19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub

  • View
    748

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of 19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub

Slide 1

Kepala Biro PerencanaanKementerian PerhubunganSOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM 3 TAHUN 2014Jakarta, November 2014

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Penguatan perencanaan melalui peningkatan :Regulasi Perencanaan;Konsistensi Proses Perencanaan;Evaluasi Perencanaan.

PROSESKONSEP PERENCANAANTransparan;Partisipatif;Akuntabel;Inovatif.PENGUATAN PERENCANAAN2OUTPUT /OUTCOMES PEMBANGUNAN OPTIMAL DAN BERKUALITAS

TINDAK LANJUTRevisi KM no 31 tahun 2006 tentang Pedoman, Penyusunan dan Proses Perencanaan Perhubungan;PM no 3 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan RKA di lingkungan Kemenhub;Standar Biaya Khusus Kemenhub;E-planning;E-performance;Terbentuk Tim Percepatan penyelesaian Rencana Induk.

2MAKSUD DAN TUJUAN3MAKSUD (Pasal 2)Maksud ditetapkannya Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan ini adalah sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

TUJUAN (Pasal 3)Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang :Tertib, Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan, Partisipatif, Inovatif dan Akuntabel, memperhatikan Rasa Keadilan dan Kepatutan.AMAN Untuk Semua Pihak yang Terkait.

3ACUAN DAN PENDEKATAN (Pasal 4)4ACUAN PENYUSUNAN RKA (Ayat 1)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Strategis Kementerian. Rencana Induk.Sistem Transportasi Nasional yang dijabarkan dalam Tataran Transportasi Nasional, Tataran Transportasi Wilayah dan Tataran Transportasi Lokal.Kebijakan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Aspirasi DPR-RI yang diusulkan pada saat Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat yang telah memenuhi kriteria perencanaan.PENDEKATAN PENYUSUNAN RKA (Ayat 2)Penganggaran Terpadu;.Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Pendekatan Bottom Up Planning dan Top Down Planning.4PRIORITAS PENGALOKASIAN ANGGARAN (Pasal 6)5Mendukung pencapaian sasaran prioritas Pembangunan Nasional;Pemenuhan kebutuhan anggaran operasional dasar : gaji, honorarium dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran.Penyediaan dana pendamping/local cost.Kegiatan lanjutan/penyelesaian pembangunan.Kegiatan kontrak tahun jamak/multiyears.Pelayanan keperintisan.Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi.Pertimbangan politis : pembangunan KTI, Daerah Rawan Bencana, Kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar.Pelaksanaan Inpres-Inpres dalam rangka percepatan pembangunan wilayah.Pembangunan Sumber Daya Manusia.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Inovasi Bidang Perhubungan melalui Penelitian dan Pengembangan.Kegiatan pengawasan dan akuntabilitas bidang perhubungan.

56PROSES/TAHAPAN PENYUSUNAN RKA

6TIMELINE PENYUSUNAN RKA7MaretPAGU KEBUTUHANPAGU INDIKATIFAprilTrilateral MeetingMeiMusren-bangnas (Bappenas, Kemenkeu, K/L dan Bappeda)JuliPAGU ANGGARANPenelitian /ReviuAgustusNota KeuanganOktoberBatas Akhir Persetujuan DPRNovemberALOKASI ANGGARANPenelaahan Alokasi Anggaran di DJATerbit DIPAKoordinasi di Pemerintah Propinsi Nov- DesWaktu Konsultasi dg DPR (Raker/RDP)Penyempurnaan & Penyampaian Kelengkapan Data Dukung Kegiatan ( 6 Bulan Kerja)SeptDesemberJuniFebruariJanuari7Pembahasan TerpaduGubernur/Kadishub (Rakornis)2Unit Eselon I Rapat Pleno KementerianPagu KebutuhanMENHUBUPT/Satker/BUMN13467Usulan Kegiatan dari Kab/KotaMENKEU + KA-BAPPENAS8Usulan KegiatanKoordinasi awalTujuan : Menetapkan Pagu Kebutuhan Kemenhub.Dipimpin Menteri Perhubungan, Dihadiri Eselon I dan Eselon II.Dimungkinkan Penyesuian Thd Volume, Biaya & Lingkup Kegiatan.Dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangan Eselon I, Rincian Diparaf Eselon II dan Karo Ren.Pagu KebutuhanPEMBAHASAN TERPADU PENYUSUNAN PAGU KEBUTUHAN(Pasal 7-12)Rapat Pleno Eselon I5Tujuan : Menetapkan Pagu Kebutuhan Unit Eselon I.Dipimpin Pejabat Eselon I, Dihadiri Eselon II dan Eselon III.Dituangkan dalam Berita Acara .Yang Terlibat :Biro Ren, (Koordinator);Biro Keuangan;Itjen;Unit Kerja Eselon I, UPT/Satker, BUMN.Dituangkan dalam Berita Acara.Persyaratan Minimal :Memenuhi Syarat Dibiayai APBN; TOR (berisi Outcomes, Output, Aktifitas dan Input), sudah ditandatangani oleh Eselon II;RAB;Usulan Kegiatan Baru di- perlukan Penlok dari Menhub;Catatan : Kelengkapan data dukung lainnya paling lambat pada bulan April.8PEMRAKARSA (Pasal 7 Ayat 1-8)Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);Kepala Satuan Kerja/Direktur;Bupati/Walikota (dikoordinasikan oleh Gubernur);Gubernur;Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara;Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementerian lainnya;Masyarakat.

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN PAGU KEBUTUHAN (Pasal 7-12)9HASIL PEMBAHASAN TERPADU (Pasal 10-12)Dituangkan dalam Berita Acara pembahasan dan ditandatangani oleh Tim Pembahas. Penyusunan Pagu Kebutuhan dilakukan berdasarkan urutan skala prioritas.Dibahas dalam Rapat Pleno dipimpin oleh Eselon I dan dihadiri oleh Eselon II dan Eselon III dan dibuatkan Berita Acara.Seluruh hasil Pagu Kebutuhan Eselon I dibahas melalui Rapat Pleno dipimpin oleh Menteri Perhubungan dan/atau Sekretaris Jenderal, dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.Dalam Rapat Pleno dimungkinkan terjadi penyesuaian/perubahan antara lain pada volume, biaya dan lingkup kegiatan.Rekapitulasi Pagu Kebutuhan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh Pejabat Eselon I. Rincian kegiatan diparaf oleh Kepala Biro Perencanaan dan Sesitjen/Sesditjen/Sesbadan terkait dan Kepala Biro/Kepala Pusat/Ketua Mahpel/Sekretaris KNKT untuk Unit Kerja Sekretariat Jenderal.

10HASIL PEMBAHASAN TERPADU (Pasal 10-12)Unit Eselon ISesditjen/Sesbadan/Karoren Menyiapkan Rancangan Rincian Kegiatan Berdasar Pagu Indikatif.Dibahas dlm Forum Dipimpin Eselon I dihadiri Eselon II.Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangan Eselon I dan II.Kegiatan sesuai Pagu Kebutuhan.Diinformasikan kepada UPT/Satker.Trilateral MeetingMENHUB (c.q SESJEN)Rincian Kegiatan Sesuai Pagu IndikatifMUSRENBANGNASMENKEU + KA-BAPPENAS12345SB Ttg Pagu IndikatifUnit Eselon I Menyiapkan Dokumen RENJA dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.Hasil Trilateralmeeting Sebagai Masukan Untuk Penyusunan RKP.Dimungkinkan Adanya Kegiatan New Initiative.Catatan : Waktu : April-Mei.Rincian Kegiatan Pagu Indikatif Harus Berdasar Skala Prioritas Kegiatan Pada Pagu Kebutuhan.Bila Usulan Tidak Terdapat Pada Pagu Kebutuhan Harus Mendapat Persetujuan MENTERI.RKP6PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF(Pasal 13-15)PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF (Pasal 13)Berpedoman pada surat Pagu Indikatif yang ditetapkan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.Sesditjen/Sesbadan/Karoren Menyiapkan Rancangan Rincian Kegiatan Berdasar Pagu Indikatif.Dibahas dalam Forum Dipimpin Eselon I dihadiri Eselon II.Dituangkan dalam Berita Acara yg ditandatangani Eselon I dan II.Diinformasikan kepada UPT/Satker.Kegiatan Harus Terdapat Dalam Pagu Kebutuhan dan berdasarkan skala prioritas. Apabila tidak sesuai dengan Pagu Kebutuhan harus mendapat persetujuan Menteri melalui Sekretaris Jenderal.Dilaporkan Kepada Menteri Perhubungan Melalui Sekretariat Jenderal (c.q Biro Perencanaan).

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN PAGU INDIKATIF (Pasal 13-15)12Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak; Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN. Pagu Anggaran K/LUPT/Satker dapat memberikan tanggapan atas penetapan Pagu Anggaran kepada Pejabat Eselon I terkait, Setjen (c.q Biro Ren), ItjenRKA-K/L Eselon I & dokumen pendukungMeneliti.Mengecek target kinerja (volume Ouput untuk masing2 Kegiatan).Menyusun Daftar rincian alokasi pagu per satker.Menyiapkan dokumen pendukung untuk Inisiative Baru /perubahan baseline : TOR/RAB dan dok. pendukung terkait lainnya..Rincian kegiatan dalam pagu anggaran wajib diinformasikan oleh Unit Eselon I kepada seluruh UPT/Satker di lingkungannya.Unit Eselon ISatkerEselon IReviu RKA-K/L Eselon IITJENRKA-K/L Eselon IBiro PerencanaanKemkeu12345CHP (Catatan Hasil Penelitian)6Proses PenelitianRKA-K/L Eselon I yg sdh diteliti & dok pendukung lengkapMenteri c.q Sesjen78Catatan : Pada Akhir Juli Aplikasi Data Komputer (ADK) RKA-K/L Harus di Upload di DJA Sebagai Lampiran Nota Keuangan;Rincian Kegiatan Pagu Anggaran Harus Berdasar Skala Prioritas Kegiatan Pada Pagu Kebutuhan;Bila Usulan Tidak Terdapat Pada Pagu Kebutuhan Harus Mendapat Persetujuan MENTERI.PENYUSUNAN DAN PENELITIAN PAGU ANGGARAN(Pasal 16-18)DPR9Sebagai bahan konsultasiPENYUSUNAN PAGU ANGGARAN (Pasal 16)Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan dan Kepala Biro Perencanaan menyiapkan rancangan rincian kegiatan Pagu Anggaran bersama Eselon II dan UPT/Satker di lingkungan unit organisasi Eselon I.Rancangan rincian kegiatan dalam Pagu Anggaran dibahas dalam forum yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab program dengan mengundang Unit Kerja Eselon II di lingkungannya. Hasil pembahasan Pagu Anggaran dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.Pejabat Eselon I menyusun RKA Kementerian per program berdasarkan Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Renja-K/L (Pagu