of 35 /35
HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

  • Upload
    shiri

  • View
    162

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA. LITERATUR DAN UNDANG-UNDANG 1.M.YAHYA HARAHAP,SH. “ Hukum Acara Perdata “ 2. RETNO WULAN,SH + ISKANDAR,SH “ Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek “. - PowerPoint PPT Presentation

Text of HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Page 1: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA

BAB III

PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Page 2: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

LITERATUR DAN UNDANG-UNDANG

1.M.YAHYA HARAHAP,SH. “ Hukum Acara Perdata “

2. RETNO WULAN,SH + ISKANDAR,SH “ Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek “

Page 3: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

3.Prof,Dr.Sudikno Martokusumo,SH“ Hukum Acara Perdata “4.Dan Sebagainya

UNDANG-UNDANG :1.HIR2.UU YANG LAINNYA ( yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata )

Page 4: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

PENGERTAN : HUKUM ACARA PERDATA

1.K.WANTJIK SALEH,SH “ Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berpekaara perdata di muka pengadilan “

2. Mr.MH.TIRTAAMIDJAYA,SH “ Suatu akibat yang timbul dari Hukum Perdata Materiil “

Page 5: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

3. Prof.Dr.SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH

“ Peraturan Hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaati nya Hukum Perdata Materiil dengan Perantara Hakim “

Page 6: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

4.Prof.SUBEKTI,SH

“ Suatu rangkaian peraturan –peraturan yang diperlukan untuk mewujudkan hukum privaat atau dengan kata lain suatu rangkaian peraturan-peraturan yang mengabdi pada Hukum Privaat Materiil .”

* KESIMPULAN ?

Page 7: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

: “ “ Dikaitkan dengan dasar serta asas-asas Peradilan serta pedoman bagi lingkungan Peradilan Umum ,Peradilan Agama,Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara .” Antara lain :

1.Hakim bersifat menunggu

Page 8: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

2. Asas Obyektivitas - ( Pasal 5 UU - No.14 / 1970 )3.Asas sederhana,Cepat dan Biaya Ringan4.Inisiatif berpekara diambil oleh pihak yang berkepentingan5. Sidamg Terbuka untuk Umum6.Mendengar Kedua Belah Pihak (Pasal 5 (1) UU N0.14 / 1970 )

Page 9: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

7.Beracara dukenakan biaya * Pasal 121 (4 ) HIR Pasal 145 (4) Rbg

8..Tidak ada keharusan mewakilkan

Page 10: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

SUMBER- HUKUM ACARA

1.HIR (Herziene Indonesische Reglement )

2.RBG(Reglement Voor de Buitengewesten)

3.RV (Reglement Op de Burgelijke Rechtsvoordering )4.UU No.14 Tahun l9705.UU No.14 Tahun l9856.UU No.2 Tahun 1986

Page 11: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

7.UU No.7 Tahun 19898.Instruksi dan SEMA9.Yurisprudensi10.Dan sebagainya.

Page 12: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

SEJARAH HUKUM ACARA

ADA 2 : 1. Sejarah tentang ketentuan perundang-undangan yang mengatur Hukum acara

2. Sejarah tentang peradilan di Indonesia

Page 13: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Ad:1.Sejarah tentang ketentuan perUndang- undangan yang mengatur Hukum Acara

* HIR ( Herziene Indonesich Reglement ) Sebelumnya IR ( Inlandisch Reglement ) Setelah Merdeka menjadi RIB (Reglement Indonesia Baru )

Page 14: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

2. SEJARAH LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

a. Pengadilan Untuk Orang EROPA

b. Pengadilan Untuk TIMUR ASING

c. Pengadilan Untuk BUMI PUTERA

Page 15: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

a.Pengadilan Untuk ORANG EROPA

1.Raad Van Justice ( Pengadilan Tingkat Satu )2. Hoogerechtschaf

b. Pengadilan Untuk BUMI PUTERA 1.Laandraad (Pengadilan Tingkat Satu) 2. Raad Van Justice (Untuk Banding )

Page 16: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Pengadilan Untuk TIMUR ASING Untuk Golongan EROPA

PADA ERA JEPANG l1.Pengadilan Negeri (TIHOO HOIN )2,Pengadilan Tinggi (KATOO HOIN )3.Pengadilan Agung (SAIKO HOIN )

•OSAMU SEREI NO.3/1942 Tanggal 20 September 1942

Page 17: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

ERA KEMERDEKAAN :

UUD 1945

Pasal 24

* Tugas : Merangkum Sejarah Hukum Acara

Page 18: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

KEKUASAAN / KOMPERTENSI PENGADILAN

•Pasal 10 (1) UU No.4 / 2004

UU ttg “Kekuasaan Kehakiman”

“ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan sebuah Mahkamah Konsyitusi “

Page 19: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

(2) – Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agubng meliputi adan- badan peradian di dalam lingkungan : a. Peradilan Umum b. Peradilan Agama c. Peradilan Militer d. Peradilan Tata Usha Negara

Page 20: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

TUGAS POKOK PENGADILAN

“Menyelenggarakan kekuasaan kehakim an, yaitu menerima,memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya “

Page 21: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Ada 2 macam Kekuasaan Mengadili di dalam Hukum Acara di Indonesia, yang disebut denga YURIDIKSI (JURISDICTION Atau KOMPETENSI

1.Kewenangan Mutlak ( Absolute Competentie )2.Kewenangan Relatif ( Relative Competentie ) )

Page 22: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Kekuasaan /Kompetensi Absolut(Atributie van rechtsmacht )Adalah :” Menyangkut pembagian kekuasaan antara badan- badan peradilan yang satu dengan badan peradilan yang lain “

Contoh :

Page 23: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

2.Kompetensi Relatif ( Distributie Van Rechmacht ) “ Menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan dalam suatu badan peradilan yang sama “

Contoh :

Page 24: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

HUKUM ACARA PERDATA / AGAMA

•Hukum Acara yang dipakai pada Penadilan Agama adalah : Hukum Acara Perdata /Agama (Berdasarkan Pasal 54 UU No.7 / 1989 ()

Page 25: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Adalah :” Peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan Hakim atau cara bagaimana bertindak di muka pengadilan Agama dan bagaimana cara Hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya “

* KESIMPULAN

Page 26: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

“Merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman vagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam “(PENGADILAN TINGKAT I)*PENGADILAN TINGGI AGAMAMAHKAMAH AGUNG

Page 27: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

TUGAS POKOK PENGADILAN AGAMA :

“Menerima,memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya “ (Pasal 2 (1) UU No.14 / 1970 )

Page 28: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA / AGAMA

Sama dengan Hukum Acara Perdata1.Peradilan Agama adalah Peradilan Negara {( Pasal 3 (2) UU Np.14/1970) Pasal 2 UU No.7/1989}2.Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang beragama Islam :Pasal 1 )1) UU No.7/1989 }

Page 29: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

PEJABAT PENGADILAN AGAMA

Ketua Wakil KetuaHakim prinsip samaPanitera dengan HukumWakil Panitera acara perdataJuru Sita

Page 30: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

SUMBER HUKUM

1,HIR/RBg2.UU No.7/19893.UU No.14 / l9704.UU No.14/19855.Inpres No/2 / 19916,SEMA RI7.Peraturan MARI8.Paeraturan Menteri Agama

Page 31: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

8.Keputusan Menteri Agama9.Yurisprudensi MA10.Dan sebagainya

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA(UU NO.7/1989 yo UU No.3/2006 )1.Kekuasaan/Kompetensi Absolut )2.Kekuasaan/Kompetensi Relatif )

Page 32: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

1.Kompetensi Absolut “ Kekuasaan atau kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berupa Peradilan Agama atas perkara perdata tertentu secara Absolut (Mutlak ) hanya Pengadilan di lingkungan peradilan agama yang berwenang mengadili dan tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain “(Pasal 49 + 50 )UU Np.7/1989

Page 33: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

PASAL 49 UU NO.7/1989

Kekuasaan/Kewenangannya Pengadilan Agama“ Memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam.di bidang :

Page 34: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

1. Perkawinan2. Kewarisan,Wasiat dan Hibah3. Wakaf dan Shadaqah

Page 35: HUKUM ACARA PERDATA/AGAMA                         BAB III PENGERTIAN.ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

KEKUASAAN RELATIF“Kekuasaan atau kewenangan mengadili oleh suatu pengadilan lain dalam lingkungan badan peradilan,se mata-mata dinatasi oleh Wilayah hukum pengadilan itu “* Bagaimana dengan Pengadilan Agama ?