BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan

manusia akan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk

mengembangkannya. Apabila si pencipta karya-karya tersebut tidak diakui

sebagai pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut mungkin tidak

akan pernah diciptakan sama sekali.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI)

merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan

intelektual manusia. HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul

atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus

dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia

melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya

intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi

dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan

konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.1

1 ? Suyud Margono, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001, hal. 4.

1

Dalam perkembangannya, muncul pelbagai macam HAKI yang

sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada

HAKI. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan

Perdagangan (General Agreement on Tariff and trade – GATT) sebagai

bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HAKI yang

meliputi 2 :

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (Copyright and Related

Rights).

2. Merek (Trademark, Service Marks and Trade Names).

3. Indikasi Geografis (Geographical Indications).

4. Desain Produk Industri (Industrial Design).

5. Paten (Patents) termasuk perlindungan varitas tanaman.

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay Out Designs

Topographics of Integrated Circuits).

7. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (Protection

of Undisclosed Information).

2 Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 17.

2

8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam

perjanjian lisensi (Control of Anti Competitive Practices in Contractual

Licences).

Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa

kali perubahan dan pergantian Undang-Undang yaitu UU No.8 tahun 1982

yang diperbaharui dengan UU No. 17 tahun 1987 dan diperbaharui lagi

dengan UU No. 12 tahun 1997 terakhir dengan UU No. 19 tahun 2002

(selanjutnya disebut dengan UUHC).

UUHC membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut,

yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet,

sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain,

ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama,

tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala

bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan,

tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil

pengalihwujudan.

Secara spesifik, Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan

baru, antara lain3 :

1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;

3 Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

3

2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel,

termasuk media internet untuk pemutaran produk-produk cakram optik

(optical disc) melalui media radio, media audio visual dan/ atau sarana

telekomunikasi;

3. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase atau

alternatif penyelesaian sengketa;

4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih

besar bagi pemegang hak ;

5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak

terkait baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung ;

6. Pencantuman hak informasi manejemen elektronik dan sarana

kontrol teknologi;

7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap

produk-produk yang menggunakan sarana berteknologi tinggi;

8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;

9. Ancaman pidana dan denda minimal;

10. Ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan

program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan

melawan hukum.

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU itu, penulis

mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas lagu atau musik,

4

mengingat maraknya pelanggaran yang terjadi. Bahkan Indonesia pernah

dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum

terhadap hak cipta musik dan lagu tersebut. Sesuai laporan kantor

perwakilan perdagangan Amerika Serikat (USTR atau United States Trade

Representative) sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu-satunya

negara ASEAN yang masuk dalam kategori Priority Watch List (pada

peringkat ini pelanggaran atas HAKI tergolong berat sehingga Amerika

Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap

pelanggaran HAKI di suatu negara mitra dagangnya).4

Sengketa atas pelanggaran hak Cipta dapat berlangsung dimana

saja di Indonesia maupun diluar Indonesia. Lagu karya cipta milik pencipta

Indonesia dapat dengan mudah digandakan dalam CD atau VCD di

Jepang atau di AS.

Penyelesaian sengketa tentang hak cipta lagu atau musik seringkali

diselesaikan diluar pengadilan. Para pihak yang bersengketa, seperti

komposer, penyanyi, atau produser rekaman musik, tidak mengharapkan

bahwa sengketa diantara mereka diselesaikan melalui pengadilan.

Pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih

penyelesaian di luar pengadilan dengan ganti rugi, karena penyelesaian

4 Hulman Panjaitan, Pemahaman Hak Cipta Rendah Pembajakan Lagu Marak, www.inovasi.lipi.go.id/hki/news, 2003.

5

sengketa melalui pengadilan menyita waktu yang panjang dan

menghabiskan biaya serta energi.

Gugatan ganti rugi seharusnya tidak lagi ditempuh melalui lembaga

pengadilan formal, tetapi sudah waktunya diselesaikan melalui arbitrase,

negosiasi dan mekanisme lain yang dikenal di dalam GATT 1994/WTO

seperti melalui tahapan konsultasi, pembentukan panel, pelaksanaan

dengan laporan panel.

Kasus riil yang terjadi tentang penyelesaian sengketa lagu atau

musik di luar pengadilan adalah kasus antara pihak Dj Riri dan Thomas

“GIGI” melawan Gope T. Santani sebagai Direktur PT. Rapi Films. Kasus

tersebut terjadi karena lagu ciptaan Dj Riri yang berkolaborasi dengan

Thomas “GIGI” yang berjudul “23 Juli” yang semula telah dibeli secara

khusus oleh produsen hand phone seluler Nokia untuk dijadikan ring tone,

akan tetapi oleh PT. Rapi Films dengan sengaja dan tanpa hak memakai

lagu tersebut sebagai sound track sinetron “Inikah Rasanya”.5

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan

dalam skripsi berjudul “Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” dan

5Rin, Merasa Haknya Dilanggar, Thomas “GIGI” Somasi Rapi Films, www.indonesiaselebriti.com, 2003.

6

Penyelesaian Sengketanya (Studi Kasus Sengketa Antara Pihak

Thomas “Gigi” dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films)”, akan di batasi

pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan pencipta dan pemegang hak cipta

atas lagu 23 Juli ?

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa lagu 23 Juli di

luar pengadilan ?

C. Tujuan penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan

yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga

mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penentuan pencipta dan

pemegang hak cipta atas lagu 23 Juli

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa

lagu 23 Juli di luar pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi dibidang HAKI

di mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran

secara jelas mengenai bagaimana menyelesaikan suatu sengketa lagu

7

atau musik tidak pada jalur litigasi seperti pengadilan, akan tetapi

menggunakan jalur non-litigasi yakni jalur alternatif penyelesaian sengketa

yang merupakan hal yang masih awam di negara Indonesia. Penelitian ini

diharapkan pula dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas

akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta bagi masyarakat

yang khususnya berkecimpung di dunia bisnis entertainment.

Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah

ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitiannya adalah dengan studi kasus yang

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan

pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-

literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan6.

2. Bahan Penelitian

6 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri, Jakarta, Cet. IV, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 11.

8

Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana

dalam data sekunder terdiri dari 3 ( tiga ) bahan hukum, yaitu bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier

sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat

berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi :

- UU No. 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta.

- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya

menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder

berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara

lain :

- Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif

- Buku-buku tentang HAKI

- Buku-buku tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

- Website-website tentang HAKI dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa khususnya sengketa musik atau lagu.

9

c) Bahan Hukum Tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai

pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa7:

a. Kamus Hukum

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara

membaca dan mencermati buku-buku yang berkaitan dengan

permasalahan dan mempelajari literatur-literatur lainnya yang

kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya diolah dan

dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok

dan materi bahasannya.

4. Analisa Data

Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis

artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian

dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya

digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.8

7 Ibid.

8 Ibid.,hal. 13

10

F. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini

dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini,

penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara

keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya tertuang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian yang mencakup, 1) pendekatan penelitian; 2) bahan penelitian ;

3) teknik pengumpulan data ; 4) analisa data, serta pertanggungjawaban

sistematika.

BAB II, Tinjauan Pustaka, Bab II merupakan tinjauan pustaka yang

didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai

dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan

yang dikemukakan pada bab I.

BAB III, merupakan pembahasan, yaitu membahas permasalahan

baik yang pertama maupun yang kedua. Pembahasan yang pertama

mengenai Bagaimana penentuan pencipta dan pemegang hak cipta atas

lagu 23 Juli. Pembahasan yang kedua mengenai Bagaimana proses

penyelesaian sengketa lagu 23 Juli di luar pengadilan.

11

Bab IV mengenai penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan

saran-saran penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban

dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama maupun

permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Bagian yang kedua adalah

saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan

di bidang hukum khususnya mengenai Hak Cipta dan Penyelesaian

sengketa alternatif.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian HAKI dan Pengaturannya

Hak Kekayaan atas Inetelektual (HAKI) adalah Hak yang timbul dari

olah pikir otak yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi

manusia. HAKI juga merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis

hasil dari suatu kreatifitas intelektual.9

Lingkup HAKI sendiri terdiri dari dua macam Hak kekayaan

intelektual. Hak tersebut antara lain adalah10 :

1. Hak cipta (Copy rights)

2. Hak kekayaan industri (Industrial property rights) yang

mencakup :

- Merek (Trademark)

- Paten (Patens)

- Rahasia Dagang (Trade Secret)

- Desain Industri (Industrial Design)

- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design Topographics

of Integration Circuits)

9 Djumhana dan R. Djubaedilah IV, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 2

10 Ibid.

13

Adapun pengaturan HAKI di Indonesia berdasarkan sejarahnya

yakni11 :

1. Zaman Hindia Belanda

- Octroii Wet No. 136. Staatblad 1911 No. 313

- Industrial Eigendom Kolonien 1912

- Auter Wet 1912 Staatblad 1912 No. 600

2. Setelah kemerdekaan

- Pengumuman Menteri Kehakiman RI No. JS 5/41 tanggal 12

Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang

Pendaftaran Sementara Paten.

- UU No. 21 Tahun 1987 tentang Merek.

- UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

- UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1982

tentang Hak CIpta.

- UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU yang

sebelumnya.

3. Tahun 1997

- UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 7

Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

11 Ibid.

14

- UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6

Tahun 1989 tentang Paten.

- UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19

Tahun 1992 tentang Merek.

4. Tahun 2000

- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

- UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu.

5. Tahun 2001

- UU No. 14 Tahun 2001 tentang UU No. 13 Tahun 1997 tentang

Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

- UU No. 15 Tahun 2001 tentang tentang perubahan atas UU No.

14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992

tentang Merek.

6. Tahun 2002

- UU No. 19 Tahun 2002 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun

1997 tentang Hak Cipta

15

B. Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta dan Ciptaan

Hak cipta merupakan istilah yang populer di dalam masyarakat,

walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya

tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat

pemahaman tentang istilah tersebut. Sebagai contoh sering orang awam

menginterprestasikan hak cipta sama dengan hak kekayaan intelektual.

Lainnya adalah pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta

ini, sebagai contoh misalnya karena pemahaman yang kurang sehingga

sering muncul pemikiran dan perkataan yang keluar yaitu hak cipta -

dipatenkan atau merek - dipatenkan sehingga seolah-olah pengertian hak

cipta itu cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia padahal,

pengertian hak cipta itu cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia

di bidang tertentu saja.

Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan

cipta, kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu

kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas

untuk digunakan atau tidak12.

12 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia., hal. 323.

16

Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya

manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan,

imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta

berkaitan erat dengan intelektual manusia.13

Dalam hal ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian

hak cipta, antara lain14 :

1. WIPO ( World Intelektual Property Organization )“ Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works”Yang artinya hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

2. J. S. T SimorangkirBerpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang.

3. Imam TrijonoBerpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasapun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Sedangkan dalam UUHC pasal 2 ayat I memberikan pengertian

hak cipta adalah : “Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak

cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul

13 Ibid.,hal. 210.14 Sujud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, CV Novindo Pustaka Mandiri,

Jakarta, 2003, hal. 15.

17

secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sehingga dasar 4 (empat) pendapat mengenai pengertian hak

cipta, penulis menarik kesimpulan bahwa hak cipta adalah hak istimewa

yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak cipta untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sehingga dalam hal ini

baik pencipta maupun pemegang hak cipta dapat memperbanyak

ciptaannya dan dia juga berhak untuk melarang pihak lain untuk

menerbitkan hasil ciptaannya ataupun memberikan persetujuan pada

pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya

tersebut.

Berkenaan dengan persoalan lingkup ciptaan/ karya yang dilindungi

maka berdasarkan Pasal 12 UUHC menyebutkan bahwa ciptaan yang

dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan

sastra yang meliputi karya :

a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan ( Lay Out ), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis ;

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu ;c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan ;d. Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks ;e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

pantomin ;f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapa ;g. Arsitektur ;

18

h. Peta ;i. Seni batik ;j. Foto grafi ;k. Sinemato grafi ;l. Terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain

dari hasil pengalih wujudan.

Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan diatas maka ada ciptaan

yang dilindungi oleh negara, yaitu yang tertera dalam Pasal 10 UUHC

sebagai berikut :

a. Hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya ;

b. Hak cipta atas folkar dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya ;

Sedangkan mengenai ciptaan yang penulis maksud dalam skripsi

ini adalah lagu atau musik. Pengertian lagu adalah syair atau lirik yang

mempunyai irama.15 Untuk pengertian musik sendiri adalah suatu

komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi-melodi

yang berirama.16

2. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 huruf 2 UUHC, disebut sebagai pencipta apabila

“Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas

inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, 15 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 657.16 Ibid., hal. 761.

19

imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan

kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

Sedangkan pengertian lain dari pencipta (creator) adalah seorang

atau sekumpulan orang (team) yang mempunyai ide atau gagasan baru

dimana ide atau gagasan baru tersebut dituangkan dalam suatu bentuk

karya baik secara abstrak maupun nyata.17

Seorang pencipta memiliki suatu kekayaan personal berupa

ciptaan. Ciptaan dari pencipta tersebut disamakan dengan bentuk

kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan

mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 ayat

(1) UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak

ciptanya dapat dipindah tangankan, di lisensikan, dialihkan, dijual-belikan

oleh pemilik atas pemegang haknya18.

Sedangkan pengertian dari pemegang hak cipta menurut UUHC

Pasal 1 ayat (4) adalah : “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai

Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta,

atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima

hak tersebut.”

17 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit., hal. 976.18 Suyud Margono, Op.Cit., hal. 24.

20

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka penulis

menyimpulkan bahwa definisi pencipta, yakni : orang atau sekumpulan

orang yang mempunyai suatu gagasan atau ide yang benar-benar baru

untuk kemudian dikreasikan dalam bentuk suatu ciptaan baik secara nyata

maupun abstrak dimana ciptaan tersebut kedudukannya adalah sama

dengan jenis kekayaan pada umumnya yakni dapat diperjual-belikan

maupun dialihkan. Sedangkan pemegang hak cipta bisa merupakan

pemilik hak cipta yang belum menjual atau mengalihkan haknya, atau

penerima hak yang telah dialihkan oleh pemilik hak cipta.

3. Sistem Perlindungan dan Jangka Waktu Perlindungan Hak

Cipta

Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang

ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Apabila orang ingin

menikmati manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual orang lain, dia

wajib memperoleh izin dari orang yang berhak. Penggunaan hak

kekayaan intelektual orang lain tanpa izin tertulis dari pemiliknya, atau

pemalsuan/ menyerupai hak kekayaan intelektual orang lain, hal itu

merupakan suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-

undang guna mencegah terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh

21

orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran maka pelanggar

tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan

pelanggaran maka pelanggar tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai

dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang

dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur

jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara

perdata maupun pidana.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam HAKI spesifikasinya

adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Menurut ketentuan undang-undang, setiap hak kekayaan

intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan

undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak

kekayaan intelektual seseorang., yang dibuktikan dengan sertidikat

pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum.19

2. Penentuan Masa Perlindungan

19Ibid., hal. 148.

22

Menurut ketentuan undang-undang setiap hak kekayaan intelektual

ditentukan jangka waktu perlindungannya. Dengan demikian, selama

masa perlindungan tersebut, hak kekayaan intelektual yang bersangkutan

tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin pemilik/ pemegangnya.20

3. Penindakan dan Pemulihan

Setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual akan merugikan

pemilik/ pemegangnya dan/ atau kepentingan umum/ negara. Pelaku

pelanggaran tersebut harus ditolak dan memulihkan kerugian yang

diderita oleh pemilik/ pemegang hak atau negara. Penindakan dan

pemulihan tersebut diatur oleh undang-undang bidang hak kekayaan

intelektual. Ada 3 (tiga) kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu :

a. Secara Perdata berupa gugatan :

1) Ganti kerugian pelanggar

2) Penghentian perbuatan pelanggar

3) Penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan

b. Secara pidana berupa penuntutan :

1) Hukuman pidana

2) Hukuman denda

20Ibid.

23

3) Perampasan barang yang digunakan untuk melakukan

kejahatan

c. Secara administratif berupa tindakan :

1) Pembekuan/ Pencabutan SIUP;

2) Pembayaran pajak/ bea masuk yang tidak dilunasi

3) Reekspor barang hasil pelanggaran

Sedangkan untuk jangka waktu perlindungan hukum, UUHC

membedakan menjadi 2 (dua) macam yakni :

- Ciptaan orisinil

Jangka waktu perlindungan hukum diberikan berlaku selama hidup

Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah

pencipta meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 29 UUHC, perlindungan

tersebut diberikan berbentuk :

a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan ( Lay Out ), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis ;

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu ;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ;

d. Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks ;e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,

dan pantomin ;f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar,

seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapa ;

g. Arsitektur ;h. Peta ;i. Seni batik ;

24

j. Foto grafi ;k. Sinemato grafi ;

- Ciptaan derivatif

Merupakan suatu ciptaan yang bersifat turunan, jangka waktu

perlindungan hak ciptanya adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut

diumumkan. Ciptaan tersebut antara lain berupa terjemah, tafsir, saduran,

bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.21

4. Upaya Hukum Jika terjadi Sengketa

Asal mula sengketa biasanya bermula pada situasi dimana ada

pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya ini diawali oleh

perasaan tidak puas, bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat

dialami perorangan maupun kelompok. Jika hal ini berkelanjutan, pihak

yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak

kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak

pertama, maka selesailah hubungan konfliktual tersebut. sebaliknya jika

beda pendapat terus berlanjut, maka terjadi apa yang disebut sebagai

sengketa.22

21 Ibid.22 Sri Soemantri, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2001, hal. 21.

25

Dalam situasi sengketa, perbedaan pendapat dan perdebatan yang

berkepanjangan biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi

yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa

memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya.

Untuk adanya proses penyelesaian sengketa yang efektif,

prasyarat bahwa hak didengar kedua belah pihak sama-sama diperhatikan

harus terpenuhi. Dengan itu baru dapat dimulai proses dialog dan

pencarian titik temu yang akan menjadi panggung dimana proses

penyelesaian sengketa dapat berjalan. Tanpa kesadaran pentingnya

langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak dalam arti yang

sebenarnya. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses

penyelesaian sengketa, yaitu23 :

- Kepentingan

- Hak-hak

- Status kekuasaan

Para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-

haknya dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan,

dimanfaatkan dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa,

23 Ibid.,hal. 22.

26

pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan

ketiga faktor tersebut diatas.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang

bersengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni24 :

1. Jalur litigasi/ pengadilan

2. Jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan

Jalur litigasi dimana dalam jalur litigasi ini dibagi menjadi dua

macam yakni jalur Perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh

melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga.

Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak

yang dirugikan kepada instansi yang berwenang.

Sedangkan untuk upaya hukum lain ditempuh melalui jalur non-

litigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif

penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai alternative to litigation,

namun seringkali juga diartikan sebagai alternative to adjudication.

Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan

implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama menjadi acuan

alternative to litigation, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif

penyelesaian sengketa di luar pengadilan.25

24 Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia, Eresco, Bandung, 1989 hal. 52.

25 Ibid., hal. 23.

27

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun

1999) yang dimaksud dengan alternatif Penyelesaian Sengketa adalah :

“Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur

yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan

cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Konsep penyelesaian sengketa alternatif (ADR), pada dasarnya

bersumber pada upaya untuk mengaktualisasikan ketentuan kebebasan

berkontrak dalam berjalannya kontrak tersebut. Sehingga akhir

penyelesaian sengketa berupa perdamaian yang tidak lain merupakan

upaya pihak-pihak sendiri maupun dengan menggunakan pihak ketiga

untuk mencapai penyelesaian.

Adapun beberapa penyelesaian sengketa alternatif penjelasannya

adalah sebagai berikut :

1. Arbitrase

Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun

1999 adalah : “Penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang

paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan

28

institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan

banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Adapun

Kelebihan-kelebihan itu adalah sebagai berikut :26

a. Dijamin kerahasiaan

sengketa para pihak.

b. Dapat dihindari

keterlambatan yang diakibatkan hal prosedural dan administratif.

c. Para pihak dapat

memilih arbiter yang menurut keyakinan memiliki kemampuan,

pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai

masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.

d. Para pihak dapat

menentukan pilihan untuk dapat menyelesaikan masalah serta proses

dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

e. Putusan arbitrase

merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat

dilaksanakan.

Keuntungan lain dari pelaksanaan arbitrase yakni sidang arbitrase

dilakukan secara tertutup dan putusannya diucapkan dalam sidang yang

26 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.507.

29

tertutup pula kecuali apabila para pihak dalam sengketa tersebut

menghendaki putusan dalam sidang diucapkan secara terbuka.27

Jika dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain untuk

menyelesaikan sengketa, maka institusi arbitrase merupakan lembaga

penyelesaian sengketa yang paling mirip dengan badan peradilan,

terutama jika ditinjau dari prosedur yang berlaku, kekuatan putusannya,

keterikatan dengan hukum yang berlaku atau dengan aturan main yang

ada.

Menurut UU. No. 30 tahun 1999, maka pihak pemohomn (claimant)

harus mengajukan surat tuntutan (statement of claim), diikuti oleh jawaban

(statement of defence) dan jika ada tuntutan balasan (counter claim) dari

pihak termohon (respondent). Selanjutnya diikuti dengan pemanggilan

untuk hearing dan pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan pembuktian lainnya.

Setelah itu arbitrase baru memberikan putusannya.28

2. Negosiasi

Pada prinsipnya dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu

proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu

kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu yang terjadi diantara para

27 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni Bandung, Bandung, 1992, hal. 7

28 Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 41.

30

pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para

pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum

pernah dibicarakan masalah tersebut.29

Negosiasi dilakukan oleh seorang negosiator. Mulai dari negosiasi

yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak

yang berkepentingan sendiri, sampai pada negosiator khusus, atau

memakai lawyer sebagai negosiator.

Ciri-ciri seorang negosiator yang baik adalah sebagai berikut :30

b. Mampu berpikir secara cepat, tetapi mempunyai kesabaran

yang tidak terbatas.

c. Dapat bersikap manis tapi meyakinkan.

d. Dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu.

e. Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai

orang lain.

f. Mempunyai sifat loyalitas yang kuat sehingga tidak mudah

dipengaruhi oleh orang lain

3. Mediasi

29 Ibid., hal. 42.30 Ibid.

31

Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan

sengketa. Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi

untuk memecahkan suatu masalah melalui pihak luar yang tidak memihak

dan netral dan akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk

membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut

secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu

menyelesaikan masalah tersebut disebut dengan Mediator. Pihak

mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap

sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan

menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

pengalaman, integritas dan kemampuan dari pihak mediator tersebut

diharapkan dapat mengefektifkan proses negosisasi diantara para pihak.31

Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman,

kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator

sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian

sengketa tersebut. Sebab jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat,

maka diantara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian,

salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang-

kalah dan sebagainya.

31 Ibid. hal. 47.

32

Penyelesaian sengketa melalui mediasi banyak keunggulannya,

diantaranya sebagai berikut32 :

a. Relatif murah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian

sengketa yang lain.

b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk

menerima dan ada rasa memiliki putusan mediasi.

c. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk

menegosiasikan sengketa-sengketanya dikemudian hari.

d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang

merupakan dasar dari suatu sengketa.

e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak

yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan

dendam.

Disamping kelebihan-kelebihan dari mediasi, maka penyelesaian

sengketa melalui mediasi juga mempunyai kelemahan yang antara lain :33

a. Bisa memakan waktu yang lama

b. Mekanisme eksekusi yang sulit. Karena eksekusi putusan hanya

seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak.

32 Ibid.33 Ibid.

33

c. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika

informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.

d. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan

adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan

kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.

4. Konsiliasi

Seperti dalam mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses

penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak

ketiga yang netral. Hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang

mediator dengan konsiliator yang berbeda, sungguhpun dalam praktek

antara istilah mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan.34

Seperti juga mediator, tugas dari konsiliasi hanyalah sebagai pihak

fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga

dapat diketamukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak

konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu

dan tempat pertemuan para pihak sendiri. Dengan demikian pihak

konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu

dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan,

34 Ibid.,hal. 52.

34

membawa pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain jika pesan

tersebut tidak mungkin disampaikan secara langsung atau tidak mau

bertemu muka secara langsung, dan lain-lain. Selanjutnya pihak mediator

juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh konsiliator, tetapi juga

melakukan lebih jauh dari itu. Sebab pihak mediator dapat juga

menyarankan jalan keluar atau proposal penyelesaian sengketa yang

bersangkutan, hal mana paling tidak secara teoritis, tidak ada dalam

kewenangan pihak konsiliator.35

5. Pencari Fakta

Pencarian fakta oleh pihak pencari fakta sudah sangat sering

dilakukan dalam praktek sehari-hari. Pihak pencari fakta tersebut dapat

berbentuk :36

a. Pencari fakta tunggal

b. Tim pencari fakta sepihak

c. Tim pencari fakta gabungan

d. Tim pencari fakta tripartit

Sungguhpun tugas utamanya adalah mencari fakta, pihak pencari

fakta biasanya juga mempunyai kewenangan untuk memberikan

35 Ibid.36 Ibid., hal. 54.

35

rekomenasi dari mediasi, maka rekomendasi dari pencari fakta dapat

dipublikasikan secara umum. Hal inilah yang membedakan antara pencari

fakta yang tidak mengikat dengan arbitrase advisory. Sebab, berbeda

dengan arbitrase advisory, maka seperti yang sudah dikatakan bahwa

pencari fakta yang tidak mengukat tersebut dapat dipublikasikan

temuannya, apalagi terhadap pencari fakta terhadap kasus yang

melibatkan masyarakat banyak.

Dengan demikian tugas pencari fakta pada umumnya sebagai

berikut37 :

a. Mengumpulkan fakta

b. Memverifikasi fakta

c. Mengintepretasi fakta

d. Melakukan wawancara dan hearing

e. Menarik kesimpulan tertentu

f. Memberikan rekomendasi

g. Mempublikasi

Seperti dalam praktek di beberapa negara misalnya, bahkan pihak

pencari fakta terhadap sengketa perburuhan, dapat melakukan

rekomendasi seperti perbaikan terhadap tunjangan karyawan. Disamping

37 Ibid,

36

pencari fakta yang tidak mengikat, dimungkinkan juga pencari fakta yang

mengikat. Dalam hal ini pencari fakta, atau minimal salah satu dari

anggota tim pencari fakta haruslah pihak yang netral dan tidak memihak.

Pencari fakta yang mengikat ini mirip dengan arbitrase. Hanya bedanya

adalah pada aspek publikasinya, dimana temuan dan rekomendasi

pencari fakta tersebut dipublikasikan untuk masyarakat. dengan

dipublikasikannya hasil temuan ini, maka diharapkan temuan dan

rekomendasi tersebut akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa,

sebab akan ada preasure dari masyarakat terhadap para pihak untuk

mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh pencari fakta yang dianggap

berkualitas, berpengalaman dan netral.38

5. Jenis-jenis Pelanggaran di Bidang Hak Cipta

Untuk memahami perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran

hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut39 :

1. Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang

pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan

hukuman oleh undang-undang.

38 Sujud Margono, Op.Cit.,, hal. 55.39 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual, PT.Citra Adtya

Bakti, Bandung,2001, hal 143.

37

2. Izin (lisensi). Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa

persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

3. Pembatasan undang-undang. Penggunaan hak kekayaan intelektual

melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-

undang.

Adapun spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi dalam

lingkup hak cipta antara lain adalah40 :

1. Seseorang yang tanpa persetujuan pencipta

meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut.

2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan

tanpa persetujuan si pencipta.

3. Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa

persetujuan pencipta.

4. Mengkomersilkan, Memperbanyak atau

menggandakan suatu ciptaan tanpa seizin pemegang hak cipta.

5. Memuat suatu ketentuan yang merugikan

perekonomian Indonesia dalam suatu perjanjian lisensi.

Akan tetapi disini tidak dapat dikatakan melanggar hak cipta

apabila41 :

40 Ibid., hal. 19.41 Ibid., hal. 21.

38

1. Suatu ciptaan pihak lain

digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan hal-hal non

komersil lainnya.

2. Penggunaan ciptaan pihak

lain untuk keperluan pembelaan dalam suatu proses sengketa baik di

dalam maupun di luar jalur pengadilan.

3. Perbanyakan suatu

ciptaan bidang ilmu pengetahuan dalam huruf braile untuk keperluan

tuna netra.

4. Perubahan yang dilakukan

atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan

pertimbangan teknis. Maksudnya adalah apabila karya arsitektur

tersebut misalkan membahayakan keselamatan umum maka dapat

diubah tanpa seizin penciptanya.

5. Pembuatan salinan

cadangan suatu program komputer yang bukan untuk keperluan

komersil.

6. Pengertian Lagu dan Musik

Seiring dengan laju perkembangan teknologi di bidang musik, maka

kreatifitas para seniman-seniman semakin terasah. Para seniman-

39

seniman tersebut banyak melakukan inovasi-inovasi yakni penciptaan lagu

atau musik dengan peralatan penunjang yang semakin canggih.

Lagu atau musik sendiri dalam UUHC diartikan sebagai karya yang

bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik,

dan aransemennya termasuk notasi.42

Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur

lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya,

dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan

karya cipta.43 Dalam UUHC pengertian lagu dan musik merupakan satu

kesatuan.

Berbeda dengan pengertian tentang lagu dan musik berdasarkan

kamus bahasa Indonesia dimana dalam pengertuian tersebut dipisahkan

antara pengertian lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau

lirik yang mempunyai irama.44 Sedangkan musik adalah suatu komposisi

yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama.45

7. Pengalihan Hak CIpta

42 Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 200243 Hulman Panjaitan, Loc.Cit.44 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 657.45 Ibid., hal. 761.

40

Hak cipta adalah kekayaan personal yang dapat disamakan

dengan bentuk kekayaan yang lain. Secara khusus pengaturan mengenai

pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 ayat ( 1 )

UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak

ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual-belikan

oleh pemilik atas pemegang haknya13. Dalam Pasal 3 UUHC, hak cipta

dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan atau sebagaimana

lewat :

a. Pewarisan;

b. Hibah;

c. Wasiat;

d. Perjanjian terbatas.

e. Sebab-sebab lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang –

undangan yang berlaku.

Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara tertulis baik

dengan maupun tanpa akta notaris, sehingga pengalihan ini harus

berdasarkan suatu perjanjian.

Di samping pengalihan diatas, UUHC juga mengenal adanya

sistem lisensi. Dalam sistem ini pencipta memberikan ijin pada pihak lain

13 O.K. Saidin, Op. Cit, h. 69.

41

(penerima lisensi) untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu

menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta14.

Ada 2 ( dua ) macam bentuk lisensi, yaitu :

1. Lisensi Non Eksklusif, yaitu dimana pemberi lisensi sudah

memberikan lisensi kepada pengguna lisensi tertentu berdasarkan

perjanjian lisensi, pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan

sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk

melaksanakannya (mengumumkannya atau memperbanyak

ciptaannya ).

2. Sedangkan Lisensi Eksklusif, penerima lisensi adalah satu-satunya

yang berhak, dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan sendiri

atau melisensikan lebih lanjut kepada pihak-pihak ketiga lainnya

selama jangka waktu tertentu sebagaimana yang disepakati bersama

didalam perjanjian.

Dari penjelasan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa

hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga

dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu dengan dialihkan sesuai

dengan Pasal 3 UUHC atau dilisensikan kepada pihak lain.

14 Sanusi Bintang, Op. Cit. h. 41.

42

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penentuan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Lagu “23 Juli

Konsep perlindungan hak cipta adalah melindungi pencipta dan

hasil ciptanya, dimana dalam UUHC terdapat perbedaan antara pencipta

dan pemegang hak cipta. Begitu pula dengan lagu atau musik, dimana

didalamnya terdapat unsur pencipta dan pemegang hak cipta.

Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik

atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,

keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan

bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.46

Dalam kasus dibawah ini akan penulis jelaskan pihak mana saja

yang termasuk sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Kasus tersebut

akan penulis jabarkan secara utuh dari awal hingga akhir sehingga

46Zae, Berbisnis Nada Jangan Sampai dipenjara, www.inovasi.lipi.go.id/ hki/news, 2003.

43

43

diketahui bagaimana sampai terjadi persengketaan. Adapun rangkaian

kasus tersebut adalah47 :

- Tanpa sengaja Thomas mendengar lagu "23 Juli" saat

menonton televisi di rumah. Sinetron yang menjadikan lagu mereka

sebagai lagu pembuka adalah sinetron “Inikah Rasanya”. Lagu

tersebut sebenarnya diciptakan bersama-sama antara DJ. Riri dan

Thomas “GIGI” yang kemudian berkolaborasi menciptakan lima buah

lagu yang dibeli secara khusus oleh produsen handphone seluler

Nokia, untuk dijadikan ringtone.

- Thomas dan DJ. Riri merasa tidak pernah dihubungi oleh pihak

siapapun perihal penggunaan lagu ini selain untuk Nokia.

- Karena merasa dilanggar haknya, maka kedua pencipta lagu itu

menunjuk Zul Armain Aziz sebagai pengacara dan melayangkan surat

somasi kepada Rapi Films dengan isi permintaan pertanggungjawaban

atas penggunaan hak cipta milik kliennya.

- Somasi Thomas dan DJ Riri ini dilayangkan kepada rumah

produksi film dan sinetron yang menjadikan karyanya menjadi

soundtrack sinetron tersebut.

- Pada tanggal 25 Oktober, PT. Rapi Films menerima somasi dari

pemain bass Gigi, Thomas Ramadhan dan DJ Riri. Pasalnya, dua

47 Rin, Loc.Cit..

44

musisi ini merasa tidak dihubungi atau dimintai ijin pemakaian lagu

karya mereka yang berjudul "23 Juli" sebagai soundtrack sinetron

"Inikah Rasanya".

- Dilain pihak, pemilik Rapi Films, Gope T Santani membenarkan

bahwa pihaknya telah menerima somasi dari Thomas Ramadhan dan

DJ Riri..

- Selanjutnya, menurut Gope, pihak Rapi Films mengaku siap

bertanggungjawab bila benar-benar pihaknya melakukan pelanggaran

hak cipta. Gope pun siap bertanggungjawab bila ternyata

perusahaannya melakukan kesalahan. Karena ia berpikir bahwa

mungkin jalan yang terbaik yang akan ditempuh dengan cara

kekeluargaan.

- Sebelumnya, baik Thomas maupun Riri juga sepakat bila kasus

ini bisa diselesaikan dengan segera dan tanpa perlu ke pengadilan.

Pada dasarnya mereka sepakat, bila PT. Rapi Films menawarkan jalan

kekeluargaan dengan tanpa kedua pihak merasa dirugikan. Dj Riri dan

Thomas merasa perlu menempuh gugatan ini sebagai pelajaran

berharga agar terulang pada musisi atau production house lainnya.

- Akhirnya setelah terjadi pertemuan antara kedua belah pihak,

PT. Rapi Films berkenan menyetujui untuk mengabulkan besarnya

kompensasi yang pihak Thomas Cs ajukan.

45

Menurut Pasal 1 huruf 2 UUHC, disebut sebagai pencipta apabila

“Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas

inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,

imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan

kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

Sedangkan pemegang hak cipta menurut pasal 1 huruf 4 adalah

pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak

tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas pencipta dapat sekaligus sebagai

pemegang hak cipta dalam hal hak cipta tersebut tidak dialihkan kepada

pihak lain, akan tetapi pemegang hak cipta belum tentu ia sebagai

pencipta karena dapat dimungkinkan pemegang hak cipta menerima

pengalihan hak dari pencipta atau membeli hak tersebut dari pencipta48.

Berikut ini yang dapat dikategorikan sebagai pencipta yang

sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UUHC

adalah sebagai berikut:

1. Orang yang namanya tercantum dalam daftar umum ciptaan

pada Direktorat Jendral ;

2. Orang yang namanya tersebut dalam ciptaan atau diumumkan

sebagai pencipta pada suatu ciptaan ;

48 Suyud Margono, Op. Cit, hal. 38-39

46

3. Penceramah ;

4. Orang yang merancang dan memimpin dan mengawasi

penyelesaian suatu ciptaannya sendiri yang dalam proses

penyelesaiannya dikerjakan oleh orang lain.

5. Perancang, dalam hal ini orang yang merancang ciptaan itu ;

6. Apabila tidak diperjanjikan lain maka pihak yang membuat karya

cipta yang walaupun berdasarkan hasil pesanan orang disebut

pencipta.

7. Badan Hukum

8. Instansi.

9. Negara, apabila ciptaan tersebut tidak diketahui atau tidak ada

yang mengklaim ciptaan tersebut.

Untuk kasus antara Thomas dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films,

maka yang disebut sebagai penciptanya adalah Thomas dan DJ. Riri

karena merekalah orang yang menciptakan secara bersama-sama yang

atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan

kedalam suatu lagu yang berjudul “23 Juli”.

Sehingga hak-hak yang diperoleh oleh Thomas dan DJ. Riri sebagai

pencipta adalah :

47

- Berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta

tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

- Thomas dan DJ Riri berhak mewariskan atau menjual hak cipta

tersebut kepada pihak lain, yang dalam hal ini dijual kepada Nokia.

- Lagu “23 Juli” yang mereka ciptakan tidak boleh diubah baik itu

dari segi judul walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada Nokia,

kecuali dengan persetujuan Thomas dan DJ. Riri atau dengan

persetujuan ahli warisnya dalam hal misalkan Thomas dan DJ. Riri

telah meninggal dunia.

- Mempunyai hak moral untuk menggugat ganti rugi atas

pelanggaran suatu ciptaan sebagaimana dimaksud diatas yakni

misalkan ada pihak yang mengkomersilkan lagu mereka dan tidak

mencantumkan nama mereka sebagai penciptanya, walaupun hak

cipta telanya telah diserahkan pada pihak lain.

- Thomas dan DJ. Riri mendapat perlindungan hak cipta selama

50 tahun sejak dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio

atau media audiovisual.

Hak cipta sebagai benda bergerak yang immaterial merupakan

obyek hukum perdata (dalam hukum kebendaan) walaupun

sesungguhnya hak cipta merupakan obyek tidak berwujud ( intiangible ),

48

sehingga pada gilirannya hak cipta dapat dimilki sebagai mana layaknya

hak kebendaan ( tangible property ) lainnya.49

Hak cipta adalah kekayaan personal maka hak cipta dapat

disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan.

Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak

cipta diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUHC, bahwa hak cipta dianggap

sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindah tangankan, di

lisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya50.

Dalam Pasal 3 UUHC, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik

secara keseluruhan atau sebagaimana lewat pewarisan; hibah; wasiat;

perjanjian terbatas atau sebab-sebab lain yang ditentukan oleh Peraturan

Perundang – undangan yang berlaku.

Pengailhan hak cipta ini harus dilakukan secara tertulis baik

dengan maupun tanpa akta notaris, sehingga pengalihan ini harus

berdasarkan suatu perjanjian.

Untuk pemegang hak cipta atas lagu “23 Juli” tidak lagi dipegang

oleh Pihak Thomas dan DJ. Riri, akan tetapi sudah beralih kepada pihak

Nokia karena Thomas Cs telah menjual lagu tersebut kepada Nokia. Bagi

pihak Nokia sendiri lagu tersebut kemudian diubah menjadi ring tone.

49 Ibid. hal. 69.50 Ibid.,

49

Dengan kata lain lagu “23 Juli” tersebut akan menjadi ciptaan derivatif

atau turunan karena telah diubah menjadi bentuk lain.

Dengan dialihkannya hak cipta kepada pihak Nokia, walaupun

sudah bersifat derivatif akan tetapi pihak Nokia tetap berhak atas :

- Berhak atas ciptaan tersebut baik secara komersil

(menggunakan, memperbanyak, menjual, dll) maupun dalam segi

perlindungan hukum.

- Diperkenankan untuk memberikan lisensi kepada pihak lain

untuk menggunakan lagu tersebut dengan ketentuan pembayaran

royalti.

- Mendapat perlindungan hukum sampai 50 tahun kedepan sejak

pertama kali ciptaan berbentuk ring tone tersebut beredar dan

dikomersilkan dipasaran oleh Nokia.

Jadi dalam hal ini walaupun ciptaan yang dikomersilkan oleh Nokia

sudah berbentuk derivatif, akan tetapi pihak Nokia tetap memiliki hak

untuk mendapat perlindungan hukum dan ganti kerugian apabila lagu “23

Juli” tersebut dikomersilkan walaupun dalam bentuk lain misalkan

dijadikan lagu yang tidak berjenis ring tone tapi dijadikan lagu yang utuh

yang bernuansa rock, dangdut ataupun jenis lain.

Akan tetapi walaupun hak cipta telah dijual kepada pihak Nokia,

tidak berarti Nokia memiliki hak penciptaan dari pencipta tersebut antara

50

lain hak moral atas hak cipta atas lagu tersebut karena bagaimanapun

juga suatu karya cipta ( ciptaan ) melekat dengan penciptanya.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Lagu 23 Juli di Luar Pengadilan

Dalam UUHC telah diatur perlindungan hukum terhadap pemegang

hak cipta atas lagu atau musik. Perlindungan hukum yang dimaksud

diberikan kepada pemegang hak cipta musik atau lagu atas perbuatan

pihak lain yang dengan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak

ciptaan musik atau lagu. Perbuatan pengumuman ini sendiri adalah

pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu

ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau

melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca,

didengar atau dilihat orang lain.

Pemegang hak cipta dilindungi baik secara pidana maupun

perdata. Dari sisi pidana, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta

(musik atau lagu) diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) UUHC yang menentukan

bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1)

dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling

singkat satu bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- atau

pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5

51

milliar. Selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa barang siapa dengan

sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada

umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak

terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp

500.000.000,-

Sedangkan Perlindungan hukum dari sisi perdata tidak hanya

dilakukan dengan gugatan melalui Pengadilan Niaga akan tetapi bisa

diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Demi kepentingan

bisnis dengan mengingat keuntungan yang diperoleh melalui

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUHC memungkinkan untuk

menyelesaikan perselisihan di bidang hak cipta (khususnya lagu) melalui

arbitrase dan sejumlah alternatif penyelesaian sengketa lainnya

berdasarkan UUHC dimana alternatif penyelesaian sengketa lainnya

tersebut antara lain adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

penilaian ahli.

Dalam kasus antara Thomas dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films

ini terkesan unik, dimana seharusnya yang paling berhak menggugat PT.

Rapi Films atas dijadikannya lagu “23 Juli” sebagai sountrack sinetron

“Inikah Rasanya” adalah pihak Nokia karena hak cipta lagu tersebut telah

dibeli oleh Nokia dari Thomas dan DJ. Riri. Akan tetapi dalam kasus

52

tersebut justru bukan pihak Nokia yang menggugat melainkan pihak

pencipta lagu tersebut yakni Thomas dan DJ. Riri. Mengenai masalah

kenapa Nokia tidak menuntut, hal tersebut penulis tidak membahasnya

terlalu jauh, akan tetapi yang penulis tekankan disini adalah tentang

bagaimana penyelesaian sengketa lagu 23 Juli tersebut di luar

pengadilan.

Berdasarkan UUHC, tindakan Thomas Cs tersebut bisa saja terjadi

karena sesuai dengan filosofi hukum yang diatur dalam UUHC bahwa

pencipta mempunyai hak moral hak yang melekat pada diri pencipta atau

pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun,

walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan dan hak tersebut

adalah hak untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang

dihasilkan oleh keintelektualannya. Lebih spesifiknya pasal yang mengatur

tentang hak tersebut adalah Pasal 55 UUHC. Isi dari pasal tersebut

adalah :

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau

53

d. mengubah isi Ciptaan.

Berdasarkan pasal diatas yang dapat dijadikan salah satu alasan

gugatan Thomas dan DJ. Riri adalah bahwa nama mereka tidak

dicantumkan atau ditiadakan atas lagu atau musik ciptaan mereka pada

sinetron tersebut. Jadi apa yang Thomas dan DJ. Riri lakukan dengan

mensomasi dan akan mengajukan gugatan ganti rugi pada Rapi Films

adalah sudah tepat apabila dilihat dari segi yuridis.

Akhir dari sengketa antara Thomas dan DJ. Riri yang diwakili oleh

Pengacaranya melawan PT. Rapi Films yang diwakili oleh Gope T.

Santani adalah berakhir dengan damai. PT. Rapi Films dalam

kesepakatannya bersedia membayar kompensasi yang diajukan oleh

Pihak Thomas dan DJ. Riri.51

Penyelesaian sengketa semacam ini adalah jenis penyelesaian

sengketa di luar pengadilan dengan jenis negosiasi. Negosiasi semacam

ini merupakan jenis negosiasi kepentingan, yakni suatu negosiasi yang

sebelum bernegosiasi para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu

pihak kepada pihak lain. Akan tetapi mereka bernegosiasi karena masing-

masing ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut.52

51 Rin, Loc.Cit.52 Munir Fuady, Op.Cit., Hal. 43.

54

Pada kasus tersebut negosiasi terjadi karena untuk menyelesaikan

masalah dimana sebelumnya tidak ada perjanjian apapun antara Thomas

Cs dengan PT. Rapi Films yang diwakili Gope T. Santani. Proses

negosiasi merupakan suatu pranata alternatif penyelesaian sengketa yang

bersifat informal tidak seperti halnya dengan arbitrase dimana prosesnya

melalui lembaga alternatif yang sudah tersedia. Tidak ada suatu

kewajiban bagi para pihak untuk melakukan pertemuan secara langsung

pada saat negosiasi dilakukan, dan negosiasi tersebut tidak harus

dilakukan oleh para pihak sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh

Thomas dan DJ. Riri, mereka tidak datang secara langsung saat terjadi

negosiasi antara pengacaranya dengan pihak PT. Rapi Films. Mereka

menyerahkan sepenuhnya hasil negosiasi kepada negosiator mereka.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa atau berselisih

paham dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan

kewajiban para pihak dengan atau melalui situasi yang sama-sama

menguntungkan (win-win solution).53

Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi

antara pihak Thomas Cs yang diwakili pengacaranya dengan pihak PT.

Rapi Films, dimana agar para pihak dapat mengetahui apa yang menjadi

53 Gunawan Widjaja, Op.Cit.,hal. 89.

55

hak dan kewajiban masing-masing, maka kesepakatan tersebut

dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani para pihak dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena kesepakatan tertulis

tersebut merupakan hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka

pihak Thomas Cs harus mendaftarkan hasil kesepakatan tersebut di

Pengadilan untuk mendapat legalitas dan kekuatan eksekutorial dimata

hukum. Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (7) UU

No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi: “Kesepakatan penyelesaian sengketa

atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak

untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di

Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

penandatanganan.”

Pelaksanaan kesepakatan tertulis yang sudah didaftarkan di

Pengadilan Negeri tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak pendaftaran. Hal tersebut berdasarkan Pasal 6

ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi : “Kesepakatan

penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak pendaftaran.”

Jadi dalam hal ini proses penyelesaian sengketa antara Thomas

dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films yang diwakili Gope T. Santani yang

56

merupakan suatu proses penyelesaian dengan jalan negosiasi atau tidak

melalui proses hukum di Pengadilan, adalah sah menurut hukum karena

sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa

atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

57

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan

sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 1 huruf 2 UUHC, dalam kasus antara

Thomas dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films, yang disebut sebagai

pencipta adalah Thomas dan DJ. Riri karena merekalah orang yang

menciptakan secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan

suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,

keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam suatu lagu yang

berjudul “23 Juli”. Dan karena lagu tersebut telah dijual kepada Nokia

maka pemegang hak cipta disini adalah Nokia berdasarkan Pasal 1

huruf 4 UUHC.

2. Penyelesaian sengketa yang diambil oleh Thomas Cs

dengan PT. Rapi Films adalah alternatif penyelesaian sengketa

dengan jenis negosiasi. Dimana dalam negosiasi ini pihak Thomas Cs

menggunakan pengacaranya untuk mewakili mereka yang kemudian

melakukan kesepakatan dengan pihak PT. Rapi Films yang diwakili

oleh Gope T. Santani. Hasil kesepakatan tersebut kemudian

58

58

didaftarkan di pengadilan paling lama 30 hari sejak penandatanganan

agar mempunyai kekuatan ekselutorial berdasarkan Pasal 6 ayat (7)

UU No. 30 Tahun 1999. Hasil kesepakatan tersebut wajib segera

dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak didaftarkan di Pengadilan

berdasarkan Pasal Pasal 6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999.

B. Saran

1. Seharusnya kita berhati-hati apabila akan menyiarkan, mengedarkan

ataupun menyanyikan lagu milik orang lain untuk tujuan komersil. Kita

harus berpikir bahwa apa yang kita siarkan, edarkan atau nyanyikan

adalah hak cipta orang lain yang tentunya bisa menimbulkan

permasalahan dikemudian hari, seperti adanya tuntutan ganti rugi.

Oleh karena itu apabila kita akan menyiarkan, mengedarkan atau

menyanyikan lagu milik orang lain, kita harus terlebih dahulu meminta

perizinan kepada pencipta maupun pemegang hak ciptanya.

2. Apabila memang terjadi perselisihan mengenai hak cipta hendaknya

ditempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa yang prosedurnya

lebih mudah dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

59

60

61