Bedah konsep dan kebijakan sjsn dalam pelaksanaan ukp di tingkat primer, sekunder dan tersier wamenkes

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    1.114

  • Download
    0

Transcript

  • 1. LokakaryaBEDAH KONSEP DAN KEBIJAKAN SJSN DALAMPELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATANPERSEORANGAN DI TINGKAT PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER Wakil Menteri Kesehatan RIManhattan Hotel, 11 Februari 2013

2. Agenda Pembahasan Selayang Pandang SJSN Fakta Terkait Faskes Primer Faskes Rujukan Manfaat Jaminan Kesehatan 3. SELAYANG PANDANG SJSN 4. Jaminan Sosial Nasional Desain Penyelenggaraan SJSNBPJS KesehatanPemerintahKendali Biaya & kualitas Yankes Regulasi Sistem PelayananKesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) KualitasYankes, Nakes, Obat, AlkesRegulator Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,Single payer, regulated, equity Memberi PelayananPeserta FasilitasJaminan KesMencari Pelayanan KesehatanSistem Rujukan 5. Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (I)Regulasi yang sudah disusun:a. UU Kesehatan: 4 PP, 1 Perpres dan 14 Peraturan/Keputusan Menteri.b. UU RS :11 Peraturan/Keputusan Menteri.c. UU Praktek Kedokteran: 6 Peraturan/Keputusan Menteri.d. UU Narkotika: 2 PP, 1 Perpres dan 1 Peraturan/Keputusan Menterie. UU SJSN dan UU BPJS: 1 PP dan 1 Perpresf. PP No 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iurang. Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan 6. Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (II) Dalam Proses Penyusunan: 1. Perpres Iuran Jaminan Kesehatan 2. PP Pengelolaan Aset dan Liabilities BPJS Kesehatan 3. Perpres Kesehatan untuk Anggota TNI/Polri 4. Perpres Tata Cara Pemilihan Direksi dan Dewas BPJS 5. PP Pelaksanaan BPJS 6. Permenkes turunan Perpres Jaminan Kesehatan 7. Peraturan BPJS Kesehatan turunan Perpres Jaminan KesehatanPeraturan Kesehatan lain yang perlu disusun:25 pasal mengamanatkan PP, 2 pasal mengamanatkan Perpresdan 18 pasal mengamanatkan Peraturan/Keputusan Menteri. 7. FAKTA TERKAIT 8. Puskesmas di IndonesiaJUMLAHNOKETERANGAN %Keterangan PUSKESMAS Puskesmas13.028 33.46%35.926 TT Perawatan Puskesmas Non26.293 66.50% PerawatanTOTAL9.321 100%Puskesmas Pembantu 23.225(Pustu) Periode April 2012 9. KONDISI FISIK PUSKESMAS (SUMBER: RISFASKES 2011) KONDISIBANGUNANRUMAH DINASRUMAH DINASUTAMA DOKTER PERAWATPUSKESMASBAIK 5.715 5.1806.244RUSAK RINGAN 2.182 2.6353.726RUSAK SEDANG 886 1.4322.057RUSAK BERAT163 *)8991.608TIDAK ADA DATA 23947 KAB/KOTA47 KAB/KOTAJUMLAH 9.18510.14613.635*) Telah dilakukan konfirmasiada 56 puskesmas rusak berat yang telah direnovasi (53menjadi baik, 3 menjadi rusak ringan) 10. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat PosyanduPosyandu:268.439 Unit Pokesdes: 41.369 Unit Poskestren: 1.040 UnitPoskestren 10 11. Kendaraan Motor: 4179 Perahu: 1081 Ambulans: 3325Sumber : Pusdatin Kemkes, Desember 2010 Sarana Pelayanan Dasar 11 12. Perkembangan Rumah Sakit di IndonesiaTahun 2007 - 2011Thn 2007 Thn 2008 Thn 2009 Thn 2010Thn 2011(31 Des 2007)(31 Des 2008)(31 Des 2009)(31Des 2010)(31 Des 2011)NOPENGELOLARS/TT/ RS/TT/ RS/TT/ RS/TT/RS/TT/ 1 KEMKES 3113.409 3113.783 3113.922 31 13.61232 13.678 2 PEMPROV8118.312 8218.745 8419.4158519.1838519.183 3 PEMKOT 52 7.466 54 7.975 59 9.228 638.08586 16.191 4 PEMKAB31332.68734135.75837841.333403 37.754 411 38.368 5 TNI / POLRI 11210.87111210.94212511.856131 11.806 134 12.307 6 KEM. LAIN / BUMN 78 6.851 78 6.643 78 6.758 796.925808.549 7 SWASTA65253.11167355.56276861.168840 61.779 893 62.380TOTAL 1.319 142.7071.371 149.4081.523 163.6801.632 159.144 1.721 170.656Koreksi data dengan sistem IT 13. Jumlah RS teregistrasi di Indonesia RS Online 11 September 2012 14. FASKES PRIMER 15. Pengertian dan Kriteria pelayanan kesehatan tingkat pertama (yg dijamin), yaitupelayanan kesehatan non spesialistik yang diberikanmencakup: administrasi pelayanan; pelayanan promotif dan preventif; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; pemberian obat, alat kesehatan, dan transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. (Pasal 25 Raperpres Jamkes) PERLU DISEPAKATI oleh POKJA? 16. Pengertian dan KriteriaGatekeeper/penapis: Dokter, Drg dan Bidan (khusus persalinan)Lokasi faskes tingkat pertama : Tempat praktik perorangan Klinik Pratama Klinik Umum di balai/ lembaga pelayanankesehatan Poliklinik Rumah sakit Kelas D/ Pratama16 17. Pengertian dan Kriteria:RUMAH SAKITidentifikasi tempat faskes primer (Poliklinik Kelas D) LABORATORIUM KESEHATANRumah Sakit UmumLaboratorium KlinikRumah Sakit KhususLaboratorium Kesehatan MasyarakatRumah Sakit BergerakLaboratorium Biomedik (EIJKMAN)Rumah Sakit lapangan PRAKTIK PERSEORANGAN NAKESKLINIK Pratama dan UtamaPraktik dr/drg/Spesialis/Gigi SpesialisKlinik SpesialisPraktik KeperawatanKlinik Paliatif Praktik KebidananKlinik CTKI Praktik FisioterapisKlinik 24 JamPANTI REHABILITASI KESEHATANBALAI KESEHATAN NAPZABPFKPsikososialBKPMPsikogeriatri (panti werdha)BKMM FASYANKES PENUNJANG :Balai Kes.Olah Raga MasyarakatApotikBTKLBank JaringanBLK AmbulansBalai LitbangkesUTDBalai TradkomKANTOR KESEHATAN PELABUHANBalai Kesehatan Ibu Anak SENTRA PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGOBATAN TRADISIONAL Balai Kesehatan JiwaPUSKESMASLABORATORIUM TEKNISI GIGI Non Perawatan (Pustu, Polindes) Perawatan HOME CARE 18. Perbaikan Puskesmas1. TAHUN 2012 Sebanyak 47 Kab/Kota yang telah mendapat dana APBNP tahun 2012 diasumsikan bahwa dana tersebut telah termasuk biaya perbaikan seluruh bangunan utama puskesmas, rumah dinas dokter dan rumah dinas paramedis yang rusak.2. TAHUN 2013 Sebanyak 450 Kab/Kota yang belum mendapat dana APBNP tahun 2012 diusulkan untuk mendapat dana perbaikan untuk bangunan utama puskesmas yang rudak sedang dan berat serta rumah dinas dokter yang rusak berat.3. TAHUN 2014 Usulan perbaikan bangunan utama puskesmas yang rusak ringan, rumah dinas dokter yang rusak sedang dan ringan serta rumah dinas paramedis yang rusak ringan, sedang dan berat 19. FASKES RUJUKAN 20. Pengertian dan Kriteria fasilitas kesehatan rujukan tingkat kedua adalahpelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukanoleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialisyang menggunakan pengetahuan dan teknologikesehatan spesialistik. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat ketiga adalahpelayanan kesehatan sub spesialistik yangdilakukan oleh dokter sub spesialis atau doktergigi sub spesialis yang menggunakanpengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik. 21. Perkembangan Rumah Sakit di IndonesiaTahun 2007 - 2011Thn 2007 Thn 2008 Thn 2009 Thn 2010Thn 2011(31 Des 2007)(31 Des 2008)(31 Des 2009)(31Des 2010)(31 Des 2011)NOPENGELOLARS/TT/ RS/TT/ RS/TT/ RS/TT/RS/TT/ 1 KEMKES 3113.409 3113.783 3113.922 31 13.61232 13.678 2 PEMPROV8118.312 8218.745 8419.4158519.1838519.183 3 PEMKOT 52 7.466 54 7.975 59 9.228 638.08586 16.191 4 PEMKAB31332.68734135.75837841.333403 37.754 411 38.368 5 TNI / POLRI 11210.87111210.94212511.856131 11.806 134 12.307 6 KEM. LAIN / BUMN 78 6.851 78 6.643 78 6.758 796.925808.549 7 SWASTA65253.11167355.56276861.168840 61.779 893 62.380TOTAL 1.319 142.7071.371 149.4081.523 163.6801.632 159.144 1.721 170.656Koreksi data dengan sistem IT 22. Kondisi Tempat Tidur di RS dan Puskesmas RS Online 2 Oktober 2012Sumber Data: RS Online 23. Lanjutan Sumber Data: RS Online 24. Jumlah RS teregistrasi di Indonesia RS Online 2 Oktober 2012 Sumber Data: RS Online 25. Rekapan Kekurangan FaskesRekapan Kekurangan Berdasarkan kelas Rumah Sakit danPuskesmasKELAS D12KELAS C4KELAS B4KELAS A9RS PRATAMA187 26. Porsi IdealdalamPenyediaanAPBN APBDFasyankesRujukankedepanINITIAL FUNDINGMasyarakatBUSINESS INVESTMENTCSR/PKBL BUMN 27. Bahan Diskusi Pembahasan Faskes Rujukan sebagai bahan masukan Sejauh mana pelibatan peran swasta danmasyarakat dalam penyediaan fasyankesRujukan? telah dilakukan pembahasan denganKadin bagaimana strategi/mekanisme yangtepat agar dukungan swasta dapat menopang? Sejauh mana kerangka kebijakan telah disiapkanoleh pelaksana tupoksi terkait? Regulasi apa saja yang sudah ada dan belum adaterkait fasyankes rujukan? 28. SISTEM RUJUKAN, GATE KEEPER,REGIONALISASI 29. KONDISI SAAT INI(HASIL PERTEMUAN REGIONAL) 30. Kondisi Saat Ini: Sisi KebijakanTidak berjalannya kebijakan sistem rujukanKementerian Kesehatan yang sudah adabeberapa daerah yang sudah memiliki regulasisistem rujukan dan regionalisasi.Lemahnya sinergi dan koordinasi antar daerahyang terjadi dalam pelaksanaan sistem rujukanLemahnya sistem pendataan dan tidak efektifnyasistem pelaporan (terlalu banyak) 31. Kondisi Saat Ini: Sisi FaskesRendahnya pemahaman/kapasitas SDM FaskesPrimer dan rujukanBeban RS Rujukan Provinsi terlalu tinggi akibatjamkesda tidak dibarengi sistem rujukanKeterbatasan akses, SDM (nakes) dan fasilitas diPKM dan RS Rujukan SekunderRujukan dekat secara jarak namun sulit dicapaikrn waktu dan sarana transportasi yang tersedia 32. Gatekeeper Fokus pelayanan kesehatan diarahkanpenanganannya di tingkat primer (gatekeeper) Fasilitas pelayanan kesehatan primer yang berfungsisebagai gatekeeper adalah: pelayanan kesehatan dalam rangka UKP yangdilaksanakan oleh dokter/drg, dan khusus untuk pelayanan maternal, oleh bidan Paket pelayanan oleh fasilitas pelayanan kesehatanprimer juga termasuk:promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perorangan 33. Beberapa Daerah telah memilkiRegionalisasiPerda Regionalisasi: SUMBAR, SULSEL, JABAR, dllPenetapan Regional:1. PEMETAAN SARANA KESEHATAN(PUSKEMAS, RS) PER PROVINSI1. Tidak terbatas pada 2. PEMETAAN TENAGA KESEHATAN struktur organisasi danDI SARANA KESEHATAN administrasi3. MENETAPKAN DAERAH / WILAYAHBINAAN SEBAGAI PUSAT RUJUKAN2. MempertimbangkanREGIONAL fungsi dan geografis4. MENETAPKAN RS KAB/KOTA3. Perlu disepakati denganSEBAGAI PUSAT RUJUKAN lintas kementerian REGIONAL DARI BEBERAPASARANA KESEHATAN terkait peraturan lain DISEKITARNYAMenjamin Sistem Rujukan yang Efektif dan Efisien 34. Peran Sistem Rujukan: Regionalisasi dan GatekeeperProses Rujukan (?)Pelayanan RumahKesehatan PrimerSakitmengurangiAngka Kematian di RSMengurangiOvercapacity seluruh Rumah SakitGatekeeper Regionalisasi 35. Pengembangan Sistem Informasi pada Sistem Rujukan (Terintegrasi dengan E- Health) dengan Sinkronisasi Data PT AskesMembangun Transactional System untukmendukung UC, melalui :1. Data Dictionary2. Pengembangan Model Rujukan keterkaitan Person, Provider dan Buyer3. Master Patient Index4. Regional Data Warehouse 36. Manfaat Jaminan Kesehatan 37. Manfaat Jaminan Kesehatan Setiap peserta berhak memperoleh manfaatjaminan kesehatan yang bersifat pelayanankesehatan perorangan, mencakup pelayananpromotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatiftermasuk obat dan bahan medis habis pakaisesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat jaminan kesehatan terdiri atas: manfaat medis (tidak terikat dengan besaran iuranyang dibayarkan) Manfaat non medis (manfaat akomodasi, danambulans) 38. Manfaat Promotif dan Preventif Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputipemberian pelayanan: penyuluhan kesehatan perorangan; meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat imunisasi dasar; meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak (vaksin disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah) keluarga berencana; meliputi konseling, pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. (alat kontrasepsi disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah) dan skrining kesehatan (diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu) 39. Manfaat Medis 40. Pelayanan kesehatan yang dijamin: Tingkat Pertamapelayanan kesehatan non spesialistik yang diberikan olehdokter atau dokter gigi mencakup: administrasi pelayanan; pelayanan promotif dan preventif; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun nonoperatif; pemberian obat, alat kesehatan, dan transfusi darah sesuaidengan kebutuhan medis; pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkatpratama; dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. 41. Pelayanan kesehatan yang dijamin: Tingkat Kedua dan Ketigapelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter spesialis/subspesialis atau dokter gigi spesialis/sub spesialis mencakup: Rawat jalan yang meliputi: administrasi pelayanan; pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis; pemberian obat sesuai dengan kebutuhan medis; pelayanan alat kesehatan implant; pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis, yaitu pemeriksaan :laboratorium, radiologi; patologi anatomi, mikrobiologi; dan elektromedik; rehabilitasi medis; dan pelayanan darah. Rawat inap yang meliputi: Perawatan inap non intensif; danPerawatan inap di ruang intensif (ICU, ICCU, PICU dan NICU). 42. Pelayanan kesehatan yang dijamin: Pelayanan berbiaya mahal pelayanan terapi kanker; peserta juga berhak tindakan medik dan operasi mendapatkan pelayanan berupajantung; alat bantu kesehatan dengan pelayanan hemodialisa; plafon harga yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. pelayanan tranplantasi organ; Alat bantu kesehatan pelayanan thalassaemia;sebagaimana dimaksud pada pelayanan HIV/AIDS;ayat (2) meliputi kacamata, alat pelayanan kesehatan jiwa, kusta, bantu dengar, alat bantu gerak,paru, dan pelayanan kesehatandan prothese dan alat bantuyang memerlukan perawatankesehatan lain yang ditetapkandalam jangka waktu lama; dan oleh Menteri. pelayanan lain yang ditetapkanoleh Menteri. 43. Manfaat Non medis 44. MANFAAT AKOMODASI (I) peserta PBI Jaminan Kesehatan dan anggotakeluarganya di ruang perawatan Kelas III; pegawai negeri dan penerima pensiun pegawai negeriGolongan I dan Golongan II beserta anggotakeluarganya di ruang perawatan kelas II; pegawai negeri dan penerima pensiun pegawai negeriGolongan III dan Golongan IV beserta anggotakeluarganya di ruang perawatan kelas I; pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di ruangperawatan kelas I atau kelas II sesuai dengankesetaraan Pegawai Negeri Sipil; veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggotakeluarganya di ruang perawatan kelas I; 45. MANFAAT AKOMODASI (II) pejabat negara atau pejabat daerah beserta anggotakeluarganya di ruang perawatan kelas I; peserta pekerja penerima upah bulanan sampai denganRp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di ruangperawatan kelas II; peserta pekerja penerima upah bulanan sampai denganRp5.000.000,- (lima juta rupiah) di ruang perawatan kelas I; peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukanpekerja yang mampu membayar iuran sebesar Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per orang per bulan dirawat diruang perawatan kelas II; dan peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukanpekerja sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang per bulan dirawat di ruang perawatan kelas I. 46. Manfaat yang tidak dijamin 47. Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dijamin (I) pelayanan kesehatan yang tid...

Recommended

View more >