Kemenhub No. 11/2010

  • View
    226

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Kemenhub No. 11/2010

  • MENTERI PERHUBUNGANREPUBUK INDONESIA

    PERATURAN MENTER. PERHUBUNGAN

    NOMOR: KM 11 TAHUN 2010

    TENTANG

    TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

    Menimbang: a. bahwa dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009tentang Penerbangan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenaiTatanan Kebandarudaraan Nasional;

    b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungantentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan LembaranNegara Nomor 4956);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Namar48);

    3. Peraturan Pemerintah Nomar 3 Tahun 2001 tentang Keamanan danKeselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Namor 9,Tambahan lembaran Negara Namar 4075);

    4. Peraturan Pemerintah Namor __Iahun 2001 tentangKebandarudaraan (Lembaran egara Tahuli 2001 Nomar 128,Tambahan lembaran Negara N mar 4146);

    5. Peraturan Presiden Namor 7 Tahun 2005 Tentang PengelalaanPulau-pulau Kecil Terluar;

    6. Peraturan Menteri Perhubungan Namar KM 43 Tahun 2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan NamarKM 20 Tahun 2008;

  • 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentangKeselamatan Penerbangan;

    Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATANANKEBANDARUDARAAN NASIONAL.

    BABI

    KETENTUAN UMUM

    1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan denganbatas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udaramendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muatbarang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamananpenerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya,yang terdiri atas bandar udara umum dan bandar udara khususyang selanjutnya bandar udara umum disebut dengan bandarudara.

    2. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan denganpenyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalammelaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, danketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargodan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda sertameningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

    3. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistemkebandarudaraan secara nasional yang menggambarkanperencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang,pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisialam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi,kelestarian Iingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan,serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

    4. Jaringan Penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yangmerupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.

    5. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakanuntuk melayani kepentingan umum.

    6. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakanuntuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatanusaha pokoknya.

  • 7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

    8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidangpenerbangan.

    10. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairandengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesiayang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratanpesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh TentaraNasional Indonesia.

    11. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentukperseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanyamengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

    12. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah dibandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udarayang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandarudara yang belum diusahakan secara komersial.

    13. Pemerintah Daerah adalah gubemur, bupati, atau waIikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.

    14. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakanpesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau posuntuk satu pe~alanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandarudara yang lain atau beberapa bandar udara.

    15. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udaraniaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara kebandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

    16. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niagauntuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalamnegeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dan sebaliknya.

    17. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niagadalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untukmenghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yangbelum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersialbelum menguntungkan.

  • 18. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandarudara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yangtelah ditetapkan.

    19. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udaratermasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhanpesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yangtidak bertuan.

    20. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkansebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalamnegeri.

    21. Bandar Udara Intemasional adalah bandar udara yang ditetapkansebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalamnegeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.

    22. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkatoleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan danmelakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturanperundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan,dan pelayanan penerbangan.

    23. Aerodrome adalah kawasan di daratan danlatau perairan denganbatas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempatpesawat udara mendarat dan lepas landas.

    Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangkapenyelenggaraan bandar udara yang memenuhi kriteria:a. tatanan yang andal. dengan susunan jaringan dan simpul yang

    terstruktur, dinamis dalam memenuhi tuntutan kebutuhan angkutanudara;

    b. tatanan yang terpadu. yang saling menunjang dan mengisi peluangdalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan nasional;

    c. tatanan yang efisien, sesuai dengan tingkat kebutuhan. tidak salingtumpang tindih dan tidak terjadi duplikasi dalam melayanikebutuhan angkutan udara;

    d. tatanan yang berdaya saing global, tidak rentan terhadap pengaruhglobal serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahankebutuhan angkutan udara;

    e. tatanan yang berkontribusi pada pembangunan nasional, sebagaipintu gerbang perekonomian, dalam rangka pemerataanpembangunan dan keseimbangan pengembangan Indonesiawilayah barat dan Indonesia wilayah timur;

  • f. tatanan yang berkontribusi pada pembangunan daerah dalamrangka membuka daerah terisolir, tertinggal dan mengembangkanpotensi industri daerah; dan

    g. tatanan ber-Wawasan Nusantara adalah tatanan kebandarudaraanmemandang kesatuan politik, ekonomi, sosial, bUdaya danpertahanan keamanan, dalam rangka mempersatukan wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.

    (1) Tatanan kebandarudaraan nasional merupakan sistemperencanaan kebandarudaraan nasional yang menggambarkan :

    c. sinergi antar unsur yang meliputi sumber daya alam, sumberdaya manusia, geografis, potensi ekonomi dan pertahanankeamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

    (2) Interdependensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,menggambarkan bahwa antar bandar udara saling tergantung dansaling mendukung yang cakupan pelayanannya bukanberdasarkan wilayah administrasilkepemerintahan.

    (3) Interrelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,menggambarkan bahwa antar bandar udara membentuk jaringandari rute penerbangan yang saling berhubungan.

    (4) Sinergi antar-unsur dalam rangka mencapai tujuan nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan indikasi salingmengisi dan saling berkontribusi terhadap :

    a. sumber daya alam potensial yang dikelola secara maksimaldan dapat dimanfaatkan secara efisien;

    b. sumber daya manusia yang dapat diberdayakan denganmemperhatikan keseimbangan kewenangan dan kemampuan;

    c. pemanfatan potensi dan pengendalian hambatan geografis;dan

    d. pemanfatan potensi ekonomi dengan memperhatikan efisiensidan efektifitas usaha pencapaiannya dan pertahanankeamanan nasional.

  • BAB II

    PERAN, FUNGSI, PENGGUNAAN, HIERARKI,DAN KLASIFIKASI BANDAR UDARA

    a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara;serta

    Bagian KesatuPeran dan Fungsi Bandar Udara

    Peran bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,adalah:

    a. simpul dalam jaringan transportasi udara yang digambarkansebagai titik lokasi bandar udara yang menjadi pertemuan beberapajaringan dan rute penerbangan sesuai hierarki bandar udara;

    b. pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataanpembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sertakeselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerahyang digambarkan sebagai lokasi dan wilayah di sekitar bandarudara yang menjadi pintu masuk dan keluar kegiatanperekonomian;

    c. tempat kegiatan alih moda transportasi, dalam bentuk interkoneksiantar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutanpeningkatan kualitas pe