SEKILAS MENGENALHUKUM ACARA PERDATA

OlehIM. ARNAWA KARMAYA, SH. MH

1

Hukum Acara PerdataOleh. Arnawa Karmaya SH. MH

Buku / Literatur yang harus di baca Mahasiswa :

Komenter H I R.Oleh. Mr. R. Tresna.

Penerbit. Pradnya Paramita

Hukum Acara Perdata di Indonesia.Oleh. Dr. R. Wiryono Prodjodikoro SH. Penerbit. Sumur Bandung

Hukum Acara Perdata IndonesiaOleh Prof Dr. Sudikno Mertokosumo. SH Penerbit. Liberti Yogjakarta

Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Oleh. Prof Dr Sudikno Mertokusumo. SHPenerbit. Liberty Yogyakarta

Pokok Pokok Hukum Acara PerdataOleh. Moh Taufik Makarao SH. MHPenerbit, Rineka Cipta

Hukum Acara PerdataOleh. R. Subekti Penerbit, Binacipta / BPHN

Hukum Acara Perdata HIR/RBGOleh, Wantjik SalehPenerbit, Ghalia Indonesia Jakarta

Hukum Acara Perdata IndonesiaOleh, Muhammad Abdul KadirPenerbit, Alumni Bandung

2

I. PENDAHULUAN

1. Lembaga lembaga peradilan di Indonesia antara lain :1. Makamah Agung adalah lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia2. Peradilan umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi)3. Peradilan Agama (Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama)4. Peradilan Militer (Mahmil dan Mahmilti )5. Peradilan Administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara dan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara )

2. Undang Undang yang mengatur Perdilan1. Undang Undang No. 14 tahun 1970 diganti dengan Undang

undang No. 35 tahun 1999 dan mengalami perubahan dengan Undang Undang No. 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang ini merupakan induk dan kerangka yang meletakan dasar, asas asas peradilan serta pedoman bagi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradila Militer (sedang masing masing peradilan masih diatur dalam Undang Undang sendiri).

2. Undang Undang No. 2 tahun 1986, yang kemudian diganti dengan Undang Undang No. 8 tahun 2004, tentang Pengadilan Umum

3. Undang Undang No. 13 tahun 1965, yang kemudian diganti dengan Undang Undang No. 14 tahun 1985, yang kemudian diganti dengan Undang Undang No. 5 tahun 2004 tentang Makamah Agung

4. Undang Undang No. 5 tahun 1986, yang kemudian diganti dengan Undang Undang No. 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

3

3. Sekeme Peradilan ______________________

MAKAMAH AGUNG ______________________

_______________ ______________ ___________ _______________ PENGADILAN PENGADILAN MAHMILTI PENGADILAN TINGGI TINGGI TINGGI USAHA AGAMA NEGARA ____________ __ ______________ ____________ ______________

______________ _______________ ______________ ______________ PENGADILAN PENGADILAN PENGADILAN PENGADILAN NEGERI AGAMA MILITER TATA USAHA MEGARA ___________________ _____________________ ____________________ __________________ UMUM AGAMA ISLAM TNI ADMINISTRASI

4. Pengertian Hukum Acara Perdata Hukum Acara Perdata adalah, rangkaian peraturan – peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, satu sama lainnya untuk melaksanakan berjalannya peraturan peraturan Hukum Perdata. (Wiryono Prodjodikoro)

Hukum Acara Perdata adalah, mengabdi kepada hukum materiiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. (R. Subekti)

Hukum Acara Perdata adalah, peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata meteriil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin palaksanaan hukum perdata materiil. Konteknya Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mangajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya (Sudikno Mertokusumo)

4

Jadi obyek pada ilmu pengetahuan hukum acara perdata ialah keseluruhan peraturan yang melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan hukum perdata material dengan perantara kekuasaan negara

Perantara kekuasaas Negara dalam mempertahankan hukum material perdata itu terjadi dengan peradilan, yang dimaksud peradilan disini ialah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun dan siapa pun juga dengan memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “eignrichting”

5. Sumber Sumber Hukum Acara Perdata Dasar hukum penggunaan hukum acara perdata adalah :

1. Undang Undang Darurat No. 1/1951 disebut dengan Het Herziene Iendonesisch Reglement ( HIR ) yang dimuat dalam L.N No. 16 jo 57/ 1848.

2. Reglement voor de Buitengeesten (Rbg) Ordonansi 11 Mei 1927 LN. No. 227 / 1927 yang di mulai tanggal 1 juni 1927

3. Undang undang No. 14 tahun 1970, yang di ganti dengan Undang undang No. 35 tahun 1999 yang kemudian diganti lagi dengan Undang Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman,

4. Undang Undang No. 14 tahun 1985 yang kemudian diganti dengan Undang Undang No. 5 tahun 2004 tentang Makamah Agung

5. Undang undang No. 5 tahun l986, yang kemudian diganti dengan Undang Unadang No. 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara

6. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama7. Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (TLN. 3050) tetang Izin Perkawinan

8. Yurisprodensi atau Putusan putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah diputus di pengadilan

9. Doktrin -> Ilmu pengetahuan tempat hakim dapat mengambil hukum secara perdata (walau Doktin itu buhan hukum)

10. Intruksi dan Surat Edaran Makah Agung -> sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata meteril mengikat hakim sebagai undang undang

11. Adat kebiasaan

5

II. CARA MENGAJUKAN GUGATAN / TUNTUTAN HAK

1. Perbedaan Permohonan dan Gugatan

| Permohonan | Gugatan |

- tidak ada sengketa atau perselisihan, | - adalah suatu sengketa suatu konflik para ahli waris sama sama datang ke yang harus diselesaikan dan harus Pengadilan untuk suatu penetapan diputus oleh Pengadilan perihal masing masing bagian dari warisan almarhum atau tentang penggantian nama

- Hanya ada satu pihak yaitu pemohon | - ada dua atau lebih para pihak yaitu yaitu pihak pemohon pihak penggugat dan pihak tergu - gat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar.

- Dikenal sebagai pengadilan VOLUN | - Dikenal sebagai pengadilan CON- TAIR atau peradilan pura pura TENTOSA atau peradilan sungguh Sungguh

- Putusan merupakan Penetapan | - Putusan merupakan Vonis ( beschikking)

Catatan : perbedaan ini tidak relefan lagi di Pengadilan Agama, karena dipengadilan agama semua menggunakan permohonan

Dalam persidangan pemeriksaan perkara perdata ; - perkara pemeriksaan persidangan (ps 115 - ps 161 HIR)

- Bukti (ps l62 -177 HIR) - Musyawarah dan putusan hakim (ps 178 – ps 187 HIR)

Hk Ac Perdata / Arnawa

6

2. Tuntuntan Hak

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “ eingnrichating ”. Orang yang mengajukan hak tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh kerena itu ia mengajukan tuntutan hak kepengadilan.

Akan tetapi tidak semua setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak, untuk menceeah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang mrngakibatkan menyulitkan pengadilan. Berdasarkan Makamah Agung dalam putusannya tanggal 7 juli 1971 No. 29 K / Sip / 1971 menyatakan Bahwa semua tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, menurut syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : point d’interet, point d’action

3. Gugatan dapat diajukan ( pasal 118 HIR)

* Tempat dimana orang yang digugat / tempat kedudukan tergugat * Jika yang digugat lebih dari satu orang, maka gugatan di ajukan pada

salah satu tempat tinggal tergugat / badan hukum* Jika yang di gugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan di

ajukan pada pengadilan wilayah tempat tinggal penggugat .* Apa bila dalam sengkerta tata usaha negara dengan Pemerintah maka

gugatan di ajukan ke pengadilan wilayah kediaman penggugat * Apa bila penggugat dan tergugat berkedudukan di luar negeri maka,

pengajuan guguatan di wilayah pengdilan nengeri Jakarta pusat * Memilih salah satu wilayah pengadilan penggugat mau mengajukan

gugatannya terhadap benda benda tidak bergerak yang ada di beberapa tempat

Catatan : Gugatan dpat diajukan secara lisan (ps 118 ayat 1 HIR) atau secara tertulis (ps 129 HIR)

Hk Ac Perdata / Arnawa

7

Selain ketentuan yang ada dalam pasal 118 HIR, tempat pengajuan gugatan, ada juga yang mengatur untuk mengajukan gugatan yakni yang terdapat dalam BW dan UU no. 1 tahun 1974 al :1. tergugat tidak cakap, maka dapat digugat orang tuannya atau walinya (ps

21 BW)

2. yang menyakut gugatan PNS, yang berwenang adalah Pengadilan tempat ia bekerja (ps 20 BW)

3. Buruh menginap di tempat sang majikan, maka Pengadilan yang berwenang mengadili pengajuan gugtannya adalah ditempat majikannya (ps. 22 BW)

4. tentang Pailit, yang berwenang untuk mengadili gugatan pailit Pengadilan yang menyatakan pailit (ps 99 ayat15 RV)

5. Tentang jaminan, pengadilan yang berhak mengdili adalah Pengadilan Negeri yang pertama dimana pemeriksaan itu dilakukan (ps. 99 ayat 14 RV)

6. Permohonan Pembatalan perkawinan , Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan dimana perkawinan itu dilaksanakan, atau tempat tinggal suami / istri (ps 25, 63 /1b, UU no 1/74 jo ps 38 /1.2, PP 9/75)

7. Tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan di ajukan di Pengadilan melalui tempat kediaman penggugat, melalui perwakilam Republik Indonesia setempat (ps 40, 63 /1 UU no 1/74 jo ps 20 / 2.3 PP 9/1975 )

Dalam pengajuan gugatan bila di perhatikan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

1. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara, gugatan di ajukan ke Pengadilan Negeri, tempat tinggal tergugat

2. Apa bila gugatan di tujukan lebih dari satu badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan kedudukannya tidak dalam satu daerah hukum, Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri salah satu badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara

3. Apa bila penggugat dan tergugat ber ada di Luar Negeri maka pengajuan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hk Ac Perdata / Arnawa

8

Demikian juga pada pasal 66. UU 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, permohoan cerai, bila laki laki islam :

1. Suami yang beragama islam menceraikan istrinya di ajukan gugatan cerainya di pengadilan agama tempat kediaman termohon

2. apabila termohon bertempat diluar negeri maka gugatana cerainya diajukan di Pengadilam Agama pemohon (pengugat)

3. Apa bila pemohon dan termohon bertempat diliuar negeri maka gugutan di ajukan di Pengadilan Agama dimana perkawinan itu di laksanakan, atau pada Pengadilan Jakarta Agama Jakarta Pusat

Demikian juga pada pasal 73, UU 7 tahun 1989 permohonan cerai untuk perempuan islam kepada suaminya :

1. Permohonan cerai istri di ajukan oleh istri atau kuasanya kepada penagdilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon

2. Dalam hal pemohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonnya di ajukan ke pengadilan agama daerah hukumnya meliputi tempat kedioaam termohon

3. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luat negeri maka permohonannya di ajukan kepada pengadilan agama Jakarta Pusat

4 .Gugatan

Yang boleh berpekara di muka pengadilan adalah, semua orang “legetima persona in standi judicio” (kecuali yang belum dewasa dan yang berada dibawah pengampunan mereka ini harus diwakili oleh wakilnya) dan badan hukum pada asasnya mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.

Catatan : dalam Hukum Perdata barat, perempuan yang sudah menikah memerlukan izin atau bantuan dari suaminya untuk berpekara, juga apa bila perempuan yang sudah bersuami digagat maka si suami juga digugat

Hk Ac Perdata / Arnawa

9

5. Yang harus diperhatikan isi gugatan / permohonan adalah :

1. Identitas para pihak, yakni nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, umur, setatus perkawian

2. Posita atau Fundamentum Petendi yaitu : bagian yang menguraikan tentang kejadian kejadian

duduk perkara bagian yang menguraikan hukumnya, uraian

tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan

3. Petitum ( Tuntutan ) ada dua a. Petitum ( tuntutan) primer

menghukum tergugat menyerahkan hal yang digugat dalam keadaan baik

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang yang di sediakan

Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terdahulu meski timbul perlawanan

Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa Memakasa tergugat untuk membayar bunga Menutut tergugat untuk memberikan uang nafkah

setiap bulan Menutut tergugat bayar ongkos perkara

b. Petitum ( tuntutan) subsider Memohon hakim memberikan putusan yang seadil

adilnya

Bahwa tiap tuntutan perkara sipil dimulai dengan panggilan dakwa, yang dilakukan oleh juru sita, Sebagai bukti juru sita telah melakukan panegilan dakwa, juru sita memberikan surat panggilan pada dakwa di sebut juga dengan exploit yang salinnya diberikan pada tergugat dan aslinya pada penggugat, yang memberi tahu perkara akan segera di sidangkan.

Hk Ac Perdata / Arnawa

10

Kepada :Yth : Ketua Pengadilan Negeriatau Ketua Pengadilan Agama

di

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :........................pekarjaan................umur................. alamat..........

____________________untuk selanjutnya disebut Penggugat____________

Nama.........................pekerjaan......................Umur..................alamat............

___________________untuk selajutnya disebut Tergugat_______________.Posita

Adapun dasar – dasar atau alasan – alasan gugatan sebagaimana tersebut diatas

1. Bahwa ........

2. Bahwa........ dan seterusnya

Petitum

Maka berkenaan dengan hal – hak tersebut diatas, memohon agar Pengadilan ..............

Penggugat.

11

III. TINDAKAN YAMG MENDAHULUI PEMERIKSAAN DI MUKA PENGADILAN

1. Tindakan – tidakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan menyangkut masalah – masalah :

1. Pencatatan Perkara di pengadilan

Menurut ayat 1. pasal 121 HIRsurat gugatan atau catatan yanjg dibuat itu didaftar oleh panitra di dalam daftar yang disediakan untuk itu.lalu Ketua menentukan tanggal, hari, jam, untuk perkara itu di periksa di muka pengadilan

Menurut ayat 2 pasal 121 HIRKetika memangggil tergugat harus disertakan jiga kapada tergugat salinan gugatan, dengan memberitahukan kepadanya, bahwa ia dapat menjawab gugatan itu dengan tertulis

2. Penetapan biaya perkara dan beracara secara Cuma – CumaMenurut ayat 4 pasal 121 HIR Mendaftar gugatan haurus di sertai m\pembayaran sejumlah uang yang ditentukan oleh ketua pengadilan kepada panitra sebagai ongkos berperkara

Sdalam ayat 1 pasal 59 UU no 5 tahun1986 yang sudah perbaharui oleh UU No. 9 tahun 2004 (UU PTUN), di sebutkan untuk mengajukan gugatan, penggugatan membayar uang muka biaya perkara

Pasal 112 UU No 5/ 1986 yang diperbaharui dengan UU no 9 tahun 2004, menyebutkan , jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat atau tergugat di sebut dalam amar putusan akhir pengadilan

3. Penetapan hari sidangWewenang untuk menetapkan hari sidang ada pada ketua pengadilan

12

4. Pemanggilan pihak – pihak yang berpekaraDalam peraktek pwemanggilan pihak – pihak yang berpekara dilakukan oleh para juru sita pengganti dsari pengadilan yamng bersangkutan

Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau ber ada di luar negeri (diluar wilayah RI) ketua pengadiloan yang bersangkutan melakukan panggilan dengan cara meneruskan surat penetapan tganggal, hari sidang srta saoinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri RI

Setelah penggugat memasukan gugatannya pada panitra pengadilan dan dan membayar / melunasi beaya perkara, kemudia hakim dengan surat penetapannya memanggil kedua belah pihak agar menghadap di pengadilan negeri pada hari yang telah di tentukan dengan membawa saksi saksi serta bukti bukti yang diperlukanm (ps 121 ayat 1 HIR)

Panggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (exploit) berserta surat gugatannya kepada tergugat di tempat tinggalnya, apabila tergugat tidak dapat ditemukan di rumahnya panggilan 2, maka suarat panggilan di serahkan / dititipan kepada kepala desa untuk diteruskan (ps 390 ayat 1 HIR), apa bila panggilan 3, selanjutnya surat panggilan diserahkan / dititipkan Bupati dan panggila tersebut ditempelkan di papan pengumuman di Pengadilan Negeri (ps 126 HIR)

2. Masalah perubahan / pencabutan gugatan

Dalam peradilan perkarta perdata, Gugatan yang telah terdaftar di panitra pengadilan negeri tidak diperbolehkan untuk mengubah petitum atau tuntutan pokok.

Tetapi dalam peradilan Tata Usaha Negara, perubahan gugutan tegas diatur dalam ps 75 (1) UU no. 5/86, penggugat dapat merubah gugatannya hanya sampai dengan ruplik asal di sertai dengan alasan yang cukup asal tidak merugikan kepentingan penggugat

Gugatan yang telah didaftarkan di panitra pengadilan negeri dapat dilakukan pencabutan sebelum gugatan itu di periksa / disidang perkara tersebut atau tergugat menjawabnya dari gugatan penggugat.

13

Pencabutan gugatan tidak diatur di HIR maupun di Rbg, tetapi diatur pada pasal 271 Rv, disebutkan -> pencabutan gugatan bisa dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban, atau pencabutan dapat dilakukan setelah tergugat menjawab gugatannya, apa bila ada persetujuan dari tergugat

Pencabutan dalam Peradilan Tata Usaha Negara / UU No. 5/1986 yang telah diganti olah UU No, 9/2004 diatur dalam pasal 76 yakni :

a. Penggugat dapat sewaktu waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban

b. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatannya itu, pencabutan gugatan itu dapat dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara apa biala disetujui oleh tergugat

3. Hakim bersifat menunggu

a. Bahwa pelaksanaannya Persidangan berdasarkan inisiatif penggugat mengajukan tututan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, (atau badan pemerintah lainnya) Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan pada yang berkepentingan (penggugat)

b. Pihak Pihak mempunyai kuasa penuh untuk menghentikan acara / sidang yang telah dimulai, sebelum hakim memberi keputusan

c. Luas pertikaan yang diajukan pada pertimbangan hakim pun bergantung para pihak. Hakim hanya menimbang hal hal yang diajukan oleh para pihak. Dengan kata lain hakim hanya menentukan, adapun hal hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, hakim tidak boleh menambahkan sendiri hal hal lain dan tidak boleh memberikan lebih dari pada yang diminta

Hk Ac Perdata / Arnawa

14

d. Jika para pihak se ia sekata / sepakat tentang hal hal tertentu, dengan kata lain jika satu pihak mengakui kebenaran hal hal yang diajukan oleh pihak lain hakim tidak perlu menyelidiki lebih lainjut, bila hal hal yang diajukan itu beda. Hakim hurus menerima apa yang ditetapkan oleh pera pihak

e. Hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenarannya sumpah decisoir yang dilakukan, yaitu sumpah yang diminta oleh pihak yang satu dari pihak yang lainnya dalam suatu acara, dengan maksud menguntungkan keputusannya pada sumpah tersebut. (dalam hukum perdata hakim tidak bolah memeriksa apakah sumpah itu palsu atau tidak)

4. Hakim pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata, bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa asasnya ditetukan oleh para pihak yang berpekara dan bukan olah hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak atau mengabulkan lebih dari yang di gugat (pasal 178 ayat 2-3 HIR, 189 ayat 2-3 Rbg).

Para pihak dapat secara bebas meng akhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang halanghi nya, hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (pasal 130 HIR, 154 Rbg)

Jadi pengertian Hakim Pasif disini hanya berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, hakim tidak boleh menambah atau menguranginya, akan tetapi semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif, selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin, memeriksa perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari hambatan dan rintangan untuk mendapat tercapainya keadilan

15

Hakim berhak memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjuk upaya hukum dan memberikan keterangan kepada meraka (pasal

132 HIR, 156 Rbg)

5. Hakim harus aktif

Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam perkara perdata hakim harus bersifat tut wuri. -> Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasehat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan tuntutannya ( pasal 119 HIR)

6. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

- asas sederhana, persidangannya jelas dan mudah dimengerti / dipahami tidak berbelit belit

- Cepat, jalannya persidangan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pada pengadilan

- Biaya ringan, yaitu biaya persidangan yang dipikul oleh rakyat harus ringan, karena biaya yang tinggi/ berat akan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan

7. Sifat Terbuka Persidangan

Sidanng pemeriksaan pengadilan asasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan

Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberikan perlidungan hak hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektipitas peradilan dengan memtanggung jawabkan pemeriksaan secara fair, tidak memihak pada salah satu pihak, serta putusan yang adil pada masyarakat

16

Jika putusan diucapkan, dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, berarti putusan itu tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum.

8. Sita Jaminan Terhadap Barang Miliknya Sendiri

Perihal Sita Jaminan Sita jaminan milik Penggugat (pasal 226 HIR)Sita Jaminan milik Tergugat (pasal 227 HIR

Sita jaminan dalah pengambil alihan sesuatu barang yang yang diminta oleh pihak yang merasa berhak, baik bartang ergerak maupun barang tidak bergerak untuk disimpan sebagai jaminan dan tidak boleh di jual belikan, disewakan kepada orang lain dan dilakukan sebelum perkara tersebut di putus oleh hakim

Penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik sendiri (kriditur / prnggugat) yang dikuasai oleh orang lain (tergugat), penyitaan ini di bagi dua yakni :

a. Sita Revindicatoir (pasal 226 HIR, 260 Rbg)

Pemilik Barang Bergerak, yang barangnya ada ditangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan mapupun secara tertulis oleh ketua pengadilan negeri dari tempat orang yang memegang atau menguasai barang bergerak tersebut, untuk disita dan disimpan oleh yang berhak meyita / menyimpan barang yang di persengketakan tersebut.

b. Sita Material Menjamin barang barang yang disita tidak dijual, oleh pihak pihak yang berpekara jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan,selama berlangsung persidangan antara pemiohon dan lawannya

Hk Ac Perdata / Arnawa

17

9. Sita Jamina Terhadap Barang Debitur

Penyitaan ini disebut Sita conservatoir merupan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk menjamin dapat dilaksakaannya putusan perdata guna menjual barang barang debitur / tergugat (pasal 227 ayat I, 261 HIR, 145 ayat 1 Rbg)

10. Susunan Persidangan / Majelis

Susunan persidangan untuk semua peradilan pada dasarnya asasnya merupakan majelis. Yang beranggota sekurang kurangnya tiga orang hakim terdiri satu ketua majelis sidang dan yang lainnya anggota majelis sidang, tetapi bisa juga terdiri dari lima hakim, satu ketua majelis sidang dan empat lainnya anggota majelis sidang.

Dengan asas hakim majelis, dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang subyektif dan obyektif, guna memberi perlindungan hak hak asasi manuisia dalam peradilan

11. Mendengar Kedua Belah Pihak

Dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan untuk didengar keterangannya bersama sama keduanya, mengadung arti bahwa di dalam hukum acara perdata, yang berpekara harus sama sama diperhatikan, berhak atas memberikan pendapat/ keterangan, hakim tidak boleh menerima keteranga dari sepihak saja asas ini disebut “Audiet Altertem” atao asas “eines Mannes Redwist keines Mannes Rede”

Hal ini juga pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihal (pasal 132 ayat 2 HIR, pasal 145 HIR)

Dengan asas hakim majelis, dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang subyektif dan obyektif, guna memberi perlindungan hak hak asasi manuisia dalam peradilan

Hk Ac Perdata / Arnawa

18

12. Tugas Hakim Dalam Proses Persidangan

Dalam prose persidangan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tatanan hukum perdata, menetepakan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara, kebenran formil bukan kebenaran yang diatur (verdrail), melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas batas yang ditentukan oleh pihak pihak yang berpekara

13. Perdamaian. (Pasal 130 HIR)

mengajukan upaya perdamaian Perdamaian dapat dilakukan di dalam pengadilan atau di luar pengadilan

Perdamaian dalam HIR diatur dalam (pasal 130 HIR)a. Apa bila pada hari sidang yang telah ditentukan dan kedua

belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantara Ketua Sidang berusaha mendamaikan mereka

b. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan maka dibuat suatu akta perdamaian yang kedua belah pihak, di hukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu, akta perdamaian itu di kuatkan dan dapat di jalankan sebagaimana putusan biasa

c. Terhadap putusan yang demikian tidak dapat di mohonkan banding

Perdamaian dalam PA diatur dalam pasal 7 UU No. 7/1989a. Pada sidang pertama gugatan cerai, hakim berusaha

mendamaikan kedua belah pihak b. Dalam sidang perdamaian tersebut suami dan istri harus datang

secara pribadi, kecuali salah satu bertempat tinggal di luar negeri

c. Bila tidak dapat datang menghadap secara khusus, dapat dikuasakan

d. Apa bila kedua belah pihak bertempat tinggal diluar negari, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi

e. Selama perkara belum diputus usaha perdamaian dapat dilakukan pada sidang pemeriksaan

19

14. Jawaban Tergugat

Setelah upaya perdamaian yang dilakukan hakim tidak berhasil, maka kepada tergugat di berikan kesempatan untuk mengajukan jawaban atau gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sebagaimana penggugat diperkenan kan untuk mengajukan gugatan secara terulis dan secara lisan, maka tergugat pun diperkenankan untuk mengajukan jawaban secara tertulis dan secara lisan

Jawaban tergugat dapat terdiri dari tiga macam yakni :1. Eksepsi atau tangkisan yaitu, jawaban yang tidak langsung

mengenai pokok perkara

Tentang Eksepsi atau tangkisan HIR mengenal satu macam eksepsi yakni : eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim yaitu Eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif dan eksepsi menyangkut kekuasaan absolut

Eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif (pasal 133 HIR), contoh : Gugatan nyang diajukan oleh penggugat salah alamat atau keliru, karena yang berwenang untuk kengadili perkara tersebut adalah Pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal terakhir.

Eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut (pasal 134 HIR) contoh : Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang pengadilan negeri untuk mengtadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri kerena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu

2. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara Jawaban tergugat mengenai pokok perkara hendaknya dibuat dengan jelas, singkat dan berisi, langsung menjawab pokok persoalan dengan mengemukakan alasan – alasan yang mendasar

20

Jawaban terhadap pokok perkara biasanya mengandun pengakuan atau penyangkalan (atau bantahan) dari isi gugatan

Pengakuan adalah jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya apa yang di gugat terhadap terguguat diakui keberadaannnya

Penyangkalan atau bantahan ialah pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mangakui apa yang digugat terhadap tergugat.

Jika tergugat mengajukan bantahan maka bantahan itu harus disertai dengan alasan – alasan bahwa keterangan yang dan tuntutan penggugat itu adalah tidak benar sama sekali

3. Rekonvensi yaitu, gugatan balik atau gugatan balasan yang diajukan kepada penggugatRekonvensi adalah Gugatan balik atau gugatan balasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, atau dengan kata lain Gugatan yang diajukan oleh penggugat berhubungpenggugat juga pernah melakukan wanperstasi terhadap tergugat

Gugatan balasan sangat bermanfaat bagi kedua belak pihak yang bersengketa karena :

- Menghemat ongkos perkara- Memudahkan pemeriksaan- Mempercepat penyelesaian sengketa - Menghindari putusan yang saling bertentangan

15. Prihal Putusan Gugurnya gugatan

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan atau tidak menyuruh orang lain yang mewakili untuk hadir, padalah ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan di hukum membayar biaya perkara, tetapi penggugat dapat / mempunyai hak untuk mengajukan sekali lagi, setelah ia membayar gugatannya di panitra (ps 124 HIR)catatan : apa bila banyak penggugat dan banyak tergugat maka dalam persidangan harus selurunya tidak

ada yang hadir atau tidak dan yang mewakili maka Pengadilan dapat memutus.

21

16. Putusan di luar kehadiran tergugat (putusan Verstek)Pasal 125 HIR

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai waliknya, apabilah ia telah dipanggil dengan patut dan gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir tergugat ( putusan Verstek)Catatan : Putusan secara contradictoir putsan diluar dahir salah satu pihak yang berpekara

17. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek

Perlawanan (verzet) yang diberikan atas putusan verstek, yang diberikan oleh pihak tergugat, dengan masa tenggang waktu 14 hari setelah putusan di terioma oleh tergugat. (pasal 129 ayat 1.2 HIR, 153 ayat 1.2 Rbg)

18. Putusan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima apa bila gugatan tersebut ditolak karena permasalahan yang menjadi bahan gugatan di luar pokok permasalahan. Untuk ini ada dua putusan :

a. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietonvankelijk) penggugat masih bisa mengajukan gugatannya lagi ke Pengadilan Negeri

b. Putusan yang dinyatakan gugatan ditolak (onzeger) penggugat tidak dapat mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri, tetapi dapat mengajukan pemeriksaannya kembali ke Pengadilan Tinggi (pengadilan tingkat banding)

19. Jalannya Persidangan

Susunan Persidangan :a. Hakim tunggal atau Hakim Majelis (satu ketua hakim dua hakim

anggota) yang dilengkapi oleh panitra sebagai pencatat jalan persidangan

b. Pihak Pengugat dan tergugat duduk didepan meja hakim, untuk penggugat sebelah kanan, sedang tergugat sebelah kiri meja hakim.

22

c. Persidangan berjalan lancar, maka jumlah persidangan tidak kurang dari 8 kali, sampai putusan hakim

Sidang PertamaSetelah hakim membuka sidang pertama dengan menyatakan “sidang dibuka untuk umum, dengan mengetukan palu, maka hakim memuli mengajukan pertanyaan kepada Penggugat tentang;

a. Identitas Penggugatb. Identitas Tergugatc. Apa sudah mengerti dengan kedatangannya para pihak

dimuka sidang pengadilan Hakim menghimbau agar para pihak dilakukan perdamaian

Sidang Kedua (jawaban tergugat)Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua kemungkinan : - Gugatan di cabut- Mereka megadakan perdamaian diluar maka hakim tidak

ikut campur sehingga apa bila salah satu ikar janji permasalahan dapat diajukan lagi ke pengadilan

- Mereka mengadakan perdamaian di lakukan dimuka hakim maka kekuatan perbamaian sama dengan putusan pengdilan, apa bila salah satu pihak ikar janji perkara tisdak dapat diajukan lagi

Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan pernyerahkan jawaban dari pihak tergugat, tergugat dapat menolak gugatan (penolakan tersebut bisa peristiwa hubungan hukumnya)

- Jawaban dalam EksepsiEksepsi adalah tangkisan bahwa syarat – syarat prosessuil tidak benar atao eksepsi berdasarkan meteriel sehingga gugtan tidak diterima (NO = Niet ontvankelijk verklaard) dasar gugutan :

a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang

23

b. Gugatan salah alamat (tergugat tidak ada hubungannya dengan hukum

c. Penggugat tidak berkualitas (penggugat tidak mempunyai hubungan hukum

d. Tergugat tidak lengkape. Penggugat telah memberi penundaan pembayaran

- Jawaban Dalam Pokok PerkaraJawaban Dalam Pokok Perkara ini merupakan bantahan terhadap dalil – dalil yang diajukan penggugat

Sidang Ketiga (Replik)Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik satu untuk hakim, satu untuk tergugat satu untuk pegangan sendiri. Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban tergugat

Sidang ke empat (Duplik)Dalam sidang ini tergugat menyerahkan duplik kepada penggugat. Duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat

Sidang ke lima (pembuktian dari Penggugat)Dalam sidang kali ini penggugat mengajukan bukti – bukti yang memperkuat dalil – dalil tergugat (bukti – bukti yang dimaksud adalah surat – surat dan saksi – saksi)

Sidang ke enam (pembuktian dari tergugat)Dalam sidang ini adalah merupakan pembuktian dari pihak tergugat, proses persidangannya sama dengan sidang kelima

Sidak ke tujuhSidang penyerahan kesimpulan. (disini kedua belah pihak menyerahkan kesimpulan dari halis – hasil persidangan terdahulu

Hk Ac Perdata / Arnawa

24

Sidang ke delapanSidang ke delapan merupakan sidang keputusan hakim, dalam sidang ini hakim membacakan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. (dengan megetuk palu tiga kali). Apabila salah satu pihak merasa tdak puas dengan putusan haki maka dapat mengajikan banding yang harusdilakukan 14 hari terhitung sehari dari putusan hakim diputuskan

20. Replik dan Duplik

Replik adalah -> Jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini diajukan oleh pernggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Replik ini bisa diajukan secara lisan dan tertulis

Duplik adalah -> Jawaban tergugat terhadap replik yang di ajukan penggugat. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkanjawabannya yang lahimnya berisi penilakan terhadap gugatan penggugat. Duplik ini dapat di ajukan secara lisan dsan tertulis

Dalam perakter di pengadilan biasanya acara jawab menjawab antara penggugat dan tergugat berjalan tertulis. Oleh karena itu untuk mempersiapkan jawab menjawab tersebut diperlukannwaktu yang cukup dengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk setiap tahapan pemeriksaaan, apa bila tahap jawab menjawab selesai antara penggugat dan tergugat maka tahap selanjutnya adalah pembuktian.

Hk Ac Perdata / Arnawa

25

Contoh : Surat Jawaban

Kota, tanggal / bulan / tahun

Jawaban TergugatDalam Perkara No... / G / Tahun / PN....

Antara.Nama , Penggugat

Lawan Nama, tergugat

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini hendak mengajukan dalil – dalil separti yang terurai dibawah ini :

1. Bahwa....2. Bahwa....3. Bahwa.... dst

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas , Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan.... berkenan memutuskan :

- Menolah gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya menyatakan tidak dapatdityerima

- Mrnghukum Pengguat untuk membayar biaya perkara

Hormat kuasa Tergugat

Arnawa, SH,MH

26

Contoh. Jawaban dusertai Eksepsi dan Rekonvensi

Kota, tanggal / bulan / tahun

Jawaban TergugatDalam Perkara : No.../ Pdt / G / Tahun / PN....

Antara

Nama. Penggugat Konversi / Tergugat rekonvensiMelawan

Nama, tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi

Dengan Hormagt.

Untuk dan atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan kini jhendak mengajukan dalil – dalil seperti yang terurai dibawah ini sebagai jawaban dalam konvensi dan gugutan dalam rekonvensi

DALAM EKSSESPI

1. Bahwa gugatan penggugat telah keliru di ajukan kepengadilan PN..... karena Tergugat bertempat tinggal di.....yang telah diketahui oleh Penggugat

2. Bahwa menurut pasal 118 HIR gugatan harus di ajukan ke PN ..... tempat tinggal terakhir tergugat

Maka berdasarkan segala apa nyang terurai diatas, maka PN...... tidak berkenan mengadili perkara tersebut

Apabila Pengadilan Negeri....... berpendapatr lain, maka

27

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat mwenhangkal dalil – dalail yang dikemukakan Penggugat Konvensi kecuali apa yang diakui dengan tegas

2. Bhawa memang benar Tergugat konvensi ......3. Bahwa.... dst

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat konpensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negari..... tidak memutuskaN :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayhar biaya perkara

DALAM REKONPENSI.

1. Bhawa .... 2. Bahawa....3. Bahswa..... dst

PRIMER

1. Menyatkan 2. Menghukum3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun

timbul verzet, banding, dan kasasi

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik, memohon ke adilan yang seadil – adilnya

Hormat Kuasa Hukum Konpensi Penggugat Rekonpensi

Arnawa SH, MH

28

21. Putusan Harus di Sertai Alasan Semua putusan pengadilan harus disertai alasan alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili (pasal 184 ayat 1 HIR, 390 HIR, 195, 618 Rbg)

Alasan alasan atau argumentasi yang dimaksud sebagai pertanggung jawaban hakim sehingga mempunyai nilai obyektif.

21. Peninjauan Kembali Upaya peninajuan kembali di mungkinkan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum dalam perkara perdata oleh para pihak pihak yang berkepentingan ke Makamh Agung.

Hk Ac Perdata / Arnawa

29

III. PEMBUKTIAN

1. Arti Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat alat buklti yang syah menurut hukum, kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalil yang dikemukan dalam suatu perkara

2. Beban Pembuktian

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna mengukuhkan haknya sendiri mau pun membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu di wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (pasal 163 HIR, 283 Rbg)

Maka beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembuktian yang berat sebelah berarti secara mutlak menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan

3. Hal hal yang Perlu Dibuktikan

Yang dibuktikan oleh pihak pihak yang perkara bukan hukumnya, akan tetapi peristiwa atau kejadian, karena hakim dianggap telah mengetahu hukumnya yang diterapkan baik baik hukum yang tertulis mapun hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat

Untuk alat bukti diterima atau ditolah sebagai alat bukti oleh hakim dalam perkara perdata (pasal 162, 163 HIR)

30

4. Hal hal Yang Perlu Dibuktikan

Dalam acara pembuktian di muka persidangkan ada hal hal yang tidak perlu di buktikan:

a. Hal hal yang telah diakui oleh pihak lawan b. Hal hal yang telah dilihat sendiri oleh hakim di dalam sidang c. Hal hal yang dianggap diketahui oleh umum

5. Alat Alat Bukti (pasal 164 HIR / 1866 KUHPerdata)

Alat alat bukti yang diaksud dalam HIR:

a. Surat (ps 165 -167 HIR / ps 282 -305 Rbg / ps 1867 – ps 1894 KUHPerdata)

b. Saksi (ps 168 -172 HIR / ps 282 -305 Rbg / ps 1867 – ps 1894 KUHPerdata)

c. Perasangkaan (ps 173 HIR / 310 Rbg / ps 1915 – 1922 KUHPerdata)

d. Pengakuan (ps 174 – 176 HIR / ps 311 – 313 Rbg / 1928 KHUPerdata)

e. Sumpah (ps 155 – 158, 177 HIR / ps 182 – 185 Rbg / ps 1929 – 1945 KUHPerdata)

Alat alat bukti yang dimaksud dalam UU No. 5/1986 -> 9/2004 (PTUN)

a. Surat atau Tulisan (ps 165 -167 HIR / ps 282 -305 Rbg )

b. Keterangan Ahli (ps 154 ayat 1 HIR / ps 181 ayat 1 Rbg)

c. Keterangan saksi (ps 165 -167 HIR / ps 282 -305 Rbg )

d. Perngakuan para pihak (ps 174 – 176 HIR / ps 311 – 313 Rbg )

e. Pengetahuan Haki (pasal 100 UU. No. 5/1986)

6. Alat Bukti Tertulis atau Surat (pasa; 165 – pasal 167 HIR)

Alat bukti tulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu, tanda baca yang dimaksud adalah huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya (pasal 165 – 167 HIR, 282 - 305 Rbg)

Alat bukti tertulis atau suarat ini ada dua macam yakni : a. Akta -> Surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk di

jadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pembuatnya. Akte ini meliputi :

31

- Akta Otentik -> Surat yang dibuat menurut ketentuan undang undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat suat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedau belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu. (pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 KUHPerdata)

Catatan Akta Otentik ada dua macam yakni :

a. Akta Otentik -> yang dibuat oleh pejabat (acta ambtelijk), misalnya berita acara pemeriksaan sidang yang dibuat panitra, berita acara penyitaan dan atau pelelengan barang barang tergugat, notaries membuat suatu verslag atau laporan tentang rapatyang dihadiri para pemegang saham suatu persero

b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat (acta partij), misalnya akta jual beli tanah, yang dibuat oleh Camat atau Notaris PPAT

- Akta dibawah tangan -> Surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk diperguna kan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya (pasal pasal 1876 – 1894 KUHPerdata, pasal 101 huruf b UU No. 5/1986, HIR tidak mengatur)

b. Tulisan -> surat suat lain Alat bukti tulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu, tanda baca yang dimaksud adalah huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya (pasal 165 – 167 HIR, 282 - 305 Rbg)

7.Saksi (Pasal 168 – pasal 172 HIR – pasal 1895 = pasal 1912 KUH Perdata)

Pembuktian dengan saksi – saksi diperkenankan dalam segalikan dengan undang – undang jika hal itu tidak dikecualian , contoh :

1. Pasal 150 KUH Perdata (perjajian kawin)2. Pasal 258 KUH Dagang (perjajian pertanggungan)3. Pasal 2 UUNo. 1 /1974 (Sahnya perkawinan)

Hk Ac Perdata / Arnawa

32

IV. PUTUSAN HAKIM

1. Arti Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan

Putusan hakim ; Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Sudikno Mertokusumo )

Putusan pengadilan ; pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata ( Riduan Syahrani)

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangai oleh hakim ketua sidang dan hakim – hakim anggota yang ikut seta memeriksa dan memutskan perkara serta panitra pengganti yang ikut sidang

Susunan dan Isi Putusan, terdiri dari : 1. Kepala Putusan

Setiap keputusan pengadilan harus lah mempunyai kepala pada bagian atas dan putusannya berbunyi untuk pengadilan Negeri “Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa” (pasal 4 ayat 1 UU No 4 tahun 2004), sedang untuk pengadilan agama “Bismillahirrahmannirrahim Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa”(pasal 57 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989)

2. Identitas Pihak - pihak yang berekaraDalam putusan harus dimuat Identitas dari para pihak, nama, alamat, pekarjaan, dan para pengacara bila para pihak menguasakan pada orang lain

3. Pertimbangan atau Alasan – alasanPutusan hakim terdiri atas dua bagian yakani :1. Pertimbangan tentang duduknya perkara2. Pertimbangan tentang hukumnya (pasal 184 HIR)

33

4. Amar atau Diktum PutusanPutusan hakim adalah menjawab permintaan atau tuntutan, apa kah mengabulkan atau menolak gugatan tersebut, dalam amar dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak.

Dalam Peradilan Tata Usaha Neraga secara rinci putusan telah tertuang dalam pasal 109 UU No. 9 tahun 2004 yakni :a. Kepala putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat tinggal, atau tempat

kedudukan para pihak yang bersengketa.c. Ringkasan gugutan dan jawaban tergugatyang jelasd. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal

yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksae. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkarag. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitra,

serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak

Catatan : Undang Undang No. 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang ini merupakan induk dan kerangka yang meletakan dasar, asas asas peradilan serta pedoman bagi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradila Militer (sedang masing masing peradilan masih diatur dalam Undang Undang sendiri).

Undang Undang No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan AgamaUndang Undang No. 5 tahun 2004, tentang Makamah Agung Undang Undang No. 8 tahun 2004, tentang Pengadilan Umum Undang Undang No. 9 tahun 2004, tentang Pengadilan Tata Usaha

Negara.

2. Kekuatan Putusan Hakim1. Kekuatan Pembuktian Mengikat

Putusan hakim sebagai dukumen yang merupakan suatu akta otentek menurut pengertian undang – undang sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat kedua belah pihak atau pihak pihak yang berpekara, dengan demikian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak pihak yang bersengketa

Hk Ac Perdata / Arnawa

34

2. Kekuatan EksekutorialKekuatan untuk dapat dipaksa dengan bantuan aparan keamanan terhadap pihak – pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela. Suatu putusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya (semata – mata hanya menetapkan hak atau huku,mnya)

3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan)Kuekuatan untuk mnenangkis atau gugatan baru mengenzi hal yang sudah pernah diputus atau mengehai hal – hal yang sama , berdasarkan asas ne bis in idem (tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama)

3. Macam – macam Putusan Hakim Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan di bedakan ada dua yakni :

Putusan pengadilan ada dua Yakni :a. Putusan Sela (Tusse Vonis)

Putusan sela adalah”putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelajutan pemeriksaan perkara

Misalnya tergugat mengajukan sautu tangkisan (eksipsi / pasal 136 HIR) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya berkompetensi memeriksa perkara tersebut karena perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain.

Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela yakni Putusan Pteparatoir

Yakni putusan persiapan mengenai jalanya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusn akhir (contoh, putusan untuk menolak pengunduran peneriksaan saksi)

Putusan InterlocutoirYakni putusan yang memrintahkan pembuktian, (contoh, putusan untuk memriksa saksi atau memeriksa kesempatan, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian)

35

Putusan IncidentielYakni putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa (contoh, putusan yang memboleghkan pihak ketiga ikut sertadalam suatu perkara)

Putusan Provisional Yakni putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu, permintaan pihak yang berpekara agar diadakantidakan pendahuluanguna kepantingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, (contoh, sebelum perceraian dalam pokok peerkara diputyuskan, istrui minta dibebesakan dari kewajiban untuk tinggal bersama suaminya, karena suaminya suka menganiaya)

b. Putusan akhir (eind vonis)Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan,, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan Makamah Agung

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) ada tiga macam yakni Putusan Condemnatoir

Putusan yang bersifa menghukum pihak yang dikalahkanuntuk memenuhi prrestasi. (contoh, mengadili menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, menghuikum tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi sengketa kepada penggugat,

Putusan DeclaratoirPutusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. (contok, mengatakan penggungat sebagai pemilik atas tanah sengketa

Putusan KonstitutifPutusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. (contoh, menyatakan ikatan perkawinan antara pengguigat dan tergugat putus karena perceraian )

Hk Ac Perdata / Arnawa

36

4. Kekuatan Putusan

Putusan hakim yang telah mempinyai kekuatan hukum yang tetap adalah : putusan yang menurut ketentuan undang – undang, tidak ada kdesempatan lagi untuk menggunakan uapaya hukum melawan putusan itu. (putusan yang tidak dapat diganggu gugat)

Misalnya : 1. Putusan verstek (putusan tampa hadirnya tergugat)2. Putudan pengadilan tingkat pertama yang tidak di ajukan perlawanan3. Putusan pengadilan tinggi yang tidak di ajukan kasasi4. Putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum luar biasa yaitu

peninjauan kembali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang – undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan uapay hukum melawan putusan itu,

Misalnya : Verzet

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata mempunyai tiga macam kekuatan yaitu :

1. Kekuatan pembuktian mengikatPutusan hakim itru sebagai dokumen yang merupakan suatu akte otentek menurfut pengertian undang – undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuiatan pembeuktian mengikat antra para pihak yang berpekara, tetapipembuktian bahwa telah ada suatu perkara pihak – pihak yang disebutkan dalam putusan itu

2. Kekuastan eksekutorialYaitu kekuatannya untuk dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela

3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan)Kekutan untuk menangkis suatu gugata n baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal – hal yang sama, berdasarkan asas nebis in idem (tidak boleh dijatuhi putusan lagi dalam perkara yang sama)

37

5. Putusan Hakim yang dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu

Menurut hukum acara pada dasarnya putusan pengadilan hanya dapat dilaksnakan apa bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde)

Namun dekian dalam HIR / RBG terdapat ketentuan yang memberikan kemungkinan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad). Pada pasal 180 HIR / 191 ayat 1 RBG menentukan pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walupun ada perlawanan atau banding, jika :

1. Ada surat yang syah (akta otentik) atau tulisan dibawah tangan yang menurut undang – undang mempunyai kekuatan bukti

2. Ada putusn pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

3. Dikabulkannya gugatann yang didahului (gugatan provisional) dalam hal sengketa tentang hak milik

Catatan : sebelum tahun 1964 hakim dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu apa bila memenuhi syarat – syarat hukum yang ditentukan pada pasal 180 HIR / 191 ayat 1, RBG, akan tetapi stelah dikeluarkannya Surat Edaran Makaham Agung No 13 / l964, jika putusan yang dimintakan banding, agar sedapat mungkin memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, tetapi dengan Surat Edaran Makaham Agung No 15 /1969 tanggal 2 juni 1969 menyerahakan sepenuhnya pada pengadilan tinggi, memberi pertimbangan dan memutuskan dapat atau tidaknya dikabulkan permintaan persetujuan pelaksanaan Putusan yang dapat dilaksanakan dahulu itu ..............>

Hk Ac Perdata / Arnawa

38

Dasar hukum penggunaan hukum acara perdata adalah : 1. HET HERZIENE IENDONESISCH REGLEMENT ( HIR ) L.N

No. 16 jo 57/ 1848. disebut UU Darurat No. 1/19512. Reglement voor de Buitengeesten (Rbg) Ordonansi 11 Mei 1927

LN. No. 227 / 1927 3. Undang undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok

Kehakiman, 4. Undang Undang No. 5 tahun 2004 tentang Makamah Agung5. Undang Unadang No. 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata

Usaha Negara6. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama7. Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (TLN. 3050) tetang Izin Perkawinan

8. Yurisprodensi atau Putusan putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah diputus di pengadilan

9. Doktrin -> Ilmu pengetahuan tempat hakim dapat mengambil hukum secara perdata (walau Doktin itu buhan hukum)

10. Intruksi dan Surat Edaran Makah Agung -> sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata meteril mengikat hakim sebagai undang undang

11. Adat kebiasaan

39