KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.id · KATA PENGANTAR Buku Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota ini disusun ... Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten / Kota i

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota ini disusun

dalam rangka kegiatan Pendataan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar

Sensus Ekonomi 2016 (Pendataan UMK dan UMB SE2016). Buku ini disusun sebagai

pedoman bagi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan

Pendataan UMK dan UMB SE2016.

Buku Pedoman ini memuat uraian tentang tujuan, konsep definisi,

organisasi lapangan, rekrutmen dan pelatihan petugas, metodologi, tahapan

kegiatan pencacahan dan pengolahan data serta informasi lain yang diperlukan

dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016. Kegiatan Pendataan

UMK dan UMB SE2016 mencakup seluruh unit usaha/perusahaan menengah dan

besar kecuali kategori G (dilakukan sampel) dan sampel usaha/perusahaan skala

mikro dan kecil yang berada dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Kepada semua jajaran, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun

Kabupaten/Kota, agar dapat berpedoman pada buku ini dan bekerja dengan

sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya serta melakukan koordinasi

dengan pihak-pihak terkait, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal sesuai

tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Akhirnya, terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada

seluruh jajaran BPS, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota atas peran serta dalam

pelaksanaan kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016.

Jakarta, April 2017

Kepala Badan Pusat Statistik

Suhariyanto

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten / Kota ii

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten / Kota iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………….…………………………..…… i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. iii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………..………… v

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………….…………… vi

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………….………… 1

1.1. Umum ……………………………………………………………………… 1

1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………. 1

1.3. Tujuan ……………………………………………………………………… 1

1.4. Cakupan Wilayah ………………………………………………………. 2

1.5. Cakupan Unit usaha/perusahaan dan Aktivitasnya ………… 2

1.6. Karakteristik Usaha/Perusahan yang dikumpulkan ………… 3

1.7. Petugas Lapangan Pendataan UMK dan UMB SE2016……. 3

1.8. Jadwal Kegiatan ………………………………………………………… 4

1.9. Jenis Dokumen ……………………………………………….………… 5

1.10. Konsep dan Definisi …………………………………………………… 8

BAB II STRUKTUR DAN ORGANISASI LAPANGAN …………….…… 11

2.1. Struktur Organisasi Pendataan UMK dan UMB SE2016…… 11

2.2. Penanggung Jawab Pusat ………………………………………..… 11

2.3. Penanggung Jawab Daerah ………………………………..……… 12

BAB III REKRUTMEN DAN PELATIHAN PETUGAS …………………… 21

3.1. Rekrutmen ……………………………………………………………… 21

3.1. Alokasi Beban dan Kewajiban Petugas Lapangan ……….. 22

3.2. Persyaratan Umum Petugas Pendataan UMK dan UMB

SE2016 ……………………………………………………………………

22

3.3. Persyaratan Khusus Petugas Pendataan UMK dan UMB

SE2016 ……………………………………………………………………

23

3.4. Persyaratan Innas dan Petugas Pengolahan………………… 23

3.5. Pelatihan Petugas …………………………………………….……… 24

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten / Kota iv

BAB IV METODOLOGI …………………………………..…………….…… 25

4.1. Ruang Lingkup …………………………………………………….…… 25

4.2. Pendataan usaha/perusahaan Menengah dan Besar

(UMB) ……………………………………………………………………

29

4.3. Survei Usaha/Perusahaan Mikro dan Kecil (UMK) ……….. 51

BAB V PENGOLAHAN …………………………………………………..…. 67

5.1. Umum ………………………………………………………………………. 67

5.2. Jenis Dokumen ………………………………………………………….. 68

5.3. Metode Pengolahan …………………………………………………… 68

LAMPIRAN …………………………………………………………………..….… 73

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten / Kota v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016 ………....... 4

Tabel 1.2 Daftar/Buku Pedoman Pendataan UMK dan UMB SE2016….... 5

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten / Kota vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Arus Dokumen Pendataan UMK dan UMB SE2016 ……............. 7

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pendataan UMK dan UMB SE2016 ………… 11

Gambar 4.1 Diagram Alur Penentuan Unit Pencacahan UMK dan UMB…..... 26

Gambar 4.2 Diagram Alur Tata Cara Pencacahan SE2016-UMB-G.DSU ……. 45

Gambar 4.3 Diagram Alur Tata Cara Pencacahan SE2016-UMB-DSL .......... 46

Gambar 4.4 Diagram Alur Tata Cara Pencacahan SE2016-UMB untuk

Aktivitas Kantor Pusat ..........................................................

47

Gambar 4.5 Diagram Alur Penggunaan Daftar SE2016-UMB.SISIP ............. 49

Gambar 4.6 Diagram Alur Tata Cara Pencacahan SE2016-UMK-DSU........... 64

Gambar 5.1 Alur Pengolahan Data Pendataan UMK dan UMB SE2016 ……… 71

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten / Kota 1

1 PENDAHULUAN

1.1. Umum

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan

Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi (SE) pada

tahun yang berakhiran dengan angka enam. Sampai saat ini, BPS telah melaksanakan

amanat UU tersebut dan telah melaksanakan Sensus Ekonomi pada tahun 1986, tahun

1996, dan tahun 2006. Sensus Ekonomi yang dilaksanakan BPS pada tahun 2016

merupakan kegiatan Sensus Ekonomi yang keempat.

Kegiatan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dilaksanakan secara bertahap, dimulai

dari kegiatan perencanaan dan persiapan pada tahun 2014, hingga kegiatan penyajian

dan diseminasi hasil pada tahun 2018. Pada Tahun 2016, BPS telah melaksanakan

kegiatan Listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 yang disingkat dengan Listing SE2016.

Sedangkan kegiatan lanjutan SE2016 yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah

Pendataan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar SE2016 atau selanjutnya

disebut dengan Pendataan UMK dan UMB SE2016.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016 diharapkan

akan menghasilkan data rinci usaha/perusahaan Mikro Kecil dan Menengah Besar sebagai

dasar untuk perumusan berbagai kebijakan dan analisis secara makro maupun mikro.

Selain itu, hasil dari pendataan UMK dan UMB SE2016 ini juga digunakan sebagai

benchmarking dan basis data bagi berbagai survei lanjutan di bidang ekonomi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan SE2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

1.3. Tujuan

Secara umum pendataan UMK dan UMB SE2016 bertujuan untuk mengetahui profil

usaha di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi

secara makro dan data yang dihasilkan akan digunakan sebagai acuan survei

selanjutnya. Pendataan UMK dan UMB SE2016 meliputi pengumpulan dan penyajian data

tentang kegiatan usaha/perusahaan UMK dan UMB secara rinci dan mutakhir menurut


kategori lapangan usaha (tidak termasuk kategori lapangan usaha pertanian) pada

tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Secara khusus tujuan pendataan UMK dan UMB SE2016 adalah:

1. Mengetahui profil dan karakteristik usaha di Indonesia;

2. Memberi gambaran tentang level dan struktur ekonomi;

3. Mengetahui daya saing bisnis di Indonesia;

4. Mendapatkan struktur pengeluaran dan pendapatan dari kegiatan

usaha/perusahaan;

5. Mendapatkan gambaran permodalan, prospek dan kendala usaha/perusahaan;

6. Memperoleh data rinci usaha/perusahaan sebagai bahan perencanaan

pembangunan, baik mikro maupun makro;

7. Memperoleh benchmark dan basis data bagi berbagai survei lanjutan di bidang

ekonomi hingga Sensus Ekonomi selanjutnya.

1.4. Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016 dilaksanakan di 34

provinsi yang meliputi 514 kabupaten/kota di Indonesia.

1.5. Cakupan Unit Usaha/Perusahaan dan Aktivitasnya

Kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016 mencakup seluruh unit usaha/

perusahaan, baik usaha/perusahaan skala mikro, kecil, menengah, dan besar yang

berada dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan aktivitas

ekonominya mencakup seluruh kategori/lapangan usaha, kecuali aktivitas pertanian,

kehutanan, dan perikanan (kategori A), aktivitas administrasi pemerintahan, pertahanan,

dan jaminan sosial wajib (kategori O), dan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja;

aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan sendiri(kategori T).

Dengan demikian, cakupan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh unit

usaha/perusahaan akan dicakup dalam Pendataan UMK dan UMB SE2016 adalah:

B. Pertambangan dan Penggalian;

C. Industri Pengolahan;

D. Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin;

E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan

Aktivitas Remediasi;

F. Konstruksi;

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;


H. Pengangkutan dan Pergudangan;

I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;

J. Informasi dan Komunikasi;

K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;

L. Real Estat;

M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;

N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen

Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;

P. Pendidikan;

Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial; kecuali golongan pokok 87

(kegiatan sosial di dalam panti) dan golongan pokok 88 (kegiatan sosial di luar

panti)

R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; kecuali golongan pokok 92 (Aktivitas Perjudian dan

Pertaruhan);

S. Aktivitas Jasa Lainnya; kecuali layanan kencan di dalam kelompok 96999, dan

organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi politik

dalam golongan 9412, 942, dan 949.

U. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya, kecuali

konsulat dan kedutaan besar.

1.6. Karakteristik Usaha/Perusahaan yang Dikumpulkan

Keterangan dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan Pendataan UMK

dan UMB SE2016 antara lain:

1. Nama dan alamat usaha/perusahaan;

2. Karakteristik usaha/perusahaan;

3. Kendala, dan prospek usaha;

4. Pekerja dan Balas Jasa Pekerja;

5. Biaya/Pengeluaran usaha/perusahaan Selama Tahun 2016;

6. Produksi dan Pendapatan usaha/perusahaan Selama Tahun 2016;

7. Neraca Perusahaan;

8. Status Permodalan.

1.7. Petugas Lapangan Pendataan UMK dan UMB SE2016

Kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016 dilaksanakan oleh petugas lapangan

yang terdiri dari petugas pencacah (PCS) dan pengawas (PMS). Secara berjenjang,


kegiatan pencacahan oleh PCS akan dimonitor dan dikoordinasikan oleh PMS. PCS dan

PMS dipilih oleh BPS Kabupaten/Kota dan dilatih di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dan

sebelum melaksanakan tugas, para petugas lapangan tersebut akan diberikan pelatihan

oleh Instruktur Nasional (Innas).

1.8. Jadwal Kegiatan

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016

No Kegiatan Waktu

(1) (2) (3)

1 Workshop Master Intama 29 Maret – 1 April 2017

2 Workshop Intama 10-14 April 2017

3 Publisitas Pendataan UMK dan UMB Mulai Mei 2017

4 Pelatihan Innas 3 – 6 Mei 2017: gel 1

16 – 19 Mei 2017 : gel 2

5 Pelatihan Innas Pengolahan Agustus 2017

6 Pelatihan Petugas Lapangan MII-MIV Juli 2017

7 Pelaksanaan Lapangan Agustus – September 2017

a. Pertemuan ke-I antara PCS dan PMS 4 Agustus 2017

b. Pertemuan ke-II antara PCS dan PMS

dihadiri pegawai organik BPS Kab/Kota 9 Agustus 2017

c. Pertemuan ke-III antara PCS dan PMS 18 Agustus 2017

d. Pertemuan ke-IV antara PCS dan PMS


e. Pertemuan ke-V antara PCS dan PMS


f. Pertemuan ke-VI antara PCS dan PMS 8 September 2017

g. Pertemuan ke-VII antara PCS dan PMS 22 September 2017

h. Batas akhir Pencacahan 30 September 2017

8 Pelaksanaan Lapangan Penjaminan Kualitas

SE2016

MII Agustus-MII September

2017

9 Editing/Coding Agustus- Oktober 2017

10 Pengolahan dan Tabulasi Sept – Des 2017

11 Tabulasi Hasil Januari 2018

12 Evaluasi Hasil Sementara Januari – Februari 2018


Kalender Kegiatan Agustus-September 2017

PMS harus mengorganisir kegiatan lapangan dalam lingkup cakupan kerjanya.

Waktu yang tersedia (dua bulan) harus dibagi-bagi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan

pencacahan, pengawasan dan pemeriksaan (Kalender pertemuan di atas).

Pada tanggal yang ditetapkan wajib dilaksanakan pertemuan, BPS

Kabupaten/Kota mengerahkan staf-nya untuk ikut dalam pertemuan, guna memastikan

bahwa proses Pendataan UMK dan UMB SE2016 dapat berlangsung sesuai jadwal, dan

meyakinkan bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan.

1.9. Jenis Dokumen

Tabel 1.2. Daftar/Buku Pedoman Pendataan UMK dan UMB SE2016

No Daftar/Buku Pedoman Keterangan Digunakan

Oleh

(1) (2) (3) (4)

1. SE2016-UMB.

PRODUKSI

Kuesioner Pendataan UMB Produksi

untuk kategori B,C,D,E dan F PCS, PMS

2. SE2016-UMB.

KEUANGAN

Kuesioner Pendataan UMB Jasa

Keuangan untuk kategori K PCS, PMS

3. SE2016-UMB.

NONKEUANGAN

Kuesioner Pendataan UMB Jasa

Non Keuangan untuk kategori

G,H,I,J,L,M,N,P,Q,R,S,U

PCS, PMS

4. SE2016-UMK Kuesioner Pendataan UMK untuk

semua kategori PCS, PMS

5. SE2016-UMK.DSU Daftar Sampel Utama UMK BPS Kab/Kota,

PCS, PMS

6. SE2016-UMK.DSP Daftar Sampel Pengganti UMK BPS Kab/Kota


No Daftar/Buku Pedoman Keterangan Digunakan

Oleh

(1) (2) (3) (4)

7. SE2016-UMB.DSL Daftar Sensus Lengkap UMB selain

UMB kategori G

BPS Kab/Kota,

PCS, PMS

8. FORM PERMINTAAN

PENGGANTIAN SAMPEL

Form untuk meminta penggantian

sampel

BPS Kab/Kota,

PCS, PMS

9.

FORM

PEMBERITAHUAN

PINDAH ALAMAT

Form untuk memberitahukan

sampel pindah alamat dan dapat

ditelusuri.

BPS Kab/Kota,

PCS, PMS

10. SE2016-UMB-G.DSU Daftar Sampel Utama UMB

Kategori G

BPS Kab/Kota,

PCS, PMS

11. SE2016-UMB-G.DSP Daftar Sampel Pengganti UMB

Kategori G BPS Kab/Kota

12. SE2016-UMB.SISIP

Daftar usaha/perusahaan UMB

yang baru ditemukan pada saat

pendataan

BPS Kab/Kota

13. Petunjuk Ringkas Petunjuk pengisian kuesioner untuk

usaha/perusahaan UMB PCS, PMS

14. Kartu Kendali PCS Kartu Kendali PCS (Softcopy akan

dikirim ke BPS Kabupaten/Kota) PCS

15. Kartu Monitoring PMS

Kartu monitoring PMS (Softcopy

akan dikirim ke BPS

Kabupaten/Kota)

PMS

16. Buku 1 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan

BPS Kabupaten/Kota

BPS Provinsi,

BPS Kab/Kota

17. Buku 2 Pedoman Instruktur

Utama/Nasional Intama/Innas

18. Buku 3 Pedoman Pengawas PMS

19. Buku 4 Pedoman Pencacah PCS, PMS

20. Buku 5 Pedoman Penegasan dan Kasus

Batas PCS, PMS

21. Buku 6 Pedoman Editing Editor

22. Buku 7 Pedoman Pengolahan Pengolah

Berikut ini adalah gambar Arus Dokumen Pendataan UMK dan UMB SE2016

dimulai dari BPS Pusat sampai dengan dokumen yang sampai kepada Pencacah (PCS)

begitu pula pada saat pengiriman kembali dokumen dari pencacah sampai dengan

kepada BPS Pusat.


BPS

BPS Provinsi

BPS Kab/Kota

Pengawas

Pencacah

1. SE2016-UMB.

PRODUKSI

2. SE2016-UMB.

KEUANGAN

3. SE2016-UMB.NON

KEUANGAN

4. SE2016-UMK

5. SE2016-UMK.DSU

6. SE2016-UMK.DSP

7. SE2016-UMB.DSL

8. Form permintaan

penggantian

sampel

9. SE2016-UMB-

G.DSU

10. SE2016-UMB-

G.DSP


12. Form

Pemberitahuan

Pindah Alamat

13. Petunjuk Ringkas

14. Kartu kendali PCS

15. Kartu Monitoring

PMS

16. Buku 1

17. Buku 2

18. Buku 3

19. Buku 4

20. Buku 5

21. Buku 6

22. Buku 7

1. SE2016-UMB.

PRODUKSI

2. SE2016-UMB.

KEUANGAN

3. SE2016-UMB.NON

KEUANGAN

4. SE2016-UMK

5. SE2016-UMK.DSU

6. SE2016-UMK.DSP

7. SE2016-UMB.DSL

8. Form permintaan

penggantian

sampel

9. SE2016-UMB-

G.DSU

10. SE2016-UMB-

G.DSP


12. Form

Pemberitahuan

Pindah Alamat




PMS

16. Buku 1

17. Buku 2

18. Buku 3

19. Buku 4

20. Buku 5

21. Buku 6

22. Buku 7

1. SE2016-UMB.

PRODUKSI

2. SE2016-UMB.

KEUANGAN

3. SE2016-UMB.NON

KEUANGAN

4. SE2016-UMK

5. SE2016-UMK.DSU

6. SE2016-UMK.DSP

7. SE2016-UMB.DSL

8. Form permintaan

penggantian

sampel

9. SE2016-UMB-

G.DSU

10. SE2016-UMB-

G.DSP


12. Form

Pemberitahuan

Pindah Alamat




PMS

16. Buku 1

17. Buku 2

18. Buku 3

19. Buku 4

20. Buku 5

21. Buku 6

22. Buku 7

1. SE2016-UMB.

PRODUKSI

2. SE2016-UMB.

KEUANGAN

3. SE2016-UMB.NON

KEUANGAN

4. SE2016-UMK

5. SE2016-UMK.DSU

6. SE2016-UMB.DSL

7. SE2016-UMB-

G.DSU

8. Form permintaan

penggantian

sampel

9. Form

Pemberitahuan

Pindah Alamat




PMS

13. Buku 3

14. Buku 4

15. Buku 5

1. SE2016-UMB.

PRODUKSI

2. SE2016-UMB.

KEUANGAN

3. SE2016-UMB.NON

KEUANGAN

4. SE2016-UMK

5. SE2016-UMK.DSU

6. SE2016-UMB.DSL

7. SE2016-UMB-

G.DSU

8. Form permintaan

penggantian

sampel

9. Form

Pemberitahuan

Pindah Alamat



12. Buku 4

13. Buku 5

Soft copy

(hasil pengolahan):

1. SE2016-

UMB.PRODUKSI

2. SE2016-

UMB.KEUANGAN

3. SE2016-UMB.NON

KEUANGAN

4. SE2016-UMK

5. Form

Pemberitahuan

Pindah Alamat


ke Direktorat SIS

1. SE2016-UMB.

PRODUKSI

2. SE2016-UMB.

KEUANGAN

3. SE2016-UMB.NON

KEUANGAN

4. SE2016-UMK

5. SE2016-UMK.DSU

6. SE2016-UMK.DSP

7. SE2016-UMB.DSL

8. SE2016-UMB-G.DSU

9. SE2016-UMB-G.DSP

10. Form permintaan

penggantian sampel

11. Form Pemberitahuan

Pindah Alamat



1. SE2016-UMB.

PRODUKSI

2. SE2016-UMB.

KEUANGAN

3. SE2016-UMB.NON

KEUANGAN

4. SE2016-UMK

5. SE2016-UMK.DSU

6. SE2016-UMK.DSP

7. SE2016-UMB.DSL

8. SE2016-UMB-G.DSU

9. SE2016-UMB-G.DSP

10. Form permintaan

penggantian sampel


Pindah Alamat



1. SE2016-UMB.

PRODUKSI

2. SE2016-UMB.

KEUANGAN

3. SE2016-UMB.NON

KEUANGAN

4. SE2016-UMK

5. SE2016-UMK.DSU

6. SE2016-UMB.DSL

7. SE2016-UMB-G.DSU

8. Form permintaan

penggantian sampel


Pindah Alamat


PMS


Gambar 1.1. Arus Dokumen Pendataan UMK dan UMB SE2016


1.10. Konsep dan Definisi

1. Establishment mengacu pada tempat berlangsungnya kegiatan usaha, yang

memenuhi kondisi: a) di bawah kendali manajemen yang tunggal; b) melibatkan

orang dan peralatan; c) memproduksi dan menjual barang atau menyediakan jasa.

Dalam kegiatan ini, unit (establishment) yang dimaksud dibedakan atas dua jenis,

yaitu unit usaha rumah tangga dan unit usaha/perusahaan.

a. Usaha rumah tangga adalah unit usaha yang dimiliki dan dikuasai maupun yang

hanya dikuasai oleh kepala dan atau anggota rumah tangga, dalam bentuk usaha

yang tidak berbadan hukum (unincorporated enterprise) dan tidak mempunyai

catatan keuangan yang telah dipisahkan dari keuangan rumah tangga (non-quasi

corporation). Dalam kegiatan ini, unit usaha rumah tangga mencakup unit usaha

yang terletak:

1) di dalam atau di lokasi bangunan tempat tinggal atau usaha rumahan,

seperti warung kelontong, industri kerajinan, tukang jahit, dan bengkel

sepeda;

2) di luar lokasi bangunan tempat tinggal dan menggunakan bangunan tak

tetap/sementara (usaha kaki lima), seperti pedagang pecel lele, tukang

cukur, dan lain-lain;

3) di luar lokasi bangunan tempat tinggal dan tidak menggunakan bangunan

(usaha keliling), seperti tukang gali pasir/kapur/batu, tukang giling padi

keliling, tukang borong bangunan perorangan, pedagang asongan, dan

tukang sol sepatu keliling.

b. Usaha/Perusahaan adalah unit yang memproduksi barang dan jasa untuk tujuan

mendapatkan laba atau keuntungan finansial lainnya bagi pemiliknya (market

product). Pada umumnya, unit tersebut mempunyai badan hukum, namun jika

tidak berbadan hukum unit tersebut mempunyai catatan keuangan/pembukuan

yang telah dipisahkan dari keuangan pemilik usaha/perusahaan (quasi

corporation). Dalam kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016, unit yang

dimaksud mencakup unit usaha/perusahaan yang terletak :

1) di dalam atau di lokasi bangunan tempat tinggal (dalam bentuk kuasi

korporasi), seperti unit usaha percetakan, pemborong bangunan, toko

kelontong, restoran, dan salon kecantikan;

2) di luar bangunan tempat tinggal dan menggunakan bangunan tetap (dalam

bentuk korporasi), seperti kantor/lokasi pertambangan, kantor/ lokasi

pembangkit dan pendistribusian listrik, kantor/lokasi penjernihan air,

kantor/pabrik (seluruh jenis industri pengolahan), kantor cabang bank, toko


sepatu, restoran, apotek, hotel, kantor usaha transportasi (seluruh moda),

sekolah, pesantren, rumah sakit, organisasi bisnis, kantor perwakilan

badan/organisasi internasional, dll.

c. Unit pembantu/penunjang adalah kegiatan ekonomi yang dalam memproduksi

barang/jasa terutama untuk keperluan kegiatan ekonomi yang secara struktural

berada di atasnya, baik kantor pusat, cabang, maupun perwakilan. Unit

pembantu pada umumnya tidak mempunyai kewenangan sebagaimana layaknya

perusahaan.

2. Status Badan usaha adalah bentuk pengesahan suatu unit usaha/ perusahaan pada

saat didirikan atau dibentuk, yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang

berwenang;

3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku

mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia, yang dirinci menurut

kategori. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi,

tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal

atau informal;

4. Kategori adalah pokok penggolongan dari kegiatan usaha dan barang/ jasa yang

dihasilkan. Penggolongan tersebut diberi kode satu digit huruf alphabet. Dalam

KBLI, seluruh jenis kegiatan usaha dan barang/jasa yang dihasilkannya digolongkan

ke dalam 21 kategori dan diberi kode huruf dari A s.d U. Dalam kegiatan pendataan

UMK dan UMB SE2016, KBLI yang digunakan adalah KBLI 2015.



BAB II. STRUKTUR DAN ORGANISASI LAPANGAN

2.1. Struktur Organisasi Pendataan UMK dan UMB SE2016

Untuk memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan Pendataan UMK dan UMB

SE2016, dibentuk organisasi lapangan mulai dari tingkat pusat sampai dengan para

pelaksana lapangan ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Tujuan utama membangun

struktur organisasi lapangan adalah untuk menentukan tugas-tugas para pelaksana

kegiatan pendataan UMK dan UMB SE2016 sesuai dengan struktur dan fungsinya pada

tingkat Pusat dan Daerah serta menyajikan alur pelaporan dan manajemen komunikasi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang organisasi ini dapat dilihat pada

bagan organisasi berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pendataan UMK dan UMB SE2016

2.2. Penanggung Jawab Pusat

Pengarah kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016 adalah Kepala BPS RI.

Sebagai Penanggung Jawab Pendataan UMK dan UMB SE2016 lingkup kategori Statistik

2

BPS RI

BPS PROVINSI

Pengawas (PMS)

BPS KABUPATEN/KOTA

Pencacah (PCS)

Pencacah (PCS)

Pencacah (PCS)

Taskforce

BPS/BPS

Provinsi/BPSKab/

Kota

Pencacah UMB Kantor

Pusat


Distribusi dan Jasa adalah Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dan Penanggung

Jawab Pendataan UMK dan UMB SE2016 lingkup kategori Statistik Produksi adalah

Deputi Bidang Statistik Produksi.

2.3. Penanggung Jawab Daerah

Penanggung jawab pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB SE2016 daerah baik

teknis maupun administrasi adalah Kepala BPS Provinsi dibantu Kepala BPS

Kabupaten/Kota. Dengan demikian BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota mengatur

segala hal mulai dari rekrutmen petugas, terkumpulnya seluruh dokumen hasil

pencacahan di lapangan, pengolahan data serta pengiriman hasil pengolahan data ke

BPS. Adapun tugas masing masing penangung jawab daerah sebagai berikut:

1. BPS Provinsi

a. Kepala BPS Provinsi selaku penanggung jawab

1) Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek teknis maupun administrasi yang

berkaitan dengan Pendataan dan Pengolahan UMK dan UMB SE2016 pada

level Provinsi;

2) Mengkoordinir pelatihan petugas pendataan UMK dan UMB SE2016;

3) Mengkoordinir keterkaitan pekerjaan Pendataan dan Pengolahan UMK dan

UMB SE2016 antar Bidang/Bagian di BPS Provinsi;

4) Memantau dan mengevaluasi kegiatan pendataan UMK dan UMB S2016;

5) Merumuskan kebijakan dan tindak lanjut berdasarkan temuan dari hasil

lapangan petugas Penjaminan Kualitas SE2016;

6) Mengkomunikasikan hasil pendataan UMK dan UMB SE2016 ke eksternal stake

holder (Dinas dan institusi terkait).

b. Kepala Bidang Statistik Distribusi atau Pejabat yang ditunjuk selaku

ketua tim bidang teknis

1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB SE2016

di Provinsi;

2) Membuat laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan Pendataan UMK dan

UMB SE2016 yang menyangkut bidang teknis ditujukan ke BPS (Sekretariat

SE2016);

3) Melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha (TU) dalam hal administrasi

pengelolaan anggaran;

4) Menerima tabel-tabel pemeriksaan dari Bidang Integrasi Pengolahan Data

Statistik (IPDS) untuk melakukan evaluasi dan mengirimkan kembali hasil

evaluasi ke Bidang IPDS;

5) Mengkomunikasikan hasil pengolahan ke BPS Kabupaten/Kota;

6) Bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pelaksanaan Pendataan UMK dan

UMB SE2016.


c. Kepala Bidang IPDS atau Pejabat yang ditunjuk selaku ketua tim bidang

pengolahan

1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengolahan UMK dan UMB SE2016;

2) Membuat dan mengeluarkan tabel-tabel pemeriksaan untuk dievaluasi oleh

Kepala Bidang Statistik Distribusi dan Kepala Bidang Statistik Produksi;

3) Melegalisasi dokumen pekerjaan pengolahan yang berkaitan dengan

administrasi pembayaran;

4) Membuat laporan mengenai pelaksanaan Pengolahan UMK dan UMB SE2016

yang menyangkut bidang teknis pengolahan bersama Kepala Bidang Statistik

Distribusi dan Kepala Bidang Statistik Produksi ditujukan ke Direktorat SIS;

5) Mengirimkan hasil pengolahan ke BPS (Direktorat SIS) sesuai dengan jadwal

yang telah ditentukan.

d. Kepala Bagian TU atau Pejabat yang ditunjuk selaku ketua tim bidang

administrasi

1) Menerima daftar dan buku pedoman Pendataan dan Pengolahan UMK dan

UMB SE2016 dari BPS RI.

2) Mengatur pengiriman daftar dan buku pedoman Pendataan dan Pengolahan

UMK dan UMB SE2016 ke setiap BPS Kabupaten/Kota sesuai alokasi dan

jadwal yang telah ditentukan;

3) Mengatur penerimaan dokumen Pendataan UMK dan UMB SE2016 dari setiap

BPS Kabupaten/Kota;

4) Menyelenggarakan pelatihan petugas Pengolahan UMK dan UMB SE2016;

5) Bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan administrasi, pengelolaan

anggaran dan barang persediaan.

6) Membuat laporan mengenai pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB SE2016

yang menyangkut administrasi pengelolaan anggaran dan barang persediaan

bersama Kepala Bidang Statistik Distribusi dan Kepala Bidang IPDS;

7) Membuat laporan mengenai pelaksanaan Pengolahan UMK dan UMB SE2016

yang menyangkut bidang administrasi bersama Kepala Bidang IPDS.

e. Kepala Bidang Statistik Produksi atau Pejabat yang ditunjuk selaku wakil

ketua bidang teknis

1) Membantu ketua bidang teknis dalam pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB

SE2016 di Provinsi;

2) Membantu membuat laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan

Pendataan UMK dan UMB SE2016 baik yang menyangkut bidang teknis

maupun administrasi dan ditujukan ke BPS (Sekretariat SE2016);

3) Menerima tabel-tabel pemeriksaan dari Bidang IPDS untuk melakukan

evaluasi dan mengirimkan kembali hasil evaluasi ke Bidang IPDS;

4) Mengkomunikasikan hasil pengolahan ke BPS Kabupaten/Kota;


5) Bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pelaksanaan Pendataan UMK dan

UMB SE2016;

f. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik atau Pejabat yang

ditunjuk selaku wakil ketua bidang pengolahan

1) Membantu mengevaluasi dan mencermati kewajaran data hasil pengolahan

sementara pendataan UMK dan UMB SE2016

2) Melaksanakan kegiatan analisis hasil Pendataan UMK dan UMB SE2016;

g. Kepala Bidang Statistik Sosial atau Pejabat yang ditunjuk selaku wakil

ketua bidang administrasi

1) Memantau pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB SE2016;

2) Memantau kualitas data Pendataan UMK dan UMB SE2016.

h. Anggota bidang teknis; pengolahan; dan administrasi

1) Kepala Seksi Statistik Niaga dan Jasa; Kepala Seksi Statistik Keuangan dan

Harga Produsen; Kepala Seksi Statistik Industri; dan Kepala Seksi Statistik PEK

atau pejabat yang ditunjuk selaku anggota bidang teknis bertugas:

a) Menyiapkan laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan Pendataan

UMK dan UMB SE2016 baik yang menyangkut bidang teknis maupun

administrasi;

b) Menyiapkan bahan laporan tingkat kualitas hasil pelaksanaan Pendataan

UMK dan UMB SE2016;

c) Membantu Ketua melakukan pemeriksaan tabel-tabel dan melakukan

evaluasi atas hasil pengolahan data;

d) Mengevaluasi kewajaran data dan konsistensi hasil pengolahan;

e) Menyiapkan bahan hasil pengolahan untuk dikomunikasikan dengan BPS

Kabupaten/Kota;

2) Kepala Seksi IPD; Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik; dan Kepala

Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor atau pejabat yang ditunjuk selaku

anggota bidang pengolahan bertugas:

a) Melaporkan perkembangan dan kendala pengolahan UMK dan UMB

SE2016;

b) Membantu Ketua mengeluarkan tabel-tabel pemeriksaan;

c) Menyiapkan bahan kelengkapan legalisasi dokumen pekerjaan

pengolahan yang berkaitan dengan administrasi pembayaran;

d) Menyiapkan bahan laporan mengenai pelaksanaan Pengolahan UMK dan

UMB SE2016 yang menyangkut bidang teknis dan kesesuaiannya dengan

administrasi;

e) Melaporkan adanya kendala akibat dari sistem aplikasi yang eror.

3) Kepala Subbagian Bina Program; Kepala Subbagian Keuangan; dan Kepala

Subbagian Umum atau pejabat yang ditunjuk selaku anggota bidang

administrasi bertugas:


a) Melaksanakan pengiriman daftar dan buku pedoman Pendataan dan

Pengolahan UMK dan UMB SE2016 ke setiap BPS Kabupaten/Kota sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan;

b) Melaksanakan penerimaan dokumen Pendataan UMK dan UMB SE2016

dari setiap BPS Kabupaten/Kota;

c) Menginventarisir kelengkapan berkas pengiriman dan penerimaan barang

serta dokumen;

d) Melaporkan kendala proses pengiriman dan penerimaan dokumen.

e) Melaksanakan briefing petugas Pengolahan UMK dan UMB SE2016;

f) Melaksanakan dan melaporkan perkembangan kegiatan administrasi,

pengelolaan keuangan dan barang persediaan.

g) Menyiapkan dokumen sumber terkait belanja berupa BAST, SPP, SPM,

dan SP2D serta memastikan dokumen sumber tersebut telah diinput

dalam aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN.

2. BPS Kabupaten/Kota

a. Kepala BPS Kabupaten/Kota selaku ketua pelaksana

1) Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek yang berkaitan teknis maupun

administrasi dengan Pendataan dan editing/coding UMK dan UMB SE2016

pada level Kabupaten/Kota;

2) Mengatur perekrutan calon petugas PMS dan PCS yang berasal dari staf BPS

Kabupaten/Kota dan Mitra Statistik sesuai bab 3 tentang rekrutmen dan

pelatihan petugas;

3) Mengkoordinir pelatihan petugas pendataan UMK dan UMB SE2016;

4) Mengkomunikasikan hasil pendataan UMK dan UMB SE2016 ke eksternal stake

holder (Dinas dan institusi terkait).

b. Kepala Seksi Statistik Distribusi/ Kepala Seksi Statistik Produksi atau

Pejabat yang ditunjuk selaku wakil ketua bidang teknis

1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lapangan dan Kualitas Pendataan

UMK dan UMB SE2016 di Kabupaten/Kota;

2) Membuat laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan lapangan Pendataan

UMK dan UMB SE2016 yang menyangkut bidang teknis;

3) Melaksanakan kegiatan lapangan sesuai dengan target dan jadwal waktu yang

ditentukan;

4) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan editing/coding UMK dan UMB SE2016 di

BPS Kabupaten/Kota;

5) Membagi tugas para petugas lapangan sesuai dengan sampel yang sudah

ditentukan (SE2016-UMB.DSL, SE2016-UMB-G.DSU dan SE2016-UMK.DSU);

6) Melakukan penggantian sampel perusahaan dari daftar SE2016-UMB-G.DSP

atau SE2016-UMK.DSP berdasarkan informasi form permintaan penggantian

sampel dari PMS. Jika sampel sudah habis terpakai atau tidak ditemukan

maka Wakil Ketua Bidang Teknis BPS Kabupaten/Kota melaporkan kepada

Ketua Bidang Teknis BPS Provinsi.


c. Kepala Seksi IPDS atau Pejabat yang ditunjuk selaku wakil ketua bidang

pengolahan

1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan Integrasi Pengolahan Data hasil

Pendataan UMK dan UMB SE2016 di Kabupaten/Kota;

2) Memantau editing/coding dokumen SE2016-UMB dan SE2016-UMK.

d. Kepala Subbagian Tata Usaha atau Pejabat yang ditunjuk selaku wakil

ketua bidang administrasi

1) Menyiapkan instrumen pelaksanaan pendataan UMK dan UMB SE2016;

2) Mengkoordinir perekrutan PCS dan PMS pendataan UMK dan UMB SE2016;

3) Mengatur penerimaan dokumen dari BPS Provinsi dan mendistribusikan

kepada petugas di lapangan;

4) Menyiapkan dan mengumpulkan bukti tanda terima dokumen;

5) Menyelenggarakan pelatihan petugas pendataan UMK dan UMB SE2016;

6) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil Pencacahan

(receiving/bacthing);

7) Mengirimkan dokumen hasil Pendataan UMK dan UMB SE2016 ke pusat

pengolahan yang telah ditetapkan;

8) Mengatur pelaksanaan administrasi, pengelolaan anggaran dan barang

persediaan.

9) Membuat laporan secara lengkap mengenai administrasi pengelolaan

anggaran dan barang persediaan pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB

SE2016 di Kabupaten/Kota.

e. Anggota Tim Pelaksana

- Kepala Seksi Statistik Produksi/ Kepala Seksi Statistik Distribusi atau pejabat yang

ditunjuk selaku anggota bidang teknis bertugas:

1) Membantu wakil ketua dalam pelaksanaan lapangan Pendataan UMK dan

UMB SE2016 di Kabupaten/Kota;

2) Menindaklanjuti hasil temuan petugas Penjaminan Kualitas SE2016;

3) Menyiapkan surat izin ke pengelola usaha/kawasan/perkantoran;

4) Menerima dokumen SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN,

SE2016-UMB.NONKEUANGAN, SE2016-UMK, SE2016-UMB.DSL, SE2016-

UMK.DSU, SE2016-UMK.DSP, SE2016-UMB-G.DSU, dan SE2016-UMB-G.DSP

dari petugas lapangan dan bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen;

5) Memantau receiving-batching dokumen SE2016-UMB dan SE2016-UMK hasil

dari lapangan, baik yang telah terisi maupun yang belum terisi;

- Kepala Seksi Nerwilis atau pejabat yang ditunjuk selaku anggota bidang

pengolahan bertugas:


2) Membantu/membimbing penyalinan laporan keuangan responden ke dalam

kuesioner UMK dan UMB SE2016 jika responden hanya melampirkan laporan

keuangannya saja.


- Kepala Seksi Statistik Sosial atau pejabat yang ditunjuk selaku anggota bidang

administrasi bertugas:


2) Membantu menyelenggarakan pelatihan petugas pendataan UMK dan UMB

SE2016

- 3 orang Staf atau pejabat yang ditunjuk selaku anggota bertugas:


2) Membantu Menyelenggarakan pelatihan petugas pendataan UMK dan UMB

SE2016

3. Pengawas (PMS)

a. Mengikuti pelatihan petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016;

b. Menerima Daftar SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, SE2016-

UMB.NON KEUANGAN, SE2016-UMK, SE2016-UMB.DSL, SE2016-UMB-G.DSU,

SE2016-UMK.DSU, Form Permintaan Penggantian Sampel, Form Pemberitahuan

Pindah Alamat, Petunjuk Ringkas, Kartu Monitoring PMS, dan Kartu Kendali PCS

dari BPS Kabupaten/Kota, kemudian mendistribusikan dokumen tersebut kepada

PCS kecuali Kartu Monitoring PMS;

c. Melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah dan ketua Satuan Lingkungan

Setempat (SLS);

d. Mengawasi jalannya pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB SE2016 agar sesuai

dengan prosedur yang ditetapkan;

e. Menindaklanjuti permintaan penggantian sampel, dan usaha/perusahaan yang

tidak dicacah dari PCS;

f. Menindaklanjuti form pemberitahuan pindah alamat;

g. Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan staf BPS Kabupaten/Kota dan PCS

sesuai dengan jadwal yang ditentukan;

h. Mendiskusikan dan mengatasi permasalahan pencacahan yang dihadapi oleh

PCS;

i. Bersama dengan PCS melakukan kunjungan/pencacahan ulang terhadap

responden yang bermasalah;

j. Memeriksa jumlah dokumen SE2016-UMK dan SE2016-UMB yang terisi dengan

jumlah usaha/perusahaan yang ada pada dokumen SE2016-UMK.DSU, SE2016-

UMB-G.DSU, dan SE2016-UMB.DSL. Jika ada perbedaan tanyakan kepada PCS;

k. Memeriksa kewajaran dan konsistensi isian dokumen SE2016-UMK dan SE2016-

UMB yang telah diisi oleh PCS;

l. Memberikan kode KBLI 5 digit pada daftar SE2016-UMK dan SE2016-UMB sesuai

dengan kategori dan keterangan produk (barang dan jasa) yang

dihasilkan/dijual;

m. Mengisi Kartu Monitoring PMS;


n. Mengumpulkan dan menyerahkan seluruh dokumen hasil Pencacahan (dokumen

SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, SE2016-UMB.NON

KEUANGAN, SE2016-UMK, SE2016-UMB-G.DSU, dan SE2016-UMK.DSU dan

SE2016-UMB.DSL, dan Kartu Monitoring PMS) kepada BPS Kabupaten/Kota;

o. Membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan

Penjaminan Kualitas SE2016;

p. Menjaga kerahasiaan jawaban responden, berkaitan identitas unit

usaha/perusahaan maupun karakteristik usaha. Pelanggaran ketentuan ini dapat

dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 36 UU No. 16

Tahun 1997 tentang Statistik;

q. Menepati jadwal waktu yang telah ditentukan.

4. Petugas Pencacahan Lapangan (PCS)

a. Mengikuti pelatihan petugas Pencacahan Pendataan UMK dan UMB SE2016;

b. Menerima dokumen SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, SE2016-

UMB.NON KEUANGAN, SE2016-UMK SE2016-UMB-G.DSU dan SE2016-UMK.DSU,

SE2016-UMB.DSL, dan Kartu Kendali PCS dari PMS;

c. Memberitahukan dan meminta izin pihak pengelola atau administrator di pusat

gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, aparat desa/lurah, RW dan RT,

sebelum melakukan Pendataan UMK dan UMB SE2016 pada wilayah tersebut

bersama PMS;

d. Menyampaikan penjelasan tentang maksud, tujuan dan manfaat SE2016, serta

jaminan kerahasiaan data yang diberikan pada saat kunjungan ke responden;

e. Melakukan pencacahan setiap usaha/perusahaan yang menjadi tanggung

jawabnya dengan menggunakan kuesioner yang sesuai (SE2016-

UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, SE2016-UMB.NON KEUANGAN,

SE2016-UMK);

f. Mengisi Kartu Kendali PCS;

g. Memeriksa kewajaran dan konsistensi isian hasil wawancara. Bila ada yang

meragukan, pencacah harus kembali menanyakan kembali kepada responden;

h. Mengikuti pertemuan dengan PMS untuk membahas berbagai temuan/masalah

yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya;

i. Menerima dan menyelesaikan tugas dari PMS terkait isian dokumen yang masih

meragukan dan melakukan pencacahan ulang dengan didampingi PMS untuk

usaha/perusahaan yang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut;

j. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan (dokumen SE2016-

UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, SE2016-UMB.NON KEUANGAN,

SE2016-UMK, SE2016-UMB-G.DSU dan SE2016-UMK.DSU dan SE2016-UMB.DSL)

ke PMS. Khusus untuk kuesioner hasil pencacahan, diserahkan secara bertahap;

k. Membuat Berita Acara terkait usaha/perusahaan yang tutup/tidak ditemukan

dengan diketahui oleh PMS dan Kepala BPS Kabupaten/Kota;


l. Melaporkan penggantian sampel kepada PMS dengan memberikan form

“Permintaan Penggantian Sampel” yang telah diisi informasi usaha/perusahaan

yang akan diganti. Setelah form “Permintaan Penggantian Sampel” yang telah

dilengkapi usaha/perusahaan pengganti diperoleh dari PMS, PCS menindaklanjuti

untuk melakukan pendataan usaha/perusahaan pengganti.

m. Memberitahukan sampel yang pindah alamat dan dapat ditelusuri kepada PMS

dengan mengisi form pemberitahuan pindah alamat.

n. Menjaga kerahasiaan jawaban responden, berkaitan identitas unit

usaha/perusahaan maupun karakteristik usaha. Pelanggaran ketentuan ini dapat

dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 36 UU No. 16

Tahun 1997 tentang Statistik;

o. Menepati jadwal waktu yang telah ditentukan.

5. Taskforce

a. Menerima dan melaksanakan tugas pendataan UMK dan UMB SE2016 dari Kepala

BPS dan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. Membantu PCS dan PMS untuk melaksanakan pendataan UMK dan UMB SE2016

bila terdapat usaha/perusahaan tertentu yang sulit atau bermasalah (non

response) setelah sebelumnya dibantu oleh PMS;

c. Menindaklanjuti hasil temuan petugas Penjaminan Kualitas SE2016 yang

memerlukan revisit/kunjungan ulang berdasarkan tugas dari Kepala BPS

Kabupaten/Kota.

6. Pencacah UMB Kantor Pusat

a. Mengikuti pelatihan pendataan UMK dan UMB SE2016;

b. Melakukan pendataan UMB Kantor Pusat yang berada dalam wilayah kerja

Provinsi/Kabupaten/Kota;

7. Editor di Tingkat Kabupaten/Kota

a. Mengikuti pelatihan/briefing editing/coding Pendataan UMK dan UMB SE2016;

b. Menghitung dan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian jumlah dokumen

SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, SE2016-UMB.NONKEUANGAN,

dan SE2016-UMK, dengan jumlah usaha/perusahaan pada daftar

SE2016-UMB.DSL, SE2016-UMB-G.DSU, SE2016-UMB-G.DSP, SE2016-UMK.DSU,

dan SE2016-UMK.DSP;

c. Melakukan editing/coding dokumen SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-

UMB.KEUANGAN, SE2016-UMB.NONKEUANGAN, dan SE2016-UMK, sesuai dengan

pedoman yang ditentukan;

d. Menyerahkan dokumen SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN,

SE2016-UMB.NONKEUANGAN, dan SE2016-UMK, yang sudah selesai editing/coding

kepada pengawas editing/coding;

e. Membuat laporan perkembangan editing/coding yang menjadi tanggung jawabnya.


8. Pengawas Editing/Coding di Tingkat Kabupaten/Kota

a. Mengikuti pelatihan/briefing editing/coding Pendataan UMK dan UMB SE2016;

b. Memantau dan mengevaluasi kinerja editor secara berkala;

c. Membuat laporan perkembangan editing/coding.

9. Petugas Entri dan Validasi Data SE2016-UMK dan SE2016-UMB di Tingkat

Provinsi

a. Mengikuti pelatihan/briefing pengolahan data dokumen hasil Pendataan UMK dan

UMB SE2016 (SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, SE2016-

UMB.NONKEUANGAN, SE2016-UMK, SE2016-UMK.DSU, SE2016-UMK.DSP, SE2016-

UMB.DSL dan SE2016-UMB-G.DSP);

b. Mengambil dokumen yang akan diolah dari petugas penyimpanan dokumen;

c. Melakukan entri dan validasi data dokumen hasil Pendataan UMK dan UMB

SE2016;

d. Memperhatikan pesan-pesan/keterangan yang muncul di layar dari program;

e. Membuat resume permasalahan yang timbul dan menyerahkannya kepada

penanggung jawab pengolahan;

f. Membuat laporan perkembangan entri dan validasi data yang menjadi tanggung

jawabnya.

10. Pengawas Pengolahan Data SE2016-UMK dan SE2016-UMB di Tingkat

Provinsi


UMB SE2016;

b. Menyiapkan dan memantau jalannya Sistem Pengolahan Data;

c. Memantau dan mengevaluasi kinerja petugas entri dan validasi data secara

berkala;

d. Membuat laporan perkembangan entri dan validasi data hasil Pendataan UMK

dan UMB SE2016.

11. Pengawas Validasi Konten SE2016-UMK dan SE2016-UMB di Tingkat

Provinsi


UMB SE2016;

b. Membantu pengawas pengolahan data dalam memantau jalannya pengolahan;

c. Menyelesaikan permasalahan isian dokumen yang tidak sesuai dengan rule

validasi;

d. Mengkomunikasikan isian dokumen yang masih error dan tidak wajar ke BPS

Kabupaten/Kota;

e. Memeriksa tabel-tabel dari sistem untuk dilakukan evaluasi terhadap kewajaran

dan konsistensi isian;

f. Membuat laporan perkembangan validasi konten pengolahan UMK dan UMB

SE2016.


3 BAB I. REKRUTMEN DAN PELATIHAN PETUGAS

3.1. Rekrutmen

Kegiatan rekrutmen petugas pada Pendataan UMK dan UMB SE2106 perlu

direncanakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya agar diperoleh petugas yang bertanggung

jawab, disiplin, ulet dan teliti. Hal ini untuk menjamin kegiatan hasil Pendataan UMK dan

UMB SE2106 yang lebih berkualitas.

Petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016 meliputi mitra statistik dan staf organik

BPS yang terlatih dan berpengalaman (diutamakan petugas yang juga terlibat dalam

kegiatan pendataan listing SE2016). Petugas pendataan ini ditetapkan oleh Kepala BPS

Kab/Kota. Petugas yang direkrut haruslah orang yang bersedia dan siap untuk

melaksanakan kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016. Seluruh petugas mitra statistik

akan terikat kontrak atau perjanjian kerja dengan BPS dan diresmikan dengan

menandatangani surat perjanjian kerja. Isi perjanjian hendaknya dibaca, dipahami dan

ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan. Selanjutnya seluruh petugas diwajibkan

ikut dalam kegiatan pelatihan petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016.

Petugas yang direkrut BPS Kabupaten/Kota untuk kegiatan Pendataan UMK dan

UMB SE2016 terdiri dari petugas pengawas (PMS), serta petugas pencacah (PCS).

Instruktur Nasional (Innas) akan memberikan pelatihan tentang tata cara Pendataan

UMK dan UMB SE2016 beserta karakteristik usahanya kepada PMS dan PCS.

Tahapan perekrutan petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016 adalah:

1. BPS Kabupaten/Kota membentuk panitia seleksi calon petugas.

2. Calon petugas mengajukan permohonan kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota

dengan melampirkan persyaratan dan biodata sesuai format tertentu (memuat :

nama, pendidikan, pengalaman sebagai petugas survei/sensus BPS, dll).

3. Calon Petugas organik BPS akan diseleksi oleh panitia seleksi calon petugas.

4. Calon petugas yang berstatus PNS Non BPS melampirkan surat izin dari instansinya.

4. BPS Kabupaten/Kota melakukan seleksi calon petugas sesuai kebutuhan.

5. Panitia seleksi membuat laporan kegiatan perekrutan petugas.

6. Calon petugas yang terpilih diikutsertakan dalam pelatihan petugas Pendataan UMK

dan UMB SE2016.


3.2. Alokasi Beban dan Kewajiban Petugas Lapangan

Alokasi beban petugas pendataan UMK dan UMB SE2016 ditentukan sebagai

berikut:

1. Seorang PMS membawahi tiga orang PCS.

2. Seorang PCS mempunyai beban tugas maksimum 40 usaha/perusahaan UMB dan

atau 60 usaha/perusahaan UMK.

Kewajiban petugas lapangan yang telah ditetapkan Kepala BPS Kabupaten/Kota

atau pejabat BPS yang ditunjuk, adalah:

1. Melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam kontrak (perjanjian) kerja atau

sesuai perintah dan arahan BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota.

2. Memperlihatkan surat tugas atau tanda pengenal kepada responden atau aparat

pemda setempat (kelurahan/desa/nagari).

3. Menggunakan Instrumen Pendataan SE2016 (kuesioner dan daftar UMK SE2016 dan

UMB SE2016) pada saat melaksanakan pencacahan.

4. Memperhatikan nilai agama, adat istiadat, tata krama, serta selalu menjaga

ketertiban umum.

5. Menyerahkan dokumen hasil Pendataan UMK dan UMB SE2016 secara berjenjang,

dan tidak melakukan moral hazard.

6. Menjaga kerahasiaan jawaban responden, berkaitan identitas unit usaha/perusahaan

maupun karakteristik usaha. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 36 UU No. 16 Tahun 1997 tentang

Statistik.

3.3. Persyaratan Umum Petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016

a. Diutamakan berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau lebih tinggi

dan berpengalaman pada saat Listing SE2016;

b. Mampu bekerja sama dengan petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016 lainnya;

c. Mampu membaca dan menulis serta berkomunikasi dengan baik;

d. Bersikap dan berperilaku baik (jujur, disiplin, sopan santun, dan rapih) dan

mempunyai keinginan kuat mendapatkan hasil terbaik, ulet dan bekerja keras;

e. Mengenal wilayah tugasnya dengan baik;


f. Bersedia melakukan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas tertentu, pada

periode tertentu, dan dengan hasil yang berkualitas sesuai ketentuan dan pedoman

yang berlaku.

3.4. Persyaratan Khusus Petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016

Persyaratan Khusus untuk Petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016 adalah

sebagai berikut:

1. Petugas Pengawas (PMS)

Petugas pengawas (PMS) adalah staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota atau mitra

yang ditunjuk. Syarat sebagai petugas PMS adalah :

a. Berdisiplin dan berkomitmen pada tugas-tugas PMS;

b. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan petugas pencacah (PCS) yang

menjadi tanggung jawabnya;

c. Mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan petugas lainnya, serta dengan BPS

Kabupaten/Kota, pihak Pemda, dan tokoh masyarakat pada lokasi pengawasannya;

d. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah tugasnya;

e. Diutamakan yang berpengalaman sebagai petugas sensus/survei BPS;

f. Diutamakan berasal dari wilayah kerja yang akan menjadi beban tugasnya;

g. Mengikuti kegiatan pelatihan petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016.

2. Petugas Pencacah (PCS)

Petugas pencacah (PCS) adalah staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota atau mitra yang

ditunjuk. Syarat sebagai PCS adalah:

a. Disiplin dan berkomitmen pada tugas sebagai PCS;

b. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan responden;

c. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan sesama PCS/PMS, pegawai BPS, dan

tokoh masyarakat (RT/RW/Dukuh/Ketua SLS);

d. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah tugasnya;

e. Diutamakan berasal dari wilayah kerja yang akan menjadi beban tugasnya;

f. Mengikuti kegiatan pelatihan petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016.


3.5. Persyaratan Innas dan Petugas Pengolahan

a) Instruktur Nasional

Instruktur nasional (Innas) adalah pegawai BPS Pusat dan BPS Daerah,

diutamakan dari subject matter terkait. Tugas utama Innas adalah melatih petugas

lapangan, dengan persyaratan khusus sbb:

a. Berpendidikan minimal DIII;

b. Mampu mengajar dan menyampaikan materi dengan jelas dan sistematis;

c. Mampu menguasai kelas dan mengkoordinasi para peserta dengan baik;

d. Berwibawa dan bertanggung jawab;

e. Mengikuti pelatihan Innas Pendataan UMK dan UMB SE2016.

b) Editor Editor adalah mitra atau staf BPS Kabupaten/Kota yang ditunjuk. Persyaratan

sebagai editor adalah:

a. Berdisiplin dan berkomitmen pada tugas sebagai editor;

b. Mengikuti kegiatan briefing atau pelatihan editor.

c) Petugas Entri Data

Petugas entri data adalah mitra atau staf BPS Provinsi dan staf BPS

Kabupaten/Kota yang ditunjuk. Persyaratan sebagai seorang entri data adalah:

a. Berdisiplin dan berkomitmen pada tugas sebagai petugas entri data;

b. Mengikuti kegiatan briefing atau pelatihan entri data.

3.6. Pelatihan Petugas

1. Pelatihan Petugas Lapangan

Pelatihan Petugas lapangan Pencacah (PCS) dan Pengawas (PMS) selama 4 hari

efektif. Pelatihan dilakukan di TC Pelatihan provinsi/kabupaten/kota. Materi yang

disampaikan meliputi materi pendataan UMK dan UMB SE2016.

2. Pelatihan/Briefing Petugas Entri Data

Briefing petugas entri data dilakukan selama 1 hari, di BPS provinsi. Materi

yang disampaikan meliputi install sistem/aplikasi entri, dan pelatihan entri data.


4 METODOLOGI

4.1. Ruang Lingkup

Hasil pendaftaran (Listing) Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) tercatat sebanyak

26,71 juta usaha/perusahaan. Bila dibedakan menurut skala usaha, 26,26 juta

usaha/perusahaan (98,33 persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 0,45 juta

usaha/perusahaan (1,67 persen) berskala Usaha Menengah Besar (UMB).

Dalam pendataan UMK dan UMB SE2016, unit pencacahan usaha/perusahaan

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan menengah dan perusahaan

besar (UMB), dan usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Secara umum kriteria

pengelompokan usaha/perusahaan didasarkan pada status badan usaha, jumlah tenaga

kerja, omset dan kriteria sektoral lain. Penerapan kriteria pengelompokan

usaha/perusahaan antar kategori/golongan pokok dapat berbeda dan dapat merupakan

kombinasi dari berbagai kriteria tersebut. Proses klasifikasi UMB, dan UMK seperti pada

Gambar 4.1.

a. Penentuan usaha/perusahaan Menengah dan Besar

Cakupan usaha/perusahaan menengah dan besar (UMB) ditentukan berdasarkan

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Penentuan suatu usaha/perusahaan masuk ke

dalam kategori usaha/perusahaan menengah dan besar dilakukan dengan tahapan:

1) Kriteria subject matter (SM) yaitu usaha/perusahaan dikategorikan sebagai UMB

berdasarkan kepada:

i. KBLI

ii. Badan Usaha

iii. Jumlah Tenaga Kerja

iv. Kriteria sektoral lainnya

Kriteria tersebut diterapkan untuk menetapkan UMB dari populasi usaha/perusahaan

hasil listing SE2016-L2.

2) Treshold undang-undang, yaitu usaha/perusahaan dikategorikan sebagai UMB

apabila nilai omset > 2,5 miliar rupiah sesuai dengan batas minimum yang

tercantum dalam Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro,

menengah dan besar.


Kriteria subject matter dan treshold undang-undang secara rinci tercantum pada

Lampiran 1.

Gambar 4.1. Diagram Alur Penentuan Unit Pencacahan UMK dan UMB


b. Cakupan unit pencacahan UMB adalah:

1) Usaha/perusahaan hasil listing SE2016 yang memenuhi kriteria SM dari SE2016-

L2.

2) Usaha/perusahaan hasil listing SE2016-L2 yang tidak memenuhi kriteria SM,

tetapi memiliki omset > 2.5 miliar rupiah.

3) Usaha/perusahaan lewat cacah yang diusulkan oleh BPS Provinsi maupun SM.

4) Usaha/perusahaan menengah dan besar yang ditemukan pada saat pencacahan

SE2016-UMB dan beroperasi secara komersial sebelum pendaftaran SE2016

(sebelum Juni 2016)

5) Jaringan usaha bukan unit pembantu/penunjang

c. Cakupan usaha/perusahaan Mikro dan Kecil

Usaha/perusahaan mikro dan kecil (UMK) yang dicakup dalam SE2016 adalah merupakan

komplemen dari UMB dengan terlebih dahulu memisahkan unit pembantu/penunjang

yang bukan merupakan unit pencacahan. Cakupan usaha/perusahaan mikro dan kecil

berdasarkan KBLI 2 digit yang telah ditentukan sebagai berikut:

Kategori KBLI Deskripsi

B 05 Pertambangan Batu Bara dan Lignit

B 07 Pertambangan Bijih Logam

B 08 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

B 09 Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan

C 10 Industri Makanan

C 11 Industri Minuman

C 12 Industri Pengolahan Tembakau

C 13 Industri tekstil

C 14 Industri Pakaian Jadi

C 15 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

C 16 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

C 17 Industri Kertas dan Barang Dari Kertas

C 18 Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman

C 19 Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi

C 20 Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia

C 21 Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional

C 22 Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik

C 23 Industri Barang Galian Bukan Logam

C 24 Industri Logam Dasar

C 25 Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya



C 26 Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik

C 27 Industri Peralatan Listrik

C 28 Industri Mesin Dan Perlengkapan ytdl

C 29 Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer

C 30 Industri Alat Angkutan Lainnya

C 31 Industri Furnitur

C 32 Industri Pengolahan Lainnya

C 33 Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

D 35 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin

E 36 Pengelolaan Air

E 37 Pengelolaan Air Limbah

E 38 Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah

E 39 Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya

F 41 Konstruksi Gedung

F 42 Konstruksi Bangunan Sipil

F 43 Konstruksi Khusus

G 45 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

G 46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor

G 47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor

H 49 Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa

H 50 Angkutan perairan

H 52 Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan

H 53 Aktivitas Pos dan kurir

I 55 Penyediaan Akomodasi

I 56 Penyediaan Makanan Dan Minuman

J 58 Aktivitas Penerbitan

J 59 Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik

J 60 Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman

J 61 Telekomunikasi

J 62 Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI

J 63 Aktivitas Jasa Informasi

K 64 Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun

K 66 Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun

L 68 Real Estat

M 69 Aktivitas Hukum Dan Akuntansi

M 70 Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen



M 71 Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis

M 72 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

M 73 Periklanan Dan Penelitian Pasar

M 74 Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya

M 75 Aktivitas Kesehatan Hewan

N 77 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

N 78 Aktivitas Ketenagakerjaan

N 79 Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya

N 80 Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan

N 81 Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan

N 82 Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya

P 85 Pendidikan

Q 86 Aktivitas Kesehatan Manusia

R 90 Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas

R 91 Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya

R 93 Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya

S 94 Aktivitas Keanggotaan Organisasi

S 95 Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga

S 96 Aktivitas Jasa perorangan lainnya

4.2. Pendatataan usaha/perusahaan Menengah dan Besar (UMB)

a. Kegiatan Pendataan UMB

Pada tahun 2017 pendataan usaha/perusahaan menengah dan besar (UMB)

khusus kategori G dilakukan secara sampel sedangkan UMB non kategori G dilakukan

secara sensus.

b. Kelompok Pencacahan UMB

Jumlah UMB yang dilakukan secara sensus sebesar 370 ribu usaha/perusahaan

yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok kuesioner, yaitu kuesioner UMB Produksi,

Kuesioner UMB Non Jasa Keuangan, dan Kuesioner UMB Jasa Keuangan. Pengelompokan

tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pendataan.

Petugas pengumpul data yang mencacah UMB adalah diutamakan staf BPS

Propinsi/Kabupaten/Kota/KSK, bila tidak memungkinkan bisa menggunakan mitra

statistik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi antara wawancara

dan self enumeration, artinya petugas pengumpul data melakukan wawancara untuk

rincian-rincian pertanyaan yang memungkinkan datanya dikumpulkan melalui


wawancara, sedangkan untuk rincian-rincian pertanyaan lain yang pengisiannya

memerlukan waktu yang lama, diserahkan kepada responden. Sebelum menyerahkan

kuesioner, petugas harus menjelaskan tata cara pengisian, dan konsep definisi yang

digunakan kepada contact person dan berikan lembar petunjuk pengisian Daftar SE2016-

UMB bila diperlukan.

Khusus untuk perusahaan dengan KBLI 70100 Aktivitas Kantor Pusat wawancara

atau pengiriman kuesioner UMB Jasa Non Keuangan akan dilakukan oleh subject matter

BPS, BPS Provinsi dan BPS kabupaten/kota. Untuk selanjutnya Kantor Pusat akan

memberitahukan/memerintahkan cabang-cabangnya untuk mengisi kuesioner UMB.

Selanjutnya BPS Kabupaten/Kota bertugas untuk memonitor apakah penyelesaian

pengisian dokumen sudah selesai atau belum.

Unit pencacahan usaha/perusahaan UMB adalah establishment dan dibedakan

dalam 3 (tiga) daftar perusahaan dengan pencacahan sebagai beriku:

1) Kuesioner UMB Produksi (SE2016-UMB.PRODUKSI)

Usaha/perusahaan UMB yang termasuk dalam kelompok pencacahan UMB

Produksi adalah usaha/perusahaan yang termasuk sektor produksi. Kelompok ini

meliputi Perusahaan UMB Kategori (B) Pertambangan dan Penggalian; (C) Industri

Pengolahan; (D) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; (E)

Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah dan Daur Ulang Sampah, dan Kegiatan

Remediasi, dan (F) Konstruksi.

2) Kelompok Kuesioner UMB Jasa Keuangan (SE2016-UMB.KEUANGAN)

Kelompok kuesioner UMB Jasa Keuangan adalah perusahaan UMB berkategori

(K) Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

3) Kuesioner UMB Jasa Non Keuangan (SE2016-UMB.NONKEUANGAN)

Usaha/perusahaan yang termasuk kelompok kuesioner UMB Jasa Non

Keuangan adalah usaha/perusahaan menengah dan besar yang berkategori (G)

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (H)

Pengangkutan dan Pergudangan; (I) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan

Minum; (J) Informasi dan Komunikasi; (L) Real Estat; (M) Aktivitas Profesional, Ilmiah

dan Teknis; (N) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi,

Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya; (P) Pendidikan; (Q)

Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; (R) Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;

(S) Aktivitas Jasa Lainnya dan (U) Aktivitas badan internasional dan badan ekstra

internasional lainnya.


c. Daftar SE2016-UMB.DSL

Daftar SE2016-UMB.DSL adalah daftar usaha/perusahaan berskala menengah

dan besar non kategori G dan beberapa KBLI kategori G yang akan dicacah secara

lengkap pada pelaksanaan kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016. Untuk kategori

”G” Perdagangan Besar dan Eceran; Perawatan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,

yang akan dicacah secara lengkap hanya usaha/perusahaan menengah dan besar

dengan kode KBLI diawali dengan kode 45, 46, dan KBLI 47111, 47191, 47301.

Keterangan rincian dan kolom pada Daftar SE2016-UMB.DSL adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama Provinsi.

2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama

kabupaten/kota.

3. Rincian Kecamatan, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama

kecamatan.

4. Kolom (1) : No. Urut, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut

usaha/perusahaan menengah dan besar yang menjadi unit

pencacahan yang berada dalam suatu kecamatan.

5. Kolom (2) : Kode Desa/Kelurahan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode

dan nama desa/kelurahan.

6. Kolom (3) : NBS/SBS, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor Blok

Sensus/subblok sensus SE2016 dimana usaha/perusahaan UMB

berada

7. Kolom (4) : NUP (Nomor Urut perusahaan), yang tercantum pada kolom ini adalah

nomor urut perusahaan UMB dalam suatu dalam suatu BS/SBS.

8. Kolom (5) : Nama Usaha/Perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah

nama usaha/perusahaan yang terpilih sebagai sampel.

9. Kolom (6) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari

usaha/perusahaan yang tercantum pada kolom (5).

10. Kolom (7) : Nama Penanggung Jawab, yang tercantum pada kolom ini adalah

nama penanggung jawab untuk usaha/perusahaan pada kolom (5).

11. Kolom (8) : Kegiatan Utama/Kategori/KBLI , yang tercantum pada kolom ini

adalah kegiatan utama usaha/perusahaan yang terpilih sebagai

sampel beserta kategori dan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI) 2015.

12. Kolom (9) : Jenis Kuesioner, yang tercantum pada kolom ini adalah kode jenis

kuesioner yang digunakan untuk melakukan pencacahan.

- Bila kode 1, maka kuesioner yang digunakan untuk melakukan

pencacahan adalah SE2016-UMB.PRODUKSI.


pencacahan adalah SE2016-UMB.KEUANGAN.


pencacahan adalah SE2016-UMB.NONKEUANGAN.


-

13. Kolom (10) : Hasil pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan

usaha/perusahaan, yaitu:

1 = Ditemukan

bila usaha/perusahaan pada saat pencacahan dapat ditemukan dan sesuai baik

nama dan alamat-nya.

2 = Pindah dan dapat ditelusuri (dalam kabupaten/kota yang sama)

bila ternyata usaha/perusahaan sudah pindah (dalam kabupaten/kota yang

sama) tetapi masih bisa ditelusuri :

1. Jika lokasi baru berada pada wilayah kerja PCS maka perbaiki alamat yang

tercantum pada kolom (2), kolom (3) dan kolom (6) serta lakukan

pencacahan terhadap perusahaan tersebut.

2. Jika lokasi baru berada diluar wilayah kerja PCS maka :

a) PCS menyampaikan informasi tersebut ke PMS dengan memberikan kode

2* di Kolom (10) Daftar SE2016-UMB.DSL untuk baris usaha/perusahaan

tersebut dan memperbaiki alamat yang tercantum pada kolom (2),

kolom (3), dan kolom (6). PCS menyalin seluruh isian usaha/perusahaan

tersebut s.d. kolom (9) dengan menggunakan alamat yang baru dalam

form pemberitahuan pindah alamat.

b) PMS menyampaikan informasi tersebut (form pemberitahuan pindah

alamat) ke BPS Kabupaten/Kota

c) BPS Kabupaten/Kota memberikan informasi tersebut (form

pemberitahuan pindah alamat) kepada PCS yang wilayah kerjanya

menjadi lokasi baru usaha/perusahaan melalui PMS lokasi baru

d) PCS di lokasi baru menambahkan data usaha/perusahaan tersebut

(disalin dari form pemberitahuan pindah alamat) pada baris kosong

Daftar SE2016-UMB.DSL yang menjadi tanggung jawabnya

e) PCS di lokasi baru melakukan pendataan usaha/perusahaan tersebut

3 = Pindah dan tidak dapat ditelusuri

bila dari hasil kunjungan ternyata usaha/perusahaan tersebut telah pindah

alamat dan tidak dapat ditelusuri.

4 = Tidak ditemukan

bila dari hasil kunjungan ternyata tidak dapat menemukan usaha/ perusahaan

tersebut, orang disekitar alamat usaha/perusahaan tersebut tidak mengetahui

keberadaan perusahaan tersebut.

5 = Ganda/double

bila ternyata usaha/perusahaan tercatat lebih dari satu kali. Ciri dari

usaha/perusahaan ganda/double bila nama perusahaan, alamat, penanggung

jawab, dan KBLI sama untuk beberapa perusahaan/usaha.

6 = Tutup

bila dari hasil kunjungan ternyata usaha/perusahaan tersebut telah tutup


artinya perusahaan telah menghentikan kegiatan produksi maupun

administrasi.

14. Kolom (11) : Jaringan usaha/perusahaan, kolom ini berisi kode jaringan

usaha/perusahaan yaitu :

1 = Bukan unit penunjang/pembantu

2 = Unit penunjang/pembantu (jika berisi kode ini

lanjutkan ke kolom (13))

15. Kolom (12) : Kategori Desember 2016, kolom ini berisi kategori dalam KBLI dari

usaha/perusahaan kondisi Desember 2016

16. Kolom (13) : Kesimpulan, yaitu :

1. Dicacah dengan SE2016-UMB.PRODUKSI, jika isian pada kolom (12) berisi

kode kategori B, C, D, E dan F

2. Dicacah dengan SE2016-UMB.KEUANGAN, jika isian pada kolom (12) berisi

kode kategori K

3. Dicacah dengan SE2016-UMB.NON KEUANGAN, jika isian pada kolom (12)

berisi kode kategori G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S dan U

4. Tidak di cacah, jika isian :

- Pada kolom (10) berkode 3 s.d 6

- Pada kolom (10) berkode 1 s.d 2 dan kolom (11) berkode 2

5. Tidak dicacah karena kolom (10) berkode 2* (form pemberitahuan pindah

alamat).

d. Kerangka Sampel SE2016-UMB Kategori G

Kerangka sampel yang digunakan untuk dasar penarikan sampel UMB-G adalah

daftar nama dan alamat usaha/perusahaan menengah besar kategori G yang

dilengkapi dengan alamat, KBLI, dan tenaga kerja serta omset hasil pencacahan

SE2016-L2. Sebelum penarikan sampel, UMB-G pada setiap kabupaten/kota

dikelompokan menurut 2 digit KBLI.

PCS melakukan pencacahan dengan kuesioner SE2016-UMB sesuai isian kolom

(12) jika Kolom (10) hasil pencacahan berisi kode 1-2 dan kolom (11) jaringan

usaha/perusahaan berkode 1

PCS tidak melakukan wawancara lebih lanjut kepada usaha/perusahaan dengan

kuesioner SE2016-UMB dan melaporkan kepada PMS jika :

- Kolom (10) isiannya kode 3 s.d. 6

- Kolom (10) isiannya kode 1-2 dan kolom (11) berkode 2



)(])1([

])1([

22

22

rka

h

a

h

h mmMKK

MKKm

e. Alokasi sampel SE2016-UMB Kategori G

Total sampel pada setiap kabupaten/kota harus dialokasikan menurut 2 digit

KBLI yang telah ditentukan. Pengalokasian sampel menurut 2 digit KBLI tetap

memperhatikan population size, dan keragaman karakteristik tenaga kerja atau omset

dalam setiap 2 digit KBLI.

Untuk KBLI yang telah ditentukan, alokasi sampel sebagai berikut:

KBLI Deskripsi KBLI Fraksi

Sampling

45 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 1

46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor 1

47111 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya

makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket 1

47191

Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan

makanan, minuman atau tembakau (barang barang kelontong) di

toserba (department store)

1

47301 Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU 1

Untuk KBLI lainnya yang dialokasikan dengan rumus sebagai berikut dengan:

mh : Target sampel UMB-G suatu kabupaten/kota menurut 2 digit KBLI h

mk : Target sampel UMB-G suatu kabupaten/kota.

mr : Target UMB-G yang disensus

Mh : Populasi UMB suatu kabupaten/kota hasil pendaftaran SE2016

menurut 2 digit KBLI h.

K : Konstanta terpenuhinya minimum ukuran sampel untuk kemungkinan

domain terkecil (K2 = 0,5)

a : Parameter antara 1.0 dan 2.0 yang merefleksikan generalisasi untuk

seluruh kisaran alokasi antara proportional dan equal (a = 1,5)

f. Penarikan sampel SE2016-UMB kategori G

Setelah alokasi sampel dilakukan sesuai dengan 2 digit KBLI yang telah

dilakukan, selanjutnya adalah penarikan sampel. Metode penarikan UMB-G dilakukan

secara sistematic sampling dan antar KBLI 2 digit, dilakukan secara terpisah

(independent). KBLI 2 digit, jumlah tenaga kerja, dan omset sebagai statistical

arrangement, artinya, sebelum penarikan sampel, UMB-G diurutkan menurut KBLI 5

digit, jumlah tenaga kerja, dan omset, agar jumlah UMB-G yang terpilih pada setiap 2


digit KBLI sebanding terhadap population size. Hasil penarikan sampel tersebut

dituangkan dalam Daftar Sampel Utama UMB-G (SE2016-UMB-G.DSU).

g. Daftar SE2016-UMB-G.DSU

Daftar SE2016-UMB-G.DSU adalah daftar yang memuat nama

usaha/perusahaan UMB yang terpilih sebagai sampel UMB-G dan berbagai

karakteristiknya. Dengan berdasarkan daftar ini, PCS mengunjungi dan melakukan

pencacahan usaha/perusahaan yang menjadi beban tugasnya.

Keterangan Rincian dan Kolom Daftar SE2016-UMB-G.DSU adalah sebagai berikut:



kabupaten/kota


kecamatan

4. Kolom (1) : No. Urut Sampel, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut

sampel yang terpilih sebagai sampel UMB-G dalam suatu

kabupaten/kota.

5. Kolom (2) : Kode dan Nama Desa/Kelurahan, yang tercantum pada kolom ini

adalah kode dan nama desa/kelurahan

6. Kolom (3) : NBS/NSBS, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor Blok

Sensus dan Subblok Sensus dimana sampel usaha UMB-G berada.

7. Kolom (4) : NUP (Nomor Urut Perusahaan), yang tercantum pada kolom ini

adalah nomor urut perusahaan dalam satu BS/SBS yang bersumber

dari Daftar SE2016-L2.

8. Kolom (5) : Nama usaha/perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah




10. Kolom (7) : Nama Penanggung jawab, yang tercantum pada kolom ini adalah

nama pengusaha/pelaku usaha.

11. Kolom (8) : Kegiatan Utama/ Kategori & KBLI, yang tercantum pada kolom ini


sampel beserta kategori dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI) dari kegiatan utama.


12. Kolom (9) : Jenis Kuesioner, yang tercantum pada kolom ini adalah kode 3 yaitu

jenis kuesioner SE2016-UMB.NONKEUANGAN


usaha/perusahaan, yaitu:

1 = Ditemukan


nama dan alamat



sama) tetapi masih bisa ditelusuri:





a) PCS menyampaikan informasi tersebut ke PMS dengan memberikan kode 2* di Kolom (10) Daftar SE2016-UMB-G.DSU untuk baris

usaha/perusahaan tersebut dan memperbaiki alamat yang tercantum

pada kolom (2), kolom (3), dan kolom (6). PCS menyalin seluruh isian usaha/perusahaan tersebut dalam form pemberitahuan pindah alamat

b) PMS menyampaikan informasi tersebut (lembar form pemberitahuan pindah alamat) ke BPS Kabupaten/Kota

c) BPS Kabupaten/Kota memberikan informasi tersebut (form pemberitahuan pindah alamat) kepada PCS yang wilayah kerjanya


d) PCS di lokasi baru melakukan pendataan usaha/perusahaan 3 = Pindah dan tidak dapat ditelusuri


alamat dan tidak dapat ditelusuri. Bila dijumpai hal demikian, maka PCS harus

melaporkan ke PMS.

4 = Tidak ditemukan

bila dari hasil kunjungan ternyata tidak dapat menemukan usaha/perusahaan


keberadaan perusahaan tersebut. Bila dijumpai hal demikian, maka PCS harus

melaporkan ke PMS.

5 = Ganda/double bila ternyata usaha/perusahaan tercatat lebih dari satu kali. Ciri dari usaha/perusahaan ganda/double bila nama perusahaan, alamat, penanggung

jawab, dan KBLI sama untuk beberapa usaha/perusahaan. Bila dijumpai hal

demikian, maka PCS harus melaporkan ke PMS. 6 = Tutup

bila hasil kunjungan ternyata usaha/perusahaan tersebut telah tutup artinya perusahaan telah menghentikan kegiatan produksi maupun administrasi. Bila

dijumpai hal demikian, maka PCS harus melaporkan ke PMS.


14. Kolom (11) : Jaringan usaha/perusahaan, kolom ini berisi kode jaringan



2 = Unit penunjang/pembantu (jika berisi kode ini maka

lapor kepada PMS dan mengisi form permintaan

penggantian sampel)

15. Kolom (12) : Kategori Desember 2016, kolom ini berisi kategori dari

usaha/perusahaan kondisi Desember 2016

16. Kolom (13) Kesimpulan, yaitu:

1. Dicacah dengan SE2016-UMB.NON KEUANGAN jika kolom (10) kode 1

atau 2, kolom (11) kode 1 dan kolom (12) tetap berkode G

2. Dicacah dengan SE2016-UMB.PRODUKSI dan minta sampel pengganti

jika kolom (10) berkode 1 atau 2, kolom (11) kode 1 dan kolom (12) B,

C, D, E, F

3. Dicacah dengan SE2016-UMB.KEUANGAN dan minta sampel pengganti

jika kolom (10) kode 1 atau 2, kolom (11) kode 1 dan kolom (12) K

4. Dicacah dengan SE2016-UMB.NON KEUANGAN dan minta sampel

pengganti jika kolom (10) kode 1 atau 2, kolom (11) kode 1 dan kolom

(12) H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S dan U

5. Diganti sampel jika kolom (10) kode 3 s.d. 6 atau kolom (11) kode 2

6. Tidak dicacah, jika kolom (10) berkode 2*

7. Tidak dicacah karena sudah penggantian lebih dari 2 kali atau sudah tidak

tersedia lagi sampel pengganti.

Jika kolom (10) hasil pencacahan berisi kode 1-2 dan kolom (11) jaringan

perusahaan/usaha berkode 1, maka PCS melakukan pencacahan dengan jenis kuesioner

SE2016-UMB sesuai dengan kategori hasil pencacahan pada kolom (12).

PCS harus melaporkan kepada PMS, dan selanjutnya PMS akan melaporkan ke BPS Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sampel pengganti jika :

- Kolom (10) berkode 3 s/d 6

- Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11) berkode 2 - Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11) berkode 1 dan isian kolom (12) bukan kategori

G (akan tetapi usaha yang berubah kategori tersebut tetap dicacah)

PCS melaporkan permintaan penggantian sampel kepada PMS dengan mengisi form

permintaan penggantian sampel




h. Pembentukan Sampel Pengganti SE2016-UMB-G

Pembentukan sampel pengganti dilakukan untuk menyediakan daftar

usaha/perusahaan sebagai pengganti dari usaha/perusahaan yang ada dalam Daftar

SE2016-UMG-G.DSU. Pembentukan sampel pengganti ini dilakukan dengan paket

program yang telah disediakan bersamaan dengan penarikan sampel utama. Namun

demikian, tatacara pembentukan sampel pengganti diuraikan sebagai berikut :

Pemilihan “usaha/perusahaan sampel pengganti” dilakukan setelah pemilihan

“usaha/perusahaan sampel utama” dalam satu kabupaten selesai dilakukan.

usaha/perusahaan yang telah terpilih sebagai “ usaha/perusahaan sampel utama” tidak

boleh dijadikan sebagai “ usaha/perusahaan sampel pengganti”. Usaha/perusahaan

sampel pengganti adalah usaha/perusahaan berikutnya yang memiliki 2 digit KBLI yang

sama dengan usaha/perusahaan sampel utama selam masih tersedia dalam kerangka

sampel. Pemilihan usaha/perusahaan pengganti dilakukan bertahap, yaitu :

1. Cari usaha dalam desa/kelurahan yang sama dengan usaha/perusahaan sampel

utama. Jika tidak ditemukan 2 digit KBLI yang sama dalam desa/kelurahan yang

sama, maka;

2. Cari dalam kecamatan yang sama. Jika tidak ditemukan 2 digit KBLI yang sama

dalam kecamatan yang sama, maka;

3. Cari di kecamatan lain.

Uraian 1 sampai dengan 3 dilakukan mulai dari 5 dijit sampai dengan 2 dijit KBLI yang

ditentukan. Daftar usaha yang merupakan sampel pengganti dituangkan dalam Daftar

Sampel Pengganti Usaha UMB-G (SE2016-UMB-G.DSP).

i. Daftar SE2016-UMB-G.DSP

Daftar SE06-UMB-G.DSP adalah daftar yang memuat nama usaha/perusahaan

UMB-G yang digunakan sebagai sampel pengganti bila usaha/perusahaan yang

tercantum pada Daftar SE2016-UMB-G.DSU gagal untuk dicacah. Sampel pengganti harus

berasal dari Daftar SE2016-UMB-G.DSP. Tidak semua usaha/perusahaan sampel utama

memiliki sampel pengganti. Penggantian sampel dilakukan oleh Kasie Statistik Distribusi

BPS Kabupaten/Kota berdasarkan informasi dari PMS.

Secara garis besar keterangan Rincian dan Kolom, sama dengan SE2016-UMB-

G.DSU. Keterangan kolom (1) – (13) Daftar SE2016-UMB-G.DSP, sama dengan

keterangan kolom (1) – (13) Daftar SE2016-UMB-G.DSU. Angka yang tercantum di kolom

(14) adalah merupakan nomor urut sampel utama yang akan diganti. Dengan kata lain,

usaha yang tercantum di Daftar SE2016-UMB-G.DSP kolom (5) adalah calon pengganti

usaha/perusahaan sampel utama dengan nomor urut sampel seperti pada Daftar

SE2016-UMB-G.DSP kolom (14).


j. Penggunaan SE2016-UMB-G.DSP

1. Usaha/perusahaan sampel utama dan sampel pengganti, disusun sedemikian rupa

sehingga tiap usaha/perusahaan sampel utama akan memiliki dua sampel

pengganti yang mempunyai kode 2 digit KBLI yang sama.

2. Penggantian sampel hanya dapat dilakukan dua kali.

3. Tahapan penggantian sampel:

i Lakukan pencacahan terhadap usaha/perusahaan sampel utama

(SE2016-UMB-G.DSU)

Jika usaha/perusahaan sampel utama tersebut tidak dapat dicacah karena

alasan :

a. Kolom (10) berkode 3, 4 , 5 dan 6

b. Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11) berkode 2

c. Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11) berkode 1 dan kolom (8)

berbeda dengan kolom (12)

maka:

ii Lakukan Penggantian Sampel Tahap pertama, yaitu melakukan pencacahan

usaha/perusahaan sampel pengganti (SE2016-UMB-G.DSP) yang nomor urut

sampelnya sama dengan sampel utama (tercantum dalam Daftar

SE2016-UMB-G.DSP kolom (14), NUS sampel utama.

iii Jika usaha/perusahaan sampel pengganti tidak dapat dicacah karena alasan

yang sudah ditetapkan, maka:

iv Lakukan Penggantian Sampel Tahap 2, yaitu melakukan pencacahan

usaha/perusahaan sampel pengganti (SE2016-UMB-G.DSP) yang nomor urut


SE2016-UMB-G.DSP kolom (14), NUS sampel utama.

v Kemudian isikan identitas usaha/perusahaan pada sampel pengganti pada

blok I SE2016-UMB.NONKEUANGAN.

4. Contoh:

i. Pada saat PCS melakukan pencacahan usaha sampel utama SE2016-UMB-

G.DSU kolom (1), untuk NUS 89 yaitu Columbia, PT dengan nup 22 KBLI

47599, ternyata tidak dapat dicacah karena tutup, maka usaha Columbia, PT

tersebut harus diganti dengan Daftar Sampel Perusahaan Pengganti

(SE2016-UMB-G.DSP) yang kolom (14)-nya bernomor 89, yaitu MAIFAN, PT

dengan nup 5 KBLI 47726.

ii. Jika usaha sampel pengganti yang kolom (14)-nya 89, yaitu MAIFAN, PT, juga

tidak dapat dicacah, maka lakukan penggantian kedua dengan nomor urut

sampel utama 89 yaitu TOKO MAS NOVITA nup 215 KBLI 47852. Namun, jika

tidak tersedia lagi dalam daftar SE2016-UMB-G.DSP maka tidak dilakukan

penggantian sampel



k. Tata Cara Pencacahan SE2016-UMB

Tahapan pencacahan SE2016-UMB, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. mempelajari uraian KBLI perusahaan-perusahaan yang menjadi tanggung

jawabnya.

2. Dengan berbekal Daftar SE2016-UMB.DSL/SE2016-UMB-G.DSU petugas

mengunjungi perusahaan yang alamatnya tercantum pada kolom (6).

3. PCL harus yakin, bahwa alamat yang dikunjungi adalah adalah alamat dari

perusahaan yang menjadi unit pencacahan.

4. Selanjutnya hubungi penanggung jawab yang tercatat pada kolom (7).

Apabila nama yang tercantum tidak ada, tanyakan penanggung jawab yang

menggantikannya.

5. Perlu dijelaskan maksud dan tujuan pendataan UMB SE2016 dan

konsep/definisi serta tata cara pengisian daftar. Lakukan wawancara untuk

karakteristik/item pertanyaan yang memungkinkan pengumpulan datanya

melalui wawancara, sedangkan untuk karakteristik lain yang membutuhkan

waktu yang lebih lama atau harus mencatat/menyalin dari berkas

perusahaan, maka pengisiannya diserahkan kepada responden.

6. Perlu dilakukan perjanjian kapan pengisian kuesioner dapat diselesaikan.

7. Lakukan kontak via telpon atau alat komunikasi lain sebelum datang pada

tanggal yang sudah ditentukan.


Dokumen UMB.DSU.G

Cari Usaha / Perusahaan berdasarkan UMB.DSU.G

Usaha ditemukan?(kol. 10 kode 1 atau 2)

Ya

Apakah diluar Wilayah PCL?

(kol. 10 kode 2*)

Form UMB.DSU.G

Isi Kolom (13) dengan kode 6

YaForm

Pemberitahuan Pindah Alamat

Apakah unit penunjang?(kol. 11 kode 2)

Tidak

Form UMB.DSU.G

Isi kolom (13) dengan kode 5

Ya

Apakah kol. 12 berkode

B,C,D,E, atau F?

Apakah kol 12 berkode K?

TIdak

Form UMB.DSU.G


Ya

Form UMB.DSU.G


Ya

Isi Form Sampel

PenggantiSTOP

MULAI

Tidak

Apakah kategori berubah?

Tidak

Ya

Form UMB.DSU.G


Tidak

Form UMB.DSU.G


Tidak

Cacah dengan SE16

UMB.Keuangan

Cacah dengan SE16

UMB.Produksi

Cacah dengan SE16 UMB.Non

Keuangan

Gambar 4.2. Diagram Alur Tata Cara Pencacahan SE2016-UMB-G.DSU


Dokumen UMB.DSL

Cari Usaha / Perusahaan berdasarkan UMB.DSL


YaApakah diluar Wilayah. PCL?

(kol. 10 kode 2*)

Form UMB.DSLIsi Kolom (13) dengan kode 5

YaForm



Tidak

Form UMB.DSLIsi kolom (13) dengan kode 4

Ya

Apakah kol. 12 berkodeB,C,D,E, atau F?

Tidak

Apakah kol 12 berkode K?

TIdak

Tidak


Ya


Ya


MULAI

Tidak

STOP

Cacah dengan SE16 UMB.Non

Keuangan

Cacah dengan SE16

UMB.Keuangan

Cacah dengan SE16

UMB.Keuangan

Gambar 4.3. Diagram Alur Tata Cara Pencacahan SE2016-UMB-DSL


Gambar 4.4. Diagram Alur Tata Cara Pencacahan SE2016-UMB untuk Aktivitas

Kantor Pusat

Hubungi Contact person

SE2016-UMB.DSL

Dgn KBLI = 70100

Pelajari uraian KBLI Mendatangi

Perusahaan

Tidak

Ya

Hubungi Contact Person

Lakukan perjanjian, kapan

kuesioner dapat diambil

Lakukan kontak sebelum datang

mengambil kuesioner yang telah diisi

Isian sudah benar?

Tidak

Selesai

Ya

Lakukan pendekatan agar kantor pusat perusahaan bersedia mendistribusikan

kuesioner ke kantor cabang

SM berkoordinasi dengan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota memberitahu

kuesioner telah didistribusikan oleh Kantor

Pusat perusahaan ke kantor cabang

BPS Provinsi/Kabupaten/Kota memonitor penerimaan kuesioner

dan pengisian oleh kantor cabang

Cari informasi lain Yakin perusahaan yang

didatangi Benar?

Jelaskan maksud dan tujuan pencacahan SE2016-UMB, konsep dan definisi serta

tatacara pengisian kuesioner


l. Tahapan Penggunaan Daftar SE2016-UMB.DSL SISIP

1. BPS kabupaten/kota mencermati SE2016-UMB.DSL dan SE2016-UMB-G.DSU, jika

ada usaha UMB yang belum masuk dalam daftar, maka BPS kabupaten/ kota

mencatat usaha/perusahaan tersebut dalam SE2016-UMB.SISIP.

2. Petugas Task Force dibekali Daftar SE2016-UMB.SISIP untuk mencatat

usaha/perusahaan yang tidak terdapat dalam SE2016-UMB.DSL/SE2016-UMB-

G.DSU hasil laporan dari BPS kabupaten/kota.

3. Lakukan wawancara dengan pengelola/penanggung jawab usaha/ perusahaan

yang ditemukan untuk memperoleh informasi tentang nomor telepon, bulan dan

tahun berdiri, kode KBLI, jenis kegiatan utama, produk utama yang dihasilkan,

badan usaha, dan jaringan usaha.

4. Tata cara pengisian SE2016-UMB.DSL SISIP adalah sebagai berikut:

i. Isikan rincian Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan.

ii. Kolom (1) : Tuliskan nomor urut

iii. Kolom (2) : Tuliskan nama Usaha/perusahaan

iv. Kolom (3) : Tuliskan nama Desa/Kelurahan

v. Kolom (4) : Tuliskan Nomor Blok Sensus/Nomor Sub Blok Sensus

vi. Kolom (5) : Tuliskan alamat usaha/perusahaan

vii. Kolom (6) : Tuliskan nomor telepon

viii. Kolom (7) : Tuliskan bulan dan tahun berdiri (beroperasi secara

komersial)

ix. Kolom (8) : Tuliskan kegiatan utama

x. Kolom (9) : Tuliskan produk utama yang dihasilkan

xi. Kolom (10) : Tuliskan kode badan usaha

xii. Kolom (11) : Tuliskan kode jaringan usaha

xiii. Kolom (12) : Tuliskan jumlah tenaga kerja

xiv. Kolom (13) : Tuliskan kualifikasi usaha jika usaha tersebut termasuk

kategori Konstruksi dan Akomodasi

xv. Kolom (14) : Tuliskan kategori dan kode KBLI

xvi. Kolom (15) : Cek kelayakan UMB yaitu:

1. Ditemukan pada saat pencacahan, beroperasi secara

komersial sebelum listing Juni 2016

2. Ditemukan pada saat pencacahan, beroperasi secara

komersial setelah listing Juni 2016

3. Bukan UMB

xvii. Kolom (16) : Jika Kolom (15) berkode 1 maka isikan Nomor Urut

Perusahaan yang akan menjadi unit pencacahan. Nomor urut


perusahaan untuk usaha/perusahaan yang berasal dari Daftar

SE2016-UMB.SISIP dimulai dari 9000 untuk setiap kecamatan.

5. Jika kolom (15) berkode 1, kolom (14) bukan kategori G dan kolom (11)

jaringan usaha berkode 1 s.d 5 maka lakukan pencacahan dengan

menggunakan kuesioner UMB yang sesuai. Salin kolom (16) Nomor Urut

Perusahaan ke dalam kuesioner UMB yang sesuai.

Gambar 4.5. Diagram Alur Penggunaan Daftar SE2016-UMB.SISIP



4.3. Survei Usaha/Perusahaan Mikro dan Kecil (UMK)

Berbeda dengan pengumpulan data Usaha Menengah dan Besar (UMB) yang

dilakukan secara sensus (kecuali untuk Kategori G), pengumpulan data (UMK) dilakukan

secara sampel, dengan jumlah sampel sebesar 1,5 juta usaha.

a. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan untuk dasar penarikan sampel usaha mikro dan

kecil (UMK) adalah daftar nama dan alamat usaha/perusahaan yang dilengkapi dengan

alamat, KBLI, dan tenaga kerja serta omset hasil pencacahan SE2016 dengan Daftar

SE2016-L2. Sebelum penarikan sampel, UMK pada setiap kabupaten/kota dikelompokan

menurut 2 digit KBLI.

b. Alokasi Sampel

Target sampel UMK sebesar 1,5 juta usaha. Target sampel tersebut harus

dialokasikan ke 514 Kabupaten/kota dan ke kedalaman 2 digit KBLI yang telah

ditetapkan.

1) Alokasi Sampel Kabupaten/Kota

Alokasi sampel menurut kabupaten/kota didasarkan pada hasil pengolahan

Daftar SE2016-RBL dengan menggunakan rumus:

dengan :

k : 1,2,3,…514

mk1 : Target sampel UMK kabupaten/kota ke-k



a : parameter antara 1.0 dan 2.0 yang merefleksikan generalisasi untuk


Mk1 : Populasi usaha suatu kabupaten/kota ke-k

Alokasi per kabupaten yang dihasilkan, kemudian dijumlahkan untuk

mendapatkan target sampel tingkat Provinsi:

mp : Target sampel suatu Provinsi

jutaMKK

MKKm

a

k

a

k

k 5,1])1([

])1([

1

22

1

22

1

34,......2,1,1 pmm kp


Data hasil pengolahan Daftar SE2016-RBL yang digunakan sebagai dasar

pengalokasian sampel per kabupaten, belum dipilah berdasarkan skala usaha

(penentuan skala usaha dilakukan kemudian), sehingga data SE2016-RBL masih

mengandung unit kegiatan usaha yang tidak dijadikan unit pencacahan 2017,

masih mengandung usaha/perusahaan menengah dan besar dan jaringan usaha

unit pembantu/penunjang.

2) Alokasi Sampel menurut Cakupan KBLI

Total sampel pada setiap kabupaten/kota harus dialokasikan menurut 2 digit

KBLI yang telah ditentukan. Pengalokasian sampel menurut 2 digit KBLI tetap

memperhatikan population size, dan keragaman karakteristik tenaga kerja atau

omset dalam setiap 2 digit KBLI.

Untuk KBLI yang jumlah usahanya kurang dari 30 (rare cases), alokasi sampel

sebagai berikut:

Jumlah Usaha menurut KBLI Fraksi Sampling

1 – 15 1

16 – 30 ½

Untuk KBLI yang jumlah usahanya lebih dari 30 dialokasikan dengan rumus

sebagai berikut dengan :

mki : Target sampel UMK suatu kabupaten/kota ke-k menurut KBLI 2 digit ke-i

(untuk Mki > 30).

mk1 : Target sampel UMK suatu kabupaten/kota ke-k.

mr1 : Target sampel/sensus UMK rare cases kabupaten/Kota ke-k

Mki : Populasi UMK suatu kabupaten/kota ke-k hasil pendaftaran SE2016

menurut 2 digit KBLI ke-i.



a : Parameter antara 1.0 dan 2.0 yang merefleksikan generalisasi untuk


c. Penarikan Sampel

Setelah alokasi sampel sesuai dengan 2 digit KBLI yang telah dilakukan pada

setiap Kabupaten/Kota, selanjutnya dilakukan penarikan sampel. Metode penarikan UMK

)(])1([

])1([11

22

22

rka

ki

a

ki

ki mmMKK

MKKm


dilakukan secara sistematic sampling dan antar KBLI 2 digit dilakukan secara terpisah

(independent). KBLI 2 digit, jumlah tenaga kerja, dan omset sebagai statistical

arrangement, artinya, sebelum penarikan sampel, UMK diurutkan menurut KBLI 5 digit,

jumlah tenaga kerja, dan omset, agar jumlah UMK yang terpilih pada setiap 5 digit KBLI

sebanding terhadap population size. Hasil penarikan sampel tersebut dituangkan dalam

Daftar Sampel Utama (SE2016-UMK.DSU).

d. Daftar SE2016-UMK.DSU

Daftar SE2016-UMK.DSU adalah daftar yang memuat nama usaha/ perusahaan

yang terpilih sebagai sampel UMK dan berbagai karakteristiknya. Dengan berdasarkan

daftar ini, PCS mengunjungi dan melakukan pencacahan usaha/perusahaan yang menjadi

beban tugasnya.

Keterangan Rincian dan Kolom Daftar SE2016-UMK.DSU adalah sebagai berikut:



kabupaten/kota


kecamatan

4. Kolom (1) : No. Urut Sampel, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut

usaha/perusahaan kecil dan mikro yang terpilih sebagai sampel

dalam suatu kabupaten/kota.

5. Kolom (2) : Kode dan Nama Desa/Kelurahan, yang tercantum pada kolom ini

adalah kode dan nama desa/kelurahan

6. Kolom (3) : NBS/NSBS, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor Blok

Sensus dan Subblok Sensus dimana sampel usaha UMK berada.

7. Kolom (4) : Nomor Urut Perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah

nomor urut usaha dalam Blok Sensus dan Subblok Sensus yang

bersumber dari Daftar SE2016-L2.

8. Kolom (5) : Nama Kepala Rumahtangga

9. Kolom (6) : Nama usaha/perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah




11. Kolom (8) : Nama Penanggung jawab, yang tercantum pada kolom ini adalah


nama pengusaha/pelaku usaha.

12. Kolom (9) : Kegiatan Utama/ kategori/KBLI, yang tercantum pada kolom ini


sampel beserta kode kategori dan kode Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia (KBLI) usaha/perusahaan yang didasarkan pada

uraian kegiatan utama.


Usaha/perusahaan, yaitu:

1 = Ditemukan


nama dan alamat



sama) tetapi masih bisa ditelusuri:





a) PCS menyampaikan informasi tersebut ke PMS dengan memberikan

kode 2* di Kolom (10) Daftar SE2016-UMK.DSU untuk baris

usaha/perusahaan tersebut dan memperbaiki alamat yang tercantum

pada kolom (2), kolom (3), dan kolom (7). PCS menyalin seluruh

isian usaha/perusahaan tersebut dalam form pemberitahuan pindah

alamat

b) PMS menyampaikan informasi tersebut (form pemberitahuan pindah

alamat) ke BPS Kabupaten/Kota

c) BPS Kabupaten/Kota memberikan informasi tersebut (form

pemberitahuan pindah alamat) kepada PCS yang wilayah kerjanya


d) PCS di lokasi baru melakukan pendataan usaha/perusahaan

tersebut.


3 = Pindah dan tidak dapat ditelusuri


alamat dan tidak dapat ditelusuri. Bila dijumpai hal demikian, maka PCS harus

melaporkan ke PMS.

4 = Tidak ditemukan

bila dari hasil kunjungan ternyata tidak dapat menemukan usaha/perusahaan


keberadaan perusahaan tersebut. Bila dijumpai hal demikian, maka PCS harus

melaporkan ke PMS.

5 = Ganda/double

bila ternyata usaha/perusahaan tercatat lebih dari satu kali. Ciri dari

usaha/perusahaan ganda/double bila nama perusahaan, alamat, penanggung

jawab, dan KBLI sama untuk beberapa usaha/perusahaan. Bila dijumpai hal

demikian, maka PCS harus melaporkan ke PMS.

6 = Tutup

bila hasil kunjungan ternyata usaha/perusahaan tersebut telah tutup artinya

perusahaan telah menghentikan kegiatan produksi maupun administrasi. Bila

dijumpai hal demikian, maka PCS harus melaporkan ke PMS.

14. Kolom (11) : Jaringan usaha/perusahaan kolom ini berisi kode jaringan



2 = Unit penunjang/pembantu (jika berisi kode ini lapor kepada PMS

dan mengisi form permintaan penggantian sampel

15. Kolom (12) : Kategori Hasil Pencacahan, yang tercantum pada kolom ini adalah

kategori hasil pencacahan dari usaha/perusahaan.

16. Kolom (13) : Kesimpulan yaitu :

1. Dicacah, jika isian pada kolom (10) berkode 1 s.d 2 dan kolom (11) berkode

1 dan kolom (8) sama dengan kolom (12)

2. Diganti, jika isian :

- Pada kolom (10) berkode 3 s.d 6

- Pada kolom (10) berkode 1 s.d 2 dan kolom (11) berkode 2


- Pada kolom (10) berkode 1 s.d 2 dan kolom (11) berkode 1 dan

kolom(9) berbeda dengan kolom (12)

3. Tidak dicacah jika kolom (10) kode 2* (Form pemberitahuan pindah alamat).

4. Tidak dicacah karena sudah penggantian lebih dari 2 kali atau sudah tidak

tersedia lagi sampel pengganti.

Jika kolom (10) hasil pencacahan berisi kode 1-2 dan kolom (11) jaringan

usaha/perusahaan berkode 1, maka PCS melakukan pencacahan menggunakan

kuesioner SE2016-UMK.

PCS harus melaporkan kepada PMS, dan selanjutnya PMS akan melaporkan ke BPS

Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sampel pengganti jika :

- Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11) berkode 2

- Kolom (10) berkode 3 s/d 6

- Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11) berkode 1 dan isian kode kategori pada

kolom (9) berbeda dengan isian pada kolom (13)

PCS melaporkan permintaan penggantian sampel kepada PMS dengan mengisi form

permintaan penggantian sampel



Mekanisme Penggantian Sampel

i. PCS melaporkan kepada PMS dengan memberikan form “Permintaan Penggantian

Sampel” yang telah diisi informasi usaha/perusahaan yang akan diganti.

ii. PMS menyampaikan form “Permintaan Penggantian Sampel” yang telah diisi

informasi usaha/perusahaan yang akan diganti kepada BPS Kabupaten/Kota.

iii. BPS Kabupaten/Kota memberikan kepada PMS form “Permintaan Penggantian

Sampel” yang telah dilengkapi usaha/perusahaan pengganti.

iv. PMS memberikan kepada PCS form “Permintaan Penggantian Sampel” yang telah

dilengkapi usaha/perusahaan pengganti.

v. PCS menindaklanjuti untuk melakukan pendataan usaha/perusahaan pengganti.

dan melakukan

e. Form Permintaan Penggantian Sampel

Form permintaan penggantian sampel terdiri dari 14 kolom. PCS mengisi kolom

(1) s.d kolom (14) pada baris keterangan sampel = “DIGANTI”, sedangkan kasie

distribusi BPS Kabupaten/Kota mengisi kolom (1) s.d kolom (14) baris keterangan

sampel = “PENGGANTI”. Keterangan Rincian dan Kolom form permintaan penggantian

sampel adalah sebagai berikut:

1. Rincian Propinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama propinsi.


kabupaten/kota

3. Rincian nama PMS, yang tercantum pada rincian ini adalah nama PMS

4. Rincian nama PCS, yang tercantum pada rincian ini adalah nama PCS

5. Kolom (1) : Nomor Urut

6. Kolom (2) : Keterangan sampel, terdiri dari 2 baris yaitu : “DIGANTI” dan

“PENGGANTI”

7. Kolom (3) : Jenis Daftar pada baris “DIGANTI” terdiri dari :

1. SE2016-UMB-G.DSU

2. SE2016-UMK.DSU

8. Kolom (4) : NUS pada baris “DIGANTI” disalin dari kolom (1) dari daftar SE2016-

UMB-G.DSU/SE2016-UMK.DSU dari usaha/ perusahaan yang akan

diganti

9. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Kecamatan pada baris “DIGANTI” disalin

dari rincian kecamatan pada daftar SE2016-UMB-G.DSU/SE2016-

UMK.DSU dari usaha/perusahaan yang akan diganti

10. Kolom (7) dan Kolom (8) Kode dan Nama Desa/Kelurahan pada baris “DIGANTI”

disalin dari SE2016-UMB-G.DSU/SE2016-UMK.DSU kolom (2) dari

usaha/perusahaan yang akan diganti


11. Kolom (9) : NBS/NSBS pada baris “DIGANTI”, disalin dari SE2016-UMB-

G.DSU/SE2016-UMK.DSU kolom (3) dari usaha/perusahaan yang akan

diganti

12. Kolom (10) : NUP pada baris “DIGANTI” disalin dari SE2016-UMB-G.DSU/SE2016-

UMK.DSU kolom (4) dari usaha/perusahaan yang akan diganti.

13. Kolom (11) : Nama usaha/perusahaan pada baris “DIGANTI”, disalin dari

SE2016-UMB-G.DSU kolom (5) atau dari SE2016-UMK.DSU kolom

(6) dari usaha/perusahaan yang akan diganti.

14. Kolom (12) : Alamat pada baris “DIGANTI” disalin dari SE2016-UMB-G.DSU kolom

(6) atau dari SE2016-UMK.DSU kolom (7) dari usaha/perusahaan

yang akan diganti.

15. Kolom (13) : Kegiatan Utama/kategori/KBLI pada baris “DIGANTI”, disalin dari

disalin dari SE2016-UMB-G.DSU kolom (8) atau dari SE2016-

UMK.DSU kolom (9) dari usaha/perusahaan yang akan diganti.

16. Kolom (14) : Alasan diganti pada baris “DIGANTI”, berisi alasan dari

usaha/perusahaan sampel utama yang akan diganti terdiri dari:

1. Pindah dan tidak dapat ditelusuri

2. Tidak ditemukan

3. Ganda/Double

4. Tutup

5. Unit Penunjang/Pembantu

6. Kategori berbeda

17. Kolom (3) : Jenis Daftar pada baris “PENGGANTI”, terdiri dari :

3. SE2016-UMB-G.DSP

4. SE2016-UMK.DSP

18. Kolom (4) : NUS pada baris “PENGGANTI” disalin dari kolom (14) dari daftar

SE2016-UMB-G.DSP/SE2016-UMK.DSP dari usaha/perusahaan

pengganti.

19. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Kecamatan pada baris “PENGGANTI”

disalin dari rincian kecamatan pada daftar SE2016-UMB-

G.DSP/SE2016-UMK.DSP dari usaha/perusahaan pengganti

20. Kolom (7) dan Kolom (8) Kode dan Nama Desa/Kelurahan pada baris

“PENGGANTI”, disalin dari SE2016-UMB-G.DSP/SE2016-UMK.DSP

kolom (2) dari usaha/perusahaan pengganti

21. Kolom (9) : NBS/NSBS pada baris “PENGGANTI”, disalin dari disalin dari SE2016-

UMB-G.DSP/SE2016- UMK.DSP kolom (3) dari usaha/perusahaan

pengganti

22. Kolom (10) : NUP pada baris “PENGGANTI” disalin dari SE2016-UMB-


G.DSP/SE2016-UMK.DSP kolom (4) dari usaha/perusahaan

pengganti.

23. Kolom (11) : Nama usaha/perusahaan pada baris “PENGGANTI”, disalin dari

disalin dari SE2016-UMB-G.DSP kolom (5) atau dari SE2016-

UMK.DSP kolom (6) dari usaha/perusahaan pengganti.

24. Kolom (12) : Alamat pada baris “PENGGANTI” disalin dari disalin dari SE2016-

UMB-G.DSP kolom (6) atau dari SE2016-UMK.DSP kolom (7) dari

usaha/perusahaan pengganti.

25. Kolom (13) : Kegiatan Utama/kategori/KBLI pada baris “PENGGANTI”, disalin dari

disalin dari SE2016-UMB-G.DSP kolom (8) atau dari SE2016-

UMK.DSP kolom (9) dari usaha/perusahaan pengganti.

f. Pembentukan Sampel Pengganti UMK

Pembentukan sampel pengganti dilakukan untuk menyediakan daftar

usaha/perusahaan sebagai pengganti dari usaha/perusahaan yang ada dalam Daftar

SE2016-UMK.DSU. Pembentukan sampel pengganti ini dilakukan dengan paket program

yang telah disediakan bersamaan dengan penarikan sampel utama. Namun demikian,

tatacara pembentukan sampel pengganti diuraikan sebagai berikut :

Pemilihan “ usaha/perusahaan sampel pengganti” dilakukan setelah pemilihan “

usaha/perusahaan sampel utama” dalam satu kabupaten selesai dilakukan.

Usaha/perusahaan yang telah terpilih sebagai “perusahaan/usaha sampel utama” tidak

boleh dijadikan sebagai “usaha/perusahaan sampel pengganti”. Usaha/perusahaan

sampel pengganti adalah usaha/perusahaan berikutnya yang memiliki KBLI yang sama

dengan usaha/perusahaan sampel utama. Pemilihan usaha/perusahaan pengganti

dilakukan bertahap, yaitu :

1. Pencarian dilakukan pada blok sensus yang sama dengan usaha/perusahaan sampel

utama, jika tidak ditemukan KBLI yang sama dalam blok sensus tersebut, maka

2. Cari usaha dalam desa/kelurahan yang sama dengan usaha/perusahaan sampel

utama. Jika tidak ditemukan KBLI yang sama dalam desa/kelurahan yang sama,

maka:

3. Cari dalam kecamatan yang sama. Jika tidak ditemukan KBLI yang sama dalam

kecamatan yang sama, maka:

4. Cari di kecamatan lain.

Uraian 1 sampai dengan 4 dilakukan mulai dari 5 dijit sampai dengan 2 dijit KBLI yang

ditentukan. Daftar usaha/perusahaan yang merupakan sampel pengganti dituangkan

dalam Daftar Sampel Pengganti Usaha (SE2016-UMK.DSP).


PRO

VIN

SI :

KABU

PATE

N/K

OTA

:

NA

MA

PM

S :

NA

MA

PCS

:

NBS

/KE

GIA

TAN

UTA

MA

KOD

EN

AM

AKO

DE

NA

MA

KA

TEG

ORI

KBL

I

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Kode

Kol

om (3

) :

Kode

Kol

om (1

4) :

1. S

E201

6-U

MB-

G.D

SU1.

Pin

dah

dan

tida

k da

pat d

itel

usur

i4.

Tut

up

2. S

E201

6-U

MK.

DSU

2. T

idak

dit

emuk

an5.

Uni

t pem

bant

u/pe

nunj

ang

3. S

E201

6-U

MB-

G.D

SP3.

Gan

da/d

oubl

e 6.

Kat

egor

i ber

beda

4. S

E201

6-U

MK.

DSP

PEN

GG

AN

TI

DIG

AN

TI

PEN

GG

AN

TI

DIG

AN

TI

DIG

AN

TI

PEN

GG

AN

TI

DIG

AN

TI

PEN

GG

AN

TI

DIG

AN

TI

DIG

AN

TI

PEN

GG

AN

TI

PEN

GG

AN

TI

PERM

INTA

AN

PEN

GG

AN

TIA

N S

AM

PEL

KETE

RAN

GA

N

SAM

PEL

NO

URU

T

JEN

IS

DA

FTA

RN

US

KECA

MA

TAN

DES

A/K

ELU

RAH

AN

/NA

GA

RIN

UP

NA

MA

USA

HA

/PER

USA

HA

AN

ALA

MA

TA

LASA

N

DI G

AN

TI


g. Daftar SE2016-UMK.DSP

Daftar SE06-UMK.DSP adalah daftar yang memuat nama usaha/perusahaan

yang digunakan sebagai sampel pengganti bila usaha/perusahaan yang tercantum pada

Daftar SE2016-UMK.DSU gagal untuk dicacah. Sampel pengganti harus berasal dari

Daftar SE2016-UMK.DSP. Tidak semua usaha/perusahaan sampel utama memiliki sampel

pengganti. Penggantian sampel dilakukan oleh Kasie Statistik Distribusi BPS

Kabupaten/Kota berdasarkan informasi dari PMS.

Secara garis besar keterangan Rincian dan Kolom, sama dengan SE2016-UMK.DSU.

Keterangan kolom (1) – (13) Daftar SE2016-UMK.DSP, sama dengan keterangan kolom

(1) – (13) Daftar SE2016-UMK.DSU.

Kode KBLI yang tercantum di kolom (9) dicetak tebal (bold) sesuai dengan cakupan 2

digit KBLI. Angka yang tercantum di kolom (14) adalah merupakan nomor urut sampel

utama yang akan diganti. Dengan kata lain, usaha yang tercantum di Daftar SE2016-

UMK.DSP kolom (6) adalah calon pengganti usaha/perusahaan sampel utama dengan

nomor urut sampel seperti pada Daftar SE2016-UMK.DSP kolom (14).

h. Penggunaan SE2016-UMK.DSP

1. Usaha/perusahaan sampel utama dan sampel pengganti, disusun sedemikian rupa

sehingga tiap usaha/perusahaan sampel utama akan memiliki satu atau dua

sampel pengganti yang mempunyai kode 2 dijit KBLI yang sama.

2. Penggantian sampel hanya dapat dilakukan paling banyak dua kali, jika pada

daftar SE2016-UMK.DSP tidak ada lagi sampel pengganti maka STOP.

3. Tahapan penggantian sampel:

i. Lakukan pencacahan terhadap usaha/perusahaan sampel utama

(SE2016-UMK.DSU)

Jika usaha/perusahaan sampel utama tersebut tidak dapat dicacah karena

alasan yang telah ditetapkan yaitu :

- Kolom (10) berkode 3 s.d 6

- Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11)=2

- Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11) berkode 1 dan kolom (9) berbeda

dengan kolom (12), maka:



ii. Lakukan Penggantian Sampel Tahap I, yaitu melakukan pencacahan

usaha/perusahaan sampel pengganti (SE2016-UMK.DSP) yang nomor urut


SE2016-UMK.DSP kolom (14), NUS sampel utama.

iii. Jika usaha/perusahaan sampel pengganti tidak dapat dicacah karena alasan

yang telah ditetapkan maka:

iv. Lakukan Penggantian Sampel Tahap 2, yaitu melakukan pencacahan

usaha/perusahaan sampel pengganti berikutnya (SE2016 UMK.DSP) yang

nomor urut sampelnya sama dengan sampel utama (tercantum dalam Daftar

SE2016 UMB-G.DSP kolom (14), NUS sampel utama).

v. Kemudian isikan identitas usaha/perusahaan pada sampel pengganti pada blok

I SE2016-UMK

4. Contoh:

i Pada saat PCS melakukan pencacahan usaha sampel utama SE2016-UMK.DSU

kolom (1), untuk NUS 8 usaha WARUNG <NYOMAN CATRI> dengan kategori G

KBLI 47242 nup 23, ternyata tidak dapat dicacah karena tutup, maka usaha

WARUNG <NYOMAN CATRI> tersebut harus diganti dengan usaha pada Daftar

Sampel Perusahaan Pengganti (SE2016-UMK.DSP) yang kolom (14)-nya bernomor

8, yaitu TOKO <WINARTI>. dengan kategori G KBLI 47242 nup 10.

ii Jika sampel usaha TOKO <WINARTI>. tidak dapat dicacah juga, maka lakukan

penggantian kedua dengan nomor urut sampel utama 8 pada daftar SE2016-

UMK.DSP yaitu TOKO <MADE RUDI> dengan KBLI 47242 nup 15.

iii Kemudian isikan identitas perusahaan/usaha sampel pengganti TOKO <MADE

RUDI> pada Blok I Daftar SE2016-UMK.

i. Tata Cara Pencacahan SE2016-UMK

Tahapan pencacahan SE2016-UMK, dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

1. PCS mempelajari uraian kegiatan utama usaha/perusahaan yang menjadi tanggung

jawabnya.

2. Dengan berbekal Daftar SE2016-UMK.DSU petugas mengunjungi usaha/perusahaan

yang alamatnya tercantum pada kolom (7).

3. PCL harus yakin, bahwa alamat yang dikunjungi adalah alamat dari usaha/

perusahaan yang menjadi unit pencacahan.


4. Selanjutnya hubungi penanggung jawab yang tercatat pada kolom (8). Apabila

nama yang tercantum tidak ada, tanyakan penanggung jawab yang

menggantikannya.

5. Perlu dijelaskan maksud dan tujuan pendataan UMK SE2016 dan konsep/definisi

serta tata cara pengisian daftar. Lakukan wawancara untuk karakteristik/item

pertanyaan yang memungkinkan pengumpulan datanya melalui wawancara,

sedangkan untuk karakteristik lain yang membutuhkan waktu yang lebih lama atau

harus mencatat/menyalin dari berkas usaha/perusahaan, maka pengisiannya

diserahkan kepada responden.

6. Perlu dilakukan perjanjian kapan pengisian kuesioner dapat diselesaikan.

7. Lakukan kontak via telpon atau alat komunikasi lain sebelum datang pada tanggal

yang sudah ditentukan.


Dokumen UMK.DSU

Cari Usaha / Perusahaan berdasarkan UMK.DSU


YaApakah diluar Wilayah. PCL?

(kol. 10 kode 2*)

Form UMK.DSU

Isi Kolom (13)Dengan kode 3

YaForm



Tidak

Apakah Kategori Berubah ?

Tidak

Form UMK.DSUIsi kolom (13) dengan kode 2

Ya

MULAI

Form UMK.DSU

Isi Kolom (13)Dengan kode 2 (atau 4)

Tidak

STOP

Form Penggantian

Sampel

Form UMK.DSUIsi kolom (13) dengan kode 1

Tidak

Ya

Cacah dengan Kuesioner SE16

UMK

Gambar 4.6. Diagram Alur Tata Cara Pencacahan SE2016-UMK-DSU


5 PENGOLAHAN

5.1. Umum

Secara umum, kegiatan pengolahan SE2016 UMK dan UMB dilakukan secara

berjenjang dimulai dari BPS Kabupaten/Kota sampai dengan BPS Provinsi. Kegiatan

pengolahan yang dilakukan BPS Kabupaten/Kota antara lain meliputi penerimaan dan

pengelompokan dokumen, editing coding, dan entri/update daftar sampel, sedangkan

di BPS Provinsi dilakukan penerimaan dokumen, entri dan validasi dokumen

pencacahan.

Untuk memperlancar pelaksanaan pengolahan baik di BPS Kabupaten/Kota

maupun di BPS Provinsi, masing-masing tahapan pengolahan di koordinir oleh subject

matter teknis maupun non teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kegiatan penerimaan dokumen di BPS Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab dari

Sub Bagian Tata Usaha (TU), editing coding dikoordinir oleh Seksi Statistik Distribusi

dan Seksi Statistik Produksi, sedangkan entri/update Daftar Sample di koordinir oleh

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS). Kegiatan penerimaan

dokumen di BPS Provinsi dikoordinir oleh Bagian TU , sedangkan kegiatan pengolahan

entri data menjadi tanggung jawab Bidang IPDS. Subject matter teknis di BPS Provinsi

juga ikut membantu dalam hal mengontrol validitas isian dokumen.

Sistem pengolahan data dikembangkan di BPS oleh Direktorat SIS. Dalam

pengembangannya dibantu oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan

Survei, Direktorat Statistik Industri, Direktorat Statistik Distribusi, Direktorat Statistik

Keuangan, TI dan Pariwisata, Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca

Pengeluaran, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik sebagai nara sumber

materi. Sistem pengolahan data ini didistribusikan ke seluruh pusat pengolahan baik di

BPS Provinsi maupun di BPS Kabupaten/Kota. Direktorat SIS juga bertanggungjawab

mengkonsolidasikan seluruh hasil pengolahan Pendataan SE2016 UMK dan UMB ini.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pada pengolahan SE2016

UMK dan UMB yang selenggarakan pada tahun 2017 ini memberikan keleluasaan

kepada usaha/perusahaan yang ingin melakukan pengisian data secara online.

Sehingga pada pengolahan SE2016 UMK dan UMB ini terdapat dua jenis aplikasi yang

dikembangkan yaitu aplikasi client server desktop base dan aplikasi pengolahan web

based.


5.2. Jenis Dokumen Pengolahan

Jenis dokumen yang diolah dalam pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB

SE2016 adalah:

No Daftar/Buku Pedoman Keterangan

(1) (2) (3)

1. SE2016-UMB. PRODUKSI Kuesioner Pendataan UMB Produksi untuk

kategori B,C,D,E dan F

2. SE2016-UMB. KEUANGAN Kuesioner Pendataan UMB Jasa Keuangan

untuk kategori K

3. SE2016-UMB.

NONKEUANGAN

Kuesioner Pendataan UMB Jasa Non

Keuangan untuk kategori

G,H,I,J,L,M,N,P,Q,R,S,U

4. SE2016-UMK Kuesioner Pendataan UMK untuk semua

kategori

5. SE2016-UMB.DSL Daftar Sensus Lengkap UMB termasuk

kategori G pada KBLI tertentu

6. SE2016-UMB.SISIP Daftar usaha/perusahaan UMB yang baru

ditemukan pada saat pendataan

7. SE2016-UMB-G.DSU Daftar Sampel Utama UMB Kategori G

8. SE2016-UMK.DSU Daftar Sampel Utama UMK

Kemudian, untuk menunjang kegiatan monitoring pengolahan diperlukan

beberapa informasi yang bersumber dari beberapa dokumen yaitu, Kartu Kendali PCS,

Kartu Monitoring PMS, dan beberapa template laporan lainnya.

5.3. Metode Pengolahan

Pengolahan dokumen hasil Pendataan SE2016 UMK dan UMB dapat dilakukan

dengan dua jenis yaitu menggunakan aplikasi client server desktop base dan aplikasi

pengolahan web based. Pada pengolahan client server desktop base, tahapan

pengolahan yang lakukan terdiri dari dua tahap yaitu tahap pengolahan data pra-

komputer dan tahap pengolahan data dengan komputer

Tahap pengolahan data pra komputer yaitu kegiatan pengolahan yang harus

dilakukan sebelum dilakukan input data ke dalam aplikasi pengolahan. Tahapan

tersebut terdiri dari :

a. Penerimaan dokumen (receiving)

b. Pengelompokkan dokumen (batching)


c. Penyuntingan dan Penyandian (editing dan coding)

Sedangkan tahapan pengolahan data dengan komputer adalah sebagai berikut:

a. Entri data

b. Validasi

c. Tabulasi data

Kegiatan editing dan coding yang merupakan bagian dari kegiatan pengolahan

pra komputer dilaksanakan sedekat mungkin dengan lapangan yaitu di BPS

Kabupaten/Kota dengan maksud untuk mempermudah melakukan konfirmasi isian

dokumen apabila terdapat keragu-raguan dalam memperbaiki isian. Dengan demikian

proses pengolahan data dapat berjalan dengan baik sehingga dapat diperoleh data

yang akurat. Editing dan coding ini dilakukan dengan berpedoman pada buku pedoman

editing (Buku 6)

Pengolahan dengan komputer merupakan kegiatan pengolahan data hasil editing

dan coding dengan menggunakan program aplikasi pengolahan data entry dan validasi

hingga diperoleh clean data.

Kemudian, apabila pada waktu pelaksanaan pendataan, usaha/perusahaan yang

dikategorikan sebagai usaha menengah besar ingin melakukan pengisian data secara

mandiri maka disediakan juga sistem pengisian kuesioner berbasis web yang dapat

digunakan secara langsung oleh responden. Pada pengisian data dengan menggunakan

web ini memerlukan informasi yang valid mengenai email perusahaan. Oleh karena itu

PCS harus berupaya untuk mendapatkan informasi email yang valid dari

usaha/perusahaan yang hendak menginput data secara mandiri. Hal ini sangat penting

untuk dilakukan karena usaha/perusahaan hanya akan mengisi kuesioner melalui tautan

link yang dikirimkan oleh BPS melalui email perusahaan.

Selanjutnya, setelah usaha/perusahaan menerima email yang berisi tautan link

isi kuesioner, maka usaha/perusahaan dapat melakukan input data sendiri ke dalam

aplikasi web. Pengisian langsung oleh perusahaan ini dapat dilakukan dalam periode

waktu yang telah di tetapkan. Kemudian, setelah perusahaan mengisi dengan benar,

maka isian kuesioner langsung dapat di submit ke dalam aplikasi. Sebagai bukti bahwa

usaha/perusahaan tersebut telah mengirimkan data, maka sistem akan secara otomatis

mengeluarkan bukti pengiriman data ke perusahaan tersebut. Apabila sampai dengan

batas periode waktu yang telah ditetapkan, tetapi usaha/perusahaan belum merespon,

maka menjadi tanggung jawab dari sekretariat SE2016 UMK dan UMB di BPS

Kabupaten/Kota untuk aktif melakukan komunikasi ke usaha/perusahaan tersebut.


Pengisian data melalui aplikasi web oleh usaha/perusahan tentunya sedikit

berbeda dengan pengolahan data melalui aplikasi client server desktop base. Pada

aplikasi web, tahapan pra komputer yaitu, penerimaan dan pengelompokan, serta

editing coding tidak dilakukan. Hal ini akan berakibat beberapa isian variabel masih

mengandung kesalahan terutama dalam hal pengkodean. Selain itu beberapa

aturan validasi dan konsistensi yang kompleks tidak diaplikasikan langsung ke

dalam aplikasi web. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah usaha/perusahaan

mengisikan data. Akan tetapi rule validasi lengkap yang sama tetap diterapkan

pada kedua jenis pengolahan ini pada tahap validasi. Oleh karena itu, pada entri

melalui aplikasi web ini diperlukan satu tahapan lagi di BPS Kabupaten/Kota untuk

memeriksa kelengkapan isian yang menjadi mandatory variable terutama dalam hal

pengkodean. Apabila ditemukan beberapa isian masih belum lengkap, maka

subject matter teknis selaku koordinator editing coding harus melakukan konfirmasi

kembali ke usaha/perusahaan.

Data yang masuk ke dalam aplikasi web selanjutnya dapat di akses oleh BPS

Provinsi pada Bidang IPDS. Data ini kemudian di download dan di impor ke dalam

aplikasi client server desktop base. Pada tahap ini, petugas validasi melakukan

validasi terhadap keseluruhan isian dokumen. Rule validasi yang terapkan pada

usaha/perusahaan yang melakukan entri melalui web ini sama dengan

usaha/perusahaan yang respon melalui dokumen hardcopy. Apabila ditemukan

masih ada isian yang tidak konsisten, maka dilakukan treatment yang sama dengan

entri dan validasi biasa. Dalam hal ini, subject matter teknis berperan aktif untuk

memvalidasi dan apabila perlu melakukan konfirmasi kembali ke BPS

Kabupaten/Kota mengenai isian data.

Setelah pengolahan selesai dilakukan dan telah diperoleh clean data, maka file

hasil pengolahan Pendataan UMK dan UMB SE2016 dikirimkan ke BPS dengan

media pengiriman tercepat baik melalui email, filelib, maupun media transportasi

data yang lain. Hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan data, dapat di

komunikasikan ke subdit Integrasi Pengolahan Data (IPD) BPS melalui email ke

[email protected] .


Mekanisme pengolahan yang lebih jelas, dapat di lihat pada Gambar dibawah ini.

MEKANISME PENGOLAHAN SE2016-UMK dan UMB

IPD

/IP

DS

Dis

trib

usi

TU

PC

L/P

ML

BPS Provinsi BPS Kab/Kota Perusahaan

1. SE2016-UMB. DSL

2. SE2016-UMB-G.DSU

3. SE2016-UMK. .DSU

4. SE2016-

UMB.PRODUKSI

5. SE2016 -

UMB.KEUANGAN

6. SE2016-UMB.NON

KEUANGAN

7. SE2016 - UMK

Entri data

PCL berkunjung ke

usaha/ perusahaan

Perusahaan

ingin entri onlinePetugas mendata

dgn kuesioner

PCL mengisi Kartu

Kendali

Perusahaan

menerima email

Perusahaan

membuka tautan

email

Perusahaan melakukan

input data ke web

aplikasi

Perusahaan

mengirimkan hasil entri

melalui web aplikasi

Petugas validasi

melakukan validasi

perusahaan

PCL meminta email

utk link kuesioner dan

menyerahkan kartu

kendali ke PML

Perusahaan

respon?

Y

Receiving Batching

Clean ?

PML memeriksa

Kartu Kendali dan

menyerahkan ke

BPS Kab/Kota

(distribusi)

IPDS entri di web dan

mengirimkan tautan

kuesioner ke

perusahaan

PCL menyerahkan

dokumen ke PML

PML memeriksa isian

Kuesioner (Prod, Keu, Non

Keu, UMK) dan

mengelompokkan dok di

wilayah tugas nya (20 dok)

dan menyerahkan ke BPS

Kab/Kota (TU)

Editing

Coding

IPDS Update

1. SE2016-UMB. DSL

2. SE2016-UMB-G.DSU/P

3. SE2016-UMK. .DSU/P

ke dalam web

Pengiriman DokumenReceiving

Batching

Memeriksa

permintaan entri

online dan

mengirim ke IPDS

Verifikasi.

IPDS mengeluarkan

list isian Kategori dan

KBLI yg harus di

coding

Distribusi melengkapi

isian

IPDS melakukan

update data di web

Entri Form pindah

alamat

Y

T

Y

Petugas Validasi

konten

T

Perusahaan

mendapatkan bukti

pengiriman

dokumen dari

sistem di web

Memeriksa kelengkapan untuk persiapan

editing coding

PML memeriksa

Daftar Sampel

(DSL/DSU)

Memeriksa

DSL/DSU

dan mengirim

ke IPDS

T

Gambar 5.1. Alur Pengolahan Data UMK dan UMB SE2016



LAMPIRAN



Lampiran 1 : kriteria kategori UMK dan UMB dari subject matter (SM) dan

treshold undang-undang


Lanjutan Lampiran 1.


Lanjutan Lampiran 1.


Lampiran 2. Jadwal Kegiatan Pelatihan Petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016

HARI WAKTU MATERI PEMBAHASAN KET

HARI I

07.30 – 08.00 Registrasi

08.00 – 08.30 Pembukaan

08.30 – 10.00 Pendahuluan Dan Organisasi

Lapangan PCS, PMS

10.00 – 10.15 COFFEE BREAK

10.15 - 12.15 Metodologi, Tata cara Pencacahan dan Tata Cara Pengisian, UMB

Produksi Blok I -II

PCS, PMS

12.15 – 13.30 ISHOMA

13.30 - 15.30 UMB-Produksi Blok III - IV PCS, PMS

15.30 – 16.00 ISHOMA

16.00 - 18.00 UMB -Produksi Blok IV - V PCS, PMS

HARI II

08.00 - 10.00 UMB -Produksi Blok V dan Blok VI PCS, PMS


10.15 - 12.15 UMB -Produksi Blok VI PCS, PMS

12.15 – 13.30 ISHOMA

13.30 - 15.30 UMB -Produksi Blok VII s.d XI PCS, PMS


16.00 - 18.00 UMB - Keuangan PCS, PMS

HARI III

08.00 - 10.00 UMB - Keuangan dan UMB - Non

Keuangan PCS, PMS


10.15 - 12.15 UMB-Non Keuangan dan UMK PCS, PMS

12.15 – 13.30 ISHOMA

13.30 - 15.30 Role Playing PCS, PMS


16.00 - 18.00 Diskusi Hasil Role Playing PCS, PMS

HARI I

08.00 - 10.00 Pendalaman PCS, PMS


10.15 - 12.15 Pengawasan dan Kasus Batas PMS

12.15 – 13.30 ISHOMA

13.30 - 15.30 Pengawasan dan Kasus Batas PMS


16.00 - 17.00 Diskusi (pleno) PMS

17.00 - 18.00 Penutupan PMS


Lampiran 3. Alokasi Petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016 TA 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1100 35.410 5.310 40.720 744 257 1.001

1101 680 45 725 14 5 19

1102 970 88 1.058 20 7 27

1103 1.270 128 1.398 26 9 35

1104 1.430 126 1.556 28 10 38

1105 1.900 216 2.116 38 13 51

1106 1.420 198 1.618 29 10 39

1107 1.550 286 1.836 34 12 46

1108 2.470 350 2.820 51 17 68

1109 2.460 351 2.811 50 17 67

1110 2.570 405 2.975 54 18 72

1111 3.250 452 3.702 67 23 90

1112 970 110 1.080 20 7 27

1113 1.220 70 1.290 23 8 31

1114 1.610 139 1.749 31 11 42

1115 900 113 1.013 18 6 24

1116 670 40 710 13 5 18

1117 930 98 1.028 19 7 26

1118 1.080 85 1.165 21 7 28

1171 2.790 1.199 3.989 77 26 103

1172 630 66 696 13 5 18

1173 1.860 250 2.110 38 13 51

1174 1.940 426 2.366 44 15 59

1175 840 69 909 16 6 22

1200 77.540 15.170 92.710 1.701 577 2.278

1201 490 18 508 10 4 14

1202 2.280 227 2.507 44 15 59

1203 1.290 82 1.372 25 9 34

1204 1.760 151 1.911 34 12 46

1205 1.590 116 1.706 30 10 40

1206 1.320 122 1.442 26 9 35

1207 2.620 366 2.986 54 18 72

1208 3.860 671 4.531 82 28 110

1209 3.470 391 3.861 68 23 91

1210 1.540 133 1.673 30 10 40

1211 2.000 427 2.427 45 15 60

1212 7.950 2.072 10.022 185 62 247

1213 4.820 748 5.568 100 34 134

1214 1.000 75 1.075 19 7 26

1215 1.070 90 1.160 21 7 28

1216 370 17 387 8 3 11

1217 880 73 953 17 6 23

1218 3.660 393 4.053 71 24 95

1219 2.140 201 2.341 42 14 56

1220 1.180 62 1.242 22 8 30

1221 1.340 135 1.475 27 9 36

1222 1.630 178 1.808 33 11 44

1223 1.590 235 1.825 33 11 44

1224 490 20 510 10 4 14

1225 330 4 334 7 3 10

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)


Lanjutan lampiran 3.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1271 1.340 148 1.488 27 9 36

1272 1.990 193 2.183 39 13 52

1273 2.680 425 3.105 56 19 75

1274 1.850 194 2.044 36 12 48

1275 13.060 6.258 19.318 375 125 500

1276 2.550 383 2.933 53 18 71

1277 2.280 446 2.726 50 17 67

1278 1.120 116 1.236 22 8 30

1300 40.820 7.144 47.964 877 300 1.177

1301 410 63 473 9 3 12

1302 2.190 291 2.481 45 15 60

1303 2.060 358 2.418 44 15 59

1304 1.770 167 1.937 35 12 47

1305 2.700 290 2.990 53 18 71

1306 2.800 308 3.108 55 19 74

1307 3.380 324 3.704 66 22 88

1308 2.530 270 2.800 50 17 67

1309 1.720 163 1.883 34 12 46

1310 1.190 97 1.287 23 8 31

1311 1.770 281 2.051 38 13 51

1312 2.290 376 2.666 49 17 66

1371 6.540 2.510 9.050 172 58 230

1372 1.240 234 1.474 27 9 36

1373 1.130 98 1.228 22 8 30

1374 1.180 162 1.342 25 9 34

1375 2.330 559 2.889 53 18 71

1376 2.050 417 2.467 46 16 62

1377 1.540 176 1.716 31 11 42

1400 33.120 9.924 43.044 811 273 1.084

1401 1.860 264 2.124 38 13 51

1402 2.210 421 2.631 48 16 64

1403 2.550 399 2.949 53 18 71

1404 1.780 341 2.121 39 13 52

1405 2.260 476 2.736 50 17 67

1406 3.670 774 4.444 82 28 110

1407 2.290 416 2.706 50 17 67

1408 3.000 912 3.912 73 25 98

1409 2.510 465 2.975 54 18 72

1410 1.240 201 1.441 27 9 36

1471 7.150 4.403 11.553 231 77 308

1473 2.600 852 3.452 66 22 88

1500 21.050 3.819 24.869 458 157 615

1501 1.460 125 1.585 29 10 39

1502 1.910 307 2.217 40 14 54

1503 1.450 205 1.655 31 11 42

1504 1.460 180 1.640 30 10 40

1505 1.460 175 1.635 30 10 40

1506 1.310 130 1.440 26 9 35

1507 1.900 282 2.182 40 14 54

1508 1.760 230 1.990 36 12 48

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1509 1.910 335 2.245 41 14 55

1571 4.860 1.715 6.575 124 42 166

1572 1.570 135 1.705 31 11 42

1600 40.370 7.266 47.636 870 295 1.165

1601 2.010 287 2.297 42 14 56

1602 2.810 323 3.133 56 19 75

1603 2.450 358 2.808 50 17 67

1604 2.350 253 2.603 47 16 63

1605 1.280 109 1.389 25 9 34

1606 2.120 271 2.391 43 15 58

1607 2.950 354 3.304 59 20 79

1608 1.430 106 1.536 27 9 36

1609 2.300 239 2.539 45 15 60

1610 2.600 207 2.807 50 17 67

1611 1.120 48 1.168 21 7 28

1612 910 57 967 18 6 24

1613 720 39 759 13 5 18

1671 9.600 3.817 13.417 256 86 342

1672 1.820 316 2.136 39 13 52

1673 1.570 119 1.689 30 10 40

1674 2.330 363 2.693 49 17 66

1700 14.590 2.161 16.751 304 107 411

1701 1.380 136 1.516 27 9 36

1702 1.950 255 2.205 40 14 54

1703 1.550 181 1.731 31 11 42

1704 870 34 904 16 6 22

1705 1.100 81 1.181 22 8 30

1706 1.260 159 1.419 25 9 34

1707 880 30 910 16 6 22

1708 1.020 79 1.099 19 7 26

1709 860 58 918 17 6 23

1771 3.720 1.148 4.868 91 31 122

1800 41.570 6.790 48.360 877 295 1.172

1801 1.390 147 1.537 28 10 38

1802 2.560 184 2.744 48 16 64

1803 4.150 630 4.780 86 29 115

1804 4.520 450 4.970 88 30 118

1805 4.780 750 5.530 99 33 132

1806 2.910 318 3.228 57 19 76

1807 1.760 118 1.878 33 11 44

1808 1.870 359 2.229 41 14 55

1809 2.070 145 2.215 39 13 52

1810 2.600 325 2.925 53 18 71

1811 890 95 985 18 6 24

1812 1.350 131 1.481 27 9 36

1813 780 57 837 15 5 20

1871 7.580 2.651 10.231 194 65 259

1872 2.360 430 2.790 51 17 68

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1900 10.760 1.784 12.544 230 79 309

1901 1.980 308 2.288 41 14 55

1902 1.620 370 1.990 37 13 50

1903 1.360 105 1.465 26 9 35

1904 1.120 167 1.287 24 8 32

1905 1.090 64 1.154 21 7 28

1906 1.360 113 1.473 26 9 35

1971 2.230 657 2.887 55 19 74

2100 13.110 6.923 20.033 397 135 532

2101 1.680 448 2.128 40 14 54

2102 1.140 252 1.392 26 9 35

2103 880 123 1.003 19 7 26

2104 850 55 905 17 6 23

2105 600 67 667 12 4 16

2171 5.920 5.268 11.188 231 77 308

2172 2.040 710 2.750 52 18 70

3100 67.960 57.911 125.871 2.585 863 3.448

3101 590 28 618 11 4 15

3171 13.660 17.406 31.066 664 222 886

3172 14.380 9.547 23.927 479 160 639

3173 9.800 10.455 20.255 426 142 568

3174 16.520 10.195 26.715 531 177 708

3175 13.010 10.280 23.290 474 158 632

3200 237.450 53.658 291.108 5.318 1.783 7.101

3201 17.330 4.557 21.887 403 135 538

3202 11.490 1.640 13.130 233 78 311

3203 11.150 1.295 12.445 219 73 292

3204 16.850 3.691 20.541 374 125 499

3205 10.800 1.192 11.992 210 70 280

3206 8.060 551 8.611 149 50 199

3207 6.530 702 7.232 127 43 170

3208 5.100 698 5.798 103 35 138

3209 12.730 2.063 14.793 265 89 354

3210 7.550 1.223 8.773 157 53 210

3211 6.210 990 7.200 129 43 172

3212 8.950 1.336 10.286 184 62 246

3213 7.800 1.125 8.925 159 53 212

3214 5.100 1.326 6.426 119 40 159

3215 11.070 2.395 13.465 245 82 327

3216 12.330 4.055 16.385 308 103 411

3217 8.300 1.417 9.717 175 59 234

3218 3.270 238 3.508 61 21 82

3271 6.250 2.300 8.550 163 55 218

3272 3.460 795 4.255 78 26 104

3273 18.070 7.552 25.622 491 164 655

3274 3.570 1.119 4.689 88 30 118

3275 11.790 5.555 17.345 336 112 448

3276 9.950 3.022 12.972 242 81 323

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3277 4.500 1.031 5.531 101 34 135

3278 6.720 1.472 8.192 149 50 199

3279 2.520 318 2.838 50 17 67

3300 215.270 38.675 253.945 4.584 1.539 6.123

3301 8.560 1.366 9.926 178 60 238

3302 10.140 1.785 11.925 214 72 286

3303 6.320 758 7.078 125 42 167

3304 5.430 779 6.209 111 37 148

3305 7.230 1.028 8.258 147 49 196

3306 4.430 542 4.972 88 30 118

3307 5.720 907 6.627 119 40 159

3308 7.410 1.023 8.433 150 50 200

3309 5.720 1.101 6.821 124 42 166

3310 8.340 1.212 9.552 170 57 227

3311 6.210 1.429 7.639 140 47 187

3312 5.180 590 5.770 102 34 136

3313 6.220 1.189 7.409 134 45 179

3314 5.450 995 6.445 116 39 155

3315 6.020 667 6.687 118 40 158

3316 4.660 676 5.336 95 32 127

3317 3.750 645 4.395 80 27 107

3318 6.560 1.328 7.888 144 48 192

3319 6.070 1.274 7.344 134 45 179

3320 7.780 1.453 9.233 167 56 223

3321 5.370 626 5.996 106 36 142

3322 6.100 1.060 7.160 129 43 172

3323 5.030 705 5.735 102 34 136

3324 5.360 816 6.176 111 37 148

3325 5.570 560 6.130 107 36 143

3326 6.640 1.136 7.776 140 47 187

3327 7.540 887 8.427 149 50 199

3328 9.030 1.200 10.230 181 61 242

3329 8.790 710 9.500 165 55 220

3371 2.150 432 2.582 47 16 63

3372 5.990 2.059 8.049 152 51 203

3373 2.530 396 2.926 53 18 71

3374 10.840 5.842 16.682 328 110 438

3375 3.880 720 4.600 83 28 111

3376 3.250 779 4.029 75 25 100

3400 30.590 6.734 37.324 683 229 912

3401 3.470 299 3.769 66 22 88

3402 8.380 1.289 9.669 173 58 231

3403 4.550 351 4.901 85 29 114

3404 8.900 2.846 11.746 221 74 295

3471 5.290 1.949 7.239 138 46 184

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3500 233.450 54.471 287.921 5.287 1.776 7.063

3501 3.610 395 4.005 71 24 95

3502 4.830 748 5.578 100 34 134

3503 4.810 538 5.348 95 32 127

3504 7.010 1.248 8.258 149 50 199

3505 7.090 1.116 8.206 147 49 196

3506 8.570 1.551 10.121 182 61 243

3507 11.550 2.343 13.893 252 84 336

3508 5.590 1.080 6.670 121 41 162

3509 12.250 2.396 14.646 265 89 354

3510 11.160 2.164 13.324 241 81 322

3511 5.060 859 5.919 107 36 143

3512 5.010 674 5.684 101 34 135

3513 5.620 859 6.479 116 39 155

3514 8.380 2.140 10.520 194 65 259

3515 11.560 4.426 15.986 304 102 406

3516 6.550 1.111 7.661 138 46 184

3517 8.500 1.547 10.047 181 61 242

3518 6.030 913 6.943 124 42 166

3519 4.040 547 4.587 82 28 110

3520 4.560 510 5.070 89 30 119

3521 4.090 527 4.617 83 28 111

3522 5.290 940 6.230 113 38 151

3523 5.420 1.084 6.504 119 40 159

3524 5.590 1.310 6.900 127 43 170

3525 7.290 2.111 9.401 175 59 234

3526 4.690 597 5.287 94 32 126

3527 3.540 439 3.979 70 24 94

3528 4.390 672 5.062 91 31 122

3529 5.610 721 6.331 113 38 151

3571 3.460 914 4.374 81 27 108

3572 2.290 453 2.743 51 17 68

3573 7.610 2.717 10.327 195 65 260

3574 3.020 582 3.602 66 22 88

3575 2.950 508 3.458 63 21 84

3576 1.830 410 2.240 42 14 56

3577 3.060 792 3.852 71 24 95

3578 18.860 12.066 30.926 617 206 823

3579 2.680 463 3.143 57 19 76

3600 54.200 21.820 76.020 1.455 488 1.943

3601 5.430 701 6.131 109 37 146

3602 4.790 547 5.337 94 32 126

3603 12.750 6.558 19.308 377 126 503

3604 5.480 1.165 6.645 122 41 163

3671 9.780 5.915 15.695 311 104 415

3672 3.730 1.436 5.166 99 33 132

3673 4.960 1.264 6.224 115 39 154

3674 7.280 4.234 11.514 228 76 304

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5100 32.560 10.748 43.308 819 276 1.095

5101 2.300 351 2.651 48 16 64

5102 2.940 514 3.454 62 21 83

5103 5.440 3.930 9.370 190 64 254

5104 4.700 959 5.659 103 35 138

5105 1.860 281 2.141 39 13 52

5106 1.810 197 2.007 36 12 48

5107 2.930 352 3.282 58 20 78

5108 3.790 532 4.322 78 26 104

5171 6.790 3.632 10.422 205 69 274

5200 33.530 4.275 37.805 676 227 903

5201 4.700 490 5.190 92 31 123

5202 5.660 472 6.132 107 36 143

5203 7.330 456 7.786 135 45 180

5204 2.620 456 3.076 56 19 75

5205 1.540 139 1.679 30 10 40

5206 2.140 218 2.358 42 14 56

5207 1.050 190 1.240 23 8 31

5208 1.750 111 1.861 33 11 44

5271 4.530 1.462 5.992 113 38 151

5272 2.210 281 2.491 45 15 60

5300 28.090 2.997 31.087 563 195 758

5301 770 81 851 16 6 22

5302 1.320 143 1.463 26 9 35

5303 1.300 63 1.363 24 8 32

5304 1.650 75 1.725 30 10 40

5305 1.250 84 1.334 24 8 32

5306 1.310 149 1.459 26 9 35

5307 1.190 56 1.246 22 8 30

5308 1.050 57 1.107 20 7 27

5309 1.740 133 1.873 33 11 44

5310 1.670 240 1.910 34 12 46

5311 2.180 174 2.354 42 14 56

5312 1.000 82 1.082 20 7 27

5313 1.640 176 1.816 33 11 44

5314 830 46 876 16 6 22

5315 1.180 170 1.350 25 9 34

5316 300 11 311 6 2 8

5317 1.190 57 1.247 22 8 30

5318 860 35 895 16 6 22

5319 640 25 665 12 4 16

5320 330 9 339 7 3 10

5321 910 45 955 18 6 24

5371 3.780 1.086 4.866 91 31 122

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

6100 21.290 5.387 26.677 502 173 675

6101 2.090 289 2.379 43 15 58

6102 980 126 1.106 21 7 28

6103 1.010 132 1.142 21 7 28

6104 1.250 271 1.521 28 10 38

6105 1.500 365 1.865 35 12 47

6106 1.830 410 2.240 42 14 56

6107 1.390 315 1.705 32 11 43

6108 980 239 1.219 23 8 31

6109 870 101 971 18 6 24

6110 890 125 1.015 19 7 26

6111 530 37 567 10 4 14

6112 2.100 423 2.523 46 16 62

6171 4.210 2.203 6.413 127 43 170

6172 1.660 351 2.011 37 13 50

6200 18.590 3.271 21.861 404 139 543

6201 2.180 618 2.798 53 18 71

6202 2.320 568 2.888 54 18 72

6203 2.040 182 2.222 39 13 52

6204 1.010 130 1.140 21 7 28

6205 1.110 127 1.237 23 8 31

6206 580 61 641 12 4 16

6207 780 99 879 16 6 22

6208 870 101 971 18 6 24

6209 1.280 96 1.376 25 9 34

6210 840 71 911 16 6 22

6211 990 92 1.082 20 7 27

6212 1.020 81 1.101 20 7 27

6213 900 46 946 17 6 23

6271 2.670 999 3.669 70 24 94

6300 30.600 5.076 35.676 649 220 869

6301 2.130 228 2.358 42 14 56

6302 1.840 209 2.049 37 13 50

6303 3.560 641 4.201 77 26 103

6304 1.840 172 2.012 36 12 48

6305 1.170 140 1.310 24 8 32

6306 1.870 185 2.055 37 13 50

6307 1.820 148 1.968 35 12 47

6308 2.530 119 2.649 46 16 62

6309 1.680 299 1.979 36 12 48

6310 2.190 337 2.527 46 16 62

6311 960 69 1.029 18 6 24

6371 6.400 1.784 8.184 152 51 203

6372 2.610 745 3.355 63 21 84

6400 23.590 8.156 31.746 606 206 812

6401 1.800 287 2.087 38 13 51

6402 1.080 191 1.271 23 8 31

6403 3.210 662 3.872 71 24 95

6404 1.880 489 2.369 45 15 60

6405 1.550 414 1.964 37 13 50

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

6409 1.440 153 1.593 28 10 38

6411 190 7 197 5 2 7

6471 4.570 2.718 7.288 145 49 194

6472 6.030 2.707 8.737 169 57 226

6474 1.840 528 2.368 45 15 60

6500 5.430 1.239 6.669 127 44 171

6501 750 153 903 17 6 23

6502 1.060 211 1.271 24 8 32

6503 200 17 217 5 2 7

6504 1.310 242 1.552 29 10 39

6571 2.110 616 2.726 52 18 70

7100 22.400 3.932 26.332 486 166 652

7101 1.110 65 1.175 21 7 28

7102 2.670 347 3.017 54 18 72

7103 1.230 132 1.362 25 9 34

7104 870 52 922 17 6 23

7105 1.700 178 1.878 34 12 46

7106 1.480 215 1.695 31 11 42

7107 620 33 653 12 4 16

7108 600 65 665 12 4 16

7109 880 50 930 17 6 23

7110 490 24 514 10 4 14

7111 630 24 654 12 4 16

7171 4.830 1.907 6.737 129 43 172

7172 2.400 482 2.882 53 18 71

7173 1.220 184 1.404 26 9 35

7174 1.670 174 1.844 33 11 44

7200 20.920 2.812 23.732 432 148 580

7201 1.060 45 1.105 20 7 27

7202 2.350 297 2.647 48 16 64

7203 1.010 125 1.135 21 7 28

7204 1.410 155 1.565 28 10 38

7205 1.810 166 1.976 36 12 48

7206 1.610 181 1.791 32 11 43

7207 1.030 83 1.113 21 7 28

7208 2.570 211 2.781 49 17 66

7209 1.240 80 1.320 23 8 31

7210 1.270 48 1.318 24 8 32

7211 720 56 776 14 5 19

7212 960 89 1.049 19 7 26

7271 3.880 1.276 5.156 97 33 130

7300 55.000 11.616 66.616 1.226 419 1.645

7301 1.010 80 1.090 19 7 26

7302 2.480 277 2.757 49 17 66

7303 1.410 134 1.544 28 10 38

7304 1.970 275 2.245 40 14 54

7305 2.210 229 2.439 43 15 58

7306 4.100 618 4.718 85 29 114

7307 1.860 176 2.036 36 12 48

7308 2.280 403 2.683 49 17 66

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

7309 2.000 269 2.269 41 14 55

7310 1.400 150 1.550 28 10 38

7311 4.080 530 4.610 82 28 110

7312 1.930 143 2.073 37 13 50

7313 3.110 418 3.528 63 21 84

7314 2.080 295 2.375 43 15 58

7315 2.330 287 2.617 47 16 63

7316 1.320 194 1.514 27 9 36

7317 1.890 168 2.058 37 13 50

7318 1.140 133 1.273 23 8 31

7322 1.520 205 1.725 32 11 43

7325 1.520 357 1.877 35 12 47

7326 1.290 184 1.474 27 9 36

7371 8.520 5.305 13.825 275 92 367

7372 1.820 388 2.208 41 14 55

7373 1.730 398 2.128 39 13 52

7400 21.190 2.752 23.942 439 151 590

7401 760 49 809 15 5 20

7402 1.760 175 1.935 35 12 47

7403 1.900 119 2.019 35 12 47

7404 1.690 240 1.930 35 12 47

7405 1.720 118 1.838 32 11 43

7406 1.160 92 1.252 23 8 31

7407 850 41 891 17 6 23

7408 1.030 109 1.139 21 7 28

7409 800 24 824 15 5 20

7410 770 42 812 15 5 20

7411 710 36 746 13 5 18

7412 550 6 556 11 4 15

7413 670 19 689 13 5 18

7414 720 18 738 13 5 18

7415 430 7 437 9 3 12

7471 3.600 1.318 4.918 93 31 124

7472 2.070 339 2.409 44 15 59

7500 10.320 1.077 11.397 205 70 275

7501 1.080 86 1.166 21 7 28

7502 2.830 225 3.055 54 18 72

7503 1.180 76 1.256 22 8 30

7504 1.510 57 1.567 28 10 38

7505 1.040 49 1.089 20 7 27

7571 2.680 584 3.264 60 20 80

7600 8.790 851 9.641 173 60 233

7601 1.550 108 1.658 29 10 39

7602 3.030 247 3.277 58 20 78

7603 790 39 829 15 5 20

7604 1.730 330 2.060 38 13 51

7605 1.040 79 1.119 20 7 27

7606 650 48 698 13 5 18

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

8100 12.530 1.620 14.150 260 90 350

8101 960 78 1.038 18 6 24

8102 690 50 740 14 5 19

8103 2.270 213 2.483 44 15 59

8104 990 59 1.049 19 7 26

8105 660 63 723 13 5 18

8106 1.110 46 1.156 21 7 28

8107 680 43 723 14 5 19

8108 640 22 662 12 4 16

8109 570 15 585 11 4 15

8171 3.230 981 4.211 79 27 106

8172 730 50 780 15 5 20

8200 8.040 1.068 9.108 168 60 228

8201 680 51 731 14 5 19

8202 340 27 367 7 3 10

8203 590 66 656 12 4 16

8204 1.000 79 1.079 19 7 26

8205 1.060 130 1.190 22 8 30

8206 450 38 488 9 3 12

8207 420 18 438 8 3 11

8208 240 6 246 5 2 7

8271 2.070 578 2.648 50 17 67

8272 1.190 75 1.265 22 8 30

9100 8.140 1.589 9.729 189 67 256

9101 720 120 840 15 5 20

9102 550 62 612 12 4 16

9103 310 23 333 7 3 10

9104 680 73 753 14 5 19

9105 1.400 447 1.847 36 12 48

9106 390 102 492 10 4 14

9107 620 112 732 14 5 19

9108 390 76 466 9 3 12

9109 140 6 146 4 2 6

9110 280 6 286 6 2 8

9111 240 3 243 5 2 7

9112 130 1 131 4 2 6

9171 2.290 558 2.848 53 18 71

9400 16.580 4.807 21.387 423 151 574

9401 1.330 514 1.844 36 12 48

9402 830 317 1.147 22 8 30

9403 1.160 384 1.544 30 10 40

9404 1.310 375 1.685 32 11 43

9408 980 188 1.168 22 8 30

9409 1.110 220 1.330 25 9 34

9410 280 58 338 7 3 10

9411 510 53 563 11 4 15

9412 1.420 755 2.175 43 15 58

9413 430 69 499 10 4 14

9414 390 56 446 9 3 12

9415 360 46 406 8 3 11

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

9416 470 28 498 9 3 12

9417 330 17 347 7 3 10

9418 440 29 469 9 3 12

9419 360 43 403 8 3 11

9420 330 78 408 8 3 11

9426 350 52 402 8 3 11

9427 170 24 194 4 2 6

9428 180 14 194 4 2 6

9429 140 13 153 4 2 6

9430 340 30 370 7 3 10

9431 80 6 86 3 1 4

9432 110 11 121 3 1 4

9433 100 29 129 3 1 4

9434 90 4 94 3 1 4

9435 110 2 112 3 1 4

9436 200 7 207 5 2 7

9471 2.670 1.385 4.055 80 27 107

1.544.850 372.833 1.917.683 35.528 12.015 47.543

KODEUSAHA MIKRO

KECIL (UMK)

USAHA

MENENGAH DAN

BESAR (UMB)

TOTAL UMK

dan UMB

PERKIRAAN

JUMLAH PCS

PERKIRAAN

JUMLAH PMS

PERKIRAAN JUMLAH

PETUGAS (PCS DAN

PMS)


Lampiran 4. Kartu Kendali PCS

Provinsi : ……………………………………………………………… Jenis Kuesioner (Lingkari Salah Satu )

Kabupaten/Kota : ………………………………………………………………

Kecamatan : ………………………………………………………………

Kelurahan/Desa/Nagari : ………………………………………………………………

Nomor Blok Sensus (NBS) : ………………………………………………………………

Nomor Subblok Sensus (NSBS) : ………………………………………………………………

Nomor Urut Usaha/Perusahaan (NUP) : ……………………………………………………………… Nama Petugas

Nama Perusahaan : ……………………………………………………………… NIP / NMS

Alamat Perusahaan : ……………………………………………………………… Nomor HP

Kode Pos : ………………………………………………………………

No. Telepon/Fax : ……………………………………………………………… Tanda Tangan

Email : ………………………………………………………………

Contact Person : ………………………………………………………………

Jabatan : ………………………………………………………………

Nomor HP : ………………………………………………………………

KEGIATAN KUNJUNGAN PETUGAS PENCACAH

(1) (2) (3)

Antar dokumen/ w aw ancara (I)

II

III

IV

V

Dokumen masuk

Catatan : 1. Kartu ini harus dilaporkan kepada PMS setiap pertemuan

Catatan : 2. Untuk usaha/perusahaan yang akan mengisi data secara online kartu ini harus segera diserahkan ke BPS Kabupaten/Kota melalui PMS dan pastikan alamat email perusahaan penerima link terisi pada kolom (6)

Catatan : 3. Akhir pelaksanaan, kartu kendali diserahkan ke BPS Kabupaten/Kota melalui PMS

Kunjungan ke:

Apakah isian

kuesioner

lengkap ?

1. Ya, 2.

Tidak

IDENTITAS PERUSAHAAN

Tanggal

Nama yang memberi

keterangan di perusahaan/

penerima dokumen

Jabatan

1. SE2016-UMB PRODUKSI

2. SE2016-UMB.KEUANGAN

3. SE2016-UMB.NON KEUANGAN

KARTU KENDALI PCSPENDATAAN UMK DAN UMB SE2016

IDENTITAS KARTU KENDALI

(4) (5)

: ..……...…………………………

: ..……...…………………………

: ..……...…………………………

(7)

Tanda tangan

responden

(6)

Janji / hasil yang diperoleh

atau catatan petugas

: ..……...…………………………

4. SE2016-UMK


Lampiran 5. Kartu Monitoring PMS

Provinsi : ……………………………

Target usaha/

perusahaan

Kabupaten/Kota : …………………………… 1. ……………..…

Nama PMS : …………………………… 2. ……………..…

HP : …………………………… 3. ……………..…

Tanda tangan : ……………………………

Jumlah

Jumlah Kumulatif (5)+(6)+(7)+(8) Jumlah Kumulatif

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

III

(6)

I

II

KeteranganDiterima oleh PMS Masih di

usaha/

perusahaan

Belum

didistri-

busikan

Jumlah

usaha/

perusahaan

tidak didata

Yang diperiksa PMS

……………………

Nomor

PCS

Pertemu-

an ke:Tanggal

Kuesioner

Tanda

tangan

PCS

KARTU MONITORING PMS

PENDATAAN UMK DAN UMB SE2016

Nama PCS No. HP

……………………

……………………


Lampiran 6. Penjelasan Khusus

a. Kartu Kendali PCS Pendataan UMK dan UMB.

Kartu ini digunakan PCS untuk memonitor aktifitas proses pengiriman dan

penerimaan kuesioner ke usaha/perusahaan. Pencatatan dimulai dari tanggal saat

dokumen dikirim ke usaha/perusahaan sampai saat dokumen diterima oleh PCS.

1. Isikan identitas perusahaan (sesuaikan identitas di SE2016-UMB.DSL/UMB-

G.DSU/UMK-DSU)

2. Isikan identitas kartu kendali, dengan melingkari jenis kuesioner yang sesuai

3. Isikan nama petugas/NIP/NMS/No HP dan tanda tangan

4. Isikan form kegiatan kunjungan PCS pada kolom :

Kolom 1 info jadwal kunjungan mulai mengantar sampai menerima

dokumen kembali

Kolom 2 isikan tanggal saat kunjungan dilakukan

Kolom 3 isikan pemberi keterangan dari usaha/perusahaan

Kolom 4 isikan jabatan pemberi keterangan dari usaha/perusahaan

Kolom 5 isikan kondisi kuesioner saat memberi/menerima, kode 1 lengkap

dan kode 2 jika tidak lengkap.

Kolom 6 isikan catatan PCS terkait keinginan usaha/perusahaan seperti

kuesioner diisi langsung, ditinggal dan info kapan kuesioner selesai serta info

kuesioner diambil PCS secara langsung atau dikirim ke BPS atau mengisi data

secara online dengan menginfokan alamat email usaha/perusahaan.

Kolom 7 isikan tanda tangan responden

b. Kartu Monitoring PMS Pendataan UMK dan UMB SE2016

Kartu ini digunakan PMS untuk memonitor progress pendataan dari 3 (tiga) PCS.

Info progress diperoleh dari 8 (delapan) kali hasil pertemuan PMS dan PCS.

1. Isikan identitas wilayah, provinsi, kabupaten/kota.

2. Isikan Nama PMS/nomor HP dan Tanda tangan

3. Isikan Nama ketiga PCS serta target masing-masing usaha/perusahaan


4. Isikan Form Monitoring PMS pada kolom :

Kolom 1 info nomor PCS yang sesuai nomor PCS di pojok kanan atas.

Kolom 2 info terkait jadwal pertemuan

Kolom 3 isikan tanggal pertemuan PMS dan PCS

Kolom 4 – 11 Info progress terkait jumlah kuesioner

Kolom 4 isikan jumlah dokumen yang diterima

Kolom 5 isikan jumlah kumulatif dokumen yang diterima untuk masing-

masing PCS

Kolom 6 isikan jumlah dokumen yang masih berada di usaha/ perusahaan

Kolom 7 isikan jumlah dokumen yang belum didistribusikan

Kolom 8 isikan jumlah dokumen yang tidak didata karena pindah dan tidak

dapat ditelusuri, tidak ditemukan, ganda, dan tutup

Kolom 9 isikan jumlah kolom (5)+(6)+(7)+(8)

Kolom 10 isikan jumlah dokumen yang sudah diperiksa

Kolom 11 isikan jumlah kumulatif dokumen yang sudah diperiksa untuk

masing-masing PCS.

Kolom 12 isikan tanda tangan PCS untuk memastikan PCS mengetahui

kebenaran isiannya

Kolom 13 isikan kolom keterangan untuk memperjelas info terkait isian.

Documents

KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.id · KATA PENGANTAR Buku Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota ini disusun ... Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan