of 16 /16

HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

Embed Size (px)

Text of HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

Page 1: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

M

Page 2: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

Perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua Hukum Privat Materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Perkataan Perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari Pidana.

Ada juga yang memakai perkataan “Hukum Sipil” untuk Hukum Privat Materiil, tetapi karena perkataan sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer, maka kita lebih baik memakai istilah “Hukum Perdata” untuk segenap Hukum Privat Materiil tersebut.

Hukum Perdata di Indonesia, sangat Berbhineka artinya beraneka ragam berlakunya, karena berlainan golongan warga negaranya ketika itu, antara lain :

Page 3: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

a. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli, berlaku Hukum Adat, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku dikalangan rakyat yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi sudah hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala persoalan dalam kehidupan masyarakat kita.

b. Untuk golongan Warga Negara yang bukan Asli Indonesia, yang berasal dari etnis Tionghoa & etnis Eropah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Weetboek) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Weetboek van Koophandel).

c. Untuk golongan Warga Negara yang bukan Indonesia Asli dan bukan selain Tionghoa atau Eropah (Arab, India, Turki dll), sebagian tunduk pada BW & WvK, sebagian lagi tunduk pada hukum asal negaranya masing-masing

Page 4: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

Hal tersebut, sangat sesuai dengan Politik Hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda ketika itu, antara lain :1. Hukum Perdata & Hukum Dagang, harus diletakkan dalam Kitab Undang-Undang melalui Kodifikasi Hukum;2. Untuk golongan bangsa Eropah, dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda melalui azas Konkordansi;3. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli & golongan bangsa Timur Asing (Tionghoa, Arab, India dll) jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapat menundukkan diri pada peraturan hukum bangsa Eropah, baik seutuhnya maupun sebagian saja, dan juga diperbolehkan membuat peraturan baru bersama-sama, bahkan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka sendiri;

Page 5: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

4. Orang Indonesia Asli & Orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropah, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropah. Penundukkan diri boleh dilakukan baik secara umum maupun secara perbuatan tertentu saja;5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam Undang-Undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.Dan sampai Indonesia merdeka, dalam UUD’45 kita tidak mengenal lagi adanya golongan-golongan warga negara, maka BW & WvK dinyatakan masih berlaku, dengan ketentuan bahwa seorang Hakim Pengadilan di Indonesia dapat menganggap suatu pasal tidak berlaku lagi, jika dianggapnya bertentangan dengan keadaan jaman kemerdekaan sekarang ini. Oleh karena itu BW & WvK tidak lagi merupakan “Weetboek” tetapi sudah menjadi “Rechtsboek”.

Page 6: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

Hukum Perdata (Burgelyk Recht), bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlyk Wetboek = BW).Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ini terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu :

• Buku I, Membahas tentang Perihal Orang (Van Personen), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan;

• Buku II, Membahas tentang Perihal Benda (Van Zaken), yang memuat hukum benda (Zaken Recht) dan hukum waris (Erfecht);

• Buku III, Membahas tentang Perihal Perikatan (Van Verbintennissen), yang memuat harta kekayaan (Vermogens recht) berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu;

• Buku IV, Membahas tentang Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa (Van Bewysen Verjaring), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Page 7: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

HUKUM DAGANG, sebagai bagian dari Hukum Perdata, oleh karenanya sesungguhnya Hukum Dagang menjadi satu kesatuan dengan Hukum Perdata Umum. Dengan demikian sifat Hukum Dagang adalah sebagai Hukum yang khusus dari Hukum Perdata Umum.KUHD pada pokoknya berasal dari “Code de Commerce” , di Perancis. Hal ini terjadi pada abad pertengahan, dimana timbul perasaan mengenai ketidak-puasan terhadap peraturan hukum perdata umum untuk dapat memenuhi akan kebutuhan hukum bagi para pedagang yang makin lama makin meluas sejajar dengan pertumbuhan perniagaan ke arah internasional, maka timbulah antar pedagang tersebut untuk mengkhususkan kedudukan mereka dan berkembanglah Hukum Dagang dijadikan sebagai Hukum yang mengatur di bidang Perdagangan.

Page 8: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

Hukum Dagang (Handels Recht) atau Hukum Perniagaan, bersumber pada :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku III perihal Perikatan;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel = WvK);

Peraturan-Peraturan di Bidang Perdagangan di luar KUHD (a.l. Perkoperasian, HaKI, Perusahaan, Persero, Perjanjian, Perusahaan Negara dan lain-lain);

KUHD terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu :• Buku I, Membahas tentang Perdagangan Pada

Umumnya;• Buku II, Membahas tentang Hukum Laut

(Hukum Maritim)

Page 9: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

HUBUNGAN antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang :

Hukum dagang merupakan bagian atau cabang dari Hukum Perdata, dengan demikian KUH Perdata (BW) menjadi Sumber Hukum Perdata Umum, sedangkan KUHD (WvK) merupakan Sumber Hukum Perdata Khusus. Dalam hubungan yang demikian, maka berlakulah azas “lex specialis derogat lex generalis” (Hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum), contohnya terdapat dalam Pasal 1 KUHD, yang berbunyi :Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang tidak diatur lain, berlaku juga terhadap hal-hal yang juga diatur dalam kitab ini.

Page 10: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

HUKUM PERDATA DI INDONESIAMengingat Belanda pernah menjajah

Indonesia, maka Hukum Perdata Belanda (BW) juga diberlakukan berdasarkan azas KONKORDANSI (Persamaan), disahkan oleh Raja Belanda pada tanggal 16 Mei 1946, di Undangkan melalui Staatsblad 1947.23 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.

Setelah Indonesia merdeka, melalui Peraturan Peralihan UUD 1945, maka BW Belanda tetap dinyatakan BERLAKU sebelum digantikan oleh Undang-Undang baru. BW ini sekarang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum Perdata di Indonesia penerapannya adalah Ber-Bhineka atau Beraneka Ragam, maksudnya adalah Berlainan untuk segala golongan warga negara, antara lain :

Page 11: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

Untuk Golongan WNI, berlaku Hukum Adat, yaitu hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan masyarakat Indonesia, yang sebagian besar hukumnya belum tertulis tetapi hidup dan berkembang dalam tindakan-tindakan masyarakat mengenai segala persoalan di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat;

Untuk Golongan WNI Keturunan dari Tionghua dan Eropa, berlaku BW dan WvK. Hanya khusus Keturunan Tionghua ada sedikit tambahan peraturan mengenai Perkawinan dan Adopsi (Pengangkatan Anak);

Untuk Golongan WNI Timur Asing (Keturunan Arab, India dan lain-lain)dikaitkan dengan Negara, maka hukum harus dapat membawa manfaat, kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya (Rasa aman, nyaman & terkendali);

Page 12: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

Ada pula Peraturan-Peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, antara lain :

Undang-Undang Hak Mengarang;Undang-Undang Perkoperasian;Undang-Undang Pengangkutan;

Selanjutnya terhadap kemungkinan untuk menundukkan diri pada hukum barat, ada 4 macam/cara :

• Penundukan diri pada seluruh Hukum Perdata Barat;• Penundukan diri pada sebagian Hukum Perdata

Barat bagi Golongan Timur Asing terkait dengan Hukum Kekayaan Harta Benda;

• Penundukan diri terhadap Perbuatan Hukum tertentu;

• Penundukan diri secara diam-diam, jika WNI asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak diatur dalam hukum adat;

Page 13: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

HUKUM NASIONAL :Hukum Perdata Indonesia adalah Hukum Perdata

yang berlaku di Indonesia, yaitu :1. Hukum Perdata Barat bekas peninggalan jaman Kolonial

Belanda yang berlakunya di Indonesia berdasarkan Peraturan Peralihan UUD 1945;2. Hukum Perdata Nasional, adalah Hukum Perdata yang diciptakan oleh Bangsa Indonesia setelah Merdeka;

Hukum Perdata berpredikat Nasional perlu ditentukan kriteria yang jelas, sebagai berikut :1. Berasal dari Hukum Perdata Indonesia Dalam Tap MPR No.:IV/MPR/1978, dilanjutkan dengan Tap MPR No.:II/MPR/1983, dan Tap MPR No.:II/MPR/1988 tentang GBHN, terutama Pembangunan dibidang Hukum Nasional didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya antara lain Hukum Perdata Barat yang sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila, Hukum Perdata tidak tertulis buatan Hakim (Yurisprodensi) dan Hukum Adat.

Page 14: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

2. Berdasarkan Pada Sistem Nilai Budaya Pancasila,

Sistem nilai budaya Pancasila adalah Konsepsi-konsepsi tentang nilai-nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota

masyarakat Indoensia. Apabila nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila, maka sistem nilai budaya itu disebut sistem nilai budaya Pancasila.

3. Produk Hukum Pembentuk Undang-Undang IndonesiaMenurut UUD 1945 pembuat Undang-Undang di Indonesia adalah Presiden bersama-sama dengan DPR-RI. Dan dalam GBHN Tahun

1978 telah digariskan bahwa pembinaan dan pembentukan Hukum Perdata Nasional perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, sebagai

contoh : UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

4. Berlaku untuk Semua Warga IndonesiaHukum Perdata Nasional harus berlaku untuk semua WNI, tanpa

memandang asal usul keturunannya, suku bangsa, daerahnya, golongannya. WNI adalah pendukung hak dan kewajiban yang secara keseluruhan membentuk suatu bangsa merdeka yaitu bangsa Indonesia. Berlakunya Hukum Perdata Nasional untuk semua WNI, berarti menciptakan Unifikasi Hukum sesuai dengan GBHN dan melenyapkan sifat diskriminasi sisa politik hukum Kolonial Belanda. Unifikasi Hukum dapat diciptakan karena diantara peraturan Hukum Perdata tertulis yang ada sekarang sudah dikenal, diikuti dan berlaku umum dalam masyarakat Indonesia.

Page 15: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

5. Berlaku untuk Seluruh Wilayah IndoenesiaHukum Perdata Nasional harus berlaku untuk seluruh Wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia adalah Wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Indonesia di Luar Negeri dan Kapal-Kapal Indonesia. Berlakunya Hukum Perdata Nasional untuk semua WNI diseluruh Wilayah Indonesia merupakam Unifikasi Hukum Perdata sebagai pencerminan Sistem Nilai Budaya Pancasila, terutama Nilai dalam Sila Ketiga : “Persatuan Indonesia”. Hal ini sesuai dengan Penggarisan dalam GBHN khususnya mengenai Pembinaan Hukum Nasional.

Page 16: HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG

Pentingnya Memiliki Hukum Nasional;

Oleh karena UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara RI, tidak mengenal adanya golongan-golongan, maka adanya Hukum yang berlainan untuk berbagai golongan itu dianggap janggal, maka Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk membentuk suatu Kodifikasi Hukum Nasional. Sementara ini BW dan WvK masih dinyatakan berlaku, tetapi dengan ketentuan bahwa Hakim (Pengadilan) dapat menganggap suatu pasal tidak berlaku lagi jika dianggap bertentangan dengan keadaan sekarang ini.