SERIKAT PEKERJANASIONAL

TWARO

Textile WorkersAsian and PasificRegional OrganizationalOffice:6 Floor, UI ZensenKaikan Building8-16, Kudan Minami4-Chome Chiyoda-kuTokyo 102-0074JAPAN

InternationalTextile, Garment andLeather Workers'Federation(ITGLWF)

Office: •Rue Joseph 5tevens 8B - 1000 BrusselsBelgium

DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPP SPN)National Industrial Workers Un ions Federation (NIWU F)Gedung ILP Centre Lt. 4 R.4-03 JI. Raya Pasar Minggu No. 39 A Jakarta Selatan 12780Telp/Fax: 021 7981233, E-mail: dpp_spn@yahoo.com & dpp_spn@cbn.net.idBRI Ca bang Warung Buncit Nomor: 0341-01-000 150.30.6Nomor Pencatatan : 1461V/IX/2001 Tgl. 4 September 2001

SIARAN PERSDPPSPNTENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Pada tanggal 19 Oktober 2004 Undang-undang nomor 40 Tahun 2004disyahkan dan harus dilaksanakan menunggu selama 5 (lima tahun) sebagaimasa persiapan pelaksanaan jaminan sosial terhadap seluruh pendudukRepublik Indonesia.

Sejak tanggal 19 Oktober 2009 seluruh rakyat Republik Indonesia seharusnyatelah terlindungi oleh asuransi sosial berupa program jaminan sosial secaranasional termasuk orang asing yang telah tinggal di Indonesia selama 6(enam bulan) lebih, berupa jaminan:

1. Jaminan Kematian2. Jaminan Kecelakaan Kerja3. Jaminan Hari Tua4. Pensiun5. Jaminan Kesehatan

Jaminan Sosial berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat insidentil,jaminan sosial yang telah ada adalah jaminan sosial tenaga kerja UU Nomor 3Tahun 1992 yang memberikan perlindungan terhadap pekerja swasta /BUMNdan keluarganya berupa program : Jaminan Kematian, Jaminan KecelakaanK~rja,Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Yang pengaturanoperasionalnya di tetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun1993.

Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional akan memberikan jaminan perlindunganterhadap Pegawai Negeri Sipil, TNIjPOLRI,pekerjaj buruh formal/non formalProgram Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua,Jaminan Kesehatan dan Pensiun sedangkan untuk penduduk yang tidakbersetatus pekerja/buruh dan penqusaha akan mendapatkan Jaminan. Kematian dan Jaminan Kesehatan selama hidup.

Berdasarkan pertimbangandan pengetahuan diatas bahwa hak kamisebagai kaum pekerjajburuh telah tegas dan jelas didalilkan melalui Undang-

undang nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, maka kami berhak menuntutkepada Presiden Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Program SlSNbagi pekerja/buruh yang terdiri laminan Kematian,laminan Kecelakaan Kerja, laminan Hari Tua, Pensiun,laminan Kesehatan.

2. Penegakan hukum dengan menindak pelanggaran atas hakjaminan sosial tenaga kerjai

3. Segera mensyahkan Perturan Pemerintah dan PeraturanPresiden sebagai peraturan pelaksanaan Sistem laminanSosial Nasionali

4. Segera Mensyahkan Undang-undang Penetapan BadanPenyelenggara laminan Sosial Nasional sebagaimana diamanatkan pasal 5 ayat (1) UU No 40 Tahun 2004.

Demikian tuntutan ini kami sampaikan agar menjadikan maklum adanya

DEWAN PIMPINAN PUSATSERIKAT PEKERJANASIONAL

DEWA.'I P,I"'IP1;';A~'Pt,~ , '/',~i lO·,-

.~ ~

CH.BAMBANGWIRAHYOSO, SE)Ketua Umum

P. KARELSAHETAPYSekretaris Umum