13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengadaan Prasarana Olahraga

1. Pengertian tentang Pengadaan

Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau

penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau

pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat

mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian

penting dalam proses tersebut.4

Bahwa Pengadaan adalah perolehan barang atau jasa. Hal ini

menguntungkan bahwa barang atau jasa yang tepat dan bahwa mereka

yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli

dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi. Pengadaan atau

procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara

transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan

penggunanya.5

Berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa pengertian pengadaan adalah pengadaan barang dan

jasa atau procurement adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang

dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan

4 Wikipedia, “Pengadaan” (https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadaan. Diakses 18 Januari

2018) 5 E-Journal Tadulako Physical Education, Health And Recreation, Arman, “Sarana

Prasarana Olahraga dengan Efektivitas Pembelajaran” Volume 2, Nomor 6 Agustus 2014 ISSN

2337 – 4535,

(http://download.portalgaruda.org/article.php?article=294065&val=727&title=SURVEI%20SARA

NA%20PRASARANA%20OLAHRAGA%20DENGAN%20EFEKTIVITAS%20PEMBELAJAR

AN%20PENJASORKES%20SMP%20NEGERI%20KECAMATAN%20DAMPAL%20SELATA

N%20KABUPATEN%20TOLITOLI, diakses 27 Juli 2018)

14

penggunaannnya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman

dan harga yang terjangkau.

2. Pengertian tentang Prasarana Olahraga

Secara umum prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan

penunjang terselenggaranya suatu (usaha atau pembangunan). Dalam

olahraga prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempemudah dan

memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen, salah satu

sifat tersebut adalah susah untuk dipindahkan.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disebut beberapa contoh

dari prasarana olahraga ialah ; lapangan bola basket gedung olahraga,

lapangan atletik, lapangan sepak bola dan lain-lain.6 Gedung olahraga

merupakan prasarana multi fungsi yang dapat digunakan sebagai prasarana

pertandingan bola voli, prasarana pertandingan bulu tangkis dan lain-lain.

Sedangkan stadion atletik didalamnya termasuk lapangan lompat jauh,

lapangan lempar cakram, lintas lari dan lain-lain. Seringkali stadion atletik

dipakai sebagai prasarana pertandingan sepak bola yang memenuhi syarat

pula. Contohnya stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta.

Prasarana atau fasilitas adalah segala sesuatu yang diperlukan

dalam aktifitas jasmani, bersifat permanen atau tidak dapat dipindah,

kebutuhan sarana dan prasarana olahraga dalam pembelajaran sangat

penting, karena dalam pembelajaran harus menggunakan sarana dan

6Puput Harunti, “Pengaruh Latihan Passing Bola Gerak dengan Kontrol Jalan dan

Kontrol Diam Terhadap Akurasi Passing Dalam Futsal Pada Pemain Puteri UKM Futsal UNNES

tahun 2016” (Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, 2016), halaman

32.

15

prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pembelajaran pendidikan

jasmani prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah atau

memperlancar proses. Salah satu sifat yang dimiliki oleh prasarana

jasmani adalah sifatnya relatif permanen atau susah untuk dipindah.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut maka dapat diambil

kesimpulan bahwa prasarana olahraga adalah segala sesuatu yang

dibutuhkan dalam melakukan olahraga yang sifatnya semi permanen (bisa

dipindahkan tetapi sulit atau berat), bisa juga permanen (tidak bisa

dipindahkan). Keberadaan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi

cepat lambatnya siswa dalam menguasai pembelajaran. Tanpa sarana dan

prasarana kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan optimal.

3. Tujuan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Tujuan sarana dan prasarana diadakan adalah untuk memberikan

kemudahan tecapainya tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan dan

memungkinkan melaksanakan program kegiatan pendidikan jasmani dan

kesehatan. Kegiatan teresebut diperlukan untuk menunjang kegiatan –

kegiatan olahraga, dari pihak swasta maupun masyarakat. Manfaat dari

pengaadaan prasarana olahraga adalah meningkatkan kualitas kesehatan

dengan menggunakan alat olahraga yang baik dan benar.7 Tidak hanya

meningkatkan kualitas kesehatan, namun dengan adanya pengaadan

7Lindasari Setyaningrum, “Efektivitas Passing Menggunakan Kaki Bagian Dalam dan

Punggung Kaki pada Pemain Futsal (Eksperimen Pada Peserta Ekstrakurikuler Futsal SMA Negeri

14 Semarang Tahun 2016)”. (Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang,

2016), halaman 02.

16

prasana olahraga yang baik dan berstandar maka bertambah pula atlet –

atlet yang akan bermunculan dan memiliki kualitas yang baik.

Dalam hal ketersediaan atau pengadaan prasarana olahraga juga

harus adanya tanggung jawab, pemeliharaan, serta pengawasan.

Tanggung jawab, pemeliharaan, serta pengawasan tersebut tidak hanya

diserahkan seutuhnya kepada pemerintah, negara, maupun lembaga –

lembaga tertentu. Namun juga tokoh dari masyarakat juga dibutuhkan

dalam hal tanggung jawab, pemeliharaan, serta pengawasan pengadaan

prasarana olahraga. Seperti yang sudah tercantum pada Peraturan

Presiden RI Nomor 12 Tahun 2014 pasal 3 ayat (1) yang berbunyi

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab

atas Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan

Pengawasan Prasarana Olahraga sesuai dengan kewenangannya”, dan

ayat (2) yang berbunyi “Tanggung jawab Masyarakat dalam

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

memberikan masukan atau saran kepada Pemerintah dan Pemerintah

Daerah”.

4. Tata Penetapan Prasarana Olahraga

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tata

Cara Penetapan Prasarana Olahraga yang di maksud dengan prasana

olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan

untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan :

17

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan ketersediaan prasarana

olahraga sesuai dengan standard an kebutuhan untuk kegiatan olahraga

dan/atau penyelenggaraan keolahragaan melalui urutann pelihan dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

b. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh prasarana olahraga oleh

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang prosesnya dimulai

dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan

untuk memperoleh prasarana olahraga.

c. Penetapan

Penetapan prasarana olahraga adalah kebijakan untuk menetapkan

tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan

olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah penggunaan prasarana olahraga untuk kegiatan

olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan merawat prasarana

olahraga menurut jenis dan fungsinya.

f. Pengawasan

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin

agar kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan

18

prasarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa

tata penetapan prasarana olahraga meliputi 6 tahapan yaitu perencanaan,

pengadaan, penetapan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan yang

harus dilaksanakan untuk mewujudkan prasarana olahraga bagi

penyandang disabilitas yang diinginkan, yang memumpuni, dan layak

untuk digunakan. Serta dilaksanakan dengan sebaik – baiknya agar

meminimalisasi kekurangan – kekurangan pada prasarana olahraga

tersebut. Pengawasan terhadap sarana prasarana olahraga dilakukan secara

terus menerus selama periode penggunaan alat dalam pelaksanaan

kegiatan, selain pengawasan juga perlu dilakukan klasifikasi sebelum dan

sesudah penggunaan sarana dan parasarana. Perbaikan kadang perlu

dilakukan di tempat (on the spot) oleh petugas atau orang yang

berpartisipasi dalam program penggunaan. Baru kemudian setelah dipakai,

perbaikan kembali oleh petugas yang berwenang, tempat perlengkapan

atau workshop.8

5. Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah

a. Jenis Pengadaan Prasarana Olahraga

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pengadaan Prasarana

Olahraga walalaupun tidak hanya Pemerintah Daerah saja melainkan

8 Teguh Wirawan, “Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Pelaksanaan Pelajaran

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Di Sekolah Dasar Negeri Se-Dabin IV Kecamatan

Pedurungan Kota Semarang Tahun Pelajaran2009/2010” (Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan,

Universitas Negeri Semarang, 2010), halaman 19.

19

Pemerintah Pusat dan Masyarakat. Pengadaan prasarana olahraga

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2014 dilakukan dengan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan

jenis, serta standar Prasarana Olahraga pada masing – masing kegiatan

olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi olahraga:

1) Pendidikan

Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik

agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan

masyarakat.

2) Rekreasi

Rekreasi adalah merupakan suatu kegiatan yag dapat di laksanakan

oleh seluruh lapisan masyarakat secara sukarela untuk mendapatkan dan

memperoleh kesegaran serta kepuasan yang bertujuan untuk penyegaran

tenaga dan pembaharuan semangat.

3) Prestasi

Pengertian prestasi belajar umumnya berkenaan dengan aspek

pengetahuan sedangkan dalam hasil belajar terdiri dari aspek

pembentukan watak peserta didik. Sedangkan pengertian prestasi secara

terminologi adalah hasil yang telah dicapai setelah melakukan berbagai

usaha yang sebaik-baiknya.

4) Penyandang cacat.

20

Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus memperhatikan potensi

keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. Pemerintah melakukan

pemetaan potensi olahraga di daerah dalam rangka menetapkan jumlah

Prasarana Olahraga yang sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah

Kabupaten/Kota wajib menyediakan Prasarana Olahraga untuk mengelola

sekurang – kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional

dan/atau internasional. Contohnya seperti yang ada di Semarang adalah

lapangan sepak bola di Gor Jatidiri yang sedang dilakukan pembangunan

ulang agar semakin layak untuk penyelenggaraan keolahragaan yang bersifat

nasional dan lapangan Basket yang berada di Gor Sahabat Semarang yang

sudah sering dijadikan tempat penyelenggaran keolahragaan nasional

dan/atau internasional (SEABA 2014).

b. Tata Cara Pengadaan Prasarana Olahraga

Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

dapat dilakukan dengan cara:

1) Pembangunan

Pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber

daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip

daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan

bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana

pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka

wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

21

2) Pembelian

Pembelian merupakan kegiatan utama untuk menjamin kelancaran

transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya

pembelian, perusahaan dapat secara mudah menyediakan sumber daya

yang diperlukan organisasi secara efisien dan efektif.9

3) Tukar menukar atau tukar bangun

Tukar menukar atau tukar bangun adalah suatu perjanjian yang

dibuat antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, dalam perjanjian itu

pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang yang ditukar, begitu

juga pihak lainnya berhak menerima barang yang ditukar. Barang yang

ditukar oleh para pihak, dapat berupa barang bergerak maupun barang

tidak bergerak. Penyerahan barang bergerak cukup penyerahan nyata,

sedangkan barang tidak bergerak menggunakan penyerahan secara yuridis

formal.10

4) Bangun guna serah atau bangun serah guna

Bangun guna serah atau bangun serah guna adalah

bentuk pendanaan proyek saat suatu entitas swasta menerima konsesi dari

entitas lain (umumnya entitas sektor publik) untuk mendanai, merancang,

membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas yang dinyatakan dalam

kontrak konsesi. Model ini memungkinkan penerima konsesi

mendapatkan kembali investasi serta biaya operasi dan pemeliharaan

yang dikeluarkan untuk suatu proyek. Secara tradisional, proyek yang

9 http://sir.stikom.edu/1339/4/BAB_III.pdf, diakses 24 Juli 2018.

10 Rudi Brebes, “Tukar Menukar” (http://rudibrebes.blogspot.com/2012/11/pengertian-

tukar-menukar.html, diakses 24 Juli 2018).

22

didanai dengan skema ini akan diserahkan kepada pemerintah pada akhir

masa konsesi.11

5) Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada

pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan

pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh

sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada

dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk

memberikan harta bendanya kepada siapapun.12

6) Perolehan lainnya yang sah.

Barang milik Negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

diperjelas lingkupnya yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah /

sumbangan / sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian,

diperoleh berdasarkan ketentuan undang - undang dan diperoleh

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.13

Dalam hal Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pembangunan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014

memerlukan tanah, pengadaan prasarana olahraga dilaksanakan melalui

11

Wikipedia, “Bangun Guna Serah” (https://id.wikipedia.org/wiki/Bangun-guna-serah.

Diakses 24 juli 2018) 12

Pengertian Pakar, “Hibah” (http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-

hibah-menurut-hukum-islam.html. Diakses 24 Juli 2018) 13

Indo info’s Weblog, “Pengertian Barang Milik Negara”

(https://indoinfo.wordpress.com/2013/08/29/pengertian-barang-milik-negara/. Diakses 24 Juli

2018)

23

pengadaan tanah atau pembebasan tanah. Pengadaan rasarana olahraga

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang – undangan.

B. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan sebuah istilah baru untuk menjelaskan

mengenai keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan berupa

keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau

kombinasi dari beberapa keadaan tersebut.1 Istilah disabilitas saat ini lebih

sering digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Hal ini

dikarenakan disabilitas terkesan lebih halus istilahnya dibandingkan dengan

penyandang cacat. Pengertian penyandang cacat menurut Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU PC)

yaitu setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat

menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk

melakukan secara selayaknya. Bagi sebagian orang masih asing dengan

istilah disabilitas, namun pemerintah sudah sering menggunakan istilah

ini.14

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai

kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan

rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang

14

Imma Indra Dewi W., SH., M.Hum. “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Cacat

di Kota Yogyakarta” (Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2011) halaman 1.

24

terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta

penyandang cacat fisik dan mental.15

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia16

penyandang diartikan

dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas

merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa

Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau

ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu

orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan

sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk

berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.17

Peraturan

tentang kuota kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat juga telah

diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Penyandang Cacat yang terdapat dalam Pasal 28 dan 29 ayat (1). Dalam

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998

Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.18

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan

15

Wikipedia, “Difabel” (https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel. Diakses 18 November

2017) 16

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan

Nasional: Gramedia, Jakarta,2008). 17

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang

Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tamabahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) 18

Rizano, “Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Cacat Dalam Memperoleh

Pekerjaan Pada Perusahaan Negara dan Swasta Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang

Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Pekanbaru, Oktober 2014)

25

pemahaman, yakni, setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau

mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan

baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang

cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.19

Dengan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang

sebagaimana anak-anak lainnya, anak-anak penyandang disabilitas

berpotensi untuk menjalani kehidupan secara penuh dan berkontribusi pada

vitalitas sosial, budaya, dan ekonomi dari masyarakat mereka. Namun

untuk tumbuh dan berkembang bisa jadi sulit bagi anakanak penyandang

disabilitas. Mereka menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi

miskin dengan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tanpa

disabilitas. Bahkan bila anak-anak memiliki ketidakberuntungan yang

sama, anak-anak penyandang disabilitas menghadapi tantangan-tantangan

lain akibat ketidakmampuan mereka dan berbagai rintangan yang

dihadirkan oleh masyarakat mereka sendiri. Anak-anak yang hidup dalam

kemiskinan adalah mereka yang paling kecil kemungkinannya untuk

memperoleh manfaat dari pendidikan dan pelayanan kesehatan, misalnya,

tapi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki disabilitas lebih

kecil lagi kemungkinannya untuk bisa bersekolah atau pergi ke klinik.

Di banyak negara, respons terhadap situasi anak penyandang

disabilitas umumnya terbatas pada institusionalisasi, ditinggalkan atau

ditelantarkan. Respons –respons semacam ini merupakan masalah, dan itu

sudah mengakar dalam asumsi-asumsi negatif atau paternalistik tentang

19

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3670).

26

ketidakmampuan, ketergantungan dan perbedaan yang muncul karena

ketidaktahuan. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen terhadap hak-

hak anak ini dan masa depan mereka, dengan memprioritaskan anak yang

paling tidak beruntung – sebagai masalah kesetaraan dan manfaat bagi

semua.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup

dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada

umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan

khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di

muka bumi ini.Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat

luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ

(Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat

kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Berdasarkan uraian diatas maka dibutuhkan suatu perlindungan yang jelas

terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas, guna

mewujudkan kepastian hukum dan agar semua hak pekerja penyandang disabilitas

dapat terpenuhi. Selain itu dibutuhkan pula suatu kejelasan regulasi yang menjadi

dasar perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas, agar semua kalangan

terutama pengusaha, dan masyarakat umum, memiliki kesadaran tinggi bahwa

perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas tidak dapat

dikesampingkan.

27

2. Jenis – Jenis Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini

berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing

yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang

secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas20

:

a. Disabilitas Mental.

Kelainan mental ini terdiri dari21

:

1). Mental Tinggi.

Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain

memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki

kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

2). Mental Rendah.

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence

Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu

anak lamban belajar (slow learnes) yaitu anak yang memiliki IQ

(Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ

(Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan

khusus.

3). Berkesulitan Belajar Spesifik.

Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievment)

yang diperoleh

20

Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan

penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1). 21

Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta: Imperium,

2013), hlm.17.

28

b. Disabilitas Fisik.

Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu22

:

1). Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang

disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat

bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan

lumpuh.

2). Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra).

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam

penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu:

buta total (blind) dan low vision.

3). Kelainan Pendengaran (Tunarungu).

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam

pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki

hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan

dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

4). Kelainan Bicara (Tunawicara),

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam

mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak

dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh

orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana

kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang

22

Ibid., halaman 20.

29

memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun

adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

c. Tunaganda (disabilitas ganda).

Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

3. Hak Penyandang Disabilitas atas Olahraga

Manusia yang terlahir di dunia tidak semuanya mempunyai kondisi tubuh

yang lengkap, artinya banyak terjadi ketidak sempurnaan fisik pada orang-

orang tertentu sehingga menjadi bentuk kekurangan atau disabilitas. Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai

Hak – Hak Penyandang Disabilitas) tidak lagi menggunakan istilah

penyandang cacat, diganti dengan penyandang disabilitas.23

Mengapa sarana prasarana olah raga bagi penyandang disabilitas perlu

diadakan karena ? karena yang pertama adalah sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan

dan keadilan. Kemudian dalam Pasal 28 I ayat (2) yang mengatakan bahwa

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar

apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap prilaku yang bersifat

diskriminatif itu.

23 Dwi Gansar Santi Wijayanti, dkk., Pembinaan Olahraga Untuk Penyandang

Disabilitas Di National Paralympic Committee Salatiga (Salatiga: JPES 5(1), 2016), halaman 18.

30

Kemudian yang kedua adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 5 yang menerangkan

bahwa Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dan pada Pasal 10 ayat (1)

yang mengatakan bahwa Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk

menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat

dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Sedangkan pada ayat (2) menerangkan

bahwa Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut di atas dilakukan secara terpadu

atau terintegrasi dengan dinas teknis yang terkait. Karena hak-hak dasar

penyandang disabilitas pada dasarnya sama dengan anak normal, maka dinas

sosial berusaha memenuhi kabutuhan dan hak-hak dasar penyandang

disabilitas. Kendala dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas di

Kota Semarang secara keseluruhan dari jumlah difabel belum sepenuhnya

dapat terfasilitasi dengan baik.24

Hal ini dikarenakan beberapa kendala, yaitu:

a. Terbatasnya anggaran yang tersedia

b. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki, maksudnya adalah

bahwajumlah SDM sudah tidak memadai dengan ketenagakerjaan dan

kurangnya tenaga ahli yang profesional.

c. Perilaku keluarga terhadap penyandang disabilitas, dalam hal ini contohnya

adalah perilaku orang tua yang cenderung malu terhadap anaknya yang

24

Eta Yuni Lestari, dkk., “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota

Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Person With Disabillities (CPRD)

Dalam Bidang Pendidika” (Semarang: No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017), halaman 5

31

menyandang disabilitas, sehingga mereka lebih memilih untuk

menyembunyikan anaknya.

4. Jaminan Pemenuhan Hak Olahraga Penyandang Disabilitas

Dan yang ketiga yaitu Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana pada Pasal 41 yang

mengatakan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan

untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan setiap penyandang cacat,

orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh

kemudahan dan perlakuan khusus. Dalam Pasal 42 juga dijelaskan bahwa

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental

berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas

biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat

kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan

yang terakhir dalam Pasal 54 mengatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik

dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan. Dan

bantuan khusus atas biaya negara. untuk menjamin kehidupannya sesuai

dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan peraturan perundang-undang diatas bahwa penyandang

cacat atau yang biasa disebut dengan penyandang disabilitas juga berhak untuk

mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah baik berupa failitas umum

32

maupun fasilitas khusus seperti ssrana dan prasaran olahraga di Pemerintah

Kota Semarang.