PENEGAKAN HUKUM PERDATA: TEORI PERTANGGUNGJAWABAN DAN MEKANISME KOMPENSASI

Andri G. Wibisana

MATERI

I. Pengantar ttg pertanggungjawaban perdataII. PMH dalam UUPPLHIII. Strict Liability Menurut UU Lingkungan

Pembuktian IV. Kausalitas (Causation) dan Beban PembuktianV. Mekanisme kompensasi kerugian

2

© A

GW

20

12

I. PENGANTAR PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA: DASAR GUGATAN Dasar Gugatan:

Lupakan pertanggungjawaban kontraktual, dan fokus pada pertanggungjawaban non-kontraktual!

3

3

Kontraktual/Wanprestasi

Non-kontraktual/ PMH

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan

© A

GW

20

12

Vs

Unsur PMH (Based on Fault) menurut Moegni Djojodirdjo:

1. PMH: Bertentangan dengan hak orang lain Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri Bertentangan dengan kesusilaan yang baik Bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan

masyarakat

2. Salah (schuld), yang oleh pembuat UU diartikan sebagai:

a. Pertanggungjawaban atas perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan

b. Kealpaan, sebagai lawan dari kesengajaanc. Sifat melawan hukum

3. Kerugian (schade)4. Kausalitas (antara PMH dan Kerugian) 4

© A

GW

20

12

Di mana letak strict liability????? Munir Fuady: suatu tanggung jawab hukum yang

dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum  tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian, atau ketidakpatutan  

Dari pendapat Munir Fuady, dapat disimpulkan bahwa unsur Strict Liability (liability without fault): PMH Kesalahan Kerugian Kausalitas

Apakah kesimpulan ini benar? Bandingkan dengan Tort: Apakah PMH = Tort???

5

Dalam SL, penggugat masih harus membuktikan bahwa tergugat melakukan PMH. Yang dihilangkan hanya unsur kesalahannya saja.

© A

GW

20

12

Liability rules dalam text book tentang torts:

6

Contractual Liability

Non-contractual liability/ TORTS

Negligence

Based on fault:- Duty- Breach of duty- Damage- Causation

Nuisance: Invasion of one’s interest in the private use & enjoyment of land or invasion of common rights of the general public

Intentional nuisance: failure to prevent nuisance

Negligent nuisance: unreasonable act resulting in nuisance

Trespass:Direct & phisycal interference with

one’s propertey

- Intentional conduct: intentional act that interferes one’s property

-No need to prove damage

Strict Liability:Liability Without Fault

© A

GW

20

12

Restatement (Second) of Torts § 519(1): “One who carries on an abnormally dangerous activity is subject to liability for harm to the person, land or chattels of another resulting from the activity, although he has exercised the utmost care to prevent the harm.” Meskipun tidak melawan hukum, tetap

bertanggungjawab atas kerugian, jika kegiatannya bersifat abnormally dangerous activity

7

© A

GW

20

12

Unsur SL apa yang harus dibuktikan oleh penggugat?1. Membuktikan bahwa kegiatan tergugat termasuk

ke dalam Abnormally Dangerous ActivityMenurut The Restatement (second) of Torts § 520,

Abnormally Dangerous Activity diukur berdasarkan:Existence of a high degree of risk of some harm to

the person, land, or chattels of othersLikelihood that the harm that results from it will be

great Inability to eliminate the risk by the exercise of

reasonable careExtent to which the activity is not a matter of

common usage Inappropriateness of the activity to the place where

it is carried onExtent to which its value to the community is

outweighed by its dangerous attributes 8

© A

GW

20

12

Jika unsur (1) terbukti, menurut EC Green Paper on Remedying Environmental Damage, penggugat masih harus membuktikan: that the damage was caused by someone’s act Artinya, penggugat masih harus membuktikan:

2.Kerugian3.Kausalitas antara kegiatan seseorang

dengan kerugian yang dideritanya Kesimpulan: PMH tidak perlu dibuktikan (PMH = fault)

Munir Fuady keliru menafsirkan strict liability Hanya Munir Fuady? Bagaimana kita menyusun posita dan Petitum?

Dalam petitum selalu dikatakan: “menyatakan tergugat bertanggungjawab [bersalah] melakukan perbuatan melawan hukum”? Jika gugatan didasarkan pada Strict Liability,

apakah pernah diajarkan membuat posita dan petitum yang berbeda?

9

© A

GW

20

12

II. PMH MENURUT UUPPLH

10

10

© A

GW

20

12

UU 23/2007 UUPLH Ganti Rugi, Pasal 34(1).Setiap perbuatan melanggar hukum berupa

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penangung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukantindakan tertentu.

(2).  Selain  pembebanan untuk melakukan  tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran urang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

11

© A

GW

20

12

Pasal 87 UUPPLH

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penjelasan Pasal 87 UUPPLH:Ayat (1): Ketentuan dalam ayat ini merupakan

realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atauc. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

12

© A

GW

20

12

Yang harus dibuktikan oleh Penggugat (korban):Kerugian Kesalahan pihak penggugat (unsur perbuatan

melawan hukum) Adanya hak yang dilanggar Adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum Adanya pelanggaran terhadap Patuha PMH tidak hanya PMH formil tapi juga materil, yaitu

pelanggaran terhadap hukum dalam arti luas (termasuk kaidah hukum tidak tertulis)PMH materil

Hubungan sebab-akibat antara kerugian korban dengan kesalahan penggugat

13

© A

GW

20

12

Bagaimana jika pencemaran/kerugian terjadi, tapi tidak ada (sulit untuk membuktikan) kesalahan tergugat? Misalnya jika pencemaran terjadi oleh perbuatan yang memperoleh izin?

gunakan pasal tanggung jawab mutlak Apakah pasal 87 UUPPLH merupakan bentuk asas

pencemar membayar? Apakah ketentuan bahwa pertanggungjawaban

perdata tetap melekat meskipun terjadi perubahan bentuk perusahaan (pasal 87 ayat 2) hanya berlaku untuk PMH?

14

© A

GW

20

12

III. STRICT LIABILITY MENURUT UU LINGKUNGAN Menurut UU No. 23/1997

pasal 35 UU No. 23/1997 Pertanggungjawaban tanpa kesalahan,

alasanPembuktian kesalahan sulit, sehingga seringkali

korban gagal memperoleh ganti rugiKarena kemungkinan lepas dari tanggung jawab

perdata, Pelaku usaha seringkali menjadi tidak hati-hati

Tanggung jawab mutlak: Kerugian dengan sendirinya menimbulkan tanggung jawab

untuk membayar ganti rugi Apa bedanya dengan doktrin res ipsa loquitur?

15

© A

GW

20

12

Apa saja yang harus dibuktikan oleh penggugat? Kerugian pada diri korban (penggugat) Hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan

perbuatan pelaku (peristiwa pencemaran/kerusakan lingkungan)

Siapa saja yang bisa terkena pasal 35? Kegiatan/usaha yang menimbulkan dampak besar dan

penting terhadap lingkungan Menggunakan B3 Menghasilkan limbah B3

16

© A

GW

20

12

BAGAIMANA MEMBUKTIKAN MENGGUNAKAN B3, ATAU MENGHASILKAN LIMBAH B3, ATAU MENIMBULKAN DAMPAK PENTING THD LINGKUNGAN?Prof. Koesnadi: Menggunakan B3:

Gevaarlijkestoffenordonnantie 1949 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 453/Men/Kes/Per/XI/1983 tentang Bahan Berbahaya

Sekarang: daftar B3 menurut lampiran PP 74/2001 tentang pengelolaan B3

Menghasilkan limbah B3: Daftar limbah B3 menurut PP No. 19/1994 yang

disempurnakan dengan PP No. 12/1995 tentang Pengelolaan Limbah B3

Sekarang: Daftar limbah B3 menurut PP 18 /1999 jo. PP 85/1999 tentang pengelolaan Limbah B3 17

© A

GW

20

12

Menghasilkan dampak besar dan penting thd lingkungan?Pasal 15(1) UU No. 23/1997: Setiap rencana

usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki AMDAL

Lihat daftar kegiatan wajib Amdal menurut KepMeNLH No. Kep-39/MENLH/8/1996, diperbaharui beberapa kali, terakhir oleh PermenLH No. 11/2006

Kesimpulan: Wajib amdal pasti terkena SL Caveat: tidak berarti bahwa yang tidak wajib amdal pasti

tidak akan terkena SL

Bandingkan dengan Restatement (second) of Tort § 520!!!

18

© A

GW

20

12

Alasan-alasan yang melepaskan tanggung jawab (pasal 35 ayat 2 UUPLH):

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

a. adanya bencana alam atau peperangan; ataub. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia;

atauc. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan

terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

19

© A

GW

20

12

Menurut UU No. 32/2009 Pasal 88 UUPPLH

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

20

© A

GW

20

12

Penjelasan Pasal 88 UUPPLHYang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.Apakah yang dimaksud dengan “pembatasan” dalam pasal 88 UUPPLH?

21

© A

GW

20

12

Pasal 88 UUPPLH tidak mengandung alasan pengecualian pertanggungjawaban (bandingkan dgn pasal 35 UUPLH) Apakah alasan yg membebaskan (pengecualian)

pertanggungjawaban tetap ada? Di Finlandia dan Swedia tidak ada defense (pengecualian), tetapi

menurut Hinteregger, pengadilan tetap akan mempertimbangkan pengecualian tsb, mengingat pengecualian ini telah dianggap sebagai bagian dari aturan/prinsip hukum (tanpa perlu ditulis dalam UU)

Bagaimana jika ternyata sengaja dihilangkan (pembuat UU memang ingin agar tergugat tetap bertanggung jawab)?

Strict Liability atau Absolute Liability? Absolute liability bisa berarti:

SL + Tanpa defense 1972 Con. On Int’l Liability for Damage Caused by Space Objects Bonine & McGarity: “strict liability under CERCLA, however, is not

absolute; there are defenses for causation solely by an act of God, an act of war, or acts or omissions of a third party

tanpa batas tanggung jawab (financial cap)22

© A

GW

20

12

Pembuktian Bencana Alam di AS:ExtraordinaryUnprecedentedUnforeseeableFree from human intervention

(inc. negligence or human activity)

23

Act of God

Beban pembuktian tergugat ©

AG

W 2

01

2

DALUWARSA PENGAJUAN GUGATAN Pasal 89 UUPPLH

(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.24

© A

GW

20

12

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BERDASARKAN UU NO. 18.2008 TTG PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 35(1): Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Pasal 35(2): Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. persoalan dari ketentuan tentang pertanggung-jawaban ini:

Apa artinya kesalahan? Mana Strict Liability? 25

© A

GW

20

12

III. KAUSALITAS DAN BEBAN PEMBUKTIAN

III.A. KausalitasVon Buri: Conditio sine qua nonVon Kries: Adequate theory

Sebab adalah perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat

26

26

© A

GW

20

12

Dalam Common Law, kausalitas terkait dengan:

1. Cause in Fact (sebab faktual)diuji berdasarkan “the but for test”. sebuah perbuatan dikatakan sebagai sebab faktual (cause in fact) apabila kerugian tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan tersebut.

But for the defendant’s act, the damage would not have occurred!

Jika perbuatan tergugat dianggap sebagai sebab faktual, penggugat masih harus membuktikan bahwa perbuatan tergugat adalah: proximate cause

27

© A

GW

20

12

2. Proximate Cause (sebab langsung), disebut juga dengan legal cause (karena menentukan lingkup pertanggungjawaban) apakah berdasarkan logika, keadilan,

kebijaksanaan, dan praktek tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat.

a. The Direct-Consequences Doctrine melihat apakah terdapat sebab lain yang mengintervensi

(intervening causes) di antara perbuatan tergugat dan kerugian yang diderita penggugat.

b. the reasonable-foresight doctrine/risk theory approach

seseorang tidak akan bertanggungjawab atas kerugian yang secara wajar (reasonably) tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

kerugian haruslah termasuk ke dalam resiko yang selayaknya sudah bisa diperkirakan (foreseeable) akan muncul dari kesalahan (dalam konteks pertanggungjwaban berdasarkan kesalahan) atau kegiatan (dalam konteks strict liability) dari orang tersebut.

28

© A

GW

20

12

IV. B. BEBAN PEMBUKTIAN Konvensional (163 HIR dan 1865 BW) “setiap orang yang mengaku mempunyai

suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

Beban pembuktian terbalik (analogi pasal 37, 37A dan 38 Undang-undang 20/2001 ttg perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

29

© A

GW

20

12

30

IMPLIKASI JENIS PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PEMBUKTIAN

Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (fault based liability)

Kesalahan (fault) Kerugian (damages) Kausalitas (causal link) Beban pembuktian terhadap

ketiga unsur di atas terdapat pada penggugat (163 HIR dan 1865 BW)

Pertanggung jawaban tanpa kesalahan

(No fault liability/strict liability)

Kerugian (damages) Kausalitas (causal link) Beban pembuktian terhadap

kedua unsur di atas tetap merupakan beban penggugat (163 HIR dan 1865 BW)

Beban pembuktian tentang faktor pengha-pus pertanggung jawaban/ pembelaan ada pada diri tergugat sebagaimana layaknya suatu pembelaan (tidak terdapat pemindahan beban pembuktian)

30

© A

GW

20

12

CONTOH DARI KETENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG TIDAK JELAS & HARUS DIHINDARI

Pasal 28 UU Nomor 8/1999 ttg perlindungan konsumen Pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur

kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha

Pertanyaan: Apakah ini Strict Liability?

Masih ada unsur kesalahan

pembuktian terbalik ? yang “dibalik” hanya pembuktian tentang kesalahan

pembuktian terbalik terbatas

31

31

© A

GW

20

12

V. MEKANISME KOMPENSASI KERUGIAN

1.Tanggung Jawab dan Asuransi Tanggung Jawab

pertanggungjawaban perdata tidak akan efektif apabila terdapat kemungkinan insolvensi.

Untuk menghindari kemungkinan ini, maka di banyak negara penerapan pertanggungjawaban perdata disertai dengan adanya kewajiban pelaku usaha untuk memiliki asuransi tanggung jawab (liability insurance).

Manfaat utama dari asuransi tanggung jawab lingkungan ini adalah untuk mengalihkan resiko atas kemungkingan terjadinya judgment proof (insolvency), yaitu kondisi di mana aset pencemar tidak mencukupi untuk membayar biaya ganti kerugian yang dibutuhkan untuk merestorasi lingkungan dan juga ganti rugi kepada pihak ketiga (kompensasi)

32

© A

GW

20

12

2. Perjanjian Pembagian Resiko (Risk Sharing Agreement)

Berbeda dengan asuransi, di mana premi ditentukan berdasarkan informasi mengenai kerugian, perjanjian pembagian resiko dapat tetap berjalan meskipun informasi tersebut masih sangat sedikit, sebab yang dibutuhkan dalam perjanjian ini adalah kontribusi relatif dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

perjanjian pembagian resiko dapat berfungsi pula sebagai upaya untuk mengontrol moral hazard, karena setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian ini memiliki kepentingan untuk mengontrol kinerja pihak lain guna mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian.

Contoh dari perjanjian pembagian resiko adalah perjanjian para operator nuklir berdasarkan Price-Anderson Act di AS dan perjanjian antara para pemilik kapal tanker untuk terlibat di dalam perjanjian pembagian resiko atas kerugian akibat pencemaran minyak di laut (Protection and Indemnity Clubs—P&I Clubs).

33

© A

GW

20

12

3. Asuransi Pihak Pertama (first party insurance) Di beberapa negara, seperti Perancis, asuransi pihak

pertama dapat pula berfungsi sebagai alternatif mekanisme kompensasi bagi para korban pencemaran.

Dalam model asuransi pihak pertama di Perancis, asuransi akan membayarkan kompensasi kepada korban, baik kompensasi atas kerugian materil maupun immaterial (non-pecuniary losses), tanpa melihat apakah ada pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban (tertanggung).

Dalam First Party Insurance, tertanggung dalam asuransi ini adalah para korban. Karena dalam asuransi ini tertanggung yang akan menerima kompensasi atas kerugian yang dideritanya, asuransi ini juga disebut dengan asuransi kerugian.

First party insurance vs Polluter-pays principle

34

© A

GW

20

12

4. Asuransi Kerugian Lingkungan (Environmental Damage Insurance)

Sejak tahun 1998 di Belanda berlaku asuransi kerugian lingkungan (millieuschadeverzekering), sebagai ganti dari asuransi tanggung jawab (liability insurance).

Dalam asuransi kerugian lingkungan ini, penanggung jawab kegiatan/usaha mengasuransikan tempat atau resiko dari kegiatan/usahanya.

Berbeda dengan asuransi pertanggungjawaban, dalam sistem asuransi kerugian lingkungan pembayaran kompensasi dari pihak asuransi dipicu oleh munculnya kerugian, dan bukan oleh adanya pertanggungjawaban perdata dari pihak tertanggung (dalam hal ini penanggung jawab usaha/kegiatan).

Di samping itu, kompensasi diberikan tidak hanya kepada pihak tertanggung, tetapi juga kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian dari kegiatan/usaha pihak tertanggung.

Asuransi kerugian lingkungan dengan demikian merupakan pergeseran dari sistem asuransi pihak ketiga (third party insurace) ke arah asuransi pihak pertama (first party insurance).

35

© A

GW

20

12

5. Dana Kompensasi

5.a.Guarantee Funds Dana ini digunakan ketika pencemar tidak memiliki

cukup dana untuk membayar kompensasi. Penggunaan dana kompensasi ini harus didahului oleh

adanya pertanggungjawaban perdata dari pencemar yang kemudian ternyata tidak mampu memenuhi pertanggungjawaban tersebut.

Contoh: International Oil Pollution Compensation Fund.

36

© A

GW

20

12

5.b. Complementary and Autonomous Compensation Funds Dana kompensasi bersifat pelengkap (Complementary)

apabila hanya dapat digunakan pada kasus di mana para korban gagal memperoleh kompensasi melalui sistem pertanggungjawaban perdata. Kegagalan ini biasanya muncul ketika pencemar dapat

memberikan “alasan yang valid”, yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban perdata.

Contoh: International Oil Pollution Compensation Fund. dana kompensasi bersifat independen (autonomous) dari

pertanggungjawaban perdata apabila dana kompensasi dapat digunakan tanpa memperhatikan apakah pihak korban dapat menggunakan peradilan perdata atau tidak. Dana ini digunakan terutama untuk pencemaran yang

terjadi tanpa diketahui pihak penyebabnya Contoh: Air Pollution Fund di Belanda atau dalam

Offshore Oil Pollution Compensation Fund di AS. 37

© A

GW

20

12

5.c.Limitation Fund Dana kompensasi ini digunakan bukan untuk melindungi korban,

tetapi justru untuk melindungi para pencemar. Menurut sistem ini, pihak pencemar hanya akan

bertanggungjawab sebesar dana yang dikumpulkannya di dalam fund.

Dana ini dapat dilihat dalam pasal V 1969 Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC).

5.d.Advancement Fund Dana ini dibayarkan oleh calon pencemar kepada calon korban di

muka (sebelum terjadinya kerugian). Dana jenis ini muncul untuk kasus-kasus yang menyebabkan

kematian, di mana waktu antara terjadinya pencemaran dengan kematian korban berlangsung singkat.

Untuk kasus seperti ini, pertanggungjawaban perdata tidak akan efektif untuk melindungi korban, karena apabila proses pengadilan digunakan untuk mengganti kerugian korban, maka korban tersebut hanya akan menerima ganti kerugian setelah kematiannya (post mortem).

Di Belanda, dana ini digunakan untuk kompensasi terhadap para korban asbestos.

38

© A

GW

20

12

5.e. General Compensation Systems Di negara maju, sistem jaminan keamanan sosial dapat pula

digunakan sebagai cara untuk memperoleh kompensasi. kompensasi yang dapat diperoleh dengan melalui sistem

keamanan sosial terkait dengan kerugian karena penyakit, cacat, kecelakaan kerja, atau hilangnya pekerjaan.

Meskipun korban dapat memperoleh kompensasi secara langsung tanpa perlu didahului adanya pembuktian tentang penyebab kerugiannya, kompensasi berdasarkan sistem keamanan sosial biasanya hanya mampu menyediakan kompensasi dalam jumlah yang terbatas.

5.f. Direct Compensation by the State Dana kompensasi ini merupakan penggunaan dana publik oleh

negara untuk membiayai kompensasi. Sama seperti dalam sistem keamanan sosial, kompensasi langsung

oleh negara juga diberikan kepada korban tanpa perlu didahului adanya proses peradilan untuk memutuskan siapa yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh korban.

memiliki jumlah yang terbatas. 39

© A

GW

20

12

Mekanisme Kompensasi

Rejim UU No. 23/1997(UUPLH)

Rejim UU No.

24/2007 tentang

Penanggulangan

Bencana

Rejim UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UUPPLH)

Pertanggung-jawaban perdata

Dasar pertanggungjawaban

- PMH (pasal 34)- Strict liability

(pasal 35)

Tidak diatur

- PMH (pasal 87 ayat 1)- Strict liability (pasal 88)

Prose-dur (hak gugat)

- Class action (pasal 37 ayat 1)

- Hak gugat pemerintah (pasal 37 ayat 2)

- Hak gugat LSM (pasal 38)

Tidak diatur

- Class action (pasal 91)- Hak gugat LSM (pasal 92)- Hak gugat pemerintah dan

pemerintah daerah (pasal 90)

- Hak gugat warga negara untuk melakukan gugatan administratif (pasal 93)

40

© A

GW

20

12

Asuransi tanggung jawab

- Dibuka kemungkinan asuransi tanggung jawab wajib (penjelasan pasal 35 ayat 1) yang dikaitkan dengan pembatasan ganti kerugian pada strict liability

Tidak diaturDibuka kemungkinan sebagai asuransi lingkungan dalam konteks instrumen insentif/disinsentif (pasal 42 ayat 2 jo. Pasal 43 ayat 3f)

Jaminan keuangan lainnya

Tidak diatur Tidak diatur- Dibuka kemungkinan

dalam bentuk dana jaminan pemulihan (pasal 43 ayat 2a)

- Dibuka kemungkinan dalam bentuk asuransi lingkungan (pasal 42 ayat 2 jo. Pasal 43 ayat 3f)

41

© A

GW

20

12

Asuransi kerugian lingkungan

Tidak diatur Tidak diaturDibuka kemungkinan sebagai asuransi lingkungan dalam konteks instrumen insentif/disinsentif (pasal 42 ayat 2 jo. Pasal 43 ayat 3f)

Asuransi kerugian Tidak diatur Tidak diaturDibuka kemungkinan sebagai asuransi lingkungan dalam konteks instrumen insentif/disinsentif (pasal 42 ayat 2 jo. Pasal 43 ayat 3f)

42

© A

GW

20

12

Dana Kompensasi

Dipungut dari calon pencemar

Tidak diatur Tidak diaturDibuka kemungkinan dalam bentuk dana jaminan pemulihan (pasal 43 ayat 2a) dan dana penanggulangan (pasal 43 ayat 2b)

Kompensasi langsung oleh negara

Tidak diatur

- Dana bantuan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemda (pasal 60 UU PB, jo. Pasal 4 PP 22/2008)

- Dana bencana harus dialokasikan dalam APBN dan APBD (pasal 61 UUPB jo. Pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 PP No. 22/2008)

Tidak diatur

43

© A

GW

20

12

Hak gugat pemerintah

Gugatan pemerintah jika masyarakat menderita kerugian yang mempengaruhi kehidupan mereka, tapi tanpa penjelasan apakah ganti kerugian akan dibayarkan oleh pemerintah kepada masyarakat (pasal 37 ayat 2)

Tidak diaturGugatan pemerintah dan pemerintah daerah terbatas pada “kerugian lingkungan hidup” yaitu kerugian yang tidak termasuk pada kerugian atas hak milik privat (pasal 90 ayat 1)

44

© A

GW

20

12

Terima kasih45

© A

GW

20

12