perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id STUDI KOMPARASI ... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ACTION UNIVERSIT commit to user STUDI KOMPARASI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

STUDI KOMPARASI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

PENGAJUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK ATAU CLASS

ACTION DI NEGARA INDONESIA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1

TAHUN 2002 DAN DI NEGARA AUSTRALIA BERDASARKAN

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT 1976

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

PUSPA INDAH AYU AGUSTIN

NIM. E 0008067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

ABSTRAK

Puspa Indah Ayu Agustin, NIM. E. 0008067. 2012. STUDI KOMPARASI

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PENGAJUAN GUGATAN

PERWAKILAN KELOMPOK ATAU CLASS ACTION DI NEGARA

INDONESIA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 DAN DI

NEGARA AUSTRALIA BERDASARKAN FEDERAL COURT OF

AUSTRALIA ACT 1976. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan mengetahui persamaan dan perbedaan serta

mengetahui kelemahan dan kelebihan proses penyelesaian sengketa pengajuan

gugatan perwakilan kelompok atau class action di negara Indonesia berdasarkan

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan di negara Australia berdasarkan Federal Court of

Australia Act 1976.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang

digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi

dokumen. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan logika deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

proses penyelesaian sengketa pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class

action di negara Indonesia dan di negara Australia memiliki kesamaan tujuan dalam

proses penyelesaian sengketa pengajuan gugatan pewakilan kelompok atau class

action yaitu memberikan keuntungan dengan berperkara lebih ekonomis dan biaya

lebih efisien, memberikan akses pada keadilan dimana para penggugat individual

yang umumnya berposisi lemah untuk memperjuangkan haknya di pengadilan, dan

mengubah sikap pelanggaran serta menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang

berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan perbedaannya

adalah jumlah anggota kelompok yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok

atau class action, persyaratan gugatan, dan sisa ganti kerugian. Kelebihan proses

penyelesaian pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class action di negara

Indonesia yaitu didalam PERMA tidak diatur jumlah minimal anggota kelompok,

PERMA mengatur secara terperinci mengenai semua yang mencakup proses beracara

dalam gugatan perwakilan kelompok atau class action. Sedangkan kelebihan

penyelesaian class action di Australia yaitu didalam pengadministrasian ganti rugi

apabila terdapat sisa uang ganti rugi maka uang tersebut bisa diminta kembali oleh

pihak tergugat. Kelemahan proses penyelesaian sengketa class action di negara

Indonesia yaitu PERMA tidak mencantumkan mekanisme pengadministrasian ganti

kerugian dan tidak mengatur bagaimana pembuktian bagi anggota kelas yang

memperoleh ganti rugi. Sedangkan kelemahan class action di negara Australia yaitu

jumlah anggota minimal 7 anggota kelompok, dalam menjelaskan identitas para pihak

tidak terperinci.

Kata kunci : Perbandingan hukum, Penyelesaian Sengketa, Class Action, Federal

Court Of Australia Act 1976


commit to user

vi

ABSTRACT

PUSPA INDAH AYU AGUSTIN, NIM. E. 0008067. 2012. A COMPARATIVE

STUDY ON THE DISPUTE RESOLUTION PROCESS OF CLASS ACTION

IN INDONESIA BASED ON PERMA NUMBER 1 OF 2002 AND IN

AUSTRALIA BASED ON FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT 1976.

Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This research aims to find out the similarity and the difference, as well as

to find out the weakness and the strength of dispute resolution process for class

action in Indonesia based on PERMA Number 1 of 2002 and in Australia based

on Federal Court of Australia Act 1976.

This research was a normative law research that was prescriptive in

nature. The type of data was used secondary one. The source of secondary data

used include primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of

collecting data were used library study or documentary study. Technique of

collecting data used was used a deductive logic.

Based on the result of research and discussion, it could be concluded that

the dispute resolution process of class action in Indonesia and in Australia have

similarity in the term of objective, namely to give benefit by having case

economically and cost efficiently, to give access to justice in which individual

prosecutors who were generally in weak position to struggle for their right in the

court, and to change the violation attitude as well as to grow the wary attitude to

those who potentially harmed public interest. Meanwhile, the differences occurred

in the number of group members filing class action, requirement of prosecution,

and redress residue. The strength of dispute resolution process for class action in

Indonesia were: PERMA had not governed yet the minimum number of group

members, but it governed in detail about everything concerning the process of

filing class action. Meanwhile, the strength of class action resolution in Australia

were: in redress administration, when there is redress residue, the money may be

withdrawn by the prosecuted. The weaknesses of class action dispute resolution in

Indonesia were that PERMA did not mentioned the mechanism of administering

redress and did not govern the authentication for the members of class that

receive redress. Meanwhile the weaknesses if class action in Australia was that

the number of members is at least 7 members of group, and it did not explain in

detailed the identity of parties.

Keywords: Law Comparison, Dispute Resolution, Class Action, Federal Court of

Australia Act 1976


commit to user

vii

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang benar-

benar menegakkan keadilan, menjadi saksi semata-mata karena Allah,

biarpun terhadap dirimu-sendiri, bapak-ibu dan kaum kerabatmu,

sekalipun terdakwa itu kaya atau miskin, maka Allah lebih

mengutamakan persamaan hak dan kewajiban terhadap keduanya.Maka

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk memperkosa keadilan.Dan

kalau kamu memutarbalikkan kenyataan maka sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan“

(QS. An Nisaa„ :135)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu

berharap”

(QS. Al Insyirah: 6-8)

“If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. And if they don't, they never were”

(Kahlil Gibran)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

❧ Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tak

terhingga dan skenario kehidupan yang indah sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan suri tauladan

dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW.

❧ Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung kuliah,

memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih

sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi

mewujudkan cita-citaku menjadi seorang Sarjana Hukum

dan membuatku lebih menghargai setiap waktu dan

kesempatan di dalam hidupku.

❧ Kakak-kakakku tersayang Mayestika dan Maylani yang

selalu ada untuk memberi semangat, dukungan dan

motivasi.

❧ Sahabat-sahabatku yang memberikan warna dalam

kehidupanku.

❧ Seorang hamba Allah SWT yang kelak akan menemani

hidupku...


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan

rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi)

dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana. Penulisan

hukum ini, penulis beri judul “STUDI KOMPARASI PROSES

PENYELESAIAN SENGKETA PENGAJUAN GUGATAN PERWAKILAN

KELOMPOK ATAU CLASS ACTION DI NEGARA INDONESIA

BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 DAN DI NEGARA

AUSTRALIA BERDASARKAN FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT

1976”.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis bermaksud

menyampaikan ucapan terimakasih kepada segenap pihak yang telah memberi

bantuan, dukungan serta pertolongan baik berupa materiil maupu imateriil selama

penyusunan penulisan hukum ini terutama kepada :

1. ALLAH SWT yang senantiasa menjaga dan melindungi penulis dalam

setiap langkah dan mencari ridho-Nya.

2. Nabi Muhammad SAW junjungan dan suri tauladan yang baik untuk

penulis dalam menjalani kehidupan.

3. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, atas segala doa, cinta kasih,

dukungan tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran, dan

kepercayaan yang diberikan kepada Penulis tanpa pamrih apapun,

sehingga penulis dapat menghargai setiap waktu dan kesempatan di dalam

hidup.

4. Kakak-kakakku Mayestika Satria Manggalih, S.Kom, dan Maylani Astuti

Dewantari, S.E., beserta Kakak iparku Sutaryo, S.T terimakasih atas

nasihat yang di berikan, semangat serta dukungan dan terlebih terimakasih

atas ponakan centilku Nadya Chayara Alima. Penyemangat baruku,

terimakasih atas hari-hari sibuk ceria sama dek Dea, penghibur di saat

mulai jenuh dan lelah.


commit to user

x

5. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Bapak Sutopo Mulya Widjaja S.H., M.Hum. selaku Pembimbing

Akademik penulis yang sudah membimbing selama menuntut ilmu di

Fakultas Hukum UNS.

7. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah

berbagi ilmu, mengajari penulis akan ketelitian, kesabaran sehingga dapat

terselesaikanya penulisan hukum ini.

8. Bapak Syafrudin Yudowibowo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II

yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan pengetahuan

sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Pimpinan dan Staf

Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala

dedikasinya selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

10. Sahabat sekaligus keluargaku, Novi Rizka Permatasari. Terimakasih atas

semua waktu, tawa dan air mata, susah dan senang, sedih dan amarah,

walaupun tak semuanya sama sepaham tapi semoga kita bisa selalu

melengkapi. Terimakasih juga sudah memberi semangat dan membantu

dalam segala hal.

11. Dimas Yuda Asmara, Terimakasih atas semua waktu, nasihat, semangat,

dan motivasinya. Sahabat-sahabatku sepermainan dan seperjuangan

sekaligus keluargaku Uci, Meis, Lisa, Guntur, Upik, Rizka, Dedi

terimakasih atas kebahagiaan, kekonyolan, semua hal yang kita lakukan

bersama serta semua teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum.

12. Temen-temen Magang di Pengadilan Agama Surakarta Dyah, Satrio,

Ichsan, dan Reninta terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya

sehingga kita bisa menyelesaikan semua misi tepat pada waktunya


commit to user

xi

bersama-sama dan juga kenangan-kenangan manis yang indah bersama

kalian.

13. Temen-temen angkatan 2008, terima kasih bisa menjadi bagian dari kalian

selama 4 tahun yang luar biasa ini.

14. Temen-temen kost Yellow Castle, terimakasih atas kebersamaannya

persaudaraan selama 3 tahun ini

15. Keluarga Besar Panita Osmaru “KASASI 2011” kita buktikan ke semua

kalau kita bisa!!

16. Adik-adik tingkat angkatan 2009, 2010 dan seluruh Civitas Akademika FH

UNS.

17. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang tidak

dapat disebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari

kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh

karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima

dengan senang hati. Semoga penulisan ini dapat dan semoga pihak-pihak yang

telah membantu penulisan ini mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Surakarta, 04 Juli 2012

Penulis


commit to user

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... .... i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... .... ii

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... .... iii

HALAMAN PERNYATAAN………………………………………………….. iv

ABSTRAK……………………………………………………………………… v

ABSTRACT…...………………………………………………………………… vi

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... .... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... .... viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... .... ix

DAFTAR ISI ............. ...................................................................................... .... xiv

DAFTAR TABEL………………………………………………………………. xvii

BAB I : PENDAHULUAN ...................................................................... .... 1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... .... 1

B. Perumusan Masalah ............................................................. .... 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................. .... 4

D. Manfaat Penelitian ............................................................... .... 5

E. Metode Penelitian ................................................................ .... 6

F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................. .... 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. .... 13

A. Kerangka Teori .................................................................... .... 13

1. Tinjauan Umum Tentang Pihak-Pihak Dalam Perkara Gugatan

Perdata……………….................................................... 13

a. Gugatan oleh Pihak Perorangan (Person)……………..... 13

b. Gugatan oleh Pihak Badan Hukum .............................. 13

c. Gugatan oleh Kelompok Masyarakat........................... 13

2. Tinjauan Umum tentang Gugatan Perwakilan Kelompok di Negara

Australia…….................................................................. 19

3. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Sistem Hukum Class

Action…………………................................................... 21


commit to user

xiii

a. Pengertian Perbandingan Sistem Hukum…………….. 21

b. Perbandingan Sistem Hukum di Negara Indonesia dan Negara

Australia................................................................ .. 24

B. Kerangka Pemikiran…................ ......................................... . 27

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN......................... . 29

A. Persamaan dan Perbedaan Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan

Perwakilan Kelompok atau Class Action di Negara Indonesia

Berdasarkan PERMA Nomor1 Tahun 2002 dan di Negara Australia

Berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976............. 29

B. Kelebihan dan Kelemahan Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan

Perwakilan Kelompok atau Class Action di Negara Indonesia

Berdasarkan PERMA Nomor1 Tahun 2002 dan di Negara Australia

Berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976............ 47

BAB IV : PENUTUP .................................................................................. .... 53

A. Simpulan .............................................................................. .... 53

B. Saran .................................................................................... .... 56

DAFTAR PUSTAKA


commit to user

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Proses Penyelesaian Gugatan Perwakilan

Kelompok atau Class Action............................................. .................. 47

Tabel 2 : Kelebihan dan Kelemahan Proses Penyelesaian Gugatan Perwakilan

Kelompok atau Class Action............................................................. 53


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran hukum tidak hanya dapat menimpa pada seseorang, tetapi

juga sekelompok orang dalam jumlah besar atau masyarakat luas. Pada

dewasa ini, dengan perkembangan perekonomian yang mengarah pada

perkembangan produksi barang dan jasa sangatlah berpotensi untuk

menimbulkan kerugian yang juga bersifat massal. Oleh karena itu, kebutuhan

informasi serta pengetahuan tentang gugatan class action atau gugatan

perwakilan kelompok yang bersifat praktis, kini sangat dirasakan

kebutuhannya.

Gugatan class action didalam penerapannya baru pada awal abad ke-

19 di negara-negara lain seperti Amerika, Kanada, Australia dan lain-lain,

yang pada umumnya negara-negara dengan sistem common law . Sistem

Hukum common law membentuk bagian utama dari hukum banyak negara,

terutama di negara – negara yang merupakan bebas koloni atau wilayah dari

Britania. Dia terkenal karena terdapat hukum tidak tertulis (non-statutory)

yang luas mencerminkan sebuah konsensus penghakiman dengan sejarah

berabad-abad para juris. Di Indonesia pemahaman konsep ini masih terbilang

baru dan mulai mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Usaha

pembaruan hukum dengan menerapkan sistem common law juga memasuki

aturan dalam bidang pembangunan dan ekonomi. Namun pemahaman konsep

tentang sistem common law yang diterapkan dalam gugatan class action

belum memadai, disebabkan oleh prosedur gugatan class action di Indonesia

yang belum ada pedoman prosedur acara atau teknis penerapannya yang

terkait dengan aspek prosedural yang sangat kompleks (Susanti Adi Nugroho,

2010 : 4).

Tidak adanya undang-undang ataupun peraturan lain yang mengatur

tentang acara atau prosedur gugatan class action selain daripada PERMA


commit to user

2

Nomor 1 Tahun 2002 tentang tata cara penerapan gugatan perwakilan

kelompok. Dalam menggunakan dan menyikapi prosedur gugatan class

action ini tidaklah cukup dengan sekedar memahami PERMA Nomor 1

Tahun 2002. Pemahaman keseluruhan aspek teknis penerapan gugatan class

action sangatlah penting. Karena gugatan ini memiliki karakteristik atau

kekhasan tersendiri, yang belum terakomodasi dalam hukum acara yang

berlaku.

Pada prinsipnya, gugatan class action merupakan suatu cara untuk

memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum

yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Sangatlah tidak praktis apabila

kasus yang menimbulkan kerugian terhadap orang banyak, memiliki fakta

atas dasar hukum, serta tergugat yang sama, diajukan secara sendiri-sendiri

sehingga menimbulkan ketidakefesienan bagi pihak yang mengalami

kerugian, maupun pihak tergugat bahkan bagi pihak pengadilan sendiri.

Gugatan class action ini mahal dan rumit tetapi mampu untuk

memecahkan masalah litigasi dalam skala besar tanpa terlalu membebani

tugas pengadilan, dan mampu memberikan keadilan bagi mereka yang tidak

bersedia untuk mengajukan gugatan perorangan. Dengan adanya gugatan

melalui class action proses berperkara ini menjadi lebih ekonomis dengan

biaya lebih efektif (judicial economy). Biaya pengacara melalui mekanisme

class action juga akan jauh lebih murah daripada gugatan masing-masing

individu, yang kadang tidak sesuai dengan ganti kerugian yang akan diterima.

Apalagi jika biaya gugatan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan

yang diajukan.

Penerapan di negara Australia tentang gugatan class action atau

representative class proceeding sudah diakui bertahun-tahun di Amerika dan

Kanada tetapi di Australia prosedur gugatan perwakilan ini baru diusulkan di

Pengadilan Federal pada 1988, dan baru dilaksanakan pada 1991, dengan

mengamandemen Federal Court of Australia Act 1976. Meskipun pada awal

pelaksanaan tidak banyak perkara yang diajukan dengan prosedur perwakilan


commit to user

3

ini, tetapi secara bertahap berkembang cepat, makin banyak gugatan yang

diajukan dengan mekanisme gugatan kelompok (Peter R.A Gray 2002: 3).

Class action pertama kali diperkenalkan oleh Law Reform Committee

of South Australia, kemudian juga oleh Law Reform Commission of Australia.

Pertama kali Australia mengakui prosedur class action untuk negara bagian

New South Wales dan diatur di dalam New South Wales Supreme Court Rules

(NSWCR), 1970. Hukum yang mengatur prosedur class action di Australia,

banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip class action dari negara Inggris,

terutama yang bersumber dari judge made law (Susanti Adi Nugroho, 2010 :

21).

Pengadilan Federal Australia kemudian juga memperkenalkan class

action dan diatur dalam Part IV Federal Court of Australia Act (FCAA),

1976. Tentang representative proceedings, sebagaimana diamandemen pada

tahun 1992. Berbeda dengan pengadilan federal di Australia sangat terbatas,

hanya dijamin oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-

Undang tentang Persaingan Usaha (Trade Practices Act) dan Undang-Undang

tentang Imigrasi (Immigration Act). Kemudian, secara berturut-turut class

action berkembang Australia telah mengenal prosedur class action dan pada

umumnya diatur sebagai salah satu ketentuan prosedur beperkara,dalam

hukum acara perdata mereka. Dengan demikian, untuk perkara-perkara yang

termasuk yurisdiksi pengadilan federal, gugatan class action dapat diajukan

ke pengadilan federal, dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam

Part IV Federal Court of Australian Act (FCAA) 1976, yang sangat fleksibel

dan elaboratif dibandingkan dengan Rule 23 of Civil Procedure, di Amerika.

Adapun untuk perkara yang termasuk kewenangan negara bagian dapat

diajukan di negara bagian yang bersangkutan, yang pada umumnya telah

diatur dalam acara perdata masing-masing negara bagian (Peter Cashman and

Maurice Blackburn Cashman, 2002 : 8).

Dari uraian diatas, Penulis hendak mengkaji lebih jauh mengenai

persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kelemahan proses penyelesaian

sengketa pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class action di negara


commit to user

4

Indonesia dan di negara Australia dalam suatu penulisan yang berjudul Studi

Komparasi Proses Penyelesaian Sengketa Pengajuan Gugatan

Perwakilan Kelompok atau Class Action Di Negara Indonesia

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Dan Di Negara Australia

Berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas,

permasalahan dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam

penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pengajuan gugatan perwakilan

kelompok atau class action di negara Indonesia berdasarkan PERMA

Nomor 1 Tahun 2002 dan di negara Australia berdasarkan Federal Court

of Australia Act 1976 ?

2. Apakah kelebihan dan kelemahan proses penyelesaian sengketa pengajuan

gugatan perwakilan kelompok (class action) di negara Indonesia

berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan di negara Australia

berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976 ?

C. Tujuan Penelitian

“Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum

yang timbul” (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 41), berdasarkan hal tersebut

maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sehingga

mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan yang hendak

dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan proses penyelesaian

sengketa pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class action di


commit to user

5

negara Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan di

negara Australia berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976.

b. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan proses penyelesaian

sengketa pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class action

di negara Indonesia PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan di negara

Australia berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan serta

pemahaman penulis di bidang hukum acara perdata khususnya tentang

perbandingan atau komparasi proses penyelesaian sengketa pengajuan

gugatan perwakilan kelompok atau class action di negara Indonesia

menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan di negara Australia

berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976.

b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh derajat sarjana

dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum

ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang

dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada

umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan

literatur dalam dunia kepustakaan tentang perbandingan atau

komparasi proses penyelesaian sengketa pengajuan gugatan

perwakilan kelompok atau class action di negara Indonesia


commit to user

6


berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976.

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan

maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

semua pihak yang berkepentingan dan mejawab permasalahan yang

sedang diteliti.

b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran,

membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan

penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

c. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru

kepada penulis menganai permasalahan hukum yang dikaji, yang

dapat berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

Penulisan merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam usaha mencari kebenaran ilmiah,

metode penulisan menjadi bagian yang cukup penting dalam menyusun suatu

penulisan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi

penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Penelitian doktrinal

adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif

sebagaimana ilmu social dan ilmu alam. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian

hukum normatif. (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 33). Sisi normatif dari

penelitian ini adalah menemukan persamaan dan perbedaan proses


commit to user

7

penyelesaian sengketa pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau

class action di negara Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun

2002 dan di negara Australia berdasarkan Federal Court of Australia Act

1976, serta kelebihan dan kelemahan proses penyelesaian sengketa

pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class action di negara

Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan di negara

Australia berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat evaluatif, menilai atau mengevaluasi

dua sistem hukum yang berbeda. Dalam hal ini penulis membandingkan

persamaan dan perbedaan proses penyelesaian sengketa pengajuan

gugatan perwakilan kelompok atau class action di negara Indonesia


berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976 maka dari itu dapat

ditemukan kelebihan dan kelemahan dari negara masing-masing.

3. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum

adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan

historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative

approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan

konseptual (conseptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 93).

Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan

dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan

undang-undang (statute approach), dan pendekatan komparatif

(comparative approach). Pendekatan undang-undang (statute approach)

adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legilasi, dimana

dalam penelitian ini regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah


commit to user

8

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan Federal Court of Australia Act 1976 ,

sedangkan pendekatan komparatif (comparative approach) yang penulis

maksud dalam penelitian hukum ini yaitu dengan membandingkan

undang-undang atau peraturan suatu negara dengan undang-undang atau

peraturan dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

Dalam penelitian ini komparasi atau perbandingan aturan hukum

yang diadakan adalah dengan membandingkan PERMA Nomor 1 Tahun

2002 dengan Federal Court of Australia Act 1976. Kegunaan dan tujuan

dari pendekatan komparatif ini adalah untuk memperoleh persamaan dan

perbedaan serta kelebihan dan kelemahan proses penyelesaian sengketa

pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class action, di antara

kedua aturan hukum di negara Indonesia dan di negara Australia.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim. Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki,

2010: 141).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini

adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data

yang diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi dua,

yaitu :


commit to user

9

a. Bahan hukum primer

Semua bahan hukum yang kedudukannya, mengikat secara yuridis,

meliputi peraturan perundangan-undangan dalam hal ini:

1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan

Kelompok atau Class action;

2) Federal Court of Australia Act 1976;

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal

hukum yang terkait, dan media massa yang mengulas tentang gugatan

perwakilan kelompok atau class action; dan

c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-

lain.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian yang penulis angkat merupakan penelitian

doktrinal, maka dalam pengumpulan sumber hukumnya dilakukan

dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan

cara pengumpulan sumber hukum dengan membaca, mempelajari,

mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur,

peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penulis

mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan di negara

Indonesia adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan di negara Australia

adalah Federal Court of Australia Act 1976.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan

logika deduktif. Menurut Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat

Bernard Arief Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk

menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang

bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak

dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret

yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006 : 249-250). Peter Mahmud Marzuki

yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode


commit to user

10

deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles,

penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major

(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat

khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau

conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum

tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2010 :

47). Jadi dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan

bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang

bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih

khusus.

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang diperoleh dengan cara

menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan,

aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat

membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang

diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari sumber

hukum yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat menjawab tentang

komparasi proses penyelesaian sengketa pengajuan gugatan perwakilan

kelompok atau class action di negara Indonesia berdasarkan PERMA

Nomor 1 Tahun 2002 dan di negara Australia berdasarkan Federal Court

of Austalia Act 1976.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam Penulisan hukum (Skripsi) ini terdiri atas empat bab yang

masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi

yang diteliti. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan

hukum terkait dengan munculnya gugatan class action

sebagai suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan


commit to user

11

untuk mendapatkan pemulihan hak hukum dan sebagai

sarana dalam penyelesaian gugatan perwakilan kelompok.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan bahan kepustakaan yang digunakan

berupa teori pendukung penelitian dan pembahasan masalah

penelitian. Bab ini dibagi kedalam dua sub bab, yaitu

kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kajian teoritis

dalam tinjauan pustaka meliputi : (1) Tinjauan Umum

tentang pihak-pihak dalam perkara gugatan perdata; (2)

Tinjauan Umum tentang gugatan perwakilan kelompok atau

class action di negara Australia; dan (3) Tinjauan umum

tentang perbandingan sistem hukum di negara Indonesia

dan di negara Australia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian

dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu

proses penyelesaian sengketa pengajuan gugatan perwakilan

kelompok atau class action di negara Indonesia berdasarkan

PERMA Nomor 1 tahun 2002 dan di negara Australia

berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976 serta

kelebihan dan kelemahan proses penyelesaian sengketa

pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class action

di negara Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun

2002 dan di negara Australia berdasarkan Federal Court of

Australia Act 1976.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang

penulis ambil dari hasil penelitian serta memberikan saran

yang relevan dan bermanfaat bagi semua pembaca dari

penulisan hukum, terutama bagi yang sangat


commit to user

12

berkepentingan dan juga pihak-pihak yang terkait dengan

penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Pihak-Pihak Dalam Perkara Gugatan Perdata

a. Gugatan oleh Pihak Perorangan (Person)

Gugatan perorangan adalah gugatan yang diajukan seorang atau

perorangan baik secara langsung atau tidak berkepentingan langsung tetapi

dianggap berkepentingan yang merasa atau dirasa haknya dilanggar atau

mereka yang rasanya. Pihak berkepentingan secara langsung terdiri dari

pemohon, penggugat, tergugat, pihak ketiga. Pihak yang tidak

berkepentingan langsung tetapi dianggap berkepentingan terdiri dari wali

dan kurator. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak atas

namanya sendiri untuk kepentingan orang lain, maka yang mempunyai

kepentingan adalah pihak yang diwakilinya (Pasal 383, Pasal 446, Pasal

452, Pasal 403, dan Pasal 405 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Mereka ini yang mewakili pihak atas namanya termasuk pihak formil.

Advokat atau pengacara bukan pihak materiil meskipun bertindak atas

nama dan kepentingan kliennya (Djamanat Samosir, 2011 : 57).

b. Gugatan oleh Pihak Badan Hukum (Rechts Person)

Gugatan badan hukum adalah tindakan perdata yang diajukan

oleh suatu badan hukum dimana badan hukum tersebut mengalami

kerugian sebagai akiibat dari tindakan tergugat guna menyelesaikan

sengketa antara badan hukum tersebut dengan tergugat. Pihak-pihak yang

termasuk dalam badan hukum adalah direksi, pengurus, jaksa, TNI dan

PNS (Djamanat Samosir, 2011 : 58).

c. Gugatan oleh Kelompok Masyarakat (Class action)

1) Pengertian Gugatan Kelompok Masyarakat (Class action)

Dari aspek terminologi istilah class action berasal dari bahasa

inggris yang belum ada padanannya secara resmi dalam bahasa


commit to user

14

indonesia, tetapi didalam praktek sering diartikan sebagai kelompok

atau perwakilan kelas. Dalam bahasa Inggris ada pula istilah lain yang

sering dipakai untuk memberi arti class action yaitu representative

action. Dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan gugatan

perwakilan kelompok, atau gugatan kelompok.

Didalam penjelasan pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Perlindungan Konsumen digunakan istilah gugatan kelompok atau

class action. Sedangkan PERMA Nomor 1 tahun 2002 menggunakan

istilah gugatan perwakilan kelompok.

Berikut ini penulis mengutip pendapat para ahli seperti dibawah

ini :

Menurut Henry Campbell Black (1979 : 226-227 dalam Husni

Syawali dkk) Class action atau Representative Action adalah :

“A Class action provides a mean by which, where a large

group of persons are interested in a matter, one or more may

sue or be sued as representatives of the class without needing

to join every member of the class. There are general

requirements for the maintenance of any class suit. These are

that the persons constituiting the class must be numorous that

it is impractable to bring them akk before the court, and the

named representatives much be such as will fairly insure the

adequate representation of them all. It must be an

ascertainable class and there must be a welldefined community

of interest in the questions of law ad fact involved affecting the

parties to be represented”.

Dalam terjemahan bebas adalah

“Class action memberikan pengertian yang mana dimana suatu

kelompok besar mempunyai suatu keadaan yang sama, satu

tuntutan atau lebih atau wakil dari kelompok menuntut tanpa

memerlukan kesepakatan setiap anggota dari kelompok

tersebut. Ada beberapa syarat-syarat untuk menentukan

gugatan dari kelompok tersebut. Disini orang-orang yang ikut

dalam kelompok tersebut harus mempunyai jumlah yang

banyak karena hal itu sangat penting untuk membawa mereka

sebelum ke pengadilan dan perwakilan kelompok harus

memastikan untuk mempresentasikannya secara adil untuk

seluruh anggota kelompok. Kelompok tersebut harus dapat

dipastikan dan harus ada suatu komunitas memastikan


commit to user

15

kepentingan dari pertanyaan hukum termasuk pengaruh

terhadap anggota kelompok yang diwakili”.

Menurut Gregory Churchill, (yang telah diterjemahkan oleh

Husni Syawali dkk, 2000 : 72) memberikan pengertian sebagai

berikut:

“Beberapa orang yang merasa dirugikan oleh suatu produk

menuntut ganti rugi di pengadilan bukan untuk diri mereka

sendiri akan tetapi juga untuk semua orang yang telah

mengalami kerugian yang sama”. Lebih lanjut dikemukakan

bahwa kesulitan dari acara ini adalah pertama, sulit

menentukan orang yang merasa dirugikan; kedua, kalau

gugatan dirugikan oleh hal yang sama mendaftarkan diri; dan

ketiga memakan waktu lama dan biaya mahal.

Menurut Mas Achmad Santoso, dkk (1991 : 1) Class action

atau gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur beracara

dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu

atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai

penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu

sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, ratusan

ribu, bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan

penderitaan atau kerugian orang (tunggal) atau orang-orang

(jumlah/lebih dari satu) yang tampil sebagai penggugat dan disebut

sebagai wakil kelas atau class representative, sedangkan sejumlah

orang banyak yang diwakilinya disebut sebagai class members.

Menurut peraturan perundang-undangan baik di negara-negara

asing maupun di Indonesia dapat dikutip beberapa di antaranya,

menurut pasal 10 Rules of Procedure dalam Supreme Court of

Judicature Act 1973 menyebutkan Class action sebagai berikut:

“Where there are numerous parties having the same interest in

one action, one or more of such parties may sue or be sued or

may be authoreized by the court to defend in such action or,

behalf of or for the benefit of all parties so interested” (dalam

Mas Achmad Santoso, dkk 1999)


commit to user

16


“Dimana suatu kelompok mempunyai jumlah anggota

kelompok yang banyak, mempunyai kepentingan yang sama

dalam satu tindakan, satu atau lebih dari satu pihak dapat

mengugat atau digugat atau dapat disahkan oleh pengadilan

untuk membela dari tindakan tersebut, kepentingan atau

manfaat untuk pihak-pihak yang tidak berkepentingan”.

Aturan tersebut diatas kemudian diadopsi oleh beberapa negara

antara lain USA di dalam pasal 23 The Federal Rules of Civil

Procedures ; Australia di dalam The Federal Court of Australia Act ;

Quebec Kanada di dalam the Quebec Law Respecting the Class

action, dan lain-lain.

Sedangkan di negara Indonesia dapat dijumpai di dalam

beberapa peraturan perundangan-undangan antara lain : Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-

Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997,

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan

PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf b, yang berbunyi sebagai berikut :

Gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan oleh :

sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

Dijelaskan didalam penjelasan sebagai berikut : Undang-Undang ini

mengakui gugatan kelompok atau class action, gugatan kelompok

atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar

dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya

adalah bukti transaksi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

Pasal 71 ayat (1) masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan

kelompok atau class action ke pengadilan dan atau melaporkan ke

penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan


commit to user

17

kepentingan masyarakat ; sedangkan pada ayat (2) Hak mengajukan

gugatan dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap

pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan persetujuan perundang-

undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 37 ayat (1)

mengatur mengenai hal mengajukan gugatan secara perwakilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang

ketentuan acara gugatan class action adalah suatu tata cara pengajuan

gugatan, dalam mana satu atau lebih yang mewakili kelompok

mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan

sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang

memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok

dan anggota kelompok dimaksud. Wakil kelompok adalah satu atau

lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan

sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.

Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah yang

menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil

kelompok di pengadilan.

2) Manfaat dan dasar gugatan class action

Ada berbagai pendapat mengenai manfaat gugatan class action,

H. Toto Tahir berpendapat bahwa tujuan kegunaan class action secara

mendasar dapat dilihat dari segi efisiensi perkara ; proses berperkara

yang ekonomis ; menghindari putusan yang berulang-ulang yang

dapat beresiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama

(H. Toto Tahir, dalam Husni Syawali, dkk ; 2000 : 73).

Sementara itu Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa

manfaat gugatan class action dapat dilihat setelah memperbandingkan

antara beberapa negara, yang pada umumnya bertujuan sama, yaitu :

a) Agar proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien

(Judicial Economy);


commit to user

18

b) Memberikan akses pada keadilan dan mengurangi hambatan-

hambatan bagi penggugat individual yang umumnya berposisi

lemah;

c) Merubah sikap perilaku pelaku pelanggaran dan menimbulkan

sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan

kepentingan masyarakat luas (Susanti Adi Nugroho, 2002 : 6).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas penulis sependapat,

karena memang kenyataannya tujuan dan kegunaan class action

memang demikian adanya, dalam arti lebih menyederhanakan

prosedur dan mekanisme beracara di pengadilan, yang tentunya

menguntungkan konsumen yang notabene dalam berbagai aspek

memang posisinya lemah.

Sedangkan landasan hukum dari gugatan class action dapat

ditemui dalam beberapa Undang-undang sektoral antra lain :

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen; dan

d) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11

Tahun 2008 (Harjono, 2012 : 5).

Dengan menggunakan kewenangan yang ada pada Mahkamah

Agung RI untuk mengisi kekosongan hukum acara khususnya gugatan

class action maka telah ditetapkan PERMA Nomor 1 tahun 2002 yang

mengatur tentang hukum acara gugatan perwakilan kelompok atau

class action. Melihat substansi dari PERMA Nomor 1 tahun 2002

yang tidak mengatur tentang salah satu bidang tertentu, maka Susanti

Adi Nugroho berpendapat bahwa PERMA tersebut dapat diterapkan

terhadap gugatan perwakilan kelompok dalam bidang perkara apa saja

yang memenuhi syarat untuk diajukan secara perwakilan kelompok

(Susanti Adi Nugroho. 2002 : 15).


commit to user

19

2. Tinjauan Umum tentang Gugatan Perwakilan Kelompok atau class

action di Negara Australia

Pengadilan Federal Australia adalah pengadilan tinggi Australia suatu

dokumen yang memiliki yurisdiksi untuk menangani perselisihan sipil yang

paling diatur oleh hukum federal (dengan pengecualian hal-hal hukum

keluarga), bersama dengan beberapa hal yang berkaitan dengan pidana. Kasus

didengar pada tingkat pertama oleh hakim tunggal. Pengadilan ini mencakup

divisi banding disebut sebagai Pengadilan Lengkap yang terdiri dari tiga

hakim, jalan hanya banding dari yang terletak di Pengadilan Tinggi Australia.

Dalam hirarki pengadilan Australia, Pengadilan Federal menempati posisi

setara dengan Pengadilan Agung masing-masing negara dan wilayah.

Sehubungan dengan Pengadilan lainnya dalam aliran federal, itu sama dengan

Family Court of Australia, dan ketua Pengadilan Magistrate Federal.

Didirikan pada tahun 1976 oleh Pengadilan Federal Court of Australia Act

(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Court_of_Australia, diakses tanggal 07

april 2012).

Pengadilan Federal Australia terbagi menjadi dua bagian dan

kewenangan, yaitu:

a. Yurisdiksi Original (Original jurisdiction)

Pengadilan Federal ini tidak memiliki yurisdiksi yang melekat.

Yurisdiksinya mengalir dari undang-undang. Yurisdiksi asli Mahkamah

mencakup hal-hal yang timbul dari undang-undang Persemakmuran

seperti, misalnya, hal yang berhubungan dengan perpajakan,

perdagangan praktek, judul asli, kekayaan intelektual, hubungan

industrial, perusahaan, dan kebangkrutan.

b. Yurisdiksi Banding (Appellate jurisdiction)

Pengadilan Federal Australia juga memiliki yurisdiksi banding

Pengadilan Magistrates Federal pada segala hal, dengan pengecualian

hukum keluarga, dimana Pengadilan Keluarga Australia memiliki

yurisdiksi banding. Pengadilan banding juga menjalankan yurisdiksi

umum di pidana dan perdata hal-hal di banding dari Mahkamah Agung


commit to user

20

Australian Capital Territory dan Mahkamah Agung Norfolk Island.

Mahkamah juga menjalankan yurisdiksi banding di banding dari

Pengadilan Tinggi Negara dalam beberapa urusan federal.

Pengadilan Federal Court of Australia Act 1976 juga memiliki

yurisdiksi mengenai gugatan perwakilan kelompok atau class action.

Ketika suatu kelompok tidak ada pertentangan yang muncul mengenai

siapa saja anggota kelompok dan siapa wakil dari gugatannya dalam hal

itu proses gugatan telah dimulai. Pengertian–pengertian yang berkenaan

dengan class action di dalam Federal Court of Australia Act 1976 adalah

sebagai berikut :

a. Perwakilan kelompok berarti seseorang yang memulai proses

gugatan perwakilan kelompok;

b. Responden atau anggota kelompok berarti seseorang terhadap siapa

bantuan di cari dalam melanjutkan proses representasi; dan

c. Sub-kelompok anggota berarti seseorang termasuk dalam sub-

kelompok yang dibentuk sub-kelompok partai perwakilan berarti

orang yang ditunjuk menjadi sub-kelompok partai perwakilan.

Melanjutkan proses Gugatan Perwakilan Kelompok, subjek dari

bagian proses lanjutan ini adalah

a. 7 orang atau lebih yang mewakili anggota kelompok yang

mempunyai gugatan yang sama;

b. Gugatan dari Kelompok tersebut adalah sehubungan dengan atau

muncul dari keadaaan yang sama dan terkait; dan

c. Gugatan dari kelompok tersebut menjelaskan tentang isu hukum dan

fakta hukum yang sama.

Apabila Wakil kelompok telah memulai melanjutkan

perwakilannya atas kelompok tersebut, orang tersebut tetap memiliki

kewenangan cukup untuk melanjutkan persidangan itu, dan untuk

membawa banding dari keputusan dalam sidang itu meskipun wakil

kelompok tersebut tidak lagi memiliki kepentingan terhadap responden.


commit to user

21

Perihal persetujuan menjadi anggota kelompok , tidak perlu adanya

persetujuan secara tertulis , kecuali :

a. Persemakmuran, Negara Bagian atau Wilayah;

b. Menteri atau Menteri dari Negara Bagian atau Wilayah;

c. Suatu badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial masyarakat

oleh hukum persemakmuran, negara atau wilayah, selain sebuah

perusahaan atau asosiasi; dan

d. Seorang petugas dari persemakmuran, negara atau wilayah atau

kapasitasnya sebagai seorang perwira.

3. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Sistem Hukum Class action

a. Pengertian Perbandingan Sistem Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum,

yakni antara lain : Comparative Law, Foreign Law (bahasa inggris);

Droit Compare (istilah Perancis); Rechtsvergelijking (bahasa Belanda)

dan Vergleichende Rechlehre (bahasa Jerman). Di dalam Black‟s Law

Dictionary dijelaskan : Comparative Law Jurisprudence is the study of

principles of legal science by the comparison of various system of law.

Suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan

perbandingan berbagai macam sistem hukum (Barda Nawawi Arief, 2002

: 3).

Apabila diamati istilah asingnya, comparative law, maka dapat

diartikan bahwa titik berat adalah kepada perbandingannya atau

comparative memberikan sifat kepada hukum (yang dibandingkan).

Istilah perbandingannya, bukan kepada sisi hukumnya. Inti sedalamnya

dari pengertian istilah perbandingan hukum dalah membandingkan

sistem-sistem hukumnya (Romli Atmasasmita, 2000 : 7).

Beberapa definisi mengenai perbandingan hukum yang

dikemukakan oleh beberapa pakar sebagaimana dikutip oleh Romli

Atmasasmita adalah sebagai berikut :

1) Rudolf B. Schlesinger, Winterton, dan Gutteridge


commit to user

22

Perbandingan hukum menurut Rudolf B. Schlesinger yang

dikutip oleh Romli Atmasasmita merupakan metode penyelidikan

dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang

bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum adalah bukan perangkat

peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum,

melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing

dari suatu masalah hukum. Menurut Winterton yang dikutip dalam

buku Romli Atmasasmita perbandingan hukum adalah suatu metode

yaitu perbandingan sistem hukum dan perbandingan tersebut

menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Perbandingan

hukum menurut Gutteridge yang dikutip dalam buku Romli

Atmasasmita adalah suatu metode perbandingan yang dapat

digunakan dalam semua cabang hukum. Ia membedakan antara

comparative law dengan foreign law (hukum asing), pengertian yang

pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih,

sedangkan pengertian istilah hukum yang kedua, adalah mempelajari

hukum yang lain (Romli Atmasasmita, 2000 : 7).

2) Lemaire, Hessel Yutema, dan Orucu

Perbandingan hukum menurut Lemaire yang dikutip oleh

Romli Atmasasmita adalah sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang

juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup (isi

dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-

sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.

Menurut Hessel Yutema yang dikutip dalam buku Romli

Atmasasmita perbandingan hukum adalah

“law is simply another name for legal science, or like other

branches of science it has a universal humanistic outlook; it

comtemplates hat while the technique nay vary, the problems

of justice are basically the same in time and space

throughout the world”.


“Perbandingan hukum hanya satu nama lain untuk ilmu

hukum dan merupakan bagian yang menyatu dari suatu ilmu


commit to user

23

sosial, atau seperti cabang ilmu lainnya. Perbandingan hukum

memiliki wawasan yang universal, sekalipun caranya

berlainan, masalah keadilan pada dasarnya baik menurut

waktu dan tempat di seluruh dunia (Romli Atmasasmita,

2000 : 9)”.

Perbandingan hukum menurut Orucu yang dikutip oleh Romli

Atmasasmita adalah

“comparative law is legal discipline aiming at ascertaining

similarities and diffirences and finding out relationship

between various legal systems,their assence and style,

looking at comparable legal institutions and concepts and

typing to determine solutions to certains problem in these

systems with a definite goal in mind, such as law reform,

unificationetc”.


“Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang

bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta

menemukan hubungan-hubungan yang erat antara berbagai

sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-

lembaga hukum, konsep-konsep serta mencoba menemukan

suatu penyelesaian masalah-masalah tertentu dalam sistem-

sistem hukum yang dimaksud dengan tujuan seperti

pembaharuan hukum, unifikasi hukum dll (Romli

Atmasasmita, 2000 : 9)”.

Mencermati definisi-definisi perbandingan hukum diatas dan

menurut analisis dari penulis bahwa terdapat dua kelompok dari definisi

tersebut, yaitu kelompok pertama yang menyatakan bahwa perbandingan

hukum merupakan cabang dari ilmu hukum. Kedua kelompok definisi

tersebut dikemukakan sesuai dengan masanya sehingga dapat diakui

kebenarannya. Definisi dari kelompok yang pertama yang akan penulis

gunakan dalam penulisan hukum ini sebagai alat untuk mengetahui

perbedaan dan persamaan dua sistem hukum yang berbeda. Lebih

tepatnya menggunakan sistem perbandingan hukum menurut Orucu

dimana mencari persamaan dan perbedaan serta hubungan dalam sistem

hukum, lembaga hukum, konsep hukum, serta penyelesaian masalah

hukum.


commit to user

24

b. Perbandingan Sistem Hukum di Negara Indonesia dan Negara

Australia

Negara-negara civil law biasanya adalah negara-negara yang

berdasarkan kriterianya dapat diklasifikan dengan memperhatikan

sumber-sumber hukumnya (peraturan, undang-undang, dan legislasi

utama yang berlaku), karakteristik mode pemikirannya berkenaan dengan

masalah hukum, institusi hukumnya yang berbeda (dan struktur yudisial,

eksekutif dan legislatif), serta ideologi hukum fundamentalnya. Sistem

hukum common law adalah negara-negara yang gaya yuristiknya

didasarkan pada model common law Inggris yang terutama didirikan

berdasarkan pada sistem kasus atau preseden yudisial, dan dimana

legislasi secara tradisional tidak dianggap sebagai sumber hukum utama,

tetapi biasanya dianggap sebagai hanya sekedar sarana konsolidasi atau

klarifikasi dari peraturan dan prinsip hukum yang secara esensial

diturunkan dari hukum kasus dan hukum yang dibuat oleh hakim (Peter

de Cruz, 2012 : 62).

Indonesia menganut sistem civil law dimana ada perbedaan

fundamental yang terdapat di antara hukum privat dan hukum publik

yang jauh lebih dalam dan digambarkan dengan lebih tajam daripada

didalam sistem common law . Dalam lingkup konseptual, sistem common

law maupun civil law mengakui bahwa hukum privat itu mengatur

hubungan antar warga negara privat dan antar perusahaan, sedangkan

hukum publik menangani masalah yang berhubungan dengan

perselisihan dimana negara menjadi salah satu pihaknya. Pembedaannya

dalam sistem civil law memiliki implikasi praktis yang jauh lebih besar

karena, dari pembedaan ini, muncul dua macam hirarki pengadilan

berbeda yang masing-masing dari kedua macam hukum ini.

Pembedaan antara hukum privat dan hukum publik di dalam

hukum inggris telah sangat banyak dipengaruhi untuk kepentingan

analisis akademik. Konsekuensi utama dari pembedaannya di dalam

common law Inggris adalah berkenaan dengan macam ganti rugi yang


commit to user

25

tersedia bagi individu privat dalam perkara yang melibatkan „hukum

publik‟. Terlepas dari tatanan terspesialisasi yang tersedia

(certiorari/surat perintah peninjauan ulang dari pengadilan yang lebih

tinggi ke yang lebih rendah), mandamus (perintah pelaksanaan kewajiban

dari pengadilan tinggi ke yang lebih rendah atau otoritas) dan perintah

pengadilan. Tidak ada pengadilan tersendiri berkenaan dengan

perselisihan hukum publik di dalam yuridiksi common law yang

mengaplikasikan prinsip-prinsip common law yang sama; pengadilan

juga digunakan untuk menangani perselisihan hukum privat dan hukum

publik. Dalam sistem civil law kumpulan substantif hukum privat secara

prinsipil terdiri atas civil law dalam pengertian hukum perdata (atau droit

law dalam hukum Perancis) yang selanjutnya dipecah ke dalam beberapa

sub divisi hukum, seperti hukum perorangan, hukum keluarga, rezim hak

kepemilikan matrimonial dan hukum obligasi.

Setelah melihat bagaimana sistem hukum civil law di negara

indonesia, selanjutnya dapat dikomparasikan dengan sistem hukum di

negara Australia yaitu sistem hukum common law . Di negara Australia

sistem common law yang digunakan adalah undang-undang yang

komprehensif untuk satu bidang hukum, tetapi modal interpretasi dan

pertimbangan mereka yang paling dominan dalam mengaplikasikan

undang-undang ini, yang mereka letakkan pada hukum kasus, biasanya

akan menentukan klasifikasi akhir mereka. Tradisi common law yang

biasanya diidentifikasikan dengan sebuah sistem berbasis kasus tetapi

meskipun kasus memainkan peran yang dominan. Gaya yang menjadi

ciri khas common law dapat disebut pragmatis dan improvisatoris, yang

terutama diperlihatkan oleh keputusan hakim dari resolusi terhadap

perselisihan (Peter De Cruz, 2012 : 147).

Masalah penting lainnya adalah ruang lingkup kekuasaan

Pengadilan Federal. Hal yang paling penting disini adalah bahwa hukum

Federal menjadi hukum tertinggi hanya pada bidang yang terbatas. Baik

di Pengadilan Federal maupun Pengadilan Negara Bagian, sebuah


commit to user

26

tindakan yang didasarkan pada hak yang diperoleh dari hukum negara

bagian mungkin saja berhadapan dengan pembelaan yang didasarkan

pada hukum Federal. Atau sebaliknya, sebuah perkara yang didasarkan

pada hukum negara bagian bisa saja berhadapan dengan pembelaan yang

didasarkan pada hukum Federal. Oleh sebab itu, Pengadilan Federal

seringkali mengaplikasikan hukum negara bagian, tetapi peran hukum

negara bagian dalam Pengadilan Federal harus diberi catatan singkat.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Federal telah

membentuk sebuah common law federal yang seragam di seluruh

Australia Serikat, yang menunjukan ekspresi puncaknya didalam

keputusan-keputusan Mahkamah Agung Australia. common law federal

ini, oleh sebab itu, mengikat terhadap Pengadilan Federal tetapi tidak

terhadap Pengadilan Negara Bagian. Hasil dari pengajuan perkara, oleh

sebab itu, akan tergantung pada pengadilan yang mana, Negara Bagian

atau Federal, yang memeriksa perkara tersebut dan banyak yang merasa

kalau ini dapat menyebabkan ketidakpastian, ketidakadilan yang

disebabkan oleh forum shopping (berbagai upaya yang dilakukan

penggugat untuk membuat agar perkara mereka diperiksa di pengadilan

dan agar hasilnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan), dan

ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan negara bagian.

Dalam kasus yang melibatkan pilihan hukum, agar dapat

menentukan hukum asing manakah yang akan diaplikasikan, Pengadilan

Federal, dalam perkara-perkara yang ada pengaruhnya terhadap hukum

negara bagian, harus mengikuti pilihan prinsip-prinsip hukum negara

bagian dimana ia berada. Dalam kasus-kasus yang melibatkan

keberagaman yuridiksi, oleh sebab itu, sebuah Pengadilan Federal yang

menyidangkan tuntutan-tuntutan yang diajukan berdasarkan hukum

negara bagian secara substansial harus sampai pada hasil yang sama

seperti dalam pengadilan negara bagian dimana ia berada. Hukum dalam

bidang ini tidak harus kompleks dan punya kemungkinan untuk

diselesaikan melalui legislasi. Tetapi, merekonsiliasi isu-isu yuridiksional


commit to user

27

dan konstitusional yang menimbulkan banyak masalah dalam bidang ini

bukanlah masalah yang sederhana ( Peter De Cruz, 2012 : 163).

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Pengajuan Gugatan Perwakilan

Kelompok atau Class Action

Negara Indonesia

Negara Australia

PERMA Nomor 1 Tahun 2002

tentang Gugatan Perwakilan

Kelompok atau Class Action

Federal Court of Australia

Act 1976

Perbandingan Proses Penyelesaian

Sengketa Pengajuan Gugatan

Perwakilan Kelompok atau class

action di Indonesia dan Australia

Kelemahan dan kelebihan Proses

Penyelesaian Pengajuan Gugatan

Perwakilan Kelompok atau class

action di Indonesia dan Australia


commit to user

28

Keterangan :

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran penulis

dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah, dan menjabarkan serta

menemukan jawaban atas permasalahan hukum, yaitu proses penyelesaian

sengketa pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class action di

negara Indonesia dan di negara Australia dan kelebihan dan kelemahan

proses penyelesaian sengketa pengajuan guagatan perwakilan kelompok

atau class action di negara Indonesia dan di negara Australia.

Class action merupakan suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana

satu orang atau lebih yang mewakili sekelompok mengajukan gugatan

untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya

banyak. Hanya beberapa negara tertentu yang menerapkan pengajuan

gugatan class action. Dalam penelitian ini penulis mengkomparasikan

antara proses penyelesaian sengketa pengajuan gugatan perwakilan

kelompok atau class action di Indonesia dan Australia.

Gugatan class action di Indonesia pengaturannya di dasarkan pada

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok

sedangkan di Australia di atur di dalam Federal Court of Australia Act

1976. Kemudian setelah penulis dapat mengomparasikan antara proses

penyelesaian pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class action di

Indonesia dan Australia berdasarkan aturan hukum di masing – masing

negara tersebut, Penulis mencoba mencari dan mendeskripsikan

kelemahan dan kelebihan dalam proses penyelesaian sengketa pengajuan

gugatan class action di negara Indonesia dan di negara Australia.


commit to user

29

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action di Negara Indonesia

berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan di Negara Australia

berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976

Istilah class action berasal dari bahasa inggris, yakni gabungan dari

kata class dan action. Pengertian class adalah sekelompok orang, benda,

atau kegiatan yang mempunyai sifat atau ciri, sedangkan action dalam dunia

hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Jadi Class action

adalah suatu pengertian dimana sekelompok besar orang yang

berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dari mereka dapat

menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus

menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili (Henry

Campbell Black, 1991 : 170).

Dalam jurnalnya, Robert. G. Bone berpendapat mengenai definisi

Class action, yaitu :

“ The class action is a device that allows one or more parties, called

―class representatives, to sue on behalf of many other similarly

situated persons, called absent class members or absentees. It traces

its early roots to medieval forms of group litigation and its modern

shape to the courts of equity of the seventeenth and eighteenth

centuries.”

Dalam terjemahan bebas :

“ Class action adalah sebuah alat yang terdiri dari satu atau lebih

anggota, yang disebut wakil kelompok, untuk menggugat

kepentingan dari banyak orang yang memiliki keadaan yang sama, di

sebut anggota kelompok yang tidak hadir atau ketidakhadiran. Hal

ini di gunakan sebagai dasar awal atau surat gugatan dari grup

litigasi pada abad pertengahan dan hal ini bentuk modern dari

pengadilan di abad ke 17 dan ke 18 Masehi.”


commit to user

30

Dalam pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002, gugatan

perwakilan kelompok atau class action didefinisikan sebagai suatu prosedur

pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok

mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili

sekelompok orang jumlahnya banyak, memiliki kesamaan fakta atau

kesamaan dasar hukum antara wakil kelomppok dan anggota kelompoknya.

Didalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class action

terdapat beberapa ketentuan yaitu harus memenuhi kriteria class action,

syarat formal pengajuan surat gugatan, syarat gugatan class action, tahap

pemeriksaan gugatan class action. Beberapa tahapan tersebut harus dilalui

agar gugatan class action tersebut bisa diperiksa oleh hakim sebagaimana

ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar dalam proses pengajuan

gugatan class action tidak segampang mungkin dilakukan karena hal ini

juga berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan nantinya.

Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat dilakukan oleh

seseorang atau badan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang

banyak, seperti dalam perkara cacat produk atau iklan produk suatu barang

yang menyesatkan, pencemaran lingkungan yang merugikan ratusan bahkan

ribuan konsumen. Untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat diajukan

melalui gugatan perwakilan kelompok. Terlebih dahulu harus memenuhi

beberapa persyaratan, dan melalui beberapa prosedur beracara di dalam

class action. Berikut ini adala kriteria pengajuan gugatan class action :

a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah

efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri

atau bersama-sama dalam satu gugatan (numeriousity);

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum

yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis

tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; dan

c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk

melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya

(adequacy of representation).


commit to user

31

Selain ada kriteria pengajuan gugatan class action, ada penggantian

pengacara apabila pengacara tersebut melakukan tindakan yang

bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan

anggota kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sub d PERMA Nomor

1 Tahun 2002. PERMA tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud

dengan “melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela

dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya”.

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat

gugatan sebagaimana di atur dalam Hukum Acara Perdata yang

berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;

b. Definisi kelompok secara terperinci dan spesifik, walaupun tanpa

menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;

c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan

dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota

kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang

dikemukakan secara jelas dan terperinci;

e. Dalam suatu gugatan perwakilan kelompok, dapat dikelompokkan

beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama

karena sifat dan kerugian yang berbeda; dan

f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas

dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara

pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok

termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu

memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Selanjutnya, tahap prosedural pemeriksaan gugatan class action ada

beberapa tahapan yaitu antara lain :

a. Proses pemeriksaan awal (Preliminary Certification Test)

b. Pemberitahuan atau notifikasi

c. Hak untuk Opt-out


commit to user

32

d. Putusan hakim dan pendistribusian ganti rugi.

Setelah membahas tentang proses beracara dalam pengajuan gugatan

class action secara umum, penulis akan membandingkan proses beracara

pengajuan gugatan class action di negara Indonesia berdasarkan PERMA

Nomor 1 Tahun 2002 dengan di negara Australia berdasarkan Federal

Court of Australia Act 1976. Ketentuan tentang class action di berbagai

negara pada umumnya mensyaratkan bahwa jumlah orang yang mengajukan

gugatan harus sedemikian banyaknya (numerous persons), sehingga apabila

gugatan diajukan secara individual atau kumulasi akan menjadi tidak praktis

lagi (E. Sundari , 2002 : 38).

Di Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tidak menentukan

jumlah anggota kelompok agar gugatan dapat diperiksa berdasarkan

perwakilan kelompok. PERMA hanya mensyaratkan jumlah anggota

kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila

pengajuan gugatan perwakilan kelompok (class action) dilakukan secara

sendiri-sendiri. Deskripsi minimal kelompom yang tidak diatur secara jelas

dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Oleh karena itu, hakim dalam

menentukan jumlah anggota kelas yang banyak (numerous persons) perlu

mempertimbangkan dengan seksama dan benar-benar memerhatiakn apakah

gugatan perwakilan ini merupakan cara yang praktis dan tepat dibandingkan

gugatan biasa (Susanti Adi Nugroho, 2010 : 72).

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 juga tidak menentukan batas

maksimal anggota kelas. Dalam praktiknya memang sulit untuk menentukan

batas maksimal anggota kelompok, namun dalam Pasal 3 huruf e telah

mengantisipasi, jika jumlah anggota kelompok sedemikian banyak dapat

dibagi dalam subkelompok. Demikian pula jika nilai kerugian dan sifat

kerugian yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok berbeda,

dapat dipisahkan dalam beberapa subkelompok (Susanti Adi Nugroho, 2010

: 72).

Penerapan adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan

dasar hukum yang bersifat substansial (common questions of fact or law or


commit to user

33

commonality) digunakan untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan

dapat dikategorikan sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action),

terlebih dahulu perlu diketahui faktor kesamaan antara wakil kelas (class

representatives) dan anggota kelasnya (class member). Kesamaan adapat

dilihat dari faktanya (question of fact) maupun kesamaan dasar hukum

(question of law). PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tidak menjelaskan apa

yang dimaksud dengan persamaan fakta atau dasar hukum. Namun dapat

dijelaskan bahwa wakil kelas harus merupakan bagian dari anggota kelas

yang di deskripsikan dalam surat gugatan (Susanti Adi Nugroho, 2010 : 94).

Mempunyai persamaan jenis tuntutan, tidak berarti bahwa masing-

masing anggota kelas menuntut jumlah yang sama, jumlah ganti rugi di

antara anggota kelas dapat berbeda-beda sesuai dengan kerugian masing-

masing. Namun dalam menentukan persamaan jenis tuntutan ini haruslah

selalu dikaitkan dengan persyaratan lain seperti adanya persamaan

kepentingan, hukum dan fakta, dan persamaan bersama ini lebih dominan

jika diperbandingkan dengan tuntutan yang bersifat individu.

Dalam gugatan perwakilan kelompok, para wakil kelas yang

mewakili pada umumnya berjumlah sedikit dan mereka ini juga merupakan

bagian dari anggota kelas, tetapi pada umumnya yang paling kuat bukti-

buktinya yang akan tampil sebagai penggugat, mengatasnamakan dan

memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri maupun yang diwakilinya,

yang pada umumnya berjumlah besar. Wakil kelas ini harus benar-benar

dapat menjamin kepentingan anggota kelasnya secara jujur dan bertanggung

jawab atau biasa disebut dengan adequacy of representation.

Peraturan di negara Indonesia menurut PERMA Nomor 1 Tahun

2002 mengenai kelayakan perwakilan dalam pasal 2 sub bab c PERMA juga

mensyaratkan bahwa wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan

kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang

diwakilinya. PERMA tidak memberi penjelasan apa dan bagaimana sikap

wakil kelas yang pantas dan jujur, secara umum, lazimnya wakil kelompok

disyaratkan yang mengetahui kasusnya secara lengkap, jujur dan memiliki


commit to user

34

karakter dan kredibilitas yang baik. Disamping itu, juga tidak ada konflik

kepentingan dengan anggota kelompok lain, karena wakil kelompok juga

merupakan bagian dari anggota kelompok. Wakil kelompok di isyaratkan

juga yang memiliki kemampuan finansial untuk membiayai gugatan,

menanggulangi biaya pemberitahuan atau notifikasi. Atau dengan kata lain,

ketidakmampuan secara finansial juga menentukan ketidaklayakan wakil

kelompok.

Tidak adanya kejelasan mengenai kriteria wakil kelompok yang

dianggap jujur, cakap dan benar-benar mewakili kepentingan kelompoknya

akan menimbulkan penilaian yang subyektif, tidak adil dan menimbulkan

putusan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, sangat menuntut

kebijaksanaan dan kecermatan hakim di dalam menafsirkan kriteria

kejujuran dan kesungguhan dari wakil kelompok agar tidak merugikan

anggota kelompoknya. Jadi penilaian kelayakan dan kejujuran haruslah

ditafsirkan tidak saja bagi wakil kelas tapi juga kuasa hukumnya. Dalam

melakukan penilaian harus selalu dikaitkan dengan kepentingan anggota

kelompoknya. Seperti yang ditentukan dalam pasal 4 PERMA, untuk

mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak

dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Hal

ini juga tercermin dari berbagai persyaratan yang mengatur wakil kelas,

pada prinsipnya secara umum class action di negara-negara common law ,

tidak mengharuskan wakil kelompok memperoleh kuasa dari anggota-

anggota kelas diwakilinya (Susanti Adi Nugroho, 2010 : 114-115).

Untuk dapat diajukan mekanisme gugatan perwakilan kelompok,

disamping harus memenuhi kriteria persyaratan class action, juga harus

memenuhi persyaratan formal surat gugatan sesuai dengan Pasal 3 PERMA

Nomor 1 Tahun 2002, antara lain :

Pertama, identitas lengkap dan jelas wakil kelompok dan keterangan

tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban

melakukan pemberitahuan hal ini dimuat dalam Pasal 3 sub a PERMA

Nomor 1 Tahun 2002. Keterangan tentang anggota kelompok, tempat


commit to user

35

kedudukan atau keberadaan anggota kelompok diperlukan dalam kaitannya

agar dapat ditentukan mekanisme yang tepat untuk melakukan

pemberitahuan, dan agar dapat kena sasarannya.

Kedua, definisi kelompok secara terperinci dan spesifik, walaupun

tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu sebagaimana yang

dimuat dalam Pasal 3 sub b PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Namun PERMA

tidak memberi penjelasan bagaimana mendeskripsikan anggota kelompok

secara terperinci dan spesifik, sehingga dalam penerapannya dapat

menimbulkan masalah.

Ketiga, posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun

anggota kelompok yang terindentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang

dikemukakan secara jelas dan terperinci tercantum dalam Pasal 3 ayat 1

huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

Keempat, pengelompokan dalam sub kelompok, jika tuntutan tidak

sama karena sifat dan kerugian yang berbeda. Jika jumlah anggota

kelompok besar dan kerugian yang diderita berbeda antara satu anggota

kelompok dengan anggota kelompok lainnya maka dimungkinkan untuk

dibagi dalam kelompok yang lebih kecil, tetapi dalam menentukan

kelompok yang lebih kecil haruslah tepat dan hati-hati agar tidak

menimbulkan ketidak adilan dalam pendistribusian ganti rugi hal ini diatur

dalam Pasal 3 huruf e PERMA Nomor1 Tahun 2002.

Kelima, tuntutan tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas

dan terperinci, dan memuat tentang usulan tentang mekanisme

pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok

termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu

memperlancar pendistribusian ganti rugi sebagaimana yang diaturr dalam

Pasal 3 ayat 1 huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Ketentuan tersebut

dikaitkan dengan kewenangan hakim atau panitera yang menerima

pengajuan gugatan class action, untuk memberi petunjuk atau nasihat

sebatas mengenai persyaratan gugatan class action.


commit to user

36

Setelah persyaratan formal pengajuan gugatan class action

terpenuhi, kemudian dilakukan pemeriksaan gugatan class action. Dalam

melakukan pemeriksaan gugatan class action harus melalui beberapa

tahapan, diantaranya :

Pertama, proses awal pemeriksaan ini sangat penting untuk

menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi syarat untuk diajukan

dengan mekanisme gugatan class action. Tahapan pemeriksaan yang diatur

dalam hukum acara perdata dalam HIR maupun RBg, yaitu tahap

pendahuluan, penentuan, dan pelaksanaan. Pada tahap pendahuluan untuk

menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal

atau tidak, sedangkan tahap penuntuan dimulai dari pembuktian dengan

putusannya dan pada akhirnya pelaksanaan putusan.

Secara singkat setelah gugatan diajukan, tahapan proses pemeriksaan

gugatan perwakilan kelompok berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002

sebagai berikut :

a) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa

dan mempertimbangkan persyaratan maupun kriteria gugatan class

action sebagaimana di atur dalam pasal 2 PERMA;

b) Jika pada proses pemeriksaan awal hakim berpendapat bahwa

persyaratan telah terpenuhi, dan penggunaan tata cara gugatan class

action dapat dikabulkan, maka sahnya gugatan perwakilan kelompok

dituangkan dalam suatu penetapan di pengadilan. Jika penggunaan tata

cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka

pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim (pasal 5

ayat 3 dan ayat 5);

c) Jika penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dapat

dikabulkan, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat

untuk mengajukan usulan metode atau cara pemberitauan yang akan

digunakan maupun isi pemberitahuan harus lebih dahulu memperoleh

persetujuan hakim. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media cetak

dan elektronik, kantor-kantor pemerintahan seperti kecamatan,


commit to user

37

kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada

anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang dapat diidentifikasi

berdasarkan persetujuan hakim (pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun

2002). Hakim dapat menentukan jangka waktu yang cukup atau tanggal

akhir dimana anggota kelas dapat mengajukan opt-out;

d) Proses pemeriksaan substansi perkara. Jika proses awal atau sertifikasi

dikabulkan, dan setelah dilakukan pemberitahuan atau notifikasi, maka

dimulai proses pemeriksaan materi gugatan. Karena PERMA tidak

mengatur secara khusus, maka pemeriksaannya mengacu pada acara

gugatan perdata biasa. Usaha perdamaian sebagaimana diwajibkan

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan pokok

perkara dapat dilakukan tahap ini; dan

e) Menentukan administrasi pelaksanaan atau tata cara penyelesaian ganti

rugi jika gugatan dikabulkan, baik karena hasil perdamaian atau

berdasarkan putusan hakim. Jika gugatan dikabulkan, berdasarkan

putusan hakim, putusan hakim harus memuat jumlah ganti kerugian

secara terperinci, penentuan kelompok, dan/atau sub kelompok yang

berhak menerima ganti kerugian dan mekanisme pendistribusian ganti

kerugian serta langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil

kelompok dalam rangka pendistribusian (Susanti Adi Nugroho, 2010 :

151-154).

Kedua, Pemberitahuan atau notifikasi. Setelah hakim memutuskan

bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah,

hakim memerintahkan kepada penggugat/pihak yang melakukan class

action untuk mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh

persetujuan hakim. Setelah usulan model tersebut disetujui oleh hakim

maka penggugat dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim

melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok.

Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah mekanisme yang

diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk

menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat


commit to user

38

dengan putusan dalam perkara tersebut atau tidak menginginkan yaitu

dengan cara menyatakan keluar (opt -out) dari keanggotaan kelompok.

Dalam pemberitahuan tersebut juga memuat batas waktu anggota

kelas untuk keluar dari keanggotaan (opt-out), lengkap dengan tanggal dan

alamat yang dituju untuk menyatakan opt-out. Dengan demikian pihak yang

menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok tidak terikat dengan putusan

dalam perkara tersebut.

Menurut pasal 1 huruf PERMA No. 1 Tahun 2002 yang melakukan

pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah panitera berdasarkan

perintah hakim. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat

dilakukan melalui media cetak dan atau elektronik, kantor-kantor

pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau

secara langsung kepada anggota yang bersangkutan sepanjang dapat

diindentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

Pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat

sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap-tahap :

1. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara

gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah (pada tahap ini harus juga

memuat mekanisme pernyataan keluar).

2. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian ketika

gugatan dikabulkan.

Namun apabila dalam proses pemeriksaan, pihak tergugat

mengajukan perdamaian maka pihak Penggugat untuk dapat menerima atau

menolak tawaran perdamaian tersebut juga harus melakukan pemberitahuan

kepada anggota kelompoknya. Tahapan notifikasi yang ditentukan Pasal 7

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 ini lebih sederhana dan lebih fleksibel

disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia. Mekanisme

pemberitahuan ini meskipun sebaiknya tidak menjadi beban yang

memberatkan wakil kelas, tetapi wakil kelas maupun pengacaranya

janganlah demi penghematan biaya, menyampaikan pemberitahuan melalui

satu cara saja. Mekanisme pemberitahuan yang beragam lainnya [erlu


commit to user

39

dijalankan, agar sebanyak munkin anggota kelas mengetahui bahwa sedang

dilakukan gugatan class action untuk kepentingan mereka (Susanti Adi

Nugroho, 2010 : 203-206).

Biaya perkara dan biaya pemberitauan didalam PERMA tidak diatur

mengenai siapa yang harus menanggung biaya perkara dan biaya

pemberitahuan. Tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia

biaya perkara atau uang panjar biaya perkara dibebankan lebih dulu kepada

penggugat, sehingga dalam gugatan perwakilan kelompok mengacu pada

Pasal 10 PERMA yang mana diasumsikan bahwa biaya perkara dalam

gugatan perwakilan kelompok ditanggulangi oleh wakil kelas terlebih

dahulu.

Ketiga, hak untuk opt-out dan mekanismenya. Mengenai opt-out

atau pernyataan keluar ini diatur dalam PERMA Pasal 8 ayat (1) dan ayat

(2) yang menentukan bahwa :

a) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok, hakim

memberikan kesempatan pada anggota kelompok untuk melakukan

menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dalam jangka waktu

yang ditentukan dengan mengisi format yang ditentukan lampiran

dalam Peraturan Mahkamah Agung; dan

b) Pihak yang sudah melakukan pernyataan keluar dari keanggotaan

gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan

keputusan gugatan perwakilan kelompok.

Pernyataan keluar atau opt-out harus diajukan secara tertulis dan

dikirimkan ketempat yang ditentukan, biasanya ke Pengadilan Negeri

dimana gugatan perwakilan kelompok diajukan.

Keempat, putusan hakim dan pendistribusian ganti rugi. Dalam hal

gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi

secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak,

mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib

ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian


commit to user

40

seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 PERMA Nomor 1Tahun 2002.

Setelah peraturan di Indonesia tentang proses penyelesaian

pengajuan gugatan perwakilan kelompok berdasarkan PERMA Nomor 1

Tahun 2002 selesai dibahas maka penulis akan membahas peraturan proses

penyelesaian pengajuan gugatan perwakilan kelompok berdasarkan Federal

Court of Australia Act 1976.

Tidak jauh berbeda dengan peraturan di Indonesia, peraturan

pengajuan gugatan perwakilan kelompok di negara Australia juga

mempunyai kriteria yang hampir sama dengan negara Indonesia. Kriteria

gugatan perwakilan kelompok di negara Australia yaitu :

Pertama, Jumlah anggota yang banyak (Numerousity). Di negara

Australia persyaratan kriteria pengajuan gugatan perwakilan kelompok

diatur dalam Pasal 33C (1) Part IV Representative Procedings Federal

Court of Australia Act 1976 :

a) 7 or more persons have claims againts the same persons;

b) The claims of all those persons are in respect of, or arise out

of, the same similar or related circumstances;

c) The claims of all those persons give rise to a substansial

common issue of law or fact; and

d) A proceending may be commenced by one or more of those

persons as repsenting some or all of them.

Dalam terjemahan bebas :

a) 7 atau lebih orang yang mempunyai gugatan terhadap orang

yang sama.

b) Gugatan dari orang – orang tersebut dihormati, atau timbul

dari cara yang sama atau keadaan yang saling berhubungan

c) Gugatan dari orang – orang itu memberitahukan tentang

suatu isu hukum atau fakta hukum yang kuat


commit to user

41

d) Lanjutan dari Gugatan dimulai oleh satu atau lebih dari

orang-orang sebagai mewakili beberapa atau semua dari

mereka.

Kedua, adanya kesamaan fakta atau kesamaan peristiwa dan

kesamaan dasar hukum yang substansial (commonality) dan kesamaan

tuntutan (typicality). Adapun di negara Australia persamaan kepentingan

sesuai ketentuan Pasal 33C (1) Federal Court of Australia Act 1976,

dirumuskan bahwa sebagai adanya persamaan permasalahan fakta dan dasar

hukum yang muncul akibat, keadaan yang serupa atau saling berkaitan.

Selain itu, satu kesamaan juga dianggap sudah cukup memenuhi salah satu

persyaratan gugatan perwakilan kelompok. Untuk menentukan substansial

atau tidaknya common issue akan sangat tergantung dari kasusnya, sehingga

penilainnya arus dilakukan secara kasus per kasus. Sedangkan untuk

kesamaan tuntutan negara Australia apabila ada permasalahan yang sama

ada pada sebagian besar anggota kelompok, sementara sebagian anggota

kelompok lain permasalahannya berbeda-beda maka hakim dapat

menyarankan agar gugatan class action hanya diajukan terhadap tuntutan

dari sebagian besar anggota kelompok yang sama permasalahannya.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 33S(2) Federal Court of Australia

Act 1976.

Ketiga, wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk

melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya (Adequacy of

Representation). Dalam gugatan perwakilan kelompok, para wakil kelas

yang mewakili pada umumnya berjumlah sedikit dan mereka ini juga

merupakan bagian dari anggota kelas, tetapi pada umumnya yang paling

kuat bukti-buktinya yang akan tampil sebagai penggugat, mengatasnamakan

dan memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri maupun yang

diwakilinya, yang pada umumnya berjumlah besar. Wakil kelas ini harus

benar-benar dapat menjamin kepentingan anggota kelasnya secara jujur dan

bertanggung jawab atau biasa disebut dengan adequacy of representation.


commit to user

42

Di negara Australia diatur dalam Part IVA 33T Federal Court of

Australia Act 1992, tidak memasukkan ketentuan adanya wakil yang jujur

dan benar-benar mewakili kepentingan kelompoknya sebagai syarat awal

untuk dapat diajukannya gugatan secara class action. Sekalipun demikian

pada setiap proses pemeriksaan gugatan class action, apabila didapati

bahwa wakil yang maju ke pengadilan tidak mewakili kepentingan seluruh

anggota kelompok yang diwakilinya, atas permohonan anggota kelompok

yang diwakili, pengadilan dapat mengganti wakil tersebut.

Part IVA 33T Adequacy of Representation adalah :

(1) If, on an application by a group member, it appears to the

Court that a representative party is not able adequately to

represent the interests of the group members, the Court may

substitute another group member as representative party and

may make such other orders as it thinks fit;

(2) If, on an application by a sub group member, it appears to the

Court that a sub group representative party is not able

adequately to represent the interest of the sub group members,

the Court may substitute another person as sub group

representative party and may make such other orders as it

thinks fit.

Terjemahan bebas :

Bagian 33T IVA syarat terpenuhinya Representasi adalah:

(1) Jika, pada sebuah gugatan oleh anggota kelompok, hal

menunjukkan kepada Mahkamah bahwa pihak perwakilan tidak

dapat memadai untuk mewakili kepentingan anggota kelompok,

Pengadilan dapat menggantikan anggota kelompok sebagai

pihak representatif dan dapat membuat gugatan lain yang sesuai

dengan pemikiran anggota kelompok;

(2) Jika, pada sebuah gugtan oleh anggota sub kelompok, hal ini

menunjukkan bahwa Mahkamah bahwa pihak sub kelompok

perwakilan tidak dapat memadai untuk mewakili kepentingan


commit to user

43

anggota sub kelompok, Pengadilan dapat menggantikan orang

lain sebagai pihak perwakilan sub kelompok dan dapat membuat

perintah lain seperti yang dianggapnya cocok.

Setelah memenuhi kriteria pengajuan class action, selanjutnya harus

memenuhi persyaratan fomal pengajuan gugatan class action diantaranya

adalah :

Pertama, identitas lengkap dan jelas wakil kelompok dan keterangan

tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban

melakukan pemberitahuan. Di negara Australia keharusan pencantuman

identitas wakil kelompok diatur dalam Pasal 33H Federal Court of

Australia Act 1976 yang berbunyi :

a) Permohonan gugatan perwakilan atau berkas-berkas pendukungnya

paling tidak harus berisi identifikasi anggota kelompok dalam gugatan

tersebut, penggambaran isi gugatan yang dibuat atas nama anggota

kelompok dan petitumnya, penggambaran permasalahan hukum atau

fakta yang bersangkutan dengan gugatan tersebut;

b) Dalam identifikasi anggota kelompok sebagaimana dimaksud dalam

angka (1) tidak diperlukan penamaan atau penomotan anggota

kelompok.

Kedua, definisi kelompok secara terperinci dan spesifik, walaupun

tanpa menyebutkan nama anggota satu persatu. Dalam Pasal 33H Federal

Court of Australia Act 1976 mencantumkan bahwa hanya mewajibkan

pencantuman anggota kelompok, secara umum tanpa harus menyebutkan

nama satu persatu anggota kelompok yang didefinisikan, sepanjang telah

diuraikan persamaan permasalahan fakta dan hukum yang berkaitan dengan

gugatan tersebut dan mengemukakan apa yang dituntut.

Ketiga, posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun

anggota kelomppok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang

dikemukakan secara jelas dan terperinci. Di negara Australia diatur dalam

Pasal 33H (2) Federal Court of Australia Act 1976, penentuan jumlah

anggota kelompok secara pasti justru tidak perlu. Idealnya, jumlah


commit to user

44

keseluruhan anggota kelompok sudah dapat diidentifikasi secara pasti, akan

tetapi apabila ada kesulitan untuk menghitungnya, maka akan dirasa cukup

apabila ada perkiraan jumlah yang mendekati kebenaran.

Selanjutnya yang dilakukan adalah proses pemeriksaan gugatan

class action. Tahap pemeriksan gugatan class action ini dimulai dari :

Pertama, tahap proses pemeriksaan awal. tahap pemeriksaan awal di

negara Australia diatur di dalam pasal 33H Federal Court of Australia Act

1976. Secara lengkap gugatan proses persidangan gugatan class action

harus memenuhi tahapan sebagai berikut :

a) Pengajuan statement of claims serta memerinci identifikasi group

members (wakil kelas dan anggota kelompoknya) dan kaitannya

dengan perkara ini.

b) Dalam mengidentifikasi anggota kelompok tidak harus

mencantumkan nama atau merinci jumlah anggota kelas yang

terlibat;

c) Memperinci posita dan petitum yang diajukan yang mencakup

kepentingan seluruh anggota kelas;

d) Menjelaskan secara spesifik adanya permasalahan yang sama baik

fakta maupun hukum antara wakil kelas dan anggota kelompok;

e) Proses sertifikasi melalui certification motion, yaitu untuk

menentukan apakah telah terpenuhi persyaratan untuk dikabulkan

tata cara penggunaan gugatan perwakilan kelomopok, dan apakah

mekanisme gugatan class action ini merupakan cara paling tepat;

f) Melakukan pemberitahuan; dan

g) Pengadilan memberikan dispensasi terhadap tuntutan yang

dimintakan sidang tidak mencakup ganti rugi.

Kedua, pemberitahuan atau notifikasi. Di Australia, notifikasi dan

pemberitahuan merupakan hal yang wajib, kecuali pada gugatan yang tidak

melibatkan tuntutan ganti rugi, notifikasi tidak diperlukan. Mekanisme

pemberitahuan diatur dalam pasal 33X dan 33Y Part IVA Representative

Proocendings Federal Court of Australia Act 1976. Pemberitahuan juga


commit to user

45

harus dilakukan jika wakil kelas akan mundur dari gugatan yang semula

diwakilinya, dan pengadilan berdasarkan permintaan tersebut dapat

mengabulkan penggantian tersebut dan memerintahkan wakil kelas untuk

melakukan notifikasi (Susanti Adi Nugroho, 2010 : 187). Dalam

menentukan biaya perkara dan biaya pemberitahuan di Australia biaya

perkara juga di tanggung oleh pihak penggugat kecuali hakim berdasarkan

permohonan dari tergugat atau atas inisiatif sendiri dapat memerintahkan

persidangan dihentikan jikan terjadi pembengkakan biaya.

Ketiga, hak untuk opt-out dan mekanismenya. Hak untuk opy-out

adalah prosedur dimana anggota kelas yang telah didefinisikan secara umum

dalam gugatan diberitahukan melalui media massa dan pihak yang telah

masuk dalam pendefinisian tersebut diberi kesempatan untuk menyatakan

keluar dari gugatan perwakilan kelompok sesuai jangaka waktu yang

ditentukan. Di negara Australia juga mengadopsi mekanisme opt-out ini

walaupun pada awalnya terjadi kontroversi antara pihak yang setuju dan

pihak yang tidak setuju dengan adanya mekanisme opt-out ini. Untuk

menentukan keanggotaan kelompok dalam gugatan class action, mekanisme

opt-out ini secara umum telah diterapkan di negara Australia dan diatur

dalam Pasal 33E Federal Court of Australia Act 1976.

Keempat, putusan hakim dan pendistribusian ganti rugi.

Penyelesaian ganti kerugian di negara Australia dapat ditetapkan setelah

aspek pertanggung jawabnya terbukti, dan ditetapkan melalui putusan

hakim. Dalam putusan hakim yang pertama ini, tidak disebutkan jumlah

ganti kerugian dan mekanisme pendistribusiannya pada anggota kelasnya.

Ganti kerugian dan mekanisme pendistribusian biasanya hakim akan

menyarankan agar pihak melakukan perundingan atau pendekatan

konsensus sendiri, dalam waktu yang ditetapkan oelh hakimdan hasilnya

dilaporkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Susanti Adi

Nugroho, 2010 : 222). Administrasi pelaksanaan ganti rugi di negara

Australia tidak diatur secara eksplisit taetapi dalam praktek pengadilan akan

menetapkan suatu mekanisme atau cara paling praktis untuk


commit to user

46

mengadministrasikan dan mendistribusikan ganti kerugian termasuk bunga

yang diperoleh dari uang ganti kerugian tersebut. Didalam melaksanakan

administrasi pelaksanaan ganti kerugian pengadilan membentuk panel.

Menurut Pasal 33ZA (5) Federal Court of Australia Act 1976 bahwa

kelebihan uang ganti rugi tersebut atas permohonan tergugat dapat diminta

kembali untuk keperluan kepentingan publik yang masih ada kaitannya

dengan objek gugatan.


commit to user

47

TABEL 1

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PENGAJUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK ATAU CLASS ACTION

ISSUE

INDONESIA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1

TAHUN 2002

AUSTRALIA BERDASARKAN FEDERAL COURT

OF AUSTRALIA ACT 1976

KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN

KELOMPOK ATAU CLASS ACTION

1. Jumlah anggota kelompok yang banyak

2. Adanya kesamaan fakta atau dasar hukum yang

substansial dan persamaan tuntutan wakil kelas

dengan anggota kelompok

3. Wakil kelas yang memiliki kejujuran

4. Kemungkinan penggantian pengacara

1. 7 orang atau lebih jumlah anggota kelompok

2. Gugatan yang ditujukan pada pihak yang

sama

3. Gugatan saling terkait serta ditimbulkan dari

keadaan yang sama, serupa dan memiliki

keterikatan

4. Terdapat isu atau fakta substansial yang

sama

PERSYARATAN SURAT GUGATAN

PERWAKILAN KELOMPOK ATAU CLASS

ACTION

1. Memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam

HIR/Rbg

2. Identitas lengkap

3. Definisi kelompok harus spesifik dan terperinci

4. Posita dan petitum harus jelas

1. Diatur di tingkat Federal Court of Australia

Act 1976 walaupun tidak diperinci

2. Identifikasi anggota kelas tidak harus

menyebutkan secara spesifik nama-nama

3. Penjelasan spesifik tentang masalah hukum

atau fakta yang sama yang bersifat

substansial

4. Penjelasan karakteristik posita dan tuntutan

SAAT PEMERIKSAAN DILAKUKAN

Pada awal proses persidangan berdasarkan statement of

claim (surat gugatan)

Pada proses awal atau sertifikasi setelah gugatan

diajukan untuk menentukan pembuktian apakah

persyaratan dipenuhi


commit to user

48

PEMBERITAHUAN ATAU NOTIFIKASI

1. Pemberitahuan dilakukan setelah pemeriksaan

awal penggunaan prosedur class action,

dinyatakan sah sebelum dilakukan pemeriksaan

pokok perkara

2. Notifikasi dilakukan menurut cara yang

ditentukan

3. Jika ganti rugi dikabulkan

1. Notifikasi diberikan pada awal proses class

action, setelah mekanisme class action

dikabulkan disertai hak opt-out dan

penentuan tanggal spesifik untuk opt-out

2. Jika ada permohonan menghentikan class

action

3. Permohonan dari wakil kelas untuk mundur

sebagai wakil kelas

4. Jika perdamaian tercapai

5. Pendistribusian ganti rugi

BEBAN BIAYA NOTIFIKASI

Pihak penggugat wakil kelas, yang akan diperhitungkan

jika gugatan dikabulkan

Pihak penggugat, kecuali hakim memerintahkan lain

yang nantinya diperhitungkan ke dalam looser’s pays

principles

SISA GANTI KERUGIAN

Tidak diatur

Kembali kepada tergugat dan ditentukan dalam

settlement agreement para pihak kecuali ditentukan

lain atas putusan hakim

ADMINISTRASI PELAKSANAAN GANTI

KERUGIAN

1. Dapat ditunjuk perwakilan dari pihak dan panitera

pengadilan yang bersangkutan jika ditunjuk akan

dilakukan oleh panel dalam surat gugatan.

2. Pelaksanaan ganti kerugian diawasi oleh Ketua

Pengadilan Negeri

Pengadilan dapat menetapkan mekanisme yang paling

praktis untuk mengadministrasikan dan

mendistribusikan uang ganti kerugian termasuk bunga

yang didapat dari uang ganti kerugian tersebut.

Biasanya diterapkan mekanisme panel atas

pengawasan hakim


commit to user

49

2. Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class action di Negara

Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan di Negara

Australia berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976

Meskipun gugatan perwakilan kelompok atau class action lahir dari

sistem hukum common law , namun kebutuhan akan prosedur class action

dapat dikatakan merupakan kebutuhan universal bagi negara-negara yang

sekarang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan yang pesat, terutama

pembangunan di bidang ekonomi dengan segala akses. Pembangunan yang

hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan prinsip-prinsip

ekonomi semata-mata dapat memberikan akses yang lebih besar untuk

terjadinya kecelakaan massal atau kerugian massal. Pembangunan pabrik

yang tidak mengindahkan pelestarian lingkungan akan menghasilkan limbah

yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya. Penebangan kayu di hutan

secara besar-besaran akan merusak lingkungan yang pada akhirnya juga dapat

membawa kerugian pada masyarakat luas. Pemasaran barang dan jasa

semakin agresif dengan berbagai cara, dapat merugikan konsumen.

Didalam bidang hukum yang menyangkut kepentingan publik,

lembaga class action mempunyai kedudukan yang strategis. Strategis dalam

arti memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat, terutama yang

kurang mampu baik secara ekonomis maupun struktural, untuk menuntutkan

apa yang menjadi hak-hak mereka yang bersifat publik, misalnya hak atas

kesehatan, hak atas pendidikan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang

bersih dan sehat. Contohnya didalam kasus seperti gugatan sembilan

konsumen pengguna gas Elpiji sebagai wakil kelas dari konsumen Elpiji se-

Jabodetabek sebagai anggota kelas vs Pertamina atas kenaikan 40% harga

gas Elpiji ialah perbuatan melawan hukum karena tidak disosialisikan

terlebih dahulu kepada masyarakat konsumen atau tanpa mendengar terlebih

dahulu dari wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Gugatan diajukan di PN Jakarta Pusat Oktober 2001. Gugatan ini,


commit to user

50

dikabulkan sebagaimana, untuk pertama kalinya setelah Undang-Undang

Perlindungan Konsumen berlaku efektif, Pengadilan di Indonesia telah

melakukan perannya sebagai pembentuk hukum.

Dalam jurnalnya Antonio Gidi berpendapat mengenai kegunaan

Guagatn Class action, yaitu

Applicability of Class actions

1. A class action is suitable to protect transindividual rights

and individual rights.

a. In particular, the class action may protect:

1) Transindividual rights – diffuse rights, of an

indivisible nature, held collectively by a class of

people linked among themselves or to the opposing

party by legal or factual circumstances.

2) Individual rights – subjective rights belonging to

each member of the class, linked by legal or factual

circumstances.

2. All types of suits capable of providing adequate and effective

protection of the rights of the class and its members are

permissible. In particular, the class claim may be a

declaratory action, a suit for damages, or for an injunction.

3. The class action is also suitable for protecting claims against

a class of people, in accordance with the provisions of Title

V.

Terjemahan Bebas :

Kegunaan dari Class action adalah

1. Class action cocok di gunakan untuk melindungi hak atau

kepentingan umum dan keepentingan individu

a. Khususnya, class action melindungi

1) Kepentingan umum – kepentingan secara luas,

sifatnya tidak dapat terpisahkan, di kumpulkan oleh

sebuah kelompok dari orang – orang yang saling

berhubungan diantara mereka atau karena memiliki

persamaan dalam hukum yang substansial dan

keadaan yang nyata.

2) Kepentingan individu – kepentingan subjektif yang

termasuk anggota dari kelompok, dihubungan oleh

hukum yang substansial dan keadaan yang nyata.

2. Semua tipe dari Gugatan mampu untuk menyediakan

kegunaannya dan perlindungan yang efektif untuk

kepentingan kelompok dan anggotanya diizinkan.

Khususnya, kelompok menggugat tindakan deklarasi,

gugatan dari kerusakan, atau untuk sebuah perintah

pengadilan.


commit to user

51

3. Class action cocok digunakan untuk melindungi gugatan dari

sebuah kelompok, yang sesuai dengan ketentuan dalam judul

V.

Dilihat dari kasus diatas, gugatan diajukan secara class action, selain

syarat harus mempertimbangkan juga manfaat dan kelemahannya. Untuk

memilih class action sebagai prosedur pengajuan gugatan, harus dipastikan

bahwa manfaat yang akan diperoleh melebihi kekurangannya sehingga

putusan atas gugatan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan

prosedur class action, nilai kerugian yang kecil dari masing-masing anggota

digabung digabung, sehingga lolos dari ketentuan batas minimum nilai

perkara (Cupchela & Hyland, 1986 : 559). Bahwa dalam pelanggaran

hukum yang mengatur tentang hak-hak para pemegang saham, secara

praktis class action adalah satu-satunya cara penyelesaian yang terbaik

dalam hal kerugian yang diderita masing-masing pemegang saham demikian

kecilnya sehingga tidak sebanding dengan biaya perkara yang harus

dikeluarkan apabila gugatan diajukan secara individual. Class action

dimaksudkan untuk mengatasi hambatan-hambatan di Pengadilan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan beberapa kelebihan proses

penyelesaian pengajuan gugatan perwakilan kelompom atau class action

secara umum antara lain :

a. Agar proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (judicial

economy). Tidaklah ekonomis bagi pengadilan jikan harus melayani

gugatan sejenis secara satu-persatu. Manfaat ekonomis ini tidak saja

dirasakan oleh Penggugat tapi juga oleh Tergugat. Sebab dengan

pengajuan gugatan secara class action, Tergugat hanya satu kali

mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan-gugatan pihak yang

dirugikan. Biaya pengacara juga lebih murah apabila menggunakan

mekanisme beracara secara class action. Maka dengan adanya gugatan

class action ini, kendala dapat diatasi secara bersama-sama dengan cara

saling menggabungkan diri bersama-sama dengan korban atau penderita

yang lain dalam satu gugatan atau biasa disebut gugatan perwakilan

kelompok;


commit to user

52

b. Memberikan akses pada keadilan (access to justice), dan mengurangi

hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya

berposisi lebih lemah untuk memperjuangkan haknya di pengadilan;

c. Mengubah sikap pelaku pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera bagi

mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas

(behaviour modifcation to punish corporate wrong doing, and force

corporates to pay for any harm they have caused). Dengan diterapkannya

prosedur class action berarti mendorong setiap penanggung jawab usaha

atau kegiatan baik swasta maupun pemerintah untuk bertindak lebih hati-

hati dalam menjalankan usahanya;

d. Penerapan gugatan perwakilan kelompok ini sejalan dengan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam kekuasaan kehakiman bahwa perasilan

dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan; dan

e. Mencegah proses pengulangan perkara yang dapat berakibat putusan

yang berbeda atau tidak konsisten antara pengadilan atau majelis hakim

yang lain, jika tuntutan tersebut diajukan secara individual (Susanti Adi

Nugroho, 2002 : 5 dan 6).

Selain adanya kelebihan proses pengajuan penyelesaian sengketa

gugatan perwakilan kelompok atau class action, terdapat juga kekurangan

dalam proses penyelesaian sengketa pengajuan perwakilan kelompok atau

class action secara umum antara lain :

1. Penyelesaian yang tidak adil. Ketidakadilan yang muncul dalam proses

beracara class action adalah berkaitan dengan masalah penentuan

keanggotaan kelompok beserta daya ikat dan putusan hakim. Apabila

prosedur yang dipilih untuk menentukan keanggotaan kelompok dalam

class action adalah opt-in, maka tidak ada pernyataan masuk sebagai

anggota kelompok dari anggota-anggota kelompok yang sebenarnya

mempunyai kesamaan kepentingan,hanya gara-gara tidak mengetahui

adanya gugatan perwakilan kelompok atau class action, karena putusan

hakim hanya mempunyai akibat bagi mereka yang masuk sebagai

anggota kelompok. Hal tersebut merupakan ketidakadilan bagi anggota


commit to user

53

kelompok yang tidak mengetahui adanya gugatan. Sedangkan apabila

prosedur yang dipilih untuk menentukan keanggotaan kelompok adalah

dengan prosedur opt-out, maka tidak adanya pernyataan opt-out dari

orang yang potensial menjadi anggota kelompok, hanya karena mereka

tidak mengetahui, akan mengakibatkan dimasukkannya mereka menjadi

anggota kelompok dengan segala konsekuensinya. Untuk mengatasi

permasalahan tersebut, harus dengan cara yang sederhana serta

kesempatan atau waktu yang cukup layak bagi orang-orang yang

potensial untuk menjadi anggota untuk membuat dan menyerahkan

pernyataan keberatan atas gugatan perwakilan kelompok atau class

action yang diajukan dan tentang cara pemberitahuan yang tepat agar tiap

orang yang potensial menjadi anggota kelompok dapat mengetahui

adanya gugatan dengan cara yang mudah dan cepat;

2. Bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok atau class action anggota

kelas pada umumnya menerima ganti rugi yang jumlahnya kecil. Dan

jika kesepakatan perdamaian dengan pihak tergugat dapat tercapai,

anggota kelas hanya menerima keuntungan yang kecil dari hasil

perdamaian;

3. Kesulitan untuk mengelola. Semakin banyak anggota kelompok, semakin

sulit mengelola gugatan class action, karena class action melibatkan

ribuan orang bahkan puluhan ribu orang. Kesulitan ini dapat terjadi pada

tahap pemberitahuan dan pendistribusian ganti rugi;

4. Jumlah tuntutan ganti rugi pada gugatan classs action dapat

mengakibatkan tergugat bangkrut, apabila gugatannya dikabulkan,

tergugat tidak hanya wajib memberi ganti kerugian atau melakukan

tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang dirugikan yang disebut dalam

surat gugatan saja. Adanya kewajiban untuk mengganti kerugian yang

jauh lebih besar itulah yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi

tergugat.

Setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan proses penyelesaian

semgketa pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class action secara


commit to user

54

umum, maka penulis akan mengkaji kelebihan dan kelemahan proses

penyelesaian sengketa pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class

action di negara Indonesia dan di negara Australia.


commit to user

55

TABEL 2

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PENGAJUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK ATAU CLASS ACTION

KELEBIHAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

PENGAJUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

ATAU CLASS ACTION

KELEMAHAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

PENGAJUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK ATAU

CLASS ACTION

Di negara Indonesia :

1. Dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau

class action di dalam PERMA tidak diatur jumlah minimal

anggota kelompok untuk bisa mengajukan gugatan sehingga

apabila mengajukan gugatan hanya 3 orang tetapi sudah

memenuhi kriteria pengajuan gugatan perwakilan kelompok

maka tinggal menunggu proses persidangan

2. Dalam surat gugatan harus dicantumkan secara terperinci

identitas para pihak, posita dan petitum agar didalam

melakukan pemberitahuan bisa menggunakan mekanisme

yang tepat dan agar dapat kena sasaran

3. PERMA mengatur gugatan perwakilan kelompok atau class

action secara terperinci dari kriteria, isi surat gugatan

sampai administrasi pendistribusian ganti kerugian

Di negara Indonesia :

1. Dalam hal mekanisme pengadministrasian ganti kerugian di

negara Indonesia tidak diatur didalam PERMA hal ini

harusnya diatur karena agar dapat membantu ketua

pengadilan dalam pengadministrasian ganti rugi jika gugatan

dikabulkan

2. Dalam PERMA tidak mengatur tentang bagaimana

pembuktian bagi anggota kelas yang memperoleh ganti rugi

hal ini harusnya diatur agar anggota kelas bisa mengetahui

seberapa besar ganti kerugian yang mereka dapatkan

Di negara Australia :

1. Dalam pengadministrasian ganti rugi negara Australia

mempunyai mekanisme yang tepat dalam mendistribusikan

ganti rugi sehingga kelebihan uang ganti rugi dapat diminta

kembali oleh tergugat

Di negara Australia :

1. Didalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau

class action dalam penentuan anggota harus berjumlah 7

orang apabila jumlah tidak mencukupi 7 orang maka hakim

tidak akan melaksanakan persidangan

2. Peraturan Federal Court of Australia Act 1976 yang mengatur

gugatan perwakilan kelompok atau class action tidak

terperinci dan didalam menjelaskan identitas anggota

kelompok tidak harus menyebutkan nama secara terperinci

sehingga dalam memberitahukan kepada anggota kelompok

akan sedikit kesulitan


commit to user

56

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Persamaan dan perbedaan proses penyelesaian pengajuan gugatan perwakilan

kelompok atau class action di negara Indonesia berdasarkan PERMA Nomor

1 Tahun 2002 dan di negara Australia berdasarkan Federal Court of Australia

Act 1976

a. Class action di negara Indonesia maupun di negara Australia sama-sama

mempunyai tujuan yang sama dalam proses penyelesaian sengketa

pengajuan gugatan pewakilan kelompok atau class action yaitu

memberikan keuntungan dengan berperkara lebih ekonomis dan biaya

lebih efisien, memberikan akses pada keadilan dimana para penggugat

individual yang pada umumnya berposisi lemah untuk memperjuangkan

haknya di pengadilan, dan mengubah sikap pelanggaran dan

menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan

kepentingan masyarakat luas.

b. Ada perbedaan mendasar antara proses penyelesaian pengajuan gugatan

perwakilan kelompok atau class action di negara Indonesia dan negara

Australia

1) Di negara Indonesia, kriteria jumlah anggota yang banyak tidak

ditentukan harus berapa orang yang mengajukan gugatan perwakilan

kelompok tidak ada minimal orang dalam penentuan jumlah anggota

kelompok. Dan di negara Australia, mensyaratkan minimal jumlah

anggota kelompok 7 (tujuh) orang. Jika selama proses perkara

berjalan jumlah minimal 7 (tujuh) orang menjadi berkurang maka

hakim dapat menentukan untuk menghentikan atau melanjutkan

proses perkara.


commit to user

57

2) Persyaratan surat gugatan, di negara Indonesia di dalam surat

gugatan harus mencantumkan identitas lengkap dan definisi

kelompok secara terperinci dan spesifik begitupun dengan posita dan

petitumnya harus jelas serta mekanisme pendistribusian ganti rugi

harus jelas. Berbeda dengan negara Australia, di dalam surat gugatan

tidak harus mencantumkan identitas para anggota kelompok secara

terperinci dan spesifik. Selain itu posita, petitum dan fakta hukum

yang bersifat substansial harus diberi penjelasan secara spesifik.

3) Sisa ganti kerugian, di negara Indonesia sisa ganti kerugian tidak

diatur didalam PERMA jadi apabila ada sisa ganti kerugian maka

hakim yang dapat memutuskan bagaimana mekanisme

pendistribusian ganti kerugian tersebut. Sedangkan di negara

Australia, sisa ganti kerugian dikembalikan kepada pihak tergugat

agar dapat digunakan untuk keperluan kepentingan publik yang

masih ada kaitannya dengan objek gugatan.

2. Kelebihan dan kelemahan proses penyelesaian pengajuan gugatan perwakilan

kelompok atau class action di negara Indonesia berdasarkan PERMA Nomor

1 Tahun 2002 dan di negara Australia berdasarkan Federal Court of Australia

Act 1976

a. Kelebihan proses penyelesaian sengketa pengajuan gugatan perwakilan

kelompok atau class action di negara Indonesia antara lain :

Dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action

di dalam PERMA tidak diatur jumlah minimal class member untuk bisa

mengajukan gugatan sehingga apabila mengajukan gugatan hanya 3

(tiga) orang tetapi sudah memenuhi kriteria pengajuan gugatan

perwakilan kelompok maka tinggal menunggu proses persidangan, dalam

surat gugatan harus dicantumkan secara terperinci identitas para pihak,

posita dan petitum agar didalam melakukan pemberitahuan bisa

menggunakan mekanisme yang tepat dan agar dapat kena sasaran,

PERMA mengatur gugatan perwakilan kelompok atau class action secara


commit to user

58

terperinci dari kriteria, isi surat gugatan sampai administrasi

pendistribusian ganti kerugian.

b. Kelemahan proses penyelesaian sengketa pengajuan gugatan perwakilan

kelompok atau class action di negara Indonesia antara lain :

Dalam hal mekanisme pengadministrasian ganti kerugian di negara

Indonesia tidak diatur didalam PERMA hal ini harusnya diatur karena

agar dapat membantu ketua pengadilan dalam pengadministrasian ganti

rugi jika gugatan dikabulkan, di dalam PERMA tidak mengatur juga

tentang bagaimana pembuktian bagi anggota kelas yang memperoleh

ganti rugi hal ini harusnya diatur agar anggota kelas bisa mengetahui

seberapa besar ganti kerugian yang mereka dapatkan,

c. Kelebihan proses penyelesaian sengketa pengajuan gugatan perwakilan

kelompok atau class action di negara Australia antara lain :

Dalam pengadministrasian ganti rugi negara Australia mempunyai

mekanisme yang tepat dalam mendistribusikan ganti rugi sehingga

kelebihan uang ganti rugi dapat diminta kembali oleh tergugat

d. Kelemahan proses penyelesaian sengketa pengajuan gugatan perwakilan

kelompok atau class action di negara Australia antara lain :

Didalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class

action dalam penentuan anggota kelompok harus berjumlah 7 (tujuh)

orang apabila jumlah tidak mencukupi 7 (tujuh) orang maka hakim tidak

mau melaksanakan persidangan, peraturan Federal Court of Australia

Act 1976 yang mengatur tentang gugatan perwakilan kelompok atau class

action tidak terperinci dan didalam menjelaskan identitas class member

tidak harus menyebutkan nama-nama secara terperinci sehingga, di

dalam memberitahukan kepada anggota kelompok akan sedikit kesulitan.


commit to user

59

B. Saran

Berdasarkan simpulan maka, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai

berikut :

1. Dalam penyelesaian pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau class

action harusnya para penegak hukum mampu berperan aktif dalam

menangani kasus yang berhubungan dengan gugatan Perwakilan kelompok

atau class action sehingga dapat membantu pihak-pihak yang dirugikan

dalam perkara gugatan perwakilan kelompok tersebut;

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002

masih banyak yang perlu dikritisi dan perlu diamandemen kembali dengan

menambah hal-hal yang belum diatur serta memperjelas Pasal-pasal yang

belum jelas;

3. Pengaturan gugatan perwakilan kelompok yang diatur oleh Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 ini hendaknya

hanya bersifat sementara saja dan kedepan bentuk pengaturannya harus

berbentuk Undang-undang atau merupakan bagian dari Undang-undang

Hukum Acara Perdata Indonesia;

4. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur

tentang gugatan perwakilan kelompok perlu adanya pasal yang

menyebutkan tentang kewajiban menggunakan pengacara khusus yang

profesional dibidangnya dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok;

5. Agar dapat mengambil sisi positif dari proses berperkara secara class action

negara Australia yang sesuai dengan keadaan di negara Indonesia agar bisa

diterapkan dengan baik.

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id STUDI KOMPARASI ... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ACTION UNIVERSIT commit to user STUDI KOMPARASI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA