70184891 Buku Pedoman Teknis 70184891-Buku-Pedoman-Teknis-LMK.pdfLMK

7/21/2019 70184891 Buku Pedoman Teknis 70184891-Buku-Pedoman-Teknis-LMK.pdfLMK

1/43

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah

ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga

Musyawarah Kelurahan (LMK).

Lahirnya LMK sejalan dengan akan berakhirnya masa bhakti Dewan

Kelurahan (Dekel) periode 2006-2011. Peralihan dari Dekel menjadi LMK

bukan hanya perubahan nama, namun menyangkut beberapa hal yang

berbeda antara dua lembaga kemasyarakatan tersebut.

LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat Kelurahan yang

bertujuan untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat.

Meskipun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sudah mengatur

secara komprehensif mengenai LMK, namun untuk lebih memperjelas bagi

masyarakat dalam pelaksanaannya, maka disusun Buku Pedoman Teknis

Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Dalam Buku

Pedoman ini, diantaranya akan menguraikan secara teknis beberapa halseperti Tata Cara Pemilihan, Tugas Anggota LMK, Kesekretariatan dan

Kelengkapan Administrasi, serta Pergantian Antar Waktu.

Buku Pedoman ini dibuat dengan tujuan agar lebih memberikan

penjelasan dan rincian teknis pelaksanaan LMK kepada masyarakat.

Dengan adanya panduan yang jelas, maka proses peralihan dari Dekel

menjadi LMK diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian LMK dapat

menjalankan tugas dan perannya dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Jakarta, 7 Maret 2011

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,

FADJAR PANJAITAN

NIP 19550826197601001


2/43

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....................................................................................i

DAFTAR ISI.................................................................................................iiBAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan ...................................................................... 2

BAB II PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN...... 3

A. Tata Cara Pemilihan..................................................................... 3

1. Pembentukan Panitia Pemilihan............................................... 3

2. Pendaftaran Bakal Calon.......................................................... 8

3. Mekanisme Pemilihan .............................................................10

4. Hasil Pemilihan ......................................................................11

B. Tugas Anggota LMK....................................................................13

C. Sekretariat dan Kelengkapan Administrasi...................................15

1. Sekretariat ..............................................................................15

2. Kelengkapan Administrasi .......................................................16

D. Pergantian Antar Waktu...............................................................18

BAB III PENUTUP

Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga

Musyawarah Kelurahan

.....................................................................................20


3/43

1

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia Pasal 25 secara tegas mengamanatkan untuk

dibentuknya Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mengakomodir hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Sebagai pengganti Dewan Kelurahan (Dekel), LembagaMusyawarah Kelurahan (LMK) diharapkan menjadi forum dan media

bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, penggerakan

partisipasi dan solidaritas masyarakat, pemberdayaan masyarakat,

penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan, perumusan usulan

kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu pemerintah, serta membantu

pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan

dan program lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan di Provinsi

DKI Jakarta.

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya transformasi sosial dan

penguatan ekonomi rakyat menjadi tema sentral dalam Pembangunan

Jakarta. Pembangunan yang mengabaikan aspirasi warga dan

berorientasi pada kebijakan bersifat top down seringkali menimbulkan

penolakan atau penentangan dari warga. Oleh karena itu, keterlibatan

lembaga kemasyarakatan termasuk LMK memiliki peranan penting

dalam penyelengaraan pemerintahan di Jakarta.

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta menjabarkan lebih

rinci Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta mengeluarkan Buku Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah

Kelurahan. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku

Pedoman adalah buku yang digunakan sebagai acuan dalammelakukan sesuatu.


4/43

2


Buku Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan ini terdiri

dari 3 (tiga) Bab, pokok-pokok panduan teknis LMK terdapat di Bab

Kedua yang memuat tentang Tata Cara Pemilihan, Tugas Anggota

LMK, Sekretariat dan Kelengkapan Administrasi, dan Pergantian Antar

Waktu.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah

Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta adalah untuk memberikan

petunjuk dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan

meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Memberi panduan/acuan bagi masyarakat dalam pembentukan dan

pelaksanaan kelembagaan LMK. Dengan dikeluarkannya Buku

Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan ini diharapkan

tidak terjadi perbedaan interpretasi di masyarakat dalam

mengimplementasikan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, sehingga proses

peralihan Dewan Kelurahan (Dekel) menjadi Lembaga Musyawarah

Kelurahan (LMK) di Provinsi DKI Jakarta dapat berlangsung dengan

baik dan kondusif.


5/43

3


BAB II

PEDOMAN TEKNIS

LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat Kelurahan yang

bertujuan untuk membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi

dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah keanggotaan LMK sebanyak jumlah RW

yang terdapat di masing-masing Kelurahan, dalam hal ini setiap RW diwakili oleh

1 (satu) orang anggota LMK.

A. Tata Cara Pemilihan

1. Pembentukan Pani tia Pemil ihan

Untuk menyelenggarakan pemilihan bakal calon dan calon

anggota LMK, terlebih dahulu dibentuk Panitia Pemilihan Calon di

tingkat Kelurahan yang disingkat PPC dan Panitia Pemilihan Bakal

Calon di tingkat RW yang disingkat PPBC.

a. Pembentukan PPC

PPC dibentuk dan ditetapkan secara administrasi dengan

keputusan Lurah. Keanggotaan PPC berjumlah 3 (tiga) orang

yang terdiri dari Ketua dijabat oleh Wakil Lurah, Sekretaris dijabat

oleh Sekretaris Kelurahan, dan Anggota dijabat oleh Kepala

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban. Apabila

diantara perangkat kelurahan tersebut (Wakil Lurah, Sekretaris

Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban) tidak lengkap atau terjadi kekosongan, maka Lurah

diperbolehkan untuk menunjuk atau menetapkan pejabat lainnya

dari perangkat Kelurahan yang ada.

Keputusan Lurah berisi tentang nama dan jabatan

keanggotaan PPC dan dilengkapi dengan uraian Tugas PPCyaitu :


6/43

4


1) Menyusun jadwal pemilihan di Tingkat RW, dilakukan bersama

dengan PPBC dari masing-masing RW untuk merencanakan dan

menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan.

2) Mengawasi/memantau pelaksanaan pemilihan di Tingkat RW.

Pada setiap proses pemilihan anggota LMK yang dilaksanakan

oleh PPBC, harus dipantau oleh salah satu dari keanggotaan PPC

untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan agar berlangsung tertib

dan demokratis.

3) Menerima berkas Berita Acara Pemilihan Calon di Tingkat RW

dari PPBC.

Berita Acara Pemilihan Calon Anggota LMK yang disampaikanoleh PPBC direkap dalam satu daftar yang berisi tentang 3 (tiga)

orang nama calon anggota LMK yang memperoleh suara

terbanyak berikut biodata dari masing-masing PPBC. Hasil

rekapitulasi tersebut disampaikan kepada Lurah untuk selanjutnya

diteruskan kepada Camat.

Apabila dalam pelaksanaan proses pemilihan terjadi

permasalahan yang tidak dapat ditangani dan diselesaikan padatingkat PPBC, maka dapat difasilitasi untuk diselesaikan di tingkat

PPC.

b. Pembentukan PPBC

Pembentukan PPBC dilakukan dalam Rapat Musyawarah

Kelurahan yang dihadiri oleh Ketua RW, Perwakilan Ketua RT,dan Tokoh Masyarakat dari masing-masing RW yang jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhan. Rapat Musyawarah Kelurahan

dipimpin oleh Ketua PPC untuk membentuk dan menetapkan

PPBC yang hasilnya dilaporkan kepada Lurah. Proses Pemilihan

dan Pembentukan PPBC dilakukan melalui musyawarah dan

mufakat. Daftar nama yang telah ditetapkan menjadi PPBC tidak

dapat mencalonkan diri menjadi anggota LMK.


7/43

5


PPBC dibentuk dan ditetapkan secara administrasi dengan

Keputusan PPC. Keanggotaan PPBC berjumlah 3 (tiga) orang

yang terdiri dari Ketua yang berasal dari Ketua atau Pengurus

RW, Sekretaris yang berasal dari Ketua atau pengurus RT dan

Anggota yang berasal dari perwakilan unsur masyarakat.

Keputusan PPC memuat tentang nama dan jabatan

keanggotaan PPBC dari setiap RW yang dilengkapi dengan

uraian tugas PPBC yang berpedoman dalam Pasal 5 ayat (6)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 yaitu

1) Menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan

PPBC menyusun jadwal tahapan proses pemilihan yang diawali

dengan membuat lembaran pengumuman pendaftaran calon dan

tata cara pemilihan. Untuk mendapatkan legitimasi atas hasil

pelaksanaan pemilihan, PPBC dapat memberlakukan batasan

minimal (kuorum) terhadap kehadiran jumlah pemilih yang akan

memberikan hak suara. Batasan minimal (kuorum) kehadiran

jumlah pemilih dapat menggunakan ketentuan sekurang-

kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) untuk

dijadikan pedoman. Apabila tidak terpenuhi maka prosespemilihan ditunda dan dilakukan pemilihan putaran kedua. Untuk

efektivitas waktu, jika pada saat dilangsungkannya pemilihan

putaran kedua masih tetap tidak terpenuhi kuorum tersebut maka

proses pemilihan dapat dilanjutkan dan hasilnya dinyatakan sah.

2) Mengumumkan persyaratan untuk menjadi anggota LMK

PPBC membuat lembaran pengumuman pendaftaran calonanggota LMK yang memuat tentang persyaratan calon, waktu dan

tempat pendaftaran. Lembar pengumuman tersebut

ditempatkan/dipasang pada tempat/lokasi yang strategis dan

mudah diakses oleh masyarakat. Lembaran pengumuman calon

anggota LMK seperti contoh di bawah ini :


8/43

6


3) Menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota

LMK

PPBC melakukan penelitian dan verifikasi terhadap berkas

pendaftaran calon anggota LMK dengan berpedoman pada

ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentangpersyaratan calon. Bagi calon anggota LMK yang tidak

melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan sampai dengan

PENGUMUMAN

Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW Kelurahan dengan ini mengumumkan kepada warga yang bertempat tinggal dilingkungan RW Kelurahan tentang Pendaftaran Calon Anggota LMK Periode MasaBhakti Tahun s/d tahun , dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun ;2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari

Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit;

3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945;

4. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;

5. Tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun

penjara (yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisan atau SKCK);

6. Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam

lingkungan masyarakat;

7. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai LMK (dilengkapi

dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani di

atas materai);8. Bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk (KTP, KK dan

Surat Keterangan dari RT/RW setempat);

9. Bagi pengurus RT, RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagai

anggota LMK harus mengundurkan diri.

10. Bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi rekomendasi dari

pimpinannya.

Bagi warga yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai calonanggota LMK dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana di atas kepadaPPBC pada :

a) Hari : s/d b) Waktu : s/d

c) Tempat :

Batas waktu pendaftaran sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak pengumumanini disampaikan. Demikian untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Nama Tanda TanganKetua PPBC () ()Sekretaris PPBC () ()

Anggota PPBC () ()


9/43

7


batas waktu pendaftaran, maka yang bersangkutan dinyatakan

tidak lolos verifikasi oleh PPBC dan tidak dapat mengikuti proses

tahapan berikutnya.

4) Menerima dan memeriksa mandat tertulis Ketua RT yang diwakili

oleh pengurus RT

Ketua RT yang menjadi anggota PPBC, mencalonkan diri menjadi

anggota LMK, atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan

pemilihan, dapat memberikan mandat/mewakilkan kepada salah

seorang pengurus RT secara tertulis yang ditandatangani Ketua

RT dan dibubuhi stempel. Pengurus RT yang mewakili dapat

memberikan hak suara dengan menunjukkan mandat tertulis

kepada PPBC.

5) Menerima Berita Acara penetapan perwakilan tokoh masyarakat

dari tiap RT yang disampaikan oleh pengurus RT

PPBC menerima Berita Acara daftar nama calon pemilih yang

berjumlah 7 (tujuh) orang dari para Ketua RT yang ditandatangani

dan dibubuhi stempel untuk selanjutnya dibuat dalam satu

rekapitulasi daftar nama calon pemilih.

6) Melaksanakan pemilihan calon anggota LMK

PPBC membuat undangan kepada PPC, para calon anggota

LMK dan pemilih dari masing-masing RT yang menjelaskan

tentang hari, tanggal, waktu dan tempat pemilihan. Pemilihan

dilangsungkan secara demokratis dengan asas langsung, umum,bebas, rahasia, jujur dan adil. Penghitungan suara disaksikan oleh

PPC, calon anggota LMK, dan para pemilih.

7) Membuat Berita Acara Pemilihan Calon Anggota LMK

PPBC membuat laporan hasil pemilihan calon anggota LMK

dalam lembar Berita Acara yang memuat tentang jumlah

pemilih dan nama-nama calon berikut jumlah suara yangdiperoleh.


10/43

8


2. Pendaftaran Bakal Calon

Pendaftaran bakal calon anggota LMK dilakukan dengan

menyerahkan biodata/riwayat hidup bersama kelengkapan

persyaratan sebagaimana Pasal 4 Perda Nomor 5 Tahun 2010

kepada PPBC. Contoh formulir biodata bakal calon anggota LMK

sebagai berikut :

DAFTAR RIWAYAT HIDUPBAKAL CALON ANGGOTA


Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Tempat/Tgl. Lahir : Pekerjaan : Status : Nomor KTP :

Alamat : Nomor Telepon : Kewarganegaraan :

Pendidikan Formal

SD. Tamatan Tahun Lulus Beri jazah

SLTP Tamatan Tahun Lulus Beri jazah SLTA... Tamatan Tahun Lulus Berijazah

AKADEMI.. Tamatan Tahun Lulus Berijazah

SARJANA.. Tamatan Tahun Lulus Berijazah

Pendidikan Informal

.Bersertifikat Tahun.

.....Bersertifikat Tahun.

Pengalaman Organisasi

......

......

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,Yang membuat,

(....)


11/43

9


Jumlah bakal calon anggota LMK tidak dibatasi dan tidak

berdasarkan jumlah RT yang terdapat dalam satu RW. Waktu

Pendaftaran dibuka selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak

tanggal diumumkan, dan jika tidak terdapat calon yang mendaftar

maka dibuka pendaftaran tahap kedua selama 7 (tujuh) hari.

Apabila hingga batas waktu pendaftaran tahap kedua tidak ada

yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang

menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak terdapat Calon

Anggota LMK. Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud dapat

dilihat pada contoh berikut ini :

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC)

RWKELURAHAN

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA LMK

PADA HARI INI, HARI....TANGGALBULAN.TAHUN, PANITIAPEMILIHAN BAKAL CALON ANGGOTA LMK RWKELURAHANMENETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. HASIL PENGUMUMAN PENDAFTARAN TAHAP PERTAMA SELAMA 14 (EMPATBELAS) HARI YANG DIMULAI DARI TANGGAL ..S/D TANGGAL. DANPENGUMUMAN TAHAP KEDUA SELAMA 7 (TUJUH) HARI YANG DIMULAI DARITANGGAL ..S/D TANGGAL.TERNYATA TIDAK ADA BAKAL CALON ANGGOTALMK YANG MENDAFTAR.

2. BERDASARKAN HASIL PENGUMUMAN PENDAFTARAN TAHAP PERTAMA DANTAHAP KEDUA, DENGAN INI DILAPORKAN BAHWA DI LINGKUNGANRWKELURAHANTIDAK ADA CALON ANGGOTA LMK.

DEMIKIAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA LMK INIUNTUK DIKETAHUI SEBAGAIMANA MESTINYA.

JAKARTA,

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON LMK RW.

NAMA TANDA TANGANKETUA PPBC () ()SEKRETARIS PPBC () ()

ANGGOTA PPBC () ()


12/43

10


Tempat Pendaftaran/Sekretariat PPBC dapat menggunakan

Sekretariat RW atau Balai Warga sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan setempat.

3. Mekanisme Pemilihan

Pemilihan Calon Anggota LMK dilaksanakan secara demokratis

untuk memilih salah satu calon melalui musyawarah mufakat

dan/atau pemungutan suara. Proses pemilihan calon anggota LMK

dilakukan dengan mengundang PPC, calon anggota LMK dan para

pemilih yang telah terdaftar oleh PPBC. PPBC membuat undangan

yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPBC yang berisi

tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan. Pemilih yang

terdaftar sebagimana dimaksud adalah Ketua RT dan 6 (enam)

orang perwakilan Tokoh Masyarakat dari wilayah RT bersangkutan

yang ditetapkan melalui Berita Acara Daftar Nama Pemilih Calon

Anggota LMK yang ditandatangani oleh Ketua RT bersangkutan

sebagaimana contoh berikut ini :

BERITA ACARA

DAFTAR NAMA PEMILIH CALON ANGGOTA LMK

RT .. / RW ..

Berdasarkan musyawarah pengurus RT./ RW...Kelurahan..pada hari .tanggal bulan. tahun... telah ditetapkan Daftar NamaPemilih Calon Anggota LMK dari RT.dengan susunan sebagai berikut :1. (Ketua atau Pengurus RT)2. (Tokoh Masyarakat)3. (Tokoh Masyarakat)4. (Tokoh Masyarakat)5. (Tokoh Masyarakat)6. (Tokoh Masyarakat)7. (Tokoh Masyarakat)

Demikian untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ketua RT...............

Ttd*

Cap

stempel

RT

.

*) ditandatangani dan cap stempel RT


13/43

11


Tokoh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai pemilih calon

anggota LMK dalam daftar berita acara yang ditandatangani Ketua

RT, pada hari pelaksanaan pemilihan tidak dapat diwakilkan atau

diganti dengan orang lain. Sedangkan untuk Ketua RT yang

mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya karena

menjadi calon anggota LMK, sekretaris PPBC atau berhalangan

hadir dapat memberikan mandat tertulis kepada salah seorang

pengurus RT.

Mekanisme atau tata cara pemilihan mengacu pada ketentuan

yang telah ditetapkan oleh PPBC (baca uraian tugas PPBC). Dalam

proses pemilihan, PPBC dan calon anggota LMK tidak mempunyaihak pilih/suara. Namun jika pemilihan calon anggota LMK

menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka PPBC (Ketua,

Sekretaris, Anggota) dapat memberikan hak suaranya untuk

menentukan calon anggota LMK terpilih.

Sebelum dilaksanakannya pemilihan, PPBC memperkenalkan

calon anggota LMK yang terdaftar sekaligus dapat memberikan

kesempatan kepada calon anggota LMK untuk menyampaikan visi,misi dan program.

4. Hasil Pemilihan

Hasil pemilihan Calon Anggota LMK dituangkan dalam Berita

Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota

PPBC. Berita Acara hasil pemilihan Calon Anggota LMK

disampaikan kepada PPC. Contoh Berita Acara Hasil Pemilihan

Calon Anggota adalah sebagai berikut :


14/43

12


Selanjutnya PPC merekap Berita Acara Hasil Pemilihan dalam

satu daftar yang memuat 3 (tiga) nama calon anggota LMK yang

memperoleh suara terbanyak berikut biodata. Hasil rekapitulasi tersebut

disampaikan kepada Lurah untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat.

Camat menghimpun daftar nama calon Anggota LMK terpilih

beserta biodata untuk selanjutnya disampaikan kepada

Walikota/Bupati. Walikota/Bupati menetapkan nama-nama dan

masa bhakti keanggotaan LMK dengan Keputusan Walikota/Bupati.

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC)RW

KELURAHAN

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA LMK

PADA HARI INI, HARI..TANGGALBULAN.TAHUN., PANITIA PEMILIHANBAKAL CALON (PPBC) RW KELURAHAN TELAH MENGADAKAN PEMILIHANCALON ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN DENGAN HASIL SEBAGAIBERIKUT :

1. JUMLAH PEMILIH YANG MEMPUNYAI HAK SUARA :..(..) ORANG;

2. JUMLAH PEMILIH YANG MEMBERIKAN HAK SUARA : ..(..) ORANG;

3. HASIL PEROLEHAN SUARA :

NO. NAMA JUMLAH SUARA NOMOR URUT HASIL

1

2

3

dst.

4. BIODATA YANG BERSANGKUTAN : TERLAMPIR

DEMIKIAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA LMK INI DIBUATUNTUK DIKETAHUI SEBAGAIMANA MESTINYA.

JAKARTA,

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC) RW..

NAMA TANDA TANGANKETUA PPBC () ()SEKRETARIS PPBC () ()

ANGGOTA PPBC () ()


15/43

13


B. Tugas Anggota LMK

Anggota LMK mempunyai tugas :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah,

dapat dilakukan dengan cara :

a. menerima aspirasi masyarakat baik lisan maupun tertulis;

b. melakukan cek ulang atas usulan dan saran yang disampaikan

masyarakat;

c. menyampaikan aspirasi yang berupa usulan dan saran

masyarakat kepada Lurah secara tertulis;

d. mengadakan Rapat Eksternal LMK bersama Lurah untuk

membahas usulan dan saran yang disampaikan masyarakat;e. melaporkan hasil pembahasan usulan dan saran kepada

masyarakat;

f. ikut serta secara aktif dalam rapat-rapat di tingkat RW;

g. ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan.

2. Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi,

dapat dilakukan dengan cara :

a. lisan maupun tertulis kepada Lurah;

b. mengadakan pertemuan dengan warga;

c. mengadakan rapat dengan Pengurus RT-RW atau dengan

lembaga kemasyarakatan lainnya.

3. Menggali potensi untuk menggerakan dan mendorong peran serta

masyarakat, dapat dilakukan dengan cara :

a. menggerakan masyarakat untuk mendukung program

pemerintah;

b. menggerakan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan

(kerja bakti, kebersihan, penghijauan dll);

c. menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk penataan dan

pengelolaan lingkungan melalui kesepakatan bersama dengan

warga dan RT-RW setempat yang diketahui Lurah.


16/43

14


4. Menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah kepada

masyarakat, dapat dilakukan dengan cara :

a. berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait untuk

memperoleh produk perundang-undangan;

b. menyebarluaskan informasi mengenai produk perundang-

undangan (Pusat dan Daerah) baik langsung maupun tidak

langsung (pembagian pamflet, booklet, brosur, dll);

c. menyampaikan informasi terkait dengan program dan kebijakan

Pemerintah Daerah baik lisan maupun tertulis.

5. Ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kelurahan, dapat

dilakukan dengan cara :

a. membantu penegakan peraturan perundang-undangan (Perda

dan Pergub) bersama Lurah;

b. memberikan solusi dan pertimbangan kepada Lurah terhadap

permasalahan Kelurahan;

c. menjadi fasilitator atau mediator apabila program Pemerintah

Daerah dalam pelaksanaannya menghadapi kendala di

masyarakat.

6. Membuat rencana kerja tahunan, dapat dilakukan dengan cara :

a. penyusunan rencana kerja tahunan dibuat dalam Rapat

Eksternal LMK yang dihadiri oleh unsur Kelurahan dan para

Ketua RW;

b. rencana kerja tahunan disusun selambat-lambatnya pada akhir

bulan Januari pada setiap tahunnya;

c. materi rencana kerja tahunan memuat tentang berbagai programdan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama

1 (satu) tahun;

d. laporan hasil rencana kerja tahunan disampaikan selambat-

lambatnya pada minggu ke-4 (empat) bulan Desember pada

setiap tahunnya dalam forum Rapat Eksternal LMK yang dihadiri

Lurah, Ketua RW, perwakilan RT dan Tokoh Masyarakat.


17/43

15


7. Menyusun Tata Tertib LMK, dapat dilakukan dengan cara :

a. Tata Tertib LMK harus sudah disusun paling lama 1 (satu) bulan

sejak terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua definitif;

b. Tata Tertib LMK disusun dalam Rapat Internal LMK;

c. Tata Tertib LMK memuat materi yang mengatur tentang

ketentuan waktu/jam kerja, mekanisme dalam menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, mekanisme dalam

menyampaikan masukan kepada Lurah, Jadwal Rapat dan lain-

lain yang dianggap perlu.

C. Sekretariat dan Kelengkapan Administrasi

1. Sekretariat

Untuk menunjang operasional LMK di Kelurahan, dibentuk

Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Kelurahan atau tempat lain

yang ditentukan dan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Penempatan

ruang Sekretariat LMK ditentukan oleh Lurah dengan

mempertimbangkan kondisi prasarana dan sarana Kantor

Kelurahan. Apabila Kantor Kelurahan dari aspek prasarana dansarana tidak memadai untuk penggunaan ruang Sekretariat LMK,

maka Lurah bersama LMK melakukan musyawarah untuk mencari

tempat di luar kantor Kelurahan.

Sekretaris LMK dijabat oleh perangkat Kelurahan setempat, yaitu

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban yang

ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Apabila di Kelurahan setempat

terjadi kekosongan jabatan Kepala Seksi Pemerintahan,Ketentraman dan Ketertiban, untuk sementara dapat dijabat oleh

salah satu Kepala Seksi dari perangkat Kelurahan yang ditetapkan

dengan Keputusan Lurah.

Sekretaris LMK bertugas membantu dan memfasilitasi

pelaksanaan tugas LMK yang berhubungan dengan pelayanan

administrasi, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris LMK dibantu oleh staf

Kelurahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Secara


18/43

16


teknis operasional Sekretaris LMK bertanggung jawab kepada Ketua

LMK dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada

Lurah.

2. Kelengkapan Administrasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas LMK dalam proses

administrasi surat-menyurat, LMK dapat menggunakan kop surat

dan stempel. Adapun contoh kop surat dan stempel adalah sebagai

berikut :

a. Kop Surat

1. Kop surat memuat sebutan LMK yang bersangkutan, diikuti

Nama Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan

Kelurahan, Alamat Sekretariat, Nomor Telepon, Nomor

Faksimili dan Kode Pos.

2. Contoh Bentuk dan isi kop surat LMK sebagaimana tercantum

di bawah ini :

Contoh I


KELURAHAN DURI KOSAMBI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jln...No.Telp Faks. Kode Pos .

Contoh II


KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jln..No.Telp Faks. Kode Pos .


19/43

17


b. Stempel

Stempel LMK berbentuk lingkaran.

1. Stempel terdiri dari:

a. Garis lingkaran luar;

b. Garis lingkaran dalam;

c. Dua garis tengah;

d. Isi Stempel.

2. Ukuran stempel yaitu :

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel adalah 4 cm;

b. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel adalah 2,7

cm;

c. Jarak antara 2 garis yang terdapat pada lingkaran dalam

1 cm.

3. Stempel berisi nama LMK yang terletak diantara dua garis

tengah lingkaran dalam, lingkaran di bagian atas nama

Kota/Kabupaten Administrasi dan pada lingkaran di bagian

bawah nama Lembaga Musyawarah Kelurahan, di bawah

garis tengah lingkaran dalam nama Kelurahan.

4. Stempel menggunakan tinta berwarna ungu. Stempel

dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua atauWakil Ketua LMK yang menandatangani surat.

5. Contoh Bentuk, ukuran dan isi stempel dapat dilihat

sebagaimana contoh di bawah ini:


20/43

18


Isi Stempel:

Penggunaan stempel LMK hanya digunakan untuk Ketua atau

Wakil Ketua LMK. Apabila Ketua LMK berhalangan, maka Wakil

Ketua LMK dapat menggunakan stempel atas persetujuan Ketua

LMK.

D. Pergantian Antar Waktu

Anggota LMK yang berhenti antar waktu sebagaimana ketentuanPasal 10 ayat (1) Perda 5 Tahun 2010 antara lain :

1) meninggal dunia

2) tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya

3) melanggar sumpah/janji

4) melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum

5) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota LMK

6) mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis


21/43

19


Bagi anggota LMK yang meninggal dunia, tidak lagi bertempat

tinggal di wilayah RW yang diwakilinya baik secara fisik dan/atau

administrasi, melanggar sumpah/janji, tidak lagi memenuhi persyaratan,

mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis, maka yang

bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan LMK.

Sedangkan untuk anggota LMK yang melakukan perbuatan tercela

sehingga berdampak pada proses hukum dan/atau berlanjut ke

pengadilan maka yang bersangkutan harus dinonaktifkan dari

keanggotaannya. Apabila keputusan pengadilan menetapkan bersalah,

maka yang bersangkutan diberhentikan, namun jika dinyatakan tidak

bersalah dapat aktif kembali dalam keanggotaan LMK. Proses

penonaktifan yang bersifat sementara dilakukan dalam Rapat Eksternal

LMK yang hasilnya dilaporkan kepada Lurah.

Anggota LMK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksuddi

atas, digantikan oleh calon anggota LMK lainnya sesuai dengan daftar

urut yang terdapat dalam Berita Acara PPBC. Apabila calon anggota

pengganti antar waktu bersangkutan tidak bersedia, maka digantikan

dengan nomor urut di bawahnya. Namun apabila tidak terdapat calon

pengganti antar waktu dalam Berita Acara pemilihan, maka dilakukanpemilihan ulang sesuai dengan mekanisme pemilihan LMK.

Proses pergantian antar waktu dilakukan dalam Rapat Eksternal

LMK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua LMK. Hasil Rapat

yang memuat tentang nama calon pengganti antar waktu diusulkan

kepada Lurah. Selanjutnya Lurah menyampaikan kepada Camat untuk

kemudian diteruskan kepada Walikota/Bupati. Walikota/Bupati

mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan anggota LMKpengganti antar waktu yang dikukuhkan melalui pengambilan

sumpah/janji anggota LMK oleh Camat.


22/43

20


B B III

PENUTUP

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari 267 Kelurahan

yang terdapat pada 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu. Perbedaan interpretasi terhadap Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan

sangat mungkin terjadi di masyarakat, yang jika tidak diantisipasi dapat

menimbulkan perbedaan pola dan mekanisme pembentukan serta

pelaksanaan LMK.

Tanpa bermaksud menafikan pluralitas dan perbedaan di masyarakat,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa perlu membuat Buku Pedoman

Teknis LMK demi penyeragaman dan tertib administrasi. Hal ini sematadimaksud agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam proses pembentukan

dan pelaksanaan LMK.

LMK yang terbentuk nantinya diharapkan dapat menjalankan peran

dan tugasnya secara optimal serta dapat berkontribusi dalam pembangunan

di Provinsi DKI Jakarta. LMK sebagai perwujudan pemberdayaan

masyarakat akan berperan dalam upaya transformasi sosial masyarakat

ibukota Jakarta.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah

mudah, oleh karena itu sangat diharapkan dukungan dari berbagai pihak.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran yang

selama ini disampaikan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk

ketika dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010

sehingga Pedoman Teknis Lembaga Musyawarah Kelurahan ini dapat

dibuat.


23/43

Lampiran :

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010

Tentang

Lembaga Musyawarah Kelurahan


24/43

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang LembagaMusyawarah Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang OrganisasiKemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3298) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4744) ;


25/43

2

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentangPedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang PembentukanPeraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAHKELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.


26/43

3

6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

7.

8.

Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bupati adalah Bupati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah Dewan Kota/Dewan Kabupaten di ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat danmerupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat.

15. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK, adalah lembagamusyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkanpartisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerjaLurah.

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah bagian dari RW yangdibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayananpemerintahan dan kemasyarakatan.

18. Warga Masyarakat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangankependudukan.

19.

20.

Panitia Pemilihan Calon yang selanjutnya disingkat PPC adalah Panitia PemilihanCalon Anggota LMK pada tingkat Kelurahan yang anggotanya dibentuk danditetapkan oleh Lurah.

Panitia Pemilihan Bakal Calon yang selanjutnya disingkat PPBC. adalah Panitia

Pemilihan Bakal Calon anggota LMK pada tingkat RW yang keanggotaanyadibentuk dan ditetapkan oleh PPC.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat Kelurahan yang bertujuan untukmembantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untukmenampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat


27/43

4

BAB II

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 3

(1) Anggota LMK dipilih secara demokratis pada tingkat RW.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu orang perwakilan tokohmasyarakat yang dipilih pada tingkat RW.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 4

Calon Anggota LMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;

b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dariDokter Puskesmas atau Rumah Sakit;

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945;

d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat ;

e. Tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahunpenjara;

f. Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruhdalam lingkungan masyarakat ;

g. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LMK ;

h. Bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga)tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk ;

i. Bagi pengurus RT, RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagaianggota LMK harus mengundurkan diri.

j. Bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil, dilengkapi rekomendasi daripimpinannya.


28/43

5

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA LMK

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan

Pasal 5

(1) PPC Anggota LMK tingkat Kelurahan dibentuk oleh Lurah, selanjutnya PPC TingkatKelurahan membentuk dan menetapkan PPBC Anggota LMK Tingkat RW.

(2) PPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketuadijabat oleh Wakil Lurah, Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Kelurahan, serta Anggotadijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.

(3) PPC sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai tugas :

a. menyusun jadwal pemilihan di Tingkat RW ;

b. mengawasi/memantau pelaksanaan pemilihan di Tingkat RW ;

c. menerima berkas Berita Acara Pemilihan Calon di Tingkat RW dari PPBC ;

d. menyampaikan usulan nama-nama calon anggota terpilih kepada Camat melaluiLurah.

(4) PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1(satu) orang Ketua atau Pengurus RW, 1 (satu) orang perwakilan Ketua atauPengurus RT dan satu orang perwakilan unsur masyarakat.

(5) Susunan keanggotaan PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dariKetua dijabat oleh Ketua atau Pengurus RW, Sekretaris dijabat oleh Ketua atauPengurus RT, dan Anggota adalah perwakilan unsur masyarakat.

(6) PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :

a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan ;

b. mengumumkan persyaratan untuk menjadi anggota LMK ;

c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota LMK ;

d. menerima dan memeriksa mandat tertulis Ketua RT yang diwakili oleh pengurusRT;

e. menerima Berita Acara penetapan perwakilan tokoh masyarakat dari tiap RTyang disampaikan oleh pengurus RT;

f. melaksanakan pemilihan calon anggota LMK ;

g. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Anggota LMK.


29/43

6

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan

Pasal 6

(1) PPBC Anggota LMK Tingkat RW mengumumkan secara tertulis persyaratan danwaktu pendaftaran menjadi anggota LMK.

(2) Waktu pendaftaran Bakal calon anggota LMK selama 14 (empat belas) hari dimulaisejak tanggal diumumkan.

(3) Pendaftaran Bakal calon anggota LMK dengan menyerahkan persyaratan yang telahditentukan.

(4) Apabila tidak ada yang mendaftar sampai batas waktu sebagaimana dimaksud padaayat (2), maka dibuka pendaftaran tahap kedua.

(5) Apabila tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak ada yangmendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa padaRW dimaksud tidak ada calon anggota LMK.

(6) Para calon anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh para KetuaRT dan 6 (enam) orang perwakilan tokoh masyarakat dari wilayah RT yangbersangkutan.

(7) Ketua RT yang berhalangan hadir pada proses pemilihan, dapat memberikan mandatsecara tertulis kepada salah seorang dari pengurus RT yang bersangkutan.

(8) Apabila hasil pemilihan menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka PPBCmemiliki hak suara.

(9) Berita acara pemilihan calon anggota LMK ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dananggota PPBC selanjutnya disampaikan kepada PPC.

Pasal 7

(1) Nama-nama calon anggota LMK terpilih tiap RW sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (9) direkap dalam satu daftar untuk disampaikan Lurah kepada Camatdengan surat pengantar beserta biodata.

(2) Apabila calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikutiproses selanjutnya karena mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap, makadigantikan oleh calon lain sesuai daftar urutan hasil pemilihan.

(3) Camat menghimpun daftar nama calon anggota LMK terpilih dari setiap Kelurahanuntuk disampaikan kepada Walikota/Bupati dengan surat pengantar berikut biodata.


30/43

7

BAB IV

PENETAPAN, PERESMIAN DAN MASA BHAKTI SERTAPEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

ANGGOTA LMK

Bagian Kesatu

Penetapan dan Peresmian

Pasal 8

(1) Walikota/Bupati menetapkan anggota LMK berdasarkan daftar urut calon anggotaterpilih dari para Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(2) Peresmian anggota LMK dilakukan dalam suatu upacara yang ditandai denganpengucapan sumpah/janji menurut agama/ kepercayaan masing-masing yang

dipandu oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.

Bagian Kedua

Masa Bhakti

Pasal 9

(1) Anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah/janji.

(2) Masa Bhakti Anggota LMK selama 3 (tiga) tahun dan berakhir bersamaan denganpengucapan sumpah/janji anggota LMK yang baru periode berikutnya.

(3) Anggota LMK dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian danPergantian Antar Waktu

Pasal 10

(1) Anggota LMK berhenti antar waktu karena :

a. meninggal dunia ;

b. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya ;

c. melanggar sumpah/janji ;

d. melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum ;

e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;

f. mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis.


31/43

8

(2) Anggota LMK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diganti oleh calon Anggota LMK sesuai daftar urut di bawahnya yang terdapat dalamBerita Acara Pemilihan pada Tingkat RW sebelumnya.

(3) Calon pengganti antar waktu anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati.

(4) Anggota Pengganti Antar Waktu bertugas terhitung sejak pengucapan sumpah/janjisampai dengan selesainya masa bhakti anggota yang digantikannya.

BAB V

TUGAS, RAPAT-RAPAT DAN PIMPINAN LMK

Bagian KesatuTugas

Pasal 11

LMK mempunyai tugas :

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah ;

b. memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi;

c. menggali potensi untuk menggerakan dan mendorong peran serta masyarakat ;d. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat ;

e. ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan ;

f. membuat rencana kerja tahunan; dan

g. menyusun Tata Tertib LMK .

Bagian Kedua

Rapat-rapat

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LMKmenyelenggarakan :

a. Rapat Internal ;

b. Rapat Eksternal.

(2) Rapat Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapat antarpengurus LMK atau dengan Sekretariat LMK.


32/43

9

(3) Rapat Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapatdengan Lurah beserta perangkatnya dan/atau rapat dengan unsur masyarakat.

Pasal 13

(1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1), anggota LMK mengadakan rapat pertama yang dipimpin olehanggota usia tertua sebagai Ketua Sementara dan anggota usia termuda sebagaiWakil Ketua Sementara masing-masing merangkap sebagai anggota.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Sementara memimpin rapat-rapat sampai dengan terpilihnyaKetua dan Wakil Ketua Definitif.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Sementara beserta Anggota, paling lama dalam waktu 7(tujuh) hari kerja sudah dapat memilih Ketua dan Wakil Ketua Definitif yangdilaksanakan secara demokratis.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Definitif dipilih dari Anggota LMK.

(5) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) samadengan masa bhakti anggota LMK.

(6) Paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih, Ketua dan Wakil Ketua Definitif sudahmenyusun Tata Tertib LMK.

Bagian Ketiga

Pimpinan LMK

Pasal 14

(1) Ketua LMK memimpin kegiatan LMK.

(2) Kegiatan LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. membagi tugas antara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ;

b. mengoordinasikan kegiatan anggota LMK ;

c. memimpin rapat-rapat LMK ;

d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;

e. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Apabila Ketua berhalangan memimpin kegiatan LMK, diganti oleh Wakil Ketua.

(2) Apabila Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan tetap, maka dilakukan pemilihanKetua dan/atau Wakil Ketua.


33/43

10

Bagian Keempat

Pengambilan Keputusan

Pasal 16

(1) Rapat LMK dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) anggotaLMK.

(2) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

(3) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapaimaka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.

(4) Apabila terjadi hasil pemungutan suara yang sama dua kali berturut-turut maka

diberikan hak suara istimewa kepada Ketua untuk memutuskan.

BAB VI

SEKRETARIAT DAN PEMBIAYAAN LMK

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 17

Untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk Sekretariat yang berkedudukan dikantor Kelurahan dengan tempat/gedung terpisah dari Kantor Lurah dan di pimpin olehseorang Sekretaris.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 18

(1). Anggaran untuk kegiatan LMK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lainyang sah.

(2) Kegiatan LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Operasional anggota LMK; b. Kesekretariatan; c. Kegiatan sesuai tugas LMK.

(3). Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaturan pembiayaan (anggaranLMK) diatur dengan Peraturan Gubernur.


34/43

11

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Operasional kelembagaan LMK dimulai pada saat diresmikannya keanggotaan LMKdan/atau berakhirnya masa bakti anggota Dewan Kelurahan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000tentang Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakartaTahun 2000 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.


35/43

12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG


I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa untuk membantu Lurah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dibentuk Lembaga Musyawarah

Kelurahan yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis. Lembaga

Musyawarah Kelurahan merupakan lembaga kemasyarakatan tertinggi di Kelurahan

untuk memusyawarahkan berbagai persoalan yang ada, tumbuh dan berkembang

dalam komunitas masyarakat Kelurahan.

Lembaga Musyawarah Kelurahan diharapkan menjadi forum dan media bagi

masyarakat untuk memusyawarahkan penyampaian aspirasi, pengerakan partisipasi

dan solidaritas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian masalah sosial

kemasyarakatan, perumusan usulan kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu

pemerintah, serta membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan

perundang-undangan dan program lainnya. Dalam memusyawarahkan berbagai hal

tersebut, LMK dapat mengundang tokoh masyarakat dan pihak lain sesuai denganmateri yang dibahas.

Pembentukan Lembaga Musyawarah Kelurahan ini diharapkan menjadi motor

penggerak bagi masyarakat dalam membantu Kelurahan untuk meningkatkan

persatuan dan kesatuan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan dalam lingkup

komunitas masyarakat Kelurahan menuju masyarakat yang sejahtera.


36/43

13

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelasPasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas ayat (2) berjumlRWKelurahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat adalah tokohagama, tokoh cendekiawan, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan atau

tokoh dalam bidang lain yang mempunyai integritas, wawasan dan pengaruh

dalam masyarakat pada wilayah kecamatan tersebut.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Melampirkan copy Ijazah SLTA atau sederajat yang telah di legalisir.

Huruf e

Melampirkan surat keterangan kelakuan baik dari kantor kepolisian

setempat. (atau p

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bakal calon melampirkan pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas

yang ditandatangani di atas materai.


37/43

14

Huruf h

Yang dimaksud dengan identitas penduduk antara lain Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Surat keterangan dari

RT/RW setempat.Huruf i

Yang dimaksud dengan Lembaga kemasyarakatan adalah termasuk

pengurus Koperasi Kelurahan

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas hu :

Huruf d

Usulan nama-nama dibuat dalam 1 (satu) daftar yang merupakan

rekapitulasi nama-nama anggota LMK terpilih dari tiap RW

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pengurus RW adalah Wakil Ketua RW dan/atau

Sekretaris RW, sedangkan Pengurus RT adalah Sekretaris RT dan/atau

Bendahara RT.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas


38/43

15

Huruf b

Pengumuman persyaratan berisikan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 serta mencantumkan waktu dan tempat

pendaftaran.Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Surat mandat harus ditandatangani oleh Ketua RT dan dibubuhi

stempel RT

Huruf e

Berita Acara ditandatangani oleh Ketua RT dan dibubuhi stempel RTHuruf f

- Pelaksanaan pemilihan calon anggota LMK diawali dengan

mengundang para Ketua RT beserta 6 (enam) orang perwakilan

tokoh masyarakat dari tiap RT dan para Calon anggota LMK.

- Pemilihan dilakukan secara demokratis yang diselenggarakan pada

tiap RW

Huruf g

Lembaran Berita Acara memuat antara lain :

1) Nomor Urut ;

2) N a m a ;

3) Tempat dan Tanggal Lahir ;

4) A l a m a t ;

5) Jumlah Perolehan Suara, dan

6) Keterangan

Dalam lembaran berita acara disiapkan Nama Ketua, Sekretaris,

dan Anggota PPBC Tingkat Rukun Warga yang akan

menandatangani.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengumumkan secara tertulis adalah menempatkan

pengumuman pada lokasi strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat,

seperti Kantor Sekretariat RW dan lain-lain.


39/43

16

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Yang dimaksud dengan pendaftaran tahap kedua adalah dengan

mengumumkan kembali secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan 6 (enam) orang perwakilan tokoh Masyarakat RTadalah tokoh masyarakat setempat yang ditentukan dalam Rapat Pengurus

RT dan ditetapkan dalam Berita Acara RT.

Ayat (7)

Surat pemberian mandat ditandatangani oleh Ketua RT dan dibubuhkan

stempel

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Lembaran Berita Acara sudah disiapkan sesuai Pasal 5 ayat (6) huruf g dan

disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemilihan.

Pasal 7

Ayat (1)

Batas waktu penyampaian selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterima

dari tiap PPBC Tingkat RW.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan anggota LMK dengan Keputusan Walikota/Bupati


40/43

17

Ayat (2)

Bunyi sumpah/janji sebagai berikut :

1). Untuk Agama Islam : Demi Allah saya bersumpah ; untuk Agama

Kristen Protestan/Katolik : Demi Tuhan saya Berjanji ; untuk AgamaHindu Om Ata Parawisesa ; untuk Agama Budha Demi Shangyang Adi

Budha ;

2) Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota

Lembaga Musyawarah Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya ;

3) Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD

1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;4) Untuk Agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri dengan kalimat Semoga

Tuhan Menolong Saya.

Pasal 9

Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jel

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan menampung dan menyalurkan aspirasi adalah

a. menerima aspirasi masyarakat baik lisan maupun tertulis, selanjutnya

dilakukan cek ulang yang hasilnya disalurkan kepada Lurah secara

kumulatif sesuai Tata Tertib.

b. ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberikan masukan adalah penyampaian

masukan kepada Lurah dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis

sesuai Tata Tertib

Huruf c

Yang dimaksud potensi yaitu dapat berupa materi dan inmateri


41/43

18

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan yaitumencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak/antar pihak, antara

lain dengan cara mediasi.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Materi Tata Tertib antara lain mengatur :

1) Ketentuan Waktu (Jam) Kerja ;2) Mekanisme dalam menampung Aspirasi Masyarakat ;

3) Mekanisme dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat ;

4) Mekanisme dalam menyampaikan masukan kepada Lurah;

5) Jadwal Rapat ; dan

6) Lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rapat Eksternal, antara lain :

1.Rapat penyampaian aspirasi masyarakat

2.Rapat penyusunan rencana kerja tahunan

3.Rapat pertanggungjawaban hasil rencana kerja tahunan

4.Rapat akhir masa bakti anggota LMK

5.Rapat-rapat lainnya

Pasal 13

Ayat (1)

Rapat pertama dilaksanakan dalam rangka konsolidasi sekaligus persiapan

penyusunan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua


42/43

19

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Susunan pengurus LMK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua dilakukan melalui proses pemilihansecara demokratis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (4).

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

- Ruangan sekretariat LMK diatur oleh Lurah dengan mempertimbangkan kondisi

kantor.

- Sekretaris dijabat oleh Pegawai Neger Sipil yang bertugas di Kelurahan

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber-sumber lain yang sah bersifat tidak mengikat

dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :1).Swadaya masyarakat


43/43

20

2) Bantuan Pemerintah

3) Hasil usaha LMK

Ayat (2)Huruf a

Biaya operasional anggota LMK dibiayai sesuai kemampuan APBD

Huruf b

Biaya kesekretariatan dibiayai sesuai kemampuan APBD

Huruf c

Biaya kegiatan sesuai tugas LMK dapat dibiayai dari sumber-sumber

keuangan lainnyaAyat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2

Documents

70184891 Buku Pedoman Teknis 70184891-Buku-Pedoman-Teknis-LMK.pdfLMK