Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNo.: 2887 K / Pdt /2001DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N Gmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :R 0 S L A N, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Gg.Dermawan RT.02 / RW.02 Kelurahan Sail, KecamatanBukit Raya Kodya Pekanbaru, dalam hal ini memberikuasa kepada : ALFIANDI, SR., Pengacara danKonsultan Hukum, yang berkantor di Jalan NangkaNo.403 lt.II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Februari 1999, Pemohon Kasasi, dahuluTergugat - Pembanding ;m e l a w a n:NY. HJ. KAMSIAH MUNAF, bertempat tinggal diJalan Kemuning No.28 Pekanbaru, Termohon Kasasi,dahulu Penggugat - Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat-surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut temyata bahwa sekarangTermohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat akta pengakuan hutang (APH) dengan jaminan No.62 tanggal 20 Maret 1996 dihadapan Notaris Asman Yunus, SH. di Pekanbaru ;Bahwa Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang itu telah diterima oleh Tergugat dan sebagai jaminan hutang adalah sebidang tanah serta satu rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Hang Tuah Gg Dermawan RT.02 / RW.02 Kelurahan Sail Kecamatan Bukit Raya Kodya Palembang sesuai dengan SKGR, tanggal 21 Juni 1995 Reg.No.1833 / BR / 95 ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalamDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318)Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id2Bahwa jangka waktu hutang adalah 3 (tiga) tahun dengan cara pembayaran secara angsuran sebagai berikut :1. 1/3 dari jumlah hutang hams dibayar pada jangka waktu 1 (satu) tahun ;2. 2/3 sisa hutang hams lunas pada tanggal 20 Maret 1998 ;Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya, namun hingga saat gugatan ini didaftarkan Tergugat belum melaksanakannya, malah Tergugat telah dengan sengaja membuat duplikat atas SKGR jaminan tersebut dan menggadaikan kepada BRI Cabang Pekanbaru sebesar Rp.7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa atas perbuatan tersebut Tergugat telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Reg.No.96 / Pid / B / 1998/ PN.PBR. tanggal 10 September 1998 selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari ;Bahwa perbuatan Tergugatjelas merupakan suatu wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat dan berakibat berakhimya Akta Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat ;Bahwa atas kelalaian pihak Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :- Hutang pokokRp.7 .000.000,- Keuntungan / interesen Rp.5.000.000,- BiayaRp.3.000.000,Bahwa Penggugat sangat khawatir akan iktikat baik Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini, maka wajar kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah serta bangunan temp at tinggal yang terletak di Jalan Hang Tuah Gg Dermawan RT.02 / RW.02 Kelurahan Sail Kecamatan Bukit Raya Kodya Palembang sesuai dengan SKGR No.1833 / BR /95 tang gal 21 JUNI 1995 atas nama Roslan;Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti otentik, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan serta merta dalam perkara ini ;Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru memberi putusan sebagai berikut :1. Menyatakan menerima gugatan dari Penggugat secara keseluruhan ;2. Menyatakan sah dan berharga Akta Pengakuan Hutang dengan jaminanDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalamDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318)Halaman 2No.62 tanggal 20 Maret 1996 ;3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi dan berakhimya Akta Pengakuan Hutang denganjaminan No.62 tang gal 20 Maret 1996;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima bel as juta rupiah) ;5. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah serta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Hang Tuah Gg Dermawan RT.02.RW/.02 Kelurahan Sail Kecamatan Bukit Raya Kodya Palembang sah dan berharga 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan telebih dahulu / serta merta ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon agar dalil-dalil dalam bagian konvensi atau pokok perkara tersebut diatas dianggap terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini secara sempuma, selanjutnya Tergugat hendakmengajukan gugatan balik / rekonvensi terhadap Penggugat dalam konvensi (Tergugat Rekonvensi) selaku Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatanpembatalan terhadap akta pengakuan hutang dengan jaminan terhadap Penggugat dalam konvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi ;Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerima dan sangat dirugikan dengan terbitnya akta pengakuan hutang dengan jaminan yang dibuat antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagai berikut :Bahwa dengan adanya akta pengakuan hutang dengan jaminan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dengan No.62 tanggal 20 Maret 1996 dihadapan Notaris Asman Yunus, SH. secara Hukum sangat merugikan sekali terhadap Penggugat Rekonensi dengan adanya isi akta pengakuan hutang tersebut, Penggugat rekonvensi merasa sangat terpaksa danmerasa tertipu dan dibohongi oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara membawa Penggugat Rekonvensi ke Notaris membuat akta pengakuan hutang dan disuruh mengakui hutangnya sejumlah Rp.7.000.000,- sedangkan Penggugat Rekonvensitidak..DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalamDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318)Halaman 3

Page 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id4tidak pemah ada meminjam dan menerima uang sejumlah tersebut ;Bahwa disamping itu dengan terbitnya akta pengakuan hutang denganjaminan sekaligus dengan surat kuasa pemindahan hak terhadap jaminan hutangtersebut secara hukum bertentangan dengan rasa keadilan dan bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;Maka pembuatan akta pengakuan hutang dengan jaminan dan sekaligusdengan kuasa pemindahan hak secara mutlak tersebut adalah tidak mempunyaikekuatan hukum, tidak dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan menurut hukum.Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7Oktober 1972 No.401 K / Sip / 1972 jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal26 Nopember 1975 No.883 K / Sip / 1974 ;Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat rekonvensi mohonagar Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut :- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk keseluruhan ;- Menyatakan batal / membatalkan akta pengakuan hutang dengan jaminanNo.62 tanggal 20 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Asman Yunus,SH. di Pekanbaru ;- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriPekanbaru telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 12 Mei 1999No.08 / Pdt / G / 1999/ PN.PBR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAMPOKOKPERKARA:DALAM KONVENSI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan sah dan berharga akte pengakuan hutang dengan jaminan No.62Tanggal 20 Maret 1996 ;3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi dan berakhimya aktapengakuan hutang denganjaminan No.62 tanggal 20 Maret 1996 ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesarRp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah bunga 6% setiap bulan sejaktang gal 20 Maret 1996 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum yang tetap dan dibayar secara tunai ;5. Menyatakan sita jaminan (CB) atas sebidang tanah serta bangunan rumahtempat. . . . . . . . . . . . . . . . . ..DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalamDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318)Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id5tempat tinggal yang terletak di Jalan Hang Tuah Gg Dermawan RT.02 /RW.02 Kelurahan Sail, Kecamatan Bukit Raya Kodya Pekanbaru sah danberharga ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini sehingga saat ini ditaksir sebesar Rp.559.000,- (lima ratus limapuluh sembilan ribu rupiah) ;DALAM REKONVENSI :- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat rekonvensi untukseluruhnya ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah diperbaikioleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan putusannya tanggal 11Desember 1999 No.125 / PDT /1999/ PT.PTR. yang amamya berbunyi sebagaiberikut :- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding tersebut; -- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Mei 1999No.08 / Pdt.G / 1999/ PN.PBR., yang dimohonkan banding tersebut, sehinggaamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :DALAM KONVENSI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;2. Menyatakan sah dan berharga Akta Pengakuan Hutang dengan JaminanNo.62 tang gal 20 Maret 1996 ;3. Menyatakan perbuatan Tergugat / Pembanding adalah Wanprestasi danberakhimya Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No.62 tanggal 20Maret 1996 ;4. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar kerugian kepadaPenggugat / Terbanding yaitu hutang pokok sebesar Rp.7.000.000,- (tujuhjuta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dihitungsejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbarupada tanggal 25 Januari 1999 sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum yang tetap ;5. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah serta bangunanrumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Hang Tuah Gang DermawanRT.02 / RW.02 Kelurahan Sail, Kecamatan Bukit Raya, KotamadyaPekanbaru, adalah sah dan berharga ;6.DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalamDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318)Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id66. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk yang selebihnya;DALAM REKONVENSI :- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi/ Pembanding untuk seluruhnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat pada tanggal 20 Januari 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Pebruari 1999 diajukan permohonankasasi pada tanggal 1 Pebruari 2000 sebagaimana temyata dari akta pemyataankasasi No.08 / PDT / G / 1999 / PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Pekanbaru permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasiyang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2000 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1. Bahwa Pengadilan Tinggi Riau dalam memeriksa dan memutus perkara aquo tidak mempertimbangkan rasa keadilan menurnt hukum, yang manaPemohon Kasasi / Tergugat berada dalam menguasaan Termohon Kasasi /Penggugat sehingga Pemohon Kasasi / Tergugat tidak mempunyaikebebasan menyatakan kehendak dan disuruh mengakui berhutangsedangkan Pemohon Kasasi / Tergugat sudah menyangkal tidak berhutangsebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat / PemohonKasasi, disamping itu Pemohon Kasasi / Tergugat tidak mengerti apa tujuandan maksud dari akta Notaris tersebut karena Pemohon Kasasi / Tergugattidak pandai baca tulis (buta hurnt), dengan demikian akta pengakuan hutangdengan jaminan No.62 tersebut bertentangan dengan Pasal 3120 jo -----------1323 ................DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalamDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318)Halaman 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id71323 KUHPerdata, maka akta pengakuan hutang dengan jaminan tersebutadalah batal demi hukum ;2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah keliru dan salahmenerapkan hukum, dimana akta pengakuan hutang dengan jaminan No.62tanggal 20 Maret 1996 tersebut adalah cacat hukum, yaitu terlihat pada Pasal3 point l.b yang menyebutkan sebagai berikut :"Bilamana hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak pertama kepada pihakkedua. Maka tanah berikut rumah yang menjadi jaminan atas hutangtersebut, boleh dijual dan / atau dipindah tangankan oleh pihak kedua, baikkepada pihak lain, maupun kepada pihak kedua sendiri dan dengan demikianpihak pertama tidak akan mengadakan tuntutan kepada pihak kedua" ;Bahwa Pasal 3 point l.b akta pengakuan hutang dengan jaminan tersebutadalah perjanjian yang bersifat mutlak / absolut yang memberikan hakkepada Termohon Kasasi / Penggugat untuk menguasai obyek jaminan yangsangat merugikan Pemohon Kasasi / Tergugat, maka jelaslah aktapengakuan hutang dengan jaminan tersebut bertentangan dengan peraturanPerundang-undangan yang berlaku dan Y urisprudensi Putusan MahkamahAgung RI. tanggal 7 Oktober 1972 No.401 K / SIP / 1972 Jo PutusanMahkamah Agung tanggal 26 November 1975 No.883 K / SIP / 1974 yangmenyebutkan : "Barang yang dijaminkan tidak otomatis menjadi milikkreditur bila terjadi wanprestasi, bila ada clausula demikian dalam perjanjianadalah batal, tidak mempunyai kekuatan mengingat" ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah beralasan hukum aktapengakuan hutang dengan jaminan tersebut adalah dapat dibatalkan ;3. Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkanhukum, dimana jangka waktu pembayaran hutang sebagaimana disebutkandalam akta pengakuan hutang dengan jaminan tanggal 20 Maret 1996,menurut Pasal 2 Akta tersebut menyebutkan bahwa pihak pertama(Pemohon Kasasi / Tergugat) harus membayar lunas hutang kepada pihakkedua (Termohon Kasasi / Penggugat) selambat-lambatnya pada tanggal 20Maret 1999, tetapi gugatan Penggugat telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 25 Januari 1999 dengan perkaraNo.08 / PDT / G / 1999 / PN.PBR, dengan demikian sesuai dengan akta -----tersebut. . . . . . . . . . . . .DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalamDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318)Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id8tersebut Pemohon Kasasi / Tergugat tidaklah melakukan wanprestasi, olehkarena gugatan Penggugat tersebut adalah prematur. Maka dengan demikiangugatan Penggugat dalam perkara Aquo haruslah ditolak (Onslaag vanrechtsvervolging) dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet onvankelijke verklaad) ;Bahwa Pengadilan Tinggi Riau salah menerapkan hukum dan tidakmempertimbangkan serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.05 / Tahun 1975 agar para Hakim berhati-hatimempergunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kalijangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan Undang-Undang d.h.i.Pasal 227 HIR / 267 RBg khususnya point l.d Surat Edaran yang melarangpenyitaan nilai barang milik Tergugat melebihi dari nilai gugatan, sertamemperhatikan pula agar lebih mengutamakan penyitaan atas benda tidaktetap (barang bergerak) lebih dahulu, dan bila tidak mencukupi barndilakukan penyitaan terhadap benda tetap ;4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam putusan tidakmencerminkan rasa keadilan menurut hukum dan tidak mempertimbangkanbantahan atau dalil-dalil Pemohon Kasasi / Tergugat mengenai timbulnyaakta pengakuan hutang dengan jaminan, dimana ketika itu tidak adanyakesepakatan (genuine Consent) antara Pemohon Kasasi / Tergugat denganTermohon Kasasi / Penggugat, jadi jelaslah dalam hal ini Termohon Kasasi /Penggugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan (Undue Influence)terhadap Pemohon Kasasi / Tergugat yang berada pada pihak yang lemahdan adanya cacat kehendak dengan adanya perbuatan Termohon Kasasikepada Pemohon Kasasi yakni :*Pihak Pemohon Kasasi / Tergugat berada pada posisi yang benar-benartidak mampu (special disabilioty) ;*Posisi Pemohon Kasasi / Tergugat yang tidak menguntungkan tersebut(special disadvantage) tidak memberikan kemungkinan untuk membuatpertimbangan Gudgement) yang disebabkan karena kurangnya pengetahuantentang suatu dokumen (lack of knowledge and understanding of contens ofdocuments) ;*Pada waktu itu Pemohon Kasasi / Tergugat tidak mempunyai kemampuanuntuk mempertahankan (unable to make judgement), dimana hal itudiketahui. . . . . . . . . . . . . . .DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalamDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318)Halaman 8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id9diketahui oleh Termohon Kasasi I Penggugat ; *Kesempatan tersebutdigunakan secara tidak wajar oleh Termohon Kasasi I Penggugat untukmemperoleh keuntungan dari Pemohon Kasasi I Tergugat;*Permohonan Termohon Kasasi I Penggugat tersebut tidak sesuai denganazas-azas itikad baik dan kewajaran ;Bahwa sudah beralasan hukum akta pengakuan hutang dengan jaminantersebut dapat dibatalkan demi hukum, karena bertentangan denganperaturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1323KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan No.343 /PDT / 1985 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1904 K / SIP / 1982tanggal 30 Juli 1982 ;Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai keberatan-keberatan ad.1 sid 4. :bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, Judex Factietidak salah menerapkan hukum pembuktian, karena surat bukti akta pengakuanhutang Dengan Jaminan tang gal 20 Maret 1996 (P.II) yang diduga sebagai salahsatu alat bukti oleh Termohon Kasasi merupakan akta otentik yangmembuktikan tentang kebenaran adanya hutang Pemohon Kasasi kepadaTermohon Kasasi dengan jaminan tanah yang pada hakekatnya bukti tersebuthanya merupakan jaminan, bukan secara otomatis seperti dalam perjanjian"milik bedung" , tetapi milik Termohon Kasasi karena barang jaminan tersebutharus melalui proses jual beli sebagai akte otentik berdasarkan Pasal 285 RBGsurat bukti P.II mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna artinya bahwaisinya akte itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawananyang melumpuhkan akta tersebut dari pihak lawan yang mengajukan aktatersebut dalam hal itu Termohon Kasasi, in casu Pemohon Kasasi dengan alatbukti yang diajukannya tidak dapat melumpuhkan, kelemahan pembuktian dariP.II tersebut ;Selain berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat keberatankeberatan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya ----Pelanggaran. . . . . . . . . . . . . . .DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalamDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318)Halaman 9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idpelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilantidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagipula dari sebab tidak temyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara inibertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harns ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini ;Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004 danUndang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;M E N G A D I L I:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : R O S L A N.dersebut .Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtirigkat kasasi ini sebesar Rp.l 00.000,- (seratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Selasa tanggal 24 Pebniari 2004 oleh Bagir Manan KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH.MH. danProf.DR.H. Muchsin, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengandihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Asep Iwan Iriawan, SH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.Hakim-Hakim Anggota,K e t u a,ttd./ H. Parman Soeparman, SH.MH.ttd.,ttd./ Prof.DR.H. Muchsin, SH.Bagir MananDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalamDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318)Halaman 10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id11Biaya-biaya :Panitera Pengganti,1. MateraiRp. 6.000, -ttd.,2. RedaksiRp. 1.000,-Asep Iwan Iriawan, SH.3. Administrasi Kasasi Rp. 93.000,- +Jumlah Rp.l 00.000,-Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIan. PaniteraPlt. Kepala Direktorat Perdata,PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.-NIP.040.018.142.DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalamDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318)Halaman 11