Embed Size (px)
Citation preview
HUKUM PERDATA1.Pengertian ;
a. Arti luas : meliputi semua hukum privat yaitu segala hukum yg mengatur kepentingan perseorangan (hukum perdata + hukum dagang )
b.Arti sempit : lawan hukum dagang ( hukum dagang saja ).
2.Hukum perdata beraneka macam ( segala golongan warga negara ) :
a.Indonesia asli, berlaku hukum adat yaitu hukum yg sejak dahulu berlaku dikalangan rakyat, sebagian besar tidak tertulis tetapi hidup di kalangan dimasya.
b.Gol. bukan asli yg berasal Tionghoa dan Eropa berlaku KUHD dan KUHPerdata.
c. Gol. bukan asli dan bukan Tionghoa dan Eropa ( Arab, india dll ) berlaku BW untuk hukum kekayaan, sedangkan kepribadian, kekeluargaan, warisan berlaku hukumnya.
3. Macam Pembagian Penduduk Indonesia
Penduduk Indonesia dibagi berdasarkan :
a. UU Kewarganegaraan no.62 / 1958
b. Indische Staatsregeling / 1927
Ad.a.UU kewarganegaraan :
Penduduk dibagi WNI dan WNA
Ad.b. IS, psl 163 ayat 1 IS penduduk Indonesia dibagi 3 gol :
a. Gol. Eropa :
- Bangsa Belanda
- Bukan bangsa Belanda, tetapi asalnya Eropa
- Jepang
- Orang berasal dari negara yg hukum kekeluargaan sama Belanda ( AS, Australia, Rusia, Afrika Selatan )
b. Gol.Timur Asing :
- Gol. China
- Gol. Timur asing bukan China ( Arab, India, Mesir, Pakistan dll )
c. Gol. Bumi putera : Indonesia asli.
4.Hub Hukum antar Gol. Dan Hukum yg berlaku :
a. WNI berasal Eropa, berlaku KUHPerdata dan KUHD Indonesia yg disesuaikan KUHPerdata dan KUHD di Belanda.
b. WNA berasal Eropa berlaku KUHPerdata dan KUHD Barat di Eropa
c. WNI berasal Timur Asing :- Gol. China, berdasarkan Stb.1924 No.557 berlaku KUHPerdata dan KUHD di Indonesia dgn perkecualian :a. Pencatatan Sipil ( sekarang hanya satu untuk semua WNIb. Cara-cara perkawinanc. Adopsid. Firma dlm KUHD- Gol. Bukan China, berdasarkan Stb. 1924 No. 556 berlaku KUHPerdata dan KUHD Indonesia perkecualian :a. Hukum kekeluargaanb. Hukum waris
d.WNA berasal Timur Asing berlaku KUHPerdata dan KUHD negara masing-masing
e. WNI asli berlaku hukum Adatf. WNA berasal WNI berlaku KUHPerdata dari negara
mana ia tunduk.
5. Penggantian dan pilihan Hukum Perdata
Beberapa cara bagi orang bukan Eropa dapat tunduk hukum Perdata di Indonesia :
a. Persamaan hak
b. Pernyataan berlakunya hukum
c. Penundukkan sukarela pada hukum perdata Eropa.
Ad. A.Persamaan hak
Persamaan hak mengakibatkan orang bukan Eropa berubah statusnya menjadi orang Eropa, shg mengakibatkan baik di lapangan hukum publik maupun hukum perdata.
Ad. B. Pernyataan berlakunya hukum
a. Stb. 1924 / 556 KUHPerdata dan KUHD kecuali hukum kekeluargaan dan waris dinyatakan berlaku Timur asing bukan China.
b. Stb. 1924 / 557 : KUHPerdata dan KUHD berlaku Timur asing China kecuali catatan sipil, cara perkawinan, kongsi, adopsi.
c. Stb. 1933 / 49 : KUHPerdata dinyatakan berlaku untuk sebagian WNI
d. Stb. 1912 / 600 : hak cipta untuk gol. Bukan Eropa
e. Stb. 1898 / 158 : perkawinan campuran berlaku semua golongan.
4.Politik Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia
Politik Hindia Belanda :Psl 131 IS sbb : a. Hukum perdata, dagang, pidana, serta hukum acara
perdata harus dikodifikasi.b. Untuk gol. Eropa berlaku dinegeri Belanda ( asas
konkordansi ).c. Untuk gol. Indonesia asli dan Timur asing ( tionghoa,
Arab dll ) jika kebutuhannya menghendakinya berlaku hukum eropa baik seutuhnya maupun sebagian.
d. Gol. Indonesia asli dan Timur asing sepanjang belum ditundukkan hukum eropa, boleh menundukkan diri secara umum maupun perbuatan tertentu.
e. Sebelum hukum Indonesia asli ditulis maka berlaku hukum adat.
Disamping peraturan Eropa yg dinyatakan berlaku untuk Indonesia asli :
a.Psl 1601 1603 BW yaitu perjanjian kerja / perburuhan Staastblad.1879 No.259.
b.Psl 1788-1791 BWyaitu hutang dari perjudian staatsblad 1907 no.306.
c.Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen Staatsblad 1933 no. 74
d.Ordonansi maskapai andil Indonesia Staatsblad 1939 no.569
e.Ordonansi perkumpulan bangsa Indonesia Staatsblad 1939 no.570
Politik hukum Hindia belanda
Peraturan berlaku bagi semua warga negara :a. UUHak Pengarang ( auteurswet 1912 )b. Peraturan Umum koperasi ( staatsblad 1933 no.108 )c. Ordonansi pengangkutan udara ( staatsblad 1938 no. 570 ).
4. Penundukkan diri kepada hukum eropa ( staatsblad 1917 No. 12 ) ada beberapa cara :
a.Penundukkan diri seluruhnya hukum perdata eropab.Penundukkan diri sebagian hukum eropa, yg dimaksudkan
hukum kekayaan harta benda berlaku Timur asing, bukan china
c.Penundukkan perbuatan hukum tertentud.Penundukkan secara diam-diam, menurut psl 29 : Jika orang
Indonesia asli melakukan perbuatan hukum yg tidak dikenal didalam hukumnya dianggap secara diam-diam menundukkan diri pada hukum eropa.
Jadi peraturan ini masih tetap berlaku berdasarkan psl II Aturan peralihan UUD 45 : segala badan negara dan peraturan yg ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yg baru menurut UUD ini.
5. Hukum perdata untuk Timur asing ( staasblad 1855 no. 79 Hukum perdata eropa ).dengan perkecualian hukum kekeluargaan dan warisan diberlakukan semua Timur asing
Tahun 1917 diadakan perbedaan antara Tionghoa dan bukan. Tionghoa berlaku hukumnya ( staatsblad 1917 no.129 berlaku di indonesia sejak 1 september 1925 semua hukum privat eropa kecuali adopsi anak.
Sedangkan Arab, India dll berlaku hukumnya sendiri ( staatsblad 1924 no. 556 mulai berlaku sejak 1 Maret 1925 berlaku hukum eropa dengan perkecualian hukum kekeluargaan dan warisan.
6. Kodifikasi hukum
Membukukan peraturan yg sejenis secara sistimatis dan lengkap kedalam suatu UU disebut Kodivikasi.
Tujuan kodivikasi : untuk memperoleh kepastian hukum disamping untuk kesatuan dan keseragaman hukum.
Kodivikasi hukum di indonesia ada 3 macam :
a.Kodivikasi KUHPerdata
b.Kodivikasi KUHD
c.Kodivikasi Hukum Pidana
7.Sejarah hukum perdata sbb :
a. Di negara eropa kontinental berlaku hukum perdata romawi
b. Sebelumnya berlaku hukum tertulis,kebiasaan, hukum romawi dan hukum gereja shg kacau
c. Kepastian hukum tidak ada
d. Di Perancis Napoleon menyuruh menghimpun hukum perdata menjadi UU disebut code civil Perancis 1804
Sejarah Hukum Perdata
e. Dalam penyusunan Code Civil digunakan petunjuk ahli hukum Perancis tentang hukum Romawi :
- Dumoulin
- Domat
- Pothier
f. Hukum perdata di Romawi belum ada, baru dibicarakan zaman Aufklarung / pertengahan membicarakan wesel, asuransi, badan-badan hukum ke dalam UU disebut CODE DE COMMERCE
g. Pada waktu Belanda dijajah Perancis, Napoleon menetapkan Wetboek Napoleon isinya mirip Code Napoleon sbg sumber hukum perdata di Belanda ( 1809 – 1811 )
h. Th 1838 KUHPerdata dan KUHD mulai berlaku di Belanda.
i. Th.1948 kedua UU ini berlaku di indonesia dgn asas konkordansi.
8. Sistimatika Hukum perdata
Hukum Perdata menurut ilmu hukum dibagi :
a. Hukum tentang diri orang
b. Hukum kekeluargaan
c. Hukum kekayaan dan
d. Hukum warisan
Ad. A.diri orang
Memuat peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum, kecakapan memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak tsb.
Ad. B. Hukum kekeluargaan
Mengatur hub hukum kekeluargaan seperti ; perkawinan beserta lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hub antara orang tua dan anak,perwalian dan curatele.
Ad. C.Kekayaan
Mengatur hub hukum yang dapat dinilai uang.
Ad. E. waris
Mengatur kekayaan seseorang jikalau ia meninggal
Sistimatika hukum perdata
Sistimatika KUHPerdata :
a. Buku ke I ; orang
b. Buku ke II : benda
c. Buku ke III : Perikatan
d. Buku ke IV : pembuktian dan kadalurwarsa.
Subyek Hukum
1.Pengertian.
artinya pembawa hak dan kewajiban, yaitu segala sesuatu yg mempunyai hak dan kewajiban. Terdiri dari :
a. orang / manusia
b. badan hukum
Berlakunya manusia sebagai pembawa hak ialah dimulai ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia.
Psl 2 ayat 1 KUHPerdata : “ anak yg ada dlm kandungan ibunya dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendakinya.”
ayat 2 nya : “ jika ia dilahirkan mati, ia dianggap tidak pernah ada.”
Untuk menentukan usia kedewasaan bermacam, yaitu :
a. UU No.1 / 1974 : laki-laki =19 th dan wanita
16 th untuk bisa melangsungkan
perkawinan.
b. UU No. 58 / 1962 : usia untuk memeliki KTP
c. KUHPerdata : usia 21 th sebagai subyek hukum.
Subyek hukum
Hukum keluarga meliputi :a. Kekuasaan orang tua
setiap anak belum berusia 21 th dan belum kawin dianggap tidak cakap. Dan orang tua wajib memberikan nafkah ( alimentasi ) yaitu kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak belum cukup umur.
Kekuasaan orang tua berhenti jika :- Anak tsb telah dewasa- Perkawinan orang tua putus.- Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim- Pembebasan dari kekuasaan orang tua,misal anak
nakal sekali shg tidak sanggup.b. Perwalian. Perwalian dapat terjadi karena :
- perkawinan orang tua putus, baik disebabkan orang tua meninggal / cerai.
- kekuasaan orang tua dipecat / dibebaskan maka hakim mengangkat seorang wali disertai wali pengawas yaitu Balai Harta Peninggalan.c. Pengampuan ( curatele ) meliputi :
- sakit ingatan- pemboros - lemah daya / tidak sanggup mengurus kepentingan
sendiri.Orang yg dibawah pengampuan disebut kurandus,Orang yg mengurus harta kekayaannya disebut curator
Persamaan dan perbedaan antara orang tua, perwalian dan pengampuan
a. Persamaannya : kesemuanya mengawasi dan menyelenggarakan hub hukum orang yg dinyatakan tidak cakap bertindak
b. Perbedaanya pada kekuasaan orang tua kekuasaan asli dilaksanakan orang tua yg masih dalam ikatan perkawinan terhadap anaknya yg belum dewasa. Perwalian pemeliharaan dan bimbingan dilaksanakan oleh wali, salah satu orang tuanya karena cerai. Sedangkan pengampuan bimbingan dilaksanakan oleh kurator terhadap orang dinyatakan tidak cakap hukum.
Subyek hukum
Oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum :
a. orang belum berusia 21 th
b. gila, pemabuk, pemboros.
c. orang perempuan dalam perkawinan
Sedangkan badan hukum yaitu pembawa hak yg tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak seperti manusia. Badan hukum ini diwakili oleh pengurusnya.
Perkumpulan dapat dimintakan pengesahan badan hukum dengan cara :
a. Didirikan akte notaris
b. Didaftarkan dikantor panitera PN setempat
c. Dimintakan pengesahan AD kr Menkeh
d. Diumumkan di lembaran negara.
Subyek hukum
Pentingnya domisili dalam 3 hal : a. Di mana seorang harus menikahb. Di mana seorang harus dipanggil dipengadilanc. Pengadilan mana yg berwenang terhadap sesorang
Badan hukum dibagi 2 yaitu :a. Badan hukum publik, seperti negara sampai desab. Badan hukum privat, seperti : PT, CV, Koperasi,
Yayasan,perum
Obyek hukum= segala sesuatu yg berguna bagi subyek hukum dan yg
dapat menjadi obyek perhubungan hukum.Perbuatan hukum= segala perbuatan manusia yg secara sengaja dilakukan
oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban.
Perbuatan hukum terdiri :a. Perbuatan hukum sepihak : perbuatan hukum yg
dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak,seperti pembuat wasiat dan pemberi hadiah.
b. Perbuatan hukum dua pihak : perbuatan hukum yg dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihk
Peristiwa hukum
Peristiwa hukum
= peristiwa kemasyarakatan yg oleh hukum diberikan akibat
Tempat domisili
Tempat kediaman seseorang dapat mempunyai pengaruh terhadap kecakapan atau wewenang tindakan seseorang. Contoh :
psl. 76 BW mengenai perkawinan menyatakan perkawinan harus dilangsungkan didepan umum, dihadapan pegawai catatan sipil di tempat kediaman salah satu pihak.
Tempat kediaman dalam arti hukum
= tempat kediaman seseorang jika di sana orang
itu dianggap hadir berhub dgn melakukan
hak2nya, meskipun ia tinggal ditempat lain.
tempat kediaman hukum = tempat kediaman
senyatanya.
Di mana tempat kediaman hukum ?
Psl. 17 BW : setiap orang dianggap berkediaman di tempat kediaman ditempat tinggalnya yg pokok.
Tempat kediaman
Macam tempat kediaman :
a. Tempat kediaman yg sesungguhnya : yaitu tempat yg bertalian dgn hal melakukan wewenang perdata pada umumnya ( sehari-hari ). Meliputi :
- yg sukarela : yaitu tempat kediaman jika
sesorang dgn bebas dan menurut pendapatnya
sendiri dapat menciptakan tempat tertentu.
- yg wajib ; yaitu tempat kediaman jika tempat
kediaman itu tidak bergantung keadaan orang
yg ybs, tetapi tergantung kepada keadaan
orang lain dlm arti hukum ada hub dgn orang
lain.
b. Tempat kediaman yg dipilih :yaitu tempat kediaman yg ditunjuk sb tempat kediaman oleh satu pihak dlm hub dgn melakukan tertentu.
Tempat kediaman
Gol yg dianggap mempunyai kediaman wajib yaitu :
a. Para istri : tempat kediaman wajibnya ditempat tinggal suaminya ( psl. 21 BW ).
b. Minderjaringen : tempat kediaman wajib orang tua / walinya ( psl. 21 BW ).
c. Mender jaringen : tempat kediaman wajibnya kurator ( psl. 21 BW ).
d. Buruh : tempat kediaman wajibnya di majikannya ( psl. 22 BW )
Perkawinan
1. Psl. 26 BW : yaitu memandang perkawinan dari sudut hubungan dgn hukum perdata. Hal ini berarti bahwa peraturan menurut agama tidaklah penting selama tidak diatur hub hukum perdata. Jadi perkawinan ditinjau sbg lembaga hukum dan tidak bergantung pandangan agama suami / istri.
BW tidak memberi definisi perkawinan ?Scholten : perkawinan yaitu suatu hub hukum antara pria dgn wanita untuk hidup bersama dgn kekal, yg diakui oleh negara.
2. Syarat perkawinan yaitu :a. syarat intern yaitu syarat terhadap para pihak mengenai wewenang, kehendak, dan persetujuan orang lain yg diperlukan oleh para pihak utk mengadakan perkawinan syarat intern diatur psl 27 -49 BW meliputi : - syarat intern absolut yaitu mengakibatkan pada umumnya orang tak lagi berwenang utk mengadakan perkawinan jika syaratnya tidak dipenuhi.
Perkawinan
3. Ada 5 hal yg harus diperhatikan dlm perkawinan yaitu :
1. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin ( ps. 27 BW ) maka BW menganut asas monogami.
2. Persetujuan sukarela / bebas antara calon suami istri ( psl. 28 BW ).
jika sudah ada pemberitahuan ke Catatan Sipil bahwa akan dilangsungkan perkawinan. Kemudian perkawinan batal maka pihak dirugikan mempunyai dasar untuk meminta ganti rugi ( psl. 58 ayat 2 BW ). Waktunya 18 bulan sejak pengumuman kawin oleh catatan sipil ( 58 ayat 3 BW ).
3. Harus mempunyai batas umur minimum ( psl. 29 BW ). Pria 18 tahun dan wanita 15 tahun
4. Wanita tidak boleh nikah lagi sebelum lampau 300 hari sesudah putusnya perkawinan pertama.
5. Harus ada persetujuan dari pihak ke 3.
anak sah selama masih belum dewasa harus memperoleh persetujuan orang tua ( psl. 35 BW ).
Perkawinan
4. Persetujuan pihak ke 3 terhadap anak sah yg minderjarig
Psl. 35 BW menentukan :- anak sah yg masih mempunyai orang tua, tetapi tidak berada di kekuasaan orang tua, harus mendapat persetujuan walinya.- jika anak itu mau kawin walinya sendiri maka persetujuan dari wali pengawas.
Psl. 37 BW menentukan : ayah / ibu meninggal dunia / keduanya meninggal juga maka sbg ganti persetujuan orang tua dari kakek nenek sah ybs yg akan kawin.
5. Persetujuan pihak ke 3 terhadap anak luar kawin yang minderjariga. Anak luar kawin yg diakui ( psl. 39 BW ). bagi anak luar kawin diakui pada pokoknya berlaku berlaku ketentuan sama dgn anak sah walapun tidak sama.
Psl. 39 BW menentukan : anak luar kawin yg diakui selama masih minderjarig harus mendapat persetujuan dari ayah dan ibu yg mengakui utk melangsungkan pernikahan. jika keduanya tidak memberikan ijin maka PN dapat memberikan ijin.
Perkawinan
Dan jika keduanya sudah meninggal maka wali dan wali pengawas yg memberikan ijin.
b. Anak luar kawin yg tidak diakui
Anak luar kawin yg tidak diakui jika mau nikah
sbb :
- anak luar kawin yg tidak diakui harus
mendapat persetujuan dari wali / wali
pengawas, jika tidak diberikan maka dapat
meminta PN ( psl. 40 BW ).
- jika ayah dan ibu tidak menyetujui maka PN
dalam jangka 3 minggu harus memberi ijin
( psl. 43 BW ).
- Jika ayah dan ibu tidak datang di PN maka
menunjukkan akta tidak hadiran nikah
dilangsungkan ( psl. 44 BW )
- jika anak sendiri tidak datang maka nikah
dibatalkan.
Perkawinan - jika salah satu orang tidak setuju tapi
datang di PN maka pernikahan ditunda 3
bulan
- persetujuan tidak diganti kakek nenek
persetujuan nikah bagi anak minderjarig belum 30 tahun disebut acte van eerbied.
- syarat intern relatif yaitu :
merupakan syarat yg mengandung larangan
perkawinan tertentu, yaitu :
a. Larangan perkawinan antara orang ada hub
keluarga, seperti :
- satu nenek moyang, antar ipar
b. Larangan perkawinan antara mereka karena
dengan putusan hakim terbukti melakukan
zina ( psl. 32 BW );
c. Larangan perkawinan karena perkawinan yg
sebelumnya ( psl. 33 BW ), contoh suami
istri sudah nikah, nikah tidak boleh.
Syarat ekstern
Syarat ekstern :
= artinya syarat yg ada hubnya dgn cara-cara / formalitas pelaksanakan pernikahan.
Gol. Eropa syarat ekstern untuk mengadakan nikah, yaitu :
1. kedua calon mempelai memberitahu ke
catatan sipil dan hendak nikah;
2. pegawai catatan sipil membuat akta
pemberitahuan nikah
3. petugas catatan sipil mengumumkan akta tsb
Menghalang-halangi perkawinan / stuiting :
= artinya usaha untuk menghindari adanya perkawinan yg bertentangan dgn ketentuan UU.
1. Yg berhak menghalang-halani
pernikahan, yaitu :
Syarat ekstern
a. suami / istri / anak salah seorang
mempelai ( psl. 60 BW );
b. ayah / ibu / wali orang yg akan nikah
( psl. 61 BW ).
c. jika orang tua tidak ada, maka kakek
nenek, dan wali berhak menghalangi
perkawinan ( psl. 62 BW )
d. jika kakek nenek tidak ada, maka saudara
sekandung, paman dan bibi ( psl. 63 BW ).
e. Jaksa wajib menghalangi perkawinan jika
isi psl. 27 – 34 BW di langgar.
Psl.70 BW menentukan bahwa jika ada mnghalangi perkawinan maka pegawai catatan sipil dilarang melakukan perkawinan sebelum ada putusan PN.
Jika ada pelarangan maka perkawinan dapat dibatalkan.
Perkawinan
1. Sebelum perkawinan dilangsungkan pegawai catatan sipil menanyakan surat-surat sbb :
a. akta kelahiran kedua calon mempelai;b. akta persetujuan dari pihak ke 3;c. akta kematian dari para pihak ke 3 yg harus memberi izin.
2. Pelangsungan perkawinan sbb :a. Harus dilakukan dimuka umum;b. Dimuka pegawai catatan sipil;c. Harus ada 2 saksi
3. Perkawinan dilangsungkan di luar negeri hanya diatur psl. 83 dan 84 BW mengatur :a. Antara WNI dgn WNI yg tunduk pd BW ;b. Antara WNI dgn WNA
Psl. 84 BW menentukan bahwa suami istri yg nikah di luar negeri maka paling lama 1 th akta nikah harus didaftarkan di Jakarta.
Psl. 85 BW menentukan bahwa batal perkawinan hanya dapat terjadi karena putusan hakim.
Alasan permintaan pembatalan perkawinan.
1. Karena adanya perkawinan rangkap dapat diminta batal oleh :a. suami / istri dari perkawinan 1b. suami / istri dari perkawinan 2c. keluarga garis lurus ke atasd. anak dari perkawinan 1e. jaksa
2. Tidak adanya persetujuan bebas dari suami istri ( psl. 87 BW ).
3. Salah satu dibawah pengampuan, maka perkawinannya dapat dibatalkan :a. orang tuab. saudara garis lurus ke atasc. saudaranyaxd. paman dan bibie. kuratorf. Jaksa
4. Salah satu pihak belum memenuhi syarat usia, maka dapat dimintakan pembatalan :a. kedua orang tuab. jaksa
Pembatalan perkawinan
5. Adanya hub darah terlalu dekat6. Salah satu pihak menjadi kawan dalam
berzina7. Perkawinan ke 2 kalinya untuk orang sama
dilarang, maka dapat dimintakan batal oleh : a. suami istri / salah satu diantara merekab. orang tua keduanyac. para pihak berkepentingand. jaksa.
8. Tidak memperoleh persetujuan pihak ke 39. Tidak memenuhi syarat formal, maka dapat
dibatalkan perkawinan :a.pegawai catatan sipil tidak berwenang menikahkanb. jumlah saksi yg di perlukan tidak dipenuhi.
Pembatasan permintaan pembatalan perkawinan, yaitu :1. Psl. 93 BW permintaan pembatalan perkawinan tidak boleh oleh :
Pembatasan permintaan pembatalan perkawinan
a. anggota keluarga dalam garis ke samping
b. anak yg dilahirkan dari perkawinan lain
c. orang lain yg bukan keluarga selama suami istri
itu masih hidup.
2. Psl. 94 BW menentukan bahwa jaksa tidak menuntut pembatalan perkawinan jika sudah diputus.
Pembuktian adanya perkawinan, yaitu :
psl. 100 BW menentukan bahwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dgn lain, kecuali dgn akta perkawinan yg dibuat pegawai catatan sipil.
Sifat akta perkawinan, yaitu :
1. alat bukti yg mempunyai arti mutlak.
2. alat bukti penuh, artinya di samping akta
perkawinan tidak dapat dimintakan alat bukti
lain.
3. alat bukti bersifat memaksa shg bukti lawan
tidak melemahkan akta perkawinan tsb.
Hak dan kewajiban suami istri
I. Hak dan kewajiban suami istri dibedakan 2, yaitu :1. Akibat yg timbul dari hub suami istri sendiri;
Psl. 103 BW menentukan bahwa kewajiban suami istri untuk saling setia, tolong-menolong,dan bantu membantu.
Sanksinya, yaitu : a. jika kesetiaan dilanggar, maka permintaan pembatalan perkawinan / perpisahan meja dan tempat tidurb. jika pelanggaran tolong-menolong dan bantu – membantu, maka menimbulkan pemisahan meja dan tempat tidur.
Psl. 106 BW mengandung asas, suami istri wajib tinggal bersama, suami wajib mengadakan rumah tinggal dan istri wajib mengikutinya.Psl. 107 BW menentukan bahwa suami wajib memberi nafkah istri.
Persoalannya bagaimana jika suami istri tidak tinggal bersama. Wajibkah memberi nafkah istri ?
Ada 2 pendapat mengenai wajib / tidak memberi nafkah istri, yaitu :
Marital macht
1. Kewajiban memberikan nafkah dan kewajiban tinggal bersama artinya sepasang yg tidak bisa pisahkan,artinya bahwa hakim yg memutuskan pemberian nafkah dari suami ketika suami istri tidak tinggal bersama.
2. Hakim yg memutus pemberian nafkah dari suami tidak akan mengurangi kewajiban tinggal bersama.
Pitlo mengatakan bahwa : Kewajiban memberi nafkah dan kewajiban tinggal
bersama itu merupakan 2 berbeda dan terpisah maka tidak boleh digabungkan. Kewajiban memberikan masih tetap ada meskipun hakim telah memutuskan cerai / perpisahan meja dan tempat tidur. Sedangkan tidak tinggal bersama tetap akan memberikan nafkah.
Psl. 329 BW mengatur tentang : 1. Wewenang hakim untuk mengubah / mencabut
pemberian nafkah / gugatan orang yg memberi nafkah
Pemberian nafkah
2. perubahan / pencabutan harus didasarkan pd keadaan yg pada saat itu berubah / pencabutan pemberian nafkah itu dilakukan.3. wewenang hakim untuk mengadakan perubahan / pencabutan atas persetujuan kedua pihak tentang pemberian nafkah.
II. Akibat yg timbul dari kekuasaan suami / marital macht Psl. 105 BW memuat asas marital macht yaitu,
suami adalah kepala keluarga sedang istri harus mentaati dan patuh kepada suaminya.
Dengan demikian suami diperkenankan mengurus dan menentukan : a. harta kekayaan bersama;b. sebagian besar harta kekayaan milik istric. menentukan tempat kediaman bersama;d. persoalan menyangkut kekuasaan orang tua.
Marital macht
Akibat asas marital macht ( kekuasaan suami ) sbb :
a. Istri harus mengikuti kewarganegaraan suami.
b. Suami menentukan tempat kediaman bersama.
c. Suami berhak menentukan tingkat terakhir jika
timbul perselisihan antara kedua orang tua dlm
menjalankan kekuasaan orang tua ( psl. 300
BW )
III. Pemeliharaan / pengelolaan dan penguasaan.
Akibat marital macht memberikan wewenang suami mengurus harta kekayaan istri, maka BW membedakan 2 hal tsb, yaitu :
1. Pemeliharaan : pengelolaan dan pengurusan
Pemeliharaan, yaitu : menyelenggarakan agar
harta kekayaan itu tetap utuh dan berbuah /
mendapatkan hasil sedang penggunaan harta
kekayaan tsb harus sesuai dgn tujuannya.
contoh : menyewakan rumah dll.
Marital macht
Pemeliharaan merupakan hak tersendiri, artinya suami tidak terikat pada perintah istri karena merupakan bagian dari marital macht dari suami.
Maka kekuasaan suami atas harta istri mempunyai 2 corak yaitu : a. Intern ( antara suami dan istri ) merupakan hak suami tersendiri; b. Ekstern ( terhadap pihak ke 3 ) suami merupakan kuasa dari istri.
2. Penguasaan Penguasaan mengadakan perubahan atas harta kekayaan yang tidak diperlukan oleh keadaannya. Contoh : menjual dll.
Psl 105 BW menentukan bahwa pemeliharaan tidak meliputi penguasaan dalam keadaan yang mengenai barang tetap. Jika suami memindahtangankan benda
tetap milik si istri, maka tindakan tsb berarti dilakukan oleh orang yg tidak berwenang / dilarang UU
Marital macht
Bagaimana terhadap benda bergerak si istri ?
Menurut Arrest HR tgl 26 April 1940 memutuskan bahwa pemeliharaan suami atas benda-benda bergerak meliputi penguasaannya. Maka suami tidak diperkenankan memindahtangankan benda tetap maupun bergerak si istri.
Dalam BW memberikan perlindungan hukum harta kekayaan istri terhadap pengurusan / pemeliharaan suami yg jelek, yaitu :
1. Perjanjian kawin;
2. Gugatan istri atas pemisahan harta kekayaan
jika tidak ada pengurusan yang baik dari suami
( psl. 186 ayat 2 BW )
Percampuran harta kekayaan dan pengurusannya.
I. Sifat dan luasnya Persatuan harta kekayaan
Asasnya psl. 119 BW menyatakan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan terjadilah percampuran harta kekayaan suami istri demi UU.
Perkecualiannya perjanjian kawin dgn akta notaris perkawinan.
Persatuan harta kekayaan luasnya meliputi aktiva dan pasiva, baik diperoleh suami istri sebelum / selama perkawinan.
- Persatuan harta kekayaan yg bersifat hak milik
bersama yg terikat yaitu : benda yg terjadi jika
antara para pemiliknya terdapat suatu
hubungan.
- Hak milik bersama yg terikat bebas yaitu :benda
antara pemiliknyanya tidak ada hubungan
kecuali mereka bersama-sama merupakan
pemiliknya ( 2 orang / lebih bersama-sama
membeli sesuatu ).
Percampuran harta bersama
II. Pengurusan / pemeliharaan harta bersama
Psl. 124 ayat 2 BW menyatakan bahwa suami dapat menjual, memindahtangankan, dan membebani tanpa campur tangan istri.
Maka UU memberikan upaya hukum istri untuk membatasi kekuasaan suami atas harta bersama, yaitu :
1. Wewenang untuk minta pemisahan harta ( psl.
186 BW ).
2. Wewenang untuk minta agar suaminya
diletakkan dibawah pengampuan ( psl. 434
ayat 3 BW );
3. Wewenang meminta pelepasan atas persatuan
harta kekayaan ( psl. 132 ayat 1 BW ).
III. Pembubaran persatuan harta kekayaan.
Psl. 126 BW mengatur pembubaran persatuan harta kekayaan menurut hukum ada 5 alasan, yaitu :
Percampuran harta bersama
1. kematian;2. karena berlangsungnya suatu perkawinan baru atas ijin hakim dgn keadaan tidak hadirnya suami;3. karena perceraian;4. karena perpisahan meja dan tempat tidur;5. karena perpisahan harta kekayaan;6. pembubaran harta persatuan 7. pemisahan dan pembagian persatuan harta kekayaan.
IV. Hutang yg dibuat selama perkawinanPersoalan ini harus dibedakan 2 hal, yaitu :1. kewajiban memikul;2. tanggunggugat
Kewajiban memikul merupakan hubungan intern suami istri mengarah harta siapa yg harus memikul hutang. Orang yg harus memikul adalah yg menikmati manfaat.Hakikatnya kewajiban memikul adalah soal pembagian, sedangkan tanggunggugat adalah soal perjanjian. Contoh :seorang debitur dan seorang penjamin yg keduanya tanggungugat . Dalam hal ini hanya debitur yg berkewajiban memikul.
Percampuran harta bersama
Hutang yg dibuat selama perkawinan ada asasnya,yaitu :
1. suami / istri harus tetap bertanggunggugat atas
hutang yg dibuatnya sendiri;
2. suami harus bertanggunggugat atas hutang yg
dibuat si istri;
3. istri harus bertanggunggugat atas hutang
dibuat suami sebesar 50 %
4. sesudah diadakan pemisahan dan pembagian
harta kekayaan maka suami / istri tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas hutang yg dibuat
sebelum perkawinan.
Perjanjian kawin
Perjanjian kawin adalah perjanjian yg dibuat oleh suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan.
Perjanjian kawin
I. Isi perjanjian kawin
Psl. 139 BW menentukan bahwa perjanjian kawin kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan yg ditetapkan dlm persatuan harta kekayaan,asalkan tidak bertentangan dgn kesusilaan dan ketertiban umum.
Dgn demikian kedua belah pihak bebas menentukan isi perjanjian kawin namun dibatasi ketentuan2 sbb :
1. perjanjian yg dibuat tidak bertentangan dgn
kesusilaan dan ketertiban umum;
2. tidak dibuat janji yg menyimpang dari :
a. hak2 yg timbul dari kekuasaan suami
sebagai suami, misal : hak suami untuk
menentukan tempat kediaman dll.
b. hak2 yg timbul dari kekuasaan orang tua,
hak untuk mengurus anak.
c. hak2 ditentukan UU bagi mempelai yg hidup
terlama,misal : untuk menjadi wali
Isi perjanjian kawin
3. tidak dibuat janji yg melepaskan hak atas
harta peninggalan orang yg menurunkannya, misal : mepaskan warisan yg terbuka.4. tidak dibuat janji bahwa salah satu pihak akan memikul hutang lebih dari
bagiannya dalam aktiva, psl. 142 BW
II. Bentuk perjanjian kawinPsl. 147 BW menentukan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dgn akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan.
Bila tidak maka perjanjian kawin adalah batal demi hukum.
III. Masa berlakunya perjanjian kawinMenurut psl. 147 ayat 2 BW, maka perjanjian kawin mulai berlaku sejak dilangsungkan perkawinan dan tidak boleh ditentukan lain.
Isi perjanjian kawin
Maksud ketentuan ini adalah agar selama perkawinan hanya mungkin berlaku sebuah keadaan mengenai harta perkawinan suami istri.
IV. Berlakunya perjanjian kawin terhadap pihak ke 3
Pasal 152 BW mengatakan bahwa perjanjian kawin itu berlaku terhadap
pihak ke 3 sejak didaftarkan di panitera PN. Selama belum didaftarkan, pihak ke 3 menganggap bahwa perkawinan berlangsung dgn kebersamaan harta bersama.
V. Cara suami istri membuktikan hak miliknya masing-masing
Perjanjian kawin
Cara pembuktian bahwa barang tsb barang bawaan sbb :
a. Dalam hal tidak ada persatuan
sama sekali diatur dalam pasal
150 BW;
b. Dalam hal ada persatuan harta
terbatas diatur psl. 165 BW
Pada pokoknya psl. 150 BW mengatur bahwa jika semua benda tidak atas nama tidak dapat dibuktikan oleh istri bahwa barang itu miliknya maka semuanya hak suami. Sedangkan psl 165 BW mengatakan bahwa jika suami
Perjanjian kawin
Kecakapan Membuat Perjanjian Kawin
Pada umumnya minderjarig melakukan perbuatan hukum harus diwakili orang tua / walinya, tetapi dalam pembuatan perjanjian kawin ada perkecualiannya.
Psl. 151 BW minderjarig dianggap cakap membuat perjanjian kawin dgn syarat :
a. harus sudah cakap melakukan
perkawinan ( psl. 29 BW );
b. harus dibuat dgn pendamping orang
yg seharusnya memberikan ijin
perkawinan
Harta Perkawinan / Perjanjian Kawin dlm Perkawinan II /
Selanjutnya
Asasnya perkawinan II dan seterusnya ada persatuan harta perkawinan kecuali ada perjanjian kawin ( psl.180 BW )
Maka UU membatasi perkawinan II dan seterusnya guna kepentingan anak dari perkawinan I / LEX HAC EDICTALI ( psl. 181 BW ).
Psl.181 BW menentukan bahwa jika pemberian dgn janji kawin / wasiat / percampuran harta mempelai II dan seterusnya memperoleh keuntungan dari harta peninggalan seseorang yg kawin
Perjanjian kawin dlm perkawinan II dan seterusnya
Lagi maka keuntungan ini atas gugat anak dari perkawinan I dapat dikurangi jika :
1. keuntungan berjumlah lebih
besar dari bagian yg paling kecil
dari anak dari perkawinan I . Jika
keuntungan yg diperoleh lebih
dari ¼ dari harta peninggalan
orang kawin lagi / bagian paling
sedikit dari anak perkawinan I
2. waktu terbukanya harta
perkawinan betul ada anak dari
perkawinan I.
contoh :
Lanjutannya
A dari perkawinan I ada 2 orang, A nikah lagi dgn B sebagai istri II. Pada waktu nikah A membawa harta Rp. 30 Jt dan B hanya Rp. 5 Jt, dan percampuran harta maka harta bersama Rp.35 Jt.
Selama perkawinan hartanya tetap, jika A meninggal B akan memperoleh ½ dari harta bersama :Rp.35 Jt : 2 = 17,5 Jt sehingga B memperoleh keuntungan : Rp.17,5 – Rp.5 Jt = Rp. 12,5 Jt.
Perkawinan I ,A memperoleh 2 anak shg bagian seorang anak ( B sbg istri II juga pewaris ) :
Lanjutannya
1/3 x Rp.35 Jt = Rp.11,6 Jt. Dgn adanya ketentuan psl 181 BW maka keuntungan B tidak boleh melebihi Rp.11,6 Jt.dan tidak melebihi ¼ x Rp.35 Jt = Rp. 8,75 Jt. Jadi B hanya mendapat : Rp. 5 Jt + 8,75 Jt = Rp.13,75 Jt.bukan 17,5 Jt.
Bagaimana jika perkawinan II cerai, ada 2 pendapat yaitu :1.Preventif2.RepresifPreventif menghendaki agar tidak dianggap A meninggal. Jadi B
Lanjutannya
( istri II ) memperoleh Rp.12,5 Jt dan A : 22,5 Jt. Jadi langsung mengindahkan ketentuan LEX HAC EDICTALI dan tidak membagi harta bersama lebih dulu. Dimaksudkan tidak terdapat keuntungan yg lebih besar bagi B maka dinamakan Preventif.
Sedangkan represif menghendaki harta bersama dibagi 2 dulu, shg masing2 : Rp. 17,5 Jt. Jika A meninggal maka baru diperhitungkan bagian B. mungkin sekali A bertambah anak dari perkawinan I.
Lanjutannya
Psl. 182 BW menentukan bahwa melarang mempelai kawin 2 kalinya membuat perjanjian kawin. Maksudnya tidak melanggar psl.181 BW.
Psl. 184 BW menentukan suami istri cerai kemudian nikah lagi maka ketentuan psl. 181 BW tidak berlaku.
Pemisahan harta bersama
Perkawinan mengakibatkan harta bersama, selain itu suami memperoleh hak pengurusan / pemeliharaan harta pribadi istri.
Dgn pemisahan harta bersama maka :
1. harta bersama
2. hak pengurusan suami terhadap
harta pribadi istri lenyap.
Tujuan pemisahan harta bersama adalah memberikan upaya istri terhadap suami bersifat menguasai dan menyelamatkan harta perkawinan.
Pemisahan harta bersama
1.Psl. 186 BW menentukan hak istri untuk memintakan pemisahan harta bersama, yaitu :a. jika suami berkelakuan tidak baik dan diketahui umum memboroskan harta bersama.b. pengurusan tidak layak dari suami terhadap harta pribadinya shg jaminan harta istri menjadi lenyap.c. kelalaian yg keterlaluan terhadap harta istri dikhawatirkan lenyap.
2. Cara minta pemisahan harta bersama.
Pemisahan harta bersama
Cara mengajukan permohonan pemisahan harta, yaitu :
* Psl.819 Rv menentukan pemisahan harta, istri dahulu mengajukan permohonanan kuasa dari Ketua PN yg wilayah hukum meliputi tempat tinggal suami.
* Permohonan kuasa harus berisikan alasan2 untuk meminta pemisahan harta bersama.
* Ketua PN menentukan waktu dan tanggal suami istri menghadap untuk diusahakan damai.
Lanjutannya
* Jika suami tidak menghadap Ketua PN memberi kuasa menggugat suami, sebaliknya istri menghadap maka permohonannya dinyatakan gugur.
* Kuasanya harus diajukan bentuk gugatan.
* Gugatan pemisahan harta harus diumumkan ( psl. 187 BW ).
* Memberi hak para kreditur ( dari suami ) intervensi dan menentangnya.
Lanjutannya
* Kreditur yg tidak intervensi dapat mengajukan perlawanan setelah putusan dibacakan hakim.
* Jika perlawanan diajukan dlm waktu 1 th dikabulkan, maka putusan pemisahan harta tidak berlaku.
* Putusan pemisahan harta harus diumumkan di berita negara.
* Jika sudah diumumkan maka putusan tsb berlaku surut sampai istri mengajukan gugatan pemisahan harta bersama.
Lanjutannya
* Istri bisa memohon agar harta bersama disita jaminan, supaya suami tidak menghabiskan harta bersama.
* Jika putusan itu tidak dilaksanakan sukarela oleh istri dlm waktu 1 bulan setelah putusan dibacakan hakim maka putusan tsb batal demi hukum.
* Akibat pemisahan harta bersama yaitu harta istri kembali ke istri sebaliknya.
Hapusnya pemisahan harta bersama
3. Hapusnya pemisahan harta
bersama, yaitu :
a. suami istri dapat menghidupkan
kembali harta bersama dlm
waktu sebelum keputusan
hakim pemisahan harta
bersama diputuskan.
b. Penghapusannya dgn akta
otentik
c. Penghapusan harta bersama
diumumkan.
Pemutusan Perkawinan
1.Psl. 199 BW ada 4 cara pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu :a. Karena kematian;b. Karena tidak ada ditempat suami /istri selama 10 th.c. Karena putusan hakim karena pemisahan tempat tidur dan meja makan.d. Karena perceraian.
2.Pemutusan perkawinan dilihat dari segi agama ada 2 pendapat, yaitu :a. Gol. I ; pemutusan perkawinan selama suami istri masih hidup bersama tidak boleh.
Lanjutannya
b. Gol II : pemutusan perkawinan boleh jika hubungan perkawinan tidak harmonis lagi.
3.Pemutusan perkawinan sesudah pisah meja dan tempat tidur 3 syarat, yaitu :a. Harus ada putusan hakim tentang perpisahan meja dan tempat tidur.b.Sudah hidup berpisah selama 5th
c .Suami istri menghendaki pemutusan perkawinan tsb. putusan hakim tsb harus didaftarkan Catatan sipil lambatnya
Perkawinan UU No.1 / 1974
Asas-asas perkawinan UU No.1 / 1974, yaitu :
1. Tujuan perkawinan : membentuk
keluarga yg bahagia dan kekal.
Utk itu suami istri saling
membantu dan melengkapi agar
masing2 dapat mengembangkan
kepribadian mencapai
kesejahteraan spiritual dan
materiil.
2. Sahnya perkawinan : bilamana dilakukan menurut hukum masing2 agama dan kepercayaan. Disamping itu setiap perkawinan hrs dicatatkan menurut UU berlaku.
Perkawinan
3.Asas prinsip perkawinan : bhw calon suami istri hrs telah masak jiwa raga utk melangsungkan perkawinan. 4.Dasar perkawinan Psl. 1- 5 UU No.1 / 1974a. Definisi Perkawinan :Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seoran putra dgn wanita sbg suami istri dgn tujuan membentuk keluarga yg bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.b. Syarat sahnya perkawinan :Psl. 2 ayat 1UUP : perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing2.
Perkawinan
tiap perkawinan yg dilaksanakan menurut psl. 2 ayat 1 UUP dicatat menurut peraturan yg berlaku ( psl. 2 ayat 2 ).
5. Asas monogami dlm perkawinan.Asasnya dlm perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Psl. 3 ayat 2, bhw PN dpt memberi ijin jika suami mau nikah lagi lebih dari satu istri.Psl 4 ayat 1 UUP bhw suami akan beristri lebih seorang, maka wajib mengajukan permohonan ke PN dan PN hanya memberi ijin suami beristri lebih seorang jika :a. istri tdk dpt menjalankan kewajib
Perkawinan
an sbg istri.
b.istri mendpt cacat badan /
penyakit yg tdk dpt disembuhkan.
c.istri tdk dpt melahirkan keturunan.
Psl. 5 ayat 1 UUP utk mengajukan ke permohonan ke PN hrs dipenuhi syarat2 :
a. adanya persetujuan dari istri.
b. bhw suami mampu menjamin
kemampuan hidup si istri dan
anak.
c. adanya jaminan suami bhw
berbuat adil bagi istri dan anak.
Perkawinan
6. Syarat perkawinan Syarat perkawinan, psl 6 UUP yaitu :a. Perkawinan hrs didasarkan atas
persetujuan 2 calon mempelai.b. Utk melangsungkan perkawinan
seorang yg belum umur 21 th hrs mendpt ijin kedua ortunya.
c. Dlm ortu meninggal maka ijin diperoleh dari ortu hidup terlama, / ortu yg mampu menyatakan kehendaknya.
d. Jika ortu keduanya meninggal, maka ijin dari walinya.
e. Jika orang dlm ayat 2,3,4, psl ini tdk memberi ijin maka PN memberi ijin.
Perkawinan Psl. 7 UUP,yaitu :a. Perkawinan dijinkan pria berumur 19 th
dan wanita berumur 15 th.b. Dlm hal penyimpangan ayat 1,maka
berlaku UU ini shg UU mengatur ketentuan ini dinyatakan tdk berlaku.
7. Larangan perkawinan ( psl 8 UUP ) Perkawinan dilarang, perkawinan dilakukan dua orang :
a. Berhub darah dlm garis lurus ke atas / bawah
b. Berhub darah dlm garis menyamping c. Berhub samenda, yaitu mertua, anak
tiri dll.d. Berhub saudara dgn istrie. Berhub susuan8. Pencegahan perkawinan ( psl 13 – 21
UUP )Psl. 14 ayat 1 UUP para pihak mencegah perkawinan,yaitu :
a. Keluarga dlm garis lurus ke atas / kebawah.
b. Saudara
c. Wali nikah
d. Wali
e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai
f. Pihak2 yg berkepentingan.
9. Pejabat yg berwenang mencegah perkawinan.
Pejabat menurut psl 16 ayat 1 berkewajiban mencegah perkawinan jika tdk memenuhi ketentuan berikut :
Perkawinan
Hukum agraria Sebelum UUPA
Ketentuan pokok Hk.tanah adat Hk tanah
baratPluralistis
Ketentuan pelengkap - Hk. Tanah antar golongan - Hk. Tanah administrasi - Hk. Tanah swapraja
1. Hk. Tanah adat : hk tdk tertulis dan berlaku di masya asli Indo.
2. Hk. Tanah barat :- Bersamaan datangnya Belanda ke Indo.- Pertama hk Belanda Kuno yg tdk tertulis.
Lanjutannya
- 1848 : hk. Barat tertulis yaitu BW memuat perangkat hk tanah, seperti :- buku II tentang hak atas
tanah dan hak jaminan
atas tanah. - buku III tentang jual
beli - buke IV tentang daluwarsa
- Motivasi timbulnya hk tanah barat yaitu banyaknya orang belanda memerlukan tanah utk perkebunan rumah tinggal dsb.- Ada 2 hk tanah merupakan ketentuan pokoknya.
Lanjutannya
- hk tanah lain sbg ketentuan pelengkap yaitu hk tanah antar golongan, hk tanah administrasi, hk tanah swapraja akibat adanya dualisme di bidang hk tanah.
3. Hk tanah antar golongan : - Kaedahnya dlm bentuk peraturan tdk tertulis, seperti yurisprodensi, doktrin,juga ada yg tertulis. - Tujuannya utk menyelesaikan hub antar golonan mengenai tanah.- Psl. 131 jo 163 IS pembagian golongan penduduk : - Gol eropa dan timur asing tunduk hk barat.
Lanjutannya - Faktor penyebab timbulnya : a. Sifat dualisme hk tanah yg berlaku masa Hindia Belanda, dimana adanya hub hk antara orang pribumi dgn non pribumi; b. Tanah eropa tdk hanya dimiliki orang yg tunduk hk barat, demikian tanah Indo tdk hanya dimiliki orang yg tunduk hk adat.
4. Hk Tanah Administrasi : - Pengertiannya : keseluruhannya peraturan yg memberi landasan hk bagi penguasa / negara utk melaksanakan politik pertanahannya dan memberi wewenang khusus kpd penguasa utk melakukan tindakan di bidang pertanahan.
- Ciptaan pemerintah Belanda : a. Agrarische Wet 1870 terbuka
utk pengusaha asing / swasta. b. Culture stelsel yaitu rakyat
dipaksa tanam tanaman laku di Eropa, dan merupakan monopoli pemerintah.
5. Hk Tanah Swapraja :- Pengertian : keseluruhan peraturan pertanahan yg khusus berlaku di daerah swapraja seperti kesultanan Yogjakarta, Solo, Cirebon.- Hk tanah adat yg diciptakan oleh pemerintah swapraja dan belanda berarti tanah diberikan dgn hak tanah barat
Lanjutannya
- Dihapuskan setelah UUPA
berlaku.
6. Ada 5 macam hukum tanah lama ( sebelum UUPA ), yaitu :
- Hk tanah barat bersumber hk
perdata barat.
- Hk tanah adat bersumber hk adat
- Hk tanah antar gol bersumber
yurisprodensi dan doktrin.
- Hk tanah administrasi bersumber
hk administrasi negara.
- Hk tanah swapraja bersumber
HTN dan HAN
Lanjutannya
B. Macam hak atas tanah sebelum UUPA 1. Tanah hak Indonesia :
- diatur dlm hk tanah adat : - kaidah tdk tertulis berlaku penduduk asli. - kaedah tertulis : - diciptakan pemerintah swapraja - Pemerintah Belanda seperti hak agrarisch eigendom Stbl.1872 – 117 ( Koninklijk besluit) - Hak grant sultan : suatu hak yg diberikan kpd kawula swapraja yg mirip dgn hak milik adat.- hak ulayat : hak tertinggi dari
masya hukum adat yg tdk hanya tanah
Lanjutannya tetapi juga meliputi air, ikan dlm
danau, hasil hutan dll.
- Umumnya hk tanah adat hanya
Ada 2 macam : hak pakai dan hak
milik.
- Khususnya : hak bagi hasil , hak
menumpang, hak numpang
pekarangan.
2. Tanah Hak barat :
- bersifat individualisme
- adanya lembaga acquisitive
verjaring : perangkat tanah hk
tanah barat dimana seseorang
mendptkan hak milik tdk dgn
perolehan, melainkan dgn menggugat.
Psl.13 UUHT bhw pemberian HT wajib didaftarkan kpd kantor pertanahan.
Pendaftaran HT ini merup syarat mutlak utk lahirnya HT dan mengikat dgn pihak 3.
13. HT dpt diberikan dgn janji2
tertentu.
Psl.11 ayat 2 UUHT bhw HT dpt diberikan dgn janji2 tertentu. Contoh janji pemberi HT akan mengosongkan obyek HT pd saat eksekusi HT.
14. Obyek HT tdk boleh diperjanjikan utk dimiliki sendiri oleh pemegang HT jika debitur wanprestasi.
Psl. 12 UUHT bhw janji yg memberikan kewenangan kpd pemegang HT utk memiliki obyek HT adalah batal demi hukum.
15. Pelaksanaan eksekusi HT mudah dan pasti.Psl. 6 UUHT bhw jika debitur wanprestasi, pemegang HT pertama mempunyai hak utk menjual. Obyek HT atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tsb.Psl. Ini merupakan dasar parate eksekusi bagi pemegang HT utk melelang obyek HT.
II. Obyek HTObyek HT yaitu hak2 atas tanah : hak milik, HGU, HGB, hak pakai atas tanah negara karena sifatnya dpt dipindah tangankan.
Penerapan asas hukum adat tdk mutlak, tetapi hrs disesuaikan dgn perkembangan. Asas ini pd psl. 4 ayat 4 UUHT.
HT juga dpt dibebankan pd hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yg telah ada merupakan satu kesatuan dgn tanah tsb, dan merupakan milik pemegang hak atas tanah yg pembebanannya dgn tegas dinyatakan dlm akta pemberian HT.
Psl. 4 ayat 4 dan 5 UUHT mengenai syarat2 bagi syahnya HT atas benda2 yg berkaitan dgn tanah :a. bangunan, tanaman dan hasil karya merupakan satu kesatuan dgn tanah;b. Jika bangunan, tanaman dan hasil karya milik pemegang hak atas tanah agar HT yg dibebankan atas tanah tsb juga terbebankan pd bangunan, tanaman dan hasil karya maka pembebanan hrs dicantumkan secara tegas APHTc. Jika bangunan, tanaman dan hasil karya tsb bukan milik pemegang hak atas tanah, maka
HT atas benda tsb dilakukan dgn penandatanganan pd APHT.
III. Pemberi dan Pemegang HT
Pemberi HT menurut psl. 8 UUHT : “ orang perseorangan / badan hukum yg mempunyai kewenangan utk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek HT.”
Sedangkan pemegang HT menurut
psl. 9 UUHT adalah orang perseorangan dan badan hukum sbg pihak yg berpiutang.
IV. Janji2 Dlm HT
Psl. 11 ayat 2 dinyatakan bhw APHT dpt dicantumkan janji2 sbb :
1. Janji mengenai batas
kewenangan utk menyewakan
obyek HT.
Suatu janji yg membatasi pemberi HT jika pemberi HT akan menyewakan benda yg dibebani HT, misal pemberi HT minta ijin dulu kpd pemegang HT jika mau menyewakan obyek HT.
2.Janji utk mengubah bentuk / susunan obyek HT.Janji ini diperlukan kreditur utk mencegah nilai obyek HT menurun sbg akibat dilakukan perubahan tsb.
3.Janji utk dpt mengelola obyek HT.Janji memberi kewenangan pemegang HT utk dpt mengelola HT dpt merugikan pemberi HT. Jika itu diperjanjikan hrs mendapatkan penetapan Ketua PN.
4. Janji utk dpt menyelamatkan obyek HT.
Kejadian tertentu terhadap obyek HT dpt menyebabkan nilai HT menurun, shg pemegang HT rugi. Kejadian tertentu maksudnya usaha dari pihak tertentu utk menguasai obyek HT / obyek diperjanjikan bhw pemegang HT diberi kewenangan utk menyelamatkan obyek HT.
5. Janji pemegang HT utk dpt menjual obyek HT dgn kekuasaan sendiri.
Janji bhw pemegang HT diberi hak parate eksekusi jika pemberi HT wanprestasi melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tsb.
6. Janji agar obyek HT tdk dibersihkan oleh pembeli.
Psl. 11 ayat 2 UUHT : janji yg diberikan oleh pemberi HT kpd pemegang HT pertama bhw obyek HT tdk akan dibersihkan dari HT, artinya HT tidak dihapuskan dgn dijualnya obyek HT.
7. Janji agar pemberi HT tdk melepaskan haknya atas tanah yg menjadi obyek HT.
Psl. 18 ayat 1 UUHT bhw HT hapus karena hapusnya hak atas tanah yg dibebani HT. hapus hak atas tanah terjadi karena : pemberi HT setelah dibebani HT hak atas tanah kemudian dilepaskan secara sukarela oleh pemberi HT shg meruikan pemegang.
8. Janji bhw pemegang HT memperoleh ganti rugi jika pemberi HT melepaskan hak atas tanahnya / dicabut hak atas tanahnya.
Dlm APHT hrs disetorkan seluruh / sebagian oleh pemberi HT kpd pemegang HT utk pelunasan utang yg dijamin dgn HT, begitu juga jika hak atas tanah dicabut utk kepentingan umum.
9.Janji utk pemegang HT dpt menerima langsung pembayaran ganti rugi dari perubahan asuransi.
Janji bhw jika terjadi kerugian yg menimpa benda yg diasuransi bhw uang asuransi sampai jumlah piutangnya ditambah dgn bunga yg terutang menjadi pelunasan bagi piutang tsb dan pihak asuransi berkewajiban utk membayarkan kpd pemegang HT.
Dlm prakteknya bank mencantumkan klausula dlm polis asuransi atas agunan yg ditutup asuransi, disebut klausula bank.
10. Janji utk mengosongkan obyek HT pd waktu eksekusi.
Prakteknya pemberi HT membandel utk mengosongkan obyek HT walaupun sudah ada janji utk mengosongkan obyek HT. permasalahannya jika terjadi hal demikian bagaimana solusinya ?
11.Janji utk pemegang HT dpt menyimpan sertifikatnya.
Psl. 14 ayat 4 UUHT : sertifikat hak atas tanah yg telah dibubuhi catatan pembebanan HT hrs dikembalikan kpd pemegang hak atas tanah ybs.
Dlm praktek bank tdk demikian, bank minta diperjanjikan baik sertifikat HT maupun hak atas tanah hrs diserahkan kpd bank.
Dgn demikian dptlah disimpulkan sbb :
1. Janji dlm APHT tsb mengikat
pihak 3, sbb didaftarkan APHT
ke BPN.
2. Janji2 tsb bersifat fakultatif
artinya pihak bebas utk
menyebutkan / tdk janji2 tsb shg
tdk mempunyai pengaruh
terhadap sahnya APHT.
3. janji tsb tdk bersifat lemitatif,
artinya janji selain dlm psl 11
ayat 2UUHT tsb dptdiperjanjikan.
4. Karena janji tsb tdk limitatif,
maka dikuatirkan hal tsb
dijadikan alat kreditur utk menekan
debitur yg lemah.
V. Surat kuasa membebankan HT.
1. Syarat sahnya SKMHTPsl. 15 ayat 1 UUHT
mensyaratkan SKMHT, yaitu :a. hrs dibuat dgn akta notaris / PPAT;b. tdk memuat kuasa utk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan HT, misal kuasa menjual, menyewakan, memperpanjang hak atas tanah;c. tdk membuat kuasa subtitusi, artinya penggantian penerima kuasa melalui pengalihan;d. mencantumkan secara jelas obyek HT, jumlah utang, nama serta identitas
krediturnya, nama dan identitas debitur bukan pemberi HT.
Jika tdk dipenuhi syarat tsb, maka mempunyai konsekuensi batal demi hukum.
2. Batas waktu berlakunya SKMHT
Psl. 15 ayat 3 dan 4 UUHT, yaitu :
a. SKMHT hak atas tanah yg sudah
terdaftar wajib diikuti dgn
pembuatan APHT selambat2nya
1 minggu setelah diberikan
( ayat 3 );
b. SKMHT hak atas tanah yg belum
terdaftar wajib diikuti dgn
pembuatan APHT selambat2nya
3 bulan sesudah diberikan.
Jika tdk dipenuhi syarat tsb, makamempunyai konsekuensi batal demi hukum.
3. Pengecualian batas berlakunya SKMHT.
Ketentuan tsb tdk berlaku jika SKMHT tsb diberikan utk menjamin kredit yg telah ditetapkan oleh UU seperti kredit program, kredit kecil, KPR dan kredit lain sejenis. Sebab penentuan batas waktu SKMHT ditentukan menteri keuangan, Gubernur BI dan pejabat terkait ( psl. 15 ayat 5 UUHT )
VI. Beralihnya HT dan hapusnya HT
Sebab2 peralihan HT, yaitu :
1. Peralihan karena perbuatan
hukum, misal :
a. cessie : perbuatan hukum
mengalihkan piutang oleh
kreditur pemegang HT kpd
pihak lain;
b. subrogasi : penggantian
kreditur oleh pihak ke 3 yg
melunasi hutang debitur.
2. Peralihan karena akuisisi,
merger, dan konsolidasi.
3. Peralihan karena penjualan
penyertaan dlm kredit sindikasi.
4. Peralihan HT sbg akibat
penggantian debitur karena
novasi ( penggantian perikatan
lama dgn perikatan baru ).
5. Peralihan HT karena penggantian debitur yg bukan dgn perjanjian novasi, tetapi dgn pembuatan perjanjian pengambil alihan hutang yg tdk mengakhiri perjanjian hutang piutang semula.6. Peralihan HT karena peralihan hutang debitur yg meninggal kpd ahli warisnya.Sebab2 hapusnya HT menurut psl. 18 ayat 1 UUHT :a. Hapusnya hutang yg dijamin dgn HT;b. Dilepaskan HT oleh pemegang HT;c. Perbersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua PN;d. Hapusnya hak atas tanah yg dibebani HT.
