KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.id · Disamping memuat petunjuk teknis berkaitan dengan tata cara ... BPS Kabupaten/Kota membaca dan ... Sketsa peta 9. Pedoman Buku 4 9. Pedoman Buku

Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota VIMK14 Triwulanan i

KATA PENGANTAR

Buku 1 ini merupakan seri Buku Pedoman yang disusun dalam

rangka Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) yang akan dilaksanakan tiap

triwulan pada tahun 2014. Buku ini memuat pedoman bagi para Pimpinan BPS

Provinsi, BPS Kabupaten / Kota.

Disamping memuat petunjuk teknis berkaitan dengan tata cara

penggelolaan kegiatan lapangan, buku ini dimaksudkan pula agar para Pejabat

dan Petugas diatas memiliki keseragaman persepsi dan pemahaman tentang

metodologi yang digunakan dalam Survei Industri Mikro dan Kecil.

Saya minta agar semua pihak yang terkait khususnya para Pimpinan

BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota membaca dan menggunakan buku

pedoman ini secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, sehingga

dapat diperoleh hasil pendataan yang maksimal sesuai tujuan dan target yang

telah ditetapkan.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada

seluruh jajaran BPS serta para petugas lapangan atas kontribusinya dalam

pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil.

Selamat Bekerja.

ii Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota VIMK14 Triwulanan

Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota VIMK14 Triwulanan iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1 Umum ................................................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum .......................................................................................... 2

1.3 Tujuan ............................................................................................................... 2

1.4 Lingkup dan Cakupan ................................................................................. 3

1.5 Data dan Keterangan yang Dikumpulkan ........................................... 3

1.6 Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan VIMK14 Triwulanan. .............. 4

1.7 Jenis Dokumen yang Digunakan ............................................................. 6

1.8 Arus Dokumen Pelaksanaan VIMK14 Triwulanan .......................... 7

BAB II METODOLOGI ......................................................................................... 9

2.1 Kerangka Sampel .......................................................................................... 9

2.2 Stratifikasi Blok Sensus .............................................................................. 9

2.3 Prosedur Penarikan Sampel ................................................................... 15

2.4 Jumlah Sampel ............................................................................................. 16

2.5 Alokasi Sampel Usaha IMK Per Kabupaten/Kota di suatu

Provinsi .......................................................................................................... 16

2.6 Alokasi Sampel Industri Mikro Per Blok Sensus di suatu

Kabupaten/Kota ......................................................................................... 17

2.7 Pengambilan Sampel Industri Kecil di setiap Blok Sensus......... 22

2.8 Pengambilan Sampel Industri Mikro di setiap Blok Sensus ...... 22

2.9 Pengisian Daftar VIMK14-DS1 .............................................................. 26

iv Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota VIMK14 Triwulanan

2.10 Contoh Penarikan Sampel ....................................................................... 26

BAB III ORGANISASI LAPANGAN ................................................................. 29

3.1 Organisasi Lapangan .................................................................... 29

3.1.1 Penanggung Jawab Pelaksanaan VIMK14 Triwulanan

di Daerah ............................................................................ 29

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN .. 35

4.1 Pengiriman Dokumen dari BPS-RI ke BPS Provinsi ...................... 35

4.2 Pengiriman Dokumen dari BPS Kabupaten/Kota ke BPS

Provinsi .......................................................................................................... 36

4.3 Pengiriman File Hasil Entry dan Tabel Evaluasi dari BPS

Provinsi ke BPS RI..................................................................................... 36

LAMPIRAN .......................................................................................................... 39

1. Tabel.1. Banyaknya Blok Sensus dan Sampel Survei IMK Triwulanan

per Provinsi, Tahun 2014 ............................................................................ 41

2. Survei Industri Mikro dan Kecil 2014 Rekapitulasi Sampel

Berdasarkan Kabupaten .............................................................................. 43

3. Survei Industri Mikro dan Kecil 2014 Daftar Sampel Blok Sensus

(DSBS) .............................................................................................................. 45

4. Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Industri Mikro dan Kecil

(VIMK14-DS1)................................................................................................ 47

Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota VIMK14 Triwulanan v

Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota VIMK14 Triwulanan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Dalam era reformasi bahwa perekonomian dibangun berlandaskan

sistem ekonomi kerakyatan. Komponen utama sistem ekonomi kerakyatan

adalah sumber daya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja, dan

sebagai pengusaha. Dengan demikian sistem ekonomi kerakyatan merupakan

tatanan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja dan berusaha seluas

luasnya kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan

secara merata dan berkeadilan. Secara kongkret upaya peningkatan ekonomi

masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program diantaranya

pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK).

Industri Mikro dan Kecil mempunyai peran yang sangat vital dalam

pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan intensitas tenaga kerja yang relatif

lebih tinggi dan jumlah investasi yang relatif kecil, maka usaha Industri Mikro

dan Kecil dapat lebih fleksibel dan beradaptasi terhadap perubahan pasar.

Industri Mikro dan Kecil tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal ,

karena dapat tanggap menangkap peluang untuk subsitusi impor dan

meningkatkan (Supply) persediaan domestik. Pengembangan IMK dapat

memberikan kontribusi pada diversifikasi industri dan percepatan perubahan

struktur sebagai pra kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil

dan berkesinambungan.

Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) diselenggarakan secara

triwulanan. Triwulan I periode Januari-Maret, Triwulan II periode April-Juni,

Triwulan III periode Juli-September, dan Triwulan IV periode Oktober-

Desember.

2 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota VIMK14 Triwulanan

Survei IMK Triwulanan 2014 diselenggarakan untuk menghitung

pertumbuhan produksi IMK Triwulanan. Pendekatan pencacahan VIMK14

Triwulanan dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran

pencacahan IMK adalah perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil.

Buku pedoman ini dibuat sebagai pedoman teknis untuk BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota, agar mempunyai persepsi dan pemahaman yang

sama tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan VIMK14

Triwulanan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan VIMK14 Triwulanan :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Statistik.

c. Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat

Statistik.

1.3 Tujuan

Secara umum VIMK14 Triwulanan bertujuan untuk mengetahui

pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia yang

dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro.

VIMK14 Triwulanan akan mengumpulkan dan menyajikan data tentang

kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir

menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat

nasional, dimana listing sebanyak 4.000 blok sensus dan pencacahan sebanyak

18.000 usaha setiap triwulan.


1.4 Lingkup dan Cakupan

VIMK14 Triwulanan ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota

daerah potensi seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah blok sensus

terpilih sebanyak 4.000 blok sensus. Mencakup 72.000 perusahaan/usaha

mikro dan kecil, yang terbagi menjadi empat triwulan untuk setiap triwulan

terdiri dari 18.000 perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan meliputi

perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang

dan industri kecil dengan banyaknya tenaga kerja 5-19 orang termasuk

pengusaha/pemilik.

1.5 Data dan Keterangan yang Dikumpulkan

Adapun data dan keterangan yang dikumpulkan dalam VIMK14

Triwulanan :

a. Daftar VIMK14-L1 terdiri dari 6 (enam) blok, yaitu:

Blok I : Keterangan Tempat

Blok II : Ringkasan

Blok III : Pendaftaran Usaha/Rumah Tangga

Blok IV : Keterangan Penarikan Sampel Utama

Blok V : Catatan

Blok VI : Keterangan Petugas

b. Daftar VIMK14-S1 terdiri dari 7 (tujuh) blok, yaitu:

Blok I.1 : Keterangan Tempat

Blok I.2 : Keterangan Perusahaan/Usaha

Blok II : Keterangan Umum

Blok III : Keterangan Pekerja dan Balas Jasa

Blok IV : Produksi dan Pendapatan Perusahaan/Usaha

Blok V : Biaya / Pengeluaran Perusahaan/Usaha

Blok VI : Catatan

Blok VII : Keterangan Responden dan Petugas


1.6 Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan VIMK14 Triwulanan.

Adapun jadwal kegiatan dan pelaksanaan VIMK14 Triwulanan yang

dilaksanakan pada tahun 2014 seperti tabel di bawah ini :

Jadwal Pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahun 2014 Triwulanan

No. Kegiatan P/D Waktu Pelaksanaan

(1) (2) (3) (4)

Triwulan I

1. Persiapan Buku Pedoman, Kuesioner & Program P 2 Jan – 10 Februari 2014

2. Pengambilan Sampel Blok Sensus P 2 - 15 Januari 2014

3. P Pengiriman Sampel Blok Sensus ke Provinsi P 15 Januari 2014

4. Pemeriksaan Sampel Blok Sensus D 16 Jan – 9 Februari 2014

5. Pengiriman Blok Sensus hasil pemeriksaan D 10 Februari 2014

6. Listing Blok Sensus D 18 - 26 Maret 2014

7. Pengambilan Sampel Usaha D 22 - 29 Maret 2014

8. Pencacahan Sampel Usaha D 1 - 11 April 2014

9. Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entry D 2 – 19 April 2014

10. Pengiriman Data ke BPS RI D 10 - 20 April 2014

11. Pengolahan Tabulasi di BPS RI P 21 – 28 April 2014

12.

13.

Angka Pertumbuhan IMK untuk PDB/PDRB

Rilis Pertumbuhan Industri

P

P

27 – 29 April 2014

2 Mei 2014

14. Rilis PDB/PDRB

P

5 Mei 2014

Triwulan II

1. Pencacahan Sampel Usaha D 1 – 11 Juli 2014

2. Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entry D 5 – 20 Juli 2014

3. Pengiriman Data ke BPS RI D 10 – 20 Juli 2014

4. Pengolahan Tabulasi di BPS RI P 21– 23 Juli 2014

5. Angka Pertumbuhan IMK untuk PDB/PDRB P 24 – 25 Juli 2014

6. Rilis Pertumbuhan IMK P 4 Agustus 2014

7. Rilis PDB/PDRB

P

5 Agustus 2014


No. Kegiatan P/D Waktu Pelaksanaan (1) (2) (3) (4)

Triwulan III

1. Pencacahan Sampel Usaha D 1 – 11 Oktober 2014

2. Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entry D 5 – 20 J Oktober 2014

3. Pengiriman Data ke BPS RI D 10 – 20 Oktober 2014

4. Pengolahan Tabulasi di BPS RI P 22 – 26 Oktober 2014

5. Angka Pertumbuhan IMK untuk PDB/PDRB P 27 – 29 Oktober 2014

6. Rilis Pertumbuhan IMK P 1 Nopember 2014

7. Rilis PDB/PDRB

P

5 Nopember 2014

Triwulan IV

1. Pencacahan Sampel Usaha D 1 – 11 Januari 2015

2. Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entry D 5 – 20 Januari 2015

3. Pengiriman Data ke BPS RI D 10 - 20 Januari 2015

4. Pengolahan Tabulasi di BPS RI P 22 – 26 Januari 2015

5. Angka Pertumbuhan IMK untuk PDB/PDRB P 27 – 29 Januari 2015

6. Rilis Pertumbuhan IMK P 3 Februari 2015

7. Rilis PDB/PDRB

P

5 Februari 2015

Ket : Kolom (3) : P = Pusat D = Daerah


1.7 Jenis Dokumen yang Digunakan

Jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan untuk pencacahan

perusahaan/usaha Industri Mikro dan Kecil 2014 Triwulanan serta

kegunaannya seperti tabel di bawah ini :

Jenis Dokumen, Kegunaan, dan Petugas

No Jenis Dokumen Kegunaan Petugas

(1) (2) (3) (4)

1. VIMK14-DSBS TRW

(Daftar Sampel Blok

Sensus)

Mengetahui identitas blok sensus

terpilih

Pengawas/ Pencacah

2. VIMK14-L1

(Listing)

Pendaftaran perusahaan /usaha dalam

blok sensus terpilih

Pengawas/ Pencacah

3. VIMK14-DS1

(Daftar Sampel)

Mengetahui nama dan alamat

perusahaan/usaha yang akan dicacah

Pengawas/ Pencacah

4. VIMK14-S1

(Sampel)

Untuk mencacah perusahaan /usaha

terpilih

Pencacah/ Pengawas

5. VIMK14-RB1

(Rekap Blok Sensus)

Untuk merekap jumlah Industri Mikro

dan Kecil per Blok Sensus

Pengawas

6. Buku 1 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan

BPS Kabupaten/Kota

Provinsi/ Kabupaten /

Kota

7. Buku 2 Pedoman Pencacah Pengawas/ Pencacah

8. Buku 3 Pedoman Pemeriksaan /Pengawasan Pengawas

9. Buku 4 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia Industri Manufaktur

Pencacah / Pengawas

10. Buku 5 Pedoman Pengolahan Kasie Integrasi

Pengolahan Data dan

Kasie Industri


1.8 Arus Dokumen Pelaksanaan VIMK14 Triwulanan

Alur pendistribusian dokumen VIMK14 Triwulanan seperti pada gambar di

bawah ini:

BPS BPS Provinsi BPS Kab/Kota Pengawas Petugas

1. VIMK14-DSBS TRW 1. VIMK14-DSBS TRW 1. VIMK14-DSBS TRW 1. VIMK14-DSBS TRW 1. VIMK14-L1

2. VIMK14-L1 2. VIMK14-L1 2. VIMK14-L1 2. VIMK14-L1 2. VIMK14-DS1

3. VIMK14-DS1 3. VIMK14-DS1 3. VIMK14-DS1 3. VIMK14-DS1 3. VIMK14-S1

4. VIMK14-S1 4. VIMK14-S1 4. VIMK14-S1 4. VIMK14-S1 4. Pedoman Buku 2

5. VIMK14-RB1 5. VIMK14-RB1 5. VIMK14-RB1 5. VIMK14-RB1 5. Sketsa peta

6. Pedoman Buku 1 6. Pedoman Buku 1 6. Pedoman Buku 1 6. Pedoman Buku 2 hasil scanning

7. Pedoman Buku 2 7. Pedoman Buku 2 7. Pedoman Buku 2 7. Pedoman Buku 3

8. Pedoman Buku 3 8. Pedoman Buku 3 8. Pedoman Buku 3 8. Sketsa peta

9. Pedoman Buku 4 9. Pedoman Buku 4 9. Sketsa peta hasil scanning

10. Pedoman Buku 5 10. Pedoman Buku 5 hasil scanning

1. Tabel Evaluasi 1. VIMK14-DSBS TRW 1. VIMK14-DSBS TRW 1. VIMK14-DSBS TRW dalam

bentuk Hard Copy 2. VIMK14-L1 2. VIMK14-L1 2. VIMK14-L1

dan CD copy 3. VIMK14-DS1 3. VIMK14-DS1 3. VIMK14-DS1

2. Data VIMK14_pp.krm 4. VIMK14-S1 4. VIMK14-S1 4. VIMK14-S1

5. VIMK14-RB1 5. VIMK14-RB1 5. VIMK14-RB1

6. Sketsa peta 6. Sketsa peta

hasil scanning hasil scanning



BAB II

METODOLOGI

2.1 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan ada 2 jenis, yaitu kerangka sampel

untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha.

Kerangka sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang

dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil (IMK) hasil

pencacahan Sensus Ekonomi 2006 (SE06).

Kerangka sampel usaha adalah daftar usaha hasil pendaftaran Survei IMK

2014 Triwulanan. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha

industri kecil dan usaha industri mikro.

2.2 Stratifikasi Blok Sensus

Stratifikasi blok sensus yang digunakan pada Survei IMK 2014

Triwulanan sama dengan stratifikasi yang dibentuk berdasarkan hasil SE

2006. Pada bagian ini diuraikan kembali proses stratifikasi blok sensus

tersebut. Tujuan dilakukannya stratifikasi blok sensus adalah untuk

mengelompokkan blok sensus menjadi kelompok-kelompok berdasarkan

jumlah relatif usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) menurut jenis Klasifikasi

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) golongan pokok (2 digit). Untuk setiap

jenis KBLI, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah

sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan

(menonjol). Stratifikasi blok sensus dilakukan pada level provinsi.


a. Notasi Dasar

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proses stratifikasi blok sensus

yang akan dilakukan, berikut ini disajikan notasi-notasi yang digunakan:

h : menyatakan blok sensus (h = 1, 2, …, k)

i : menyatakan jenis usaha sesuai KBLI (i = 1, 2, 3, …,24)

1 : Industri Makanan,

2 : Industri Minuman,

3 : Industri Pengolahan Tembakau,

4 : Industri Tekstil,

5 : Industri Pakaian Jadi,

6 : Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki,

7 : Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk

furnitur), dan Barang-Barang Anyaman dari Rotan, Bambu, dan

Sejenisnya,

8 : Industri Kertas, Barang dari Kertas,

9 : Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman,

10 : Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi,

11 : Industri Bahan Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia,

12 : Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional,

13 : Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik,

14 : Industri Barang Galian Bukan Logam,

15 : Industri Logam Dasar,

16 : Industri Barang dari Logam, bukan Mesin dan Peralatannya,

17 : Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik,

18 : Industri Peralatan Listrik,

19 : Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL,

20 : Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer,

21 : Industri Alat Angkutan lainnya,


22 : Industri Furnitur,

23 : Industri Pengolahan Lainnya,

24 : Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatannya.

Nhi : banyaknya usaha IMK dengan KBLI i dalam blok sensus h.

Ai : jumlah blok sensus yang paling sedikit memuat satu usaha IMK

dengan KBLI i.

N.i : jumlah usaha IMK dengan KBLI i.

b. Proses Stratifikasi

Proses stratifikasi blok sensus dilakukan dengan tahapan seperti berikut:

1. Jika Nhi = 0 untuk semua i, maka blok sensus tersebut langsung

digolongkan sebagai strata non usaha

2. Hitung rata-rata banyaknya usaha IMK pada blok sensus usaha dengan

rumus :

i

ii

A

NB . .

3. Menghitung indeks konsentrasi pada setiap blok sensus dan jenis usaha

IMK dengan rumus :

i

hihi

B

NI .

4. Membuat peringkat dari Ihi diantara seluruh Ihi (i = 1, 2, …,24) untuk

seluruh blok sensus seperti berikut:

Rhi = 1 untuk nilai Ihi terbesar pertama

Rhi = 2 untuk nilai Ihi terbesar kedua

…. dst.

Rhi = 0 untuk seluruh i dengan Nhi = 0.


5. Definisikan R1h = i (peringkat pertama blok sensus h) bersesuaian dengan

jenis usaha IMK dengan KBLI h untuk Rhi = 1 dalam blok sensus h, dan R1h

= 0 jika N.h = 0

6. Definisikan R2h = i (peringkat kedua blok sensus h) bersesuaian dengan

jenis usaha IMK dengan KBLI untuk Rhi = 2 dalam blok sensus h, dan R2h =

0 jika N.h = 0

7. Definisikan strata/substrata berdasarkan kombinasi dari R1h dan R2h.

Untuk lebih jelasnya, proses pembentukan blok sensus konsentrasi

menurut jenis IMK sesuai KBLI secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema Pembentukan Blok Sensus Konsentrasi

BS Jumlah Usaha (i=1,2,…,24) Indeks Konsentrasi (Ihi)

R1h R2h Strata 1 … i … 24 1 … i … 24

1 2 … h Nh1 …. Nhi …. Nh24 Ih1 … Ihi … Ih24 … K

N.i N.1 …. N.i …. N.24 Ai A1 …. Ai …. A24

Bi B1 …. Bi …. B24

Contoh :

R1h = 1 dan R2h = 0, adalah kelompok blok sensus yang hanya

mengandung jenis usaha Industri Makanan.

R1h = 1 dan R2h = 2, adalah kelompok blok sensus yang peringkat

pertama dari pada indeks konsentrasi terdapat pada jenis usaha

Industri Makanan, sedangkan peringkat keduanya terdapat pada jenis

usaha Industri Minuman.


c. Evaluasi

Proses stratifikasi yang telah dilakukan dengan prosedur yang tercantum

pada butir (2.b) akan menghasilkan stratifikasi blok sensus awal yang harus

dievaluasi sehingga menghasilkan kelompok-kelompok blok sensus yang lebih

masuk akal. Prosedur evaluasi terhadap hasil stratifikasi awal adalah sebagai

berikut :

1) Untuk simplifikasi notasi dalam evaluasi terhadap hasil awal

stratifikasi maka dilakukan perubahan notasi.

k : blok sensus

j : peringkat pertama indeks konsentrasi usaha dengan KBLI j

(j = 1, 2, ...,24)

j’ : peringkat kedua indeks konsentrasi usaha dengan KBLI j’

(j’= 0, 1, 2, …,24)

Untuk j’= 0 berarti blok sensus tersebut hanya memuat jenis IMK

dengan KBLI j.

j

)'j,j(kN : jumlah IMK dengan KBLI j dalam substrata (j,j’)

j

jN : rata-rata banyaknya IMK dengan KBLI j dalam strata j

2) Prosedur Evaluasi

Untuk j’= 0

Bila jj

jjjk NN )',( , maka j = 25, artinya blok sensus k digolongkan

dalam strata non konsentrasi usaha.

Untuk j’ 0

Bila j

jjkN )',( j

jN dan '

)',(

j

jjkN '

'

j

jN , maka j = j

Bila j

jjkN )',( < j

jN dan '

)',(

j

jjkN '

'

j

jN , maka j = j’

Bila j

jjkN )',( < j

jN dan '

)',(

j

jjkN < '

'

j

jN , maka j = 25


3) Berdasarkan hasil evaluasi, selanjutnya setiap satu blok sensus hanya

dikelaskan ke dalam salah satu kelas, yaitu:

a. Industri Makanan

b. Industri Minuman

c. Industri Pengolahan Tembakau

d. Industri Tekstil

e. Industri Pakaian Jadi

f. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

g. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk

furnitur), dan Barang-Barang Anyaman dari Rotan, Bambu, dan

Sejenisnya

h. Industri Kertas, Barang dari Kertas

i. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

j. Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi

k. Industri Bahan Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia

l. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional

m. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

n. Industri Barang Galian Bukan Logam

o. Industri Logam Dasar

p. Industri Barang dari Logam, bukan Mesin dan Peralatannya

q. Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik

r. Industri Peralatan Listrik

s. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL

t. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer

u. Industri Alat Angkutan lainnya

v. Industri Furnitur

w. Industri Pengolahan Lainnya

x. Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatannya

y. Blok Sensus Non Konsentrasi Usaha.


2.3 Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan adalah penarikan

sampel dua tahap terstratifikasi (Stratified Two - Stage Sampling).

Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih 4.000 blok sensus

secara Probability Proportional to Size (PPS) dengan size banyaknya usaha IMK

hasil pendaftaran SE06. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan

secara independent.

Tahap kedua, adalah mengambil seluruh industri kecil sebagai sampel. Bila

jumlah industri kecil dalam suatu provinsi melebihi target sampel usaha IMK,

maka harus dilakukan pemilihan sampel untuk industri kecil. Sedangkan

untuk industri mikro, pengambilan sampel dilakukan secara sistematik linear

dari hasil pendaftaran IMK.

Skema Sampling dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tahap Unit

sampling Populasi Sampel Metode Peluang

Fraksi = sampel x peluang

I BS hN hn PPS,

dengan size Mhi

0h

hi

M

M

0h

hi

hM

Mn

II Industri hiM him Sistematik

hi

hi

M

m

hi

hi

M

m

Dimana :

hN : Jumlah Blok Sensus pada strata ke-h

hn : Jumlah Blok Sensus yang terpilih sampel pada Strata ke-h

hiM : Jumlah usaha IMK pada blok sensus i strata ke-h

0hM : Jumlah seluruh usaha IMK pada strata ke-h


him : Jumlah usaha/industri yang terpilih sampel pada blok sensus i

strata ke-h.

akan sama dengan hiM apabila tidak melebihi target sampel IMK

provinsi.

2.4 Jumlah Sampel

Jumlah sampel Survei IMK 2014 Triwulanan dirancang untuk estimasi

tingkat provinsi pada triwulan tertentu di saat dilakukan pendaftaran usaha.

Jumlah sampel untuk tiap triwulan adalah 4.000 blok sensus. Sampel tersebut

akan terus diikuti sepanjang tahun (panel).

2.5 Alokasi Sampel Usaha IMK Per Kabupaten/Kota di suatu

Provinsi

Khusus untuk industri kecil, seluruh usaha dalam tiap blok sensus

terpilih dilakukan pendaftaran IMK (take all) kecuali jika jumlahnya melebihi

target sampel usaha IMK atau industrinya homogen maka harus dilakukan

pemilihan sampel. Untuk industri mikro, pencacahan dilakukan hanya pada

usaha terpilih.

Alokasi sampel usaha industri mikro dan kecil (IMK) dilakukan

oleh BPS Provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah IMK hasil listing per

kabupaten/kota. Alokasi sampel industri mikro per kabupaten/kota

dilakukan setelah terlebih dahulu mengambil populasi industri kecil sebagai

sampel. Dengan demikian, target sampel industri mikro di provinsi tersebut

adalah target sampel IMK provinsi dikurangi dengan jumlah industri kecil

untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.

k

PP

m

P mmm ,

dengan :

him


m

Pm = Target sampel industri mikro pada suatu provinsi,

mP = Target sampel IMK pada suatu provinsi,

k

Pm = Jumlah sampel industri kecil pada suatu provinsi,

( k

P

k

P Mm bila sampel industri kecil sama dengan populasinya

(take all)).

Alokasi sampel industri mikro per kabupaten dilakukan secara

proporsional terhadap akar jumlah industri mikro di masing-masing

kabupaten/kota dengan rumus:

m

Pn

K

m

K

m

Km

K m

M

Mm

1

,

dengan :

m

Km : target sampel usaha industri mikro di kabupaten/kota K,

m

Pm : target sampel usaha industri mikro di provinsi P,

m

KM : populasi usaha industri mikro di kabupaten/kota K.

Hasil alokasi sampel industri mikro per kabupaten/kota dikirim kembali ke

setiap kabupaten/kota untuk selanjutnya dilakukan alokasi sampel usaha

industri mikro menurut KBLI.

2.6 Alokasi Sampel Industri Mikro Per Blok Sensus di suatu

Kabupaten/Kota

Alokasi sampel industri mikro menurut KBLI pada setiap blok sensus

terpilih dilakukan dengan memperhatikan jumlah IMK hasil listing. Alokasi

sampel industri mikro menurut KBLI per blok sensus dilakukan di BPS

Kabupaten/Kota dengan tahapan seperti berikut :

1) Rekapitulasi jumlah industri mikro dan jumlah industri kecil menurut

KBLI


Berdasarkan hasil listing IMK dari seluruh blok sensus sampel dengan

menggunakan VIMK14-L1, BPS Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi

jumlah industri mikro dan jumlah industri kecil menurut KBLI dengan

menggunakan Daftar VIMK14-RB1 sehingga memenuhi rumus sebagai

berikut:

mk MMM ,

k

h i

mhi

m MM1

24

1

,

dengan:

M = Jumlah populasi IMK pada suatu kabupaten/kota,

kM = Jumlah industri kecil pada suatu kabupaten/kota,

mM = Jumlah industri mikro pada suatu kabupaten/kota,

miM = Jumlah industri mikro dengan KBLI i (i =1, 2, 3, ...,24) pada

suatu kabupaten/kota,

mhM = Jumlah industri mikro pada blok sensus ke-h pada suatu

kabupaten/kota,

mhiM = Jumlah industri mikro dengan KBLI i, pada blok sensus ke-h

(h = 1,2,3, ...k).


m

mi

mim

i m

M

Mm

24

11

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Industri Kecil dan Industri Mikro

Menurut KBLI per Blok Sensus di Suatu Kabupaten dari

Hasil Pendaftaran IMK

Provinsi : …………….

Kabupaten /Kota : …………….

Kode Kec.

Kode Desa

Blok Sensus

Jumlah Industri

Kecil

Jumlah Industri Mikro (Mm) menurut KBLI Jumlah IMK

1 2 3 ... I ... ... ... 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ... ... ... ... ... (28) (29)

1 2 3 . h . k

Mk

1 Mk

2 Mk

3 .

Mkh

. Mk

k

Mm

11 Mm

21

Mm31

. . .

Mmk1

Mm

12 Mm

22

Mm32

.

.

. Mm

2k

Mm

13 Mm

23

Mm33

.

.

. Mm

3k

… … …

…

Mm

1i Mm

2i

Mm3i

. Mm

hi .

Mmki

… … …

… …

… … …

… …

… … …

… …

Mm

241

Mm242

Mm243

.

.

. Mm

k24

M1 M2 M3

. Mh

. Mk

Jumlah Mk Mm1 Mm

2 Mm3 … Mm

i … … … Mm24 M

Catatan :

kM = Jumlah industri kecil dalam satu kabupaten/kota.

miM = Jumlah industri mikro KBLI i (i=1, 2, 3….,24) dalam satu

kabupaten/kota.

hM = Jumlah industri mikro dan kecil pada blok sensus ke-h.

2) Menentukan target sampel industri mikro per KBLI di suatu

kabupaten/kota.

Target sampel industri mikro dalam satu kabupaten/kota ( mm )

dialokasikan ke setiap KBLI (mi) secara proporsional akar jumlah industri

mikro pada suatu KBLI i terhadap total akar jumlah industri mikro dari

seluruh KBLI, dengan rumus :

,

dengan : mim = Target sampel industri mikro dengan KBLI i pada suatu


kabupaten/kota,

miM = Jumlah industri mikro dengan KBLI i pada suatu

kabupaten/kota,

mm = Target sampel industri mikro pada suatu kabupaten/kota,

m = Target sampel IMK pada suatu kabupaten/kota,

km = Jumlah sampel industri kecil pada suatu kabupaten/kota.,

(km =

kM bila sampel industri kecil sama dengan populasinya

(take all)).

Jumlah sampel industri mikro pada suatu KBLI (mi) maksimum

sama dengan populasinya ( miM ). Apabila ternyata alokasi mi melebihi

miM , maka kelebihannya dialokasikan ke industri mikro KBLI lain.

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Industri Kecil dan Industri Mikro

Menurut KBLI di Suatu Kabupaten dari Hasil Pendaftaran

IMK


Kabupaten/Kota : …………….

Jumlah Industri

Kecil

Jumlah populasi dan sampel Industri Mikro menurut KBLI

1 2 3 .... i .... .... …. …. … 24 Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) .... .... .... .... …. …. … (26) (27)

Populasi Mk mM1 mM 2 mM 3 … miM … … … … … mM 24 mM

Sampel Mk mm1 mm2 mm3 … mim … … … … … mm24 mm

3) Menentukan target sampel industri mikro menurut KBLI per blok

sensus.

Alokasi sampel industri mikro per blok sensus (mhi) untuk setiap

KBLI dilakukan dengan secara proporsional akar jumlah industri

mikro hasil pendaftaran IMK (listing) pada suatu blok sensus h dengan


KBLI i terhadap total akar jumlah industri mikro dari seluruh blok

sensus dengan KBLI i, dengan rumus:

mik

h

mhi

mhim

hi m

M

Mm

1

,

dengan :

mhim = Target sampel industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus ke h,

mhiM = Jumlah industri mikro dengan KBLI h pada blok sensus ke h,

mim = Target sampel industri mikro dengan KBLI i pada suatu kabupaten /

kota.

Tabel 3. Alokasi Sampel Industri Mikro per Blok Sensus Menurut KBLI di

Suatu Kabupaten/Kota


Kabupaten/Kota : …………….

Kode Kec.

Kode Desa

Blok Sensus

Jumlah populasi dan sampel Industri Mikro menurut KBLI

1 2 3 ... i ... ... ... 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ... ... ... ... ... (27)

1

2

3 . . .

h . .

k

mm11

mm21

mm31

.

.

. m

hm 1

.

. mkm 1

mm12

mm22

mm32

.

.

. mhm 2

.

. mkm 2

mm13

mm23

mm33

.

.

. mhm 3

.

. mkm 3

mim1

mim2

mim3

.

.

. mhim

.

. mkim

mm124

mm224

mm324

.

.

. m

hm 24

.

. mkm 24

Jumlah mm1 mm2 mm3 … mim … … … mm24


2.7 Pengambilan Sampel Industri Kecil di setiap Blok Sensus

Dari hasil pendaftaran IMK (listing) dengan Daftar VIMK14-L1, ambil

seluruh industri kecil yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang,

dengan langkah sebagai berikut :

a. Berikan tanda lingkaran pada tanda cek () di Blok III Kolom (18).

b. Berikan pula lingkaran pada nomor urut segmen, bangunan fisik,

bangunan sensus dan nomor perusahaan/usaha di Blok III Kolom (1), (2),

(3), dan (12).

2.8 Pengambilan Sampel Industri Mikro di setiap Blok Sensus

Pemilihan sampel industri mikro dilakukan berdasarkan hasil

pendaftaran IMK industri mikro (Daftar VIMK14-L1) di setiap blok sensus

terpilih. Tahap pemilihan sampel industri mikro adalah sebagai berikut:

a. Berikan nomor urut pada sebelah kanan tanda cek () pada Daftar

VIMK14-L1 Blok III untuk masing-masing Kolom (19) s.d (42).

Penomoran dimulai dari angka 1 pada Kolom (19) halaman pertama

sampai dengan baris terakhir Kolom (19) halaman terakhir, kemudian

penomoran dimulai dari angka 1 kembali pada Kolom (20) halaman

pertama sampai dengan halaman terakhir, begitu seterusnya untuk Kolom

(21) s.d Kolom (42).

Contoh :

Untuk Kolom (19) halaman pertama hingga halaman terakhir, pemberian

nomor dimulai dari : 1, 2, 3, .... 11. Kemudian lanjutkan pemberian nomor

pada Kolom (20) halaman pertama hingga halaman terakhir dimulai dengan

nomor 1, 2, 3, .... 7. Kemudian lanjutkan untuk Kolom (21) halaman

pertama hingga halaman terakhir dengan nomor 1, 2, 3, 4, .... 27.


Selanjutnya pemberian nomor dimulai dengan angka 1 untuk setiap Kolom

(22), (23) sampai dengan Kolom (42). Contoh pemberian nomor urut Daftar

VIMK14-L1 Blok III Kolom (19) s.d. (42) halaman 1 s.d. terakhir:

Halaman 1 dari 5 halaman


10 11 12 13 14 15 16 17 … … … 33 (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (42)

1

1

1

1

1

1

1

2

1

10 11 12 13 14 15 16 17 … … … 33

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (42)

2

3 2 2 1 2 2 2 2



b. Periksa terlebih dahulu, apakah pemberian nomor urut di Blok III untuk

tiap Kolom (19) s.d (42) sudah benar atau ada yang terlewat. Perbaiki

kesalahannya lebih dahulu sebelum melakukan pemilihan sampel. Jika

sudah benar, cek jumlah industri mikro di setiap KBLI pada Blok III

dengan rekapnya pada Blok II, yaitu dengan cara membandingkan antara

nomor urut terakhir di tiap Kolom (19) s.d (42) dengan banyaknya

industri mikro menurut KBLI pada Daftar VIMK14–L1 Blok II Rincian 2.a.

Jika ditemukan perbedaan, periksa kembali penomoran pada Blok III

Kolom (19) s.d (42).

c. Hitung interval (I) untuk tiap masing-masing industri mikro dengan cara:

mhi

mhim

him

MI ,

dimana:

mhiI = Interval untuk pengambilan sampel industri mikro dengan

10 11 12 13 14 15 16 17 … … … 33

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (42)

27

11 10 2 9 26 4 3 7


KBLI i pada blok sensus ke-h,

mhiM = Jumlah industri mikro dengan KBLI i hasil pendaftaran IMK,

pada blok sensus ke-h,

mhim = Target sampel industri mikro dengan KBLI i, pada blok sensus

ke h.

d. Menentukan unit sampel industri mikro pertama yang terpilih (R1hi) untuk

tiap jenis KBLI.

Angka random pemilihan sampel telah ditentukan dengan paket program

berdasarkan distribusi Uniform yang bernilai antara 0 dan 1. Untuk

menentukan sampel terpilih pertama (R1hi), dilakukan dengan rumus:

mhihi IARR 1 .

e. Tentukan angka random berikutnya R2hi, R3hi, … Rmhi dilakukan dengan

rumus sebagai berikut:

R2hi = R1hi + mhiI

R3hi = R2hi + mhiI

R4hi = R3hi + m

hiI

. . . .

Rmhi = R(m-1)hi + mhiI , dengan m

himm .

Angka random terakhir yang terpilih harus kurang atau sama dengan

jumlah industri mikro dengan KBLI i di blok sensus terpilih (Rmhi mhiM ).

f. Berikan lingkaran pada nomor urut tanda cek () di Kolom (19) atau (20)

s.d (42) sesuai dengan KBLI pada Blok III Daftar VIMK14-L1 yang sama

dengan angka random terpilih (Rmhi).

g. Berikan pula tanda lingkaran pada Kolom (17), yang nomor urut tanda

cek ()-nya pada Kolom (19) atau (20) s.d (42) diberi lingkaran.


h. Berikan pula tanda lingkaran pada nomor segmen, bangunan fisik, dan

bangunan sensus serta nomor perusahaan/usaha pada Blok III Daftar

VIMK14-L1 Kolom (1), (2), dan (3) serta Kolom (12) yang nomor urut

tanda cek () nya pada Kolom (19) atau (20) s.d (42) diberi lingkaran.

2.9 Pengisian Daftar VIMK14-DS1

Pengisian Daftar VIMK14-DS1 dilakukan setelah selesainya seluruh

tahapan pemilihan sampel industri mikro maupun pemberian tanda lingkaran

pada seluruh industri kecil. Tahapan pemindahan informasi industri mikro

dan kecil dari Daftar VIMK14-L1 ke Daftar VIMK14-DS1 dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

a. Salin nomor urut segmen, bangunan fisik, dan bangunan sensus yang

diberi lingkaran pada Daftar VIMK14-L1 Blok III Kol (1), (2), dan (3)

ke Daftar VIMK14-DS1 Blok V Kolom (2), (3), dan (4) mulai dari nomor

urut bangunan fisik terkecil.

b. Salin pula nama perusahaan/usaha atau pengusaha/pemilik pada Blok

III Daftar VIMK14-L1 Kolom (13) ke dalam Daftar VIMK14-DS1 Blok V

Kol. (6), yang nomor urut bangunan fisik, bangunan sensus, dan nomor

urut tanda cek ()-nya diberi lingkaran.

c. Salin pula alamat lengkap dan KBLI pada VIMK14-L1 Blok III Kol.(19)

s.d Kol (42) yang nomor urut tanda cek ()-nya diberi lingkaran, ke

Daftar VIMK14-DS1 Blok V kol. (7) dan kol (8).

2.10 Contoh Penarikan Sampel

a. Hasil listing (VIMK14-L1) blok sensus 003B Desa Pringgodani

Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sebagai

berikut:


Jumlah indutri kecil sebanyak 3 usaha (jumlah kode 1 pada Daftar

VIMK14-L1 Blok III Kolom (18) halaman terakhir = 3).

Jumlah industri mikro sebanyak 72 usaha (penjumlahan nomor urut

terakhir pada Daftar VIMK14-L1 Blok III Kolom (19) s.d (42) = 72).

Jumlah industri mikro kode KBLI 19 (industri kulit, barang dari

kulit, dan alas kaki) sebanyak 26.

Angka random pemilihan sampel yang tercantum dalam DSBS TRW

adalah 0,53.

b. Hasil penghitungan alokasi sampel, dan interval sebagai berikut:

Target sampel industri mikro pada blok sensus 003B ini sebanyak

17.

Target sampel industri mikro KBLI 19 berjumlah 10 industri.

Interval untuk industri mikro KBLI 19 adalah 26/10 = 2,6.

c. Penentuan R1, serta penghitungan R2 ..... Rn

R1 = AR × I = 0,53 × 2,6 = 1,38 1.

Setelah didapat R1 selanjutnya menghitung R2 hingga R10 dengan

cara:

R2 = R1 + I = 1,38 + 2,6 = 3,98 4

R3 = R2 + I = 3,98 + 2,6 = 6,58 7

R4 = R3 + I = 6,58 + 2,6 = 9,18 9

R5 = R4 + I = 9,18 + 2,6 = 11,78 12

R6 = R5 + I = 11,78 + 2,6 = 14,38 14

R7 = R6 + I = 14,38 + 2,6 = 16,98 17

R8 = R7 + I = 16,98 + 2,6 = 19,58 20

R9 = R8 + I = 19,58 + 2,6 = 22,78 23

R10 = R9 + I = 22,78 + 2,6 = 24,78 25

d. Pemilihan Sampel Industri Mikro

Berikan lingkaran di kolom KBLI 19, yaitu Kolom (28) pada

nomor-nomor tanda cek yang sesuai dengan angka random


terpilih. Kemudian lingkari pula pada nomor urut segmen,

bangunan fisik, bangunan sensus, dan nomor urut

perusahaan/usaha Kolom (12), serta Kolom (17) yang

bersesuaian dengan tanda cek yang dilingkari.

Dengan cara yang sama, lakukan penghitungan interval dan

melingkari nomor urut tanda cek untuk KBLI yang lain.


BAB III

ORGANISASI LAPANGAN

3.1 Organisasi Lapangan

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan VIMK14

Triwulanan, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan sebagai berikut:

3.1.1 Penanggung Jawab Pelaksanaan VIMK14 Triwulanan di

Daerah

Seperti survei-survei lainnya yang dilakukan oleh BPS, penanggung

jawab pelaksanaan VIMK14 Triwulanan di daerah baik teknis maupun

administrasi adalah Kepala BPS Provinsi dibantu oleh Kepala BPS

BPS

Provinsi

Bidang Statistik

Produksi

BPS

Kabupaten/Kota

PMS

Staf BPS

PCS

Mantis/Staf BPS


Kabupaten/Kota. Dengan demikian BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota

mengatur segala hal mulai dari rekruitmen petugas sampai dengan

terkumpulnya seluruh dokumen hasil survei.

Tugas masing-masing unsur, yaitu BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota,

Pengawas (PMS), dan pencacah (PCS) adalah sebagai berikut :

a. BPS Provinsi

1. Merekrut calon petugas VIMK (PCS) yang berasal dari staf BPS

Provinsi menurut kebutuhan.

2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan

pencacahan perusahaan/usaha, mengecek Daftar Sampel Blok

Sensus dan perusahaan/usaha terpilih yang lewat cacah.

3. Membuat petunjuk rinci tentang pengerahan petugas sesuai dengan

aturan yang telah ditentukan.

4. Mengatur pengiriman dokumen ke dan dari setiap BPS

Kabupaten/Kota sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.

5. Mengkoordinasikan tugas BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan beban

tugas baik yang menyangkut bidang teknis maupun administrasi.

6. Membuat laporan secara lengkap pelaksanaan kegiatan VIMK14

Triwulanan, mengenai bidang teknis dan ditujukan ke BPS (Direktur

Statistik Industri).

7. BPS Provinsi secara berkala mengadakan pertemuan dengan aparat

pelaksana wilayahnya dalam rangka koordinasi untuk mengevaluasi

perkembangan kegiatan dan pemecahan permasalahan yang timbul.

8. Membuat Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) untuk

memantau pelaksanaan kegiatan VIMK14 Triwulanan, baik kualitas


data dan jumlah kuesioner yang telah didaftar oleh petugas maupun

ketepatan waktu penyampaian dokumen.

b. BPS Kabupaten/Kota

1. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan dikoordinir

oleh kepala BPS Kabupaten/Kota.

2. Merekrut calon petugas PMS/PCS survei IMK yang berasal dari staf

BPS Kabupaten/Kota.

3. Melakukan pengawasan lapangan secara langsung pada waktu

petugas melakukan pencacahan perusahaan/usaha, dan memeriksa

secara sampel hasil pencacahan perusahaan/usaha tersebut.

4. Pemilihan sampel usaha dilakukan oleh pengawas di setiap BPS

Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh kasie produksi.

5. Pertemuan secara berkala dengan para pelaksana survei harus

dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pemecahan

masalah lapangan.

6. Pelaksanaan administrasi dan pengolahan keuangan di BPS

Kabupaten/Kota harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

7. Pembuatan laporan akuntabilitas tentang penyelengaraan survei

harus dibuat oleh setiap BPS Kabupaten/Kota dan dikirim ke BPS

Provinsi.

8. Pengiriman dokumen hasil pencacahan yang telah diperiksa harus

sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.


c. Tugas Pengawas

1. Menyiapkan sketsa peta blok sensus hasil scanning, Daftar VIMK14-

L1, VIMK14-S1 untuk diteruskan kepada pencacah yang menjadi

tanggung jawabnya, serta Daftar VIMK14-DSBS TRW, VIMK14-DS1

dan VIMK14-RB1.

2. Bersama-sama pencacah yang menjadi tanggung jawabnya,

melakukan pengamatan dan penelitian lapangan terhadap ketepatan

sasaran wilayah pencacahan dan mengenali batas-batas blok sensus

yang menjadi tanggung jawab setiap pencacah, dengan berpedoman

Daftar VIMK14-DSBS TRW.

3. Mendampingi dan membimbing pencacah pada awal pencacahan,

sehingga pencacah mampu melaksanakan pencacahan dengan benar.

4. Memantau aktivitas pencacah di lapangan, untuk menjamin

pekerjaan pencacah dapat selesai tepat waktu dan membantu

memecahkan masalah jika pencacah menghadapi kesulitan di

lapangan.

5. Melakukan pertemuan dengan pencacah yang menjadi tanggung

jawabnya secara periodik, untuk mengidentifikasi berbagai masalah

yang mungkin dijumpai di lapangan dan mencari jalan keluar untuk

mengatasi permasalahan tersebut.

6. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan

konsistensi isian Daftar VIMK14-L1, dan menanyakan kepada

pencacah apabila ditemui isian yang meragukan untuk dilakukan

pembetulan dan pendaftaran ulang ke lapangan, kalau perlu

bersama-sama dengan pencacah.


7. Apabila setiap pencacah telah selesai melakukan pendaftaran

bangunan/rumah tangga, maka pengawas harus segera memeriksa

tanda cek (√) Daftar VIMK14-L1 Blok III untuk usaha industri mikro

pada kolom (17) dan tanda cek (√) pada salah satu kolom (19) s.d

kolom (42) sesuai jenis produksi utama kode 2 digit kolom (16).

8. Selanjutnya pengawas memeriksa Daftar VIMK14-L1 Blok III

banyaknya usaha ke dalam baris jumlah dari halaman 1 s.d halaman

terakhir.

9. Mengisi Daftar VIMK14-L1 Blok II Ringkasan.

10. Mengisi rekapitulasi jumlah Industri Mikro dan Kecil per Blok Sensus

(VIMK14-RB1) dari VIMK14-L1 Blok II rincian 2 populasi industri,

yaitu: 2a (industri mikro) dan 2b (industri kecil).

11. Berdasarkan target sampel usaha dari BPS Kabupaten/Kota,

selanjutnya pengawas bertugas untuk melakukan pemilihan sampel

dengan menggunakan Daftar VIMK14-L1 Blok III Keterangan

Penarikan Sampel Utama menurut masing-masing kategori lapangan

usaha.

12. Pengawas harus segera menyalin sampel usaha dari hasil listing ke

dalam Daftar VIMK14-DS1 di setiap blok sensus terpilih.

d. Tugas Pencacah

1. Mengamati wilayah kerjanya sebelum melakukan pencacahan

dengan acuan sketsa peta blok sensus terpilih hasil scanning. Hal ini

dimaksudkan agar tidak terjadi lewat cacah atau ganda cacah.

2. Memberitahukan dan minta ijin aparat desa/lurah, RW dan RT

sebelum melakukan pencacahan pada wilayah tersebut.


3. Melakukan pendaftaran setiap bangunan sensus dan rumah tangga

dalam blok sensus terpilih yang menjadi wilayah kerjanya dengan

Daftar VIMK14-L1, dan menggambar bangunan pada sketsa peta

blok sensus terpilih hasil scanning sesuai dengan letaknya, dan

memberi nomor urut bangunan fisik pada simbol bangunan tersebut

sesuai dengan nomor urut yang dicatat pada Daftar VIMK14-L1.

4. Melakukan pencacahan usaha terpilih dengan Daftar VIMK14-S1

yang berpedoman pada Daftar VIMK14-DS1 (Daftar Sampel).

5. Mengikuti pertemuan dengan pengawas untuk membahas berbagai

temuan/masalah yang ditemukan di lapangan, dan cara

mengatasinya.

6. Melakukan pencacahan ulang responden yang bermasalah dengan

disertai pengawas.

7. Menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada pengawas.

8. Menepati jadual pelaksanaan lapangan sesuai dengan jadual yang

telah ditentukan.


BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN

DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

Untuk memudahkan pelaksanaan pencacahan di BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota serta kompilasi hasil entri dan tabel evaluasi di BPS,

maka perlu diatur mekanisme pengiriman dokumen baik dari BPS RI ke BPS

Provinsi, BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota. Begitu sebaliknya BPS

Kabupaten/Kota ke BPS Provinsi kemudian dari BPS Provinsi ke BPS RI.

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :

4.1 Pengiriman Dokumen dari BPS-RI ke BPS Provinsi

a. Seluruh dokumen survei IMK14 Triwulanan akan dikirim melalui

ekspedisi.

b. Surat pengantar dilampiri daftar isi dari setiap box/koli yang dikirim

secara rinci.

c. Surat pengantar pengiriman dokumen dikirim pada box/koli

pertama pada setiap pengiriman.

d. Pada salah satu sisi box/koli dibagian kanan atas dicantumkan

nomor box/koli dan banyaknya box/koli, contoh:

Bila pada pengiriman ada sebanyak 3 (tiga) box/koli dokumen yang

dikirimkan ke Daerah, maka cara penomoran untuk masing-masing

box/koli adalah:

Box pertama : [1] [3]

Box kedua : [2] [3]

Box ketiga : [3] [3]


4.2 Pengiriman Dokumen dari BPS Kabupaten/Kota ke BPS

Provinsi

Adapun tata cara pengiriman dokumen dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi,

sebagai berikut:

a. Pengemasan dokumen survei IMK tidak boleh dicampur dengan

dokumen lain.

b. Pengiriman dokumen tidak perlu menunggu seluruh pencacahan

selesai. Pengiriman minimal satu blok sensus selesai.

c. Susunan dokumen harus diurut berdasarkan nomor urut sampel

dalam satu blok sensus dan dibendel menjadi satu. Kemudian urutkan

masing-masing blok sensus di setiap Desa/Kelurahan. Dokumen yang

akan dikirim ke BPS Provinsi harus diurutkan berdasarkan

Desa/Kelurahan.

d. Surat pengantar harus dilampiri daftar isi setiap box/koli yang dikirim

secara rinci

4.3 Pengiriman File Hasil Entry dan Tabel Evaluasi dari BPS

Provinsi ke BPS RI

Adapun tata cara pengiriman hasil entri dari BPS Provinsi ke BPS RI,

sebagai berikut:

a. Tabel Evaluasi dalam bentuk hard copy dan CD (softcopy).

b. Hasil Entri yang sudah clean berupa file VIMK14_pp.krm dikirim ke

Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS).

c. Pengiriman Hasil Entri dan Tabel Evaluasi Survei IMK2014

Triwulanan ditujukan kepada :


1. Mengirimkan CD ke alamat dibawah ini :

2. Atau melalui email dengan alamat [email protected]

Subdirektorat Statistik Integrasi Pengolahan Data

Direktorat Statistik Sistem Informasi Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS)

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8

Jakarta Pusat 10010

mailto:[email protected]



Lampiran



Tabel 1. Banyaknya Blok Sensus dan Sampel Survei IMK Triwulanan per Provinsi,

Tahun 2014

No Kode dan Nama Provinsi

Blok Sensus

Sampel IMK

Triw I Triw II Triw III Triw IV Total

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 11 Aceh 104 560 560 560 560 2.240

2 12 Sumatera Utara 187 620 620 620 620 2.480

3 13 Sumatera Barat 117 540 540 540 540 2.160

4 14 Riau 99 330 330 330 330 1.320

5 15 Jambi 88 290 290 290 290 1.160

6 16 Sumatera Selatan 155 510 510 510 510 2.040

7 17 Bengkulu 75 250 250 250 250 1.000

8 18 Lampung 144 670 670 670 670 2.680

9 19 Kep. Bangka Belitung 68 180 180 180 180 720

10 21 Kepulauan Riau 49 200 200 200 200 800

11 31 DKI Jakarta 209 420 420 420 420 1.680

12 32 Jawa Barat 327 1.510 1.510 1.510 1.510 6.040

13 33 Jawa Tengah 371 2.050 2.050 2.050 2.050 8.200

14 34 D.I. Yogyakarta 115 620 620 620 620 2.480

15 35 Jawa Timur 341 1.830 1.830 1.830 1.830 7.320

16 36 Banten 136 630 630 630 630 2.520

17 51 Bali 117 650 650 650 650 2.600

18 52 Nusa Tenggara Barat 141 790 790 790 790 3.160

19 53 Nusa Tenggara Timur 108 600 600 600 600 2.400

20 61 Kalimantan Barat 97 450 450 450 450 1.800

21 62 Kalimantan Tengah 76 300 300 300 300 1.200

22 63 Kalimantan Selatan 92 490 490 490 490 1.960

23 64 Kalimantan Timur 101 270 270 270 270 1.080

24 71 Sulawesi Utara 76 400 400 400 400 1.600

25 72 Sulawesi Tengah 88 350 350 350 350 1.400

26 73 Sulawesi Selatan 141 740 740 740 740 2.960

27 74 Sulawesi Tenggara 82 280 280 280 280 1.120

28 75 Gorontalo 52 260 260 260 260 1.040

29 76 Sulawesi Barat 49 450 450 450 450 1.800

30 81 Maluku 51 270 270 270 270 1.080

31 82 Maluku Utara 44 200 200 200 200 800

32 91 Papua Barat 36 120 120 120 120 480

33 94 Papua 64 170 170 170 170 680

JUMLAH 4.000 18.000 18.000 18.000 18.000 72.000








Documents

KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.id · Disamping memuat petunjuk teknis berkaitan dengan tata cara ... BPS Kabupaten/Kota membaca dan ... Sketsa peta 9. Pedoman Buku 4 9. Pedoman Buku