KM no. 60 tahun 2010 ttg ortaker kemenhub

  • View
    453

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 60 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN,Menimbang:a.bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dipandang perlu

Text of KM no. 60 tahun 2010 ttg ortaker kemenhub

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 60 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

:

a.

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

b.

Mengingat

:

1.

2.

01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf

1

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1728/M.PANRB/07/2010 tanggal 29 Juli 2010, dan nomor B/2292/M.PANRB/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Kementerian Perhubungan adalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perhubungan Perhubungan. Pasal 2 Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dipimpin oleh Menteri

(2)

b.

01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf

2

c.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan; pelaksanaan bimbingan teknik dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

d.

e.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Kementerian Perhubungan terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Wakil Menteri Perhubungan; Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Inspektorat Jenderal; Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; Badan Pengembangan Perhubungan; Sumber Daya Manusia

j. k. l. m.

Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan; Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan; Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan; Staf Ahli Bidang Perhubungan; Multimoda dan Kesisteman

01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf

3

n. o. p.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan; Pusat Data dan Informasi; Pusat Kajian Kemitraaan dan Pelayanan Jasa Transportasi; dan Pusat Komunikasi Publik.

q.

BAB III WAKIL MENTERI Pasal 5 Wakil Menteri Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Pasal 6 Wakil Menteri Perhubungan mempunyai tugas membantu Menteri Perhubungan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan. Pasal 7 Rincian tugas Wakil Menteri Perhubungan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Perhubungan. BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 8 (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

(2)

01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf

4

Pasal 9 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. b. koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan; koordinasi dan penyusunan Kementerian Perhubungan; rencana dan program

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan; pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; koordinasi dan penyusunan undangan dan bantuan hukum; penyelenggaraan negara; dan pengelolaan peraturan perundang-

d.

e.

f.

barang

milik/kekayaan

g.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf

5

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 11 Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. b. c. d. e. Biro Perencanaan; Biro Kepegawaian dan Organisasi; Biro Keuangan dan Perlengkapan; Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri; dan Biro Umum.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan Pasal 12 Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pengolahan dan penelaahan , penetapan tarif, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, serta koordinasi penyediaan infrastruktur melalui pinjaman/hibah luar negeri, dan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; penyiapan koordinasi penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b.

01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf

6

c.

penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan penetapan pentarifan di bidang perhubungan; penyiapan koordinasi bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah; penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan; penyiapan koordinasi penyusunan dan penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); penyiapan koordinasi penyusunan rencana penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui pinjaman/hibah luar negeri; analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta pinjaman/hibah luar negeri; penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian Perhubungan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Pasal 14

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Biro Perencanaan terdiri atas: a. b. c. d. Bagian Rencana; Bagian Program; Bagian Pentarifan dan Pelaporan; dan Bagian Analisa dan Evaluasi. Pasal 15 Bagian Rencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di lingkungan Kementerian Perhubungan.

01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf

7

Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Rencana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi kebijakan dan penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Kementerian Perhubungan; dan penyiapan bahan penyusunan rencana bergulir (rolling plan) Kementerian Perhubungan. Pasal 17 Bagian Rencana terdiri atas: a. b. c. Subbagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian; Subbagian Rencana Transportasi Laut dan Multimoda; dan Subbagian Rencana Transportasi Udara dan Penunjang. Pasal 18 (1) Subbagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana bergulir (rolling plan) di bidang transportasi darat dan perkeretaapian. Subbagian Rencana Transportasi Laut dan Multimoda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana bergulir (rolling plan) di bidang transportasi laut dan multimoda. Subbagian Rencana Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana bergulir (rolling plan) di bidang transportasi udara dan penunjang.

b.

(2)

(3)

01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf

8

Pasal 19 Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran serta penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Program menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan; penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perhubungan; dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan rapat kerja Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)