BAB I

PENDAHULUAN

1. Diskripsi Modul

Judul Modul : Menampilkan Sikap Positif terhadap Sistem Hukum dan

Peradilan Nasional

Kelas : X

Semester : 1

Kode Modul : X/1- 2.

Kompetensi Dasar : 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan

nasional

2. Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan

3. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku

4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

2. Peta Kedudukan Modul 2

13

SK1.Menampilkan sikap

positif terhadap sistem hukum dan peradilan

nasional

KD4.Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

KD3.Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

KD2. Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan

KD1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

3. Glosarium

Civil Law : hukum yang tertulis dan terkodifikasi,bisa juga dikatakan sebagai

kata lain dari sistem hukum Eropa Kontinental

Common Law : hukum kebiasaan,kata lain dari sistem hukum Anglo-Saxon

Delik doloes : tindak pidana yang disengaja

Delik Coelpa : tindak pidana yang tidak disengaja

Preventif : upaya pencegahan

Kuratif : upaya penindakan

4. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk Guru :

Modul X/2-1ini digunakan di kelas X semester 1, S.K : 1 dan K.D : 1- 4

Untuk siswa :

1. Bacalah dengan teliti isi modul tentang Menampilkan sikap positif terhadap

sistem hukum dan peradilan nasional

2. Tanyakan kepada guru/fasilitator bila ada yang kurang jelas

3. Jawablah soal-soal yang telah tercantum pada bagian akhir modul

5 Tujuan Akhir

Pada akhinya pembelajaran melalui penulisan modul ini siswa diharapkan :

1. Dengan kajian pustaka siswa dapat menjelaskan sistem hukum dan peradilan

nasional

2. Dengan kajian pustaka siswa dapat menyebutkan sumber-sumber hukum dan

penggolongan hukum

3. Dengan kajian pustaka siswa dapat menyebutkan macam-macam peradilan

nasional

4. Melalui kajian pustaka siswa dapat menjelaskan wewenang dari lembaga-

lembaga peradilan di Indonesia

14

5. Melalui kajian pustaka siswa dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku

6. Melalui kajian pustaka siswa dapat menjelaskan pengertian korupsi

7. Melalui kajian pustaka siswa dapat menjelaskan upaya-upaya pemberantasan

korupsi di Indonesia

BAB II (SK.2)

Kegiatan Belajar

MENAMPILKAN SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM HUKUM

DAN PERADILAN NASIONAL

2.1 Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan NasionalA. Sistem Hukum

1. Pengertian Sistem

Sistem adalah kesatuan utuh dari suatu rangkaian ,yang kait mengait satu sama lain.

Bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk system dari rangkaian

selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil.

2. Sistem Hukum

Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu

yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.

3. Pengertian Hukum

Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang

mau dikaji. Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa “definisi hukum sangat sulit

dibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuai dengan kenyataan”. Kerena itu,

sebaiknya kita lihat dulu pengertian hukum menurut para ahli hukum terkemuka

berikut ini.

a) Prof. Mr. E.M Meyers

15

Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan,

ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat , dan menjadi pedoman

bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

b) Drs. E. Utrecht, S.H

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata

tertib suatu masyarakat dank arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

c) S.M Amin, S.H.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi,

dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan masyarakat

d) J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan

tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-

badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan

diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.

Secara umum hukum dapat dikatakan bahwa hukum mencakup unsure-unsur berikut:

Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;

Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang;

Peraturan itu bersifat memaksa; dan

Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut.

4. Macam-macam Sistem Hukum

a) Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan.

Sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran

Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus. Sistem hukum ini ada yang

menyebut Civil Law.

Prinsip utama system hukum Eropa Kontinental adalah bahwa hukum itu

memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang terbentuk undang-

undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukum

menjadi tujuan utama. Kepastian hukum dapat terwujud apabila tingkah laku

manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. Dalam aliran ini

“tidak ada hukum selain undang-undang”.

16

Sumber hukum utama aliran ini adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan

legislatif.

b) Sistem Hukum Anglo-Saxon (Anglo-Amerika)

Sistem hukum Anglo-Saxon mula-mula berkembang di negara Inggris yang

dikenal dengan istilah Common Law atau Unwritten Law (hukum tidak tertulis).

Sistem hukum ini dianut di negara-negara persemakmuran Inggris , Amerika

Utara, Kanada, Amerika Serikat.

Sistem hukum Anglo-Saxon bersumber pada putusan hakim/putusan pengadilan

atau yurisprudensi. Putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui

putusan hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan

mengikat umum. Kebiasaan-kebiasaan, peraturan hukum tertulis yang berupa

undang-undang diakui juga karena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan

peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan.

c) Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adapt berkembang di lingkungan kehidupan social di Indonesia,

Cina, India , Jepang.

Sistem hukum adapt bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis

yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum

masyarakatnya.

d) Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang dinegara-negara

lain seperti negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual

maupun kelompok.

Sistem hukum Islam bersumber pada:

Al-Qur’an yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah

kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril

Sunnah Nabi, yaitu cara hidup Nabi Muhammad atau cerita tentang Nabi

Muhammad

Ijma’, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara hidup

Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua

kejadian.

17

e) Sistem Hukum Kanonik

Sistem hukum ini menggunakan prinsip pembagian dari yang terbesar ke yang

terkecil. Sistem hukum Kanonik bersumber dari Kitab Hukum Kanonik 1983

yang memuat 1.752 kanon.

Kitab Hukum Kanonik (KHK) terdiri dari tujuh buku, yaitu:

Buku I : Tentang norma-norma hukum

Buku II : Tentang umat Allah

Buku III : Tentang tugas gereja mengajar

Buku IV : Tentang tugas gereja mengkuduskan

Buku V : Tentang harta benda duniawi gereja

Buku VI : Tentang hukuman-hukuman dalam gereja /sanksi dalam gereja

Buku VII : Tentang proses atau hukum acara

5. Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan

memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan

nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material” (welborn) dan

sumber hukum “formal” (kenborn). Sumber hukum material adalah keyakinan dan

perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau

materi (jiwa) hukum.Sumber hukum formal adalah perwujudan bentuk dari isi hukum

material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Macam-macam sumber

hukum formal, antara lain:

Undang-Undang

Undang-undang dapat dibedakan menjadi undang-undang dalam arti materiil dan

dalam arti formil. Dalam arti materiil, undang-undang adalah semua keputusan

atau ketetapan penguasa,yang dilihat dari isinya disebut undang-undang serta

mengikat setiap orang secara umum. Contohnya: UUD 1945, Ketetapan MPR,

UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Dalam arti formil, undang-undang adalah setiap peraturan yang karena bentuknya

dapat disebut undang-undang. Misalnya, ketentuan pasal 5 ayat 1 UUD 1945

(amandemen) yang berbunyi “Presiden memegang kekuasaan membentuk

undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.Jadi, undang-

18

undang yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR tersebut dapat diakui sebagai

sumber hukum formal, karena dibentuk oleh yang berwenang sehingga derajat

peraturan itu sah sebagai undang-undang.

Kebiasaan (hukum tidak tertulis)

Kebiasaan, merupakan perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan

kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan

negara, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Hukum tidak tertulis dipatuhi

karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang

tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya

dalam memutuskan perkara yang serupa, karena adanya peraturan perundang-

undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan

hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam membuat yurisprudensi, biasanya seorang hakim akan melaksanakan

penafsiran sebagai berikut:

Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan arti kata

Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-

pasal yang terdapat dalam undang-undang

Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat

tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman

Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk

undang-undang itu sendiri.

Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai

persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang

bersangkutan. Dalam pelaksanaannya traktat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Traktat bilateral, adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Traktat ini

bersifat tertutup, karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan.

Misalnya masalah Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Indonesia dan

RRC.

19

Traktat Multilateral, adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih

dari dua negara. Traktat ini bersifat terbuka bagi negara-negara lainnya untuk

mengikatkan diri (PBB, NATO,dsb)

Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau

asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya.

Dalam hukum ketatanegaraan, kita mengenal doktrin, seperti doktrin dari

Montesquieu, yaitu Trias Politica yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian

yang terpisah, yakni: Kekuasaan eksekutif ( kekuasaan untuk melaksanakan

undang-undang); kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-

undang); kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-

undang)

6. Tata Hukum Indonesia

a. Menurut TAP MPR No. III/MPR/2003

1) UUD 1945

2) Ketetapan MPR-RI

3) Undang-undang

4) Peraturan Pemerintah Pengganti UU(Perpu)

5) Peraturan Pemerintah

6) Keputusan Presiden

7) Peraturan Daerah

b. Menurut UU No.10 Tahun 2004

1) UUD 1945

2) UU/Perpu

3) Peraturan Pemerintah

4) Peraturan Presiden

5) Peraturan Daerah

Tata urutan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini adalah yang sesuai

dengan UU No.10 Tahun 2004.

20

7. Penggolongan Hukum

Aturan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa golongan dengan menggunakan

beberapa criteria sebagai berikut:

1) Hukum berdasarkan wujudnya

Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan

dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contoh: UUD 1945, UU dan lain-

lain.

Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam

keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan

hukum tidak tertulis disebut konvensi.

2) Hukum berdasarkan waktunya

Ius Constitutum/hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini disuatu

negara atau wilayah tertentu.

Ius Constituendum/hukum cita,yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu

yang akan datang

Hukum antar waktu (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dalam segala waktu

dan untuk segala bangsa di dunia.

3) Hukum berdasarkan wilayahnya

Hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan wilayah tertentu

Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara

Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara

atau lebih.

4) Hukum menurut pribadi yang diatur

Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi golongan

tertentu, misalnya: golongan pribumi, golongan Eropa, golongan Timur Asing.

Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih

(golongan), dan masing-masing golongan tunduk pada hukum yang berbeda.

Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua

golongan, misalnya hukum pidana, hukum acara.

5) Hukum menurut isinya

21

Hukum publik, yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara

dengan negara atau alat-alat perlengkapan negara, misalnya hukum pidana,

hukum tata negara, dan hukum administrasi negara

Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan satu orang dengan orang

yang lain dan bersifat pribadi. Misalnya hukum perdata, hukum dagang.

7. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Hukum Pidana

Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera disikapi oleh

pengadilan setelah menerima berkas polisi yang mengadakan penyelidikan dan

penyidikan. Tindakan pidana (delik) yang sengaja disebut delik doloes, sedangkan

tindak pidana yang tidak disengaja disebut delik coelpa.

Hukum Perdata

Pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan

setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa ingin dirugikan. Disini, ada pihak

yang mengadu (penggugat) dan pihak yang diadukan (tergugat).

Sedangkan untuk perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata

adalah sebagai berikut:

Hukum Acara Perdata

Pelaksanaan : Inisiatif datang dari pihak yang dirugikan (penggugat)

Penuntutan : Penuntutan dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat

Alat-alat bukti : Tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah

Kedudukan para pihak: Semua pihak mempunyai kedudukan yang sama, dan

hakim bertindak sebagai wasit dan bersifat pasif.

Macam Hukuman : Berupa denda, kurungan sebagai pengganti denda

Hukum Acara Pidana

Pelaksanaan : Inisiatif datang dari pihak penuntut umum (jaksa)

Penuntutan : Jaksa sebagai penuntut umum,yang memiliki wewenang

atas nama negara dan berhadapan dengan terdakwa

Alat-alat bukti : Tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan

Kedudukan para pihak: Jaksa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari ter-

dakwa. Hakim aktif

22

Macam hukuman : Hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman

tambahan.

8. Saksi Hukum

Pemberian sanksi kepada yang melanggar hukum, merupakan bentuk nyata

pelaksanaan produk hukum baik tertulis maupun tidak tertulis oleh aparat penegak

hukum. Macam-macam sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP:

a) Hukuman Pokok, terdiri dari:

Hukuman mati

Hukuman Penjara,terdiri dari Hukuman seumur hidup dan Hukuman

sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1

tahun)

Hukuman kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1

hari)

b) Hukuman tambahan, terdiri dari:

Pencabutan hak-hak tertentu

Penyitaan barang-barang tertentu

Pengumuman keputusan hakim

9. Peradilan Nasional

Ketentuan Umum UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan

bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila , demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi dalam lingkungan sebagai berikut:

Peradilan Umum: Berwenang menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana

Peradilan Agama: Berwenang menyelesaikan perkara perdata di bidang tertentu

atas permohonan orang yang beragama Islam

Peradilan Militer: Berwenang menyelesaikan perkara pidana militer/tentara

Peradilan Tata Usaha Negara: Berwenang menyelesaikan perkara tata usaha

negara/administrasi negara.

23

Mahkamah konstitusi: Sesuai dengan UUD 1945 yang selanjutnya disahkan

menurut UU No. 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dan

kewajiban sebagai berikut:

Wewenang, yaitu mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan pemilihan umum.

Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut

UUD 1945.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa

jabatan 3 tahun. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang

ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh

Mahkamah Agung, 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh

Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih

kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

10. Peranan Lembaga Peradilan Umum

a) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berkedudukan di setiap daerah kabupaten/kotamadya dan

berkedudukan di ibukota kabupaten/kotamadya serta pada umumnya mempunyai

daerah hukum yang sama dengan daerah administrasi tersebut. Pengadilan Negeri

berwenang memeriksa perkara perdata maupun pidana yang dilakukan warga sipil

di wilayah hukumnya.

b) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi memeriksa perkara dalam tingkatan kedua, yaitu tingkat

banding/ulangan. Pengadilan Tinggi memutus perkara hanya berdasarkan surat-

surat pemeriksaan saja, sehingga pada umumnya tidak pernah berhadapan dengan

orang yang diadili.

Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi

Pada prinsipnya perkara yang diputus pengadilan negeri dapat dimintakan

banding, kecuali: perkara pelanggaran dan kejahatan ringan, putusan pidana yang

24

mengandung “pembebasan” terdakwa dari seluruh tuduhan, perkara perdata yang

harga perselisihannya kurang dari Rp. 100,00.

c) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pengadilan negeri tertinggi. Mahkamah Agung

merupakan peradilan tingkat terakhir(kasasi) bagi semua lingkungan peradilan.

Kasasi adalah pembatalan atas putusan pengadilan-pengadilan lain dalam

tingkatan yang terakhir. Alasan-alasan yang dapat dipakai untuk melakukan

kasasi:

Apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada

pelaksanaannya

Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan yang harus diurut menurut

UU.

2. 2. Menunjukkan Sikap yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang

BerlakuHukum dibuat dengan tujuan menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat

dan sekaligus juga untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh sebab itu, agar

kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan aman,

tenteram dan tertib diperlukan sikap yang mampu mendukung ketentuan hukum yang

berlaku. Sikap yang mendukung ketentuan hukum antara lain adalah sikap terbuka, sikap

objektif, dan sikap mengutamakan kepentingan umum.

1. Sikap Terbuka

Sikap terbuka merupakan sikap yang secara internal menunjukkan adanya keinginan

dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku

di dalam masyarakat. Sikap terbuka dalam memahami ketentuan hukum yang

berlaku, dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Berupaya tidak menutup-nutupi kesalahan

b) Berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi

c) Berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hokum

25

2. Sikap Rasional

Bersikap rasional merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dalam

memahami ketentuan-ketentuan hukum yang mengembalikan pada data, fakta, dan

dapt diterima oleh akal sehat. Beberapa contoh sikap rasional yang dapat ditunjukkan

antara lain:

a) Mampu memberikan penjelasan yang netral dan dapat diterima akal sehat bahwa

pelaksanaan-pelaksanaan ketentuan hukum benar atau salah

b) Mampu menyatakan bahwa suatu ketentuan hukum benar atau salah dengan

argumen yang baik

c) Sanggup menyatakan kekurangan jika pendapat orang lain lebih baik

d) Menghargai orang lain sesuai dengan kemampuan, keahlian atau profesinya

3. Sikap Mengutamakan Kepentingan Umum

Kepentingan umum dimana pun berada harus kita dahulukan. Sikap mengutamakan

kepentingan umum berarti sikap seseorang untuk menghargai dan menghormati orang

lain yang dirasakan lebih membutuhkan dalam suatu kurun waktu tertentu untuk

sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Beberapa contoh sikap mengutamakan

kepentingan umum, diantaranya:

a) Merelakan sebagian tanah atau bangunan diambil pemerintah untuk pembuatan

jalan atau jembatan

b) Memberikan jalan terlebih dahulu kepada orang lain untuk menyeberang jalan

c) Membayar pajak

d) Memberikan tempat atau pertolongan kepada orang yang sangat membutuhkan.

2.3 Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia1. Pengertian Korupsi

Menurut pasal 1 ayat 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa

yang dimaksud dengan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah:

a) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi

26

b) Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar

penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan

atau negara.

c) Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan

hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas

kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

2. Gambaran Umum Korupsi

Praktik korupsi di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak Orde Lama (tahun

1960-an), bahkan sangat mungkin terjadi pada era sebelumnya. Pemerintah melalui

UU No. 24 Perpu 1960 yang diikuti oleh “Operasi Budhi” dan Pembentukan Tim

Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967

yang dipimpim langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.

Pada era Orde Baru, diterbitkan UU No.3 Tahun !971 dengan “Operasi Tertib” yang

dilakukan oleh Komando Operasional Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

(Kopkamtib), namun modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga

undang-undang tersebut tidak mampu lagi untuk dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya untuk lebih memperkuat pemberantasan korupsi, dikeluarkan UU No. 31

Tahun 1999.

Sebenarnya, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sudah cukup banyak dan

sistematis untuk pemberantasan korupsi. Puncaknya adalah tahun 1997 saat negara

mengalami krisis ekonomi dan moneter, lalu disusul dengan krisis politik, social,

kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi.

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa berhasil menumbangkan rezim

orde baru menuntut ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi,

kolusi, dan nepotisme. Tuntusan masyarakat tersebut kemudian dituangkan dalam

ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Persepsi Masyarakat tentang Korupsi

Penyakit korupsi yang sulit diberantas, masih berkembang di segala bidang

pemerintahan dan sektor kehidupan membuat rakyat bersikap acuh tak acuh bahkan

27

semakin apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik KKN yang dilakukan oleh

beberapa oknum pejabat baik lokal maupun nasional.

Persepsi pada kelompok masyarakat kelompok masyarakat terpelajar (mahasiswa)

dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Mahasiswa sering kali menanggapi masalah korupsi dengan emosi yang meluap-

luap dan protes terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan korup. Dengan

aspirasi sosialnya yang sehat dan tidak bertendensi, mereka tidak henti-hentinya

melontarkan kritik terhadap pemerintah. Hal tersebut cukup berhasil terutama

berhasil terutama pada saat gerakan reformasi yang digulirkan pada tahun 1998.

b) Kritik-kritik dan oposisi mahasiswa itu pada umumnya tidak bersumber pada

masalah kekurangan materiil atau kemiskinan, tetapi lebih mengacu pada faktor

ketidakpuasan dan kegelisahan psikologis terhadap pemerintahan yang terjadi.

2.4 Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaBeberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk pemberantasan tindak

pidana korupsi,kolusi dan nepotisme di Indonesia antara lain:

1. Upaya Pencegahan (Preventif)

a) Menanamkan aspirasi, semangat, dan spirit nasional yang positif dengan

mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran, serta pengabdian pada bangsa

dan negara melalui system pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan agama

b) Melakukan system penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau

keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat

membuka peluang berkembangnya nepotisme

c) Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan,

dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab social

yang tinggi

d) Demi kelancaran layanan administrasi pemerintah, untuk para pegawai selalu

diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua

e) Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.

Jabatan dan kekuasaan, akan didistribusikan melalui norma-norma teknis

kemampuan dan kelayakan

28

f) Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis

tinggi; dibarengi system control yang efisien. Menyelenggarakan system

pemungutan pajak dan bea cukai yang efektif dan ada supervise yang ketat, baik

di pusat maupun di daerah.

g) Melakukan herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan

“pejabat” yang mencolok. Kekayaan yang statusnya tidak jelas dan diduga

merupakan hasil korupsi, akan disita oleh negara.

h) Berusaha untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi

pemerintahan, melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di

bawahnya. Akan selalu ada koordinasi antar departemen yang lebih baik, disertai

system control yang teratur terhadap administrasi pemerintah, baik di pusat

maupun di daerah.

2. Upaya Penindakan (Kuratif)

Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan

diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak hormat, dan dihukum pidana.

Beberapa contoh penanganan kasus dan penindakan yang sudah dilakukan oleh

pemerintah melalui KPK (Sumber: Wikipedia), yaitu:

a) Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia

milik Pemda NAD (2004)

b) Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melakukan

pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian

c) Dugaan korupsi dalam proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI

Jakarta (2004)

d) Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan

keuangan negara Rp.10 Milyar lebih (2004)

e) Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement

deposito dari BI kepada PT. Texmaco Group melalui Bank BNI (2004)

f) Dll

29

3. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa

a) Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan control

social, terkait dengan kepentingan-kepentingan public (masyarakat luas)

b) Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan

masyarakat itu sendiri

c) Melakukan control social pada setiap kebijakan, terutama yang dilaksanakan oleh

pemerintahan desa, kecamatan, dan seterusnya sampai tingkat pusat/nasional

d) Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan

pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya

e) Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam

setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

4. Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

a) Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-

pemerintahan (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan

kepada public mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia.

b) Transparency International (TI), adalah sebuah organisasi internasional yang

bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai

organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak

menuju organisasi yang berstruktur demokratik.

Tugas

1. Kemukakan paling sedikit 5 kasus tindak pidana korupsi yang dapat ambil dari

surat kabar dan internet.

2. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok 4 – 5 orang

3. Hasil pekerjaan dipresentasikan di depan kelas secara bergantian

30

BAB III

EVALUASI

A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Norma yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata adalah norma…

a. agama

b. hukum

c. kesopanan

d. kesusilaan

e. adat

2. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk

undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Hal ini merupakan

prinsip dari…

a. sistem hukum Eropa Kontinental

b. sistem hukum Anglo saxon

c. sistem hukum adapt

d. sistem hukum Islam

e. sistem hukum kanonik

3. Sumber hukum yang berasal dari keyakinan/kesadaran indivisu dan pendapat umum,

adalah…

a. material

b. formal

c. kebiasaan

d. konvensi

e. traktat

4. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama-sama mengadakan

perjanjian disebut…

a. undang-undang

b. traktat

c. kebiasaan

d. yurisprudensi

e. ilmu

5. Hukum yang mengatur hubungan negara dan warga negara disebut…

a. hukum publik

b. hukum pidana

c. hukum negara

d. hukum privat

e. hukum tata usaha negara

6. Hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu disebut…

31

a. ius constitutum

b. ius contituendum

c. hukum asasi

d. hukum alam

e. hukum objektif

7. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana

adalah…

a. pengadilan umum

b. pengadilan agama

c. pengadilan militer

d. pengadilan tata usaha negara

e. pengadilan HAM

8. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan

dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,ia lihat sendiri dan

atau ia alami sendiri disebut…

a. tersangka

b. terdakwa

c. terpidana

d. saksi

e. klien

9. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara tata usaha negara/administrasi

negara adalah…

a. pengadilan umum

b. pengadilan militer

c. pengadilan adama

d. pengadilan negeri

e. pengadilan tata usaha negara

10. Korupsi bisa dilakukan siapa saja dan dalam pekerjaan jenis apa saja. Berikut ini

adalah contohnya, kecuali…

a. pedagang di pasar pulang awal sebelum waktunya

b. karyawan pabrik bolos kerja sebelum waktunya

c. pegawai mangkir kantor tanpa alasan yang jelas

d. pejabat menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi

e. Pak lurah memotong bantuan warga untuk kepentingan sendiri

11. Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi diatur dalam…

a. Tap MPR No. VIII/MPR/2001

b. UU No. 31 Tahun 1999

c. UU No. 30 Tahun 2002

d. UU No. 28 Tahun 1999

e. PP No. 65 Tahun 1999

32

12. Dalam negara hukum, sebaiknya tindakan-tindakan negara selain mempertimbangkan

landasan hukumnya juga mempertimbangkan...

a. kegunaannya

b. kepentingannya

c. kepastiannya

d. hasilnya

e. subjeknya

13. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah…

a. Mahkamah Agung

b. Mahkamah Konstitusi

c. Komisi Yudisial

d. DPR

e. MPR

14. Peran norma hukum dalam menghindari konflik adalah…

a. mengatur keberagaman kepentingan dalam masyarakat

b. mengatur sanksi secara tegas bagi yang melanggar

c. memaksa pelaku untuk berdamai

d. memberikan rasa aman dalam masyarakat

e. dengan sanksi yang tegas pelaku akan jera

15. Berikut ini salah satu penyebab orang melanggar hukum, kecuali…

a. kurangnya pengetahuan terhadap hukum yang berlaku

b. kurangnya kesadaran terhadap manfaat hukum

c. lemahnya sikap disiplin pelaku

d. sikap egois/mementingkan diri sendiri

e. menganggap hukum mengikat secara mutlak

B. Jawablah dengan singkat dan jelas!

1. Sebutkan tata urutan perundang-undangan RI menurut UU No.10 Tahun 2004!

2. Sebutkan macam-macam sumber hukum formal!

3. Jelaskan Penggolongan hukum berdasarkan isi masalahnya!

4. Jelaskan apa yang dimaksud tindak pidana korupsi!

5. Berikan penjelasan apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam upaya ikut serta

dalam pemberantasan korupsi di Indonesia!