penyakit DBD dengan cara 3M di lingkungannya masing-masing belum optimal, sehingga kasus DBD masih sering terjadi (Ditjen P2PL DepkesRI, 2007). Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara ABJ dengan insiden DBD (Sungono, 2004).

Faktor paling dominan mempengaruhi tingginya kejadian DBD adalah kepadatan penduduk dan angka bebas jentik (ABJ) yang rendah. Kepadatan penduduk dapat meningkatkan penularan kasus DBD dimana dengan semakin banyak manusia maka akan semakin besar peluang nyamuk Aedes aegypti menggigit, sehingga penyebaran kasus DBD dapat menyebar dengan cepat dalam suatu wilayah (Yusmariami, 2004).

e. Hubungan penampungan air terbuka dengan ABJ Petugas surveilens menemukan Angka Bebas Jentik (ABJ) yaitu 54% dari 43.730 jiwa, berarti bahwa terdapat 54 rumah dari 100 rumah bebas dari jentik nyamyk Aedes aegepty selama kurun waktu 1 tahun. Menurut SPM, target Angka Bebas Jentik (ABJ) > 95%. Artinya ABJ di wilayah kerja Puskesmas Petanang masih rendah, hal ini disebabkan masih banyak penduduk yang menggunakan bak penampungan air terbuka.

Nyamuk Aedes aegypti yang aktif pada siang hari biasanya meletakan telur dan berkembang biak di tempat penampungan air bersih atau air hujan seperti bak mandi, tangki penampungan air, vas bunga, kaleng atau kantung plastik bekas dll. Jentik jentik nyamuk dapat berenang bebas naik turun di tempat penampungan air tersebut. Pada TPA yang selalu tertutup rapat peluang nyamuk untuk hinggap dan bertelur sangat kecil.

f. Fungsi dan manfaat dari surveilens

Secara umum surveilans bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit dalam masyarakat sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa (KLB), memperoleh informasi yang diperlukan bagi perencanaan dalam hal pencegahan, penanggulangan maupun pemberantasannya pada berbagai tingkat administrasi (Depkes RI, 2004).

Tujuan Surveilans Epidemiologis ( menurut WHO, 2002 ) adalah sebagai berikut :

1. Memprediksi dan mendeteksi dini Epidemi ( Outbreak ).

2. Memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki program pencegahan dan pengendalian penyakit.

3. Sebagai sumber informasi untuk penentuan prioritas, pengambilan kebijakan, perencanaan, implementasi, dan alokasi sumber daya kesehatan.

4. Monitoring kecenderungan penyakit Endemis dan mengestimasi dampak penyakit di masa mendatang.

5. Mengidentifikasi kebutuhan riset dan investigasi lebih lanjut.

3. Dokter Mori selaku pimpinan Puskesmas merencanakan mengadakan Lokakarya Mini awal bulan Mei untuk membahas kasus ini, dengan tujuan menentukan langkah penanggulangan dan pencegahan DBD, dengan pendekatan Administrasi Kesehatan.

a. Bagaimana alur pelaksanaan lokakarya mini

Lokakarya mini bulanan puskesmas diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:1)Lokakarya Mini Bulanan yang pertamaLokakarya Mini bulanan yang pertama merupakan lokarya penggalangan Tim diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksana rencana kegiatan puskesmas (RPK).Pengorganisasian dilaksanakan sebagai penentuan penanggungjawab dan pelaksana setiap kegiatan serta untuk satuan wilayah kerja. Seluruh program kerja dan wilayah kerja Puskesmas dilakukan pembagian habis kepada seluruh petugas Puskesmas, dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya.Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan yang pertama adalah sebagai berikut :a)Masukan(1)Penggalangan tim dalam bentuk dinamika kelompok tentang peran, tanggung jawab staf dan kewenangan Puskesmas(2)Informasi tentang kebijakan ,program dan konsep baru berkaitan dengan Puskesmas(3)Informasi tentang tata cara penyusunan rencana kegiatan (Plan of Action = POA) Puskesmas.b)Proses(1)Inventaris kegiatan Puskesmas termasuk kegiatan lapangan / daerah binaan(2)Analisis beban kerja setiap petugas(3)Pembagian tugas baru termasuk pembagian tanggung jawab daerah binaan.(4)Penyusunan rencana kegiatan (Plan of Action = POA).c)Keluaran(1)Rencana kegiatan (Plan Of Action = POA ) Puskesmas tahunan(2)Kesepakatan bersama untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan POA(3)Matriks pembagian tugas dan daerah binaan.2)Lokakarya Mini Bulanan RutinLokakarya bulanan puskesmas ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari lokakarya mini bulanan yang pertama.Lokakarya bulanan rutin ini dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan POA puskesmas, yang dilakukan setiap bulan secara teratur. Penanggung jawab penyelenggaraan lokakarya mini bulanan adalah kepala puskesmas, yang dalam pelaksanaannya dibantu staf puskesmas dengan mengadakan rapat kerja seperti biasanya.Fokus utama lokakarya mini bulanan rutin adalah ditekankan kepada masalah pentingnya kesinambungan arah dan kegiatan hal-hal direncanakan, pelaksanaannya serta hasilnya, agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat berhasil guna dan berdayaguna.Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas adalah sebagai berikut :a)Masukan(1)Laporan hasil kegiatan bulan lalu(2)Informasi tentang hasil rapat dikabupaten/ kota(3)Informasi tentang hasil rapat dikecamatan(4)Informasi tentang kebijakan, program dan konsep barub)Proses(1)Analisis hambatan dan masalah, antara lain dengan mempergunakan PWS.(2)Analisis sebab masalah, khusus untuk mutu dikaitkan dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan.(3)Merumuskan alternatif pemecahan masalah.c)Keluaran(1)Kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan.(2)Rencana kerja bulan yang baru.b. Apa saja yang akan dibahas dalam lokakarya mini

Memantau pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan perencanaan dan memecahkan masalah yang dihadapi serta tersusunnya rencana kerja baru. Pertemuan bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kerjasama antar petugas intern Puskesmas, termasuk Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa.

b. Mendapatkan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yaitu Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).

c. Meningkatkan motivasi petugas puskesmas untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan (RPK).

d. Mengkaji pelaksaan rencana kerja yang telah disusun, memecahkan masalah yang terjadi dan menyusun upaya pemecahan dalam bentuk rencana kerja yang baru.

2. Lintas sektor

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan sektor-sektor yang bersangkutan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pertemuan dilaksanakan untuk :

a. Mendapatkan kesepakatan rencana kerja lintas sektoral dalam membina dan mengembangakan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

b. Mengkaji hasil kegiatan kerjasama, memecahakan masalah yang terjadi serta menyusun upaya pemecahan dalam bentuk rencana kerja sama (Depkes RI, 2006).c. Bagaimana caranya agar lokakarya mini ini dapat membantu mencegah atau menurunkan angka kejadian kasus DBD d. Siapa saja yang ikut terlibat dalam lokakarya mini dan perannyaUntuk lokakarya mini bulanan :

Kepala puskesmas : penanggung jawab penyelenggaraan lokakarya mini

Seluruh petugas puskesmas

Bidan desa

Untuk lokakarya mini tribulan lintas sektoral :

Camat : pemimpin/penyelenggaran lokakarya mini

Dinas kesehatan kabupaten/kota

Tim penggerak PKK kecamatan

Puskesmas di wilayah kecamatan

Staf kecamatan, antara lain : Sekcam, unit lain yang terkait

Lintas sektor di kecamatan, antara lain : pertnanian, agama, pendidikan, BKKBN, sosial

Lembaga/organisasi kemasyarakatan, antara lain : TP PKK kecamatan, BPP/BPKM/Konsil kesehatan kecamatan

c. Bagaimana menyusun perencanaan untuk menanggulangi DBDPenyusunan program penanggulanan DBD dapat dilakukan dengan menyusun Perencanaan Tingkat Puskesmas untuk membuat program penanggulangan DBD oleh seluruh Tim atau Staf Puskesmas bersama Kepala Puskesmas dan orang-orang yang dipilihnya. Penyusunan PTP dilakukan dengan tahapan tahapan yaitu:1. Persiapan

2. Analisis Situasi

a. Data Umum

Peta Wilayah, Fasilitas kelayanan, Sumber Daya, dll.

b. Data Khusus

Status Kesehatan, Kejadian Luar Biasa, Hasil Survey, Cakupan Program Pelayanan Kesehatan, dll.

3. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan

a. Analisis Masalah

i. Identifikasi MasalahMencari masalah masalah atau komponen komponen kesehatan berdasarkan kesenjangan yang didapatkan dari target yang telah ditentukan oleh Standar Pelayanan Minimal dan pencapaian yang telah dilakukan di wilayah kerja puskesmas tersebut.

ii. Prioritas Masalah

Mengurutkan prioritas masalah dengan menggunakan level USG (Urgensi, Keseriusan, dan Perkembangan) dari masalah-masalah yang terjadiiii. Merumuskan Masalah

Merumuskan masalah utama (prioritas utama) yang terjadi di daerah tersebut dengan menggunakan pertanyaan 5W+1H

iv. Mencari Akar Penyebab Masalah

Mencari Penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan masalah utama tersebut terjadi dengan metode Fishbone dengan pertimbangan 5 Komponen (Manusia, Dana(Materi), Alat, Metode dan LIngkungan)

v. Menentukan Cara Penyelesaian Masalah

Menentukan cara-cara atau kegiatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah utama yang terjadi di daerah tersebut

b. Penyusunan RUK

Penyusunan kegiatan-kegiatan serta program-program yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah di suatu daerah dengan mengikutsertakan pertimbangan tentang dana dan juga kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Kemudian diajukan ke dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mencari sumber biaya

c. Penyusunan RPK

Setelah usulan diajukan dan diterima oleh dinkes setempat maka RPK diusulkan dan dilaksanakan pada bulan januari tahun berjalan dalam forum lokakarya mini yang pertama pada tahun tersebut. d. Bagaimana melakukan penggerakan pelaksanaan program penanggulangan DBD

Program penanggulangan DBD berdasarkan pedoman Departemen Kesehatan terdiri dari kegiatan penyelidikan epidemiologi (PE) dan penanggulangan fokus.

Penanggulangan fokus

Penanggulangan fokus adalah kegiatan tindak lanjut dari PE, bertujuan untuk memberantas nyamuk penular DBD. Bila hasil PE memenuhi 2 kriteria PE positif, maka dilakukan penanggulangan fokus yang dilaksanakan mencakup radius minimal 200 meter, terdiri dari pemberantasan sarang nyamuk (PSN 3M plus), larvasidasi, penyuluhan dan/atau pengabutan panas (fogging) dan/atau pengabutan dingin (ULV). Pengasapan dilakukan sebanyak 2 siklus dengan interval 1 minggu. Bila tidak ditemukan penderita lainnya tetapi ditemukan jentik, maka dilakukan penggerakan masyarakat dalam PSN 3M plus, larvasidasi dan penyuluhan. Sedangkan bila tidak ditemukan penderita lainnya dan tidak ditemukan jentik, maka dilakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan PSN DBD dan larvasidasi ini merupakan kegiatan berbasis masyarakat yang dipimpin oleh ketua RW/RT, tokoh masyarakat dan kader-kader. Penyuluhan akan dilaksanakan oleh petugas kesehatan/kader atau kelompok kerja (Pokja) DBD desa/kelurahan berkoordinasi dengan petugas puskesmas dengan materi antara lain situasi DBD di wilayahnya dan cara-cara pencegahan DBD yang dapat dilaksanakan oleh individu, keluarga dan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Kegiatan penyuluhan dan penggerakan masyarakat ini dilaksanakan sebelum dilakukan pengabutan dengan insektisida. Pengabutan dilakukan oleh petugas puskesmas atau bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota didampingi oleh ketua RT, tokoh masyarakat atau kader yang juga sekaligus memberikan penyuluhan.

Cara dan sasaran pemantauan jentik yang perlu diperhatikan sesuai dengan pedoman/standar pemeriksaan jentik, sesuai dengan Depkes RI, (2005), cara pemantauan jentik berkala dengan mengunjungi rumah dan tempattempat umum untuk memeriksa tempat penampungan air (TPA, non TPA) dan tempat penampungan air alamiah di dalam dan di luar rumah/ bangunan serta memberikan penyuluhan tentang PSN DBD kepada keluarga/masyarakat, jika ditemukan jentik, anggota keluarga atau pengelola tempat-tempat umum diminta untuk ikut melihat menyaksikan kemudian lanjutkan dengan PSN DBD.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992: upaya pemberantasan penyakit demam berdarah dengue dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penemuan, pelaporan penderita, pengamatan penyakit dan penyelidikan epidiomologi, penanggulangan seperlunya, penanggulangan lain dan penyuluhan kepada masyarakat.

e. Bagaimana cara monitoring dan evaluasi program penanggulangan DBD

Penilaian/EvaluasiBatasan penilaian banyak macamnya. Pengertian penilaian/evaluasi yang cukup penting antara lain:

1) Penilaian adalah pengukuran terhadap akibat yang ditimbulkan dari dilaksanakannya suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ricken);

2) Penilaian adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolok ukur atau kriteria yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan serta penyusunan saran-saran, yang dapat dilakukan pada setiap tahap dari pelaksanaan program (The International Clearing House on Adolescent Fertility Control for Population Options);

3) Penilaian adalah suatu cara belajar yang sistematis dari pengalaman yang dimiliki untuk meningkatkan pencapaian, pelaksanaan, dan perencanaan suatu program melalui pemilihan secara seksama berbagai kemungkinan yang tersedia guna penerapan selanjutnya (WHO);

4) Penilaian adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (The American Public Health Association).

Penilaian / evaluasi secara umum dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu :

a) Penilaian pada tahap awal program;

Penilaian dilakukan saat merencanakan suatu program (formative evaluation). Ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa rencana yang akan disusun benar-benar telah sesuai dengan masalah yang ditemukan, dalam arti dapat menyelesaikan masalah tersebut.b) Penilaian pada tahap pelaksanaan program;

Penilaian dilakukan saat program sedang dilaksanakan (promotive evaluation), Tujuannya ialah untuk mengukur apakah program yang sedang dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan rencana atau tidak. Umumnya ada dua bentuk penilaian yaitu pemantauan (monitoring) dan penilaian berkala (periodic evaluation).c) Penilaian pada tahap akhir program.

Penilaian dilakukan saat program telah selesai dilaksanakan (summative evaluation). Tujuan mengukur keluaran dan mengukur dampak yang dihasilkan. Penilaian dampak lebih sulit dilakukan karena membutuhkan waktu yang lebih lama.Ruang lingkup penilaian secara sederhana dapat dibedakan atas empat kelompok yaitu penilaian terhadap masukan, proses, keluaran dan dampak.Langkah-langkah yang ditempuh pada waktu melaksanakan penilaian meliputi:

1) Pemahaman terhadap program yang akan dinilai;

2) Penentuan macam dan ruang lingkup penilaian yang akan dilakukan;

3) Penyusunan rencana penilaian;

4) Pelaksanaan penilaian;

5) Penarikan kesimpulan;

6) Penyusunan saran-saran.

HIPOTESIS

KLB DBD untuk wilayah kerja Puskesmas Petanang bisa terjadi karena belum adanya evaluasi penanganan penanggulangan DBD.

KERANGKA KONSEPPuskesmas

Wabah

PTP

RUK

RPK DBD

SINTESIS1. Administrasi KesehatanADMINISTRASI KESEHATANA.Kepala Puskesmas

Dalam organisasi dan tata kerja, sebuah Puskesmas dipimpin oleh kepala Puskesmas yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan Puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Puskesmas maupun dengan satuan organisasi di luar Puskesmas sesuai dengan tugasnya masing-masing.Selain itu kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasan serta mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen kesehatan kabupaten/kotamadya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kepala Puskesmas bertanggung-jawab memimpin, mengkoordinasi semua unsur dalam lingkungan Puskesmas, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.Kegiatan managemen Puskesmas yang dilaksanakan oleh kepala Puskesmas meliputi tiga fungsi manajemen Puskesmas yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, dan Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

B.Perencanaan

Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan Puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Rencana tahunan Puskesmas dibedakan atas dua macam yakni rencana tahunan upaya kesehatan wajib dan rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan.

1).Perencanaan Upaya Kesehatan Wajib

Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap Puskesmas, yakni Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan. Langkah-langkah peperencanaan yang harus dilakukan Puskesmas adalah sebagai berikut :

a.Menyusun usulan kegiatan

Langkah pertama adalah menyusun usulan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, baik nasional maupun daerah, sesuai dengan masalah sebagai hasil dari kajian data dan informasi yang tersedia di Puskesmas. Usulan ini disusun dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan. rencana ini disusun melalui pertemuan perencanaan tahunan Puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan mengikutsertakan BPP (Badan Penyantun Puskesmas) serta dikoordinasikan dengan camat

b.Mengajukan usulan kegiatan

Langkah kedua adalah mengajukan usulan kegiatan ke dinas kesehatan kabupaten/ kota untuk persetujuan pembiayaannya. Perlu diperhatikan dalam mengajukan usulan kegiatan harus dilengkapi dengan usulan kebutuhan rutin, sarana dan prasarana dan operasional Puskesmas beserta pembiayaannya.

c.Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

Langkah ketiga yang dilakukan oleh Puskesmas adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota (Rencana Kerja Kegiatan/Plan of Action) dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping).

2).Perencanaan Upaya Kesehatan Pengembangan

Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan Puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri.Upaya laboratorium medik, upaya laboratorium kesehatan masyarakat dan pencatatan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini adalah upaya penunjang yang harus dilakukan untuk kelengkapan upaya-upaya Puskesmas. Langkah-langkah perencanaan upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan oleh Puskesmas mencakup hal-hal sebagai berikut :a.Identifikasi upaya kesehatan pengembangan

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi upaya kesehatan pengembangan yang akan diselenggarakan oleh Puskesmas. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan ada tidaknya masalah kesehatan yang terkait dengan setiap upaya kesehatan pengembangan tersebut.Apabila Pusksmas memiliki kemampuan, identifikasi masalah dilakukan bersama masyarakat melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan.Tetapi apabila kemampuan pengumpulan data bersama masyarakat tersebut tidak dimiliki oleh Puskesmas, identifikasi dilakukan melalui kesepakatan kelompok oleh petugas Puskesmas dengan mengikutsertakan Badan Penyantun Puskesmas.Tergantung dari kemampuan yang dimiliki, jumlah upaya kesehatan pengembangan yang terpilih dapat lebih dari satu.Disamping itu identifikasi upaya kesehatan pengembangan dapat pula memilih upaya yang bersifat inovatif yang tidak tercantum dalam daftar upaya kesehatan Puskesmas yang telah ada, melainkan dikembangkan sendiri seuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat serta kemampuan Puskesmas.

b.Menyusun usulan kegiatan

Langkah kedua yang dilakukan oleh Puskesmas adalah menyusun usulan kegiatan yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan.rencana yang telah disusun tersebut diajukan dalam bentuk matriks. Penyusunan rencana pada tahap awal pengembangan program dilakukan melalui pertemuan yang dilaksanakan secara khusus bersama dengan BPP dan Dinas kesehatan kabupaten/kota dalam bentuk musyawarah masyarakat. Penyusunan pada tahap pelaksanaan tahun berikutnya dilakukan secara terintegrasi dengan penyusunan rencana upaya kesehatan wajib.

c.Mengajukan usulan kegiatan

Langkah ketiga yang dilakukan oleh Puskesmas adalah mengajukan usulan kegiatan ke Dinas kesehatan kabupaten/kota untuk pembiayaannya. Usulan kegiatan tersebut dapat pula diajukan ke BPP atau pihak-pihak lain. Apabila diajukan ke pihak-pihak lain, usulan kegiatan harus dilengkapi dengan uraian tentang latar belakang, tujuan serta urgensi perlu dilaksanakannya upaya pengembangan tersebut.

d.Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

Langkah keempat yang dilakukan oleh Puskesmas adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota atau penyandang dana lain (Rencana Kerja Kegiatan/Plan of Action) dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping). penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan penyusunan rencana pelaksanaan upaya kesehatan wajib.Penilaian kinerja Puskesmas

Penilaian Kinerja Puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/ prestasi Puskesmas. Pelaksanaan penilaian dimulai dari tingkat Puskesmas, sebagai instrumen mawas diri karena setiap Puskesmas melakukan penilaian kinerjanya secara mandiri, kemudian dinas kesehatan kabupaten/ kota melakukan verifikasi hasilnya. Adapun aspek penilaian meliputi hasil pencapaian cakupan dan manajemen kegiatan termasuk mutu pelayanan (khusus bagi Puskesmas yang telah mengembangkan mutu pelayanan) atas perhitungan seluruh Puskesmas.

Berdasarkan hasil verifikasi, dinas kesehatan kabupaten / kota bersama Puskesmas dapat menetapkan Puskesmas kedalam kelompok (I,II,III) sesuai dengan pencapaian kinerjanya. Pada setiap kelompok tersebut, dinas kesehatan kabupaten/ kota dapat melakukan analisa tingkat kinerja Puskesmas berdasarkan rincian nilainya, sehingga urutan pencapaian kinerjanya dapat diketahui, serta dapat dilakukan pembinaan secara lebih mendalam dan terfokus.Tujuan Penilaian Kinerja Puskesmas

Tujuan Umum

Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota.

Tujuan Khusus

1. Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serta manajemen Puskesmas pada akhir tahun kegiatan.

2. Mengetahui tingkat kinerja Puskesmas pada akhir tahun berdasarkan urutan peringkat kategori kelompok Puskesmas.

3. Mendapatkan informasi analisis kinerja Puskesmas dan bahan masukan dalampenyusunan rencana kegiatan Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/ kota untuk tahun yang akan datang.

Manfaat Penilaian Kinerja Puskesmas

a. Puskesmas mengetahui tingkat pencapaian (prestasi) kunjungan dibandingkan dengan target yang harus dicapainya.

b. Puskesmas dapat melakukan identifikasi dan analisis masalah, mencari penyebab dan latar belakang serta hambatan masalah kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan adanya kesenjangan pencapaian kinerjaPuskesmas (out put dan out come).

c. Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/ kota dapat menetapkan tingkat urgensi suatu kegiatan untuk dilaksanakan segera pada tahun yang akan datang berdasarkan prioritasnya.

d. Dinas kesehatan kabupaten/ kota dapat menetapkan dan mendukung kebutuhan sumberdaya Puskesmas dan urgensi pembinaan Puskesmas.

Ruang Lingkup Penilaian Kinerja Puskesmas

Ruang lingkup penilaian kinerja Puskesmas meliputi penilaian pencapaian hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan, manajemen Puskesmas dan mutu pelayanan. Penilaian terhadap kegiatan upaya kesehatan wajib Puskesmas yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten/ kota dan kegiatan upaya Kesehatan pengembangan dalam rangka penerapan ketiga fungsi Puskesmas yang diselenggarakan melalui pendekatan kesehatan masyarakat, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010 .

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, maka kabupaten/ kota dapat menetapkan dan mengembangkan jenis program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sudah diukur dengan kemampuan sumberdaya termasuk ketersediaan dan kompetensi tenaga pelaksananya, dengan tetap memperhatikan arahan dan kebijakan tingkat propinsi dan pusat, yang dilandasi oleh kepentingan daerah dan nasional termasuk konsensus global/ kesepakatan dunia (antara lain penanggulangan penyakit polio, TBC, malaria, diare, kusta, dan lain-lain).

Puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan pengembangan baik berupa penambahan upaya maupun suatu upaya kesehatan inovasi, tetap dilakukan penilaian. Hasil kegiatan (output atau outcome) yang dilakukan Puskesmas merupakan nilai tambah dalam penilaian kinerjanya dan tetap harus diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan. Apabila upaya kesehatan pengembangan tersebut merupakan kebutuhan daerah yang telah didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya di daerah yang bersangkutan maka dimungkinkan untuk dikembangkan secara lebih luas di seluruh Puskesmas dalam suatu wilayah kabupaten/ kota.

Oleh karenanya, kegiatan tersebut sudah harus diperhitungkan untuk dilakukan penilaian di seluruh Puskesmas. Dengan pendekatan demikian maka penilaian pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing Puskesmas kemungkinan tidak lagi sama di seluruh Puskesmas, melainkan hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan pengembangan yang belum menjadi kegiatan utama di kabupaten/ kota, hanya akan dilakukan oleh Puskesmas tertentu saja di kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Secara garis besar lingkup penilaian kinerja Puskesmas tersebut berdasarkan pada upaya-upaya Puskesmas dalam menyelenggarakan :

1. Pelayanan kesehatan yang meliputi :

a. Upaya Kesehatan Wajib sesuai dengan kebijakan nasional, di mana penetapan jenis pelayanannya disusun oleh dinas kesehatan kabupaten/ kota.

b. Upaya Kesehatan Pengembangan antara lain penambahan upaya kesehatan atau penerapan pendekatan baru (inovasi) upaya kesehatan dalam pelaksanaan pengembangan program kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.

2. Pelaksanaan manajemen Puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan, meliputi:

a. Proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan lokakarya mini dan pelaksanaan penilaian kinerja,

b. Manajemen sumber daya termasuk manajemen alat, obat, keuangan, dll.

3. Mutu pelayanan Puskesmas, meliputi :

a. Penilaian input pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan.

b. Penilaian proses pelayanan dengan menilai tingkat kepatuhannya terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.

c. Penilaian out-put pelayanan berdasarkan upaya kesehatan yang diselenggarakan. Dimana masingmasing program/ kegiatan mempunyai indikator mutu tersendiri, sebagai contoh angka drop out pengobatan pada program penanggulangan TBC.

d. Penilaian out-come pelayanan antara lain melalui pengukuran tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan Puskesmas.

Belum semua kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas dapat dinilai tingkat mutunya, baik dalam aspek input, proses, out-put maupun out-comenya, karena indicator dan mekanisme untuk penilaiannya belum ditentukan. Sehingga, secara keseluruhan tidak akan diukur dalam penilaian kinerja, akan tetapi dipilih beberapa indikator yang sudah ada standar penilaiannya. Jenis kegiatan Puskesmas yang terdapat dalam lampiran buku pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas ini merupakan jenis kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan di seluruh Puskesmas. Sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan, masing-masing kabupaten/ kota akan menetapkan jenis kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan, dan kemudian hasilnya dinilai berdasarkan rencana yang telah disusun.

Hasil kegiatan Puskesmas yang diperhitungkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya di wilayah kerja Puskesmas, baik kegiatan yang dilaksanakan di dalam gedung maupun di luar gedung.

Untuk beberapa jenis kegiatan tertentu, Puskesmas dapat memperoleh bantuan teknologi ataupun tenaga dari Puskesmas sekitarnya atau tingkat kabupaten/ kota (sebagai contoh: dalam situasi emergensi/KLB, pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, transmigrasi, komunitas adat terpencil, dll) maka peran perbantuan dapat diabaikan, sehingga hasilnya dapat diperhitungkan sebagai kegiatan Puskesmas.

Komponen input sumber daya dan lingkungan tidak termasuk dalam variabel penilaian, akan tetapi kedua komponen tersebut dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan rencana dan penetapan besaran target Puskesmas. Selanjutnya dalam melakukan analisapermasalahan/ kesenjangan kegiatan Puskesmas, maka komponen input sumberdaya dan lingkungan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan baik dalam mencari penyebab masalah maupun penetapan alternatif pemecahan masalah.

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pelaksanaan penilaian kinerja Puskesmas meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai sejak awal tahun anggaran pada saat penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang dipantau dan dibahas melalui forum Lokakarya Mini baik bulanan dengan lintas program di dalam Puskesmas maupun Lokakarya Mini tribulanan yang melibatkan lintas sektor di kecamatan.

Penilaian kinerja Puskesmas meliputi Puskesmas dan jaringannya yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu, bidan di desa serta berbagai UKBM dan upaya pemberdayaan masyarakat lainnya. Sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota, maka pada proses pelaksanaannya tetap dibawah bimbingan dan pembinaan dinas kesehatan kabupaten/kota.

1. Penetapan target Puskesmas

Target Puskesmas yaitu tolok ukur dalam bentuk angka nominal atau persentase yang akan dicapai Puskesmas pada akhir tahun. Penetapan besar target setiap kegiatan yang akan dicapai masing-masing Puskesmas bersifat spesifik dan berlaku untuk Puskesmas yang bersangkutan berdasarkan pembahasan bersama antara dinas kesehatan kabupaten/ kota dengan Puskesmas pada saat penyusunan rencana kegiatan Puskesmas.

Target nasional perlu dijabarkan ke dalam target provinsi, kabupaten/ kota dan Puskesmas secara tepat. Penetapan target Puskesmas dengan mempertimbangkan :

a. Besarnya masalah yang dihadapi oleh masing-masing Puskesmas.

b. Besarnya masalah yang dihadapi kabupaten/ kota.

c. Keberhasilan tahun lalu dalam menangani masalah.

d. Kendala-kendala maupun masalah dalam penanganannya.

e. Ketersediaan sumberdaya termasuk kemampuan sumber daya manusia tahun yang akan datang.

f. Lingkungan fisik (faktor kesulitan geografis, iklim, transport, dan lain-lain) dan non fisik (sosial budaya, tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, dan lain-lain).

g. Target (sasaran) Puskesmas yang sebenarnya, Puskesmas tidak dibebani untuk menjangkau masyarakat di daerah yang bukan target sasarannya, kelompok masyarakat yang tidak mungkin dijangkau karena kendala geografi transportasi, dan lain-lain.

2. Pengumpulan data hasil kegiatan

a. Hasil kegiatan yang diperhitungkan adalah hasil kegiatan pada periode waktu tertentu. Penetapan periode waktupenilaian ini dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota bersama Puskesmas. Sebagai contoh periode waktupenilaian adalah bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Penilaian kinerja Puskesmas merupakan salah satu simpul dari satu rangkaian kegiatan dalam manajemen Puskesmas.

Oleh karena penilaian kinerja adalah kegiatan untuk menilai kinerja Puskesmas berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, makaperiode waktu penilaian disesuaikan/ disinkronkan pula dengan perencanaan.

b. Yang dimaksud dengan hasil kegiatan Puskesmas di sini adalah Puskesmas beserta jaringannya yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa serta hasil pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Data untuk menghitung hasil kegiatan diperoleh dari SP2TP dan pencatatan hasil kegiatan yang ada/ dibuat Puskesmas, tidak hanya terbatas pada laporan SP2TP yang dikirim ke dinas kesehatan kabupaten/ kota.

Bila perhitungan target Puskesmas dilaksanakan secara cermat, teliti dan tepat, maka pencapaian hasilnya secara kumulatif akan memberikan kontribusi pada pencapaian target kabupaten/ kota dan tingkatan administrasi di atasnya, sampai akhirnya target nasional dapat tercapai.

3. Pengolahan data

a. Cakupan hasil (output) dan hasil mutu dari kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan di Puskesmas, dihitung dengan membandingkan hasil yang telah dicapai terhadap target standar yang telah ditetapkan.

b. Penilaian akhir tingkat kelompok Puskesmas tidak lagi diperhitungkan berdasarkan nilai bobot

c. Kegiatan pengolahan data meliputi

Kegiatan untuk meneliti kelengkapan dan kebenarandata yang dikumpulkan (cleaning and editing)

Kegiatan perhitungan khususnya pencapaian hasil kegiatan Puskesmas (calculating)

Kegiatan memasukan data dalam suatu tabulasi yangakan menjadi suatu informasi yang berguna dalampengambilan keputusan (tabulating)

4. Analisis hasil dan langkah pemecahan

a. Melakukan identifikasi masalah, kendala/ hambatan dan penyebab serta latar belakangnya dengan cara mengisi format analisa data dengan mencantumkan kesenjangan hasil kegiatan pokok dan hasil kegiatan lainnya yang terkait, input sumberdaya pendukungnya, lingkungan sosial dan fisik yang mempengaruhi serta proses pelaksanaannya.

b. Mencari alternatif dalam upaya penanggulangan/pemecahan masalahnya.

c. Merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah dengan memperhatikan arahan dan rencana pengembangan di dalam wilayah kabupaten/ kota

d. Merumuskan bentuk rencana usulan kegiatan tahun depan, sebagai bagian dari kegiatan perencanaan Puskesmas

5. Pelaksanaan penilaiana. Di tingkat Puskesmas

1) Dilaksanakan oleh Puskesmas dalam rangka mawas diri mengukur keberhasilan kinerjanya.

2) Kepala Puskesmas membentuk tim kecil Puskesmas untuk melakukan kompilasi hasil pencapaian (output dan outcome).

3) Masing-masing penanggung jawab kegiatan melakukan pengumpulan data pencapaian, dengan memperhitungkan cakupan hasil (output) kegiatan dan mutu bila hal tersebut memungkinkan.

4) Hasil yang telah dicapai, masing-masing penanggung jawab kegiatan melakukan analisis masalah, identifikasi kendala/ hambatan, mencari penyebab dan latar belakangnya, mengenali faktor-faktor pendukung dan penghambat.

5) Bersama-sama tim kecil Puskesmas menyusun rencana pemecahannya dengan mempertimbangkan kecenderungan timbulnya masalah (ancaman) ataupun kecenderungan untuk perbaikan (peluang) dengan metoda analisis sederhana maupun analisa kecenderungan dengan menggunakan data yang ada.

6) Hasil perhitungan, analisa data dan usulan rencana pemecahannya dilaporkan ke dinas kesehatankabupaten/ kota.

b. Di tingkat kabupaten/ kota

1) Menerima rujukan/ konsultasi Puskesmas dalam melakukan perhitungan hasil kegiatan, menganalisa data dan membuat pemecahan masalah.

2) Memantau dan melakukan pembinaan sepanjang tahun pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan urutan prioritas masalah.

3) Melakukan verifikasi hasil perhitungan akhir kegiatan Puskesmas dan bersama dengan Puskesmas menghitung dan menetapkan kelompok peringkat kinerja Puskesmas.

4) Melakukan verifikasi analisa data dan pemecahan masalah yang telah dibuat Puskesmas dan membuat rencana usulan kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dengan Puskesmas

5) Mengirim umpan balik ke Puskesmas dalam bentuk penetapan kelompok Puskesmas, evaluasi hasil kinerja Puskesmas dan rencana usulan kegiatan Puskesmas.

6) Penetapan target dan dukungan sumberdaya masing-masing Puskesmas berdasarkan evaluasi hasil kinerja Puskesmas dan rencana usulan kegiatan tahun depan.11Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian di Puskesmas

Waktu Penilaian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

Penilaian Kinerja ditetapkan menggunakan nilai ambang untuk tingkat kelompok Puskesmas, yaitu:

a. Cakupan Pelayanan:

Kelompok I : tingkat pencapaianhasil 91%

Kelompok II : tingkat pencapaianhasil = 81- 90%

Kelompok III : tingkat pencapaianhasil 80%

b. Mutu pelayanan Kesehatan dan Manajemen

Kelompok I : Nilai rata-rata 8,5

Kelompok II : Nilai rata-rata 5,5 - 8,4

Kelompok III : Nilai rata-rata < 5,5

c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat kinerja Puskesmas akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok Puskesmas.

Kelompok I : Puskesmas dengan tingkat kinerja baik

Kelompok II : Puskesmas dengan tingkat kinerja cukup

Kelompok III : Puskesmas dengan tingkat kinerja kurang

2. Lokakarya Mini

A.Pengertian Lokakarya Mini Puskesmas

Lokakarya mini puskesmas adalah salah satu bentuk upaya untuk penggalangan dan pemantauan berbagai kegiatan puskesmas melalui pertemuan (Depkes RI, 2006).

B.Ruang Lingkup Lokakarya Mini Puskesmas

Pada dasarnya ruang lingkup lokakarya mini meliputi dua hal pokok yaitu :

1.Lintas program

Memantau pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan perencanaan dan memecahkan masalah yang dihadapi serta tersusunnya rencana kerja baru. Pertemuan bertujuan untuk :

a.Meningkatkan kerjasama antar petugas intern Puskesmas, termasuk Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa.

b.Mendapatkan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yaitu Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).

c.Meningkatkan motivasi petugas puskesmas untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan (RPK).

d.Mengkaji pelaksaan rencana kerja yang telah disusun, memecahkan masalah yang terjadi dan menyusun upaya pemecahan dalam bentuk rencana kerja yang baru.

2.Lintas sektor

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan sektor-sektor yang bersangkutan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pertemuan dilaksanakan untuk :

a.Mendapatkan kesepakatan rencana kerja lintas sektoral dalam membina dan mengembangakan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

b.Mengkaji hasil kegiatan kerjasama, memecahakan masalah yang terjadi serta menyusun upaya pemecahan dalam bentuk rencana kerja sama (Depkes RI, 2006).

C.Klasifikasi Lokakarya Mini Puskesmas

Lokakarya mini puskesmas secara umum dibagi menjadi 2 kelompok besar yakni lokakarya mini bulanan puskesmas dan lokakarya mini tribulanan puskesmas.

1.Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas

Merupakan pemantauan hasil kerja petugas puskesmas dengan cara membandingkan rencana kerja bulan lalu dari setiap petugas dengan hasil kegiatannya dan membandingkan cakupan kegiatan dari daerah binaan dengan targetnya serta tersusunnya rencana kerja bulan berikutnya.a.Tujuan

1)Tujuan umum : terselenggaranya lokakarya bulanan intern puskesmas.

2)Tujuan khusus

a)Diketahuinya hasil kegiatan puskemas bulan lalu

b)Disampaikanya hasil rapat dari kabupaten/kota, kecamatan dan berbagai kebijakan serta program

c)Diketahuinya hambatan / masalah dalam pelaksanaan kegiatan bulan lalu

d)Dirumuskannya cara pemecahan masalah

e)Disusunnya rencana kerja bulan baru.

b.Tahapan kegiatan

Lokakarya mini bulanan puskesmas diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

1)Lokakarya Mini Bulanan yang pertama

Lokakarya Mini bulanan yang pertama merupakan lokarya penggalangan Tim diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksana rencana kegiatan puskesmas (RPK).

Pengorganisasian dilaksanakan sebagai penentuan penanggungjawab dan pelaksana setiap kegiatan serta untuk satuan wilayah kerja. Seluruh program kerja dan wilayah kerja Puskesmas dilakukan pembagian habis kepada seluruh petugas Puskesmas, dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya.

Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan yang pertama adalah sebagai berikut :

a)Masukan

(1)Penggalangan tim dalam bentuk dinamika kelompok tentang peran, tanggung jawab staf dan kewenangan Puskesmas

(2)Informasi tentang kebijakan ,program dan konsep baru berkaitan dengan Puskesmas

(3)Informasi tentang tata cara penyusunan rencana kegiatan (Plan of Action = POA) Puskesmas.

b)Proses

(1)Inventaris kegiatan Puskesmas termasuk kegiatan lapangan / daerah binaan

(2)Analisis beban kerja setiap petugas

(3)Pembagian tugas baru termasuk pembagian tanggung jawab daerah binaan.

(4)Penyusunan rencana kegiatan (Plan of Action = POA).

c)Keluaran

(1)Rencana kegiatan (Plan Of Action = POA ) Puskesmas tahunan

(2)Kesepakatan bersama untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan POA

(3)Matriks pembagian tugas dan daerah binaan.

2)Lokakarya Mini Bulanan Rutin

Lokakarya bulanan puskesmas ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari lokakarya mini bulanan yang pertama.

Lokakarya bulanan rutin ini dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan POA puskesmas, yang dilakukan setiap bulan secara teratur. Penanggung jawab penyelenggaraan lokakarya mini bulanan adalah kepala puskesmas, yang dalam pelaksanaannya dibantu staf puskesmas dengan mengadakan rapat kerja seperti biasanya.

Fokus utama lokakarya mini bulanan rutin adalah ditekankan kepada masalah pentingnya kesinambungan arah dan kegiatan hal-hal direncanakan, pelaksanaannya serta hasilnya, agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat berhasil guna dan berdayaguna.

Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas adalah sebagai berikut :

a)Masukan

(1)Laporan hasil kegiatan bulan lalu

(2)Informasi tentang hasil rapat dikabupaten/ kota

(3)Informasi tentang hasil rapat dikecamatan

(4)Informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru

b)Proses

(1)Analisis hambatan dan masalah, antara lain dengan mempergunakan PWS.

(2)Analisis sebab masalah, khusus untuk mutu dikaitkan dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan.

(3)Merumuskan alternatif pemecahan masalah.

c)Keluaran

(1)Kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan.

(2)Rencana kerja bulan yang baru.

c.Penyelenggaraan lokakarya mini bulanan

Setelah dipahami tujuan dari lokakarya dan dari tahapan kegiatan tersebut diatas, dapat diketahui materi yang akan diberikan/dibahas, maka selanjutnya untuk dapat menyelenggarakannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1)Pengarah : Kepala Puskesmas

2)Peserta : seluruh petugas puskesmas termasuk petugas Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa

3)Waktu

Waktu pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan disesuaikan dengan kondisi dan situasi Puskesmas serta kesepakatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Misalnya pada awal bulan atau hari sabtu, minggu pertama atau hari lain yang dianggap tepat. Demikian halnya dengan waktu penyelenggaraan diatur oleh Puskesmas, misalnya penyelenggaraan pada jam 10.00-15.00

Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa Lokarkarya Mini Bulanan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh petugas Puskesmas, tanpa mengganggu aktivitas pelayanan serta dapat tercapai tujuan.

4)Acara

Pada dasarnya susunan acara Lokakarya Mini Bulanan bersifat dinamis, dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan waktu dan kondisi Puskesmas setempat. Sebagai contoh susunan acara Lokakarya Mini adalah sebagai berikut :

a)Lokakarya Mini Bulanan yang pertama disebut juga dengan Lokakarya Penggalangan Tim

(1)Pembukaan

(2)Dinamika kelompok

(3)Pengenalan program baru

(4)POA Puskesmas

(5)Analisa beban kerja petugas

(6)Pembagian tugas dan desa binaan

(7)Kesepakatan untuk melaksanakan rencana kerja baru

b)Lokakarya Mini Bulanan Rutin

(1)Pembukaan

(2)Dinamika Kelompok; menumbuhkan motivasi

(3)Pengenalan program baru

(4)Inventarisasi kegiatan bulan lalu

(5)Analisa pemecahan masalah dan pemecahan

(6)Penyusunan kegiatan bulan yang akan datang

(7)Pembagian tugas bulan yang akan datang

(8)Kesepakatan untuk melaksanakan rencana kerja baru

5)Tempat

Diupayakan agar Lokakarya Mini dapat di selenggarakan di Puskesmas, apabila tidak memungkinkan dapat menggunakan tempat lain yang lokasinya berdekatan dengan Puskesmas. Ruang yang dipakai hendaknya mampu menampung semua peserta.

6)Persiapan

Sebelum pertemuan diadakan ,perlu persiapan yang meliputi :

a)Pemberitahuan hari,tanggal,dan jam

b)Pengaturan tempat, sebaiknya seperti huruf U

c)Papan tulis, spidol dan kertas lembar balik

d)Rencana Kerja Harian bulan lalu

e)Membuat vistualisasi hasil pelaksanaan bulan lalu dibandingkan dengan target bulanan per Desa, antara lain menggunakan KWS.

f)Buku catatan/notulen Rapat Dinas Kesehatan dan Rapat Lintas Sektor/Kecamatan

g)Materi Pelajaran dan alat peraga yang digunakan

h)Formulir Rencana Kerja Bulanan secukupnya

2.Lokakarya Mini Tribulanan Puskesmas

Merupakan pemantauan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dengan lokakarya mini yang diselenggarakan setiap tribulan.

a.Tujuan

1)Umum

Terselenggaranya lokakarya tribulan lintas sektoral dalam rangka mengkaji hasil kegiatan lintas sektoral dan tersusunya rencana kerja tribulan berikutnya.

2)Khusus :

a)Dibahas dan dipecahkan secara bersama lintas sektoral masalah dan hambatan yang dihadapi.

b)Dirumuskannya mekanisme/rencanakerjalintas sektoral yang baru untuk tribuan yang akan datang.

b.Tahapan kegiatan lokakarya mini tribulan lintas sektoral

Lokakarya mini tribulan lintas sektor dilaksanakan dalam dua tahap yaitu :

1)Lokakarya Mini Tribulan yang Pertama

Lokakarya mini Tribulan yang pertama merupakan Lokakarya penggalangan tim diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian dilaksanakan untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan sektoral yang terkait dengan kesehatan.

Pengorganisasian dilaksanakan sebagai penentuan penanggungjawaban dan pelaksana setiap kegiatan serta untuk satuan wilayah kerja. Seluruh program kerja dan wilayah kerja kecamatan dilakukan pembagian habis kepada seluruh sektor terkait, dengan mempertimbangkan kewenangan dan bidang yang dimilikinya. Pelaksanaan lokakarya mini tribulan adalah sebagai berikut :

a)Masukan

(1)Penggalangan tim yang dilakukan melalui dinamika kelompok

(2)Informasi tentang program lintas sektor

(3)Informasi tentang program kesehatan

(4)Informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru

b)Proses

(1)Inventarisasi peran bantu masing-masing sektor

(2)Analisis masalah peran bantu dari masing-masing sektor

(3)Pembagian peran dan tugas masing-masing sektor

c)Keluaran

(1)Kesepakatan tertulis lintas sektor terkait dalam mendukung program kesehatan

(2)Rencana kegiatan masing-masing sektor.

2)Lokakarya Mini Tribulan Rutin

Sebagaimana lokakarya bulanan puskesmas maka lokakarya tribulan lintas sektoral merupakan tindak lanjut dari lokakarya Penggalangan kerjasama Lintas Sektoral yang telah dilakukan dan selanjutnya dilakukan tiap tribulan secara tetap.

Penyelenggaraan dilakukan oleh Camat dan Puskesmas dibantu sektor terkait di kecamatan. Lokakarya tribulanan lintas sektoral dilaksanakan sebagai berikut :

a)Masukan

(1)Lapran kegiatan pelaksanaan program kesehatan dari masingatan dan dukungan sektor terkait

(2)Inventarisasi masalah/hambatan dari masing-masing sektor dalam pelaksanaan program kesehatan

(3)Pemberian informasi baru.

b)Proses

(1)Analisis hambatan dan masalah pelaksanaan program kesehatan

(2)Analisis hambatan dan masalah dukungan dari masing-masing sektor

(3)Merumuskan cara penyelesaian masalah

(4)Menyusun rencana kerja dan menyepakati kegiatan untuk tribulan baru

c)Keluaran

(1)Rencana kerja tribulan yang baru

(2)Kesepakatan

c.Penyelenggaraan Lokakarya Tribulan Lintas Sektoral

1)Persiapan

Sebelum lokakarya dilaksanakan, perlu diadakan persiapan yang meliputi :

a)Pendekatan kepada Camat

(1)Memimpin lokakarya dengan menjelaskan caranya

(2)Mengkoordinasikan sektor-sektor agar menyajikan laporan kegiatan dan pembinaan

(3)Mempersiapkan tempat dan penyelenggaraan lokakarya

b)Puskesmas melaksanakan :

(1)Pembuatan visualisasi hasil-hasil kegiatan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh sector,antara lain dalam bentuk PWS

(2)Persiapan alat-alat tulis kantor dan formulir kerja tribulan lintas sektor

(3)Persiapan catatan hasil kesepakatan yang lalu dan instruksi/surat-surat yang berhubungan dengan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan sektor kesehatan

(4)Penugasan salah seorang staf untuk membuat notulen lokarya.

(5)Pembuatan surat-surat undangan lokarya untuk ditandatangani camat.

2)Peserta

Lokarya Mini tribulanan Lintas sektor dipimpin oleh camat, adapun pesera Lokarya Mini Tribulanan adalah sebagai berikut:

a)Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

b)Tim Penggerak PKK Kecamatan

c)Pukesmas di wilayah Kecamatan

d)Staf Kecamatan, antara lain: Sekcam, Unit lain yang terkait.

e)Lintas sektor di Kecamatan, antara lain: Pertanian, Agama, Pendidikan, BKKBN, Sosial.

f)Lembaga /organisasi kemasyarakatan, antara lain: TP PKK Kecamatan, BPP/BPKM/Konsil Kesehatan Kecamatan ( apabila sudah terbentuk)

3)Waktu

Lokarya Mini Tribulanan lintas sektor yang pertama diselenggarakan pada bulan pertama tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk selanjutnya dilaksanakan setiap tribulan. Adapun waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Yang perlu dijadikan pertimbangan adalah diupayakan agar seluruh peserta dapat menghadiri lokarya.lokarya ini diselenggarakan dalam waktu 4 jam. Secara umum jadwal acara lokarya mini tribulanan adalah sebagai berikut :

a)Lokakarya Mini Tribulanan yang pertama

i.Pembukaan

ii.Dinamika kelompok

iii.Kegiatan sektoral

iv.Inventarisai peran bantu sektor

v.Analisa hambatan dan masalah

vi.Pembagian peran dan tanggungjawab sektor

vii.Perumusan rencana kerja

viii.Kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan

b)Lokakarya Mini Tribulanan rutin

i.Pembukaan

ii.Dinamika kelompok, manumbuhkan motivasi

iii.Kegiatan sektor terkait

iv.Masalah dan hambatan masing-masing sektor

v.Analisis masalah dan hambatan

vi.Upaya pemecahan masalah

vii.Rencana kerja tribulan mendatang

viii.Kesepakatan pembinaan

ix.Kesepakatan bersama

x.Penutup

4)Tempat

Tempat penyelenggaraan lokakarya mini tribulanan lintas sektor adalah di kecamatan atau tempat lain yang dianggap sesuai (Depkes RI, 2006).

KESIMPULANKLB DBD di wilayah kerja Puskesmas Petanang terjadi karena program penanggulangan DBD, monitoring, dan evaluasi belum terlaksana.DAFTAR PUSTAKA8.1 Chandra, B. 2006, Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC: Jakarta.8.2 Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Mengenai Persyaratan Kualitas Air Minum Nomor : 492 / Menkes / Per/ IV/ 2010 tanggal 19 April 2010. Jakarta, Indonesia8.3 Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Presiden Republik Indonesia8.4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah8.5 Peraturan Menteri Kesehatan R.I No : 416/MENKES/PER/IX/1990 Tanggal : 3 September 19908.6 Kemenkes RI. 2011. Promosi kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Jakarta, Indonesia8.7 Peraturan pemerintah Republik Indonesia. 1999. Baku mutu udara ambien nasional Nomor : 41 tahun 1999, Tanggal : 26 mei 1999. Jakarta, Indonesia8.8 Deputi Bidang Tata Lingkungan - Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2007. Memprakirakan Dampak Lingkungan Kualitas Udara. Jakarta , Indonesia8.9 Rahadin, A.E. , E. Kardena. 2010. Kualitas Air pada Proses Pengolahan Air Minum diInstalasi Pengolahan Air Minum Lippo Cikarang. Program Studi Teknik Lingkungan8.10 World Health Organization. Dengue Control 28 April 2015. http://www.who.int/denguecontrol/mosquito/en/8.11 World Health Organization (WHO). Environmental Health. Disitasi darihttp://www.WHO.int. Last Update : Januari 2008