KATA PENGANTAR - · PDF fileKATA PENGANTAR Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 ... Memberikan contoh format

KATA PENGANTAR Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, waktu yang diberikan kepada pemerintah untuk memproses suatu dokumen AMDAL selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme pelaksanaan penilaian AMDAL perlu dilakukan pengaturannya. Salah satu kunci keberhasilan proses penilaian AMDAL dimaksud terletak pada kedisiplinan dan keteraturan mekanisme kesekretariatan komisi. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL telah berusaha untuk menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat. Kami menyadari sepenuhnya SOP ini masih belum sempurna, tetapi kami berkeyakinan pola dan sistem yang diatur dalam SOP ini dapat menjadi acuan bagi Sekretariat Komisi Penilai AMDAL lainnya dalam proses penilaian AMDAL. Jakarta, Desember 2001 Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL

i

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………….. i Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………….. ii Daftar Lampiran ……………………………………………………………………………………… iii Bab I. TUGAS, FUNGSI DAN DEFINISI …………………………………………………….. 1

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat …… 1 2. Definisi ………………………………………………………………………………….. 1

Bab II. PRA-AMDAL ………………………………………………………………………………….. 3 Bab III. PROSES PENILAIAN DOKUMEN KA-ANDAL ………………………………….. 4

1. Penerimaan Dokumen KA-ANDAL ………………………………………….. 4 2. Persiapan Penilaian Dokumen KA-ANDAL ……………………………… 4 3. Penilaian Dokumen KA-ANDAL ……………………………………………….. 6 4. Pasca Rapat/Perbaikan Dokumen KA-ANDAL ………………………… 6 5. Keputusan Kesepakatan KA-ANDAL ……………………………………….. 7

Bab IV. PROSES PENILAIN DOKUMEN ANDAL, RKL dan RPL ……………………. 9 1. Penerimaan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL …………………………. 9 2. Persiapan Penilaian Dokumen ANDAL, RKL dan RPL …………….. 9 3. Penilaian Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ……………………………… 11 4. Pasca Rapat/Perbaikan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ……….. 11 5. Keputusan Kelayakan Lingkungan …………………………………………. 12

Bab V. INFORMASI PENDUKUNG ……………………………………………………………… 14

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lampiran 2. Surat Pengantar kepada Media Cetak dan/atau Elektronik Lampiran 3. Surat Tanggapan/Ucapan Terima Kasih terhadap Saran, Masukan dan

Tanggapan yang telah diterima Lampiran 4. Matrik Kompilasi Saran, Masukan dan Tanggapan dari Masyarakat Lampiran 5. Tanda Terima Dokumen/Surat Lampiran 6. Log Book Lampiran 7. Surat Ketidaklengkapan Dokumen secara Administratif Lampiran 8. Surat Perbanyakan Dokumen Lampiran 9. Form Usulan Daftar Peserta Rapat Lampiran 10. Memorandum Pemesanan Ruang Rapat Lampiran 11. Surat Undangan Rapat Komisi Lampiran 12. Surat Undangan Rapat Tim Teknis Lampiran 13. Lembar Konfirmasi Lampiran 14. Undangan Presentasi Lampiran 15. Tanda Terima Biaya Rapat Lampiran 16. Form Kwitansi Honorarium Peserta Rapat Lampiran 17. Form Masukan Tertulis Lampiran 18. Form Arahan Rapat Lampiran 19. Form Kehadiran Peserta Rapat Lampiran 20. Form Berita Acara Lampiran 21. Surat Pengantar Notulensi Rapat Lampiran 22. Form Rincian Pertanggungjawaban Biaya Rapat Lampiran 23. Surat Teguran/Pemberitahuan atas Keterlambatan Penyerahan

Dokumen Lampiran 24. Surat Pengantar Hasil Koreksi Dokumen Lampiran 25. Undangan dalam rangka Koreksi Dokumen Lampiran 26. Surat Klarifikasi Hasil Tanggapan Notulensi Lampiran 27. Surat Kunjungan Lapangan Lampiran 28. Format SK Kesepakatan KA-ANDAL Lampiran 29. Format SK Penolakan KA-ANDAL Lampiran 30. Memorandum Undangan Pembahasan Draft SK (intern) Lampiran 31. Surat Undangan Pembahasan Draft SK (ekstern) Lampiran 32. Memorandum Pengantar SK dari Kapus P2 AMDAL kepada Deputi IV Lampiran 33. Memorandum Pengantar SK dari Deputi IV kepada Sekretaris Utama

Bapedal Lampiran 34. Surat Pengantar SK Kesepakatan/Penolakan KA-ANDAL Lampiran 35. Format SK Kelayakan Lingkungan Lampiran 36. Format SK Ketidaklayakan Lingkungan Lampiran 37. Form Abstraksi Dokumen AMDAL

iii

BAB I

TUGAS, FUNGSI DAN DEFINISI

1. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT

1.1. TUGAS Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat bertugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat.

1.2. FUNGSI Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat berfungsi sebagai pendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Penilai AMDAL Pusat dan Tim Teknis AMDAL Pusat.

2. DEFINISI

2.1. Komisi Penilai AMDAL Pusat Komisi yang bertugas menilai kerangka acuan (KA-ANDAL), analisis

dampak lingkungan hidup (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) di tingkat Pusat. Selanjutnya disebut Komisi.

2.2. Tim Teknis AMDAL Pusat Tim yang menilai secara teknis kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup di tingkat Pusat. Selanjutnya disebut Tim Teknis.

2.3. Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Ketua Komisi Penilai AMDAL di tingkat Pusat dijabat oleh Deputi

Bidang Penaatan Hukum Lingkungan BAPEDAL. Selanjutnya disebut Ketua Komisi.

2.4. Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL di tingkat Pusat dijabat oleh Kepala

Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL BAPEDAL. Selanjutnya disebut Sekretaris Komisi.

2.5. Ketua Tim Teknis AMDAL Pusat Ketua Tim Teknis AMDAL di tingkat Pusat dijabat oleh Sekretaris

Komisi Penilai AMDAL Pusat. Selanjutnya disebut Ketua Tim Teknis.

1

2.6. Kepala Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat Kepala Sekretariat Komisi Penilai AMDAL di tingkat Pusat dijabat oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan AMDAL dan UKL/UPL Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL BAPEDAL. Selanjutnya disebut Kepala Sekretariat.

2.7. Penanggung jawab materi

Kepala Bidang dibantu oleh staf di lingkungan BAPEDAL yang bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan administratif dan hal-hal iain dari dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL yang diajukan oleh Pemrakarsa agar dokumen-dokumen tersebut layak dan siap untuk dinilai pada rapat tim teknis dan/atau Komisi Penilai AMDAL Pusat dan membuat notulensi hasil rapat tersebut.

2.8. Log book

Catatan yang berisi tentang kronologi proses AMDAL mulai dari penerimaan dokumen KA-ANDAL sampai dengan diterbitkannya surat keputusan layak/tidak layak oleh Kepala BAPEDAL.

2.9. Korektor

Anggota Tim Teknis atau Komisi Penilai AMDAL Pusat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis atau Komisi berdasarkan kesepakatan rapat Tim Teknis atau Komisi untuk mengoreksi substansi atau perbaikan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL.

2

BAB II

PRA AMDAL

Sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Ungkungan, maka setiap usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum Pemrakarsa menyusun AMDAL. Ketentuan ini kemudian dijabarkan ke dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL. Untuk mengatur pelaksanaan hal tersebut (pra-AMDAL), maka Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat mempunyai tugas: 1. Memberikan contoh format pengumuman rencana usaha dan/atau

kegiatan kepada pemrakarsa (Lampiran 1); 2. Membuat surat pengantar kepada media cetak dan/atau elektronik (bila

diperlukan) (Lampiran 2); 3. Meminta bukti pengumuman:

a. media cetak, berupa bukti asli pengumuman dari surat kabar; b. media elektronik, berupa surat pernyataan dari kantor station televisi

atau radio yang menyatakan bahwa pemrakarsa telah melakukan pengumuman;

c. lokasi kegiatan, berupa bukti asli pengumuman (poster/leaflet) dan surat dari instansi yang berwenang (misal: Kepala Desa/Lurah) yang menyatakan bahwa pemrakarsa telah melakukan pengumuman.

4. Mengarsip poster/iklan pengumuman dan mencatat tanggal pengumuman;

5. Menyimpan arsip saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat; 6. Membuat surat tanggapan/ucapan terima kasih terhadap saran, masukan

dan tanggapan yang telah diterima (Lampiran 3); 7. Mendata saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat (Lampiran 4).

3

BAB III

PROSES PENILAIAN DOKUMEN KA-ANDAL 1. PENERIMAAN DOKUMEN KA-ANDAL

1.1. Menerima draft dokumen KA-ANDAL dari pemrakarsa sebanyak 2

(dua) eksemplar untuk diperiksa kelengkapan administrasinya. 1.2. Membuat bukti penerimaan dokumen kepada pemrakarsa dengan

menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen dan mengarsipnya (Lampiran 5).

1.3. Membuat log book untuk mencatat kronologi proses AMDAL(Lampiran 6).

1.4. Meminta kepada Sekretaris Komisi untuk menetapkan penanggung jawab materi.

1.5. Mendistribusikan draft KA-ANDAL kepada penangung jawab materi untuk memeriksa Kelengkapan Persyaratan Administratif Dokumen KA-ANDAL sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000, yaitu: 1.5.1. Dokumen perijinan yang diperlukan sesuai dengan rencana

kegiatan; 1.5.2. Surat Keputusan atau dokumen-dokumen lain yang

dipersyaratkan untuk ijin lokasi sesuai dengan peruntukannya;

1.5.3. Peta-peta terkait, seperti antara lain: peta tata ruang, tata guna tanah, wilayah studi, peta rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan lain-lain;

1.5.4. Daftar keahlian/riwayat hidup para penyusun AMDAL beserta sertifikat kursus AMDAL yang pernah diikuti;

1.5.5. Persyaratan-persyaratan lain yang relevan dengan usaha dan/atau kegiatan.

1.6. Menginformasikan kepada pemrakarsa hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi draft dokumen KA-ANDAL: 1.6.1. apabila draft dokumen KA-ANDAL dinyatakan belum lengkap,

pemrakarsa agar melengkapi sesuai masukan (Lampiran 7/bila diperlukan);

1.6.2. apabila draft dokumen KA-ANDAL dinyatakan lengkap, pemrakarsa diminta untuk memperbanyak dokumen sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) eksemplar (Lampiran 8/bila diperlukan);

1.7. Menerima sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) eksemplar dokumen KA-ANDAL untuk rapat Komisi/Tim Teknis.

4

1.8. Memberi tanda terima dokumen KA-ANDAL kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen dan mengarsip (Lampiran 5).

2. PERSIAPAN PENILAIAN DOKUMEN KA-ANDAL

2.1. Mengusulkan daftar peserta rapat Komisi/Tim Teknis kepada Sekretaris Komisi (Lampiran 9).

2.2. Meminta kepada Ketua Komisi untuk menetapkan jadwal rapat komisi penilaian dokumen KA-ANDAL dan kepada Ketua Tim Teknis untuk jadwal rapat tim teknis.

2.3. Memesan ruang rapat kepada Bagian Umum dengan cara: 2.3.1. Membuat memorandum pemesanan ruang rapat

(Lampiran 10) yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat/pejabat lain di lingkungan Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL;

2.3.2. Memproses surat pemesanan ruang rapat dan menyerahkan kepada Bagian Umum;

2.3.3. Mengarsip fotocopy surat tersebut yang telah diparaf oleh staf Bagian Umum.

2.4. Membuat undangan rapat komisi (Lampiran 11) maupun tim teknis (Lampiran 12) dilengkapi dengan lembar konfirmasi (Lampiran 13).

2.5. Membuat undangan presentasi kepada pemrakarsa untuk mempresentasikan dokumen KA-ANDAL (Lampiran 14).

2.6. Membubuhkan stempel "DRAFT" pada dokumen KA-ANDAL sebagai bahan rapat baik rapat Tim Teknis maupun Komisi dan menuliskan tanggal rapat.

2.7. Memproses undangan rapat dan presentasi, dengan meminta nomor surat, menggandakan dan memberi stempel Bapedal.

2.8. Mengirimkan undangan presentasi kepada pemrakarsa. 2.9. Mendistribusikan undangan rapat Tim Teknis maupun Komisi

beserta dokumen KA-ANDAL kepada seluruh peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian. Pendistribusian dilakukan melalui 2 (dua) cara: 2.9.1. Meminta kepada pihak pemrakarsa untuk mendistribusikan

undangan yang ditujukan kepada peserta daerah (Bapedalda Propinsi, instansi yang mengendalikan dampak lingkungan di Kabupaten/Kota dan wakil masyarakat), dan meminta bukti tanda terima;

2.9.2. Mendistribusikan undangan yang ditujukan kepada peserta lainnya dan meminta tanda terima.

2.10. Mengarsip surat undangan, surat untuk presentasi, dokumen KA-ANDAL dan bukti tanda terima.

2.11. Mengkonfirmasi kehadiran seluruh undangan rapat baik Tim Teknis maupun Komisi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum

5

tanggal rapat, apabila peserta rapat belum mengirimkan lembar konfirmasi.

2.12. Mencatat hasil konfirmasi sebagai bahan untuk mempersiapkan perlengkapan, logistik dan data pendukung rapat.

2.13. Memesan konsumsi (snack dan makan siang). 2.14. Menghubungi pemrakarsa untuk membayar biaya rapat dengan

jumlah sesuai kebutuhan. 2.15. Menerima uang rapat dari pemrakarsa (selambat-lambatnya

sebelum rapat dimulai) dan membuat tanda terima serta mengarsipnya (Lampiran 15).

2.16. Menyiapkan kwitansi honorarium peserta rapat (Lampiran 16). 2.17. Menyiapkan peralatan rapat (diantaranya: OHP, wireless,

whiteboard, laptop, in focus, tape recorder, papan nama dan lain-lain).

2.18. Menyiapkan bahan rapat seperti: 2.18.1. form masukan tertulis (Lampiran 17); 2.18.2. arahan rapat yang dibuat oleh penanggung jawab materi

(Lampiran 18); 2.18.3. form kehadiran peserta rapat (Lampiran 19); 2.18.4. form Berita Acara (dalam bentuk disket) (Lampiran 20); 2.18.5. dan iain-lain.

2.19. Memastikan kesiapan ruang rapat, peralatan, bahan rapat dan konsumsi.

3. PENILAIAN DOKUMEN KA-ANDAL

3.1. Datang sebelum rapat dimulai dan mengikuti jalannya rapat sampai selesai (termasuk untuk penanggungjawab materi).

3.2. Menyerahkan form/disket Berita Acara kepada penanggungjawab materi untuk dilengkapi sesuai hasil rapat.

3.3. Meminta tanda tangan (absensi) peserta rapat sebelum peserta masuk ruangan.

3.4. Membuat data peserta rapat yang hadir/tidak hadir dan diserahkan kepada pimpinan rapat.

3.5. Memberikan form masukan tertulis kepada seluruh peserta rapat. 3.6. Membantu penanggung jawab materi melaksanakan tugas

notulensi. 3.7. Memproses suratjalan peserta rapat (bagi yang membutuhkan). 3.8. Mengumpulkan masukan tertulis dari peserta rapat. 3.9. Memproses Berita Acara yang telah disusun oleh penanggung

jawab materi yaitu: memintakan tanda tangan pimpinan rapat dan pemrakarsa, meminta nomor kepada Sekretariat BAPEDAL dan menggandakan sejumlah peserta rapat serta membagikan kepada seluruh peserta.

3.10. Membagikan honorarium peserta rapat.

6

3.11. Mengarsip masukan tertulis, kwitansi honorarium, absensi dan Berita Acara.

4. PASCA RAPAT/PERBAIKAN DOKUMEN KA-ANDAL

4.1. Memproses notulensi rapat yang telah dibuat oleh penanggungjawab materi dengan meminta tanda tangan Ketua Komisi melalui Sekretaris Komisi, meminta nomor surat, menggandakan dan membubuhi stempel (Lampiran 21).

4.2. Mendistribusikan notulensi rapat kepada pemrakarsa dan seluruh undangan.

4.3. Membuat pertanggung jawaban keuangan/biaya rapat (Lampiran 22) untuk pemrakarsa dengan cara: 4.3.1. Mencatat semua pengeluaran; 4.3.2. Melampirkan kwitansi/bukti pembayaran dari pengeluaran

yang dilakukan; 4.3.3. Meminta tanda tangan Kepala Sekretariat atau staf yang

ditunjuk sebagai tanda persetujuan; 4.3.4. Menggandakan pertanggungjawaban keuangan untuk

disampaikan kepada: 4.3.4.1. Pihak pemrakarsa (asli); 4.3.4.2. Arsip.

4.4. Mengembalikan kelebihan uang kepada pemrakarsa atau melaporkan kekurangan keuangan/biaya rapat secara tertulis kepada Ketua Komisi melalui Sekretaris Komisi.

4.5. Membuat surat teguran/pemberitahuan kepada pemrakarsa atas keterlambatan penyerahan perbaikan dokumen (bila diperlukan) (Lampiran 23).

4.6. Menerima perbaikan dokumen KA-ANDAL dari pemrakarsa. 4.7. Membuat bukti perimaan dokumen KA-ANDAL yang telah

diperbaiki dan mengarsip (Lampiran 4). 4.8. Mendistribusikan undangan dan/atau dokumen perbaikan KA-

ANDAL kepada korektor/penanggung jawab materi. 4.9. Membuat surat pengantar hasil koreksi (Lampiran 24/bila masih

perlu perbaikan) atau undangan kepada anggota komisi/tim teknis untuk mengoreksi perbaikan dokumen KA-ANDAL (Lampiran 25) atau surat klarifikasi kepada anggota komisi/tim teknis terhadap jawaban/perbaikan dokumen KA-ANDAL (Lampiran 26)

4.10. Memproses surat tanggapan perbaikan dokumen/undangan. 4.11. Mengarsip surat masuk dan surat keluar (baik notulensi maupun

perbaikan). 4.12. Membuat surat kunjungan lapangan (bila disepakati oleh Komisi) (Lampiran 27).

5. KEPUTUSAN KESEPAKATAN KA-ANDAL 5.1. Menyerahkan format SK Kepala BAPEDAL mengenai kesepakatan

(Lampiran 28) atau penolakan (Lampiran 29) dokumen KA-

7

ANDAL rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Penanggungjawab materi untuk dilengkapi.

5.2. Membuat memorandum undangan rapat untuk mendiskusikan muatan draft SK yang telah dibuat oleh penanggungjawab materi (rapat intern Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL dan/atau dengan ahli hukum dan/atau ahli teknis) (Lampiran 30) dan/atau membuat surat undangan (rapat ekstern dengan mengundang ahli hukum dan/atau ahli teknis dari luar LH/Bapedal) jika diperlukan (Lampiran 31).

5.3. Membuat memorandum pengantar Surat Keputusan: 5.3.1. Dari Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL

kepada Deputi IV (Lampiran 32) 5.3.2. Dari Deputi IV kepada Sekretaris Utama Bapedal,

tembusan Kepala BAPEDAL (Lampiran 33) 5.4. Meminta kepada pemrakarsa untuk memperbanyak dokumen KA-

ANDAL final dan CD rom-nya. 5.5. Memproses SK Kesepakatan/Penolakan KA-ANDAL dan Salinan

SK-nya. 5.6. Membuat surat pengantar SK Kesepakatan/Penolakan KA-ANDAL

beserta dokumen KA-ANDALnya (Lampiran 34). 5.7. Mendistribusikan SK Kesepakatan/Penolakan beserta dokumen

KA-ANDAL kepada pihak-pihak terkait (sesuai dengan SK). 5.8. Mengarsip SK dan dokumen KA-ANDAL.

8

BAB IV PROSES PENILAIAN DOKUMEN ANDAL,

RKL DAN RPL

1. PENERIMAAN DOKUMEN ANDAL, RKL DAN RKL

1.1. Menerima draft dokumen ANDAL, RKL dan RPL dari pemrakarsa sebanyak 2(dua) eksemplar untuk diperiksa sistematikanya.

1.2. Membuat bukti penerimaan dokumen kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen dan mengarsip (Lampiran 5).

1.3. Mendistribusikan draft dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada penanggung jawab materi.

1.4. Menginformasikan kepada pemrakarsa hasil pemeriksaan kelengkapan adminstrasi draft dokumen ANDAL/ RKL dan RPL: 1.4.1. apabila draft dokumen ANDAL, RKL dan RPL dinyatakan

belum lengkap, pemrakarsa agar melengkapi sesuai masukan (Lampiran 7/bila diperlukan);

1.4.2. apabila draft dokumen ANDAL, RKL dan RPL dinyatakan lengkap, pemrakarsa diminta untuk memperbanyak dokumen sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) eksemplar (Lampiran 8/bila diperlukan);

1.5. Menerima sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) eksemplar dokumen ANDAL, RKL dan RPL.

1.6. Memberi tanda terima dokumen ANDAL, RKL dan RPL (Lampiran 5) kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen dan mengarsip.

2. PERSIAPAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL/ RKL dan RPL

2.1. Mengusulkan daftar peserta rapat Komisi/Tim Teknis kepada Sekretaris Komisi (Lampiran 9).

2.2. Meminta kepada Ketua Komisi untuk menetapkan jadwal rapat Komisi dan kepada Ketua Tim Teknis untuk rapat Tim Teknis.

2.3. Memesan ruang rapat kepada Bagian Umum dengan cara: 2.3.1. Membuat memorandum pemesanan ruang rapat (Lampiran

10) yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat/pejabat lain di lingkungan Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL;

2.3.2. Memproses surat pemesanan ruang rapat dan menyerahkan kepada Bagian Umum;

2.3.3. Mengarsip fotocopy surat tersebut yang telah diparaf oleh staf Bagian Umum.

9

2.4. Membuat undangan rapat Komisi (Lampiran 11) maupun Tim Teknis (Lampiran 12) dengan dilengkapi lembar konfirmasi (Lampiran 13).

2.5. Membuat undangan presentasi kepada pemrakarsa untuk mempresentasikan dokumen ANDAL, RKL dan RPL (Lampiran 14).

2.6. Membubuhkan stempel "DRAFT" pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL sebagai bahan rapat baik rapat Tim Teknis maupun Komisi dan menuliskan tanggal rapat.

2.7. Memproses undangan rapat dan presentasi, dengan meminta nomor surat, menggandakan dan memberi stempel BAPEDAL.

2.8. Mengirimkan undangan presentasi kepada pemrakarsa. 2.9. Mendistribusikan undangan rapat Tim Teknis maupun Komisi

beserta dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada seluruh peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian. Pendistribusian dilakukan melalui 2 (dua) cara: 2.9.1. Meminta kepada pihak pemrakarsa untuk mendistribusikan

undangan yang ditujukan kepada peserta daerah (Bapedalda Propinsi, instansi yang mengendalikan dampak lingkungan di Kabupaten/Kota dan wakil masyarakat), dan meminta bukti tanda terima;

2.9.2. Mendistribusikan undangan yang ditujukan kepada peserta lainnya dan meminta tanda terima.

2.10. Mengarsip surat undangan rapat, undangan presentasi, dokumen ANDAL, RKL dan RPL dan bukti tanda terima.

2.11. Mengkonfirmasi kehadiran seluruh undangan rapat baik Tim Teknis maupun Komisi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal rapat, apabila peserta rapat belum mengirimkan lembar konfirmasi.

2.12. Mencatat hasil konfirmasi sebagai bahan untuk mempersiapkan perlengkapan, logistik dan data pendukung rapat.

2.13. Memesan konsumsi (snack dan makan siang). 2.14. Menghubungi pemrakarsa untuk membayar biaya rapat dengan

jumlah sesuai kebutuhan. 2.15. Menerima uang rapat dari pemrakarsa (selambat-lambatnya

sebelum rapat dimulai) dan membuat tanda terima serta mengarsipnya (Lampiran 15).

2.16. Menyiapkan kwitansi honorarium peserta rapat (Lampiran 16). 2.17. Menyiapkan peralatan rapat (diantaranya: OHP, wireless,

whiteboard, laptop, in focus, tape recorder, papan nama dan lain-lain).

2.18. Menyiapkan bahan rapat seperti: 2.18.1. form masukan tertulis (Lampiran 17); 2.18.2. arahan rapat yang dibuat oleh penanggung jawab materi

(Lampiran 18); 2.18.3. form kehadiran peserta rapat (Lampiran 19);

10

2.18.4. form Berita Acara (dalam bentuk disket) (Lampiran 20); 2.18.5. dan lain-lain.

2.19. Memastikan kesiapan ruang rapat, peralatan, bahan rapat dan konsumsi.

3. PENILAIAN DOKUMEN ANDAL, RKL dan RPL

3.1. Datang sebelum rapat dimulai dan mengikuti jalannya rapat sampai selesai (termasuk untuk penanggungjawab materi).

3.2. Menyerahkan form/disket Berita Acara kepada penanggungjawab materi untuk dilengkapi sesuai hasil rapat.

3.3. Meminta tanda tangan (absensi) peserta rapat sebelum peserta masuk ruangan.

3.4. Membuat data peserta rapat yang hadir dan diserahkan kepada pimpinan rapat.

3.5. Memberikan form masukan tertulis kepada seluruh peserta rapat. 3.6. Membantu penanggung jawab materi melaksanakan tugas

notulensi. 3.7. Memproses suratjalan peserta rapat (bagi yang membutuhkan). 3.8. Mengumpulkan masukan tertulis dari peserta rapat. 3.9. Memproses Berita Acara yang telah disusun oleh penanggung

jawab materi yaitu: memintakan tanda tangan pimpinan rapat dan pemrakarsa/ meminta nomor kepada Sekretariat BAPEDAL dan menggandakan sejumlah peserta rapat dan membagikan kepada seluruh peserta.

3.10. Membagikan honorarium peserta rapat. 3.11. Mengarsip masukan tertulis, kwitansi honorarium, absensi dan

Berita Acara.

4. PASCA RAPAT/PERBAIKAN DOKUMEN ANDAL/RKL dan RPL

4.1. Memproses notulensi rapat yang telah dibuat oleh penanggungjawab materi dengan meminta tanda tangan Ketua Komisi melalui Sekretaris Komisi, meminta nomor surat, menggandakan dan membubuhl stempel (Lampiran 21).

4.2. Mendistribusikan notulensi rapat kepada pemrakarsa dan seluruh peserta rapat.

4.3. Membuat pertanggung jawaban keuangan/biaya rapat (Lampiran 22) untuk pemrakarsa dengan cara: 4.3.1. Mencatat semua pengeluaran; 4.3.2. Melampirkan kwitansi/bukti pembayaran dari pengeluaran

yang dilakukan; 4.3.3. Meminta tanda tangan Kepala Sekretariat atau staf yang

ditunjuk sebagai tanda persetujuan; 4.3.4. Menggandakan pertanggungjawaban keuangan untuk

disampaikan kepada: 11

4.3.4.1. Pihak pemrakarsa (asli); 4.3.4.2. Arsip.

4.4. Mengembalikan kelebihan uang kepada pemrakarsa atau melaporkan kekurangan keuangan/biaya rapat secara tertulis kepada Ketua Komisi melalui Sekretaris Komisi untuk dicarikan jalan keluarnya.

4.5. Membuat surat teguran/pemberitahuan kepada pemrakarsa atas keterlambatan penyerahan perbaikan dokumen (Lampiran 23).

4.6. Menerima perbaikan dokumen ANDAL, RKL dan RPL dari pemrakarsa.

4.7. Membuat bukti perimaan dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah diperbaiki (Lampiran 4).

4.8. Mendistribusikan dokumen perbaikan ANDAL, RKL dan RPL kepada korektor/penanggung jawab materi.

4.9. Membuat surat pengantar hasil koreksi (Lampiran 24/bila masih perlu perbaikan) atau undangan kepada anggota komisi/tim teknis untuk mengoreksi perbaikan dokumen ANDAL, RKL dan RPL (Lampiran 25) atau surat klarifikasi kepada anggota komisi/tim teknis terhadap jawaban/perbaikan dokumen ANDAL, RKL dan RPL (Lampiran 26)

4.10. Memproses surat tanggapan perbaikan dokumen dari penanggungjawab materi.

4.11. Mengarsip surat masuk dan surat keluar (baik notulensi maupun perbaikan).

4.12. Membuat surat kunjungan lapangan (bila disepakati oleh Komisi) (Lampiran 27).

5. KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN

5.1. Menyerahkan format SK Kepala BAPEDAL mengenai kelayakan lingkungan (Lampiran 35) atau ketidaklayakan (Lampiran 36) rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Penanggungjawab teknis untuk dilengkapi.

5.2. Membuat memorandum undangan rapat untuk mendiskusikan muatan draft SK yang telah dibuat oleh penanggungjawab materi (rapat intern Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL dan/atau dengan ahli hukum dan/atau ahli teknis) (Lampiran 29) dan/atau membuat surat undangan (rapat ekstern dengan mengundang ahli hukum dan/atau ahli teknis dari luar LH/Bapedal) jika diperlukan (Lampiran 30).

5.3. Membuat memorandum pengantar Surat Keputusan: 5.3.1. Dari Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL

kepada Deputi IV (Lampiran 31). 5.3.2. Dari Deputi IV kepada Sekretaris Utama Bapedal, tembusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL (Lampiran 32)

12

5.4. Meminta kepada pemrakarsa untuk memperbanyak dokumen ANDAL, RKL dan RPL final dan CD rom-nya serta membuat abstraksi dokumen AMDAL (Lampiran 37).

5.5. Memproses SK Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan dan Salinan SK-nya.

5.6. Membuat surat pengantar SK Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan beserta dokumen ANDAL, RKL dan RPL (Lampiran 33)

5.7. Mendistribusikan SK Kelayakan/Ketidaklayakan beserta dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada pihak-pihak terkait (sesuai dengan SK).

5.8. Mengarsip SK dan dokumen ANDAL/ RKL dan RPL.

13

BAB V

INFORMASI PENDUKUNG

Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat membuat dan menyediakan data-data atau informasi pendukung, antara lain:

1. Dokumen AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL serta Ringkasan Eksekutif) yang telah disetujui oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL;

2. Daftar dokumen AMDAL baik dokumen yang sedang diproses maupun yang telah disetujui;

3. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mengenai Kesepakatan/Penolakan KA-ANDAL dan Kelayakan/Ketidaklayakan rencana usaha dan/atau kegiatan;

4. Daftar nama dan alamat Gubernur; 5. Daftar nama dan alamat Bupati/Walikota; 6. Daftar nama dan alamat Bapedalda Propinsi; 7. Daftar nama dan alamat Bapedalda Kabupaten/Kota; 8. Daftar nama dan alamat para pakar di bidang lingkungan; 9. Daftar nama dan alamat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

lingkungan; 10. Daftar nama dan alamat Pusat Studi Lingkungan (PSL); 11. Daftar nama dan alamat Konsultan AMDAL; 12. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan di bidang AMDAL

khususnya dan pengelolaan lingkungan hidup umumnya, baik yang dikeluarkan oleh Bapedal/LH maupun oleh Sektor dan Daerah;

13. Saran, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap dokumen AMDAL;

14. Kronologi dokumen AMDAL yang diproses di BAPEDAL; 15. Laporan bulanan dan tahunan kegiatan Sekretariat Komisi Penilai

AMDAL.

14

Lampiran 1

PENGUMUMAN RENCANA KEGIATAN ……………………………….

Kegiatan ………… merupakan proyek yang sangat bermanfaat bagi ……… Proyek ini berlokasi di ……… seluas ………… dengan kapasitas produksi sebesar……………… Diprakirakan proyek ini akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif yaitu berupa ……. (dampak positif) dan ………. (dampak negatif). Dalam rangka menerapkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL, terhitung mulai hari ini PT……… mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam proses penyusunan AMDAL selanjutnya.

Saran, masukan dan tanggapan Disampaikan kepada : 1. Kepala Bapedalda Propinsi …… 3. Kepala Bapedal Alamat ………… Up. Kepala Pusat Pengembangan

dan Penerapan AMDAL 2. Kepala Bapedalda Kab/Kot …… Jl. D.I. Panjaitan Kv. 24- Kebon Nanas Alamat Jakarta Timur

Fax. (021) 85906168 e-mail : [email protected] Tembusan dan informasi lebih lanjut ditujukan kepada : PT……………… Alamat………… Batas waktu penyampaian saran, masukan dan tanggapan: 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini (tanggal ….. s/d tanggal …..)

mailto:[email protected]

Lampiran 2 Jakarta, Nomor : B- /IV/…/….. Kepada Yth. Lampiran : … berkas Pimpinan/Redaktur Perihal : Pengumuman Rencana ……………. …………………………….

Sebagai pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL, dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui PT. ……………………… untuk mengumumkan iklan tentang rencana kegiatan…………………………… di Kabupaten ………………… Propinsi …………………, untuk mendapatkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan studi AMDAL (format terlampir). Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Pusat Pengembangan

dan Penerapan AMDAL, selaku Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat, ……………………………

Tembusan Yth. 1. Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan (sebagai laporan) 2. PT. …………………

Lampiran 3

Jakarta,

Nomor : B- /IV/…/… Kepada Yth. Lampiran : - ……………… Perihal : Ucapan terima kasih di …………..

Bersama ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Saudara dalam memberikan saran dan masukan terhadap rencana kegiatan ………………………… di …………

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL,

…………………………. Tembusan Yth. Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan (sebagai laporan)

Lampiran 4

SARAN, MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT Nama Pemrakarsa: Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

No Nama/Instansi Saran, Masukan & Tanggapan

Lampiran 5 SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN(BAPEDAL) GEDUNG A Lantai 6, JL. D.I. PANJAITAN KAV. 24 JAKARTA TIMUR Telp. (021) 85904925, (021) 85906168 Fax. (021) 85906168

TANDA TERIMA DOKUMEN/SURAT Telah terima dari :

Jenis Dokumen : (…..) KA-ANDAL

(…..) ANDAL

(…..) RKL dan RPL

(…..) Ringkasan Eksekutif

(…..) Lain-lain:

Judul Dokumen/

Perihal

:

Nomor Surat :

Tanggal Surat :

Hari/Tgl Penerimaan :

Jumlah Dokumen :

Keterangan : (…..) Dokumen pra-sidang

(…..) Dokumen untuk sidang

(…..) Dokumen perbaikan

(…..) Dokumen final

(…..) Lain-lain:

Pengirim, Penerima, ( ) ( )

Lampiran 6

LOG BOOK Nama Pemrakarsa: Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan: No Tgl /No

surat Bapedal/Sekretariat Komisi

Pemrakarsa Penangg jwb. materi

Ket.

1 2 Agustus 2001 No………

Surat pengiriman dokumen KA-ANDAL ………..

2 3 Agustus 2001

Penerimaan surat dan dok KA-ANDAL ……………

3 4 Agustus 2001

Penerimaan dokumen KA-ANDAL

4 10 Agustus 2001

Hasil Koreksi dari penanggungjawab materi/surat keluar tentang tanggapan dok KA

5 dst

Lampiran 7

Jakarta, Nomor : B- /IV/…/…… Kepada Yth. Lampiran : - Direktur Utama Perihal : Masukan Kelengkapan …………………………

Administrasi di

…………………

Menjawab surat Saudara nomor …………… perihal……………………, perlu kami sampaikan beberapa hal penting berikut ini:

1. Draft dokumen KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL*) kegiatan……………

masih perlu disempurnakan/dilengkapi. 2. Hal-hal yang perlu disempurnakan/dilengkapi adalah:

a. ………. b. ………

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL, Selaku Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat,

……………………………. Tembusan Yth.: Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan (sebagai laporan)

Lampiran 8

Jakarta, Nomor : B- /IV/…/……. Kepada Yth. Lampiran : - Direktur Utama Perihal : Permintaan Dokumen ………………………………

KA-ANDAL/ANDAL, RKL Dan RPL *) di

………………

Dalam rangka persiapan rapat Tim Teknis/Komisi Penilai AMDAL Pusat di BAPEDAL/kelengkapan Keputusan Kepala BAPEDAL*), kami mohon Saudara dapat mengirimkan dokumen KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL *) sebanyak …… (……………………….) eksemplar melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat di BAPEDAL selambat-lambatnya tanggal ………………………….

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL, Selaku Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat,

……………………………. Tembusan Yth.: Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan (Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat) (sebagai laporan) *) pilih salah satu

Lampiran 9

RENCANA PELAKSANAAN RAPAT TIM TEKNIS/KOMISI *) Nama Rencana Usaha : dan/atau Kegiatan Nama Pemrakarsa : Tanggal Rapat : Waktu Rapat : Tempat Rapat : Pimpinan Rapat : Penanggungjawab Materi : 1. 2. 3. Peserta Rapat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Jakarta,

Kepala Sekretariat Komisi AMDAL Pusat ( )

Lampiran 10

MEMORANDUM NOMOR: M- /Sekom/AMDAL/ … /……

Kepada Yth : Kepala Biro Umum Tembusan Yth. : Kasubag. Rumah Tangga BAPEDAL Dari : Kepala Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Perihal : Peminjaman Ruang Rapat …….. Tanggal : Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat akan mengadakan rapat/pertemuan pada:

Hari/tanggal : Tempat : Waktu : Acara : Jumlah Peserta : Pimpinan Rapat :

Sehubungan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat menyediakan ruang rapat beserta perlengkapannya. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. ……………………..

Lampiran 11

Jakarta, Nomor : B- /IV/…/… Kepada Yth. Lampiran : …. dokumen Perihal : Undangan (daftar terlampir)

Sehubungan telah diterimanya dokumen KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL*) kegiatan …………………………. di Kabupaten……………… Propinsi ……., kami mengundang Saudara selaku anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat untuk dapat memberikan masukan dalam penilaian dokumen KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL*) tersebut. Mengingat terbatasnya waktu dalam memberikan tanggapan hasil penilaian dokumen, untuk itu kami menyusun jadwal sbb: 1. Tanggapan Tertulis Resmi Pra-sidang

Tanggapan tertulis Saudara akan dijadikan sebagai bahan masukan pada saat rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat. Untuk itu kami mohon agar masukan resmi tersebut dapat kami terima selambat-lambatnya tanggal ……………… dan disampaikan melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat di BAPEDAL.

2. Rapat Pembahasan KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL*) oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat

Kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat yang akan diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Waktu : Tempat : Acara : Pembahasan dokumen ………….. …………………………………………………

di ………………

Pimpinan rapat: …………………………………. Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, kami mohon kehadiran Saudara tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Penaatan

Hukum Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL

Pusat, …………………..

Tembusan Kepada Yth. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL (sebagai laporan)

Undangan Disampaikan Kepada Yth.: (diisi sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan) 1. Ketua Komisi AMDAL Pusat Dep. Dalam Negeri 2. Ketua Komisi AMDAL Pusat Dep. Pertahanan 3. Ketua Komisi AMDAL Pusat Dep. Pertambangan dan Energi 4. Ketua Komisi AMDAL Pusat Dep. Perhubungan 5. Ketua Komisi AMDAL Pusat Dep. Pariwisata dan Kesenian 6. Ketua Komisi AMDAL Pusat Dep. Kesehatan 7. Ketua Komisi AMDAL Pusat Kantor Menteri Negara Pemukiman dan Pengembangan

Wilayah 8. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pengawasan/ Satgas BKPM 9. Deputi Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, BPN 10. Kepala BAPEDALDA Propinsi ……….. 11. dst…. Keterangan: *) pilih salah satu

Jakarta, ……………. 200.. Nomor : B- ……../IV/…./200.. Kepada Yth. Lampiran : 1(satu) dokumen 1. Direksi …….. Perihal : Undangan …………

2. Konsultan Penyusun KA-ANDAL …………….

Dalam rangka pelaksanaan rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat untuk penilaian dokumen KA-ANDAL ……………………. di ………, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir dan mempresentasikan dokumen KA-ANDAL tersebut dalam rapat Komisi yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Waktu : Tempat : Mengingat pentingnya acara ini kami minta agar Saudara dapat hadir tepat pada waktunya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan

selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL

Pusat, …………………..

Tembusan Kepada Yth. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL (sebagai laporan)

Lampiran 12

Jakarta, Nomor : B- ……../IV/…./200.. Kepada Yth. Lampiran : …… dokumen Perihal : Undangan ( T e r l a m p i r)

Dalam rangka persiapan pelaksanaan rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat untuk penilaian dokumen KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL*)….……………………. di Kabupaten……… Propinsi………, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat Tim Teknis yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Waktu : Tempat : Mengingat pentingnya acara ini, apabila Saudara berhalangan hadir, kami mohon agar Saudara dapat menunjuk wakil yang menguasai segi teknis dan permasalahan ini, serta dapat hadir tepat pada waktunya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL

selaku Ketua Tim Teknis AMDAL Pusat,

…………….. Tembusan Yth. Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan (sebagai laporan)

Undangan Disampaikan Kepada Yth. (diisi sesuai dengan rencana usaha/kegiatan) 1. Ketua Tim Teknis AMDAL Pusat Dep. Energi dan Sumberdaya Mineral 2. Direktorat GTL Bandung 3. Kepala Direktorat PPU 4. Pakar ……… 5. dst… Keterangan: *) pilih salah satu

Lampiran 13

Formulir Konfirmasi Dikirimkan ke : SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) GEDUNG A Lantai 6, JL. D.I. PANJAITAN KAV. 24 JAKARTA TIMUR Telp. (021) 85904925, (021) 85906168 Fax. (021) 85906168

Kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Instansi : Jabatan : Alamat Kantor : Nomor Telepon : Nomor Fax : Email : Alamat Rumah : Nomor Telepon : Menyatakan konfirmasi kehadiran pada pembahasan dokumen KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL kegiatan ……………………………

Jakarta, Ttd (…………………………….)

Lampiran 14

Jakarta, Nomor : B- /IV/…/… Kepada Yth. Lampiran : - 1. Direksi …….. Perihal : Undangan Presentasi 2. Konsultan Penyusun

…………….

Dalam rangka pelaksanaan rapat Komisi/Tim Teknis*) Penilai AMDAL Pusat untuk penilaian dokumen KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL *) ………………………. di Kabupaten……… Propinsi ………, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir dan mempresentasikan dokumen KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL *) tersebut, yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Waktu : Tempat : Mengingat pentingnya acara ini, kami mohon agar Saudara dapat menunjuk wakil yang menguasai segi teknis dan permasalahan ini serta dapat hadir tepat pada waktunya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat/Ketua Tim Teknis*)

…………….. Tembusan Yth. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL/Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan (sebagai laporan) *) Keterangan: *) pilih salah satu

Lampiran 15

TANDA TERIMA BIAYA RAPAT

Telah terima dari : (Nama Pemrakarsa/Konsultan*) Banyaknya uang : ………………………………………..rupiah Untuk pembayaran : Biaya rapat Komisi/Tim Teknis *)

pembahasan KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL *) ………………………………………………………..

tanggal ……………… Jakarta, …………………… Jumlah Rp. ………………. ( ………………………………. ) Keterangan: *) pilih salah satu

Lampiran 16

KWITANSI HONORARIUM PESERTA RAPAT

Telah terima dari : . …………………………………….. Banyaknya uang : ………………………………………..rupiah Untuk pembayaran : Honor rapat Komisi/Tim Teknis *)

pembahasan KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL *) ………………………………………………………..

tanggal ……………… Jakarta, …………………… Jumlah Rp. ………………. ( ………………………………. ) Keterangan: *) pilih salah satu

Lampiran 17

KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT BAPEDAL

Gedung A, Lt.6 Jl. D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas

Jakarta Timur 13410 Telepon: 021 – 85904925, 85906168

Faxcimile: 021 – 85906168

SARAN/MASUKAN

JENIS DOKUMEN : KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL / RKL dan RPL*)

NAMA RENCANA USAHA/ :

KEGIATAN

LOKASI PROYEK :

Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Propinsi :

PRESENTASI TANGGAL :

TANGGAPAN DARI :

Nama : Instansi :

Telepon/Fax :

No.

Halaman

Saran/Masukan

No.

Halaman

Saran/Masukan

*)pilih salah satu

Lampiran 18

ARAHAN RAPAT KOMISI/TIM TEKNIS*)

PEMBAHASAN KA-ANDAL/ANDAL, RKL DAN RPL*) KEGIATAN ………………………………………………………………………

KABUPATEN ……………………, PROPINSI ……………………… TGL …………………….

Nama Rencana Usaha/Kegiatan Pemrakarsa Lokasi

Latar Belakang (bila perlu) Rencana Kegiatan Proses Penilaian AMDAL/kronologi (bila perlu) Hal-hal yang perlu diperhatikan Keterangan : *) pilih salah satu

Lampiran 19

DAFTAR HADIR ACARA : TANGGAL :

NO

NAMA

JABATAN

INSTANSI (ALAMAT/TELEPON)

TANDA TANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lampiran 19

DAFTAR HADIR ACARA : TANGGAL :

NO

NAMA

JABATAN

INSTANSI (ALAMAT/TELEPON)

TANDA TANGAN

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Lampiran 20

BERITA ACARA

RAPAT KOMISI/TIM TEKNIS*) PEMBAHASAN KA-ANDAL/ANDAL, RKL DAN RPL *)

RENCANA KEGIATAN ……………………………….. Nomor : B- /BA/Komisi/IV/…/200…

Hari/tanggal : Tempat : Pemrakarsa Kegiatan : Penanggung Jawab Pemrakarsa: Konsultan : Pimpinan Rapat : 1. Anggota Tim Teknis/Komisi Penilai AMDAL Pusat *) yang hadir adalah :

a. ……. b. ………

2. Rapat Tim Teknis/Komisi Penilai AMDAL Pusat *) dalam rangka pembahasan KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL *) rencana kegiatan …………………………………. menyepakati beberapa hal sebagai berikut : b. …….. c. …….

3. Saran, masukan dan tanggapan secara rinci adalah sebagaimana terlampir dalam notulensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

4. Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, pemrakarsa menyatakan akan

menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat.

5. Dokumen KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL *) hasil perbaikan akan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Komisi Penilai AMDAL Pusat selambat-lambatnya tanggal ……………………

6. Sementara menunggu …………………., Pemrakarsa diperkenankan untuk melakukan

penelitian dalam rangka ……………………………….

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemrakarsa …………………..

Pimpinan Rapat ………………………

Keterangan : *) pilih salah satu

Lampiran 21

Jakarta,

Nomor : B- /IV/…/200.. Kepada Yth Lampiran : 1 (satu) berkas Direktur Utama Perihal : Hasil Notulensi masukan ……………………………. Tertulis Dokumen………… di ………………………………………. ……………….

Hasil rapat Komisi Penilai Amdal Pusat terhadap dokumen ……………………. di kabupaten ………………….…, Propinsi ………………….., pada tanggal ………………………, menyatakan masih perlunya penyempurnaan dokumen tersebut dengan mengacu pada hasil notulensi dan kompilasi masukan tertulis anggota rapat terlampir. Perbaikan dokumen ……………………. harus diserahkan kepada Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat di BAPEDAL paling lambat tanggal …………………. Selanjutnya kami menunggu hasil penyempurnaan dokumen ……………………………… tersebut. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih. Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, ………………………

Tembusan Yth. 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (sebagai laporan) 2. Ketua Komisi AMDAL Pusat Dep. Dalam Negeri 3. dst….

Lampiran 22

Pertanggungjawaban Keuangan

Rapat Komisi/Tim Teknis *) Pembahasan KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL *)

Kegiatan ……………………………….. Tanggal …………………..

Terima dari PT …………………….. Rp. …………….

Pengeluaran:

•

•

•

Honor

1. ….. orang X Rp. ……………. Rp. …………….

2. Dst.

Snack dan Makan Siang Rp. …………….

Biaya Pengiriman Surat, Dokumen Rp. …………….

Koreksi ---------------- +

Total Rp. …………….

---------------- (-)

Sisa dana/Kekurangan *) Rp. …………….

a.n. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat BAPEDAL, ………………………………………………. Keterangan: *) pilih salah satu

Lampiran 23

Jakarta,

Nomor : B- /IV/…/200.. Kepada Yth Sifat : Segera Direktur Utama Perihal : Keterlambatan Penyerahan ……………………………. Dokumen KA-ANDAL/ANDAL, di RKL dan RPL *) ……………….

Berkaitan Surat kami No. B- /IV/…./…… tertanggal ……………. perihal …………., dengan ini kami beritahukan bahwa: 1. Sampai saat ini Saudara belum menyerahkan dokumen

………………. pada Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat tanpa ada surat pemberitahuan.

2. Karena hal tersebut di atas kami mohon Saudara segera

menyerahkan dokumen ……………………. Ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat BAPEDAL.

3. AMDAL merupakan bagian studi kelayakan rencana usaha atau

kegiatan, maka keterlambatan penyelesaian studi AMDAL akan menghambat keluarnya ijin pembangunan proyek ini.

4. Apabila dalam penyusunan dokumen tersebut belum dapat

diselesaikan, agar dapat diinformasikan kepada kami sampai sejauh mana penyusunan telah dilakukan dan hambatan yang dihadapi, sehingga kami dapat mengetahui kejelasan proses AMDAL-nya perlu ditunda atau diteruskan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara. Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, ………………………

Tembusan Yth. 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (sebagai laporan) 2. dst….

Lampiran 24 Jakarta, Nomor : B- /IV/…./….. Kepada Yth. Lampiran : 1 (satu) berkas Direktur Utama Perihal : Koreksi tanggapan terhadap ……………….. notulensi dan kompilasi di masukan tertulis dokumen …………… …………………………

Bersama ini disampaikan koreksi tanggapan terhadap notulensi dan kompilasi masukan tertulis rapat Komisi/Tim Teknis*) dalam rangka pembahasan dokumen KA-ANDAL/ANDAL,RKL dan RPL*) kegiatan ………………… yang telah diselenggarakan pada tanggal ………………. Ada beberapa masukan (tanggapan perbaikan) yang belum Saudara tanggapi sebagaimana notulensi dimaksud. Untuk itu kami minta agar beberapa hal tadi ditanggapi terlebih dahulu sebelum keputusan kesepakatan diberikan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, ……………………..

Tembusan Yth.: 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (sebagai laporan) 2. dst.

Lampiran 25

Jakarta, Nomor : B- ……../IV/…./200.. Kepada Yth. Lampiran : …… dokumen Perihal : Undangan ( T e r l a m p i r)

Sehubungan telah diterimanya tanggapan terhadap notulensi hasil rapat Komisi/Tim Teknis dokumen KA-ANDAL/ANDAL, RKL dan RPL*)….……………………. di Kabupaten……… Propinsi………, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rangka klarifikasi tanggapan pemrakarsa yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Waktu : Tempat : Mengingat pentingnya acara ini, apabila Saudara berhalangan hadir, kami mohon agar Saudara dapat menunjuk wakil yang menguasai segi teknis dan permasalahan ini, serta dapat hadir tepat pada waktunya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



…………………… Tembusan Yth. Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan (sebagai laporan)

Undangan Disampaikan Kepada Yth. (diisi sesuai dengan permasalahan) 6. Sdr. ………… (Tim Teknis AMDAL Pusat Dep. Energi dan Sumberdaya Mineral) 7. Sdr. …………(Direktorat GTL Bandung) 8. Sdr. …………(Direktorat PPU – Bapedal) 9. Sdr. …………(Pakar …………………) 10. dst… Keterangan: *) pilih salah satu

Lampiran 26

Jakarta,

Nomor : B- /IV/…/200… Kepada Yth. Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Klarifikasi terhadap tanggapan (daftar Terlampir)

notulensi dan masukan tertulis dokumen ……………………

Sehubungan dengan telah disampaikannya Tanggapan Notulensi dan Masukan Tertulis Rapat Komisi Penilai AMDAL Proyek …………….. pada tanggal …………….., kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sekretariat Komisi AMDAL Pusat telah melakukan evaluasi

terhadap tanggapan tertulis Proyek …………………. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa, banyak tanggapan yang disampaikan oleh Pemrakarsa masih memerlukan klarifikasi dari para pemberi masukan & tanggapan.

2. Untuk melakukan klarifikasi, kami sampaikan tanggapan atas pertanyaan Saudara pada rapat tanggal …………………..tersebut. Kami mohon agar klarifikasi disampaikan paling lambat tanggal …………………………. Tanggapan tertulis dapat disampaikan melalui fax : (021) 85906168 atau e-mail : [email protected] .

3. Jika tanggapan tertulis tidak disampaikan sampai batas waktu tersebut di atas, maka tanggapan pemrakarsa dianggap telah dapat diterima.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL,

selaku Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat, ………………………

Tembusan Yth (sebagai laporan):

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal 2. Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan

mailto:[email protected]

Disampaikan Kepada Yth: (disesuaikan dengan peserta yang hadir) 1. Ketua Komisi AMDAL-Pusat Dep. Dalam Negeri 2. Ketua Komisi AMDAL-Pusat Dep. Pertahanan 3. dst.

Lampiran 27

Jakarta,

Nomor : B- /IV/…/200.. Kepada Yth Lampiran : ….. Direktur Perihal : Peninjauan lapangan ……………………………. …………………. Di

……………………

Sesuai hasil kesepakatan rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat bahwa perlu dilakukan peninjauan lapangan ………………….., dengan ini kami beritahukan bahwa: 1. Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada tanggal

…………………. 2. Peserta yang akan melakukan peninjauan adalah:

a. b.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memberikan data-data yang diperlukan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL

Pusat, ………………………

Tembusan Yth. 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (sebagai laporan) 2. dst….

Lampiran 28

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

NOMOR……. TAHUN …….

TENTANG

KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL)

KEGIATAN …………………………………………….. KABUPATEN …………………………………

PROPINSI …………………………..

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *), Menimbang : a. bahwa usaha dan/atau kegiatan ……………………………… merupakan

usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

b. bahwa Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-

ANDAL) …………………………………………… sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Keputusan Kesepakatan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Pusat;

c. bahwa mengingat hal seperti pada huruf a dan b di atas, perlu

ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Kesepakatan atas Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) …………….……… ……… oleh PT. ……………………;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL;

7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Memperhatikan : Hasil rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat di Jakarta pada tanggal

………………. mengenai Penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) ………………… ……………………… oleh PT. ………………………;

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP / GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) TENTANG KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL) …………………………………………… ………………..

KEDUA : Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak

Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) …………………………… …………….. sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mengandung arti bahwa ruang lingkup dan kedalaman studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi kegiatan …………………………………. oleh PT…………………. adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) terlampir.

KETIGA : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

kegiatan ………………………………………. Oleh PT ……………………… wajib digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) selanjutnya.

KEEMPAT : Langkah-langkah kegiatan pembangunan fisik …………………….. tidak dibenarkan untuk dilakukan sampai diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

KELIMA : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan di luar

Keputusan Kesepakatan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : ------------------------------------------- Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Gubernur/Bupati/ Walikota *), ……………………………….. Keputusan ini disampaikan kepada Yth : (disesuaikan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan) 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 2. Menteri Pertahanan; 3. Gubernur…………….; 4. Bupati/Walikota ……………..; 5. dll

Lampiran 29

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

NOMOR: ……. TAHUN …..

TENTANG

PENOLAKAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL)

KEGIATAN……………………………………………………………. PT. …………………………………………………….

DI DESA ……………….., KECAMATAN ………………………., KABUPATEN ………………….., PROPINSI …………………

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : a. bahwa usaha dan/atau kegiatan …………………PT ……………, merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

b. bahwa salah satu studi Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup tersebut berupa penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL) yang dilakukan oleh pemrakarsa yang wajib dinilai oleh Komisi yang kewenangannya ada pada Komisi Penilai AMDAL Pusat;

c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL

Pusat, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) ………………………………… oleh PT………………. di Desa …………, Kecamatan ..………, Kabupaten ……………., Propinsi ………. tidak dapat disepakati sebagai dasar penyusunan Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);

d. bahwa mengingat hal seperti pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Penolakan atas Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) ………………………… oleh PT. ……………… di Desa …………….. Kecamatan …………….., Kabupaten …………., Propinsi …………;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);




5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor: 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor: 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.


…………mengenai Penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) …………………… oleh PT. ……………….. di Desa ………….., Kecamatan ……………., Kabupaten …………………, Propinsi …………;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP /

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) TENTANG PENOLAKAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL) …………….. OLEH PT. …………… DI DESA ………………, KECAMATAN …………………, KABUPATEN ………………., PROPINSI …………….

KEDUA : Keputusan Penolakan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan

Hidup (KA-ANDAL) oleh PT. …………………. sebagaimana dimaksud

dalam diktum PERTAMA, mengandung arti bahwa ruang lingkup dan kedalaman Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi kegiatan ………………………… oleh PT. …………………. di Desa ……………., Kecamatan ………………., Kabupaten ………….., Propinsi ……… tidak dapat disepakati oleh anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) terlampir.

KETIGA : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-

ANDAL)………. Oleh PT……. tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) di lapangan.

KEEMPAT : Pertimbangan penolakan kesepakatan Kerangka Acuan Analisis

Dampak Lingkungan Hidup ini adalah sebagai berikut:

1. ………………;

2. ……………dst

KELIMA : PT. ………………….wajib………………… Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : ------------------------------------------- Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Gubernur/Bupati/ Walikota *), ………………………. Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: (disesuaikan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan) 1. Menteri Dalam Negeri 2. dst…

Lampiran 30

MEMORANDUM NOMOR : M- /AMDAL/ /…..

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kepada Yth. : 1. 2. 3. Tembusan Yth. : Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Dari : Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL Perihal : Konsep SK Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

tentang …….. …………… PT………………… Tanggal : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sehubungan dengan telah dipersiapkannya konsep Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup tentang ……………………… PT. ……………… (terlampir), bersama ini kami mengundang Saudara untuk membahas konsep SK tersebut pada: Hari/tanggal : Waktu : Tempat : Atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih. ……………………………

Lampiran 31

Jakarta,

Nomor : B- ……../IV/…./200.. Kepada Yth. Lampiran : ………… Perihal : Undangan ( T e r l a m p i r)

Sehubungan dengan telah dipersiapkannya konsep Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup tentang …………………… PT. …………………, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat pembahasan konsep SK tersebut yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Waktu : Tempat : Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, kami mohon kehadiran Saudara tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



…………………………… Tembusan Yth. Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan (sebagai laporan)

Undangan Disampaikan Kepada Yth. (diisi sesuai dengan keahlian) 1. Sdr. …………… (ahli hukum) 2. Sdr. …………… (pakar) 3. dst…

Lampiran 32

MEMORANDUM NOMOR : M- /AMDAL/ /…..

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kepada Yth. : Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Dari : Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL Perihal : Konsep SK Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

tentang ………………. PT……………. Tanggal : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Berdasarkan penilaian penanggung jawab materi, perbaikan dokumen ………………. PT. …………………. telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui karena telah mengacu pada notulensi dan masukan tertulis para anggota rapat Komisi Penilai Amdal Pusat yang diselenggarakan pada tanggal………………. Terlampir kami sampaikan konsep Surat Keputusan Kepala BAPEDAL tentang …………………………………………………… Sebagai bahan pertimbangan perlu kami sampaikan kronologi proses penilaian dokumen AMDAL kegiatan sebagai berikut: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memproses lebih lanjut konsep SK ……………………………………………….. Demikian laporan kami sampaikan, apabila konsep SK Kepala BAPEDAL tersebut Bapak/Ibu setujui, mohon Memorandum (terlampir) dapat ditandatangani. Terima kasih. ……………………………

Lampiran 33

MEMORANDUM NOMOR : M- /IV/…/…..

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kepada Yth. : Sekretaris Utama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Tembusan Yth. : Kepala BAPEDAL Dari : Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Perihal : Konsep SK Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang …………..……………… PT………………

Tanggal :

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dengan hormat, Bersama ini kami beritahukan bahwa pada tanggal ……………… telah diselenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat untuk membahas dokumen …………………………. Dari hasil rapat tersebut telah diputuskan untuk menyetujui dokumen dengan syarat harus melaksanakan perbaikan - perbaikan sesuai notulensi dan masukan tertulis dari para peserta rapat. Dari hasil penilaian penanggung jawab materi, perbaikan dokumen yang dilakukan oleh Pemrakarsa telah mengacu pada masukan tertulis dan notulensi hasil rapat Komisi Penilai Amdal Pusat, sehingga telah memenuhi syarat untuk segera disetujui. Secara lengkap kronologis penilaian dokumen AMDAL …………………………, adalah sebagai berikut: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memproses lebih lanjut naskah Surat Keputusan …………………………………… (terlampir), untuk dapat segera ditandatangani oleh Bapak Kepala Bapedal. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih. ………………………………

Lampiran 34 Jakarta, Nomor : B- /IV/…/200.. Kepada Yth. Lampiran : ………………………. Perihal : Persetujuan/Penolakan*) ( T E R L A M P I R ) KA-ANDAL ……………………

Bersama ini kami sampaikan dokumen KA-ANDAL ………………………PT. ………. .. ……………., Kecamatan ……………….., Kabupaten …….., Propinsi ………………yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : ……….tanggal …….

Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL

Pusat, ……………………………… Tembusan Yth. : Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL (sebagai laporan) Keterangan: *) pilih salah satu

Lampiran 35


NOMOR: TAHUN …….

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN ………………………. ……………………………………………………….

DI KABUPATEN/KOTA ………………….., PROPINSI ………………… OLEH ………………………


Menimbang : a) bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL Pusat, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ………………………… ………… oleh …………………….. di Kabupaten/Kota …………., Propinsi ………………..dapat disetujui sesuai hasil rapat tanggal …………..;

b) bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Gubernur/Bupati/Walikota *) Kelayakan Lingkungan ………………………….. oleh ……………………………. di Kabupaten/Kota …………….., Propinsi ……………………. berdasarkan hasil studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ……..;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);


4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);





9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Memperhatikan : Hasil rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat di BAPEDAL pada tanggal ……………………. mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) …………………………………. oleh ………………………….. di Kabupaten/Kota……….., Propinsi……………….;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP /

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN ………………………………… OLEH …………..……………… DI KABUPATEN/KOTA …………………., PROPINSI ……………….

KEDUA : Keputusan Kelayakan Lingkungan ………………………… oleh

…………………….. sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mengandung arti bahwa kegiatan ………………………………. oleh ………………….. di Kabupaten/Kota ……………., Propinsi …………….. adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KETIGA : PT. ……………………….. dalam melakukan kegiatannya wajib

memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. ………………

2. dst.

3. melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;

4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, ……………………, Gubernur Propinsi ……….., dan Bupati/Walikota ……….. setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Instansi pemberi ijin wajib mencantumkan segala persyaratan

dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam ijin melakukan kegiatan …………..

KELIMA : Apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar

perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada instansi yang tercantum dalam diktum KETIGA butir … untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

KEENAM : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan

rencana kegiatan sehingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru.

KETUJUH : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan PT………… dalam persetujuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : -------------------------------------------- Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Gubernur/Bupati/ Walikota *) …………………….

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: (disesuaikan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan)

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 2. Menteri Pertahanan; 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral; 5. Kepala BPN; 6. dll.

Lampiran 36


NOMOR: ……. TAHUN …..

TENTANG

KETIDAKLAYAKAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) …………………………………………………………………….

PT. ………………………………………………….. DI DESA ……………………………, KECAMATAN …………………………,

KABUPATEN …………………, PROPINSI …………………..


Menimbang : a) bahwa berdasarkan penilaian Komisi AMDAL Pusat, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) …………………… oleh PT. ………………… di Desa ………….., Kecamatan ………….., Kabupaten ………….., Propinsi ………tidak dapat disetujui sesuai hasil rapat tanggal ……...…...;

b) bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a) di atas perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Penolakan atas Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ………………………. oleh PT. …………. di Desa ……, Kecamatan …………., Kabupaten …………, Propinsi ……;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)




9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

10. dst…


………… mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ……………….. oleh PT. ………… di Desa ………….., Kecamatan ……………., Kabupaten ……….., Propinsi …………;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP /

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) TENTANG KETIDAKLAYAKAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) …………………………….. OLEH PT. ……………… DI DESA …………….., KECAMATAN ……………, KABUPATEN ………….., PROPINSI ………….

KEDUA : Keputusan Ketidaklayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) …………………… oleh PT. ………………... sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mengandung arti bahwa …………………….. oleh PT. ……………. di Desa …………, Kecamatan …………….., Kabupaten ……………., Propinsi …………..adalah tidak layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KETIGA : Pertimbangan ketidaklayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup

(ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) PT. …………. adalah sebagai berikut:

1. dst…

2. PT. ……………. wajib ……………….

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : -------------------------------------------- Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Gubernur/Bupati/ Walikota *), …………………………… Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: (disesuaikan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan) 1. Menteri Dalam Negeri 2. dst Keterangan: *) pilih salah satu

Lampiran 37

ABSTRAKSI DOKUMEN AMDAL I. Judul Kegiatan II. Jenis AMDAL III. Lokasi & Koordinat Proyek IV. Nama Pemrakarsa & Alamat V. Nama Konsultan & Alamat VI. Status AMDAL VII. Deskripsi Kegiatan VIII. Isu pokok IX. Kewajiban Pemrakarsa X. Pengelolaan Lingkungan XI. Pemantauan Lingkungan

Documents

KATA PENGANTAR - · PDF fileKATA PENGANTAR Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 ... Memberikan contoh format