DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………. i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………… ii

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………………………………. 1

1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………..... 1

1.2 Rumusan Masalah ……………………………………………………………………… 3

1.3 Tujuan ………………………………………………………………………………….. 3

1.4 Manfaat ………………………………………………………………………………… 3

BAB II : PEMBAHASAN ……………………………………………………………………. 4

BAB III : PENUTUP ………………………………………………………………………….. 13

3.1 Kesimpulan …………………………………………………………………………….. 13

3.2 Kritik dan Saran ……………………………………………………………………….. 13

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………. 14

0

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN), setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara nomor

007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk

melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini merupakan

pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan pembentukan BPJS dan Transformasi

kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero) dan PT

ASABRI (Persero) menjadi BPJS sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Transformasi

tersebut diikuti dengan adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai,

serta hak dan kewajiban. Pada dasarnya, SJSN merupakan solusi yang baik untuk

meningkatkan kualitas kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia yang sebagian

berasal dari golongan kurang mampu. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ini memudahkan

masyarakat seperti memberikan manfaat dan kemudahan dengan premi terjangkau.

Kemudian, JKN juga menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu untuk menyediakan

pelayanan mutu yang memadai dengan biaya yang wajar dan terkendali. Disamping itu, JKN

juga menjamin kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan memiliki

portabilitas sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, dalam proses pelaksanaannya SJSN/JKN dinilai memiliki banyak kelemahan yang

masih harus dibenahi karena masih ada beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh sistem

ini. Anggaran kesehatan yang hanya 2 persen dari APBN tidaklah sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menjelaskan bahwa besaran

anggaran kesehatan seharusnya sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD untuk

menunjang pelaksanaan JKN oleh BPJS. Ketika anggaran yang disediakan oleh pemerintah

dibawah yang seharusnya, maka akan berdampak pada premi pelayanan kesehatan yang saat

1

ini berkisar Rp 15.500,00/orang/bulan yang dinilai kurang untuk besaran biaya pembayaran

jasa. Kelemahan yang lain adalah BPJS menggunakan diskriminasi dalam layanan kesehatan,

misalnya diskriminasi antara Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tergolong fakir miskin atau

rakyat kurang mampu dan non-PBI yaitu golongan menengah ke atas yang diwajibkan

membayar iuran kelas I sebesar Rp 59.500/bulan, kelas II sebesar Rp 42.500/bulan dan kelas

III sebesar Rp 25.500/bulan. Selain iuran, baik pasien PBI maupun non-PBI harus membayar

sisa biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh BPJS.

Apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat, memang JKN merupakan solusi yang

menguntungkan bagi mereka untuk menjangkau layanan kesehatan dengan harga yang murah

yang sesuai dengan pendapatan mereka sehari-hari. Masyarakat juga tidak perlu berpikir lagi

mengenai masalah ketersediaan layanan kesehatan karena sistem BPJS ini melayani pasien

dari sarana kesehatan tingkat bawah sampai dengan rumah sakit golongan A (RSUP) yang

tersedia dimana-mana. Namun, akibat mudahnya sistem jaminan kesehatan ini, banyak

pasien yang datang ke puskesmas maupun poliklinik hanya karena keluhan ringan atau

kontrol kesehatan yang bukan merupakan urgensi karena mereka menganggap semua biaya

asuransi akan ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini BPJS. Akibatnya, jumlah pasien

meningkat drastis dan membuat proses pelayanan kesehatan menjadi tidak efektif.

Apabila dilihat dari sudut pandang tenaga kesehatan, terutama dokter tentunya sangat

merasakan dampak dari Sistem Jaminan Sosial Nasional ini yang mana banyak aspek yang

menjadi alasan mengapa banyak kalangan dokter dan tenaga kesehatan lain yang merasa

dirugikan karena sistem ini. Besaran premi dan sistem jaminan kesehatan sangat berpengaruh

baik dalam kualitas pelayanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Sebagai mahasiswa kedokteran, tentunya sangatlah penting untuk mengetahui dampak

SJSN/JKN terhadap pelayanan kesehatan di era BPJS yang sedang berlangsung terutama dari

profesi dokter baik dampak postif maupun dampak negatif.. Oleh sebab itu, perlu adanya

pembahasan secara objektif mengenai dampak jaminan kesehatan ini terhadap kualitas

pelayanan kesehatan di Indonesia.

2

1.2 Rumusan Masalah

Apakah dampak dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional pada kualitas pelayanan kesehatan

di Indonesia?

1.3 Tujuan

Mengetahui gambaran umum mengenai SJSN, BPJS dan JKN serta peranannya

dalam mewujudkan Indonesia sehat.

Mengetahui dampak positif dan negatif dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Mengetahui isu-isu yang beredar di masyarakat mengenai Sistem Jaminan Kesehatan

Nasional.

1.4 Manfaat

Penulis dapat menambah pengalaman dalam membuat makalah ilmiah dan untuk

memenuhi keperluan nilai tugas bahasa Indonesia.

Masyarakat dapat mengetahui mengenai Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan

dampaknya di masyarakat dan kesehatan.

Para mahasiswa/i dapat mengambil makalah ini sebagai sumber referensi dan bahan

ajar untuk kebutuhan penelitian atau sumber belajar.

3

BAB II

PEMBAHASAN

Sebelum membahas pengertian asuransi kesehatan sosial, beberapa pengertian yang patut

diketahui terkait dengan asuransi tersebut adalah :

Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari

peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi

yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya (UU SJSN No. 40 Tahun 2004).

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program Jaminan

Sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan.

Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat

agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dengan demikian, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia

merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial

Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat

wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem

asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang

layak.

Kelebihan sistem asuransi sosial dibandingkan dengan asuransi komersial antara lain :

Asuransi Sosial Asuransi Komersial

1.Kepesertaan bersifat wajib 1. Kepesertaan bersifat sukarela

2. Non Profit 2. Profit

3. Manfaat komperhensif 3. Manfaat sesuai dengan premi yang dibayarkan

4

Setiap Peserta Wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan presentase dari

upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima

upah dan PBI). BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran JKN sesuai

dengan Gaji atau Upah Peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran

iuran, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan/atau peserta

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya iuran. Kelebihan atau

kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

Mengenai manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu

manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dana

ambulans. Manfaat Jaminan Kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan

medis.

Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan :

Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai

pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan

Hepatitis B (DPTHB), Polio, dan Campak.

Keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi

bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Vaksin untuk

imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah.

Skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko

penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional seperti yang telah dijabarkan di atas sebenarnya

merupakan langkah baik yang diambil pemerintah untuk lebih memeratakan layanan

kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, SJSN dinilai

terlalu cepat dengan landasan hukum dan aturan yang belum jelas yang masih dipertanyakan

apakah SJSN ini merupakan suatu keuntungan atau suatu kerugian. Salah satu dampaknya

adalah bahwa pembentukan lembaga ini dinilai merugikan para dokter yang menjadi ujung

5

tombak pelaksanaan sistem tersebut. Dokter Puskesmas Tangerang Rini Dian Anggraini

menilai, sistem tersebut tidak berpihak pada para dokter yang mengabdi di Puskesmas.

“Itu cuma menguntungkan PT Askes. Kita yang kerja di lapangan Cuma dapat Rp 3.000 per

pasien. Parkir saja sudah Rp.2000. Dulu tuh sempat dapat info per pasien Rp 25.000, gak

tahu kenapa berubah, “ kata Rini kepada merdeka.com, Rabu (1/1) (Merdeka.com)

Menurut Rini, beban berat profesinya sebagai dokter tidak diimbangi dengan besaran upah

yang diperolehnya melalui sistem BPJS Kesehatan tersebut. “Mungkin buat yang strukural

enak, tapi yang fungsional itu pontang panting kerjanya. Yang ribet itu kalau pasien minta

dirujuk ke Rumah Sakit, padahal masih bisa ditangani di Puskesmas, atau pasien yang tidak

mau ke Rumah Sakit walau kondisinya sudah tidak bisa ditangani di Puskesmas, “ jelas Rini.

Dari penjelasan di atas sudah ada salah satu dampak BPJS bagi tenaga kesehatan seperti

akibat karena premi dari Menteri Keuangan diturunkan, maka pastinya masukan untuk dokter

akan rendah. Dokter pada kenyataannya merupakan suatu profesi yang sangat rentan oleh

pidana hukum dan kesalahan etika, mereka bisa kapan saja menjadi bahan incaran media dan

provokasi orang tidak bertanggung jawab yang menuntut tanggung jawab terhadap suatu

kesalahan tindakan medis yang belum tentu akibat kesalahan dari dokter atau perawat. Dalam

melaksanakan suatu tindakan medis dokter perlu melakukan tindakan inform consent untuk

menjelaskan dan meminta persetujuan kepada pasien. Namun, dalam beberapa kasus dokter

yang kurang memperhatikan urgensi inform consent, pasien yang merasa dirugikan pasti

akan menuntun balik walaupun dalam kesuksesan suatu terapi perlu kerjasama yang baik

antara dokter dengan pasien. Ketika dokter telah melakukan penatalaksanaan yang sesuai

dengan standar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kegagalan terapi justru datang

dari pasien yang tidak peduli terhadap anjuran atau instruksi dari dokter mengenai terapi

yang sedang mereka jalani. Riwayat pendidikan dokter yang tidaklah mudah pun menjadi

latar belakang sebagian dokter mempermasalahkan besaran premi yang ditetapkan. Lama

masa kuliah yang ditempuh, kebutuhan kuliah yang tidak sedikit dan waktu tempuh untuk

menjadi seorang dokter yang tidaklah singkat dirasa tidak sebanding dengan upah sekadarnya

untuk membayar dokter di puskesmas maupun poliklinik. Hal ini salah satunya tercantum

dalam berita berikut ini,

6

KOMPAS.com - Pola pendidikan dokter di Indonesia dinilai tidak sejalan dalam mendukung

tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

memandang, sistem pendidikan kedokteran di Indonesia harus diubah, terutama hal yang terkait

biaya pendidikan. Perlu adanya dukungan lebih besar dari pemerintah dalam menekan biaya

pendidikan guna mendukung tujuan sistem jaminan kesehatan, terutama dalam pemerataan

dokter dan mengurangi biaya pemeriksaan.

"Seperti yang diketahui, pendidikan dokter tidak murah. Kalau pembiayaan tidak diatur jadinya

seperti sekarang, semua terserah dokter," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (IDI),

dr. Daeng M. Faqih, MH, di Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Daeng tak menampik, besarnya biaya pendidikan dokter menjadi batu sandungan dalam

pelaksanaan SJSN. Tingginya biaya pendidikan tidak bisa dijangkau semua masyarakat

Indonesia. Akibatnya, pendidikan dokter hanya bisa dinikmati segelintir orang. Pendidikan,

semakin mahal ketika seorang dokter mengambil spesialisasi. Alhasil, tingginya biaya

pendidikan mempengaruhi pola pengabdian dokter. 

Daeng mengatakan, pemerintah dan masyarakat tidak dapat menyalahkan jika ada dokter yang

mengusahakan balik modal. Hal yang sama juga melatarbelakangi dipilihnya pulau Jawa dan

Jakarta sebagaitempat praktek favorit.

Saat ini, Indonesia memiliki 110 ribu dokter. Sekitar 60 persen berada di Pulau Jawa. Sementara

Jakarta sendiri memiliki 19 ribu dokter. Jumlah penduduk dan kesempatan praktek yang lebih

besar, dirasa lebih menguntungkan bagi seorang dokter. Subsidi pemerintah menurut Daeng akan

membawa perubahan besar pada dunia pendidikan dokter karena hal ini tentu berefek pada

pengabdian dokter. 

Pemberian subsidi, kata Daeng, akan membuat pendidikan dokter tak ubahnya pola militer.

Semua dokter juga harus siap ditempatkan di mana saja. Dokter juga tak boleh mengeluh dengan

sistem pembiayaan yang ditetapkan.

Dampak Sistem Jaminan Sosial Nasional lainnya terhadap kualitas pelayanan kesehatan adalah

terletak pada implementasi peran fakultas kedokteran dalam penyediaan dokter layanan primer.

Pada era BPJS lulusan dokter akan disekolahkan kembali untuk mengambil spesialisasi

7

pelayanan primer untuk menunjang beberapa tambahan standar kompetensi yang harus dikuasai

dokter umum dalam melakukan praktik umum. Terdapat prinsip dasar pelayanan kesehatan

dalam Jaminan Kesehatan Nasional dimana pelayanan kesehatan mengacu pada konsep “manage

care” yaitu keterpaduan antara pelayanan kesehatan yang bermutu dan pembiayaan yang

terkendali. Pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan

pola pembiayaan yang dapat mengendalikan kenaikan biaya pelayanan antara lain dengan

prospective payment dan pelayanan kesehatan berjenjang.

Di era JKN, dokter layanan primer sebagai pelaku awal pada layanan kesehatan tingkat pertama

harus mampu melakukan penapisan rujukan tingkat pertama ke tingkat kedua dan melakukan

kendali mutu serta kendali biaya sesuai dengan standar kompetensi dokter dalam Sistem Jaminan

Kesehatan Nasional.

Prinsip pelayanan dokter layanan primer antara lain :

1. Pelayanan Tingkat Pertama (primary care)

2. Pelayanan yang mengutamakan promosi dan pencegahan (promotive and preventive)

3. Pelayanan bersifat pribadi (personal care)

4. Pelayanan paripurna (comperhensive care)

5. Pelayanan menyeluruh (holistic care)

6. Pelayanan terpadu (integrated care)

7. Pelayanan berkesinambungan (continuum care)

8. Koordinatif dan kerjasama

9. Berorientasi pada keluarga dan komunitas (family and community oriented)

10. Patient safety

Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UU No. 20 tahun 2013, dijelaskan bahwa pendidikan dokter

layanan primer merupakan jenjang pendidikan lanjutan yang setara dengan spesialis yang dapat

diikuti oleh dokter lulusan program studi pendidikan dokter. Program pendidikan dokter layanan

primer tidak diwajibkan, namun diharuskan untuk dokter-dokter baru lulusan program studi

pendidikan dokter yang menginginkan untuk dibiayai sistem sebagai dokter layanan primer pada

Jaminan Kesehatan Nasional. Diisukan bahwa seluruh biaya pendidikan dokter layanan primer

akan dibiayai oleh Negara. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 poin b bahwa peserta program

8

pendidikan dokter layanana primer, dokter spesialis, dan dokter subspesialis akan mendapatkan

insentif dari rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan.

Tidak dapat ditampik, perkiraan insentif yang akan didapatkan dokter layanan primer kelak akan

menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan minat lulusan program studi pendidikan dokter

terhadap strata pendidikan dokter pelayanan primer. Sistem pembiayaan kesehatan merupakan

salah satu hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan berjenjang. Sistem

pembayaran kesehatan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan

pelayanan kesehatan berjenjang. Sistem pembayaran kapitasi nantinya akan diberlakukan bagi

para dokter layanan primer selaku penyedia pelayanan kesehatan (PPK) tingkat pertama.

Sementara itu, untuk sistem pembiayaan di rumah sakit bagi dokter akan dipakai sistem INA-

CBGs dimana klaim biaya pengobatan disesuaikan dengan diagnosis.

Dirut PT Askes dr. Fahmi Idris menyatakan bahwa besarnya biaya kapitasi yang dibayarkan

kepada dokter layanan primer jika nanti JKN sudah berjalan adalah sebesar 30% dari jumlah

iuran yang akan dibayar oleh peserta. Dalam hal ini, besarnya iuran yang akan dibayarkan oleh

peserta masih harus diperjuangkan karena secara langsung akan mempengaruhi besarnya kapitasi

per kepala.

Untuk kepesertaan diisukan bahwa satu dokter layanan primer akan melayani kurang lebih 2500

orang, maksimal 3000 orang. Sampai sekarang keputusan terakhir dari pemerintah untuk iuran

adalah sebesar Rp 19.500,00. Namun, besarnya iuran masih sangat mungkin untuk berubah.

Perubahan lain dalam sistem pembiayaan kesehatan yang baru yaitu, biaya yang dikenakan

dihitung per prosedur (INA-CBGs) maka biaya yang akan dikenakan sesuai dengan kasus. Jadi

dokter nantinya harus menangani pasien masih belum sembuh sementara budget, maka dokter

tersebut harus mengeluarkan uang tambahan di luar budget tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dokter dalam menangani pasien.

Dalam hal ini perlu diperhatikan beberapa hal yaitu bagaimana jika besar insentif yang diterima

tidak sepadan dengan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan. Dikhawatirkan, hal seperti ini dapat

memicu terjadinya underutilisasi dan juga dapat berpengaruh pada PPK untuk lebih cenderung

merujuk karena PPK takut merugi. Disatu sisi dokter atau sarana pelayanan kesehatan ingin

memberikan kualitas pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien. Namun, dengan besaran insentif

9

yang murah, akan lebih sulit bagi dokter untuk memutuskan tindakan terapi yang tidak

merugikan dirinya juga tidak merugikan pasien. Disatu sisi dokter harus memberikan standar

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan SOP, tapi dokter juga harus rasional dalam

mempertimbangkan pendapatan dengan memilih obat generik atau melakukan terapi atau

pemeriksaan penunjang diluar yang mampu menekan biaya. Walaupun memang ada beberapa

pemeriksaan atau pengobatan yang tidak termasuk dalam tanggungan BPJS. Diharapkan dalam

hal ini dokter tidak melakukan tindakan under prescribing yang akan merugikan pasien.

Ditinjau dari aspek sistem layanan dokter keluarga, dokter keluarga menangani sekian ribu

pasien yang pemberian upahnya berdasarkan jumlah kepala yang ditangani. Dokter perlu

mempertimbangkan upah yang diperoleh dengan kedatangan pasien yang berobat. Pasien yang

datang berobat dalam jenis pengobatan atau pemeriksaan tertentu bukanlah tanggungan mereka

dalam membayar jasa dokter, namun upah dokter itulah yang akan dikurangi untuk membiayai

pengobatan pasien. Oleh karena itu paradigma yang tejadi di klinik-klinik keluarga berharap

bahwa dalam satu hari pasien yang datang tidaklah banyak agar semakin banyak pula pemasukan

yang diperoleh. Oleh karena itu dokter keluarga harus menerapkan sistem pengobatan yang

bersifat promotif dan preventif agar pasien lebih sadar mengenai kesehatan dan dapat bekerja

sama dengan dokter untuk mencegah terjangkitnya penyakit. Hal ini dapat mengurangi jumlah

pasien yang datang berobat ke klinik-klinik keluarga. Namun, apabila terjadi seperti halnya

wabah atau kejadian luar biasa yakni suatu infeksi menular, tentunya akan lebih sulit bagi dokter

untuk mengatur jumlah pasien dan akhirnya dokter harus mengeluarkan tanggungan yang lebih

banyak, atau dikhawatirkan dokter cenderung merujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan

tingkat atas agar tidak merugi.

Masalah lain yang masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia yaitu disparitas.

Kesenjangan pelayanan kesehatan di Indonesia baik dari segi kuantitas SDM yang tidak tersebar

merata, fasilitas, tingkat sosial ekonomi masyarakat serta tingginya angka morbiditas dan

rendahnya kualitas kesehatan masyarakat harus dibenahi secara bertahap guna mendukung

berjalannya JKN ini agar mampu mencapai tujuannya untuk “menyehatkan Indonesia”.

Namun, disamping segala permasalahan dan kekurangan dari Sistem Jaminan Kesehatan

Nasional ini, pemerintah memiliki tujuan yang baik yaitu agar terciptanya Sistem Jaminan Sosial

yang mampu menanggung seluruh beban kesehatan rakyat Indonesia juga agar tidak ada sekat

10

bagi rakyat kurang mampu untuk pergi berobat. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Indonesia. Kemudian penerapan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga (SPDK) yang

bertujuan agar lulusan dokter yang kini melakukan sistem berbasis kompetensi untuk bisa

menjadi dokter layanan primer yang mampu melakukan pendekatan keluarga. Dokter keluarga

sebagai penyelenggara layanan primer, harus bekerja keras untuk menyelesaikan segala masalah

kesehatan yang dipunyai pasien tanpa memandang jenis kelamin, sistem organ, jenis penyakit,

golongan usia, dan status sosialnya. Dokter keluarga terutama terutama bertugas meningkatkan

taraf kesehatan pasien, mencegah timbulnya penyakit, segera membuat diagnosis dan mengobati

penyakit yang ditemukan, mencegah timbulnya cacat serta mengatasi keterbatasan akibat

penyakit. Dalam melakukan kegiatan pelayanan primer, dokter keluarga juga dituntut untuk

mampu melakukan hubungan baik dengan sejawat dan profesi kesehatan yang lain. Jadi,

penerapan SPDK yang memerlukan kerjasama professional mutualisme di antara para dokter

yang terlibat di dalamnya, mustahil dapat diwujudkan jika tidak didasari oleh keelokan perilaku,

penguasaan ilmu, kemahiran bernalar dan keterampilan menjalankan prosedur klinis serta kinerja

yang prima.

Memang dalam hal ini, dokter dalam masa BPJS dituntut agar lebih berusaha keras untuk

mencapai segala aspek dalam 4 pilar profesionalisme. Tapi bila dilihat dari segi positif, sistem ini

akan memicu para dokter atau calon dokter untuk terbiasa belajar dengan berbasis kasus dan

berpikir holistik dan terintegrasi. Dokter juga dapat meningkatkan kemampuan klinis dan

skillnya untuk mengatasi kompetensi yang awalnya tidak dapat dijadikan kemampuan untuk

dokter umum biasa, namun dokter pelayanan primer nantinya akan mampu mengatasi lebih

banyak lagi kasus penyakit dan masalah kesehatan untuk mengurangi rujukan ke dokter spesialis.

Artinya, dokter dapat meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan pengetahuan kedokterannya

lebih jauh lagi.

Berkaitan dengan masalah premi, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional baru berjalan beberapa

bulan yang artinya memerlukan adaptasi dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Tentunya

pemerintah akan terus memonitoring sistem ini termasuk anggaran APBN yang kini belum

mencapai targetnya serta sistem rujukan yang kini masih rumit dan tentunya publikasi dan

pengenalan tentang JKN dan BPJS sendiri kepada masyarakat. Dokter sementara ini dapat

mengantisipasi masalah tersebut dengan lebih cerdas dalam mengedukasi pasien dan tindakan

11

preventif agar tidak banyak pasien yang sakit. Segala macam tindakan preventif seperti

imunisasi, vaksin, dan program keluarga berencana adalah tindakan yang masuk dalam jaminan

kesehatan nasional yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Dokter dapat menggunakan

keuntungan ini untuk mencegah banyaknya pasien dengan penyakit yang sebenarnya tidak harus

diderita oleh pasien karena masih ada tindakan untuk pencegahannya. Penyuluhan dan promosi

kesehatan adalah tindakan yang baik untuk memulai hal ini.

Diharapkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ini dapat berlangsung lebih baik lagi dan

pemerintah diharapkan terus memantau perkembangannya dan langsung memperbaiki dan

mengevaluasi kekurangan yang ada. Program ini adalah suatu penunjang untuk meningkatkan

kualitas kesehatan masyarakat, mewujudkan sila ke-5 pancasila, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dan pastinya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dokter dan masyarakat

perlu bekerja sama untuk sama-sama menyukseskan program pemerintah ini dengan sungguh-

sungguh. Layaknya sistem lainnya, tidak akan ada yang sempurna dalam perjalanan suatu proses,

namun bukan berarti kendala yang ada dijadikan alasan untuk tidak maksimal menjalankan tugas

masing-masing terutama bagi para dokter sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bisa

memandang program ini menjadi suatu jenjang langkah yang baik untuk menunjang kesehatan

masyarakat yang menjadi tugas bagi dokter selaku health provider.

12

3.1 Kesimpulan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan

melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) dengan

tujuan agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka

dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Namun, sistem ini

ternyata berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia baik dari segi sistem

rujukan pasien yang masih rumit, fasilitas kesehatan, premi yang diterima dokter sebagai jasa

kesehatan, tuntutan dokter untuk meningkatkan kualitas menjadi dokter layanan primer atau

dokter keluarga dan sebagainya. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam

menyikapi sistem ini agar bukan hanya masyarakat yang sejahtera namun juga harus

memperhatikan dari segi kesejahteraan dokter dan profesi kesehatan lainnya yang ikut

terlibat agar tidak ada pihak yang dirugikan. Disamping permasalahan tersebut, ternyata

Sistem Jaminan Sosial Nasional juga memiliki dampak yang baik bagi para dokter yang

menyikapi positif program ini. Diharapkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional kedepannya

akan semakin baik dan mampu menyeimbangkan antara aspek masyarakat dan aspek profesi

kesehatan khususnya dokter.

3.2 Kritik dan Saran

Penulis tentunya mempunyai kekurangan dalam hal penulisan dan pengumpulan sumber

informasi, diharapkan bagi pembaca untuk lebih mengembangkan tulisan ini agar informasi

yang didapatkan bisa lebih luas dan dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam makalah

ini. Kritik dan saran sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kualitas penulis dalam

membuat makalah ilmiah selanjutnya.

13

DAFTAR PUSTAKA

1. Manajemen Pembiayaan Kesehatan. 2014. Praktik Dokter dan Bidan akan Dibatasi Saat

Pemberlakuan BPJS pada 2014. http://www.manajemen-pembiayaankesehatan.net/. 18

Maret 2014

2. Rosmha Widiyani. 2013. Sistem Pendidikan Dokter Tak Sejalan dengan SJSN. www.

http://health.kompas.com/. 18 Maret 2014

3. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2013). Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemenkes

4. Kompas. 2013. Tarif Kapitasi Ditetapkan Akhir September. www.jamsosindonesia.com.

18 Maret 2014

5. Kompas. 2013. Dilema RS Swasta Hadapi SJSN Kesehatan. www.helath.kompas.com. 18

Maret 2014

6. Vicha Annisa. 2013. Program Pendidikan Dokter Layanan Primer dan Implikasinya

pada Dinamika Pendidikan Kedokteran di Indonesia. www.academia.edu. 19 Maret 2014

14