perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KEWENANGAN ...... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERKAIT

PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN PERPARKIRAN

DALAM RANGKA DESENTRALISASI FISKAL

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Hamdan Rahmat Suqya

NIM. E0008160

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)




Oleh

Hamdan Rahmat Suqya

NIM. E0008160

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, Juni 2012

Pembimbing I

Suranto, S.H., M.H.

NIP. 195608121986011001

Pembimbing II

Adriana Grahani F, S.H., M.H.

NIP. 198107212005012003

ii


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)




Oleh:

Hamdan Rahmat Suqya

NIM. E0008160

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juli 2012

DEWAN PENGUJI

1. Sugeng Praptono, S.H., M.H. : ......................................................

Ketua

2. Suranto, S.H., M.H. : ......................................................

Sekretaris

3. Adriana Grahani Firdausi S.H., M.H. : ......................................................

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum

NIP. 195702031985032001

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Hamdan Rahmat Suqya

NIM : E0008160

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :


PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN PERPARKIRAN DALAM

RANGKA DESENTRALISASI FISKAL adalah betul-betul karya sendiri. Hal-

hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi

dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti

pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari

penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan,

Hamdan Rahmat Suqya

NIM. E0008160

iv


commit to user

v

ABSTRAK

Hamdan Rahmat Suqya, E.0008160. 2012. KEWENANGAN PEMERINTAH

KOTA SURAKARTA TERKAIT PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN

PERPARKIRAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI FISKAL.

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan desentralisasi fiskal. Amanat dari

undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah,

khususnya pemerintah kota Surakarta, untuk mengelola sumber pendapatannya

sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di daerah terutama

pada sektor pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu unsur sumber

pendapatan daerah memungkinkan pemerintah daerah melakukan optimalisasi

pungutan dan pengelolaan terhadap pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan

aktivitas pemerintahan daerah dan pembangunan infrastruktur daerah. Dalam

prakteknya, sumber-sumber pendapatan daerah dan sektor pajak sebagai sumber

pendapatan utama sulit untuk mengikuti perkembangan dan kompleksitas dari

pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu jenis pajak

daerah tersebut adalah pajak parkir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah kota

Surakarta terkait penyelenggaraan perpajakan perparkiran dalam rangka

desentralisasi fiskal serta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan

kewenangan pemerintah kota Surakarta terkait penyelenggaraan perpajakan

perparkiran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum campuran yang bersifat

preskriptif dengan menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan

penelitian hukum empiris. Jenis data penelitian yang digunakan terdiri dari data

primer dan sekunder dimana data primer terdiri dari bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi

dokumen/ bahan pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan

adalah penalaran (logika) deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah kota

Surakarta dalam penyelenggaraan perpajakan perparkiran diatur dalam Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang terdiri

atas kewenangan melakukan pemungutan pajak parkir, menetapkan besaran tarif

pajak parkir, mengeluarkan surat-surat terkait pajak parkir, melakukan

pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pajak

parkir, menetapkan sanksi administratif, dan menjatuhkan sanksi pidana.

Kata Kunci : Pemerintah Kota Surakarta, Pajak Pakir, Desentralisasi Fiskal

v


commit to user

vi

ABSTRACT

Hamdan Rahmat Suqya, E.0008160. 2012. THE AUTHORITIES OF

SURAKARTA CITY GOVERNMENT RELATED TO THE

IMPLEMENTATION OF PARKING TAXATION IN ORDER OF FISCAL

DECENTRALIZATION. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

The act number 32 of 2004 about local government and the Act number

33 of 2004 about financial balance between the central government and regions

mandates desentralisai fiscal. The mandate of the Act gives authority to local

governments, especially the Surakarta city govenrment, to manage its own

sources of revenues in accordance with the needs and potential of the region,

especially in the sectors of the local tax. Local tax as one of the elements a source

of local income allow local governments to perform optimization collection and

management of local taxes in meeting the needs of the activity of local

governments and infrastructure development regions. In practice, sources of local

income and the tax sector as a main source of income difficult to closely follow

the developments and the complexity of the service must be implemented by the

local government. One of the types of local tax was parking tax.

This research aims to know the authorities of Surakarta city government

related to the implementation of parking taxation in order of fiscal

decentralization and problems and solutions in exercise of the authorities of

Surakarta city government related to the implementation of taxation parking.

This research is the mixture law research that is spatially prescriptive by

combining between normative law research and empirical law research. The kind

of data research consist of primary data and secondary data. The primary data

research consist of a primary material law and secondary material law. The

technique of the collection of data used is a study of the document / material

library and an interview. . Techniques of data analysis is reasoning ( logic )

deductive method.

The result shows hat the authorities of Surakarta city government in the

implementation of taxation parking regulated by law the local act of Surakarta

number 4 of 2011 about local taxes which consists of the authority do tax

collection parking, determine the tax of parking tariff, issue a tax-related papers,

conduct an examination and the investigation of alleged violations of parking tax,

set administrative sanctions, and drop criminal sanctions.

Keywords : Surakarta City Government, Parking Taxation, Fiscal

Decentralization

vi


commit to user

vii

MOTTO

Perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah pertama

(pepatah kuno cina)

Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki,

tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai

- Schopenhauer -

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka

melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus

dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak

- Aldus Huxley -

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat

mereka menyerah

- Thomas Alva Edison -

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,

tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh

- Confusius -

vii


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wata’ala, yang telah memberikan limpahan

Rahmat dan Hidayah-Nya

Kedua orang tua penulis, Bapak Adjuri Habibie dan Ibu Siti Nuryanti, yang selalu mencurahkan cinta, kasih sayang,

do’a yang tak pernah putus

Adik-adikku Muhammad Farhan Alwani dan Arina Ilma Zahiya yang senantiasa menghadirkan semangat dan

keceriaan di rumah

Teman-teman dekat dan sahabat yang tidak berhenti memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi

pengalaman dalam suka dan duka

Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini

viii


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan

Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan

hukum (skripsi) yang berjudul “KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA

SURAKARTA TERKAIT PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN

PERPARKIRAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI FISKAL” dengan

lancar tanpa halangan yang berarti. Penulisan hukum ini diajukan sebagai

persyaratan untuk memperoleh derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan

terselesaikan dengan lancar dan baik tanpa dukungan dan kerjasama dari semua

pihak. Untuk alasan itulah penulis merasa perlu mengucapakan terima kasih

kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Ibu Prof. Hartiniwingsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Suranto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis selama

menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

sekaligus sebagai pembimbing I dalam penyusunan penulisan hukum ini.

4. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Ibu Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H. selaku pembimbing II penulis

dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Ibu Maya Pramita S.H., M.Hum selaku Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan

Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota

Surakarta.

7. Ibu Dra.Vic. Heny Sulistyarini selaku Kasie Penerbitan Surat Ketetapan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Surakarta.

ix


commit to user

x

8. Effendi selaku Staff Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Surakarta.

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

atas segala bekal ilmu yang bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

10. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama berada di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

11. Kedua orang tua penulis, Bapak Adjuri Habibie dan Situ Nuryanti, serta adik-

adikku Muhammad Farhan Alwani dan Arina Ilma Zahiya yang senantiasa

memberikan dukungan, semangat, serta doa untuk menyelesaikan penulisan

hukum ini.

12. Teman-teman seperjuangan di BEM FH UNS, FOSMI FH UNS, dan

angkatan 2008 FH UNS untuk setiap ilmu dan pengalaman untuk bekal

penulis.

13. Teman-teman UNYU KOST, Aji, Johan, Gias, Radit, Iwan, Mas Pras, Mas

Hapid, Hari yang selalu memberikan keceriaan dan kekeluargaan kepada

penulis.

14. Putri Aji Dwi Jayani, yang senantiasa memberikan do’a, semangat, dan

dorongan moral kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan,

untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan

penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Terima kasih.


Penulis

x


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ...................................................................... iv

ABSTRAK ..................................................................................................... v

ABSTRACT ................................................................................................... vi

MOTTO .......................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN .......................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii

DAFTAR BAGAN ......................................................................................... xvi

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah ........................................................ 1

B. Rumusan masalah ................................................................. 6

C. Tujuan penelitian ................................................................... 6

D. Manfaat penelitian ................................................................. 7

E. Metode penelitian .................................................................. 8

F. Sistematika penulisan hukum ................................................ 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah ............................... 13

b. Tugas dan Kewajiban Kepala Daerah ..................... 14

c. Lembaga Teknis Daerah .......................................... 17

d. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ..................................................................... 21

xi


commit to user

xii

2. Tinjauan tentang Pajak

a. Pajak

1) Pengertian Pajak ........................................... 22

2) Unsur-unsur Definisi Pajak .......................... 23

3) Ciri-ciri Pajak ............................................... 24

4) Fungsi Pajak ................................................. 24

b. Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah ............................... 25

2) Kriteria Pajak Daerah .................................... 26

3) Jenis Pajak Daerah ........................................ 27

4) Prinsip Pajak Daerah ..................................... 28

c. Pajak Parkir

1) Pengertian Pajak Parkir ................................. 29

2) Terminologi Pajak Parkir .............................. 30

3) Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir ....... 31

4) Objek Pajak Parkir ......................................... 31

5) Subjek dan Wajib Pajak Parkir ...................... 32

3. Tinjauan tentang Desentralisasi Fiskal

a. Pengertian Desentralisasi Fiskal ........................... 34

b. Tujuan Desentralisasi Fiskal ................................. 36

B. Kerangka Pemikiran ............................................................ 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi ……………………………………... 39

2. Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta dalam

Pengelolaan Pajak Perparkiran Kota Surakarta ............. 49

3. Daftar Wajib Pajak Parkir Kota Surakarta ..................... 63

4. Permasalahan yang Muncul dalam Pelaksanaan

Kewenangan Pengelolaan Perpajakan Perparkiran

oleh Pemerintah Kota Surakarta .................................... 66

xii


commit to user

xiii

B. Pembahasan

1. Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta Terkait

Penyelenggaraan Perpajakan Perparkiran Dalam

Rangka Desentralisasi Fiskal ......................................... 70

2. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kewenangan

Pemerintah Kota Surakarta Terkait Penyelenggaraan

Perpajakan Perparkiran dan Solusinya ........................... 87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................ 94

B. Saran ...................................................................................... 96

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 97

LAMPIRAN

xiii


commit to user

xiv

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran ......................................................................... 37

Bagan 2. Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta ....................... 41

Bagan 3. Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

Dan Aset Kota Surakarta ..................................................................... 53

xiv


commit to user

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Daftar Wajib Pajak Parkir Kota Surakarta tahun 2012 ............ 63

xv


commit to user

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

xvi


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi telah

membawa konsekuensi tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, khususnya mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah. Dalam rangka implementasi konsep desentralisasi, maka

pengertian otonomi sebagai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta

aspirasi daerah harus diletakkan juga dalam kerangka pembiayaan atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Membiayai diri sendiri atau

pendapatan sendiri menunjukan bahwa daerah (harus) mempunyai sumber-sumber

pendapatan sendiri. Salah satu sumber pendapatan asli adalah pungutan yang

diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Kewenangan untuk mengadakan

pungutan bukan sekedar sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus

melambangkan kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara mengatur dan

mengurus rumah tangga daerah yang bersangkutan (Muhammad Fauzan, 2006 :

227-228).

Pemerintah Daerah merupakan suatu sub sistem dari pemerintah pusat

yang berwenang mengurus dan mengelola daerah sesuai dengan aturan

perundang-undangan. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan

pemerintahan daerah tidak bisa lepas dari urusan keuangan. Pemerintah daerah

memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur sumber-sumber

keuangannya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing

daerah. Salah satu sumber pemasukan daerah yang potensial adalah pajak daerah.

Optimalisasi pengelolaan pajak daerah mampu memberikan kontribusi pemasukan


commit to user

2

kepada daerah yang tidak sedikit untuk menunjang pembiayaan pemerintahan

daerah.

Pajak sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut sejak awal

kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai pada

era otonomi daerah dewasa ini. Pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah

ditetapkan berdasarkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan Undang-

Undangan khususnya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah maupun

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan

menjadi salah satu sumber penyelenggaraan dan pembangunan daerah, untuk

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah telah ditetapkan

dalam undang-undang, daerah kabupaten/ kota diberi peluang dalam menggali

potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang

telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai

dengan aspirasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kewenangan secara luas kepada

daerah untuk menggali sumber keuangannya sendiri, kiranya perlu disambut dan

ditindaklanjuti oleh daerah. Konteks ini adalah kewenangan meningkatkan

pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi (Nurmayani, 2008: 28).

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak

dan retribusi daerah telah menimbulkan dampak pemungutan berbagai jenis pajak

dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Masyarakat harus memahami hal ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan

oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah

harus mampu mengelola pajak daerah dan retribusi daerah dengan bijak untuk

meningkatkan pembangunan daerah dan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Dengan sumber penerimaan sendiri berupa pajak dan retribusi daerah, pemerintah


commit to user

3

daerah diharapkan mampu merencanakan dan mengatur pemasukan dan

pengeluaran daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing

daerah.

Keberadaan pajak daerah sebagai salah satu unsur sumber pendapatan

daerah memungkinkan pemerintah daerah melakukan optimalisasi pungutan dan

pengelolaan terhadap pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan aktivitas

pemerintahan daerah dan pembangunan infrastruktur daerah yang memerlukan

dana operasional yang tidak sedikit. Dalam prakteknya, sumber-sumber

pendapatan daerah dan sektor pajak dan retribusi daerah sebagai sumber

pendapatan utama sulit untuk mengikuti perkembangan dan kompleksitas dari

pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai satuan

pemerintahan yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan masyarakat.

Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan

sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan

sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini

dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda. Kelebihan sistem ini

adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat

diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat.

Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah

adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat

kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan

pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh

pemerintah di tingkat pusat.

Menurut Baghir Manan sebagaimana dikutip oleh Mudrajad Kuncoro

(2004: 30), kesulitan sumber pendapatan daerah untuk mengikuti perkembangan

fungsi pelayanan karena pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama

pendapatan daerah. Kemudian sumber tersebut sangat tergantung pada pemerintah

pusat. Sesuai dengan pembawaanya urusan keuangan dimana pun senantiasa

dikategorikan sebagai urusan yang diatur dan diurus oleh pusat. Daerah hanya

boleh mengatur dan mengurus sepanjang ada penyerahan dari pusat yang diatur

dalam perudang-undangan.


commit to user

4

Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah diterapkan, masih muncul berbagai permasalahan

terutama soal desentralisasi fiskal dan kewenangan pengelolaan Sumber Daya

Alam. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tak serta merta memuaskan semua

pihak. Banyak pihak yang tidak yakin atas adanya implementasi Undang-Undang

tersebut. Tantangan pemerintah daerah dalam kewenangannya mengelola pajak

dan retribusi daerah menjadi sebuah masalah yang harus dapat diselesaikan oleh

pemerintah daerah guna mendapatkan pemasukan yang optimal dari sumber pajak

dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Macam-macam pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas pajak

provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas Pajak

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor, Pajak Air Pemukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Jenis

Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi

dan Bangumam Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2010 menandai

reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Reformasi

perpajakan tersebut dilakukan dengan menambah 1 (satu) jenis pajak provinsi dan

4 (empat) jenis pajak kabupaten/ kota serta 4 (empat) jenis retribusi daerah yang

dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini sekaligus mengubah

prinsip pemungutan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah yang sifatnya

menjadi daftar tertutup (clossed list) yang berarti pemerintah daerah hanya boleh

memungut pajak dan retribusi daerah terbatas pada jenis pajak dan retribusi yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah


commit to user

5

dan Retribusi Daerah. Perubahan ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah

dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dearah

dan Retribusi Daerah yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk memungut

pajak dan retribusi selain yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut

sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.

Upaya mendongkrak efektifitas pemungutan pajak daerah dilakukan

dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak

yang terkait dimana dalam pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang serta Peraturan Daerah. Hal ini memerlukan

sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak. Salah satu pungutan pajak dan retribusi daerah yang memiliki

potensi pemasukan yang besar bagi daerah adalah pajak parkir.

Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh

pemerintah daerah secara langsung yang diatur dengan Peraturan Daerah di

daerah yang bersangkutan. Pengelolaan pajak parkir diserahkan kepada

perorangan atau badan hukum dengan kewajiban untuk membayar pajak dengan

jumlah tertentu kepada pamerintah daerah. Pungutan pajak parkir berbeda dengan

palaksanaan pungutan retribusi parkir dimana pajak parkir tidak dipungut setiap

saat sebagai bentuk prestasi langsung atau timbal balik dari penggunaan sarana

dan prasarana parkir.

Optimalisasi pengelolaan pajak parkir sebagai salah satu pajak daerah

perlu digalakkan mengingat sumber pajak ini merupakan sumber pajak yang

sangat potensial di daerah. Parkir berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan

menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan sehari-

hari masyarakat. Salah satu daerah yang telah melakukan pengaturan pajak parkir

adalah Kota Surakarta dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimana di dalamnya terdapat

pengaturan mengenai perpajakan perparkiran. Dengan Peraturan Daerah tentang

pajak daerah ini diharapkan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah dari


commit to user

6

sektor pajak parkir dapat optimal dan memberikan sumbangan pemasukan daerah

yang besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menyusun dan

mengkaji lebih mendalam mengenai kewenangan pemerintah daerah Surakarta

dalam mengelola perpajakan perparkiran melalui sebuah tulisan yang berjudul

“KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERKAIT

PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN PERPARKIRAN DALAM

RANGKA DESENTRALISASI FISKAL”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada dapat dibahas secara

lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, penulis akan

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Surakarta terkait penyelenggaraan

Perpajakan Perparkiran dalam rangka Desentralisasi Fiskal?

2. Apakah permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota

Surakarta terkait penyelenggaraan Perpajakan Perparkiran dan bagaimana

solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat

memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Terdapat dua macam

tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian, yaitu tujuan objektif dan tujuan

subjektif. Tujuan objektif merupakan tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu

sendiri, sedangkan tujuan subjektif berasal dari penulis. Adapun tujuan objektif

dan subjektif yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Surakarta

terkait penyelenggaraan Perpajakan Perparkiran dalam rangka

Desentralisasi Fiskal.


commit to user

7

b. Untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan Kota

Surakarta terkait penyelenggaraan Perpajakan Perparkiran dan

memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang kebijakan

desentralisasi fiskal terutama pada pengelolaan pajak daerah khususnya

pada pengelolaan perpajakan perparkiran di kota Surakarta.

b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana

hukum pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang

berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan

dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ini

adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada

umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.

b. Menambah referensi ilmiah di bidang hukum tentang perpajakan dearah

khususnya pada pengelolaan perpajakan perparkiran dalam rangka

desentralisasi fiskal.

c. Penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan

penulisan sejenis untuk selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran,

membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus menerapkan ilmu yang telah

diperoleh.


commit to user

8

b. Memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang

menyangkut masalah.

c. Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu

pengembangan hukum terutama dalam pengelolaan perpajakan daerah

khususnya perpajakan perparkiran di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

dan mengkaji suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Sedangkan

metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam

penelitian dan penilaian.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 35). Metode penelitian yang akan

digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum

campuran dimana menggabungkan antara penelitian hukum normatif

(doctrinal research) dan penelitian hukum empiris (non- doctrinal research).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan-bahan hukum pustaka yang terdiri dari bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut

disusun secara sistematis, dikaji dan dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan

dalam hubungannya terkait kewenangan pemerintah daerah kota Surakarta

dalam penyelenggaraan perpajakan perparkiran dalam rangka desentralisasi

fiskal. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Penulis menggunakan jenis

penelitian campuran karena selain menggunakan sumber bahan hukum


commit to user

9

normatif penulis masih memerlukan beberapa data yang dapat diperoleh

dengan melakukan penelitian di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis menggunakan

penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai

karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Maksudnya

adalah ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas

aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai

ilmu terapan hukum, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-

ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud

Marzuki, 2009: 22).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dari

berbagai aspek untuk menemukan jawaban atas isu yang sedang diteliti.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah

pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)

(Peter Mahmud Marzuki, 2009: 93).

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan

Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan historis (historical

approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar

belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu

yang dihadapi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Pemerintah Kota Surakarta

sebagai instansi pemerintah yang mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan

perpajakan perparkiran di kota Surakarta. Lebih khusus penulis melakukan

penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)


commit to user

10

kota Surakarta yang merupakan salah satu dinas yang berada di bawah

Sekretariat Daerah kota Surakarta sebagai dinas yang bertanggung jawab

terhadap pengelolaan keuangan daerah.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung

dari sumber yang utama. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitan yang berwujud laporan dan

sebagainya (Soetandyo Wignjosoebroto, 2008: 141). Sumber data primer dan

data sekunder dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Data primer dalam penelitian hukum ini yaitu data hasil wawancara dari

pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang akan

diteliti. Pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti

adalah sebagai berikut:

1) Maya Pramita S.H., M.Hum selaku Kasubag Perencanaan, Evaluasi,

dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

(DPPKA) kota Surakarta;

2) Dra.Vic.Heny Sulistyarini selaku Kasie Penerbitan Surat Ketetapan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota

Surakarta;

3) Effendi selaku Staff Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota

Surakarta.

b. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum. Bahan

hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

1) Bahan hukum primer yang akan digunakan digunakan adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;


commit to user

11

d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

e) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah;

f) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kota Surakarta;

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum,

jurnal-jurnal hukum, dan teks yang mendukung penulisan hukum ini

khususnya mengenai perpajakan daerah khususnya perpajakan

perparkiran di kota Surakarta.

6. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat

pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau

observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010: 21).

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan

hukum studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview.

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Penulis mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, buku-buku,

peraturan perundang-undangan, majalah dan bahan pustaka lainnya

berbentuk data tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian atau di tempat

lain.

b. Wawancara

Metode ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara

mengadakan komunikasi secara langsung guna memperoleh data, baik

lisan maupun tertulis atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan.


commit to user

12

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah penalaran (logika) deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara

umum kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan kasus faktual yang

sedang diteliti. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan

premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini

kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclussion (Peter Mahmud

Marzuki, 2009: 47).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum adalah untuk mendapatkan gambaran yang

jelas mengenai isi penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini dibagi dalam 4

(empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

B. Kerangka Pemikiran

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring memberikan

definisi pemerintah daerah sebagai penguasa yang memerintah di daerah,

yang secara luas dapat dikonotasikan bahwa pemerintah daerah sebagai

suatu sistem pemerintahan dalam pengelolaan admnistrasi dan

pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota.

Daerah, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat. Daerah terdiri atas Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Sedangkan kecamatan, desa, dan kelurahan tidaklah dianggap sebagai

suatu Daerah (daerah otonom). Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah

(gubernur/bupati/walikota), dan memiliki Pemerintahan Daerah serta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Wikipedia, http://id.wikipedia.org/

wiki/Daerah).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan pengertian pemerintah daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih spesifik disebutkan mengenai pemerintah daerah dalam

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa

“Pemerintahan Daerah Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan

http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur

http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati

http://id.wikipedia.org/wiki/Walikota

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah

http://id.wikipedia.org/%20wiki/Daerah

http://id.wikipedia.org/%20wiki/Daerah


commit to user

14

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah”.

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia

adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di

dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia

dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula

menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau

administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan

dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom

diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerahpun pemerintah akan

bersendikan pada permusyawaratan (C.S.T. Kansil dan Christine S.T.

Kansil, 2002: 2-3).

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan

otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang

perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran

serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi

dan keanekaragaman daerah (H.A.W Widjaja, 2005: 36).

b. Tugas dan Kewajiban Kepala Daerah.

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden yang dalam

menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan

DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah atau

kepala daerah. Untuk provinsi kepala daerah disebut gubernur, untuk

kabupaten disebut bupati, sedangkan untuk kota disebut walikota. Dalam

melaksanakan tugasnya, kepala daerah dibantu oleh seorang wakil

kepada daerah.


commit to user

15

Tugas dan wewenang kepala daerah adalah (Siswanto Sunarno,

2008: 55) :

1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2) mengajukan rancangan Peraturan Daerah;

3) menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan

bersama DPRD;

4) menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan

perUndang-Undangan;

7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perUndang-Undangan.

Tugas wakil kepala daerah adalah (Siswanto Sunarno, 2008: 55-

56) :

1) membantu kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan

daerah;

2) membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan

instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan

hasil pengawasan aparat, melaksanakan pemberdayaan perempuan

dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian

sosial budaya dan lingkungan hidup;

3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan

kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala

daerah kabupaten/ kota;

5) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dearah dalam

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah


commit to user

16

6) melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang

diberikan oleh kepala daerah;

7) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala

daerah berhalangan.

Wakil kepada daerah bertanggung jawab langsung kepada kepala

daerah. Wakil kapala daerah dapat menggantikan kepala daerah sampai

masa jabatannya habis apabila kepala daerah meninggal, berhenti

maupun diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dan

tugasnya sebagai kepala daerah selama 6 (enam) bulan masa jabatannya

secara terus menerus.

Kepala daerah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai

kewajiban sebagai berikut (Siswanto Sunarno, 2008: 56) :

1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihata keutuhan NKRI;

2) meningkatkan kesejahteraan rakyat;

3) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

4) melaksanakan kehidupan demokrasi;

5) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perUndang-Undangan;

6) menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

7) memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

8) melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

9) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah;

10) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah

dan semua perangkat daerah;

11) menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan

dearah di hadapan rapat paripurna DPRD.


commit to user

17

Gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil

pemerintah provinsi wajib bertanggung jawab kepada presiden. Dalam

kedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah, gubernur mempunyai

tugas dan wewenang, yakni (Siswanto Sunarno, 2008: 55-56) :

1) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

kabupaten/ kota;

2) koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi

dan kabupaten/ kota;

3) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas

pembantuan di provinsi dan kabupaten/ kota.

c. Lembaga Teknis Daerah

Dalam menjalakan tugas pemerintahan daerah, Kepala Daerah

dibantu oleh Lembaga Teknis Daerah. Dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan

bahwa Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas

kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor, atau Rumah Sakit Umum

Daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah tersebut dipimpin

oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah

yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang

memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan

tugasnya, Kepala Lembaga Teknis Daerah tersebut bertanggung jawab

kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah

Daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk

daerah provinsi, Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui

Sekretaris Daerah. Demikian pula untuk daerah kabupaten/ kota,

Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui Sekretaris




commit to user

18

Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas

tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan

dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi

bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan,

pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi,

kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga Teknis Daerah

menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan

lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_teknis_

daerah).

Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, dan

Rumah Sakit. Contoh Lembaga Teknis Daerah adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian

Daerah (BKD), Badan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah, serta

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Penjelasan terkait contoh Lembaga

Teknis Daerah diatas adalah sebagai berikut:

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat

Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda merupakan

badan yang vital dalam pengelolaan pembangunan daerah. Bappeda

yang bertugas menyusun rencana pembangunan daerah baik dalam

tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.

2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000

Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawain Daerah

menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah atau BKD adalah

perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri

Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_teknis_%20daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_teknis_%20daerah


commit to user

19

Kepegawaian Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya BKD berada

di bawah Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah. BKD mempunyai tugas pokok

membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam

melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas pokok untuk

membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) dalam

melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian

Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyiapan penyusunan peraturan perundangan daerah di bidang

kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang

ditetapkan Pemerintah;

b) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

c) Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;

d) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah

sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;

e) Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan

prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan;

f) Penyiapan dan penetapkan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah

sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan

dengan peraturan perundang-undangan;

g) Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai

Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur

yang telah ditetapkam dengan peraturan perundang-undangan;


commit to user

20

h) Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

i) Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; dan

j) Penyampian informasi kepegawaian daerah kepada Badan

Kepegawaian Negara.

3) Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Daerah merupakan sarana kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat

darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah

dan Rumah Sakit Khusus Daerah. Rumah Sakit Daerah terdapat di

daerah baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/ Kota.

Rumah Sakit Daerah ini bukan merupakan satu-satunya unit

pelayanan kesehatan yang terdapat di daerah, namun beberapa unit

pelayanan kesehatan milik swasta atau perorangan juga terdapat di

daerah. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai dengan pilihan masing-masing.

4) Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP adalah

perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas memelihara

ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan

Daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/ Kota. Di Daerah Provinsi, Satpol PP

dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan di Daerah

Kabupaten/ Kota, Satpol PP dipimpin oleh Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretaris_Daerah&action=edit&redlink=1




commit to user

21

d. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu didasarkan

pada asas-asas agar tercipta sistem pemerintah yang bersih dan bebas

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asas umum pemerintahan yang baik

menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme meliputi

(Siswanto Sunarno, 2008: 34) :

1) asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perUndang-Undangan, kepatutan,

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

2) asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan

keteraturan, keserasian, dan kesimbangan dalam pengendalian

penyelenggara negara;

3) asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlndungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan

rahasia negara;

4) asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan

antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

5) asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perUndang-

Undangan yang berlaku;

6) asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara dengan ketentuan

peraturan perunndang-undangan yang berlaku.

Asas-asas penyelenggara pemerintah menurut Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selain menerapkan

asas-asas sebagaimana tersebut di atas, juga menambahkan 3 (tiga) asas


commit to user

22

lagi, yakni asas kepentingan umum, asas efektif, dan asas efisien.

Demikian juga, menggunakan asas desentralisasi, asas pembantuan, dan

asas dekonsentrasi.

2. Tinjauan tentang Pajak

a. Pajak

1) Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang

paling besar karena di dalam pungutannya melibatkan seluruh

lapisan masyarakat Indonesia. Dalam buku karangan Bohari, berapa

ahli pajak memberikan definisi tentang pajak diantaranya Prof. Dr.

PJA Adriani, Prof. Dr. MJH. Smeeths, Prof. Dr. Rachmat Soemitro,

dan Dr.Soeparman Soemahamidjaya (Bohari, 2008: 23-25).

a) Prof. Dr. PJA Adriani mendefinisikan pajak sebagai iuran pada

negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

b) Prof. Dr. MJH. Smeeths memberikan definisi pajak sebagai

prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum,

dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang

dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah

membiayai pengeluaran pemerintah.

c) Prof. Dr. Rachmat Soemitro mengartikan pajak adalah iuran

rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (dapat

dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk

membiayai pembangunan.

d) Dr.Soeparman Soemahamidjaya mengartikan pajak sebagai

iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut penguasa

berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi


commit to user

23

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai

kesejahteraan umum.

Pencantuman istilah iuran wajib dimaksudkan agar

menghilangkan istilah paksaan, karena pada prinsipnya kewajiban

pembayaran pajak didasarkan pada kesadaran wajib pajak atau

masyarakat. Fungsi Undang-Undang sebagai landasan pelaksanaan

agar pelaksanaan pungutan pajak memiliki dasar yang kuat serta

teratur mengenai teknis dan ketentuan jumlah pajaknya.

2) Unsur-unsur Definisi Pajak

Unsur-unsur yang terdapat dalam definisi pajak adalah

(Bohari, 2008: 25) :

a) bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban

menyerahkan sebagian kekayaan, pendapatan kepada negara.

Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli

rakyat untuk negara;

b) bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat

wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan

maka dengan sendirinya dapat dipaksakan. Artinya hutang itu

dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat

paksa dan sita;

c) perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-Undang atau

peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.

Sekiranya pemungutan pajak tidak berdasarkan Undang-Undang

atau peraturanm maka ini tidak sah dan dianggap sebagai

perampasan hak;

d) tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat ditunjuk,

artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari

negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi tersebut tidak

ditunjukkan secara langsung kepada individu dan pembayar

pajak, tetapi ditunjukkan secara kolektif atau kepada anggota

masyarakat secara keseluruhan;


commit to user

24

e) uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk

membayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat,

seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai

negeri termasuk ABRI, dan sebagainya.

3) Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi adalah

(Erly Suandy, 2002: 11) :

a) pajak peralihan kekayaan dari orang/ badan ke pemerintah;

b) pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan Undang-Undang

serta aturan pelaksananya, sehingga dapat dipaksakan;

c) dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh

pemerintah;

d) pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah;

e) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,

dipergunakan untuk membiayai public investment;

f) pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan

tertentu dari pemerintah;

g) pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

4) Fungsi Pajak

Pungutan pajak memiliki 2 (dua) fungi umum, yaitu fungi

budgatair/ financial dan fungsi regulerend/ fungsi mengatur (Erly

Suandy, 2002: 13-14).

(1) Fungi budgatair/ financial

Fungsi budgatair atau financial yaitu memasukkan yang

sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.


commit to user

25

(2) Fungsi regulerend/ fungsi mengatur

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur yaitu pajak

digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di

bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertetu.

b. Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa

pengertian pajak daerah, yaitu:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh

daerah kepada orang pibadi atau badan hukum tanpa imbalan

langsung yang seimbang. Pajak daerah ini dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana

pajak daerah ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah daeran dan pembangunan daerah. Dengan demikian,

pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena

pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), yaitu

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, yang diberi

kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di

Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak

provinsi dan pajak kabupaten/ kota (Marihot P Siahaan, 2010: 9-10).


commit to user

26

Pajak daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah

setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh

bertentangan dengan pajak pemerintah pusat serta tidak boleh

bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian,

sebelum diundangkan Peraturan Daerah tentang pajak daerah,

pemerintah daerah harus memberitahukan kepada pemerintah pusat

untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk

menghindari adanya pemungutan pajak ganda pada objek pajak yang

sama. Oleh karena itu penetapan pajak pemerintah pusat maupun

pajak daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari definisi dan penjelasan tentang pajak Daerah

sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah

adalah (Satria, http://id.shvoong.com/business-management/

accounting/2187729-pengertian-pajak-daerah/# ixzz1fJCngrqE) :

a) pajak daerah adalah pajak yang diserahkan pengelolaannya oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;

b) penyerahan pajak daerah berdasarkan kepada Undang-Undang;

c) pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah

pusat;

d) pajak daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah

berdasarkan peraturan.

2) Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah yang ditetapkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

bagi kabupaten/ kota adalah (Ahmad Yani, 2009: 53):

a) bersifat pajak dan bukan retribusi;

b) objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/

kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup

rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/

kota yang bersangkutan;

http://id.shvoong.com/business-management/%20accounting/2187729-pengertian-pajak-daerah/# ixzz1fJCngrqE

http://id.shvoong.com/business-management/%20accounting/2187729-pengertian-pajak-daerah/# ixzz1fJCngrqE


commit to user

27

c) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan

kepentingan umum;

d) objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/ atau

objek pajak pusat;

e) potensinya memadai;

f) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

g) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;

dan

h) menjaga kelestarian lingkungan.

3) Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri

atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota (Marihot P Siahaan,

2010: 64-65).

a) Jenis Pajak Provinsi, yang terdiri atas:

(1) Pajak Kendaraan Bermotor;

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

(4) Pajak Air Pemukaan; dan

(5) Pajak Rokok.

b) Jenis Pajak Kabupaten/ Kota, yang terdiri atas:

(1) Pajak Hotel;

(2) Pajak Restoran;

(3) Pajak Hiburan;

(4) Pajak Reklame;

(5) Pajak Penerangan Jalan;

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(7) Pajak Parkir;

(8) Pajak Air Tanah;

(9) Pajak Sarang Burung Walet;

(10) Pajak Bumi dan Bangumam Perdesaan dan Perkotaan; dan


commit to user

28

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang melakukan pemungutan pajak selain jenis

pajak di atas. Jenis pajak provinsi, kabupaten, dan kota di atas dapat

tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau

disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan

daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/ kota

otonom, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari

pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/ kota.

4) Prinsip Pajak Daerah

Prinsip-prinsip umum sistem perpajakan yang dianut oleh

banyak negara di dunia pada umunya tetap sama, yaitu harus

memenuhi kriteria umum tentang perpajakan dearah seperti berikut

ini (Adrian Sutedi, 2008: 48):

a) prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya

dapat mudah naik/ turunnya tingkat pendapatan masyarakat;

b) adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan

kelompok masyarakat. Juga adil secara horizontal, artinya

berlaku sama bagi setiap anggota masyarakat sehingga tidak ada

yang kebal pajak;

c) administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung,

dan pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak;

d) secara politis dapat diterima masyarakat sehingga timbul

motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak;

e) nondistorsi terhadap perekonomian, yaitu implikasi pajak atau

pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap

perekonomian. Pada dasarnya, setiap pajak atau pungutan akan

menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun

produsen. Diharapkan suatu pajak tidak menimbulkan beban

tambahan (extra burden) yang berlebihan sehingga akan

merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weight loss).


commit to user

29

c. Pajak Parkir

1) Pengertian Pajak Parkir

Dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan

mengenai pengertian pajak parkir.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir

di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sedangkan pengertian parkir dalam Pasal 1 angka 32

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu

kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pengenaan pajak parkir

tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/ kota yang ada di

Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan

kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk mengenakan atau tidak

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/ kota. Karena itu untuk

dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/ kota maka pemerintah

daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang

pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dan

teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak parkir di

daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Pajak Parkir merupakan pajak yang diperuntukkan daerah

Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Pajak ini dapat dilakukan

earmark

khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara

bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good

governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak

daerah wajib dialokasikan (earmarking) untuk mendanai

pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat

dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat (Wikipedia,

http://id.wikipedia.org/ wiki/Pajak_parkir).

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat

http://id.wikipedia.org/%20wiki/Pajak_parkir


commit to user

30

2) Terminologi Pajak Parkir

Dalam pemungutan pajak parkir terdapat beberapa

terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat

sebagai berikut (Marihot P Siahaan, 2010: 470-471):

a) tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang

disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut

bayaran;

b) pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya

diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa

pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir;

c) pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang

menyelenggarakan usaha pakir atau jenis lainnya pada gedung,

pelataran milik pemerintah/ swasta orang probadi atau badan

yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas namanya sendiri

atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi

tanggungannya;

d) gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat

menyimpan kendaraan dan atau tempat memamerkan kendaraan

yang berupa gedung milik pemerintah/ swasta, orang pribadi,

atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan;

e) pelataran parkir adalah pelataran milik pemerintah/ swasta,

orang pribadi, atau badan di luar badan jalan atau yang di kelola

sebagai tempat parkir secara terbuka;

f) garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk

menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran;

g) tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang

dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan,


commit to user

31

memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu

tertentu, dan atau untuk diperjualbelikan;

h) kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan

oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan

untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan.

3) Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Pemungutan pajak parkir di Indonesia dilaksanakan dengan

dasar yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat

dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak parkir di

suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini (Marihot

P Siahaan, 2010: 471) :

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan

perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak

Daerah;

d) Peraturan Daerah kabupaten/ kota yang mengatur tentang Pajak

Parkir;

e) Keputusan Bupati/ Walikota yang mengatur tentang Pajak Parkir

sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak

Parkir pada kabupaten/ kota yang dimaksud.

4) Objek Pajak Parkir

Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan

mengenai pengertian objek parkir.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.


commit to user

32

Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan

pajak parkir adalah (Marihot P Siahaan, 2010: 472):

a) gedung parkir;

b) pelataran parkir;

c) garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan;

d) tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir

dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk

objek pajak parkir. Pengecualian tersebut antara lain sebagai berikut

(Marihot P Siahaan, 2010: 472-473):

a) penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN

dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir;

b) penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya

digunakan untuk karyawannya sendiri;

c) penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan

negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internsional

dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian

pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga

internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan;

d) penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan

Peraturan Daerah antara lain penyelenggaraan tempat parkir di

tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya

yang diatur lebih lanjut oleh bupati/ walikota.

5) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Pada pajak parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau

badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang

menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh

pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut

bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai


commit to user

33

wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang.

Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak

tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek

pajak yang membayar pajak sementara pengusaha yang

menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak

sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak

dari konsumen (subjek parkir).

Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakanya

dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-

Undang dan Peraturan Daerah tentang pajak parkir. Wajib pajak

bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng

atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat

menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketentuan tentang wakil wajib pajak dan kuasa wajib pajak dapat

dilihat pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah (Marihot P

Siahaan, 2010: 473).

Dalam praktek pemungutan pajak parkir ditemukan beberapa hal

yang pelaksanaannya menyalahi Peraturan Daerah. Penelitian yang

pernah dilakukan sebelumnya oleh Titi Putri Wulandari mengenai sistem

pemungutan pajak parkir, menjelaskan pelaksanaan sistem pemungutan

pajak parkir yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran tidak sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak

Parkir yaitu pelaksanaan sistem pemungutan pajak parkir yang masih

mengacu pada pelaksanaan sistem pemungutan retribusi tempat khusus

parkir. Penelitian tersebut juga menemukan beberapa kelemahan yaitu

dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak parkir masih sama

dengan dokumen retribusi tempat khusus parkir, Wajib Pajak Parkir

kurang aktif dalam kegiatan pemungutan pajak, Wajib Pajak memungut

parkir yang melebihi tarif yang berlaku dan tidak menggunakan karcis


commit to user

34

parkir (Titi Putri Wulandari, http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?

mn=detail&d_id=255).

3. Tinjauan tentang Desentralisasi Fiskal

a. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi

didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang lebih banyak

memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Makna lain

desentralisasi adalah penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada

bawahan (atau pusat kepada cabang dan lain sebagainya).

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desentralisasi adalah

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi yang merupakan penyerahan kewenangan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan

rumah tangganya sendiri dilaksanakan berdasarkan prakarsa dan aspirasi

dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu

pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam

keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan

kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia,

desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem

pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang

menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau

dari sudut pelaksanaan praktis di Daerah dapat disederhanakan menjadi 3

(tiga) bagian yaitu (H.A.W Widjaja, 2004: 221):

http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php

http://id.wikipedia.org/wiki/Paradigma


commit to user

35

1) pendelegasian kewenangan politik;

2) pendelegasian kewenangan urusan daerah;

3) pendelegasian kewenangan keuangan daerah.

Fiskal berasal dari nama pribadi dari pemegang keuangan pertama

pada zaman Kekaisaran Romawi, secara harfiah dapat diartikan sebagai

"keranjang" atau "tas",

berarti perbendaharaan negara atau kerajaan.

Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau

kerajaan yang dikumpulkan berasal dari masyarakat dan oleh

pemerintahan negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu

digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk

menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan

perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan

dalam perekonomian. Dua unsur utama dari fiskal adalah perpajakan dan

pengeluaran publik (Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fiskal

didefinisikan sebagai sesuatu berkenaan dengan urusan pajak atau

pendapatan negara. Dari beberapa definisi tentang fiskal diatas dapat

ditarik kesimpulan bahwa fiskal merupakan segala urusan perpajakan

dalam ruang lingkup penerimaan keuangan negara.

Desentralisasi fiskal adalah kewenangan pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara

mandiri. Salah satu syarat terselenggaranya desentralisasi fiskal adalah

ada kewenangan pemerintah daerah yang cukup longgar dalam

memungut pajak lokal. Pendapatan daerah yang dimaksdkan disini tidak

hanya terbatas pada pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan

retribusi daerah saja, namun mencakup pendapatan daerah dari berbagai

sektor. Salah satu sektor potensial sumber pendapatan daerah adalah

sektor pajak dan retribusi daerah. Pelaksanaan pungutan pajak daerah dan

retribusi daerah secara mandiri oleh pemerintah daerah yang

dilaksanakan dengan berdasarkan kepada Peraturan Daerah inilah yang

disebut sebagai desentralisasi fiskal.

http://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal


commit to user

36

b. Tujuan Desentralisasi Fiskal

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu

sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara

kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat

dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsinal, demokratis,

kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban, dan pembagian

kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut,

termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan (H.A.W Widjaja, 2004:

41-42).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mencapai

tujuan pemerataan keuangan nasional dalam rangka perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tujuan

umum pelaksanaan desentralisasi fiskal antara lain harus dapat (Adrian

Sutedi, 2009:48):

1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun

kegiatan Pemerintah Daerah;

2) dapat memenuhi aspirasi dari Daerah, memperbaiki struktur fiskal,

dan memobilisasi pendapatan Daerah maupun nasional;

3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat

dalam pengambilan keputusan di tingkat Daerah;

4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar Daerah dan memastikan

adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap Daerah; dan

5) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.


commit to user

37

B. Kerangka Pemikiran

Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan


Pemerintah Pusat dan Daerah yang didalamnya mengamanatkan desentralisasi

UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan

daerah

dan


tentang Perimbangan

Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan

Daerah


tentang Pajak daerah dan

Retribusi Daerah

Desentralisasi Fiskal

Perda No. 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah

Kewenangan Pemerintah

Kota Surakarta

Perpajakan Perparkiran


commit to user

38

fiskal dimana Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola

keuangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di

daerah.

Desentralisasi fiskal yang ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan

pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dilaksanakan berdasar pada Undang-

Undang. Salah satu yang menjadi objek pengelolaan keuangan daerah tersebut

bersumber dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pelaksanaan pungutan

pajak daerah dan retribusi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang sekaligus menjadi

dasar pemungutan pajak dan reribusi di daerah. Dalam implementasinya, Undang-

Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah ini dijadikan dasar dalam penyusunan

Peraturan Daerah baik tentang pajak daerah, retribusi daerah, maupun keduanya.

Pemerintah kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Dearah sebagai dasar pelaksanaan

pengelolaan perpajakan daerah di kota Surakarta. Peraturan Daerah ini berisi

kewenangan Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan perpajakan

daerah. Di dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini salah satunya mengatur

mengenai pelaksanaan pengelolaan perpajakan perparkiran.

Pelaksanaan Pengelolaan perpajakan perparkiran di kota Surakarta yang

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengetahui

apakah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah sepanjang yang mengatur mengenai perparkiran sudah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.


commit to user

39

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi pada Pemerintah Kota Surakarta

sebagai pemegang otoritas penyusun regulasi perpajakan di Kota Surakarta,

termasuk di dalamnya perpajakan perparkiran. Pemerintah Kota Surakarta

tidak hanya berperan dalam penyusunan regulasi saja, namun juga sebagai

pelaksana teknis pemungutan dan pengelolaan perpajakan di Kota Surakarta.

Kota Surakarta sebelumnya merupakan bagian dari Karesidenan Surakarta

yang terdiri dari Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri,

Sragen, Klaten, kemudian terpecah menjadi beberapa daerah yang berdiri

sendiri, Surakarta dikenal sebagai daerah dengan status Kota. Karesidenan

Surakarta yang dihapuskan pada tanggal 4 Juli 1950, Surakarta menjadi kota

di bawah aministrasi Provinsi Jawa Tengah. Sejak berlakunya Undang-

Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan banyak hak otonomi bagi

pemerintahan daerah, Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom.

Wilayah administrasi Kota Surakarta terdiri dari 5 wilayah kecamatan,

yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasarkliwon,

Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Surakarta memiliki 51

kelurahan yang mencakup 592 RW dan 2.644 RT serta 123.360 KK. Batas

administratif wilayah Kota Surakarta berturut-turut adalah sebelah utara

berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali, sebelah timur

berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan sebelah barat berbatasan

dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi Pemerintahan Kota Surakarta.

Secara de facto tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota

Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri,

sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_otonom


commit to user

40

Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan Penetapan Pemerintah

tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juni 1946.

Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16

Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta mempunyai Visi dan Misi untuk

membangun dan memajukan Kota Surakarta, yaitu:

a. Visi

Visi Kota Surakarta adalah terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota

budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, dan

olah raga.

b. Misi

1) Revitalisasi kemitraan dan pertisipasi seluruh komponen masyarakat

dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan

bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada

nilai-nilai “Solo Kota Budaya”;

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki

kemampuan dalam penguasaan dalam pendaya gunaan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan

integrasi masyarakat madani yang berlandaskan ketuhanan yang

maha esa;

3) Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu

tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing

tinggi, serta mendaya gunakan potensi pariwisata dan teknologi

terapan yang akrab lingkungan;

4) Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi

Manusia dan demoktarisasi bagi seluruh elemen masyarakat,

utamanya para penyelenggara pemerintahan.

Pemerintahan Kota Surakarta sehari-hari dijalankan secara teratur

dalam suatu sistem organisasi dan tata kerja. Pengaturan sistem organisasi

dan tata kerja tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Penataan

struktur organisasi dan tata kerja di Pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan


commit to user

41

dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Surakarta. Berikut ini adalah Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Surakarta:

Bagan 2. Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta

Perangkat daerah merupakan lembaga daerah yang bertugas

menyelenggarakan tugas pemerintahan sehari-hari dimana tanggung jawab

pemerintahan daerah berada pada walikota sebagai eksekutif, sedangakan

tanggung jawab legislatif ada pada DPRD. Deskripsi kedudukan, tugas, dan

fungsi perangkat daerah Kota Surakarta diuraikan sebagai berikut:

KECAMATAN

(5 Kecamatan)

KELURAHAN

(51 Kelurahan)

LEMBAGA

TEKNIS

DAERAH

DINAS

DAERAH

LEMBAGA

LAIN

ASISTEN

PEMERINTAHAN

ASISTEN

PEREKONOMIAN,

PEMBANGUNAN

DAN KESRA

ASISTEN

ADMINISTRASI

SEKRETARIAT

DPRD

SEKRETARIAT

DAERAH

STAF

AHLI

WALIKOTA

WAKIL

WALIKOTA

D P R D


commit to user

42

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat daerah

mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis

daerah. Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

2) pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis

daerah;

3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

4) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kota Surakarta

terdiri dari:

1) Sekretaris Daerah;

2) Asisten Pemerintahan, membawahi:

a) Bagian Pemerintahan Umum, membawahi:

(1) Subbagian Administrasi Pemerintahan Umum;

(2) Subbagian Otonomi Daerah;

(3) Subbagian Administrasi Penataan Wilayah.

b) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi:

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;

(2) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

(3) Subbagian Dokumentasi Hukum.

c) Bagian Kerjasama, membawahi:

(1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;

(2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri.


commit to user

43

3) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat,

membawahi:

a) Bagian Perekonomian, membawahi:

(1) Subbagian Pengembangan Usaha Daerah;

(2) Subbagian Infrastruktur Perekonomian;

(3) Subbagian Perekonomian Rakyat.

b) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:

(1) Subbagian Penyusunan Program;

(2) Subbagian Pengendalian Program;

(3) Subbagian Pelaporan.

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

(1) Subbagian Kesejahteraan;

(2) Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;

(3) Subbagian Pemuda dan Olah Raga.

4) Asisten Administrasi, membawahi:

a) Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahi:

(1) Subbagian Kelembagaan;

(2) Subbagian Ketatalaksanaan;

(3) Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian.

b) Bagian Humas dan Protokol, membawahi:

(1) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi;

(2) Subbagian Analisis dan Kemitraan Media;

(3) Subbagian Protokol.

c) Bagian Umum, membawahi:

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sandi Telekomunikasi;

(2) Subbagian Rumah Tangga dan Keuangan;

(3) Subbagian Perlengkapan.

5) Kelompok Jabatan Fungsional.


commit to user

44

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan. Sekretaris dewan

secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada

walikota melalui sekretaris daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan

tugas menyelenggarakan fungsi:

1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

3) penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

4) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD pada Pemerintah Kota Surakarta

terdiri dari:

1) Sekretaris DPRD.

2) Bagian Rapat dan Peraturan Perundangan, membawahi:

a) Subbagian Rapat dan Risalah;

b) Subbagian Penyusunan Peraturan dan Dokumentasi Hukum;

c) Subbagian Evaluasi dan Telaah Peraturan.

3) Bagian Keuangan, membawahi:

a) Subbagian Anggaran;

b) Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi.

4) Bagian Umum, membawahi:

a) Subbagian Tata Usaha;

b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

c) Subbagian Humas dan Protokol.

5) Kelompok Jabatan Fungsional


commit to user

45

c. Dinas Daerah

Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya;

3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa

kecamatan. Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

2) Dinas Kesehatan;

3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

7) Dinas Pekerjaan Umum;

8) Dinas Tata Ruang Kota;

9) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

10) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;

11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

12) Dinas Pengelolaan Pasar;

13) Dinas Pertanian;

14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;


commit to user

46

d. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan,

yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk

rumah sakit dipimpin oleh direktur. Kepala dan direktur berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis

daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai dengan lingkup tugasnya;

3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan


Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit

pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu

atau beberapa kecamatan. Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota

Surakarta terdiri dari:

1) Inspektorat;

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3) Badan Kepegawaian Daerah;

4) Badan Lingkungan Hidup;

5) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

7) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;

8) Kantor Ketahanan Pangan;


commit to user

47

9) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;

10) Rumah Sakit Umum Daerah.

e. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dipimpin seorang

Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai fungsi :

1) penyelenggaraan kesekretariatan;

2) penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

3) pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota;

4) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah;

5) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

6) pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

7) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

8) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota;

9) penyelenggaraan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

10) penyelenggaraan sosialisasi;

11) pembinaan jabatan fungsional.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

1) Kepala

2) Sekretariat, membawahi:


commit to user

48

a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:

a) Seksi Operasi dan Pengendalian;

b) Seksi Pembinaan Kemasyarakatan.

4) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:

a) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

5) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:

a) Seksi Satuan Linmas;

b) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

f. Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota.

Kecamatan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Camat

adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan

Daerah di Lingkup Kecamatan. Camat mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat juga

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

3) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

4) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

5) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;


commit to user

49

6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

atau kelurahan.

g. Kelurahan.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota

dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah. Lurah

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui

camat. Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan

pemerintahan Daerah di lingkup Kelurahan.

2. Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta dalam Pengelolaan Pajak

Perparkiran Kota Surakarta

Pembagian kewenangan oleh pemerintah pusat mencakup pembagian

kewenangan terkait pemungutan dan pengelolaan perpajakan daerah.

Kewenangan pengelolaan perpajakan oleh daerah ditetapkan oleh pusat

melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Surakarta menyusun Peraturan Daerah

Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan tujuan

untuk dapat melaksanakan pengelolaan perpajakan daerah secara mandiri

sesuai otonomi. Peraturan Daerah ini yang menjadi dasar pemungutan dan

pengelolaan perpajakan di kota Surakarta.

Teknis penyelenggaraan kewenangan pengelolaan perpajakan pada

Pemerintah Kota Surakarta terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset (DPPKA). Dasar hukum pembentukan DPPKA kota

Surakarta ini didasarkan pada Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kota Surakarta.

DPPKA merupakan salah satu dinas daerah yang berada di bawah

Sekretariat Daerah. Dinas ini dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan


commit to user

50

di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

DPPKA merumuskan rencana stretegis dalam bentuk visi dan misi yang

dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Visi dan misi

DPPKA adalah:

a. Visi

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang optimal, efektif, transparan serta akuntabel, menuju

kemandirian keuangan daerah guna mendukung pembangunan daerah.

b. Misi

1) Meningkatkan dan mengintensifkan pendapatan daerah secara

optimal.

2) Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan dan

aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien serta

akuntable dengan memperhatikan azas kepatutan dan keadilan.

4) Meningkatkan pemberdayaan aset daerah secara efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset (DPPKA) Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

1) Mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan daerah untuk

mencapai target pendapatan yang ditetapkan.

2) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan

daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

3) Menyelamatkan dan memberdayakan aset pemerintah kota secara

optimal.

4) Meningkatkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat


commit to user

51

b. Sasaran

1) Terwujudnya pencapaian pendapatan daerah sesuai target yang

ditetapkan

2) Terwujudnya manajemen keuangan daerah yang efektif, efisien,

transparan dan akuntable.

3) Terwujudnya pembakuan status hukum / pensertifikatan dan

perlindungan aset daerah.

4) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

DPPKA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

c. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib

retribusi.

d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi.

e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta

pendapatan lain.

f. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan

pendapatan lain.

g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi.

h. Pengelolaan aset barang daerah.

i. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan

dan belanja daerah.

j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.

k. Penyelenggaraan sosialisasi.

l. Pembinaan jabatan fungsional.

m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).


commit to user

52

Pendapatan yang menjadi kewenangan pengelolaan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1) hasil Pajak Daerah;

2) hasil Retribusi Daerah;

3) hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

4) lain – lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan, dan

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset, DPPKA

mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA – SKPD;

b. penyusunan dan penetapan APBD;

c. pelaksanaan dan perubahan APBD;

d. panatausahaan Keuangan Daerah;

e. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

f. pengendalian defisit anggaran dan penggunaan surplus APBD;

g. pengelolaan Kas Umum Daerah;

h. pengelolaan Piutang Daerah;

i. pengelolaan Investasi daerah;

j. pengelolaan Barang Milik Daerah;

k. pengelolaan dana cadangan;

l. pengelolaan utang daerah;

m. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;

n. penyelesaian kerugian daerah;

o. pengelolaan Keuangan badan layanan umum daerah;

p. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

DPPKA Kota Surakarta yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal

35 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta,


commit to user

53

BIDANG

PENDAFTARAN,

PENDATAAN

DAN

DOKUMENTASI

SEKSI PENDAFTARAN

DAN

PENDATAAN

SEKSI

DOKUMENTASI

DAN

PENGOLAHAN

DATA

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA

BIDANG

ASET

SEKSI PERENCANAAN

ASET

SEKSI PENGELOLAAN

ASET

BIDANG

PENETAPAN

SEKSI PERHITUNG-

AN

SEKSI

PENERBITAN

SURAT

KETETAPAN

UPTD

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN

PERENCANAAN,

EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUB

BAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

PENAGIHAN

SEKSI

PENAGIHAN DAN

KEBERATAN

SEKSI

PENGURANGAN

PAJAK

DAERAH

BIDANG

ANGGARAN

SEKSI

ANGGARAN

I

SEKSI

ANGGARAN

II

BIDANG

PERBENDAHARAAN

SEKSI

PERBENDAHARAAN

I

SEKSI

PERBENDAHARAAN

II

BIDANG

AKUNTANSI

SEKSI

AKUNTANSI I

SEKSI

AKUNTANSI II

yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 15-N

Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Susunan

Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai

berikut :

Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Kota Surakarta dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Bagan 3. Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Kota Surakarta


commit to user

54

Dari bagan di atas maka dapat kita ketahui bahwa Susunan Organisasi

DPPKA terdiri dari:

a. Kepala.

b. Sekretariat, membawahi:

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahi:

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;

2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

d. Bidang Penetapan, membawahi:

1) Seksi Perhitungan;

2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.

e. Bidang Penagihan, membawahi:

1) Seksi Penagihan dan Keberatan;

2) Seksi Pengurangan Pajak Daerah.

f. Bidang Anggaran, membawahi:

1) Seksi Anggaran I;

2) Seksi Anggaran II.

g. Bidang Perbendaharaan, membawahi:

1) Seksi Perbendaharaan I;

2) Seksi Perbendaharaan II.

h. Bidang Akuntansi, membawahi:

1) Seksi Akuntansi I;

2) Seksi Akuntansi II.

i. Bidang Aset, membawahi:

1) Seksi Perencanaan Aset;

2) Seksi Pengelolaan Aset.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

k. Kelompok Jabatan Fungsional.


commit to user

55

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut

diatas, membawahi :

a. Sekretariat;

b. Bidang pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi;

c. Bidang Penetapan;

d. Bidang Penagihan;

e. Bidang Anggaran;

f. Bidang Perbendaharaan;

g. Bidang Akuntansi;

h. Bidang Aset;

i. Bidang UPTD;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara

terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan,

evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan bahan perumusan kebijkan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan

administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan

pelaporan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,


administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,


administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan



commit to user

56

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu Subbagian

Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan; Subbagian Keuangan; dan Subbagian

Umum Dan Kepegawaian. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Bidang Pendaftaran, pendataan dan dokumentasi mempunyai tugas

pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pendaftaran, pendataan, dokumentasi dan pengolahan

data. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pendaftaran dan pendataan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang dokumentasi dan pengolahan data;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi membawahi Seksi

Pendaftaran dan Pendataan; dan Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran,

Pendataan, dan Dokumentasi.

Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perhitungan dan

penerbitan surat ketetapan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

Bidang Penetapan mempunyai fungsi :


pelaksanaan di bidang perhitungan;


pelaksanaan di bidang penerbitan surat ketetapan;

c. Pelaksanaan tuags lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan



commit to user

57

Bidang Penetapan membawahi Seksi Perhitungan; dan Seksi

Penerbitan Surat Ketetapan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Penetapan.

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan, keberatan,

pengurangan pajak daerah dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan

lain. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang penagihan

mempunyai fungsi :


pelaksanaan di bidang penagihan dan keberatan.


pelaksanaan di bidang pengurangan pajak daerah.



Bidang Penagihan membawahi Seksi Penagihan dan Keberatan; dan

Seksi Pengurangan Pajak Daerah. Masing-masing Seksi dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Penagihan.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD dan Perubahan

APBD. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Anggaran

mempunyai fungsi:


pelaksanaan di bidang anggaran I.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijkan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

di bidang anggaran II.




commit to user

58

Bidang Anggaran membawahi Seksi Anggaran I; dan Seksi Anggaran

II. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

pengelolaan perbendaharaan I dan II. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:


pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan I.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan II.



Bidang Perbendaharaan membawahi Seksi Perbandaharaan I; dan

Seksi Perbendaharaan II. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Perbendaharaan.

Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan tata

akuntansi keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kota Surakarta. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Akuntansi

mempunyai fungsi:


pelaksanaan di bidang akuntansi I.


pelaksanaan di bidang akuntansi II.




commit to user

59

Bidang Akuntansi membawahi Seksi Akuntansi I; dan Seksi

Akuntansi II. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.

Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan

kebijaan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan barang

milik daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Aset

mempunyai fungsi:


pelaksanaan di bidang perencanaan aset.


pelaksanaan di bidang pengelolaan aset.



Bidang Aset membawahi Seksi Perencanaan Aset; dan Seksi

Pengelolaan Aset. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis

penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kota.

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPTD adalah tugas untuk

melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan

pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan

kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional

Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga fungisonal yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan


commit to user

60

kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan

terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Besarnya pengenaan tarif pajak parkir yang ditentukan dalam Pasal 37

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

sebesar 25% dari jumlah penerimaan atau yang seharusnya diterima kepada

penyelenggaran tempat parkir. Penyetoran pajak oleh wajb pajak parkir

dilaksanakan setiap bulan yang diserahkan kepada DPPKA melalui prosedur

teknis yang telah ditentukan. Prosedur pembayaran pajak parkir yang

dilaksakan oleh DPPKA adalah sebagai berikut:

a. Wajib pajak parkir datang sendiri ke DPPKA atau diwakili oleh kuasa

wajib pajak. Wajib pajak atau kuasanya langsung menuju ke Bidang

Penagihan DPPKA.

b. Wajib pajak parkir melakukan pengambilan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD), yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib pajak

yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri diwajibkan

melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Di dalam

SPTPD terdapat beberapa komponen yang yang harus diisi dan

dilengkapi oleh wajib pajak parkir atau kuasanya antara lain sebagai

berikut:

1) Identitas Wajib Pajak, yang terdiri dari:

a) Nama Wajib Pajak;

b) Nama objek/Usaha;

c) Alamat Usaha; dan

d) NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).


commit to user

61

2) Dasar Perhitungan Pajak, yang terdiri dari:

a) Klasifikasi Usaha;

b) Jumlah Omzet;

c) Pajak Terutang (25% x Jumlah Omzet);

d) Sanksi Administrasi/Bunga;

e) Jumlah Pajak yang Dibayar.

3) Data Pendukung, yang terdiri dari:

a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

b) Rekapitulasi Penjualan / Omzet;

c) Rekapitulasi Penggunaan Bukti Bayar/Nota/Bill;

d) Bukti Bayar/Nota/Bill;

e) Data Pendukung Lainnya.

4) Tanggal penyetoran pajak parkir.

5) Nama terang dan tanda tangan wajib pajak dan petugas penerima

setoran pajak parkir.

c. SPTPD ini dapat diambil maksimal 1 (satu) bulan sebelum penyetoran

pajak parkir. SPTPD yang telah diambil oleh wajib pajak kemudian diisi

dan dilengkapi. Setelah diisi dan ditanda tangani, maka SPTPD

diserahkan kembali kepada DPPKA pada saat penyetoran pajak parkir.

d. Salah satu komponen yang harus dilengkapi dalam penyetoran pajak

parkir adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Surat ini berbentuk

formulir yang bisa didapatkan di DPPKA bersamaan dengan penyetoran

pajak parkir. Dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) terdapat

beberapa hal yang harus diisi oleh wajib pajak parkir atau kuasanya,

antara lain sebagai berikut:

1) Nama Wajib Pajak;

2) Nama Objek/Usaha;

3) Alamat;

4) NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);

5) Jenis Pajak;

6) Kode Rekening;


commit to user

62

7) Jenis Setoran;

8) Jumlah Pajak yang Harus Dibayar;

9) Tanggal, nama terang dan tanda tangan wajib pajak dan petugas.

Penggunaan SSPD sebagai surat yang digunakan oleh wajib pajak parkir

untuk melakukan penyetoran pajak parkir tidak diatur secara jelas dalam


Daerah. Penggunaan SSPD di kota Surakarta mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 52 Undang-


Daerah yang menyebutkan bahwa SSPD merupakan bukti pembayaran

atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

e. Setelah wajib pajak selesai melakukan pengisian formulir SPTPD dan

kelengkapan lainnya, wajib pajak menyerahkan kembali SPTPD kepada

DPPKA beserta sejumlah besar uang yang jumlahnya sesuai dengan

jumlah pajak yang harus dibayar yang tertera pada SPTPD atau sebesar

25% dari omzet penyelenggaran tempat parkir. Jumlah ini sesuai dengan

perhitungan sendiri yang dilakukan oleh wajib pajak parkir. Pajak Parkir

merupakan pajak dengan sistem menghitung sendiri (self assessment

system) atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sistem Menghitung

Pajak Sediri (MPS). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2)


Daerah.

f. Penyetoran pajak parkir setiap bulan dengan batas maksimal tanggal 10

tiap bulan adalah untuk bulan sebelumnya, sebagai contoh penyetoran

pada bulan april merupakan penyetoran pajak untuk bulan maret.

g. Apabila seluruh proses diatas telah dilaksanakan oleh wajib pajak, maka

proses pembayaran pajak parkir untuk bulan tersebut telah selesai.


commit to user

63

3. Daftar Wajib Pajak Parkir Kota Surakarta

Daftar wajib pajak parkir di kota Surakarta pada tahun 2012 adalah

sebagai berikut:

No Nama Wajib Pajak Alamat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Parkir Insidental wil Laweyan

Koperasi Mekar PDAM Surakarta

Hery / Hal kantor SAMSAT

RS Paru-paru

Pengelola Parkir Pringsewu

Parwanto / RS Panti Waluyo

Hotel Sunan / Dedy Santoso

Wiratno / RS Panti Waluyo

Yoga Utama

Solo Square / PT Solo Indah DM

Parkir RM Sederhana

Graha Nikmat Rasa

Parkir Merpati

Dr. Yulius Widiarta / RS Kasih Ibu

Wiratno / RS Kasih Ibu

Parkir P. Wito

PT ISS Parking Management

Parkir Diamond / Joko Sudiro

PT Center Park

Kurniawan Adibroto, S.H

Dr. Tunjung Hanurdaya, M.Sc

Hendro Eko Saputro

Sutopo Parkir / Blk SGM

Solo Paragon

Parkir Bu Jupri

A. Winarta / Gramedia

R Sumaryono TP

Kec. Laweyan

Jl. LU Adi Sucipto 143

Jl. Prof Suharso

Jl. Prof Dr Soeharso

Jl. Adi Sucipto

Jl. S Riyadi / RS Panti Waluyo

Jl. A Yani 40

Jl. Slamet Riyadi / RS Pnt Wal

Jl. Dr Rajiman / selatan

Jl. Slamet Riyadi 451

Jl. Slamet Riyadi

Jl. Dr Rajiman – Laweyan

Jl. Nitik

Jl. Slamet Riyadi

Jl. Slamet Riyadi / RS Ksh Ibu

Halaman Stasiun Purwosari

Jl. Slamet Riyadi

Jl. Slamet Riyadi

Jl. Slamet Riyadi / SGM

Jl. Sunan Kalijogo 18

Hal YPAC Jl. Slamet Riyadi

Hal Stock Well Jl. Slmt Riyadi

Bekalang SGM

Jl. Dr Sutomo No 135

Jl. Sunan Kalijogo

Jl. Slamet Riyadi / Gramedia

Hal Depan Sami Luwes


commit to user

64

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Yudi Bambang Lelono

Thomas Hariyanto / Sami Luwes

Bagio Rachmanto / Bakso Titoti

Suhardi / Steak Obonk

Halaman Stadion Sriwedari

Pengelola Parkir Tmn Sriwedari

Parkir Apotik Kondang Waras

Ratih Kartika Rini

Suratin

Drs Abdul Rozak / RS PKU Muh

Sutamanto

Solo Paragon

Flexi

Ratmin / Parkir Wonder Bakery

Larisa Salon

Ratmin / Parkir Ou Tea

Alim Katono / Sta Balapan

Hendarto Prasetiyo

RS Brayat Minulyo

Winartohadi

Sri Raharjo

Parkir PLN Manahan

Susy Herawati

Teguh Anggoro

Priyo Raharjo

Agus Setiawan / Apotik Bunda

Hendri Rosandi

Parkir Damai

Parkir Raider

Hendarto Prasetyo

GOR Tapak Suci Muhammadiyah

Basement Sami Luwes

Jl. Honggowongso

Jl. Honggowongso

Jl. Dr Supomo

Jl. Bhayangkara

Taman Sriwedari

Jl. Dr Rajiman

Jl. Slamet Riyadi 128

Jl. KH Ahmad Dahlan

Jl. Ronggowarsito

Jl. Slamet Riyadi

Jl. Yosodipuro 133

Jl. Gajah Mada

Jl. Gajah Mada

Jl. Gajah Mada

Jl. Gajah Mada

Jl. Monginsidi

Basement Ratu Luwes

Jl. Setia Budi

Jl. Depok 1 / IV Manahan

Jl. Adi Sucipto Manahan

Jl. Menteri Supeno

Timur Terminal Tirtonadi

Timur Terminal Gilingan

Hal Cinderejo Lor

Cinderejo Kidul RT 04

Jl. Monginsidi

Jl. A Yani

Gilingan

Luwes Nusukan

Sumber


commit to user

65

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Pengelola Parkir Graha Saba

Parkir Resto Layar / Widodo

Parkir RM Nini Towong

Drg. Willian Tenoyo / RS Dr. Oen

Soelarso Eko Atmojo

Sudiro

Ari Seno S / Solo Net

Slamiyadi / Rocket Chicken

Ngadiyo Mesen Square

Supardi

Gunawan / Parkir TK Praja Beari

Edi Supriyanto / Bengawan Sport

Satria Jaya / RS Dr. Muwardi

Unit Pengelola TSTJ Surakarta

Driyono

Ny. Suroyo

Susanto Salam / BAF Jebres

Kolam Renang Tirtomoyo

Firdaus Sugeng Basuki / Kimia

Parkir Timur RS Muwardi

Parkir Toko Luwes

Parkir Kopegtel

Marsono Pengelola Parkir

Parkir Insidental Pasar Kliwon

P. Suharno / Kantor Pos Besar

Parkir Pak Wayan

Wakidi

Anang Suparjo / Luwes Gading

Sastro Suharjo / BNI Psr Kliwon

Hj. S Michrab Siswoatmojo

RS Kustati

Jl. Letjen Suprapto

Jl. Abdul Muis Pringgading

Jl. Arifin

Jl. Brig Jend Katamso

Jl. Monginsidi (SMU Warga)

Jl. Monginsidi 25

Jl. Arifin 129

Jl. Brig Jend Katamso

Jl. Urip Sumoharjo

Jl. Urip Sumoharjo

Jl. Urip Sumoharjo

GOR Bengawan

Jl. Kol Sutarto

Jl. Ir. Sutami / Jurug

Timur RS DR Muwardi

Tegal Kuniran

Jl. Kol. Sutarto Jebres

Jl. Kol. Sutarto

Jl. Kol. Sutarto 57

Timur RSUD DR Muwardi

Debegan RT 1/RW 02 Mjsngo

Jl. Jaya Wijaya

RS. Mojosongo

Wilayah Pasar Kliwon

Jl. Jenderal Sudirman

Jl. Arifin Ruko Sudirman

Hal Supit Urang

Jl. Veteran

Jl. Wakid Hakim

Belakang BNI 46 Psr Klw

Jl. Kapt Mulyadi


commit to user

66

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

BNI 46

Hendri Widiyatmoko / Beteng

Kantor Telkom / P. Sajani

Rudy / Luwes Lojiwetan

Galabo

PT ISS Parking Management

Parkir BRI

Drs. Bambang S

Futsal Copa Parkir

Suhardi

Parkir Aman

Ny. Soekamso

Hassan Rivai

Jl. Kapt Mulyadi

Jl. Mayor Sunaryo

Jl. Mayor Kusmanto

Jl. Kapt Mulyadi

Gladag Langen Bogan

Jl. Mayor Sunaryo / PGS

Jl. Kapt Mulyadi

RM Kusumasari

Jl. Slamet Riyadi

Halaman Manis Jaya

Jl. Yudhistira

Jl. Brigjen Sudiarto 188

Jl. Yos Sudarso – Danukus

Tabel 1. Tabel Daftar Wajib Pajak Parkir Kota Surakarta tahun 2012

4. Permasalahan yang Muncul dalam Pelaksanaan Kewenangan

Pengelolaan Perpajakan Perparkiran oleh Pemerintah Kota Surakarta

Pengenaan pajak parkir di kota Surakarta dibatasi pada parkir yang

diselenggarakan di luar badan jalan, baik yang dikelola oleh perorangan atau

badan hukum. Dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa objek pajak

parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai

suatu usaha. Dalam hal ini, tempat parkir perkantoran tidak termasuk ke

dalam objek pajak parkir selama hanya digunakan oleh pegawai dan

karyawan di kantor yang bersangkutan. Di kota Surakarta terdapat beberapa

objek tempat parkir diselenggarakan oleh pihak ketiga yang terlepas dari

tempat usaha pokoknya. Dalam kondisi ini, maka pihak ketiga yang

menyelenggarakan tempat parkir disebut sebagai wajib pajak parkir,

masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir disebut sebagai subjek pajak


commit to user

67

parkir dan nama tempat parkir yang identik dengan nama tempat usaha

pokoknya disebut dengan objek pajak parkir. Untuk parkir yang

diselenggarakan di badan jalan tidak termasuk dalam objek pajak parkir

karena masuk ke ranah retribusi parkir.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Surakarta terkait

pengelolaan perpajakan perparkiran yang dilaksanakan oleh DPPKA

memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala ini sedikit banyak

mempengaruhi pemasukan keuangan pada kas pemerintah kota Surakarta.

Permasalahan yang muncul dalam pemungutan pajak parkir di Surakarta

antara lain sebagai berikut:

a. Kelalaian penyelenggara tempat parkir dalam penyelenggaraan

pembukuan. Pembukuan merupakan kewajiban penyelenggara tempat

parkir dalam mengelola tempat parkir yang memuat segala laporan dan

perkembangan tertulis mengenai objek pajak parkir. Kewajiban

pembukuan ini diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Di dalam

pembukuan memuat data mengenai tempat parkir, pemasukan, dan

pengeluaran tempat parkir. Kelalaian pembukuan yang dimaksud disini

bukan hanya berarti wajib pajak tidak melakukan pembukuan sama

sekali, namun termasuk juga pembukuan yang tidak lengkap dan

pembukuan fiktif yang tidak didasarkan pada kondisi sebenarnya.

Kelalaian pembukuan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara

jumlah pembayaran pajak dan jumlah yang seharusnya dibayar oleh

penyelenggara tempat parkir sebagai wajib pajak parkir. Hal ini

merugikan Pemerintah Kota Surakarta dan secara tidak langsung

merugikan masyarakat karena mengurangi pemasukan kas daerah.

b. Kesalahan penyelenggara tempat parkir sebagai wajib pajak dalam

melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk

penyetoran pajak parkir terutang ke DPPKA. Kesalahan ini berupa

pengisian SPTPD yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di

lapangan. Hal ini dapat terjadi mengingat pajak parkir merupakan jenis


commit to user

68

pajak dengan sistem menghitung sendiri (self assessment system) atau

dalam bahasa Indonesia disebut dengan pajak dengan sistem Menghitung

Pajak Sendiri (MPS). Hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jadi

wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang harus disetorkan ke

kas daerah. Pajak dengan sistem menghitung sendiri (self assessment

system) sangat menuntut kejujuran wajib pajak dalam pengisian formulir

SPTPD. Jumlah besarnya penyetoran pajak parkir yang telah ditetapkan

dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Surakarta Kota Surakarta Nomor

4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah sebesar 25% dari dasar

pengenaan pajak parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat

parkir. Pengisian SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap diancam

dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 78 Peraturan Daerah

Kota Surakarta Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah.

c. Kurangnya kepatuhan penyelenggara tempat parkir sebagai wajib pajak

parkir dengan tidak melakukan penyetoran pajak parkir secara rutin

setiap bulan kepada pemerintah kota Surakarta. Pasal 1 angka 27

menyebutkan bahwa Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan

kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota

paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Dalam teknis pelaksanaannya, penyetoran pajak parkir setiap bulan

merupakan penyetoran untuk bulan sebelumnya, sebagai contoh

penyetoran pada bulan april merupakan penyetoran pajak untuk bulan

maret. Namun, dalam prakteknya masih ada saja wajib pajak yang

menunggak penyetoran pajak ke DPPKA.

d. Pada acara-acara yang bersifat insidental yang menarik banyak

pengunjung dan mengharuskan untuk mengadakan tempat parkir

insidental, maka pendapatan parkir pada tempat parkir insidental masuk


commit to user

69

penyelenggaraan tempat parkir kena pajak. Besaran pajak parkir yang

harus disetorkan kepada DPPKA sama dengan tempat parkir biasa yaitu

sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak parkir, namun yang

membedakan dengan parkir biasa adalah pada penyelenggaraan tempat

parkir insidental terdapat tim dari UPTD wilayah yang langsung

melakukan pengecekan dan penagihan/eksekusi ke lapangan. Teknis

pembayarannya juga tidak menunggu 1 (satu) bulan, namun langsung

dibayarkan di tempat ataupun dibayarkan ke DPPKA sehari setelah

kegiatan tersebut selesai. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan

tempat parkir insidental ini adalah tidak adanya laporan mengenai

pelaksanaan kegiatan/acara tertentu yang mengharuskan diadakannya

parkir insidental, sehingga pemerintah daerah yang diwakili tim UPTD

wilayah tidak mengetahui adanya pelaksanaan penyelenggaraan parkir

pada kegiatan tersebut. Kendala lain adalah pengelolaan parkir yang

diserahkan kepada warga masyarakat ataupun remaja/karang taruna

setempat, sehingga penyelenggara kegiatan merasa tidak perlu

melakukan pelaporan parkir insidental kepada pemerintah kota Surakarta

karena beranggapan banwa keuangan yang masuk dari parkir insidental

yang dikelola oleh warga masyarakat ataupun remaja/karang taruna

setempat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Prinsipnya sama

dengan pemanfaatan pajak daerah karena pajak daerah yang terkumpul

dari masyarakat juga akan didistribusikan kembali ke masyarakar namun

bukan dalam bentuk uang segar, tapi dalam bentuk lain seperti

pembangunan sarana prasarana dan pembangunan tempat-tempat publik.

Langkah yang diambil oleh DPPKA untuk menindak penyelenggara

tempat parkir yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut dilakukan dengan

sanksi yang diberikan dalam beberapa tahap. Sanksi yang dikenakan kepada

wajib pajak yang tidak patuh berupa klarifikasi dan teguran dengan Surat

Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III disertai dengan

pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak. Apabila Surat Peringatan

dan pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil, maka sanksi yang diambil


commit to user

70

berupa yustisi (penegakan Peraturan Daerah) berupa pencabutan ijin parkir.

Yustisi dilaksanakan oleh Tim Penegak Peraturan Daerah yang didampingi

dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, cara ini menjadi jalan

terakhir yang ditempuh oleh DPPKA. Selama masih bisa diusahakan jalan

lain maka DPPKA akan menempuh jalan tersebut sebelum melakukan

Yustisi.

Pemerintah Kota Surakarta tidak bersifat kaku dalam penegakan

Peraturan Daerahnya, selama masih bisa diselesaikan dengan musyawarah

maka Pemerintah Kota Surakarta, atau dalam hal ini DPPKA akan menempuh

jalan tersebut. Sangat memungkinkan DPPKA tidak sampai mengeluarkan

Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III atau Yustisi

kepada wajib pajak yang tidak patuh.

B. Pembahasan

1. Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta Terkait Penyelenggaraan

Perpajakan Perparkiran Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal

Pembagian kewenangan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pembagian ini meliputi pembagian urusan-urusan pemerintahan dan

keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/ kota. Pembagian ini

sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan

urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas,

dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan

pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan

pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan

daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang

saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan mengenai urusan wajib yang menjadi


commit to user

71

kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala

provinsi yang meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk

lintas kabupaten/kota;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas

kabupaten/kota;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan

oleh kabupaten/kota;

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk

kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/ kota diatur

dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. kewenangan yang dimaksud meliputi antara lain

sebagai berikut:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;


commit to user

72

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan;

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

telah disebutkan diatas terlihat bahwa telah terdapat pembagian kewenangan

dan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi

maupun kabupaten/ kota. Pembagian kewenangan dan urusan ini

dimaksudkan agar tidak terjadi sentralisasi atau pemusatan pemerintahan

pada pemerintah pusat. Kewenangan-kewenangan yang telah disebutkan

dalam Undang-Undang baik kewenangan pemerintah maupun kewenangan

pemerintah daerah dilaksanakan secara sinergis, saling bekerja sama sebagai

satu kesatuan sistem pemerintahan yang utuh. Pembagian kewenangan ini

mendorong pemerintah daerah untuk semakin mandiri dalam menjalankan

fungsi pemerintahan dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerah

masing-masing. Salah satu bentuk kemandirian pemerintah terdapat dalam

kewenangan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam Pasal

157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

disebutkan mengenai sumber pendapatan daerah yang terdiri atas:


commit to user

73

a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1) hasil pajak daerah;

2) hasil retribusi daerah;

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4) lain-lain PAD yang sah;

b. dana perimbangan;

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah yang sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan salah satu bentuk penyerahan kewenangan oleh pemerintah

kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pajak daerah

yang potensial secara mandiri sebagai bentuk desentralisasi fiskal.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan fiskal adalah

segala urusan perpajakan dalam ruang lingkup penerimaan keuangan negara.

Sehingga desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai kewenangan pemerintah

daerah untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah

secara mandiri.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut dan

mengelola sumber pemasukan keuangan daerah berupa pajak daerah. Tidak

semua pajak dapat dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah karena

pajak-pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah telah ditentukan

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Daerah hanya memungut pajak selain pajak yang telah

ditentukan Undang-Undang sebagai pajak dipungut oleh pemerintah pusat.

Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak

yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor;

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;


commit to user

74

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4) Pajak Air Permukaan;

5) Pajak Rokok.

b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1) Pajak Hotel;

2) Pajak Restoran;

3) Pajak Hiburan;

4) Pajak Reklame;

5) Pajak Penerangan Jalan;

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7) Pajak Parkir;

8) Pajak Air Tanah;

9) Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak

sebagaimana telah disebutkan diatas. Khusus untuk daerah yang setingkat

dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota

otonom, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak

untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/ kota. Tidak semua

jenis pajak daerah yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3)


Daerah diatas harus dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis pajak daerah

tersebut bersifat pilihan, jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah

daerah ditentukan sendiri disesuaikan dengan potensi pajak yang

bersangkutan.

Pemerintah daerah yang melakukan pungutan terhadap jenis-jenis

pajak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

harus menyusun Peraturan Daerah tentang pajak daerah maupun retribusi

daerah untuk dijadikan sebagai dasar hukum pengelolaan pajak daerah.


commit to user

75

Pemerintah kota Surakarta telah melakukan penyusunan peraturan daerah

tentang pajak daerah yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan daerah ini

yang menjadi dasar pengelolaan perpajakan di kota Surakarta. Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur

semua jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah kota Surakarta.

Jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Parkir;

g. Pajak Air Tanah; dan

h. Pajak Sarang Burung Walet.

Kewenangan pemerintah kota Surakarta dalam melakukan

pengelolaan perpajakan daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Surakarta. DPPKA

merupakan salah satu dinas daerah yang berada di bawah sekretariat daerah.

Dinas ini dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. DPPKA

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. DPPKA kota Surakarta

dibentuk berdasarkan pada Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

DPPKA sebagai dinas resmi yang berwenang mengelola keuangan

daerah salah satunya mengelola sumber pendapatan daerah dari sektor pajak

daerah. Dengan kata lain, kewenangan pengelolaan perpajakan pemerintah

kota Surakarta dilaksanakan oleh DPPKA. Pemerintah kota Surakarta melalui


commit to user

76

DPPKA melaksanakan pengaturan, sosialisasi, perhitungan, pemungutan,

peneguran, dan penindakan atas pelanggaran perpajakan oleh wajib pajak.

Salah satu jenis sektor pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah

kota Surakarta adalah sektor perpajakan perparkiran. Pengaturan mengenai

pajak parkir ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang

dimaksud dengan Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor. Kewenangan pengelolaan pajak daerah

berupa pajak parkir merupakan salah satu bentuk pelaksanaan desentralisasi

fiskal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak

parkir oleh Pemerintah Kota Surakarta merupakan kewenangan pemerintah

pusat yang diberikan kepada Kota Surakarta sebagai daerah otonom untuk

mengelola sumber pendapatan keuangan daerah berupa pajak parkir secara

mandiri.

Kewenangan pemerintah kota Surakarta dalam penyelenggaraan dan

pengelolaan perpajakan perparkiran diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Identifikasi

kewenangan pemerintah kota Surakarta terkait pengelolaan pajak parkir

tersebut dapat diketahui dari penjabaran sebagai berikut.

a. Kewenangan melakukan pemungutan pajak parkir

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan

bahwa Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta

pengawasan penyetorannya. Ketentuan dalam pasal ini memberikan


commit to user

77

kewenangan kepada pemerintah kota Surakarta untuk menyusun regulasi

untuk mengatur pemungutan pajak daerah khusunya pajak parkir.

Kewenangan pemungutan pajak parkir pemerintah kota Surakarta

dimulai dengan kewenangan untuk melakukan pengumpulan data

penyelenggaraan tempat parkir yang dapat dikategorikan sebagai objek

dan subjek pajak parkir yang tersebar di seluruh wilayan kota Surakarta.

Kewenangan penghimpunan data objek dan subjek pajak dilaksanakan

oleh DPPKA. Kewenangan ini melibatkan UPTD parkir wilayah yang

bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau

kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau

beberapa daerah kota. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan

UPTD merupakan tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis

penunjang adalah untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung

pelaksanaan tugas dari DPPKA.

Kewenangan selanjutnya adalah kewenangan penentuan besarnya

pajak yang terutang. Kewenangan ini dituangkan dalam ketentuan pasal

Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah yang menyebutkan bahwa Tarif Pajak Parkir ditetapkan

sebesar 25% (dua puluh lima persen). Besar pajak yang terutang

merupakan hasil perhitungan dari tarif pajak parkir dikalikan dengan

dasar pengenaan pajak parkir.

Kewenangan lain dalam rangka pemungutan pajak parkir adalah

kegiatan penagihan pajak parkir. Kewenangan ini dilaksanakan oleh

Bidang Penagihan DPPKA. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

menyebutkan pajak parkir sebagai salah satu pajak yang harus dibayar

sendiri oleh wajib pajak. Merujuk pada ketentuan ini, maka DPPKA

memfasilitasi wajib pajak parkir untuk melakukan penyetoran pajak

kepada pemerintah kota Surakarta. DPPKA juga menentukan prosedur

penyetoran pajak parkir yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak.


commit to user

78

Kewenangan yang juga penting dalam rangkaian pemungutan

pajak parkir adalah kewenangan melakukan pengawasan penyetoran

pajak parkir. Dalam kewenangan ini dilaksanakan oleh DPPKA dengan

memberikan peringatan kepada wajib pajak yang terlambat atau bahkan

tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyetoran pajak.

Peringatan ini dapat berupa teguran langsung maupun teguran secara

tertulis dengan Surat Peringatan (SP). Ketika wajib pajak tidak

mengindahkan peringatan yang diberikan oleh DPPKA, maka DPPKA

akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB) dimana didalamya terdapat jumlah pokok pajak, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Saksi

yustisi atau penegakan peraturan daerah berupa pencabutan izin

pengelolaan parkir dapat diterapkan apabila wajib pajak tetap tidak

mengindahkan peringatan yang dikeluarkan oleh DPPKA.

b. Kewenangan menetapkan besaran tarif pajak parkir

Kewenangan penetapan besaran tarif diberikan oleh Undang-


Daerah kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diperoleh dari

undang-undang tersebut dituangkan oleh pemerintah kota Surakarta

dalam peraturan daerah tentang pajak daerah sebagai dasar pengaturan

penetapan besaran tarif pajak parkir. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

kepada Pemerintah Daerah menetapkan batas maksimal tarif pajak parkir

yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen).

Besaran tarif pajak parkir kota Surakarta diatur dalam Pasal 37


Daerah yang menyebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan sebesar

25% (dua puluh lima persen). Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.


commit to user

79

Dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya

dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Dasar pertimbangan pemerintah kota Surakarta menetapkan tarif

pajak parkir sebesar 25% adalah hasil evaluasi pendapatan pajak parkir

dari tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan dengan

membandingkan antara target pencapaian dan realisasi lapangan setiap

tahun. Selisih kenaikan antara target pencapaian dengan realisasi

lapangan yang kecil menimbulkan kesulitan bagi pemerintah kota

Surakarta untuk menetapkan tarif pajak parkir yang lebih besar. Penaikan

jumlah besaran tarif pajak parkir akan berpengaruh pada turunnya selisih

antara target pencapaian dengan hasil realisasi.

Pertimbangan lain penetapan besaraan tarif pajak parkir sebesar

25% adalah pertimbangan kemampuan bayar wajib pajak parkir. Dengan

menetapkan tarif pajak parkir kecil dari batas maksimal yang ditetapkan

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah diharapkan masyarakat wajib pajak parkir di kota

Surakarta tidak terlalu terbebani untuk membayar pajak. Beban pajak

parkir yang tidak terlalu tinggi diharapkan mampu meningkatkan

kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dari

pertimbangan tersebut maka pemerintah kota Surakarta menetapkan

besarat tarif pajak parkir sebesar 25%. Tarif pajak parkir sebesar 25%

yang ditetapkan oleh pemerintah kota Surakarta sudah sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah karena tidak melebihi batas maksimal yang

ditetapkan yaitu sebesar 30%.

c. Kewenangan mengeluarkan surat-surat terkait dengan pemungutan pajak

parkir

Pemerintah kota Surakarta memiliki kewenangan untuk

mengeluarkan surat-surat terkait dengan pemungutan pajak parkir. Surat-

surat tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 31, Pasal 1 angka 33

sampai dengan Pasal 1 angka 38, dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota


commit to user

80

Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Surat-surat

tersebut adalah sebagai berikut:

1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif,

dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat

SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih

besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

6) Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.

7) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan

dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat


commit to user

81

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan

Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan

Keberatan.

8) Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan SSPD

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan

pembayaran pajak daerah. Surat ini tidak disebutkan secara langsung

di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah, tetapi pada prakteknya surat ini terdapat

dalam prosedur pembayaran pajak parkir untuk mempermudah

proses administrasi.

9) Surat Paksa surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan.

Kewenangan pemerintah kota Surakarta juga mencakup

kewenangan untuk melakukan perubahan kesalahan pada ketetapan

dalam surat-surat yang telah dikeluarkan berupa pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi

administratif. Kesalahan tersebut berupa kesalahan yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu. Ketentuan ini diatur

dalam Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan perubahan

sebagai berikut:

1) mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa

bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya;


commit to user

82

2) mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

3) membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang

ditentukan;

4) mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek

pajak.

d. Kewenangan melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan

terhadap dugaan pelanggaran pajak parkir

Pemerintah kota Surakarta memiliki kewenangan untuk

melakukan rangkaian proses penyidikan yang dimulai dari proses

pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan apabila ditemukan dugaan

pelanggaran pajak parkir yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan ini diatur dalam ketentuan Pasal 73

ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pajak daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya untuk

mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu

membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.


commit to user

83

Kewenangan melakukan penyidikan dilakukan oleh PPNS

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus

melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Kewenangan PPNS tersebut

adalah sebagai berikut:

1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya

dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

2) melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

3) menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;

4) melakukan penyitaan benda atau surat;

5) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau

tersangka;

7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

8) mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat

cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau

keluarganya.

e. Kewenangan menetapkan sanksi adminstratif

Penetapan sanksi administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran

tertentu juga menjadi kewenangan pemerintah kota Surakarta. Ketentuan

mengenai sanksi administratif adalah sebagai berikut:


commit to user

84

1) SKPDKB dalam hal jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau

keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar atau

jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu

tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak, ketentuan ini sesuai dengan

Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah;

2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang

terutang, maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak

tersebut, ketentuan ini tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan

sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, ketentuan ini

sesuai dengan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

3) SKPDKB dalam hal jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,

pajak yang terutang dihitung secara jabatan, maka dikenakan sanksi

administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, ketentuan ini

sesuai dengan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

4) jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD dalam hal

pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan dari hasil

penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat


commit to user

85

salah tulis dan/atau salah hitung maka penyetorannya ditambah

dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat

terutangnya pajak, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2)

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah;

5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD, ketentuan ini



6) dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,

Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%

(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan

keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (3)


Pajak Daerah;

7) dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,

Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100%

(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding

dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (5)


Pajak Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Surat Tagihan Pajak

Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan

tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Penetapan sanksi administratif berupa denda oleh pemerintah kota

Surakarta belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan

karena pemerintah kota Surakarta lebih mengutamakan penyelesaian


commit to user

86

pelanggaran pajak parkir dengan pendekatan personal secara persuasif.

Pelanggar pajak parkir diperingatkan secara personal untuk memenuhi

kewajibannya, sehingga tidak sampai terjadi penetapan sanksi

administratif berupa denda kepada wajib pajak.

f. Kewenangan menjatuhkan sanksi pidana

Pemerintah kota Surakarta berwenang menjatuhkan sanksi pidana

terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu yang diatur dalam peraturan

daerah sebagai perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Ketentuan

mengenai ketentuan adalah sebagai berikut:

1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan

keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, ketentuan ini



2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau

pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 78

ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah;

3) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena

kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam

rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan


Pajak Daerah diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 1


commit to user

87

(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00

(empat juta rupiah), ketentuan ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (1)


Pajak Daerah;

4) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan

sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang

menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat yang diketahui

atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka

jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah), ketentuan ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota

Surakarta Terkait Penyelenggaraan Perpajakan Perparkiran dan

Solusinya

Kewenangan pemerintah kota Surakarta terkait pengelolaan pajak

parkir seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah pertama antara

lain kewenangan melakukan pemungutan pajak parkir; kewenangan

menetapkan besaran tarif pajak parkir; kewenangan mengeluarkan surat-surat

terkait dengan pemungutan pajak parkir; kewenangan melakukan

pemeriksaan; penyelidikan, dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran

pajak parkir; kewenangan menetapkan sanksi adminstratif; kewenangan

menjatuhkan sanksi pidana. Permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan

pemerintah kota surakarta terkait penyelenggaraan perpajakan perparkiran

ditemui dalam kewenangan melakukan pemungutan pajak parkir.

Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kewenangan

pemerintah kota Surakarta dalam pemungutan pajak parkir antara lain sebagai

berikut:


commit to user

88

a. Kelalaian penyelenggara tempat parkir dalam penyelenggaraan

pembukuan

Kewajiban wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan

disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Wajib pajak yang

berkewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak yang

melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,- (tiga

ratus juta rupiah).

Kelalaian pembukuan yang dimaksud bukan hanya berarti wajib

pajak tidak melakukan pembukuan sama sekali, namun termasuk juga

pembukuan yang tidak lengkap serta pembukuan fiktif yang tidak sesuai

pada kondisi sebenarnya. Wajib pajak juga berkewajiban melaporkan

pembukuan secara berkala kepada walikota melalui DPPKA sesuai

dengan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Kelalaian pembukuan ini dapat

menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pajak dan

jumlah yang seharusnya dibayar oleh penyelenggara tempat parkir

sebagai wajib pajak parkir karena pembukuan dapat dijadikan dasar

untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Peningkatan pengawasan oleh pemerintah kota Surakarta mutlak

perlu ditingkatkan untuk menekan munculnya permasalahan kelalaian

penyelenggaraan pembukuan oleh wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan

dengan memperkuat pelaksanaan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu kewenangan

untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Kewenangan ini dilakukan

dengan langsung terjun ke lapangan melihat kondisi objek pajak parkir

dan memeriksa pembukuan parkir. Upaya ini dinilai efektif karena

pemerintah kota Surakarta diberikan kewenangan oleh peraturan daerah

untuk memeriksa secara langsung objek pajak parkir sampai memeriksa

pembukuan dan ruangan-ruangan yang dianggap perlu untuk dilakukan


commit to user

89

pemeriksaan. Tindakan ini dilaksanakan oleh Tim Optimalisasai Pajak

Daerah. Tim ini memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan

penyelidikan kondisi subjek pajak daerah. Tim yang berada di bawah

koordinasi DPPKA ini bersifat permanen dan memiliki masa kerja 1

(satu) tahun dan akan dibentuk kembali pada tahun berikutnya. Dasar

hukum Tim Optimalisasi Pajak Daerah adalah Surat Keputusan (SK)

kepala dinas.

b. Kesalahan penyelenggara tempat parkir sebagai wajib pajak dalam


penyetoran pajak parkir terutang ke DPPKA

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa pengisian

SPTPD dilakukan dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh

wajib pajak atau kuasanya beserta dilengkapi dengan lampiran yang

diperlukan. Pada pelaksanaannya masih terdapat kesalahan pengisian

SPTPD oleh wajib pajak. Kesalahan ini dapat berupa kecurangan/

ketidakjujuran wajib pajak dalam melakukan pengisian SPTPD yang

tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hal ini sangat

mungkin terjadi karena pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak

daerah dengan sistem menghitung sendiri (self assessment system) atau

dalam bahasa Indonesia disebut dengan pajak dengan sistem Menghitung

Pajak Sendiri (MPS). Sistem MPS ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (2)


Daerah. Ketentuan ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Pengisian SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap baik

dilakukan secara sengaja ataupun karena kealpaan diancam dengan

ketentuan pidana sesuai Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan


Ancaman pidana untuk pengisian SPTPD dengan tidak benar atau tidak


commit to user

90

lengkap yang dilakukan karena kealpaan berupa pidana kurungan

maksimal 1 (satu) tahun atau pidana denda maksimal sebesar 2 (dua) kali

lipat dari jumlah pajak terutang, sedangkan untuk pengisian SPTPD

dengan tidak benar atau tidak lengkap yang dilakukan secara sengaja

berupa pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau pidana denda

maksimal sebesar 4 (empat) kali lipat dari jumlah pajak terutang.

Ancaman ini belum dilakukan oleh DPPKA, karena DPPKA lebih

mengutamakan pendekatan personal kepada wajib pajak sebelum

melakukan tindakan tegas.

Tindakan pendekatan personal kepada wajib pajak yang

dilakukan oleh DPPKA berupa kegiatan terjun langsung ke lapangan

untuk melihat objek pajak parkir sehingga dapat ditaksir pendapatan dan

pemasukan masing-masing objek parkir secara lebih akurat, sehingga

data hasil penelitian langsung di lapangan ini dapat disinkronisasi dengan

data yang disampaikan oleh wajib pajak dalam SPTPD. Kewenangan ini

sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu kewenangan untuk

melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah. Tindakan ini dilaksanakan oleh Tim

Optimalisasai Pajak Daerah.

c. Kurangnya kepatuhan penyelenggara tempat parkir sebagai wajib pajak


setiap bulan kepada pemerintah kota Surakarta

Penyetoran pajak parkir yang dilakukan setiap bulan kepada

pemerintah kota Surakarta masih terdapat wajib pajak yang tidak

melukan penyetoran secara rutin sesuai dengan ketentuan. Hal ini terjadi

karena tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kota Surakarta

terhadap para wajib pajak yang menunggak pajak. Tindakan ini

melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyebutkan bahwa

walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran


commit to user

91

pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat

terutangnya pajak. Penyetoran pajak parkir setiap bulan merupakan

penyetoran untuk bulan sebelumnya misalnya penyetoran pada bulan

april merupakan penyetoran pajak untuk bulan maret. Pasal 1 angka 27


Daerah menyebutkan bahwa masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu)

bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan

Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi

wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang

terutang. Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa penyetoran pajak

parkir wajib disetorkan kepada pemerintah kota Surakarta setiap bulan,

selain itu karena Peraturan Walikota yang mengatur mengenai jangka

waktu lain belum disahkan.

DPPKA melakukan upaya persuasif dengan menghubungi wajib

pajak dan memberikan teguran. Namun, upaya ini masih belum berhasil

secara maksimal karena upaya yang dilakukan DPPKA tidak dibarengi

dengan pemberian sanksi yang tegas, sehingga tidak menimbulkan rasa

takut wajib pajak untuk melakukan penyetoran pajak parkir secara tepat

waktu.

Upaya menekan penuggakan penyetoran pajak parkir kepada

pemerintah kota Surakarta perlu ditingkatkan dengan memperketat

persyaratan untuk mendapatkan keringanan untuk mengangsur atau

menunda penyetoran pajak parkir, selain itu juga dilakukan dengan

menaikkan bunga terhadap penyetoran yang tidak tepat waktu. Upaya

lain yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat pelaksanaan

ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyebutkan pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak tepat pada waktunya

dapat ditagih dengan surat paksa. Surat paksa dapat dilayangkan setelah

jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, sebelum wajib


commit to user

92

pajak mengajukan permohonan kepada walikota untuk mendapatkan

keringanan untuk mengangsur atau menunda penyetoran pajak parkir.

d. Penyelenggaraan acara insidental yang mengakibatkan pengadaan tempat

parkir insidental tidak dilaporkan kepada DPPKA

Kegiatan yang bersifat hiburan dan menarik banyak pengunjung

dan mengharuskan penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat

insidental banyak terjadi di kota Surakarta. Hasil dari pendapatan parkir

pada tempat parkir insidental termasuk tempat parkir kena pajak parkir.

Besaran pajak parkir insidental yang harus disetorkan kepada DPPKA

sama dengan tempat parkir biasa yaitu sebesar 25% dari dasar pengenaan

pajak parkir. Namun, yang membedakan dengan parkir biasa adalah cara

penyetoran pajak parkir. Pada penyelenggaraan tempat parkir yang

bersifat insidental terdapat tim dari UPTD wilayah yang langsung

melakukan pengecekan dan penagihan/ eksekusi ke lapangan, proses

pembayarannya juga menggunakan SPTPD untuk melaporkan omzet dan

penyetoran pajak parkir dilakukan seketika itu juga tanpa menunggu

sampai bulan berikutnya. Pelaksanaan kewenangan ini minim kendala

karena tim UPTD langsung melakukan pengecekan dan eksekusi.

Namun, masalah yang muncul dalam pelaksanaan tempat parkir

insidental ini adalah tidak adanya pemberitahuan mengenai adanya

kegiatan/ acara tertentu yang mengharuskan diadakannya parkir

insidental, sehingga pemerintah daerah yang diwakili tim UPTD wilayah

tidak mengetahui adanya pelaksanaan parkir insidental. Kendala lain

adalah pengelolaan parkir yang diserahkan kepada warga masyarakat

ataupun remaja/ karang taruna setempat, sehingga penyelenggara

kegiatan merasa tidak perlu melakukan pelaporan parkir insidental

kepada pemerintah kota Surakarta.

Semua pelanggaran pajak parkir akan dilakukan upaya-upaya

persuasif terlebih dahulu oleh DPPKA. Upaya persuasif ini dapat berbentuk

klarifikasi oleh wajib pajak baik dengan telefon atau panggilan melalui surat

kepada wajib pajak. Dalam hal wajib pajak tetap tidak memberikan respon


commit to user

93

maka DPPKA akan melayangkan Surat Tagihan Pajak Daerah kepada wajib

pajak dan atas dilayangkannya surat ini wajib pajak dapat mengajukan

keberatan secara tertulis kepada Kepala DPPKA maks 14 hari setelah Surat

Tagihan Pajak Daerah dilayangkan. Apabila wajib pajak tidak mengajukan

keberatan dan tidak memberikan respon maka DPPKA akan melakukan

panggilan maksimal 3 (tiga) kali dan apabila wajib pajak tetap tidak

memberikan respon maka DPPKA akan melakukan tindakan tegas yustisi

(penegakan peraturan daerah) yaitu penutupan objek pajak parkir dengan

mendatangi langsung objek pajak. Tindakan tegas berupa penutupan objek

pajak parkir ini dilakukan oleh Tim Penegakan Peraturan Daerah yang

didampingi Satpol PP.

Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan atau

keberatan kepada walikota untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak, hal ini diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Keringanan untuk membayar

pajak secara mengangsur atau menunda pembayaran ini dibarengi dengan

pengenaan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan. Pengajuan permohonan

harus diajukan secara tertulis kepada walikota.

Kewenangan pemerintah kota Surakarta dalam pengelolaan pajak

parkir yang dilaksanakan oleh DPPKA tidak semata-mata hanya melakukan

penagihan pajak daerah khususnya pajak parkir, namun juga melakukan

fungsi sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat

tidak buta terhadap pajak daerah khususnya pajak parkir. Tujuan jangka

panjang sosialisasi tersebut adalah agar masyarakat menjadi paham dan

mengerti substansi dari pajak daerah, sehingga kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak akan tinggi.


commit to user

94

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan

pemerintah kota Surakarta terkait penyelenggaraan perpajakan perparkiran dalam

rangka desentralisasi fiskal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah kota Surakarta terkait penyelenggaraan perpajakan

perparkiran dalam rangka desentralisasi fiskal diatur dalam Peraturan Daerah

Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah antara lain

sebagai berikut:

a. kewenangan melakukan pemungutan pajak parkir. Kewenangan ini

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan

bahwa pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta

pengawasan penyetorannya;

b. kewenangan menetapkan besaran tarif pajak parkir. Kewenangan ini

diwujudkan dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyebutkan bahwa tarif pajak

parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Besaran pokok

pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan

dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran

atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;

c. kewenangan mengeluarkan surat-surat terkait dengan pemungutan pajak

parkir. Kewenangan ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 31, Pasal 1

angka 33 sampai dengan Pasal 1 angka 38, dan Pasal 61 Peraturan


Kewenangan pemerintah kota Surakarta juga mencakup kewenangan

untuk melakukan perubahan kesalahan pada ketetapan dalam surat-surat


commit to user

95

yang telah dikeluarkan berupa pembetulan, pembatalan, pengurangan

ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Kesalahan tersebut berupa kesalahan yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan

ketentuan tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 67 Peraturan Daerah

Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

d. kewenangan melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan

terhadap dugaan pelanggaran pajak parkir. Kewenangan ini diatur dalam

Pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah;

e. kewenangan menetapkan sanksi adminstratif. Kewenangan ini diatur

dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 57 ayat (4),

Pasal 57 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 66 ayat (3),

dan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah;

f. kewenangan menjatuhkan sanksi pidana. Kewenangan ini diatur dalam

Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 80 Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2. Permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah kota Surakarta

terkait penyelenggaraan Perpajakan Perparkiran antara lain sebagai berikut:

a. kelalaian penyelenggara tempat parkir dalam penyelenggaraan

pembukuan. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

b. kesalahan penyelenggara tempat parkir sebagai wajib pajak dalam


penyetoran pajak parkir terutang ke DPPKA. Hal ini melanggar


Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

c. kurangnya kepatuhan penyelenggara tempat parkir sebagai wajib pajak


setiap bulan kepada pemerintah kota Surakarta. Hal ini melanggar


commit to user

96


Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

d. penyelenggaraan acara insidental yang mengakibatkan pengadaan tempat

parkir insidental yang tidak dilaporkan kepada DPPKA.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan

pemerintah kota surakarta terkait penyelenggaraan perpajakan perparkiran dalam

rangka desentralisasi fiskal, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penetapan sanksi administratif berupa denda oleh pemerintah kota Surakarta

yang belum maksimal yang disebabkan karena pemerintah kota Surakarta

lebih mengutamakan pendekatan personal secara persuasif kepada pelanggar

pajak parkir menjadi sebuah kelemahan dari pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah itu sendiri. Oleh

karena itu, hendaknya pemerintah kota Surakarta memaksimalkan penetapan

sanksi administratif berupa denda sesuai yang diamanatkan oleh peraturan

daerah. Optimalisasi penetapan sanksi administratif berupa denda juga dapat

meningkatkan pemasukan pemerintah kota Surakarta.

2. Peraturan Walikota Surakarta tentang pajak daerah yang sedang dalam proses

pembahasan, hendaknya ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai

penyelenggaraan parkir insidental. Hal ini penting dikarenakan

penyelenggaraan parkir insidental masih sering lepas dari pengawasan

pemerintah kota Surakarta. Ketentuan yang bisa dimasukkan dalam Peraturan

Walikota Surakarta adalah pasal mengenai sistem kontrol oleh DPPKA

terhadap parkir insidental yang dilakukan setiap hari agar tidak terdapat

parkir insidental yang lepas dari pengawasan DPPKA.


commit to user

97

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Adrian Sutedi. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor: Ghalia

Indonesia.

________. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam

Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Yani. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, Pemerintahan Daerah di

Indonesia Hukum Administrasi Daerah 1903-2001, Jakarta: Sinar

Grafika.

Erly Suandy. 2002. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

H. Bohari. 2008. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

H.A.W Widjaja. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta:

RajaGrafindo Persada.

________. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka

Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Marihot P Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta:

Rajawali Pers.

Mudrajad Kuncoro. 2004. Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal.

Jakarta : LP3ES.

Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang

Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

PPH. 2009. Buku Pedoman Penulisan Mahasiswa Fakultas Hukum. Surakarta:

FH UNS.

http://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mudrajad+Kuncoro%22


commit to user

98

Siswanto Sunarno. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta:

Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. Hukum dalam Masyarakat Perkembangan

dan Masalah: Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum.

Malang: Banymedia Publishing.

Dari Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


Pemerintah Pusat dan Daerah.


Daerah.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

Dari Jurnal dan Artikel

Michael Manville and Donald Soup. 2005. “Parking, People, and Cities”.

Journal Of Urban Planning And Development.

Nurmayani. 2008. “Fungsi Oajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah di kota Bandar Lampung”. Jurnal Reformasi Hukum.

Volume XI Nomor 1.


commit to user

99

Todd Alexander Litman. 2011. “Parking Taxes: Evaluating Options and

Impacts”. Victoria Transport Policy Institute.

Dari Internet

Bayuonvixion. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan. http://

bayuonvixion.wordpress.com/2011/04/11/pengertian-pemerintah-dan-

pemerintahan/> [14 November 2011 pukul 22:37].

Satria. Pengertian Pajak Daerah. http://id.shvoong.com/business-management/

accounting/2187729-pengertian-pajak-daerah/#ixzz1fJCngrqE> [2

Desember 2011 pukul 2:31].

Titi Putri Wulandari. Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Parkir di Kota

Surakarta. http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php? mn=detail&d_id

=255> [7 Desember 2011 pukul 5:17].

Wikipedia, Fiskal. http://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal> [6 Desember 2011

pukul 21:29].

Wikipedia. Daerah. http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah> [15 November 2011

pukul 8:22].

Wikipedia. Pajak Parkir. http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_parkir> [4

Desember 2011 pukul 18:30].

Wikipedia. Lembaga Teknis Daerah. http://id.wikipedia.org/wiki/

Lembaga_teknis_daerah> [20 Maret 2012 pukul 0:58].

http://id.shvoong.com/business-management/%20accounting/2187729-pengertian-pajak-daerah/#ixzz1fJCngrqE

http://id.shvoong.com/business-management/%20accounting/2187729-pengertian-pajak-daerah/#ixzz1fJCngrqE

http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php

http://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal

http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_parkir

http://id.wikipedia.org/wiki/%20Lembaga_teknis_daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/%20Lembaga_teknis_daerah

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KEWENANGAN ...... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user