KATA PENGANTAR fileKATA PENGANTAR

REVISI RENSTRA

2013 - 2018

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat

rakhmat dan karunia serta perkenanNya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Barat dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan hasil evaluasi

dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

yang diwujudkan dalam program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat.

Dengan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) ini, diharapkan

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya secara simultan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) yang kami buat,

semoga bermanfaat khususnya bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Barat dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance).

Bandung, 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT,

H. DADANG SUHARTO, SH., MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19580823 198603 1 008

REVISI RENSTRA

2013 - 2018

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................. Bab I – 1 1.1. Latar Belakang ........................................................ Bab I – 1 1.2. Landasan Hukum .................................................... Bab I – 2 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................ Bab I – 5 1.4. Sistematika Penulisan ............................................. Bab I – 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT .............................................. Bab II – 1 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Bab II – 2 2.2. Sumber Daya ...................................................... Bab II – 15 2.3. Kinerja Pelayanan .............................................. Bab II – 17 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan .......................................................... Bab II – 20 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI ................................................................... Bab III – 1 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan ............................................... Bab III – 1 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................. Bab III – 5 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi .............. Bab III – 11 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis .................................... Bab III – 13 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ................................... Bab III - 15

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................................... Bab IV – 1 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Bab IV – 1 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat .................. Bab IV – 5 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat .............................................................. Bab IV – 9 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, IDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................................................................... Bab V – 1 5.1. Kegiatan Tahun 2013 .............................................. Bab V – 1 5.2. Rencana Tahun Pertama (2014) ............................ Bab V – 8 5.3. Rencana Tahun Kedua (2015) ............................... Bab V – 14 5.4. Rencana Tahun Ketiga (2016) ............................... Bab V – 19 5.5. Rencana Tahun Keempat (2017) ........................... Bab V – 23 5.6. Rencana Tahun Kelima (2018) ............................... Bab V – 28

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................ ......................... Bab VI - 1

BAB VII PENUTUP ........................................................................ Bab VII – 1 TABEL

REVISI RENSTRA

2013 - 2018

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti hasil assisten tim Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta perubahan tugas pokok,

fungsi, rincian tugas dan tata kerja lingkup Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Barat, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat harus menyelaraskan

dokumen perencanaan lima tahunan, yaitu Rencana Strategis Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Penyelarasan ini

dimaksud untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan

yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

Revisi Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018, berfungsi sebagai pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Barat dan perencanaan penganggaran ;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan

terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Cabang Pelayanan Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat se Jawa Barat.

Revisi Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018 disusun melalui tahapan pembentukan tim, pengumpulan

data, pengidentifikasian, pengkajian, dan perumusan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018, beberapa peraturan perundang-undangan

yang menjadi landasan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


(Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4700);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 No.244) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,


7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,


9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20,


11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,


12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48,


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

14. Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiJawa Barat (Lembaran Daerah

Nomor 2 Tahun 2003 Seri E);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8

Seri E, TambahanLembaran Daerah Nomor 45);


Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9

Seri D, TambahanLembaran Daerah Nomor 46);


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, TambahanLembaran Daerah Nomor 47);

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Organisasidan Tata Kerja Dinas Daerah ProvinsiJawa Barat (Lembaran

Daerah Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 162);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2009

Nomor 2 Seri E);


Perubahanatas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor 24 Seri E);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Daerah Tahun

2014 Nomor 2 seri D )

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 tahun 2013 tentang tugas

pokok, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di

Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2013 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur nomor 113 Tahun 2009

tentang Organiasi dan tata Kerja Unit pelayanan teknis Dinas dan

Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

24. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis

Organisasi Perangkat Daerah dan Biro (Lembaran daerah Tahun 2014

Nomor 5 seri E) tanggal 6 Januari 2014.

1.3 Maksud dan Tujuan Revisi Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah

sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Barat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen

bersama guna mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Barat secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah :

1. Menetapkan Visi, Misi, dan Program Dinas Pendapatan jangka

menengah;

2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan perencanaan

penganggaran;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan

terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Cabang Pelayanan Dinas

Pendapatan Daerah se Jawa Barat serta Puslia.

1.4 SistematikaPenulisan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa BaratTahun

2013-2018 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI

JAWA BARAT

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktu organisasi,

sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Barat.

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan

visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah,

telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata

ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan

penentuan isu-isu strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Barat.

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran

jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Barat

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dankegiatan, indikatorkinerja,

kelompoksasarandanpendanaanindikatif.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Memuat indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Bab VII : LAMPIRAN-LAMPIRAN

REVISI RENSTRA

2013 - 2018

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab II - 1

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan ProvinsiJawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas pokok Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan

teknis bidang pendapatan daerah, kesekretariatan, menyelenggarakan

koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan

pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah meliputi aspek perencanaan

dan pengembangan, pendapatan I, pendapatan II, pembinaan dan pengendalian.

Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;

2. penyelenggaraan kesekretariatan;

3. penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah;

4. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan

pemerintahan provinsi bidang pendapatan daerah; dan

5. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah.

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat terdiri dari

Kepala, Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian, 4 (empat)

Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, dengan

susunan sebagai berikut :

1. Kepala

2. Sekretariat

a. Subbagian Kepegawaian

b. Subbagian Keuangan

c. Subbagian Umum

d. Subbagian Perlengkapan

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

a. Seksi Regulasi dan Kerjasama

b. Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Daerah

c. Seksi Penyusunan dan Pengembangan Kinerja

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


4. Bidang Pendapatan I

a. Seksi Pendapatan dan Penetapan Pendapatan

b. Seksi Sengketa Pajak

c. Seksi Pembukuan dan Piutang Pendapatan

5. Bidang Pendapatan II

a. Seksi Pendapatan dan Penerimaan Sumber I

b. Seksi Pendapatan dan Penerimaan Sumber II

c. Seksi Evaluasi Pendapatan II

6. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

a. Seksi Pembinaan dan Kepatuhan

b. Seksi Pengendalian dan Pemutahiran

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Adapun rincian tugas dari masing masing eselon adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas,

rencana serta pengembangan pendapatan daerah;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan

daerah;

c. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan

daerah, meliputi aspek perencanaan dan pengembangan, pendapatan I,

pendapatan II serta pembinaan dan pengendalian;

d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan

urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah;

e. menyelenggarakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan


f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah,

swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang

pendapatan daerah;

g. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pendapatan I,

pendapatan II, pembinaan dan pengendalian serta CPDP;

h. menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, perencanaan dan

pengembangan, pendapatan I, pendapatan II, pembinaan dan

pengendalian, CPDP dan menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional

pendapatan daerah;

i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas teknis, evaluasi dan

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan

pengembangan, pendapatan I, pendapatan II, pembinaan dan

pengendalian;

j. menyelenggarakan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana

Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rancangan Kegiatan

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Penetapan

Kinerja (Tapkin), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina CPDP;

l. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan lingkup Dinas;

m. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang

pendapatan daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah

Daerah;

n. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas dan CPDP;

o. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

dan p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat;

b. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi aspek

kesekretariatan;

c. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan koordinasi pengkajian bahan

kebijakan teknis, bahan pembinaan, dan bahan pengendalian pelaksanaan


d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi

pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi,

pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai Dinas;

e. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi

penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Dinas;

f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,

kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan

pelayanan sistem informasi internal Dinas, keprotokolan, serta pengelolaan

perpustakaan dan kearsipan Dinas;

g. menyelenggarakan penatausahaan administrasi pendapatan daerah;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

i. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Sekretariat Dinas; dan

j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perencanaan dan

Pengembangan;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi,

bahan pembinaan, dan bahan pengendalian pelaksanaan bidang

perencanaan dan pengembangan;

c. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang perencanaan

dan pengembangan;

d. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan dan memfasilitasi bidang

perencanaan dan pengembangan;

e. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama

dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam

dan luar negeri di bidang pendapatan daerah;

f. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Rancangan Anggaran

Belanja Daerah, koordinasi dan fasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga

dan analisa potensi pendapatan daerah;

g. membantu Kepala Dinas memfasilitasi pelaksanaan aspek perencanaan

dan pengembangan, meliputi kerjasama, analisa dan inovasi potensi

daerah serta penyusunan dan pengembangan kinerja;

h. menyelenggarakan pengkajian pengembangan dan target pendapatan

daerah;

i. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan,

ketatalaksaanaan dan pengembangan pelayanan publik Dinas dan CPDP;

j. menyelenggarakan koordinasi pengkajian bahan rancangan dan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;

q. Membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pengkajian Rencana Strategis

(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) lingkup Dinas;

r. menyelenggarakan pengkajian Indikator Kinerja Kunci (IKK);

k. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi

bidang perencanaan dan pengembangan;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


l. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan verifikasi dan mengkaji bahan

rekomendasi terhadap permohonan dan pemantauan realisasi bantuan

keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan dan

pengembangan pendapatan daerah;

m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


n. menyelenggarakan evaluasi regulasi dan kerjasama di bidang pendapatan

o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perencanaan

dan Pengembangan;

p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Pendapatan I, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pendapatan I;


bahan pembinaan, dan bahan pengendalian di bidang pendapatan I;

c. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang pendapatan

I;


pendapatan I, meliputi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan

(PAP);

e. menyelenggarakan pengkajian bahan penyelesaian sengketa pajak,

meliputi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);

f. menyelenggarakan pengelolaan pendataan dan penetapan pendapatan I

meliputi : Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama


g. menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan piutang pendapatan I,

meliputi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama


h. menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan teknis dan fasilitasi

pendataan dan penetapan, sengketa pajak, pembukuan dan piutang

pendapatan I, meliputi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan

(PAP);

i. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi

bidang pendapatan I;

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait

dan Instansi Pusat lainnya;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


k. menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota/Provinsi lain;

l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pendapatan I;

dan

n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Pendapatan II, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pendapatan II;


bahan pembinaan, dan bahan pengendalian di bidang pendapatan II;

c. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang pendapatan

II;


pendapatan II, meliputi pendataan dan penerimaan sumber I, pendataan

dan penerimaan sumber II serta evaluasi pendapatan II;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan

pendapatan daerah di bidang Pendapatan II;

f. menyelenggarakan pengelolaan pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor (PBB-KB), pajak rokok, retribusi, hasil pengelolaan kekayaaan

daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, dan

lain-lain pendapatan yang sah;

g. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian

pendapatan II terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil/

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD), Kabupaten/Kotadan Unit Kerja/Swasta;

h. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait

dan Instansi Pusat lainnya;

i. menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota/Provinsi lain;

j. menyelenggarakan pengelolaan pendataan, penerimaan dan evaluasi

pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak rokok,

retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain

PAD yang sah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah;

k. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi

bidang pendapatan II;

l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Bidang Pendapatan

II;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 6. Bidang Pembinaan dan Pengendalian , mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pembinaan dan

Pengendalian;


bahan pembinaan, bahan pengendalian, dan bahan evaluasi di bidang

pembinaan dan pengendalian aspek Kesekretariatan, Bidang Perencanaan

Pengembangan, Bidang Pendapatan I, Bidang Pendapatan II dan Cabang

Pelayanan Dinas Pendapatan;

c. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang pembinaan

dan pengendalian;


pembinaan dan pengendalian, meliputi pembinaan dan kepatuhan,

pengendalian dan pemutakhiran serta evaluasi dan pelaporan;

e. menyelenggarakan pengendalian, pembinaan dan evaluasi kinerja Dinas;

f. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan internal maupun eksternal;

g. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pengkajian bahan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

h. menyelenggarakan pengkajian Laporan Bulanan Pendapatan Daerah,

Laporan Kinerja Program/Kegiatan, Laporan Unit Kerja Presiden Bidang

Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;

i. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi

bidang pembinaan dan pengendalian;

j. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;

k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Bidang Pembinaan

dan Pengendalian; dan

m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai dinas teknis pengelola

pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada

masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan

tugas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat mempunyai 34 unit pelaksana

teknis dinas yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan 1 Unit

Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi PendapatanDinas Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Barat.

Adapun Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi tersebut terdiri

dari :

1. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I

2. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II

Cinere

3. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten

Bogor

4. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor

5. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota

Sukabumi


Sukabumi I Cibadak


Sukabumi II Pelabuhanratu


Cianjur

9. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi

JAFUNG

KEPALA

SEKRETARIS

SUB BAG KEPEGAWAIANSUB BAG UMUM

SUB BAG PERLENGKAPAN

SUB BAG KEUANGAN

KEPALA BIDANGPERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN

KEPALA BIDANGPENGENDALIAN DAN

PEMBINAANKEPALA BIDANG PENDAPATAN 1

KEPALA BIDANG PENDAPATAN 2

Seksi Penyusunan dan Pengembangan Kinerja

Seksi Regulasi dan Kerjasama

Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Pendapatan

Seksi Pendapatan dan Penetapan

Seksi Sengketa Pajak

Seksi Pembukuan dan Piutang

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Pengendalian dan Pemuktahiran

Seksi Kepatuhan dan Pembinaan

Seksi Evaluasi Pendapatan 2

Seksi Pendataan dan Penerimaan Sumber 1

Seksi Pendataan dan Penerimaan Sumber 2

Cabang Pelayanan PUSLIA

REVISI RENSTRA

2013 - 2018



Bekasi


Karawang


Purwakarta


Subang

14. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon


Cirebon I Sumber


Cirebon II Ciledug


Indramayu I


Indramayu II Haurgeulis


Kuningan


Majalengka

21. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung

I Pajajaran


II Kawaluyaan


III Soekarno-Hatta


Bandung Barat


Bandung I Rancaekek


Bandung II Soreang


Sumedang


Garut

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


29. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota

Tasikmalaya


Tasikmalaya


Ciamis


Pangandaran

33. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi

34. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar

35. Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi PendapatanDinas Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

2. Subbagian Tata Usaha

3. Seksi Pendataan dan Penetapan

4. Seksi Penerimaan dan Penagihan Struktur Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

5.

Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan(PUSLIA) Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai susunan organisasi sebagai

berikut :

1. Kepala

2. Subbagian Tata Usaha

3. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan

4. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA CABANG

SUB BAGIAN TATAUSAHA

Seksi Pendataan dan Penetapan

Seksi Pendataan dan Penetapan

Kelompok Jabatan

Fungsional

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Struktur Organisasi Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan

(PUSLIA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

2.2. Sumber Daya

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup : 1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya aparatur sebanyak

869 orang yang tersebar di pusat dan 34 Cabang Pelayanan Dinas

Pendapatan Daerah Provinsise Jawa Barat.

Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel

dibawah ini :

Tabel 1.1 Kondisi SDM Dinas Pendapatan Tahun 2014

(s.d 1 Desember 2014)

No Berdasarkan Golongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Jenis Kelamin

1 Golongan I = 15 orang S2 = 158 orang Pria = 681 orang 2 Golongan II = 265 orang Sarjana = 343 orang Wanita = 188 orang 3 Golongan III = 525 orang Sarjana Muda = 36 orang 4 Golongan IV = 64 orang SLTA = 313 orang 5 SLTP = 6 orang 6 SD = 13 orang Jumlah = 869 orang Jumlah = 869 orang Jumlah = 869 orang

2. Aset

Sampai saat ini aset yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

antara lain berupa :

KEPALA

SUB BAGIAN TATAUSAHA

Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan

Seksi Pengelolaan Insfrastruktur Sistem Pendapatan daerah

Kelompok Jabatan

Fungsional

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


a. Tanah dan gedung bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor

lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang

tersebar di satu kantor pusat dan 34 Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi, serta satu kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan

Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

b. Kendaraan, terdiri dari :

- Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 107 unit



- Kendaraan Khusus Samsat Keliling sebanyak 10 unit

3. Unit Pelayanan Operasional Sampai saat ini Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dibantu oleh unit

operasional pelayanan yang terdiri dari 34 kantor Cabang Pelayanan Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi tersebar di 26 Kabupaten/Kota se Jawa

Barat,dengan perincian sebagai berikut: a. Pelayanan Samsat Drive Thru sebanyak 2 unit,

b. Pelayanan samsat keliling sebanyak 13 kendaraan,

c. Pelayanan Samsat Outlet,sebanyak 12 counter,

d. Pelayanan kantor cabang pembantu sebanyak 24 counter,

e. Pusat Pengelolaan Informasi, sebanyak 1 unit, f. Pelayanan Samsat Corner sebanyak 1 unit,

g. Pelayanan samsat Nite sebanyak 1 unit,

h. Pelayanan Samsat Tiga Provinsi bertempat di Polda Metro sebanyak 1

unit,

i. Pelayanan Samsat BSD Banten sebanyak 1 unit dan,

j. Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA) Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 unit, dan

k. e – Samsat di seluruh ATM Bank bjb.

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di

setiap Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan

fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis

pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan

dan kenyamanan pelayanan publik.

Sumber daya lainnya yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berupa

potensi objek pajak, berdasarkan data dari Pusat Pengelolaan Informasi dan

Aplikasi Pendapatan (PUSLIA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sampai

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


dengan Desember 2014 bahwa potensi objek pajak kendaraan bermotor

sebanyak 13.720.499 KBM, terdiri dari kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak

11.750.515 KBM, kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 1.969.984 KBM.

Sedangkan jumlah potensi wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air

permukaan sebanyak 670 Wajib Pajak.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Barat terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

1) Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan

pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;

2) Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang

berpeluang berdampak terhadap industry otomotif sebagai penopang utama

perpajakan daerah provinsi.

3) Akuntabilitas belanja pemerintah yang kurang terkelola baik dan konsisten

dapat mendorong penurunan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

secara tepat waktu dan tepat prosedur.

4) Munculnya berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang makin

kompetitif dari beberapa provinsi sekitar Jawa Barat dapat menekan

ketercapaian target pendapatan sesuai asumsi yang direncanakan.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang

yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat yaitu:

1) Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat

2) Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan

tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik.

3) Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan

publik yang makin meningkat.

4) Masih tetap terbukanya pemanfaatkan potensi potensi pendapatan untuk

diintensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrument tarif maupun

pengembangan potensi baru.

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Tabel 2.3. Komparasi Capaian Sasaran Renstra

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Terhadap Sasaran Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota

dan Renstra K/L

NO INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN SASARAN

RENSTRA OPD PROVINSI

SASARAN PADA RENSTRA OPD

KAB/KOTA SASARAN PADA

RENSTRA K/L

1 Proporsi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran

Tercapainya penerimaan pendapatan daerah

Meninngkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

2 Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana BOS)



3 Proporsi pertumbuhan jumlah potensi wajib pajak

Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;


4 Jumlah Wajib Retribusi



5 Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah



6 Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut

Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah


7 Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut



8 Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima



9 Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) antar tahun anggaran

Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah

Dimplementasikannya standar pelayanan minimum (SPM) di SKPD

Meningkatkan akuntabilitas transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah (Renstra Kemendagri)

10 Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah

Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah


11 Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan


Meningkatnya pelayanan


REVISI RENSTRA

2013 - 2018


NO INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN SASARAN

RENSTRA OPD PROVINSI

SASARAN PADA RENSTRA OPD

KAB/KOTA SASARAN PADA

RENSTRA K/L

12 Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan


Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah

Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah

13 Tingkat gangguan jaringan dan system

Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah

Berkurangnya titik kerusakan jaringan informasi

Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek

14 Tingkat angguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi

Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah

Terbangunnya system layanan berbasis teknologi informasi

Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek

15 Proporsi kesesuaian hasil kesepakatan rapat koordinasi pendapatan dengan implementasinya

Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah

Tersusunnya Kebijakan umum strategis yang melibatkan stakeholder


16 Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP

Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah

Dimplementasikannya standar pelayanan minimum (SPM) di SKPD


17 Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan triwulanan semesteran dan tahunan)

Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja

Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD


18 Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun

Menurunya jumlah temuan SPI

Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD

19 Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan


Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

20 Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.


Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

21 Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal

Meningkat nya kualitas SDM

Meningkatnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan;(Renstra Kemendagri)

22 Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif


Meningkatnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas

23 Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi


REVISI RENSTRA

2013 - 2018

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab III - 1

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Barat, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan

yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja

pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan

tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor

eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (strengthness) maupun kelemahan

(weakness) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan

sebagai peluang peningkatan kinerja kedudukan dan peran Dinas

Pendapatan meliputi :

1. Dinas Pendapatan merupakan OPD yang diberi mandat pemerintah

daerah untuk menyelenggarakan sebagian urusan desentralisasi

dibidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian integral dari

tata kelola keuangan daerah.

2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk

menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan.

3. Terdapatnya Cabang-cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi yang tersebar luas di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Barat

yang merupakan sub unit organisasi Dinas Pendapatan disertai dengan

outlet-outlet layanan pembantunya dalam menjalankan visi, misi serta

tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan.

4. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di

lingkungan Dispenda jawa Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi secara baik dan inovatif.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah

kelemahan dalam lingkungan Dinas Pendapatan, yaitu:

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

yang menyelenggarakan fungsi fungsi pendapatan daerah yang sejalan

dengan tata kelola keuangan daerah.

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


2. Belum terstadarisasi secara penuh keseluruhan dukungan sarana dan

prasarana kerja unit unit operasional Dispenda yang tersebar di seluruh

kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat;

3. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar OPD Penghasil dalam

melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-

sumber pendapatan daerah.

4. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan

daerah yang benar benar akurat dan teruji.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (opportunities) maupun ancaman

(threats) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat

2. Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat

dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus

membaik.

3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor

pelayanan publik yang makin meningkat.

4. Masih tetap terbukanya pemanfaatkan potensi potensi pendapatan untuk

diintensifikasi maupun ekstensifikasi, baik melalui instrument tariff

maupun pengembangan potensi baru.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat, adalah:

1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati

ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat

prosedur;

2. Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional

yang berpeluang berdampak terhadap industry otomotif sebagai

penopang utama perpajakan daerah provinsi.

3. Akuntabilitas belanja pemerintah yang kurang terkelola baik dan

konsisten, dapat mendorong penurunan kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak secara tepat waktu dan tepat prosedur.

4. Munculnya berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang

makin kompetitif dari beberapa provinsi sekitar Jawa Barat, dapat

menekan ketercapaian target pendapatan sesuai asumsi yang

direncanakan.

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada

dalam lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, pada akhirnya

turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam

pembentukan Dinas Pendapatan Daerah.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa

Barat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat, tugas tugas dan fungsinya meliputi :

TUGAS POKOK F U N G S I

MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDAPATAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN

A. MENYELENGARAKAN PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN TEKNIS PENDAPATAN;

B. PENYELENGGARAAN PENDAPATAN DAN PELANAYAN UMUM MELIPUTI KESEKRETARIATAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN, PAJAK, NON PAJAK, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN SERTA UPTD;

C. PENYELENGGARAAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS PENDAPATAN DAERAH DAN PELAYANAN UMUM;

D. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PENDAPATAN SECARA INTERNAL MELIPUTI KESEKRETARIATAN, RENBANG, PAJAK, NON PAJAK, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN, UPTD, PEMBINAAN TEKNIS FUNGSIONAL PANDAPATAN DAERAH DAN PELAYANAN UMUM;

E. PENYELENGGARAAN TUGAS LAIN DARI GUBERNUR SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Dari analisis kondisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

tersebut di atas, terdapat sejumlah permasalahan yang dapat dideskripsikan

sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat ASPEK KAJIAN

CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI

STANDAR YANG

DIGUNAKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASLAHAN PELAYANAN

SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

Perumusan dan penetapan Kebijakan Teknis Pendapatan

1. Telah ditetapkannya Perda yg mengatur Pajak & Retribusi Daerah.

Jumlah Regulasi

Pemahaman & kemampuan SDM thd peraturan perUU (aturan formal)

Penetapan Regulasi nasional yg mengatur pedoman pengelolaan pajak & retribusi serta patda lainnya

Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai

2. Penetapan Juklak Perda : Pergub PKB & BBNKB, PAP, Pergub PBBKB, Pergub Pungutan Retribusi

Jumlah Regulasi

- Pemahaman aturan formal;

- Komitmen & motivasi

Tuntutan konsumen thd kepastian hukum

- Idem - Belum ada

sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda

3. Penetapan SOP & SP

Manual Penugasan

- Pemahaman aturan formal;

- Komitmen & motivasi

Tuntutan konsumen thd kepastian hukum

- Idem - Belum ada

sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda

Penyeleng garaan Pendapat an & pelayanan Umum

1. Rerata pencapaian target Patda melebihi target yang ditetapkan dalam RPJM 2008-13

Tingkat Capaian Patda per tahun anggaran

Analisis perhitungan target berdasarkan akurasi data potensi

Kondisi makro ekonomi

Daya Beli & Preferensi konsumsi masy

Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan

2. Pengukuran kapasitas layanan berdasarkan kepusaan masy terus meningkat, setiap tahun dan telah mencapai interval 75-80

IKM Kecukupan sarana kerja Komitmen & motivasi

Kondisi Tuntutan konsumen thd kecepatan, kemudahan & kepastian

1. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya

2. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN

3. Dukungan fasilitas kerja belum terpenuhi seluruhnya

Standarisasi Sapras

Belum dibuat mapping kondisi kerja yg akurat

Kebijakan alokasi anggaran belanja unit patda

Belum ada ukuran penetapan BOPO thd kebutuhan belanja unit penghasil shg standarisais sapras tdk terjamin

Pembinaan Pelaksana an Tugas Tugas Pendapat an secara Internal

1. Rerata capaian penilai LAKIP berada pada kisaran 75-79 selama 5 tahun

Penilaian LAKIP per tahun anggaran

Akurasi perencanaan kinerja sesuai Renstra masih belum optimal

Ketaatan pengelolaan kegiatan sesuai renc. Dok. kinerja

Kecepatan proses engadaan barjas di

ULP ; Ketaatan

elaksanaan kinerja enyedian barjas esuai kontrak

Model smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


ASPEK KAJIAN

CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI

STANDAR YANG

DIGUNAKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASLAHAN PELAYANAN

SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

2. Rerata tindak lanjut temuan aparat pengawas mencapai 100 %

Proporsi Tinjut Temuan Auditor

Penegakan disiplin kinerja Komitmen & motivasi mengurangi kelalaian kerja

Kondisi Tuntutan konsumen thd kecepatan, kemudahan & kepastian

Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan; Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pendapatan Daerah & Pelayanan Umum

1. Pelaks. rakor dalam perhitungan target & monev capaian target berjalan secara rutin & cukup efektif;

2. Kordinasi & konsultasi data perhitungan alokasi dana transfer & lainnya terus dilaksanakan

1. Tingkat efektivitas Rakor

2. Tingkat akurasi perhitungan target patda pusat & realisasi pada APBD

Akurasi perencanaan kinerja sesuai Renstra

Ketaatan pengelolaan kegiatan sesuai renc. Dok. kinerja

Kecepatan proses pengadaan barjas di ULP ;

Ketaatan pelaksanaan kinerja penyedian barjas sesuai kontrak

Model smart Planning belum konsisten diterapkan

Penyediaan dukungan sarana pelayanan untuk efektivitas ke-samsatan terus berjalan

Standarisasi sapras kesamsatan

Prototipe baku untuk sarana layanan Samsat

Kebijakan nasional untuk prototipe sapras kesamsatan

Ketiadaan prototofe standar sapras kesamsatan mendorong adanya perbedaan kondisi layanan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Sesuai dokumen resmi dalam Peraturan Gubernur maupun Peraturan

Daerah yang menetapkan RPJMD Pemerintah provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018, visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua". Untuk mencapai visi tersebut, telah

dirumuskan 5 (lima) misi berikut :

Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;

1. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;

2. Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan

perluasan partisipasi publik ;

3. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan insfratruktur

strategis yang berkelanjutan;

4. Meningkatkan kehidupan social, seni dan budaya, peran pemuda dan

olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Sejalan dengan visi dan misinya, telah diindentifkasikan beberapa isu

stretagis daerah yang akan melandasi program program unggulan kepala

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam

perencanaan teknokratisnya. Isu-isu strategis demikian meliputi :

1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.

2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.

3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.

4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

5. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis 6. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green

Province.

7. Kualitas demokrasi

8. Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi

masyarakat terhadap bencana

9. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal

11. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat

12. Penanggulangan penduduk miskin.

13. Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA)

14. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi

lahan tidur (HGU)

16. Ketahanan Pangan

17. Keamanan dan ketertiban daerah

Sedangkan untuk program-program unggulannya meliputi :

1. Pendidikan gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh jawa barat serta

pembangunan 20.000 ruang kelas baru

2. Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, serta keluarga atlit

berprestasi dan guru

3. Revitaliasi posyandu dan dana operasional kader posyandu

4. Membuka 2 juta serapan tenaga kerja baru dan mencetak 100.000

wirausahaan baru jawa barat

5. Alokasi 4 triliyun untuk infrastruktur desa dan perdesaan

6. Rehabilitasi 100.000 rumah rakyat miskin

7. Pembangunan pusat seni dan budaya Jawa Barat di kabupaten/ kota

8. Pembangunan gelanggang olahraga di kabupaten/ kota

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Dengan memperhatikan rangkaian visi hingga program unggulan

kepala daerah di atas, serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi

Dispenda, dapat ditarik relevansi hubungannya sebagai berikut :

1. Secara umum, keberhasilan Dinas Pendapatan dalam menjalankan

tugas dan fungsinya akan berkonsekwensi terhadap kemampuannya

dalam menyediakan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai

keseluruhan agenda agenda kepemimpinan daerah;

2. Secara teknis, peran dinas pendapatan harus mampu berkontribusi

terhadap keberhasilan menjalankan misi ketiga : “Meningkatkan kinerja

pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik”

Dalam menjalankan relevansi hubungan antara Dinas Pendapatan

dan visi, misi, program unggulan kepala daerah hingga program-program

operasional dalam RPJMD yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendapatan, pelaksanaan tugas tugas pengelolaan pendapatan, akan

ditopang oleh 2 kutub yang saling menekan antara factor penghambat dan

factor pendorong pelayanan Dinas Pendapatan. Sebagaimana kedua factor

tersebut digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendapatan

Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Visi : JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

NO MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS

PENDAPATAN

FAKTOR PENGHAMBAT PENDORONG

Misi : 3 Meningkatkan Kinerja pemerintahan, Profesionalisme Aparatur & Perluasan Partisipasi Publik

1. Program Pemantapan Otda & Sistem Administrasi Pemerintah Daerah;

Desain Operasional Manajemen Dispenda belum sepenuhnya dijalankan

Penyusunan DOM Dispenda baru selesai dibuat di TA 2012, sehingga masih tahap preparasi dalam pelaksanaannya

Adanya kebijakan Pusat untuk pemberian Citra Abdi Bhakti untuk manajemen pemda yang baik

2. Program Pembinaan, Peningkatan Kapasitas & Pengembangan Aparatur

Kompetensi penyelenggara layanan pendapatan belum terstandarisasi

Belum dibuat Standar baku kompetensi SDM Dispenda

Adanya Penilaian IKM & Pemeringkatan kualitas yanblik secara nasional

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya

Belum adanya standar baku layanan kesejahteraan aparatur

Belum terdapat Standar Baku Kespeg sehingga

Telah dibuat Perda Penigukuran

REVISI RENSTRA

2013 - 2018




PENDAPATAN


Aparatur;

menjadikan kegiatan layanan kespeg belum terintegrasi dgn kondisi riel kebutuhannya.

alokasi dana kespeg hanya berorientasi pagu anggaran

Kinerja & Displin Pegawai Serta Rencana induk Pengembangan SDM Jabar

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Belum adanya SAB dalam mendukung yanblik, telah menjadikan kebijakan alokasi berdasarkan pagu yang tersedia

Belum dibuatnya Analisis Standar Biaya Kegiatan

Telah terdapat kebijakan SPM,SOP & SP & pedoman standar biaya belanja daerah

6. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur

Belum ditetapkannya standar baku pemeliharaan Gedung Perkantoran Dispenda menyebabkan pemeliharaan sarana kerja kurang optimal dan kurang terjadwal baik siklus pemeliharaannya

Belum dibuatnya Analisis Standar Biaya Kegiatan

Telah terdapat kebijakan SPM,SOP & SP & pedoman standar biaya belanja daerah

7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum & HAM;

Juklak dan Juknis Pelaksanaan Perda Pajak Daerah & Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya melalui skema kerjasama atau perluasan usaha, belum seluruhnya ditetapkan sehingga masih berpotensi adanya penafsiran yang beragam terhadap pelayanan pendapatan daerah

Inventarisasi kebutuhan juklak dan juknis belum seluruhnya terdeskripsikan scr utuh

Pedoman Penyusunan Perundangan & Kerjasama telah tersedia dari Pusat dan Pemprov

8. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Pedoman Penyusunan Perundangan & Kerjasama telah tersedia dari Pusat dan Pemprov

Kompetensi aparatur pengelola masih belum memadai

Pedoman Akuntansi Pemerintahan telah ditetapkan pusat

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Penyusunan LAKIP kurang ditunjang oleh ketegasan rencana kinerja, yang masih memuat kekaburan indikator kinerja dan duplikasi program rogram kegiatan penunjangnya sehingga berdampak pada penilaian LAKIP oleh Instansi Pembina

Penyusunan Rentra dan Renja belum sejalan dengan Pedoman SAKIP & Renstra baku

Telah diterbitkannya Permendagri 54 Th 2010 ttg Pelaks PP 8 Th 2008 sbg acuan sun & dal.lak renstra dan Renja SKPD

10. Program Pengendalian & Pengawasan Pembangunan

Masih terjadinya temuan berulang terhadap tata kelola pendapatan dan kinerja Dinas dan CPDP

Kompetensi aparatur pengelola masih belum memadai

Pedoman Akuntansi Pemerintahan & Wasdal telah ditetapkan pusat

11. Program Penelitian, Studi & Survei;

Masih terbatasnya kajian-kajian terapan untuk perbaikan pelayanan publik di lingkup pendapatan daerah, telah menyebabkan kualitas prima belum sepenuhnya merata di seluruh CPDP

Masih belum optimalnya renja kajian terapan

Cukup tersedianya para pakar dan konsultan di berbagai Perti di Jabar dan Swasta yang berkeahlian di bidang layanan patda

12. Program Pengembangan

Masih terbatasnya akses publik terhadap

Belum efektifnya penerapan

Berkembangnya Teknologi

REVISI RENSTRA

2013 - 2018




PENDAPATAN


Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

info layanan pendapatan

Rencana Induk & Road Map Sistem Informasi Patda

Informasi & semakin luasnya kepemilikan smart tools milik publik, seperti smartphone

Selanjutnya, dikaitkan dengan dokumen renstra Kementrian/

Lembaga yang memiliki kaitan erat dengan penyusunan renstra Dinas

Pendapatan, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong

keberhasilan penanganannya

NO SASARAN JANGKA

MENENGAH RENSTRA KEMDAGRI (K/L)


PENDAPATAN

SEBAGAI FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG 1. Terwujudnya tertib

administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD

1. Belum tersedianya panduan nasional yang mengatur ketentuan umum perpajakan daerah, sebagai kelengkapan UU 28 Tahun 2009, sehingga prosedur pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah, hanya bersandarkan pada regulasi tidak bestandar nasional;

2. Belum adanya ketegasan peran dan fungsi Dispenda sebagai koordinator pendapatan daerah dalam penyusunan formulasi perhitungan dana perimbangan pusat ke daerah dan input data perhitungannya;

3. Perlu dirumuskannya keterlibatan Dispenda sebagai koordinator pendapatan daerah dalam setiap penyusunan regulasi investasi, guna perluasan kapasitas pendapatan daerah yang dapat tercipta dari setiap investasi yang ada di daerah maupun dilakukan

• Hingga tahun 2013, pemerintah pusat belum menerbitkan KUP sebagaimana pengelolaan perpajakan nasional ;

• Belum ditetapkanya SOP koordinasi kelembagaan daerah dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dari dana perimbangan dengan instansi pusat;

• Telah terbitnya PP 71 th 20110 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

• Telah terbitnya PP 74 th 2011 ttg Tatacara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

• Telah terbitnya PP 96/2012 ttg Pelaksanaan UU 25/2009 tentang pelayanan Pablik;

• Telah terbitnya PP 46 Th 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS

Dengan adanya kebijakan tersebut diberlukan standarisasi manajemen pendapatan daerah untuk memudahkan pengendalian nya;

2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Belum terumuskannya secara integral terhadap masukan Unit Pengelola Pendapatan daerah terhadap rencana Revisi UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

Terdapatnya forum forum perumusan kebijakan untuk antar kepala Daerah (APPSI) yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk penyampaian masukan.

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


NO SASARAN JANGKA

MENENGAH RENSTRA KEMDAGRI (K/L)


PENDAPATAN

SEBAGAI FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG 3. Tersedianya peraturan

yang mendukung investasi di Daerah

pemerintah daerah. Belum ditetapkannya SOP yang menunjukkan ketegasan peran Dispenda dalam proses investasi daerah;

Adanya ketentuan PerMenpan RB nomor 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP, dapat dijadikan landasan untuk menyusun SOP investasi yang mempertegas kedudukan Dispenda dalam proses pengelolaan investasi daerah yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat semata, akan tetapi perlu dukungan dari

stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah

Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat

termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan

program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Provinsi Jawa Barat

berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang

berkesinambungan sampai dengan tahun 2018.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, didalam membuat Rencana Strategis

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, sehingga didalam

menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk mampu menyelaraskan rencana strategik Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Barat dengan RPJMD, perlu dideskripsikan terlebih dahulu

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


permasalahan permasalahan dalam penyelenggaraan layanannya yang

berkaitan dengan penetapan sasaran yang ada dalam RPJMD pemerintah

Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2013-2018. Hal tersebut dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

NO SASARAN RPJMD


PENDAPATAN

SEBAGAI FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG 1. Terwujudnya

pemerintahan yang partisipatif, professional dan akuntabel dan modern

• Belum terstandarisasinya kompetensi aparatur pengelola pendapatan yang dapat disertifikasikan sesuai perundangan

• Belum dibuatnya ketentuan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagai acuan untuk standarisasi tatacara pengelolaan perpajakan/ restribusi daerah yang memenuhi kaidah kaidah Satndar Akuntansi pemeirntahan;

• Pengelolaan Pendapatan Daerah belum sepenuhnya memanfaatkan keunggulan teknologi informasi, terutama penyusunan aplikasi pendapatan yang disinkronkan dengan SIPKKD

• Rekrutmen awal aparatur Dinas Pendapatan belum berdasarkan kompetensi khusus yg sesuai tupoksi;

• Pemerintah Pusat belum menerbitkan ketentuan tentang KUP untuk pengelolaan PDRD yang relevan dengan terbitnya UU 28/2009 Tentang PDRD

• Masih terbataskan aparatur yang berkopetensi akuntansi pemerintahan yang mampu mengintegrasikan tata kelola pendapatan dengan SIPKD

• Terbitnya ketentuan PP 46/2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS; Terbitnya Perpres 81/2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Terbitnya Perda 20/2013 ttg Disiplin dan Penilaian Kinerja Pegawai pemprov Jabar, dapat menjadi stimulus permusan standar kompetansi Dinas Pendapatan;

• Adanya UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan serta terbitnya PP 71/2010 ttg SAP, dapat manjadi stimulus penyusunan KUP PDRD;

• Adanya ketentuan UU 14/2009 tentang Informasi & Transaksi Elektornik serta UU yang melindungi hak Cipta Intelektual, dapat menjaid stimulus untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan aplikasi pendapatan ayng terintegrasikan dengan SIPKD.

2. Meningkatnya

stabilitas tramtibun, kesadaran politik dan hukum

Belum terbentuknya kesadaran para wajib pajak dan retribusi daerah yang kuat untuk pembentukan komunitas pemantau kewajiban dan pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah

Kepedulian para WP/WR untuk pembentukan komunitas pemantau pengelolaan pendapatan daerah sebagai mitra partisipasi penting bagi Dinas Pendapatan, masih belum terentuk baik

Adanya UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Adanya UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dan UU 17/2013 tentang Ormas dapat menjaid stimulus untuk menjadi dasar pembentukan wadah komunitas pemantau PDRD oleh masyarakat yang peduli

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tata ruang Provinsi Jawa Barat merupakan wujud struktural dan pola

pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi

Provinsi Jawa Barat, Kondisi struktur ruang diuraikan dalam kondisi sistem

kota-kota, infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan.

Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya

pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan

kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Jawa Barat ditandai dengan

mulai terbentuknya sistem kota-kota yang dicapai melalui pengembangan-

pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional. Tata ruang tersebut

tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang

harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta

keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta

terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian

pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi

perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah.

Hal yang secara tidak langsung terkait pada Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat adalah terkait dengan polusi udara yang dihadapi oleh wilayah

Jawa Barat. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang berada di

wilayah Jawa Barat, kontribusi pada polusi udara akan semakin meningkat

pula. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai wewenang

untuk membatasi jumlah kendaraan, namun dapat membantu dengan cara

pemberlakuan pajak progresif pada kepemilikan kendaraan bermotor. Cara

ini diharapkan dapat menekan pada kepemilikan kendaraan berikutnya yang

berdampak pada pengurangan polusi udara dan juga untuk meningkatkan

penerimaan pajak.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Berdasarkan Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO

RT/RW JABAR 2010-2029 TERKAIT

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN

PERMASALAHAN PELAYANAN

SEBAGAI FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG

1. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan

Pengembangan potensi pendapatan

Adanya keterbatasan tenaga aparatur

• Makin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


infrastruktur strategis

daerah belum sepenuhnya mempertim-bangkan potensi pendapatan baru dari peluang investasi yang ada di wilayah Jabar

yang memiliki kompetensi sebagai analis pendapatan daerah serta kurang optimalnya akses terhadap informasi investasi daerah

tidak seimbang dengan kapasitas pendapatan daerah yang sudah terolah baik ;

• Cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi nasional dna regional, akan berpeluang terhadap meningkatnya daya beli masyarakat yang berdampak positif terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran perpajakan daerah maupun jasa usaha daerah.

2. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan & perdesaan dalam system wilayah yang terintegrasi

Belum terintegrasinya konsep pengembangan kawasan dengan perancangan pengembangan sentra layanan pendapatan berorientasi pusat pusat aktivitas komunitas

Masih belum optimalnya pemahaman perencana pendapatan terhadap konsep RTRW yang terkait pengembangan layanan pendapatan daerah

Dengan terbentuknya kesepakatan masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015 dan pernyatuan kawasan pasar bersama di Asia Fasifik tahun 2020 serta perdagangan bebas lainnya dapat menjadi stimulus pengembangan potensi baru dalam pengelolaan pendapatan daerah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu isu strategis yang terkait tugas pokok dan

fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, tidak bisa dilepaskan dari

lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya.

Untuk lingkungan ekternal, isu isu staregis akan dipengaruhi oleh kondisi

yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala

internasional, nasional serta regional/local provinsi. Untuk isu isu strategis

yang bersumber dari lingkungan ekternal, antara lain meliputi :

1. Pengelolan pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, pajak

kendaraan bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB), selalu akan berkaitan dengan kebijakan industry

kendaraan bermotor yang erat dengan kondisi makro ekonomi

internasional dan nasional, sebagai konsekwensi dari kebijakan industry

yang masih relative tergantung kepada pasukan mesin dan beberapa

suku cadang pabrikan merek merek kendaran di berbagai Negara maju

dunia.

2. Pengelolaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, terkait dengan produksi bahan bakar nasional yang mulai dipengaruhi oleh impor crude

oil dari Negara Negara penghasil maupun pasar BBM dunia, mengingat

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


lifting migas nasional makin tidka seimbang dibandingkan kebutuhan

pasar dalam negeri;

3. Pengelolaan pajak rokok, yang dimulai pada awal 2014 turut pula

dipengaruhi kebijakan intrenasional dan nasional terhadap standar

kesehatan serta standar internasional untuk kandungan bahan bahan

adiktif yang harus memenuhi standar industry dan kesehatan dunia;

4. Selain itu, sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas

pendapatan di luar sektor perpajakan, maka penggalian potensi potensi

non pajak dari pendayagunaan asset asset produktif serta perluasan

basis usaha badan usaha milik daerah serta sumber pendapatan lainnya,

akan terkait dengan kebijakan yang perlu diambil serta arah kebijakan

keuangan nasional yang menyertai pengaturan tata kelola pendapatan

daerah di era otonomi dewasa ini.

Berangkat dari kondisi lingkungan strategis demikian, maka isu-isu

strategis pada lingkungan ekternal Dinas Pendapatan dapat digambarkan

pada table berikut ini :

Tabel 3.6 Identifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Pendapatan

(Lingkungan Eksternal)

NO ISU STRATEGIS

DINAMIKA INTERNASIONAL DINAMIKA NASIONAL DINAMIKA REGIONAL/

LOKAL LAIN-LAIN

1. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco industry) sebagai manifestasi sustainability development

Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan & muatan lokal dominan

Penetapan core bussines/ unggulan/ tematik pemb antar kawasan berbasis potensi lokal

2. Demokratisasi & desentralisasi pemerintahan yg makin menguat

Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi

Penetapan regulasi pelaksanaan UU otda & keuangan & juklaknya yang sejalan dgn norma pusat

3. Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek

Telah ditetapkannya Master Plan TI Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan

Penetapan Jabar Cyber Province, telah mendorong komputerasi dlm manajemen barjas, perkantoran & layanan publik

4. Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan SD Pemerintahan yg makin terukur & terstandarisasi

Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP & SP dlm yanblik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya

Terdapat komitmen untuk menerapkan IKM, IPK dan Indeks Demokrasi dlm emngukur efektivitas manajemen pemda

Selanjutnya untuk menggambarkan isu isu strategis yang bersumber

dari lingan internal Dinas Pendapatan, dapat ungkapkan kondisi seperti

tabel berikut :

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Tabel 3.7 Identifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Pendapatan

(Lingkungan Internal)

NO ISU STRATEGIS 1 . Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai 2 . Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda 3 . Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus

ditingkatkan 4 . Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dalam metodenya 5 . Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN 6 . Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per

pendapatan hasil operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sapras tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan

7 . Model smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP

8. Metode penerapan Sistem Pengendalian Intern perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan;

9. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat

Guna menentukan pemerinkatan atau prioritas penanganannya, maka akan

dilakukan analisisnya dengan menyusunan criteria pemilahan sebagai

berikut : Tabel 3.8

Skor kriteria penentuan isu-isu strategis

NO KRITERIA BOBOT 1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap

pencapaian sasaran Renstra K/L atau RPJMD Provinsi/ Kabupaten Kota

30

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD 30 3. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15 4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 25 TOTAL 100

Untuk menentukan penilaian atas prioritas yang akan diambil dalam

melakukan penangannya, telah ditentukan parameter penilaian sebagai

sebagai berikut:

• Nilai 1 untuk parameter tidak prioritas.

• Nilai 2 untuk parameter kurang prioritas.

• Nilai 3 untuk parameter cukup prioritas.

• Nilai 4 untuk parameter prioritas

• Nilai 5 untuk parameter sangat prioritas

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Dengan memanfaatkan kriteria serta parameter penilaian,

keseluruhan isu-isu strategis yang berada dalam lingkungan kerja Dinas

Pendapatan, diperoleh hasil penilaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.9 Penilaian Isu-Isu Strategis (lingkungan Internal)

NO ISU STRATEGIS NILAI SKALA KRITERIA KE - TOTAL

SKOR RATA RATA SKOR

RANK 1 2 3 4 5

1. Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai

- - 7 (21)

23 (92)

10 (50)

163 32,6 III

2. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda

- - 15 (45)

25 (100)

- 145 29 V

3. Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan

- - 10 (30)

20 (80)

10 (50)

160 32 IV

4. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya

- 10 (20)

15 (45)

15 (60)

- 125 25 IX

5. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN

10 (10)

20 (40)

10 (30)

- - 80 16 X

6. Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sapras tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan

- - 20 (60)

15 (60)

5 (25)

145 29 VIII

7. Model smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP

- - 15 (45)

10 (40)

15 (75)

160 32 VI

8. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan;

- - 20 (60)

15 (60)

5 (25)

145 29 VII


- - 5 (15)

20 (80)

15 (75)

170 34 I

Berdasarkan hasil penilaian di atas maka urutan prioritas isu-isu

strategis pada aspek internal (paling tinggi rerata skornya) adalah :


2. Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


3. Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus

ditingkatkan

4. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda; 5. Model Smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak

pada akurasi penyusunan LAKIP;

6. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan;

7. Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per

pendapatan sebagai hasil kinerja operasional) terhadap kebutuhan

belanja unit penghasil sehingga standarisasi sapras tidak terjamin,

terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan ;

8. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya ;

9. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN.

Selanjutnya untuk penilaian isu isu strategis yang bersumber dari

lingkungan eksternal, gambarannya sebagaimana table berikut :

Tabel 3.10 Penilaian Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

NO ISU STRATEGIS NILAI SKALA KRITERIA KE- TOTAL

SKOR

RATA RATA SKOR

RANK 1 2 3 4 5

1. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco industry) sebagai manifestasi sustainability development

23 (23)

10 (20)

5 (15

2 (8) - 66 13,2 X

2. Demokratisasi & desentralisasi pemerintahan yg makin menguat

10 (10)

10 (20

10 (30)

10 (40) - 100 25 VI

3. Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek

- - 15 (45)

10 (40)

15 (75) 160 32 I

4. Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan SD Pemerintahan yg makin terukur & terstandarisasi

- - 15 (45)

15 (60)

10 (50) 155 31 II

5. Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan & muatan lokal dominan

20 (20)

13 (26)

4 (12)

3 (12) - 70 14 IX

6. Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi

- - 20 (60)

15 (60)

5 (25) 145 29 V

7. Telah ditetapkannya - 10 25 5 - 115 23 VIII

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


NO ISU STRATEGIS NILAI SKALA KRITERIA KE- TOTAL

SKOR

RATA RATA SKOR

RANK 1 2 3 4 5

Master Plan TI Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan

(20) (75) (20)

8. Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP & SP dlm yanblik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya

- - 15 (45)

23 (92)

2 (10) 147 29,4 IV

9. Penetapan core bussines/ unggulan/ tematik pemb antar kawasan berbasis potensi lokal

5 (5)

6 (12)

17 (51

12 (48) - 116 23,2 VII

10.

Penetapan regulasi pelaksanaan UU otda & keuangan & juklaknya yang sejalan dgn norma pusat

- - 15 (45)

20 (80)

5 (25) 150 30 III

Dari perhitungan isu isu lingkungan strategis pada aspek eksternal

sesuai kriteria yang telah ditetapkan maka urutan isu strategis prioritas

adalah sebagai berikut :

1. Transparansi informasi disertai pemanfaatan Tehnologi Informasi di

berbagai aspek

2. Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan sumberdaya

Pemerintahan yg makin terukur & terstandarisasi;

3. Penetapan regulasi pelaksanaan UU Otda, keuangan dan juklaknya

yang sejalan dengan norma pusat;

4. Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP & SP dalam pelayanan

publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya;

5. Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan

UU otonomi;

6. Demokratisasi dan Desentralisasi pemerintahan yg makin menguat ;

7. Penetapan core bussines/ unggulan/ tematik pembangunan antar

kawasan berbasis potensi lokal;

8. Telah ditetapkannya Master Plan Tehnologi Informasi Nasional dalam

menopang administrasi pemerintahan;

9. Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan &

muatan lokal dominan;

10. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco industry)

sebagai manifestasi sustainability development;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Sedangkan urutan prioritas untuk isu-isu strategis yang datang dari

lingkungan internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat meliputi :

1. Transparansi informasi disertai pemanfaatan tehnologi informasi di

berbagai aspek

2. Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan sumber daya

Pemerintahan yang makin terukur dan terstandarisasi;

3. Penetapan regulasi pelaksanaan UU Otda, keuangan & juklaknya yang

sejalan dgn norma pusat;

4. Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP & SP dalam pelayanan

publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya;

5. Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan

UU otonomi;

6. Demokratisasi & desentralisasi pemerintahan yg makin menguat ; 7. Penetapan core bussines/ unggulan/ tematik pembangunan antar

kawasan berbasis potensi lokal; 8. Telah ditetapkannya Master Plan TI Nasional dalam menopang

administrasi pemerintahan;

9. Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan &

muatan lokal dominan; 10. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco industry)

sebagai manifestasi sustainability development;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab IV - 1

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 4.1.1. Visi Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat merupakan ungkapan

situasi dan kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu 5

(lima tahun) ke depan yang mengikat seluruh komponen yang terlibat dalam

proses pengelolaan pendapatan daerah. Guna mewujudkannya diperlukan

komitmen kuat untuk saling berkontribusi dan bersinergi dalam mengelola

berbagai perubahan, baik dalam lingkungan strategis organisasi yang

bersifat internal maupun eksternal sehingga sumber daya organsisasi yang

ada benar benar efektif mewujudkan visi yang ditetapkan .

Mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2008-2013 tidak

hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun

juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa 5 (lima) tahun

ke depan atau selama kurun 2013-2018.

Berbagai isu dan permasalahan yang telah dibahas pada bab

sebelumnya, diperlukan berbagai penguatan dalam kapasitas kompetensi

aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Baratdi berbagai lini, disertai

dengan penajaman penyediaan sarana dan prasarana kerja yang makin

terstandarisasi dan berbasis teknologi infomasi yang handal. Hal itu sebagai

upaya penyikapan terhadap menguatnya kesadaran masyarakat untuk

menerima pelayanan publik yang makin baik, serta adanya keinginan kuat

untuk menjadi penyelenggaran layanan pendapatan daerah yang makin

unggul secara nasional maupun lebih tinggi dari itu.

Setelah mempertimbangkan keterkaitan lingkungan strategis

organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, secara eksternal dan

internal, keterkaitan dengan agenda-agenda kepemimpinan daerah yang

termuat dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018, rencana strategis

kementrian/lembaga, terutama dari Kementerian Dalam Negeri hingga arah

kebijakan pemanfaatan ruang Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk kurun 2010-2029,

maka melalui pembahasan bersama dengan seluruh komponen Dinas

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Pendapatan bersama mitra stakholdernya, telah dirumuskan Visi Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 – 2018 yaitu :

“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dan Akuntabel”

Sebagai penjabaran makna dari Visi Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah : adalah seluruh hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

Amanah : adalah sikap dan kondisi aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang mampu mengemban tanggungjawab yang diterima sebagai sebuah kepercayaan, baik yang bersumber dari moral individu maupun moral kebangsaan yang telah digariskan dalam konstitusi Negara guna dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Akuntabel : adalah sikap dan kondisi profesional aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang mampu menjalankan seluruh program/kegiatan dalam kerangka pencapaian target pendapatan daerah, yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemberi tugas kedinasan maupun masyarakat yang menjadi konsumen layanannya, guna dijadikan sebagai umpan balik berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja organisasi .

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 2008-

2013, berorientasi pada peningkatan kenyamanan dalam melakukan

pelayanan yang cermat dan aman berbasis teknologi informasi handal,

penyediaan sarana dan prasarana yang makin terstandarisasi serta

peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang makin berdaya saing,

guna mencapai tingkat kepuasan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa

Barat.

4.1.2. MISI Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Barat harus merumuskan Misi yang sejalan dengan agenda

utamanya (core business), sehingga dapat dijalankan secara lebih fokus,

jelas dan dapat diukur agregasi ketercapainnya berdasarkan indikator

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


indikator yang akan dituangkan dalam tujuan serta sasaran dari misi yang

ditetapkan.

Dari pencermatan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan

sebagaiman diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2009,

agenda utama yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan misi guna

menjalankan visi yang telah ditetapkan sebelumnya, adalah sebagai berikut

:

Selain agenda utama yang menjadi fokus kinerja yang tertuang dalam

rumusan tugas pokok, dalam indikator kinerja utama yang termuat dalam

RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2018, termuat 2 (dua)

indikator dalam pelaksanaan misi ketiga yang berkaitan langsung dan perlu

disukseskan oleh Dinas Pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah serta

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Secara lebih lengkap, indikator dalam

misi ketiga RPJMD, yaitu :

Tabel 4.1. Target Capaian Indikator Kinerja Misi dalam RPJMD

Tahun 2013-2018

No. Indikator Kinerja satuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan

Nilai Interval Skala 1-4

3 3 3 4 4 4 4

2. Jumlah Penerbitan Perijinan

Izin 35,481 39,029 42,931 47,224 51,946 57,14 62.854

3. Pendapatan Asli Daerah

Trilyun Rupiah

9,99 11,0 12,1 13,3 14,6 16,1 17,7

4. Indikator Daya Saing Provinsi

Rangking 6 6 – 5 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 - 1 2 - 1

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


No. Indikator Kinerja satuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

5. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan

Skala 1-7 N/A N/A 3 3,5 4 5 6

6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Poin 46 50 60 70 75 80 85

7. Indeks Persepsi Korupsi

Poin 5,11 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur 8. Indeks

Kebahagiaan Poin N/A 55 – 57 57 – 59 59 – 61 61 – 63 63 – 65 63 – 65 Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum 9. Tingkat

Partisipasi Pemilihan Umum

Persen 54 57 60 63 65 68 70

10. Indeks Demokrasi Poin N/A 66,20

– 66,50

66,50 –

67,00 67,00

– 67,50

67,50 –

68,00 68,50

– 69,00

68,50 –

69,00

Berangkat dari pemahaman untuk mewujudkan tugas pokok, fungsi

dan indikakator kinerja utama yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun

2013-2018, yang telah menjadi komitmen kepala daerah yang harus

dijalankan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di Jawa Barat, serta

pemilihan Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, maka dirumuskan

misi operasional, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang optimal,

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat yang Berdaya

Saing .

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan

ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

isu-isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi

yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun renstra Dinas

Pendapatan yaitu antara tahun 2013-2018. Ketersediaan tujuan ini akan

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan misi.

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Sementara itu, sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata

oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula

indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap

indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya)

masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi operasionalnya

serta isu isu strategik yang ada, maka tujuan dan sasaran Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah

sebagai berikut : Untuk Misi Pertama : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah

yang Optimal, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal, dengan sasaran :

tercapainya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :

a. proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran

b. proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar Dana BOS)

2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:

a. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah, dengan

indikatornya yaitu :

1) Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak ;

a) PKB

b) Pajak Air Permukaan

c) Pajak Bahan Bakar

2) Jumlah Wajib Retribusi;

3) Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi

daerah.

b. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan

daerah, dengan indikatornya yaitu :

1) Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut

2) Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut

3) Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi

daerah yang terpungut/ diterima

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Untuk Misi Kedua, Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat yang Berdaya Saing, tujuan yang dirumuskan meliputi : 1. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya,

dengan sasaran : meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya

yaitu :

a. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal

b. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif

c. proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi

2. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima, dengan sasaran :

a. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan

pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu : Indek

Kepuasan Masyarakat (IKM) ;

b. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan

pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah,

dengan indikatornya yaitu :

1) Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap

wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran ;

2) Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap

kebutuhan ;

3) Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan ;

c. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah


1) tingkat gangguan jaringan dan sistem ;

2) tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi

Informasi ;

3. Memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran :

a. Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah


1) Prosentase jumlah OPD penghasil Kab/Kota yang melaksanakan

hasil kesepakatan ;

b. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan

kinerja dengan indikatornya yaitu :

1) Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP ;

2) Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan

tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) ;

3) Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun ;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


4) Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal

pengawasan ;

5) Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.

Sesuai uraian tujuan dan sasaran tesrebut, diproyeksikan pencapaian

target kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tahun 2013-2018

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2013-2014 2015 2016 2017 2018

1. Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal


1. proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran

2. proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana BOS)

≥10%

≥82%

≥10%

≥83%

≥10%

≥84%

≥10%

≥85%

≥10%

≥86%

2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah

1. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;

1. Jumlah potensi wajib pajak, a. PKB

b. Pajak Air Permukaan

c. Pajak Bahan Bakar

2. Jumlah Wajib Retribusi, 3. Jumlah objek

penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

15,4 ribu Kbm

670 WP

19 Wapu

116 WR

31 Objek

16,9 ribu Kbm

670 WP

19 Wapu

124 WR

31 Objek

17,4 ribu Kbm

670 WP

20 Wapu

132 WR

31 Objek

17,9 ribu Kbm

670 WP

21 Wapu

140 WR

31 Objek

18,4 ribu Kbm

670 WP

22 Wapu

148 WR

31 Objek

2. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah

1. Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut

2. Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut

3. Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima

≥75%

≥75%

100%

≥75%

≥80%

100%

≥75%

≥85%

100%

≥75%

≥90%

100%

≥75%

≥90%

100%

3. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima

1. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

≥77,5%

≥82,5%

≥83%

≥84%

≥85%

2. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah

1. Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran

2. Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan

3. Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan

1:300

80 %

80 %

1:300

85 %

85 %

1:300

90 %

90 %

1:300

95 %

95 %

1:300

100 %

100 %

3. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah

1. Tingkat gangguan jaringan dan system

2. Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI

2%

2 %

1,8%

1,8%

1,6%

1,6%

1,4%

1,4%

1,2%

1,2%

4. Memantapkan Kinerja Organisasi

1. Meningkatnya sinergitas antar institusi

1. Prosentase jumlah OPD penghasil Kab/Kota yang melaksanakan

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2013-2014 2015 2016 2017 2018

pengelola pendapatan daerah

hasil kesepakatan

2. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja

1. Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP

2. Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)

3. Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun

4. Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan

5. Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai

20 %

90 %

92 temuan

100 %

77%

15%

92 %

83 temuan

100 %

81%

10%

94 %

75 Temuan

100 %

83%

5%

96 %

68

Temuan

100 %

84%

< 5 %

> 96 %

61 Temuan

100 %

>84%

5. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya

Meningkatnya kualitas SDM

1. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal

2. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif

3. proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi

S1=38,69%, S2=15,5 %

≥75%

9 %

S1=38,5%, S2=16,1%

≥76%

15 %

S1=36,7% S2=17,1%

≥77%

20 %

S1=35,1 % S2=19,15

≥78%

25 %

S1=35.2% S2=19.2%

≥79%

30 %

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 1. Strategi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Barat, diperlukan strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan

berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan

internal dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan

lingkungan yang akan terus berkembang salama kurun tahun 2013-2018

hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah dirumuskan

sejumlah strategi berikut :

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber

PAD yang lebif efektif; b. Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD; c. Optimalisasi pemungutan PBB, PPh OPDN dan PPh Pasal 21; d. Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap

kondisi makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan

penyusunan asumsi-asumsi perhitungan pendapatan daerah;

e. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;

f. Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;

g. Peningkataan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar

perhitungan pembagian Dana Perimbangan;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


h. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan

dengan unsur pemerintah pusat;

i. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat;

j. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;

k. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit

pengelola pendapatan;

l. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh

stakeholder;

m. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif; n. Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi;

o. Menerapkan SOP yang makin teruji;

p. Melakukan standarisasi sapras pengelolaan pendapatan;

q. Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang

pusat pusat komunitas publik;

r. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan

kinerja organisasi;

s. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin

efektif;

t. Mempertajam sistem pengendalian kinerja.

2. Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat

Untuk mengawal pelaksanaan misi, tujuan, sasaran serta strategi

pencapainnya, maka perlu disiapkan pula kebijakan operasionalnya,

sebagai berikut :

a. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam

meningkatkan efektiviats kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi

pemungutan objek objek PAD;

b. Memperkuat kinerja BUMD melalui peningkatan sarana, prasarana,

prosedur pelayanan serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas

BUMD;

c. Memperkuat kinerja pemungutan PPh OPDN dan PPh Pasal 21,

Pajak Ekspor, dan PPh Badan melalui validasi subjek dan objeknya,

pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dgn instansi

perpajakan nasional;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


d. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi

yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah

secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan

laju pertumbuhan ekonomi;

e. Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah;

f. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi

perumusan alokasi Dana Perimbangan;

g. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat;

h. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang

makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan

dan retribusi;

i. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola

pendapatan;

j. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin

efektif;

k. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai

pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah;

l. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;

m. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD

penghasil;

n. Menyempurnakan system reward pemungutan berbasis kinerja yang

makin terukur dan teruji;

o. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin

peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;

p. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang

layanan pendapatan daerah;

q. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik

(e – Samsat) ;

r. Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui fasilitasi tabungan

pajak komunitas ( t – Samsat ) (paguyuban ojeg, koperasi angkutan,

kerjasama leasing, tabungan kerjasama leasing/kredit pembiayaan

lainnhya) ;

s. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses

perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;

t. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan

rakor yang teruji;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


u. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemeirnta Pusat, OPD

penghasil, Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta

Perbankan daerah;

v. Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja

organisasi yang telah teruji;

Keterkaitan visi, misi hingga kebijakan operasionalnya sebagaimana

telah diuraikan di atas, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Visi : Menjadi Pengelola pendapatan Yang Amanah dan Akuntabel

Misi kesatu : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Optimal 1. Meningkatkan

penerimaan daerah yang makin optimal


a. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebif efektif

b. Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD

c. Optimalisasi pemungutan PBB, PPh OPDN dan PPh Pasal 21, PPh Badan dan Pajak Ekspor

a. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;.

b. Memperkuat kinerja BUMD melalui peningkatan sarana, prasarana, prosedur pelayanan serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas BUMD;

c. Memperkuat kinerja pemungutan PPh OPDN, PPh Pasal 21 PPh Badan serta Pajak Ekspor melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dgn instansi perpajakan nasional;

2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah

a. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;

a. Validasi potensi pendapatan scr berkesinambungan;

b. Optimalisais pengelolaan asset dan keuangan daerah

c. Peningkataan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan

d. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dgn unsur pemerintah pusat

e. Inisiasi sumber

a. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;

b. Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah

c. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum forum koordinasi perumusan

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN sumber pendapatan dari masyarakat

alokasi Dana Perimbangan.

d. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat

b. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah

a. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;

b. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan

c. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder

a. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi

b. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan

c. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif

d. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah

Misi kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Berdaya Saing

3 Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya

Meningkatnya kualitas SDM

a. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif

b. Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi

a. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;

b. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil.

c. Menyempurnakan system reward pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji.

4. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima

a. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah

b. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah

a. Menerapkan SOP yang makin teruji;

b. Melakukan standarisasi sapras pengelolaan pendapatan;

c. Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang pusat pusat komunitas public

a. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN c. Meningkatnya

modernisasi informasi layanan pendapatan daerah

Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi

a. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;

b. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e – Samsat) ;

c. Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui fasilitasi tabungan pajak komunitas ( t – Samsat ) (paguyuban ojeg, koperasi angkutan, kerjasama leasing, tabungan kerjasama leasing/kredit pembiayaan lainnhya) ;

5. Memantapkan

Kinerja Organisasi

a. Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah

Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif

a. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;

b. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah

b. meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja

Mempertajam sistem pengendalian kinerja

Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji

Dalam kerangka percepatan kinerja Dispenda, telah digulirkan Trikarsa

birokrasi yang memuat : (1) Penguatan soliditas aparatur, (2) Penguatan

akses pelayanan pendapatan yang makin mudah, nyaman & aman serta (3)

Pengelolaan seluruh potensi pendapatan daerah yang makin rasional dan

terukur. Ketiga karsa birokrasi Dispenda tersebut, akan terus diperkuat

dengan penanaman spirit terhadap nilai nilai organisasi yang sekaligus

menjadi kunci kepemimpinan bersama, yang memuat : Komitmen

(commitment), Unggul (competitiveness), Jujur (integrity), Ahli (professional

& accountable), Normatif (normative) serta Gagasan (innovation), yang

disingkat menjadi KUJANG.

REVISI RENSTRA

2013 - 2018

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT Bab V - 1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian visi dan misi dinas yang ditetapkan Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke

dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun

waktu selama 5 (Lima) tahun dari tahun 2013 s.d. 2018. Rencana program

dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

5.1. Kegiatan Tahun 2013

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri

dari 10 (sepuluh) program dan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan,

dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 119.507.088.073,-.

Adapun rincian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai

berikut :

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan

Daerah, untuk Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan anggaran sebesar

Rp.819.850.000,- diarahkan untuk memfasilitasi pengendalian dan

evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,

sedangkan output yang diharapkan yaitu :

a. Terkendalinya Program – Program Dinas ;

b. Terevaluasinya hasil pengendalian dan pemutahiran data Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat; dan

c. Meningkatnya Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kegiatan Pengembangan Pusat Data

Informasi Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar

Rp.3.063.412.500,-. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembuatan Sistem Aplikasi Pajak Air Permukaan Sentralisasi

b. Software dan hardware keamanan jaringan LAN dan WAN Dispenda


c. Production care/user Informix untuk useruntuk user terminal kantor

bersama dan SAMSAT dan Pusat data

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


d. Co Location DRC untuk Backup Data Base dan untuk operasional

pelayanan SaMSAT apabila terjadi bencana di Pusat data Dispenda

provinsi Jawa Barat.

e. Penataan jaringan LAN dan Listrik yang sudaj di life time pemakaian

tidak layak atau sudah tidak memenuhi sesuai dengan kebutuhan

insfratuktur jaringan terhadap perangkat pendukung layanan,

f. Sistem prosedur dan system informasi manajemen operasional

sebagai acuan untuk kelembagaan di Pusat Informasi dan system

aplikasi pendapatan

g. Optimalisasi terhadap hardware dan sotware serta Jaringan LAN

dan WAN Pusat Informasi pendapatan di dispenda provinsi Jawa

Barat

h. Penyiapan server backup untuk data base danoperasional

pelayanan Samsat se Jawa Barat.

i. Monitoring kebutuhan teknologi informasi, computer dan system

informasi pendapatan

j. Dukungan untuk selayang pandang profile dan bahan presentasi

diDispenda Provinsi Jawa Barat

k. Tersedianya kebutuhan hardware pendukung untuk layanan

informasi dan monitoring pendapatan di woprshop pusat informasi

pendapatan pada Dispenda Provinsi Jawa Barat

l. Meningkatnya wawasan implementasi teknologi informasi.

Sedangkan output yang diharapkan yaitu :

a. Terpenuhinya kebutuhan sentralisasi system aplikasi pajak air

permukaan

b. Terpenuhinya kebutuhan keamanan jaringan LAN dan WAN

Dispenda Provinsi Jawa Barat

c. Terfasilitasinya kebutuhan user Informix untuk terminal di kantor Data

samsat dan Pusat Data

d. Tersedianyaalat back up database untuk operasional pelayanan

SAMSAT apabila terjadi bencana.

e. Terpenuhinya kebutuhan jaringan dan kelayakanan infrastruktur

jaringan terhadap perangkat pendukung layanan.

f. Terpenuhinya Sistem prosedur dan system informasi manajemen

operasional sebagai acuan untuk kelembagaan di Pusat Informasi

dan system aplikasi pendapatan

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


g. Terpenuhinya kebutuhan perangkat lunak untuk hardware dan

sotware serta Jaringan LAN dan WAN Pusat sebagai Informasi

pendapatan di dispenda provinsi Jawa Barat

h. Terpenuhinya pemasangan server backup untuk data base

danoperasional pelayanan Samsat se Jawa Barat.

i. Termoonitoringnya kebutuhan teknologi informasi, computer dan

system informasi pendapatan

j. Terfasilitasinya pembuatan untuk selayang pandang profile dan

bahan presentasi di Dispenda Provinsi Jawa Barat

k. Tersedianya kebutuhan hardware pendukung untuk layanan informasi

dan monitoring pendapatan di woprshop pusat informasi pendapatan

pada Dispenda Provinsi Jawa Barat

l. Meningkatnya wawasan implementasi teknologi informasi.

3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

dengan jumlah kegiatan sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) yang tersebar

di 22 CPDP seluruh Jawa Barat dan 5 (Lima) kegiatan di Kantor Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar

Rp.3.158.950.000,-. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Sertifikasi ISO 9001-2008 pada Kantor Pusat Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.111.000.000,-

b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan

sebesar Rp.150.000.000,-

c. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat sebesar Rp.267.950.000,-

d. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kelembagaan dan Cabang

Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar

Rp.150.000.000,-

e. Kegiatan Sertifikasi ISO 9001-2008 di 21 (Dua Puluh Satu) CPDP di

seluruh Jawa Barat.

f. Kegiatan Pembahasan Raperda Penghapusan Piutang sebesar Rp.

102.600.000,-

g. Kegiatan Kaji Bandung Penerapan Internet Banking Samsat Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 88.400.000,-

Dengan output yang diharapkan yaitu sebagai berikut :

a. Terpenuhinya standarisasi pelayanan di Cabang Pelayanan

Dispenda Provinsi Jawa Barat.

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


b. Tersusunnya Kebijakan Kelembagaan dan Cabang Pelayanan Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat

c. Terpenuhinya kelayakan dan standarisasi pelayanan pada Dinas

Pendapatan daerah

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, program ini

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme

aparaturyang mengikuti pelatihan struktural, fungsional dan teknis

substantif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan

total anggaran seluruhnya berjumlah Rp.540.226.000,-. Terdiri dari 4

(Empat) kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat Se Jawa Barat sebesar

Rp.131.742.000,- ;

b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar

Rp.131.742.000,- ;

c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa sebesar

Rp.131.742.000,- ; dan

d. Sertifikasi Teknologi Informasi Pengelola Pusat Informasi Pendapatan sebesar Rp.145.000.000,-, dengan output yang diharapkan sebagai

berikut :

a. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia aparatur pada

bidang teknis apliakasi samsat, pengelolaan keuangan dan

pengelolaan barang dan jasa pada Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat

b. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia aparatur pada

bidang Teknologi Informasi Pengelola Pusat Informasi

Pendapatan

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang

tersebar di 34 (Tiga Puluh Empat) CPDP di seluruh Jawa barat dan 1

(Satu) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

dengan total anggran seluruhnya berjumlah Rp.3.533.120.000,-Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur

unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk

mendukung pelayanan kepada masyarakat. Ouput dari kegiatan ini,

antara lain :

a. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


b. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga

c. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian

d. Terfasilitasinya peserta teknis substantive

e. Terfasilitasinya peserta diklat struktural

f. Terfasilitasinya peserta kursus, seminar, dan lokakarya

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 34 (Tiga Puluh

Empat) kegiatan yang tersebar di seluruh CPDP Provinsi Jawa Barat

dan 1 (satu) di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Kantor Pusat)

dengantotal anggaran selurhnya berjumlah Rp.48.972.527.495,-.

Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan dasar

operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas,

ouput dari kegiatan ini, antara lain :

a. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kantor

b. Terfasilitasinya kebutuhan bahan pakai habis

c. Terfasilitasinya kebutuhan makan dan minum

d. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas

e. Terfasilitasinya kebutuhan rumah dinas dan kantor

f. Terfasilitasinya kebutuhan cetak dan penggandaan

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 35 (Tiga

Puluh Lima) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan total

anggaran seluruhnya berjumlah Rp.28.747.844.456,-. Program ini

diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana berupa belanja

modal bagi kebutuhan di CPDP maupun di Kantor Pusat serta

pengadaan sarana dan prasarana lainnya dalam rangka mewujudkan

kepuasan pelayanan publik, dengan outcame diharapkan terpenuhinya

kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kepuasan

pelayanan terhadap masyarakat.

8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di 34 (Tiga Puluh

Empat) CPDP di seluruh Jawa Barat dan 1 (Satu) Kegiatan di Kantor

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran

seluruhnya berjumlah Rp.26.194.787.622,-. Kegiatan ini bersifat fixed

cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, Ouput dari

kegiatan ini, antara lain :

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


a. Terfasilitasinya jasa service kendaraan bermotor

b. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas

c. Terfasilitasinya belanja STNK

d. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi

e. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi

f. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur

g. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa kebersihan

9. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari 6

(Enam) kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar

Rp.3.790.340.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) Tahun 2013 membutuhkan anggaran sebesar

Rp.600.000.000,-

b. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pendapatan Non Pajak

membutuhkan anggaran sebesar Rp.850.040.000,-

c. Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013 membutuhkan anggaran sebesar Rp.510.000.000,-

d. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Daerah dan Pelayanan

membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.210.300.000,-

e. Kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah membutuhkan

anggaran sebesar Rp.500.000.000,-

f. Kegiatan Kajian Regulasi Pendapatan Daerah membutuhkan

anggaran sebesar Rp.120.000.000,-, dengan outcame yang di

harapkan tersusunnya dan standarisasi Perhitungan Dasar

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2013, terkoordinasinya dan

meningkatnya pendapatan non pajak, terfasilitasinya penyamaan

data pendapatan daerah dengan mitra kerja terkait,

tersosialisasikannya norma hokum dan peraturan untukpendapatan

daerah serta pelayanan, serta terkoordinasinya sinergitas kinerja

dengan mitra kerja dalam peningkatan pendapatan daerah,

tersusunya norma dan payung hukum dukungan peningkatan

pendapatan daerah.

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, total anggaran seluruhnya berjumlah

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Rp.586.030.000,- dengan jumlah kegiatan 4 (Empat) yaitu sebagai

berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.386.430.000,-

b. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi


c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi


d. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat sebesar Rp.137.600.000,- .

Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional

yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, Output

dari kegiatan ini, antara lain :

a. Tersusunnya Renstra Dinas Tahun 2013-2018

b. Tersusunnya Renja Dinas Tahun 2013

c. Tersusunnya LAKIP Dinas Tahun 2013

d. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2013

e. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2013

f. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013

5.2. Rencana Tahun Pertama (2014)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10

(Sepuluh) program dan 232 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua) kegiatan, dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp.174.528.370.632,- Adapun rincian program

dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan

Pengendalian, Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemuktahiran Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.1.237.992.000,- dengan output yang diharapkan pembinaan dan

evaluasi dan pengendalian hasil kinerja di lingkup Dispenda Provinsi

Jawa barat sedangkan outcame yaitu terevaluasinya hasil kinerja dan

terkendalinya serta terbinanya pelaksaan kinerja pada Dinas Pendapatan


REVISI RENSTRA

2013 - 2018


2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu

Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah,

membutuhkan anggaran sebesar Rp. 4.341.525.000,- diarahkan untuk

menyempurnakan Pusat data dan Sistem Informasi pada Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat.

3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi

Daerahdengan jumlah kegiatan sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) yang

tersebar di 34 CPDP seluruh Jawa Barat dan 1 (Satu) kegiatan di Kantor

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar

Rp.9.105.910.000,-. Dengan kegiatan sebagai berikut Kajian Sentra,

Kajian Prototipe, Sertifikasi ISO 9001 – 2008, Layanan Jemput

Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).

Dengan output yang diharapkan yaitu sebagai berikut :

a. Terpenuhinya pemeliharaan ISO 9001-2008 dan standarisasi

pelayanan di Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat.

b. Terlaksananya perluasan atau penambahan titik setra layanan

penerimaan pajak di Wilayah Jawa Barat

d. Terstandarisasinya model/bentuk bangunan CPDP seluruh Jawa

Barat

e. Terpenuhinya kelayakan dan standarisasi pelayanan pada Dinas

Pendapatan daerah

f. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dan terselusurinya

serta menurunnya data angka masyarakat yang tidak mendaftar

ulang kembali kendaraannya.

g. Meningkatnya pemahaman kewajiban masyarakat akan membayar

pajak.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, untuk Kegiatan

Bimbingan Teknis Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat membutuhkan biaya sebesar Rp.669.785.300,- diharapkan

untuk bimbingan teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah dengan output terlaksananya

bimbingan teknis aparatur sebagai peningkatan kemampuan Sumber

daya manusia sesuai bidangnya di Lingkungan Dinas Pendapatan


REVISI RENSTRA

2013 - 2018


5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, terdiri

dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total

anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.4.115.365.900,-. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhanoperasional aparatur unit

kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, output dari kegiatan ini,antara lain :

a. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan

b. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga

c. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian

d. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus samsat

e. Terfasilitasinya peserta teknis substantive

f. Terfasilitasinya peserta diklat structural

g. Terfasilitasinya peserta kursus, seminar, lokakarya dan rapat

koordinasi

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 36 (Tiga Puluh

Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

(Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang

dibutuhkan sebesar Rp. 45.588.833.076,-, Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan dasar

operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas, output dari kegiatan ini, antara lain :

a. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kantor

b. Terfasilitasinya kebutuhan bahan pakai habis

c. Terfasilitasinya kebutuhan makan dan minum

d. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas

e. Terfasilitasinya kebutuhan rumah dinas dan kantor

f. Terfasilitasinya kebutuhan Sewa Gedung

g. Terfasilitasinya kebutuhan cetak dan penggandaan

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini

diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, outcome yang diharapkan dari

program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk program ini pada tahun 2014 membutuhkan anggaran sebesar

REVISI RENSTRA

2013 - 2018


Rp.73.035.521.944,- terdiri dari kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Pembangunan CPDP Kota Bekasi dan

Kota Bandung Pajajaran serta Revitalisasi 34 CPDP se Jawa Barat dan

Puslia, dan apresial pengadaan lahan untuk pembangunan Area Pajak

terpadu Dispenda Provinsi Jawa Barat (pada Perubahan 2014)

8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 36

(Tiga Puluh Enam) kegiatanDinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

(Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 31.080.500.412.- Kegiatan ini bersifat fixed cost

untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, dengan output kegiatan

sebagaimana berikut :

a. Terfasilitasinya jasa servise kendaraan bermotor

b. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas

c. Terfasilitasinya belanja STNK

d. Terfasilitasinya jasa kebersihan

e. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi

f. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi

g. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur

Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana

dan prasarana operasiona

Documents

KATA PENGANTAR fileKATA PENGANTAR

Text of KATA PENGANTAR fileKATA PENGANTAR