Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan ...sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_31_ped_Buku Pedoman Pengisian...sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan

Buku Pedoman

Pengisian Kuesioner

Statistik Politik dan Keamanan 2015

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Badan Pusat Statistik - RI

Pedoman Statpolkam 2015 2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... 2

................................................................................................................................... 3

1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................................................... 3

1.2. TUJUAN DAN SASARAN ..................................................................................................... 5

1.3. CAKUPAN ................................................................................................................................. 6

1.4. JADWAL KEGIATAN ............................................................................................................. 6

....................................................................................................................................... 7

2.1 SUMBER DATA ...................................................................................................................... 7

2.2 METODE PENGUMPULAN DATA .................................................................................... 9

2.3 INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA ............................................................................ 9

2.4 ALUR INSTRUMEN DAN ALUR DOKUMEN ................................................................ 10

2.5 KONSEP DAN DEFINISI ...................................................................................................... 11

2.5.1 Statistik Politik ........................................................................................................... 11

2.5.2 Statistik Keamanan ................................................................................................... 14

2.6 PENJELASAN TEKNIS .......................................................................................................... 25

2.6.1. Statistik Politik ........................................................................................................ 25

2.6.2. Statistik Keamanan .................................................................................................. 27

.............................. 29

3.1 ORGANISASI LAPANGAN ................................................................................................... 29

3.2 TATA CARA PENGUMPULAN DATA .............................................................................. 29

3.3 Tata Tertib dan Tata Cara Pengisian Daftar ............................................................... 30

................................................................................................................... 31

4.1. STATISTIK POLITIK ............................................................................................................ 31

4.2. STATISTIK KEAMANAN ..................................................................................................... 36


1.1. LATAR BELAKANG

Sejak dimulainya orde reformasi sekitar satu dekade yang lalu, pemerintah

melakukan reformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Kegiatan tersebut

diarahkan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakkan sistem pemerintahan yang

baik dan bersih dan transparan (Good and Clean Governance). Namun demikian

keberhasilan reformasi tersebut masih belum terlihat menyeluruh pada semua bidang

pemerintahan. Reformasi birokrasi di bidang penegakkan hukum dan hak azasi manusia

(HAM) masih nampak berjalan di tempat. Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di

bidang penegakkan hukum melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus,

yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian

Hukum dan HAM (Menhukham).

Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan

penegakkan hukum dan HAM yang saling berkaitan antara satu institusi dengan

institusi lainnya. Keberhasilan Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya

semata-mata tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penegakkan

hukum dan HAM, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan,

Pengadilan dan institusi lain yang terkait. Keberhasilan reformasi di bidang penegakkan

hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi

masyarakat.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus

terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan

masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan

mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan

sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya

ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945

menyebutkan bahwa “...........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...........”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945,

pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan


mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah agenda prioritas pemerintahan saat ini

seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan

negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh

warga negara.

Disisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif,

permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan

berkumpul, kebebasan beraspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan

menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya

kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik

peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi

tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada

pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti

sebanyak 38 partai politik.

Menjelang Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU.

Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap

tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 12 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU

dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu

(Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era

Orde Baru partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi

belakangan, terutama dalam pemilihan kepada daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat

partisipasi hanya sekitar 60 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam

politik.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling

mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi

keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan

yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini

artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik

dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan

perkembangan antar waktu dan wilayah.

Untuk memenuhi permintaan data yang semakin banyak khususnya data yg

berkaitan dengan penegakan hukum yang menjadi salah satu agenda prioritas pada

pemerintahan saat ini, maka mulai tahun ini Badan Pusat Statistik selain menerbitkan

publikasi statistik politik dan statistik kriminal juga menerbitkan statistik penegakan


hukum. Melalui publikasi ini diharapkan terkumpul data tentang situasi politik dan

keamanan. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk

memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu

dan antar wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan

bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan, bertujuan untuk:

i. menghimpun data statistik politik dan keamanan

ii. memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan

keamanan,

iii. memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan

keamanan antar waktu dan antar wilayah.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Pada tingkat BPS pusat adalah mampu menyajikan data yang diharapkan dapat

memberikan gambaran situasi politik dan keamanan yang dapat dibandingkan

antar waktu dan antar wilayah dalam bentuk tiga (3) publikasi yakni :

1. Publikasi Statistik Politik

2. Publikasi Statistik Keamanan :

2.1. Publikasi Statistik Kriminal

2.2. Publikasi Statistik Penegakan Hukum

b. Pada tingkat provinsi, BPS provinsi diharapkan memiliki data perkembangan

situasi politik dan keamanan sampai level kabupaten/kota dan disajikan dalam

bentuk publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi.

c. Pada tingkat kabupaten/kota, BPS kabupaten/kota diharapkan memiliki data

perkembangan situasi politik dan keamanan di wilayahnya dan disajikan dalam

bentuk publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten/Kota.


1.3. CAKUPAN

Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan 2015 mencakup data tingkat

provinsi dan kabupaten/kota tahun 2014 di seluruh wilayah Indonesia.

1.4. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan pengumpulan data statistik politik dan keamanan merupakan kegiatan

kompilasi data registrasi dari instansi terkait. Sebagai hasil registrasi data statistik

politik dan keamanan diharapkan mampu menggambarkan kejadian dari bulan Januari–

Desember 2014. Terkait dengan hal tersebut maka pengumpulan data ditunggu sampai

bulan Agustus 2015. Proses pengiriman data dapat dilakukan secara bertahap. Data

yang sifatnya sudah tetap diharapkan langsung dikirimkan tidak harus menunggu

keseluruhan dokumen terisi penuh, misalnya data pemilu, pemilukada, komposisi

pengurus partai politik, dan sejenisnya. Berikut rangkaian jadwal kegiatan dalam

rangka pengumpulan data statistik politik dan keamanan 2015.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Data Statistik Politik dan Keamanan, 2015

Kegiatan Tahun 2015

feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov-Des

1. Pengiriman dokumen dari BPS Pusat

2. Pelaksanaan lapangan:

a. Pengumpulan data ke instansi terkait

b. Pengawasan/pemeriksaan

3. Pengiriman dokumen ke BPS Pusat

4. Konsultasi dan evaluasi dari BPS Pusat

5. Pengolahan dan tabulasi di BPS Pusat

6. Pencetakan publikasi di BPS Pusat

(Statistik Politik & Statistik Keamanan)


Kegiatan Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan di BPS Pusat dikoordinir oleh

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan di bawah tanggung jawab Direktorat

Statistik Ketahanan Sosial. Pada tingkat BPS Provinsi, penyusunan Statistik Politik dan

Keamanan dilaksanakan oleh Seksi Statistik Ketahanan Sosial di bawah tanggung jawab

Bidang Statistik Sosial. Pengumpulan data di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh

Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota.

2.1 SUMBER DATA

Data Statistik Politik dan keamanan bersumber dari data BPS dan data registrasi

instansi terkait. Data BPS yang digunakan dalam penyusunan Statistik Politik dan

Keamanan bersumber dari Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial dan Ekonomi Nasional

(Susenas) dan Potensi Desa (Podes). SP menjadi sumber data mengenai kependudukan

terutama penduduk menurut suku bangsa. Susenas sumber data tentang penduduk

yang mengalami korban kejahatan. Podes sumber data mengenai jumlah desa yang

pernah menjadi lokasi terjadinya suatu tindak pidana, jumlah desa yang pernah menjadi

lokasi konflik warga, upaya warga dalam menjaga keamanan, dan pemerintahan desa.

Instansi terkait yang menjadi sumber data untuk statistik politik terdiri atas

tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

2.1.1. Instansi sumber data di tingkat pusat terdiri dari :

- Komisi Pemilihan Umum (KPU);

- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri);

- Kejaksaan Agung;

- Mahkamah Agung;

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mahkamah Konstitusi;

- Kementerian Dalam Negeri;

- Sekretariat DPR RI;

- Sekretariat DPD;

- Sekretariat MPR.


2.1.2. Instansi di tingkat provinsi terdiri dari :

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- Pemerintah Daerah Provinsi;

- Kepolisian Daerah (Polda);

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Provinsi;

- Kejaksaan Tinggi;

- Pengadilan Tinggi;

- Sekretariat DPRD Provinsi.

2.1.3. Instansi terkait yang menjadi sumber data di tingkat kabupaten/kota

terdiri dari :

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- Kepolisian Resort (Polres)/Kepolisian Resort Kota (Polsekta);

- Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat

Kabupaten/Kota;

- Kejaksaan Negeri;

- Pengadilan Negeri;

- Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Berikut daftar nama instansi dan bagian yang menjadi sumber data untuk

statistik politik dan keamanan di daerah:

Nama Instansi Bagian Data yang dapat diperoleh Komisi Pemilihan Umum

Sub Bagian Teknis

Partai peserta pemilu, Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif, Partisipasi, Perolehan suara, Calon Anggota Legislatif, Calon Anggota Legislatif Terpilih Partai pendukung pasangan calon, Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur, Partisipasi, Perolehan suara, Pasangan Calon Gubernur dan Partai Pendukung

Pemerintah Daerah

Bappeda Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Kesbanglinmas Partai politik, LSM

Sekretariat Dewan

Sekretariat Jumlah Anggota Dewan menurut jenis kelamin, komisi, asal partai, tingkat pendidikan, golongan umur

Persidangan Aktivitas persidangan yang dilakukan dewan,


tingkat kehadiran anggota dewan

Perundangan Produk perundangan yang dihasilkan dewan-pemda

Kantor KemhukHAM

- Partai politik, LSM - Rekapitulasi Narapidana dan Anak Pidana

berdasarkan jenis tindak pidana

Kepolisian Kepegawaian - Jumlah polisi menurut jenis kelamin Reskrim/ops - Data kriminal Analisa Intelkam - Data Demonstrasi

Kejaksaan Panitera Pidana Umum

- Jumlah jaksa dan non jaksa menurut jenis kelamin

- Data perkara tindak pidana Pengadilan Panitera

PM Hukum - Jumlah hakim menurut jenis kelamin - Data perkara tindak pidana

2.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan 2014 yang bersumber dari

instansi terkait dilakukan dengan cara kompilasi data hasil registrasi/catatan. Untuk

keseragaman format data antar daerah dan kemudahan pelaksanaan, disediakan dua

jenis instrumen pengumpulan data yang berupa rancangan (dummy) tabel dan

kuesioner yang telah disusun di BPS RI. Data dari BPS Daerah harap dikirimkan ke BPS

Pusat menggunakan format dummy tabel yang telah tersedia.

2.3 INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Instrumen pengumpulan data statistik politik dan keamanan terdiri atas

kuesioner, dummy tabel dan buku pedoman pengisian kuesioner. Kuesioner terdiri dari

dua jenis, yaitu kuesioner untuk tingkat provinsi dengan inisial POLKAM14-PROV dan

kuesioner untuk tingkat kabupaten/kota dengan inisial POLKAM14-KAB./KOTA.

Berikut disajikan tabel yang memuat tentang jenis instrumen, kegunaan,

penanggungjawab pengisian, rangkap dan peruntukan.


No. Jenis Instrumen Kegunaan Penanggungjawab

Pengisian Jml

Diperuntukan

1. POLKAM14-KAB./KOTA

Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Kabupaten/Kota

BPS Kab./Kota 3

BPS RI

BPS Provinsi

Arsip

2. POLKAM14-PROV.

Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Provinsi

BPS Provinsi 2

BPS RI

BPS Provinsi

3. Dummy Tabel Mengumpulkan data dalam format tabel

BPS Kab./Kota 3

BPS RI

BPS Provinsi

Arsip

BPS Provinsi 2

BPS RI

BPS Provinsi

4. Pedoman Pengisian Kuesioner

Pedoman teknis pengisian kuesioner statistik politik dan keamanan

Disusun BPS RI - Petugas pengumpul data

2.4 ALUR INSTRUMEN DAN ALUR DOKUMEN

Instrumen dan dokumen dalam kegiatan pengumpulan data statistik politik dan

keamanan berupa soft copy (file). Dalam kegiatan ini maka instrumen merupakan alat

yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dokumen adalah file yang telah berisi data

hasil pengumpulan petugas. Adapun alur instrumen berasal dari BPS RI dalam hal ini

adalah Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan mengirimkan file instrumen yang

terdiri dari POLKAM14-PROV., POLKAM14-KAB./KOTA, Dummy Tabel, dan Pedoman ke

BPS Provinsi (Kepala bidang Statistik Sosial). Selanjutnya BPS Provinsi mengirimkan

file instrumen yang terdiri dari POLKAM14-KAB./KOTA, Dummy Tabel, dan Pedoman

ke setiap BPS Kabupaten/Kota (Kepala Seksi Sosial). POLKAM14-PROV. Menjadi tugas

BPS provinsi untuk mengisinya.

Alur dokumen, setelah BPS kabupaten/kota mengisi POLKAM14-KAB./KOTA

selanjutnya dokumen dikirimkan langsung ke BPS RI melalui alamat e-mail

[email protected] dan ke BPS Provinsi. Selain menerima dari BPS kabupaten/kota,

BPS provinsi berkewajiban mengirimkan dokumen POLKAM14-PROV. ke BPS RI.

Berikut digambarkan alur instrumen dan alur dokumen.

mailto:[email protected]


Alur Instrumen Alur Dokumen

BPS RI POLKAM14-KAB./KOTA POLKAM14-PROV. Dummy Tabel Pedoman

BPS RI

POLKAM14-KAB./KOTA POLKAM14-PROV. Dummy Tabel

BPS Provinsi POLKAM14-KAB./KOTA POLKAM14-PROV. Dummy Tabel

Pedoman

BPS Provinsi POLKAM14-PROV.

Dummy Tabel

BPS Kab./Kota POLKAM14-KAB./KOTA Dummy Tabel

Pedoman

BPS Kab./Kota POLKAM14-KAB./KOTA Dummy Tabel

2.5 KONSEP DAN DEFINISI

2.5.1 Statistik Politik

Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan. Berikut konsep

dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini diharapkan dapat

memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definsi yang ada.

a) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

b) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


c) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

d) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e) Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

f) Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik

Indonesia atau di luar negeri.

g) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.

h) Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh

belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

i) Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

j) Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi

persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang

Pemilu, yaitu:

(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :

berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai

Politik;

memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;


memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di

provinsi yang bersangkutan;

menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000

(satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai

politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan

dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b

dan huruf c;

mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta

Pemilu pada Pemilu berikutnya.

k) Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka

Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap

jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

l) Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak

pilih dalam Pemlilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang

menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

m) Suku Bangsa adalah paro (suku) dari suatu bangsa yang memiliki identitas yang

sama dan diakui oleh orang luar.


2.5.2 Statistik Keamanan

Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi/istilah yang dicakup dalam

statistik keamanan.

2.5.2.1. Kriminalitas

a. Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran

i. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari

laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan

oleh kepolisian.

ii. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :

Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada

jaksa.

Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang

telah ditentukan menurut undang-undang.

Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas

Plichmatigheid.

Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.

Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.

Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

b. Pelaku Tindak Kriminalitas

i. Pelaku tindak kriminalitas adalah:

Orang yang melakukan tindak kriminalitas.

Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.

Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.

Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.

Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

ii. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :

Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.

Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.

Umum adalah anak-anak dan dewasa.


c. Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh

pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses

pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

d. Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan

akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa

atau badan.

2.5.2.2. Penegakan Hukum

Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang

berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem

hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan

baik atau tidak (Efendy, 2005:1). Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan

seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang.

Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur

penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban

yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam

menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem

dari sistem peradilan pidana.

Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut

mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai

dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama

mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan

pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem

tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya.

Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang

tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya

penegakan hukum yang diharapkan (Efendy, 2005:2).



KETERANGAN ISTILAH: TP : Tindak pidana; Pidana berarti hukuman.

Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap

orang/subjek hokum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar

hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

POLRES : Kepolisian Resort (institusi kepolisian di tingkat kabupaten/kota)

Laporan : Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau

kewajiban bedasarkan Undang – undang kepada pejabat yang

berwewenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak

Pidana ( Psl 1 angka 24 ).

Pengaduan : Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan

kepada pejabat yang berwewenang untuk menindak menurut Hukum

seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (

Psl 1 angaka 25 ).

LID : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidikan untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak pidana

guna menentukan dapat tidknya dilakukan penyidikan menurut cara

yang diautr dalam Undang – undang ini (Psl 1 angka 5 ).

DIK : Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam Undang – undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti – bukti yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya ( Psl 1 angka 2).

SPDP : Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

Tahap I : Berkas perkara yang berisi keterangan barang bukti dan tersangka

P 18 : Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas perkara yang

diajukan Penyidik belum lengkap

P 19 : Pengembalian berkas hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum disertai

petunjuknya ke Penyidik

P 21 : Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas perkara yang

diajukan Penyidik sudah lengkap

SP 3 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan; dikeluarkan oleh Penyidik jika

barang bukti, saksi, dan tersangka dari suatu dugaan kasus tindak


pidana belum cukup kuat.

SKP2 : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan; dikeluarkan oleh Penuntut

Umum jika barang bukti, saksi dan tersangka dari suatu kasus

berdasarkan laporan Penyidik belum cukup kuat.

TUNTUT : Penuntutan adalah serangkaian tindakan Penuntut Umum (Jaksa

Penuntut Umum) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ( Psl

14 huruf a sampai j ).

Surat Dakwaan : Dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, berisi dakwaan terhadap suatu

kasus/perkara yang telah lengkap (P 21) yang diajukan oleh penyidik.

APB : Acara Pemeriksaan Biasa; dibuat oleh JPU dan kemudian diserahkan ke

Hakim PN untuk menentukan jenis proses peradilan

APBS : Acara Pemeriksaan Biasa Singkat ; dibuat oleh JPU dan kemudian

diserahkan ke Hakim PN untuk menentukan jenis proses peradilan

Putusan : Hasil/putusan sidang PN terhadap suatu kasus yang diajukan oleh JPU

Eksekusi : Proses penanganan hasil putusan sidang terhadap suatu kasus/perkara

yang sudah berkekuatan hukum tetap, penyerahan tahanan/narapidana

ke Lembaga Pemasyarakatan

UH : Upaya Hukum ; bentuk upaya/perlawanan dari pihak terdakwa atau

penuntut umum terhadap putusan Hakim PN yang dapat berupa

banding, kasasi, kasasi demi hukum, peninjauan kembali, grasi/emisi

Lapas : Lembaga Pemasyarakatan; institusi/lembaga dalam system peradilan

pidana yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana.

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Definisi dan Susunan Lembaga Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

Indonesia, maka tugas kepolisian adalah sebagai berikut :

- menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- penegakan hukum, perlindungan, pengayoman;

- pelayanan kepada masyarakat agar keamanan dalam negeri dapat terpelihara.

Susunan Lembaga Kepolisian terdiri dari :


- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada tingkat pusat

dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang

bertanggung jawab langsung kepada presiden.

- Kepolisian Daerah (POLDA) merupakan satuan Kepolisian pada tingkat

kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda dipimpin oleh Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda).

- Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil).

Polwil membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Baik Polwil

maupun Polres dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes).

- Polres membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), sedangkan Polresta membawahi

Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh

seorang Komisaris Polisi (Kompol).

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri.

Sedangkan wewenang Polri secara umum diantaranya menerima laporan dan/atau

pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menangggulangi tumbuhnya penyakit

masyarakat.

Tahapan Penanganan Perkara di Kepolisian

Proses penganganan perkara di kepolisian diawali dengan adanya laporan atau

pengaduan ke kepolisian. Laporan bisa dilakukan oleh korban (terutama untuk delik

aduan), saksi, maupun siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan.

Selanjutnya laporan tersebut akan ditangani oleh polisi, dengan tahapan sebagai

berikut:

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, unruk

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Proses ini bisanya

dilakukan ketika pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat. Polisi

kemudian akan datang untuk memulai proses penyelidikan, misalnya memasang

garis polisi, mengambil foto tempat kejadian perkara, dan sebagainya.


2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

mengumpulkan bukti. Bukti yang dikumpulkan diharapkan bisa menerangkan

perbuatan pidana yang terjadi dan membantu menemukan tersangka. Proses

pemeriksaan meliputi kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan

keidentikan tersangka dan/atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur

perbuatan pidana yang terjadi. Dengan demikian diharapkan peranan seseorang

atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi semakin jelas.

3. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, meliputi:

- Pembuatan resume

- Penyusunan isi berkas perkara

- Pemberkasan dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap, penyidik

menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

B. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara,

khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih

oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jaksa Agung membawahi enam Jaksa

Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.

Susunan Lembaga Kejaksaan terdiri dari :

- Kejaksaan Agung (Kejagung) pada tingkat pusat dan dipimpin oleh Jaksa Agung

yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- Kejaksaan Tinggi (Kejati) merupakan satuan kejaksaan pada tingkat kewilayahan

yang berada dibawah Kejagung.

- Kejaksaan Negeri (Kejari) merupakan satuan kejaksaan pada tingkat

kewilayahan yang berada dibawah Kejati

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

Di bidang pidana:

Melakukan penuntutan

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap


Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-

Undang

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Di bidang perdata dan tata usaha negara:

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar

pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut

menyelenggarakan kegiatan:

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Pengamanan kebijakan penegakan hukum

Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

negara

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal

C. Pengadilan

Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum

yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan daerah hukum meliputi wilayah

kabupaten/kota. Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada

umumnya.

Tugas pokok dari Pengadilan Pasal 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Terdapat tiga jenis perkara pidana yang diselesaikan oleh pengadilan, yaitu:

a. Pidana biasa, yaitu perkara yang diajukan dengan surat tuntutan dari Jaksa

Penuntut Umum, disertai dengan saksi, barang bukti, dan adanya pembela.


b. Pidana singkat, yaitu perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta

penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

c. pidana cepat/ringan/lalu lintas.

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang

berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap

perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga

merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan

mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

D. Lembaga Permasyarakatan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut lapas menurut Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01-

PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lapas dipimpin oleh seorang Kepala, yang disebut

dengan Kalapas.

Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana, untuk

melaksanakan tugas tersebut Lapas mempunyai fungsi :

1) Melakukan pembinaan narapidana.

2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.

3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana.

4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.

5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lapas dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

a. Lapas kelas I; Kapasitas hunian standar 1500 orang

b. Lapas kelas II A; Kapasitas hunian standar 500 – 1500 orang

c. Lapas kelas II B; Kapasitas hunian standar 500 orang

d. Lapas kelas III ; Kapasitas hunian standar 250 orang


Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas hunian atau daya tampung

narapidana dan juga berdasarkan tempat kedudukan dan kegiatan kerja petugas Lapas (

berdasarkan struktur oganisasi yang berbeda – beda ). Selain Lapas terdapat juga Unit

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT Pemasyarakatan) lainnya yang bekerja

dibawah Dirjen Pemasyarakatan, yaitu :

1. RUTAN (Rumah Tahanan Negara), merupakan unit pelaksana teknis tempat

tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. BAPAS (Balai Pemasyarakatan), merupakan pranata untuk melaksanakan

bimbingan klien pemsayarakatan.

3. RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), merupakan unit

pelaksana di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan

negara.

Secara statistik pada Desember 2008 tingkat hunian Lapas Cipinang adalah

sebanyak 2916 orang pidana (terdiri dari 1359 narapidana dan 1557

tahanan), kemudian sampai pertengahan bulan Pebruari 2009 tingkat hunian

mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3290 orang pidana (terdiri dari 1401

narapidana, 1889 tahanan). Kondisi ini menjadikan Lapas Cipinang diklasifikasikan

sebagai Lapas kelas I (>1500 orang). Dan hal ini akan berlangsung terus menerus.

Narapidana

Narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan

(hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketepatan yang pasti

bahwa, dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau

pelanggaran. Narapidana disebut juga sebagai terpidana atau terhukum.

Tambahan terpidana adalah terpidana atau terhukum yang baru masuk dalam

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan Pengadilan dengan ketepatan yang

pasti pada bulan tertentu. Tambahan narapidana dihitung tiap bulan, pada setiap akhir

bulan. Penghitungan satu tahun merupakan penjumlahan tambahan narapidana dalam

12 bulan. Tidak termasuk dalam tambahan narapidana adalah mereka yang dititipkan

oleh Lembaga Pemasyarakatan lain, tahanan Kepolisian, tahanan Kejaksaan, tahanan

Pengadilan (Hakim), dan titipan dari instansi lain.


Golongan umur terpidana/terhukum dibagi dalam kelompok

a. Dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 21 tahun.

b. Pemuda adalah mereka yang berumur 18 s/d 21 tahun.

c. Anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 18 tahun.

Remisi adalah pengurangan hukuman atau sisa hukuman, diberikan setiap tahun

pada narapidana yang memenuhi syarat pada setiap hari ulang tahun Kemerdekaan RI

tanggal 17 Agustus.

Ada dua macam remisi, yaitu remisi biasa dan remisi Istimewa. Remisi biasa

ada dua macam yaitu remisi biasa seluruhnya dan remisi biasa sebagian.Remisi

Istimewa diberikan 10 tahun sekali dengan tahun yang berakhiran 5 dimulai tahun

1945

Keadaan/isi lembaga pemasyarakatan adalah jumlah penghuni Lembaga

Pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana/terhukum dan tahanan. Tahanan terdiri

dari tahanan Kepolisian (Tk. Penyidikan), tahanan Kejaksaan (Tk. Penuntutan), tahanan

Pengadilan Negeri (Tk. Pengadilan I), tahanan Pengadilan Tinggi (Tk. Banding), tahanan

Mahkamah Agung (Tk. Kasasi), yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan pada suatu

waktu tertentu. Pada publikasi ini isi Lembaga Pemasyarakatan dicatat menurut

keadaan akhir 31 Desember.

Narapidana Anak

Ketika seorang anak telah diputus bersalah dan dikenakan pidana penjara, anak

akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Warga Binaan

Pemasyarakatan.

Anak yang ditempatkan di LAPAS disebut dengan Anak Didik Pemasyarakatan.

Anak Didik Pemasyarakatan terdiri dari (Pasal 1 angka 8 UU No.12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan):

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana

di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada

negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai

berumur 18 (delapan belas) tahun;


Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh

penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai

berumur 18 (delapan belas) tahun

Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS khusus untuk anak yang

disebut dengan LAPAS Anak. Anak yang ditempatkan di LAPAS Anak untuk menjalani

hukuman pidana penjara disebut anak pidana (Pasal 18 UU Pemasyarakatan). Di dalam

LAPAS, Anak tersebut, akan digolongkan berdasarkan dasar umur, jenis kelamin, lama

pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan

atau perkembangan pembinaan (Pasal 20 UU Pemasyarakatan) dalam rangka

pembinaan anak pidana tersebut.

2.6 PENJELASAN TEKNIS

2.6.1. Statistik Politik

Statistik yang perlu ditampilkan dari keberadaan rakyat/penduduk Indonesia :

1. Keragaman suku, agama, bahasa dan budaya. Statistik ini bisa diukur dari proporsi

suku, agama, bahasa, atau budaya mayoritas di suatu wilayah. Semakin angka

tersebut berarti semakin tidak beragam suku, agama, bahasa, dan budaya.

2. Banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada

3. Banyaknya penduduk yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada

karena peraturan perundang-undangan, misalnya terkena putusan pengadilan lebih

dari 5 tahun (temporer), dan putusan pengadilan hukuman mati (permanen).

4. Banyaknya penduduk yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak tersebut,

termasuk di dalamnya adalah Golput, sakit, dan dalam perjalanan. Untuk mengukur

statistik ini maka digunakan angka rate sebagai berikut:

Rumus : 100xC

BA

A = Rate orang yang tidak menggunakan hak pilihnya

B = Jumlah penduduk yang sudah tercatat sebagai pemilih tetapi tidak memilih

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

5. Menghitung angka partisipasi penduduk dalam pemilu atau pilkada untuk

mengetahui tingkat kesadaran politik rakyat

Rumus : 100xC

BA


A = Angka partisipasi penduduk dalam pemilu

B = Jumlah penduduk yang memilih


6. Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau

pilkada

Rumus : 100xC

BA

A = Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu

atau pilkada

B = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar


7. Rate suara tidak sah

Rumus : 100xC

BA

A = Rate Suara tidak sah

B = Jumlah kartu suara yang tidak sah

C = Jumlah kartu seluruh pemilih

8. Statistik Partai Politik :

1. Banyaknya partai politik

2. Banyaknya cabang partai politik hingga tingkat desa

3. Susunan organisasi partai politik

4. Banyaknya pengurus partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan

pendidikan)

5. Banyaknya anggota partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan

pendidikan

6. Syarat-syarat menjadi anggota partai politik

7. Banyaknya simpatisan tiap partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan

pendidikan)

8. Program kerja partai politik

9. Aset partai politik (terutama status kepemilikan gedung kantor sekretariat

partai)

10. Banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan


9. Statistik dari kegiatan pasca pemilu:

1. Hasil perolehan suara menurut partai politik

2. Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan Legislatif

3. Banyaknya anggota Legislatif menurut daerah pemerintahan (provinsi,

kabupaten, dan kota menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan)

4. Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan eksekutif atau

pemerintahan (menurut partai asal, jenis kelamin, umur, dan pendidikan)

5. Banyaknya UU, PP atau Perda hasil badan legislatif suatu pemilu

10. Statistik dari kegiatan pemilukada;

1. Partai politik pengusung calon kepala daerah (pilkada) dengan kekuatannya

(persentase perolehan suara dalam pemilu)

2. Jumlah calon dalam pilkada

3. Syarat-syarat bagi seseorang agar bisa dicalonkan sebagai kepala daerah

dalam pilkada

4. Latar belakang dari calon yang terpilih dalam pilkada sebagai kepala daerah

Selain itu perlu pula dilihat masalah-masalah lain seperti,

1. Jumlah gangguan stabilitas politik karena konflik yang bernuansa politik

2. Dampak dari konflik yang berhubungan dengan masalah politik seperti

terjadinya pengungsian dan lain sebagainya

3. Adanya berbagai pelanggaran hak azasi manusia.

Beberapa hasil statistik politik, yang telah ditampilkan dalam bentuk tabel dan

grafik, dimaksudkan agar bisa dipelajari untuk melihat kekurangannya, dan bila

mungkin dapat digunakan sebagai acuan. Namun tampilan penyajian statistik politik

selain tampilan contoh, tergantung daerah masing-masing. Tetapi harus diingat bahwa

tampilan penyajian yang dibuat hendaknya mudah untuk dimengerti.

2.6.2. Statistik Keamanan

Berikut ini ditampilkan beberapa indikator tingkat keamanan suatu wilayah yang

dapat ditampilkan :

1. Angka Indeks Kejahatan ( It )

It =

Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t x 100

Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun to dimana : to = tahun dasar


t = tahun t

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (crime rate)

= Jumlah peristiwa kejahatan pada

tahun t x 100.000 Jumlah penduduk

3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (crime clock)

= 365 x 24 x 60 x 60

x ( detik ) Jumlah peristiwa kejahatan tahun t

4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (crime clearence)

=

Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan x 100 ( %

) Jumlah peristiwa kejahatan pada dilaporkan


3.1 ORGANISASI LAPANGAN

Organisasi lapangan kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan

2014 disusun mulai dari tingkat pusat hingga lapangan, mulai dari penanggung jawab di

tingkat pusat, daerah, maupun di lapangan. Berikut ini adalah pembagian tugas dan

tanggungjawabnya :

a. Tingkat Pusat

Kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan di tingkat pusat secara

penuh menjadi tanggung jawab Direktur Statistik Ketahanan Sosial. Penanggung

jawab teknis kegiatan pengumpulan data statistik politik dan keamanan adalah

Kepala Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan.

b. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan

secara penuh menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi. Pelaksanan

pengumpulan menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

Penanggung jawab di tingkat kabupaten/kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota,

yang secara teknis pelaksanaan menjadi tanggungjawab Kepala Seksi Statistik

Sosial.

3.2 TATA CARA PENGUMPULAN DATA

Data statistik politik dan keamanan pada dasarnya merupakan data kompilasi

registrasi dari instansi terkait, karena tata cara pengumpulan data dapat dilakukan

melalui dua pendekatan:

a. Mencatat/Menyalin

Instansi terkait pada umumnya mempunyai publikasi/laporan yang terkait dengan

data yang sedang kita kumpulkan. Apabila publikasi/laporan tersedia dan

diizinkan untuk dipinjam/difoto copy, maka petugas pengumpul data dapat


mencatat/menyalin data yang ada. Ketika mencatat pastikan bahwa data yang

dicatat/disalin merupakan data pada waktu referensi, yaitu peristiwa/kejadian

sepanjang tahun 2014. Contoh di sekretariat dewan pada umumnya telah tersedia

profil anggota dewan. Di Polda/Polres pada umumnya memiliki laporan evaluasi

situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

b. Teknik Berwawancara

Teknik ini dilakukan apabila petugas pengumpul data tidak memungkinkan untuk

mencatat/menyalin hasil regsitrasi instansi sumber data karena sesuatu hal,

misalnya registrasi bersifat rahasia. Wawancara dalam kegiatan ini berbeda dengan

pengumpulan data yang biasa dilakukan dengan instrumen kuesioner. Dalam

survei/studi pada umumnya yang diminta adalah persepsi/pendapat/pandangan

responden atau hal yang menyangkut responden, sedangkan pada kegiatan

pengumpulan statistik politik dan keamanan data yang dikumpulkan merupakan

peristiwa/kejadian yang tercatat di instansi terkait. Oleh karena itu dalam

wawancara yakinkan bahwa responden menjawab berdasarkan catatan/laporan

bukan hasil pemikiran/perkiraan.

3.3 Tata Tertib dan Tata Cara Pengisian Daftar

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengisian daftar, yaitu:

2. Kuasai konsep, definisi, maksud dan tujuan survei;

3. Tulis semua isian dengan sejelas-jelasnya agar mudah dibaca dan pada tempat

yang disediakan, dan diteliti kembali isian daftar serta perbaiki bila terdapat

kesalahan pengisian. Pastikan data yang ditulis adalah peristiwa/kejadian

sepanjang tahun 2013;

4. Perhatikan jenis aturan pengisian yang masing-masing berlaku untuk rincian

atau pertanyaan tertentu.

5. Tulis dengan huruf kapital semua isian pada pertanyaan terbuka di tempat yang

disediakan sejelas-jelasnya agar mudah dibaca;


Pada instrumen pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan tahun 2015,

tidak lagi berbentuk kuesioner seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015,

instrumen yang diperlukan berbentuk dummy tabel, baik untuk Statistik Politik maupun

Statistik Keamanan. Untuk Statistik Politik

4.1. STATISTIK POLITIK

Tujuan pengisian tabel-tabel ini adalah untuk mengetahui perkembangan politik

di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Data pada bagian ini

bersumber dari BPS, KPUD, Sekretariat DPRD, Kesbanglinmas, Badan Kepegawaian

Daerah, dan Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota).

Tabel 1: Keadaan Geografis (sumber data: BPS)

a. Luas Wilayah : isikan luas wilayah dalam km2 untuk tiap kab./kota

b. Jumlah Kecamatan : isikan jumlah kecamatan untuk tiap kab./kota

c. Jumlah Desa/Kelurahan : isikan jumlah desa/kelurahan yang ada di setiap kab./kota

d. Jumlah Penduduk : isikan jumlah penduduk yang ada di setiap kab./kota

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Sumber data KPUD

Tabel 2: Waktu pelaksanaan Pilkada terakhir (tanggal, bulan, tahun)

Catat jumlah penduduk berdasarkan partispasi dalam pilkada terakhir (bila ada 2

putaran, catat tanggal, bulan dan tahun pada kedua putaran tersebut. Isikan tanggal

pelaksanaan pilkada Bupati/Walikota terakhir untuk setiap wilayah kab./kota dan

tanggal pelaksanaan pilkada Gubernur terakhir untuk wilayah provinsi.

Tabel 3: Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam

Pemilukada.

Untuk pemilukada Gubernur: isikan data penduduk dari tiap kab./kota baik yang

terdaftar maupun yang menggunakan hak pilih. Angka provinsi merupakan angka

komulatif dari seluruh kab./kota.


a. Terdaftar : jumlah penduduk yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur

17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan didaftar oleh

penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

b. Menggunakan hak pilih : jumlah penduduk yang pada hari pemungutan suara datang

ke tempat pemungutan suara (TPS) dan melakukan pencoblosan surat suara.

Untuk pemilukada Bupati/Walikota: isikan data penduduk dari tiap kab./kota baik

yang terdaftar maupun yang menggunakan hak pilih. Angka provinsi merupakan angka

komulatif dari seluruh kab./kota.

Tabel 4: Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih

dalam Pemilukada

- Suara sah : jumlah surat suara yang dinyatakan sah

- Suara tidak sah : jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah

- Tidak menggunakan hak pilih : jumlah penduduk yang terdaftar di DPT tetapi

tidak datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara.

Tabel 5: Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon

Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung

Jumlah kandidat : jumlah peserta pilkada yang terdapat pada surat suara

Jumlah perolehan suara : jumlah suara sah yang diperoleh kandidat yang

memenangkan pilkada

Persentase perolehan suara : persentase suara yang diperoleh kandidat yang

memenangkan pilkada terhadap total suara sah dalam pilkada

Partai pendukung : partai-partai yang mendukung pencalonan kandidat yang

memenangkan pilkada

Untuk kolom provinsi: isikan sesuai dengan kondisi pemilukada gubernur.

Tabel 6: Kepala Daerah Hasil Pemilukada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan,

Usia dan Jabatan Sebelumnya

Pendidikan tertinggi Kepala Daerah terpilih : jenjang pendidikan tertinggi yang

berhasil ditamatkan Kepala Daerah terpilih

Usia saat terpilih: usia kepala daerah terpilih pada saat dilantik

Jabatan/Pekerjaan sebelumnya : jabatan/pekerjaan terakhir Kepala Daerah terpilih

sebelum memenangkan pilkada


Untuk Tabel 7 s/d 10, informasi dapat diperoleh di Sekretariat DPRD

Tabel 7: Jumlah Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin

Tuliskan jumlah anggota DPRD menurut asal partai politik dan jenis kelamin.

Tabel 8 : Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Tuliskan jumlah anggota DPRD menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 9 : Jumlah Anggota DPRD menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tuliskan jumlah anggota DPRD menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis

kelamin.

Tabel 10 : Jumlah Produk Hukum Daerah

Tuliskan jumlah produk hukum yang dihasilkan DPRD selama kurun waktu tahun 2014

yang terdiri dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Peraturan Daerah (Perda)

yang disahkan tahun 2014.

Tabel 11 : Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota

masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Tuliskan jumlah Organisasi Massa (Ormas) yang terdaftar tahun 2013 dan 2014.

Informasi ini dapat diperoleh di bagian Kesbanglinmas Pemerintah Daerah.

Tabel 12 : Jumlah PNS menurut Eselon dan Jenis Kelamin

PNS yang dicatat adalah semua pejabat struktural mulai dari eselon II, III, dan IV di

masing-masing daerah. Tuliskan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jenis

kelamin dan eselon. Informasi ini dapat diperoleh di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Tabel 13 : Jumlah Hakim dan Jaksa menurut jenis kelamin

Tuliskan jumlah Hakim dan Jaksa menurut jenis kelamin. Untuk tingkat Provinsi

informasi dapat diperoleh di Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi, sedangkan tingkat


Kabupaten/Kota informasi dapat diperoleh di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri

setempat.

Untuk Tabel 14 s/d 22, informasi dapat diperoleh di KPUD

Tabel 14 : Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam

Pemilu Legislatif 2014 DPRD Provinsi

Tuliskan jumlah penduduk pada setiap kab./kota yang terdaftar di DPT dan juga yang

menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif untuk tingkat DPRD Provinsi. Angka

provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.


Pemilu Legislatif 2014 DPRD Kab./Kota


menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif untuk tingkat DPRD Kab.Kota. Angka

provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

Tabel 16 : Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih

dalam Pemilu Legislatif 2014 DPRD Provinsi

Tuliskan jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih yang

merupakan hasil pemilu legislatif 2014 untuk tingkat DPRD Provinsi. Angka provinsi

merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

Tabel 17 : Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih

dalam Pemilu Legislatif 2014 DPRD Kab./Kota


merupakan hasil pemilu legislatif 2014 untuk tingkat DPRD Kab./Kota. Angka provinsi

merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

Tabel 18 : Jumlah Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014

Tuliskan jumlah calon anggota legislatif untuk tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kab./Kota yang berasal dari Kab./Kota yang bersangkutan menurut jenis kelamin.

Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.


Tabel 19. Perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu legislatif 2014 (DPRD

Provinsi)

Tuliskan jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu legislatif 2014 untuk

tingkat DPRD Provinsi. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

Tabel 20. Perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu legislatif 2014 (DPRD

Kab./Kota)

Tuliskan jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu legislatif 2014 untuk

tingkat DPRD Kab./Kota. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.


Pemilu Presiden 2014


menggunakan hak pilih pada Pemilu Presiden. Angka provinsi merupakan komulatif

dari seluruh kab./kota.

Tabel 22. Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih

dalam Pemilu Presiden 2014


merupakan hasil pemilu Presiden 2014. Angka provinsi merupakan komulatif dari

seluruh kab./kota.


4.2. STATISTIK KEAMANAN

Tujuan pengisian blok ini adalah untuk mengetahui perkembangan situasi

keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi yang bersangkutan pada tahun 2014. Data

pada blok ini merupakan kompilasi data sekunder bersumber dari BPS, Kepolisian

Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, Pengadilan

Tinggi/Pengadilan Negeri dan Pemerintah Provinsi.

1. Pedoman Pengisian Data Kepolisian A

Tabel (1) : Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk

di Provinsi pada Tahun 2014: diisikan sesuai dengan data BPS Provinsi bersangkutan.

(sumber data : BPS)

Tabel (2) : Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja

Yang dimaksudkan dengan :

a. Poltabes (Kepolisian Kota Besar) adalah kepolisian yang wilayah tugasnya

merupakan Kota Besar. Contoh Poltabes Medan, Poltabes Surakarta, dll.

b. Polres/Polresta (Kepolisian Resort atau Kepolisian Resort Kota) adalah

kepolisian yang wilayah tugasnya adalah Daerah Tingkat II (kabupaten/kota).

Contoh Polres Situbondo, Polres Balikpapan, dll.

c. Polsek/Polsekta (Kepolisian Sektor/Kepolisian Sektor Kota) adalah kepolisian

yang wilayah tugasnya setingkat kecamatan. Contoh Polsek Tanah Abang, Polsek

Jatinegara, dll.

d. Pos Polisi: cukup jelas.

Rincian (a) s/d (d) : isikan jawaban pada kolom yang tersedia. (sumber data : Polda)

Tabel (3) : Jumlah Polisi di di Polres/Polresta dan Polda Provinsi x tahun 2014

Yang dimaksudkan dengan :

a. Laki-laki: isikan jumlah polisi laki-laki yang terdaftar di wilayah yang

bersangkutan pada kolom yang tersedia.

b. Perempuan: isikan jumlah polisi wanita yang terdaftar di wilayah yang


c. Total: isikan jumlah polisi secara keseluruhan yang terdaftar di wilayah yang



Rincian (a) s/d (c) : isikan jawaban pada kolom yang tersedia. (sumber data : Polda)

Tabel (4) : Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (Crime Total)

Tabel ini menggambarkan jumlah kasus tindak kejahatan yang dilaporkan (crime total)

kepada polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu (2012, 2013 dan 2014). Pada

sumber data kepolisian, jumlah tindak kejahatan adalah peristiwa yang dilaporkan yaitu

setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang

pelakunya tertangkap tangan oleh polisi.

Tabel (5) : Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (Crime Cleared)

Tabel ini menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang

terjadi pada kurun waktu tertentu.. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang

selesai di tingkat kepolisian, apabila:

Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada

kejaksaan (P21)

Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah

ditentukan menurut undang-undang

Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid (kewajiban

berdasarkan kewenangan hukum)

Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi Kepolisian;

Tersangka meninggal dunia/gila

Kasus kadaluwarsa, dan sebagainya.

Tabel (6) : Persentase tindak kejahatan yang diselesaikan (Clearence Rate)

Table ini menyatakan persentase penyelesaian tindak kejahatan oleh polisi. Angka

penyelesaian tindak kejahatan merupakan perbandingan jumlah tindak kejahatan yang

dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan tindak kejahatan yang dilaporkan pada

kurun waktu tertentu.

Angka penyelesaian kasus tindak kejahatan dapat dihitung menggunakan:

Clearance Rate


Tabel (7) : Selang Waktu terjadinya kejahatan (Crime Clock)

Tabel ini mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan

kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu

detik.

Penghitungannya dirumuskan dengan:

Crime Clock

Tabel (8) : Resiko penduduk terkena tindak kejahatan (Crime Rate)

Angka ini mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak kejahatan.

Biasanya dinyatakan dalam setiap 100.000 penduduk. Namun, karena level datanya

untuk tingkat Polres/Polresta (kabupaten/kota) konstanta lebih tepatnya 1000. Angka

tindak kejahatan merupakan hasil bagi dari jumlah tindak kejahatan dengan jumlah

penduduk.

Secara sederhana dirumuskan sebagai berikut:

Crime Rate

k = konstanta yakni 1000

Tabel (9) : Jumlah pelaku kejahatan menurut kategori umur dan jenis kelamin

Pelaku kejahatan menurut kategori umur dibedakan menjadi:

Dewasa adalah bila pelaku kejahatan sudah berumur 18 tahun atau lebih;

Anak-anak adalah bila pelaku kejahatan berumur kurang dari 18 tahun;

Pelaku kejahatan menurut kategori jenis kelamin dibedakan menjadi:

Laki-laki: cukup jelas

Perempuan: cukup jelas

Isikan sesuai dengan data Polres/Polresta.


2. Pedoman Pengisian Data Kepolisian B

Data ini merupakan tabel yang menggunakan format database kepolisian yang dapat

diperoleh dari sumber Kepolisian Daerah (Polda). Secara umum setiap Polda memiliki

format yang sama dalam mengkompilasi data tindak kejahatan sesuai tabel terlampir.

Ada beberapa sheet dalam file data kepolisian B yakni sheet pertama diisikan dengan

data Polda dan sheet berikutnya diisikan dengan data Polres/Polresta (disesuaikan

dengan jumlah Polres/Polresta yang berada dalam wilayah Polda masing-masing).

Sheet terakhir merupakan data terkait tahanan baik di tingkat Polda maupun

Polres/Polresta.

Kolom (1) : Golongan

Ada empat golongan jenis kejahatan, yaitu:

- Golongan I: Kejahatan

Kejahatan golongan ini terdiri dari kejahatan konvensional (penculikan,

pencurian, perkosaan, dan lain-lain), kejahatan transnasional (narkotika,

terorisme, imigran gelap, dan lain-lain), kejahatan terhadap kekayaan negara

(korupsi, illegal loging, illegal fishing, dan lain-lain), kejahatan berimplikasi

kontinjensi (penodaan agama, bentrok massa, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain),

serta pelanggaran HAM (kejahatan apartheid, genosida, penyiksaan secara

sistematis dan meluas, dan lain-lain).

- Golongan II: Pelanggaran Hukum (Tindak Pidana Ringan)

Kejahatan golongan ini terdiri dari pelanggaran hukum non pidana (meminta-

minta di jalan umu, bangunan tanpa izin, dan lain-lain) dan pelanggaran hukum

pidana (mengganggu rapat umum, membuat gaduh pertemuan agama, dan lain-

lain).

- Golongan III: Gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban

Kejahatan golongan ini terdiri dari gangguan terhadap orang (penemuan mayat,

bunuh diri, orang hilang, dan lain-lain), gangguan terhadap barang (kebakaran,

kehilangan, kecelakaan, dan lain-lain), gangguan terhadap sarana dan fasilitas

(memblokir jalan umum, membuka irigasi tanpa hak, dan lain-lain), gangguan

terhadap hewan (meracuni hewan peliharaan/dilindungi, mengadu/menyabung

hewan, dan lain-lain), serta gangguan terhadap lingkungan hidup (membakar

sampah berlebihan, merokok di tempat umum, dan lain-lain).


- Golongan IV: Bencana

Kejahatan golongan ini terdiri dari bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung

meletus, dan lain-lain), bencana sosial (epidemi penyakit, kelangkaan BBM, gagal

panen, dan lain-lain), serta bencana non alam (kebakaran, banjir, kebocoran

reaktor nuklir, dan lain-lain).

Kolom (2) : Jenis Kejahatan

Cukup jelas.

Kolom (3) : Ketentuan yang Mengatur

Cukup jelas.

Lapor

Kolom (4) : Lapor Jumlah Perkara Tahun Ini

Merupakan jumlah perkara yang dilaporkan pada tahun ini

Kolom (5) : Lapor Tunggakan

Merupakan jumlah sisa/tunggakan laporan perkara yang belum diselesaikan

oleh pihak kepolisian

Kolom (6) : Jumlah

Merupakan jumlah total laporan di kepolisian (Kolom 4 ditambah dengan

Kolom 5).

Penyelesaian

Kolom (7) : P21

P21 merupakan dokumen kepolisian yang memberitahukan bahwa hasil

penyidikan sudah lengkap.

Alasan Penyidikan Dihentikan :

Kolom (8) : Tidak Cukup Bukti

Penyidikan dihentikan apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk

menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk

membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan.

Kolom (9) : Bukan Perkara Pidana

Penyidikan dihentikan apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik

berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan

merupakan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi

peradilan umum. Jadi, tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti


yang diatur dalam KUHP atau dalam perundang-undangan tindak pidana

khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum.

Kolom (10) : Aduan Dicabut

Penyidikan dihentikan apabila korban tindak pidana atau pihak pelapor

mencabut laporannya. Biasanya hal itu terjadi apabila telah terjadi suatu

perdamaian diantara tersangka dan pelapor.

Kolom (11) : Nebis In Idem

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang

sama, dimana atas perbuatan itu telah diputus oleh pengadilan yang berwenang

untuk itu dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kolom (12) : Tersangka Mati

Penyidikan dihentikan karena tersangka meninggal.

Kolom (13) : Tersangka Gila

Penyidikan dihentikan apabila setelah menjalani pemeriksaan secara medis

tersangka dinyatakan gila atau mengalami gangguan kejiwaan.

Kolom (14) : Kadaluarsa

Tenggang waktu menurut KUHP, yaitu:

Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan

yang dilakukan dengan alat percetakan.

Lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan

pidana denda, kurungan atau penjara, yang tidak lebih dari hukuman

penjara selama tiga tahun.

Lewat tenggang waktu 12 tahun bagi semua kejahatan yang diancam

dengan hukuman penjara lebih dari tiga tahun.

Lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan

hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.

Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum

mencapai umur 18 tahun, tenggang waktu kadaluarsa yang disebut pada

poin 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Kolom (15) : Jumlah Penyelesaian

Merupakan jumlah total kasus selesai di kepolisian (penjumlahan kolom 7 s/d

14).

Sisa


Kolom (16) : Sisa dalam Proses Penyelidikan

Merupakan jumlah dari sisa/tunggakan kasus yang masih dalam proses

penyelidikan.

Kolom (17) : Sisa dalam Proses Penyidikan

Merupakan jumlah dari sisa/tunggakan kasus yang masih dalam proses

penyidikan.

Kolom (18) : Jumlah

Merupaka penjumlahan dari kolom 16 dan kolom 17.

Kolom (20) : Lapor Bulan Ini

Merupakan jumlah laporan bulan yang ini. (sama dengan kolom 4)

Kolom (21) : Selesai

Merupakan jumlah kasus yang bisa diselesaikan (sama dengan kolom 15)

Kolom (22) : Sisa

Merupakan jumlah kasus yang belum diselesaikan (sama dengan kolom 18)

3. Pedoman Pengisian Data Kejaksaan

Tabel 1 : Jumlah Jaksa dan Non Jaksa di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi

Provinsi A Tahun 2014

Tabel ini menyatakan jumlah personil jaksa dan non jaksa (staf) dari masing-masing

kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi di provinsi pada tahun tertentu. :

Kolom (1) : No Urut

Cukup Jelas

Kolom (2) : Kejaksaan

Isikan dengan nama Kejaksaan Negeri atau Tinggi yang terdapat di provinsi

Kolom (3) s/d (5) : Jaksa

Isikan jumlah personil jaksa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta

totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang

tersedia.

Kolom (6) s/d (8) : Non Jaksa (Staf)

Isikan jumlah personil non jaksa (staf) berjenis kelamin laki-laki dan

perempuan serta totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada

kolom yang tersedia


Tabel 2 : Rekapitulasi Laporan Perkara Penting Tindak Pidana Umum Tahun

2014

(LP-5)

Data ini merupakan tabel yang menggunakan format data Kejaksaan yang dapat

diperoleh dari sumber LP-15 Kejaksaan. Tabel ini merupakan rekapitulasi dari laporan

perkara penting tindak pidana pidana umum dari kejaksaan negeri maupun kejaksaan

tinggi. Ada beberapa sheet terkait table 2 yakni sheet pertama diisikan dengan data

Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan sheet berikutnya diisikan dengan data Kejaksaan Negeri

(Kejari) yang disesuaikan dengan jumlah Kejari yang berada dalam wilayah provinsi

masing-masing).

Kolom (1) : No. Urut

Cukup Jelas

Kolom (2) : Jenis Perkara

Perkara Penting sesuai Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-4/JA/3/1994

Kolom (3) : Sisa Tahun Lalu

Merupakan perkara tahun lalu yang belum diselesaikan

Kolom (4) : Perkara Masuk Tahun ini

Merupakan perkara yang masuk pada tahun ini

Kolom (5) : Diselesaikan

Merupakan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan sejak 1 Januari hingga 31

Desember.

Kolom (6) : Keterangan

Cukup jelas

Tabel 3 : Dokumen Laporan Tahunan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Tindak Pidana (LP-3)

Laporan tahunan ini dibuat oleh Cabang Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Negeri,

Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan setiap tahun .

Kolom (1) : Nomor Urut

Cukup jelas.

Kolom (2) : Kejaksaan

Cukup jelas.


Kolom (3) : Sisa Tahun Lalu

Merupakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tahun lalu

yang belum diselesaikan.

Kolom (4) : Masuk Tahun Laporan

Merupakan SPDP yang diterima dalam tahun laporan, termasuk SPDP bersama

berkas.

Kolom (5) : Jumlah Tahun Laporan

Merupakan jumlah yang ada di kolom 3 dan jumlah di kolom 4.

Kolom (6) : Dihentikan Penyidikan

Cukup jelas.

Kolom (7) : Menjadi Berkas Perkara

Cukup jelas.

Kolom (8) : Sisa Tahun Laporan

Merupakan hasil dari jumlah di kolom 5 dikurangi jumlah di kolom 6 dan 7.

Kolom (9),(10) : SP-3 Sudah Tepat (Tidak Ada), SP-3 Tidak Tepat (Gugatan)

SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) merupakan surat

pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan

penyidikannya. Kolom ini diisi dengan telaahan Jaksa terhadap SP3 penyidik.

Jumlah kolom 9 dan 10 sama dengan jumlah kolom 6 dan ada/atau tidaknya

gugatan Pra Peradilan atas SP3.

Kolom (11) : Didahului SPDP

Diisi dengan jumlah berkas perkara yang didahului SPDP.

Kolom (12) : SPDP Bersama Berkas

Diisi dengan jumlah berkas perkara yang SPDP-nya dikirim bersamaan dengan

berkas perkara. Jumlah kolom 11 dan 12 sama dengan jumlah kolom 7.


4. Pedoman Pengisian Data Pengadilan

Tabel 1 : Jumlah Hakim dan Non Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Tinggi Provinsi A Tahun 2014

Tabel ini menyatakan jumlah personil hakim dan non hakim dari masing-masing

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di provinsi pada tahun tertentu. :

Kolom (1) : No Urut

Cukup Jelas

Kolom (2) : Pengadilan

Isikan dengan nama Pengadilan Negeri atau Tinggi yang terdapat di provinsi

(disesuaikan jumlahnya sesuai keadaan di provinsi masing-masing)

Kolom (3) s/d (5) : Hakim

Isikan jumlah personil hakim berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta

totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang

tersedia.

Kolom (6) s/d (8) : Panitera

Isikan jumlah personil panitera berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta

totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia

Kolom (9) s/d (10) : Juru Sita

Isikan jumlah personil juru sita berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta

totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia

Kolom (11) s/d (14) : PNS/Non PNS

Isikan jumlah personil PNS/Non PNS berjenis kelamin laki-laki dan perempuan

serta totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang

tersedia

Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi terkait data di pengadilan :

Pidana Mati

Merupakan hukuman dimana terpidana dihukum mati.

Pidana Seumur Hidup

Merupakan hukuman dimana terpidana dihukum penjara seumur hidupnya.

Pidana Penjara


Pidana penjara bisa berupa pidana penjara seumur hidup, lebih dari lima tahun, satu

sampai dengan lima tahun, dan kurang dari satu tahun.

Pidana Kurungan

Merupakan hukuman kurungan yang lamanya kurang dari satu tahun dan merupakan

pengganti dari pidana/hukuman denda yang tidak dapat dibayar oleh

terhukum/terpidana.

Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat adalah pemidanaan yang tidak akan dijalankan, kecuali apabila di

kemudian hari ada perintah lain, berdasarkan penetapan hakim disebabkan terpidana

sebelum lewat masa percobaan melakukan perbuatan terpidana atau dalam masa

percobaan itu tidak memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim.

Pidana Denda

Merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana berupa membayar sejumlah uang

sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Pidana Tambahan/Cabut (PK)

Merupakan hukuman pidana berupa pencabutan hak untuk melakukan Peninjauan

Kembali (PK).

Dikembalikan kepada Orang Tua

Merupakan hukuman pidana dimana pelaku tindak pidana tidak dikenai hukuman

kurungan, tetapi dikembalikan kepada orang tuanya.

Diserahkan kepada Pemerintah

Merupakan hukuman pidana dimana pelaku dikembalikan kepada pemerintah.

Denda

Denda yang dibayarkan karena melakukan pelanggaran pidana

Bebas dari Tuduhan

Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan terbebas dari tuduhan yang diajukan.

Bebas dari Tuntutan/Praperadilan

Terdakwa dinyatakan bebas dari tuduhan karena bukti yang ada tidak cukup untuk

dibawa ke pengadilan.

Kolom 1 : Nomor Urut

Cukup jelas.

Kolom 2 : Jenis Tindak Pidana

Cukup jelas.


Kolom 3 : Sisa Tahun Lalu

Merupakan jumlah tindak pidana biasa yang menjadi sisa/tunggakan pada

tahun laporan yang lalu. Jumlah tersebut kemudian menjadi sisa/tunggakan

pada tiap-tiap tahun laporan yang akan datang.

Kolom 4 : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Merupakan jumlah putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan dari

Pengadilan negeri.

Kolom 5 : Mengadili Sendiri

Merupakan jumlah putusan Pengadilan Tinggi dimana Pengadilan Tinggi

sendiri yang mengadili.

Kolom 6 : Pria

Cukup jelas.

Kolom 7 : Wanita

Cukup jelas.

Kolom 8 : Anak-Anak

Cukup jelas.

Kolom 9 : Kasasi

Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung

terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai

dengan undang-undang (KBBI).

Kolom 10 : PK

Merupakan jumlah peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang ditempuh oleh terpidana dalam

suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan.

Kolom 11 : Sisa

Merupakan sisa perkara yang belum diputuskan.

Kolom 12 : Keterangan

Cukup jelas.


5. Pedoman Pengisian Data Lembaga Permasyarakatan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut lapas menurut Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun

1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah unit

pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia.

Data Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) tentang Rekapitulasi Jumlah Narapidana

dan Anak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana untuk keadaan tanggal 31

Desember setiap tahunnya dapat diperoleh dari setiap Kanwil (Kantor Wilayah) di

tingkat provinsi.

Kolom (2): Jenis Kejahatan

Narapidana yang dijatuhi hukuman digolongkan pada 33 jenis kejahatan yang

teridentifikasi antara lain: Politik/makar, terhadap kepala negara, terhadap

ketertiban, pembakaran dan seterusnya sampai dengan kesehatan.

Kolom (3): Pasal KUHP/UU

Jenis-jenis kejahatan (kolom 2) sesuai dengan pasal KUHP atau Undang-Undang

(UU).

Semua jenis pelanggaran/kejahatan yang dijatuhkan kepada narapidana

berdasarkan pasal KUHP ataupun UU.

Jenis hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana terdiri dari :

1. Pidana Penjara

2. Pidana kurungan atau denda dan uang pengganti

Kolom (4) dan (5): Hukuman Mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan

sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat

perbuatannya. Dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak adalagi

unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan

dimaksud. Isikan jumlah narapidana yang menjalani hukuman mati menurut

jenis kelamin Pria (kolom 4) dan Wanita (kolom 5)

Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;

dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana


mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan

dengan sungguh-sungguh: bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana

pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; pidana

mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang

eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa

ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana

yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Kolom (6) dan (7): Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup

hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa

hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani

adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Isikan jumlah

narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup menurut jenis kelamin Pria

(kolom 6) dan Wanita (kolom 7)

Kolom (8) s/d (11): Pidana ≥ 3 tahun

Pidana ≥ 3 tahun adalah hukuman penjara yang harus dijalani oleh

narapidana selama 3 tahun atau lebih. Dalam kategori ini dibedakan antara

narapidana dewasa dan anak. Isikan jumlah narapidana yang menjalani

hukuman pidana lebih dari 3 tahun untuk kategori dewasa menurut jenis

kelamin Pria (kolom 8) dan Wanita (kolom 9). Isikan jumlah narapidana yang

menjalani hukuman pidana lebih dari 3 tahun untuk kategori anak menurut

jenis kelamin Pria (kolom 10) dan Wanita (kolom 11).

Kolom (12) s/d (15): Pidana ≥ 1 tahun ≤ 3 tahun

Pidana ≥ 1 tahun ≤ 3 tahun adalah hukuman penjara yang harus dijalani oleh

narapidana selama lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Dalam kategori

ini dibedakan antara narapidana dewasa dan anak. Isikan jumlah narapidana

yang menjalani hukuman pidana lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun

untuk kategori dewasa menurut jenis kelamin Pria (kolom 12) dan Wanita

(kolom 13). Isikan jumlah narapidana yang menjalani hukuman pidana lebih

dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun untuk kategori anak menurut jenis

kelamin Pria (kolom 14) dan Wanita (kolom 15).


Kolom (16) s/d (19): Klasifikasi IIa

Klasifikasi IIa, adalah narapidana yang dijatuhi hukuman antara 4 sampai

dengan 12 bulan.

Kolom (20) s/d (23): Klasifikasi IIb

Klasifikasi IIb, adalah narapidana yang dijatuhi hukuman antara 1 sampai

dengan 3 bulan.

Kolom (24) s/d (27): Klasifikasi IIIs

Klasifikasi IIIs, adalah narapidana yang dijatuhi hukuman sampai dengan 1

bulan.

Kolom (28) s/d (31): Pidana Uang Pengganti

Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang

mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara)

untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang dirugikan,

sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.

Kolom 32 : Jumlah Narapidana Dewasa berjenis kelamin Pria

Penjumlahan dari kolom 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28

Kolom 33 : Jumlah Narapidana Dewasa berjenis kelamin Wanita

Penjumlahan dari kolom 5, 7, 9, 13, 17, 21, 25, dan 29

Kolom 34 : Jumlah Narapidana Anak berjenis kelamin Pria

Penjumlahan dari kolom 10, 14, 18, 22, 26, dan 30

Kolom 35 : Jumlah Narapidana Anak berjenis kelamin Wanita

Penjumlahan dari kolom 11, 15, 19, 23, 27 dan 31

Kolom 36 : Jumlah Seluruhnya

Penjumlahan dari kolom 32, 33, 34, dan 35

Documents

Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan ...sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_31_ped_Buku Pedoman Pengisian...sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan