Program pengawasan ungulan itjen kemenhub

  • View
    52

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Program pengawasan ungulan itjen kemenhub

  • INSPEKTUR & REKAN-REKAN BASARNAS By: Maizar Radjin

  • Inspektorat Jenderal harus bertindak secara Profesional,

    menjaga Integritas dan mengemban Amanah dalam menjamin

    kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelolapemerintahan yang baik (good governance)

    di lingkungan Kementerian Perhubungan

    TRI MATRAAMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

    Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014

    Mantap, Mantap, Mantap Dan Tuntas

    Bekerja dengan seMANgat

    Mempunyai fisik yang TAngguh

    Mampu menjadi Panutan

    Senantiasa berkarja sampai Tuntas

    2

  • konsultan

    katalis

    penjamin mutuMengawal

    Mengawasi

    Mensupervisi

    Inspektorat Jenderal harus mampu berperan dari

    awal proses pekerjaan

    3AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

  • 1

    2

    34

    Penunjang Ditjen KA & Hubdat Ditjen Hubla bagian barat Ditjen Hubla bagian timur Ditjen Hubud

    Koordinator Reviu LK,

    RKA, RK BMN, & HPS Koordinator APKKN Koordinator Evaluator

    SPIP

    Koordinator Evaluator

    SAKIP

    Koordinator Audit

    Sistem Informasi

    58 Objek Audit 46 Objek Audit 188 Objek Audit 142 Objek Audit 172 Objek Audit

    4

  • KEMENHUB

    2018

    Rp106,11milliar

    1. Operasional 8%

    2. Pengawasan 61%

    3. Tugas tambahan 8%

    4. Koordinasi pengawasan 2%

    5. Dukungan Manajemen dan Teknis 20%

    264 Pegawai

    1. Alat Bantu Audit

    2. Fasilitas dan ruang kerja

    3. Server

    4. Sistem Manajemen Audit

    Belanja Modal

    Belanja Barang

    Belanja PegawaiANGGARAN

    Inspektorat JenderalRp48,48 triliun

    5

  • Struktural,

    24

    Fungsional

    Tertentu, 133

    Fungsional

    Umum, 107

    Eselon I : 1

    Eselon II : 6

    Eselon III : 4

    Eselon V : 13

    Utama : 2

    Madya : 23

    Muda : 48

    Pertama : 47

    Penyelia : 1

    Pelaksana Lanjutan : 7

    Pelaksana : 4

    Auditor

    S3 : 2

    S2 : 81

    S1 : 133

    SLTA : 25

    SMP : 1

    CPA : 6

    CFrA : 19

    QIA : 40

    Golongan IV : 43

    Golongan III : 194

    Golongan II : 27

    Golongan I : 0

    Arsiparis

    Umum

    Penyelia: 1

    JFU: 107

    Jumlah Pegawai

    264

    6AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

    Posisi 12 Januari 2018

  • 01 02 03 04 05 06 07

    Pengawalan Terhadap Proyek

    Proyek Strategis Nasional

    Proyek ProyekMangkrak

    Pelaksanaan PemeliharaanPrasarana Dan Sarana Pada

    Obyek Terpilih

    Secara Selektif Ada Obyek Yang Memiliki

    Resiko Tinggi.

    Pada Obyek/Kasus Yang Strategis Dan Memerlukan

    Pendalaman

    Dengan PengawasEksternal (Bpk/Bpkp)

    Dan Aph.

    Unit Investigasi UntukMenindaklanjuti

    Pengaduan Masyarakat.

    MENGAUDIT BEKERJASAMA MENGEFEKTIFKAN

    MENYELESAIKAN MELAKSANAKAN PKPT MELAKSANAKAN ADTT

    MEMPRIORITASKAN

    7AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

  • Itjen harus mampu

    memberikan rekomendasikonstruktif pelaksanaan PSN

    PP No 58 Tahun 2017 Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota

    Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota

    Revitalisasi Bandar Udara

    Pembangunan Bandar Udara Baru

    Bandar Udara Strategis Lainnya

    Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas

    Proyek

    kegiatan

    8AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

  • Itjen harus mampu memberikan

    rekomendasi lebih lanjutterhadap aset-aset mangkrak yang

    menjadi temuan berulang Apakah biaya pemeliharan masih dialokasikan ?

    Apakah sudah diproses sesuai ketentuan berlakudalan Tata Kelola BMN ?

    ITJEN BERSAMA BPK TELAH MEMBENTUK SATGAS KHUSUS

    389

    AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

  • Itjen harus dapat

    memastikan aset-aset

    yang diperoleh dapat

    dimanfaatkan &

    terpeliharadengan baik

    32AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

  • Pelaksanaan Audit Kinerja

    dilakukan berdasarkan perencanaan

    audit melalui pendekatan

    enam faktor risiko yang dimiliki Auditi sebagai berikut:

    11AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

  • Peningkatan TATA

    LAKSANA dan

    AKUNTABILITAS

    pengawasan intern

    1. Intensifitas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI;

    2. Memberikan konsultasi pengadaan barang dan jasa ;

    3. Koordinator Unit Pengendalian Gratifikasi;

    4. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

    5. Telaahan sejawat secara periodik

    6. Menyusun Ihtisar Hasil Audit triwulanan;

    7. Pemenuhan elemen-elemen Internal Audit Capability

    Model

    8. Konsistensi penerapan manajemen mutu ISO 9001:2015;9. Pemdampingan Unit Kerja yang diusulkan menuju predikat

    Wilayah Bebas Dari Korupsi

    10. Koordinator whistleblowing system (simadu.dephub.go.id)

    11. Membangun sarana Sistem Informasi ManajemenPengawasan

    12. Monitoring penyelenggaraan angkutan lebaran, haji, natal dantahun baru.

    2018

    201720162015

    12

  • 2015

    744,25 miliar daritotal anggaran 13,29 triliun

    1,25 triliun daritotal anggaran 20,18 triliun

    2016

    2017Jan sd Sept

    % pengehematan

    nilai pagu yang direviu

    1,99 triliun daritotal anggaran 17,16 triliun

    PenunjangDitjen Hubla

    Ditjen HubudDitjen KA

    Ditjen Hubdat

    milliar triliun triliun milliartriliun

    13

  • 14

    Tanggung jawab tim review

    terbatas pada data yang diperoleh sebagai bahan

    review dan hasil review sebagai

    masukan kepada pihak Unit Kerja

    Segala Keputusan yang diambil

    terkait pekerjaan pada Unit Kerja

    merupakan kewenangan dan tanggung jawab pihak Unit Kerja

    terkait

    Kebenaran, kelengkapan

    dokumen dan keputusan terkait pekerjaan yang

    direview menjaditanggung jawabpihak Unit Kerja

    terkait

  • o Laporan Hasil Audit (LHA) dengan SPL paling lama

    dikirim kepada auditi 14 hari setelah masa periode

    audit berakhir

    o Paling lama 60 hari setelah SPL diterima, LHA wajib

    ditindaklanjuti oleh oleh auditi maupun atasan

    langsungnya

    60 hari, apabila Auditi tidak dapat menindaklanjuti hasil

    audit semenjak SPL dan LHA diterima, hari ke 61auditi mendapat peringatan pertama

    1 bulan kemudian setelah surat peringatan pertamatindak lanjut belum dilakukan oleh auditi, maka auditi akan

    mendapatkan peringatan kedua

    1 bulan setelah surat peringatan kedua terbit namuntindak lanjut tidak dilakukan oleh auditi, Inspektur Jenderal

    membuat surat usulan kepada Menteri untuk memberikan

    sanksi* kepada Pejabat Eselon I dan/ atau Auditi

    1

    2

    3

    1. Administratif (hukuman disiplin)2. Tuntutan atau gugatan perdata3. Tindakan pidana

    Umum : Kepolisian Khusus : Kepolisian/Kejaksaan/KPK (hasil audit investigatif)

    Tindak Lanjut Hasil Audit

    15

  • 16

    LAYANAN ini dibuka 24 jam, tujuh hari

    seminggu. Layanan ini dapat menerima

    masukan, baik transportasi darat, laut,

    maupun udara

    Pelapor tidak perlu KHAWATIR terungkapnya

    identitas karena setiap pelapor akan

    mendapat register pengaduan untuk dapat

    memonitor progress pengaduannya

    CALL CENTRE 151 WBS SYSTEM

  • 10%

    60%23%

    7%

    Dinas Perhubungan& Pemda (270)

    Penegak Hukum & Premanisme (78)

    Internal Kemenhub (34)

    BUMN (24)

    1. What :Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui

    2. Where :Dimana perbuatan tersebut dilakukan

    3. When :Kapan perbuatan tersebut dilakukan

    4. Who :Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut

    5. How :Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

    apabila memenuhi unsur sebagai berikut:Pengaduan akan mudah ditindaklanjuti

    4W + 1H

    1717AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS