of 40 /40
8 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Anggaran 2.1.1 Pengertian Anggaran Anggaran merupakan sesuatu hal yang mendasar bagi keberlangsungan sebuah perusahaan. Anggaran dapat menjadi tolak ukur apakah perusahaan mampu bertumbuh dengan rencana rencana kegiatan serta menjalankan strategi guna mencapai visi misinya. Perusahaan dapat menentukan keputusan juga dari anggaran tahun sebelumnya dimana perusahaan diharapkan dapat mencapai target dengan mengevaluasi kegiatan berdasarkan rencana anggaran sebelumnya. Pengertian anggaran dapat didefinisikan menurut beberapa ahli, yaitu : a. Menurut Mulyadi (2001 : 488) Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. b. Menururt M. Munanadar (2007:1) Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka (periode) tertentu yang akan datang. Dari beberapa pendapat tersebut maka pengertian anggaran dapat disimpulkan menjadi suatu rencana kerja yang telah disusun dengan aturan tertentu untuk kegiatan perusahaan dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun dan akan datang. 2.1.2 Fungsi Anggaran Menurut teori, anggaran memiliki fungsi-fungsi yang menunjang keberlangsungan perusahaan menuju ke arah yang lebih baik. Perusahaan dapat

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Anggaran 2.1.1 Pengertian …eprints.mercubuana-yogya.ac.id/3118/3/BAB II.pdf · 2.1.1 Pengertian Anggaran ... Pengertian anggaran dapat didefinisikan menurut

Embed Size (px)

Text of BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Anggaran 2.1.1 Pengertian …eprints.mercubuana-yogya.ac.id/3118/3/BAB...

8

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran

2.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan sesuatu hal yang mendasar bagi keberlangsungan

sebuah perusahaan. Anggaran dapat menjadi tolak ukur apakah perusahaan

mampu bertumbuh dengan rencana rencana kegiatan serta menjalankan strategi

guna mencapai visi misinya. Perusahaan dapat menentukan keputusan juga dari

anggaran tahun sebelumnya dimana perusahaan diharapkan dapat mencapai target

dengan mengevaluasi kegiatan berdasarkan rencana anggaran sebelumnya.

Pengertian anggaran dapat didefinisikan menurut beberapa ahli, yaitu :

a. Menurut Mulyadi (2001 : 488) Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter

standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu

tahun.

b. Menururt M. Munanadar (2007:1) Anggaran adalah suatu rencana yang

disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang

dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka

(periode) tertentu yang akan datang.

Dari beberapa pendapat tersebut maka pengertian anggaran dapat

disimpulkan menjadi suatu rencana kerja yang telah disusun dengan aturan

tertentu untuk kegiatan perusahaan dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun

dan akan datang.

2.1.2 Fungsi Anggaran

Menurut teori, anggaran memiliki fungsi-fungsi yang menunjang

keberlangsungan perusahaan menuju ke arah yang lebih baik. Perusahaan dapat

9

merencanakan adanya anggaran, bahkan hingga melakukan pengawasan.

Anggaran memiliki beberapa fungsi yang menguntungkan bagi perusahaan,

seperti menurut Nafarin (2007:27), anggaran memiliki tiga fungsi yaitu :

1. Fungsi Perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti,

karena anggaran memberikan gambaran yang lebih nyata /jelas dalam unit dan

uang.

2. Fungsi Pelaksanaan

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga

pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba).

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan alat pengendalian/pengawasan ( controlling ).

Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan, dengan cara:

a. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran).

b. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terdapat

penyimpangan yang merugikan).

Dapat disimpulkan bahwa anggaran memiliki beberapa fungsi yaitu

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang menguntungkan untuk

perusahaan apabila fungsi tersebut dijalankan dengan sesuai. Perusahaan dapat

menjalankan pekerjaan sesuai dengan acuan dari perencanaan dan menghasilkan

kegiatan yang sesuai ketika pelaksanaan, apabila dibandingkan maka akan terjadi

kesesuaian antara rencana dan realisasinya.

10

2.1.3 Manfaat Anggaran

Anggaran memiliki beberapa manfaat yang berguna dalam perusahaan.

Manfaat anggaran yang utama dikemukakan menurut Supriyono (2014:18)

sebagai berikut :

a. Anggaran dapat digunakan alat koordinasi berbagai kegiatan perusahaan,

misalnya koordinasi antara kegiatan penjualan dengan kegiatan produksi.

b. Penyusunan anggaran merupakan kekuatan manajemen dalam menyusun

perencanaan, dimana manajemen melihat ke depan untuk menentukan tujuan

perusahaan yang dinyatakan di dalam ukuran finansial

c. Implementasi anggaran dapat menciptakan alat untuk pengawasan kegiatan

perusahaan.

d. Manajemen dapat memeriksa dengan seksama penggunaan sumber ekonomi

yang dimiliki perusahaan apakah dapat berdaya guna atau berhasil guna.

e. Pemakaian anggaran mengakibatkan timbulnya suasana yang bersemangat

untuk memperoleh laba.

f. Pemakaian anggaran dapat mendorong dipakainya standar sebagai alat

pegukur prestasi suatu bagian atau individu di dalam organisasi perusahaan.

g. Pemakaian anggaran dapat membantu manajemen di dalam pengambilan

keputusan.

Anggaran memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan.

Anggaran sangat menentukan untuk perusahaan guna penentuan keputusan dan

pengambilan strategi. Selain itu, anggaran mampu digunakan sebagai pengawas

11

kegiatan perusahaan, apakah perusahaan dapat menggunakan anggaran secara

efektif dan efisien atau tidak.

2.1.4 Proses Penyusunan Anggaran

Dalam menentukan anggaran itu sendiri, memerlukan penyusunan anggaran

dengan beberapa tahapan agar sesuai dengan teori. Teori penyusunan anggaran

menurut Nafarin (2013:9), proses penyusunan anggaran dibagi kedalam beberapa

tahapan antara lain:

1. Penentuan Pedoman Anggaran

Anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan

beberapa bulan sebelum tahun anggran berikutnya dimulai. Dengan

demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun

anggaran.

2. Persiapan Anggaran

Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan (sales budget)

terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan (sales forecast). Dalam tahap

persiapan anggaran ini, biasanya diadakan rapat atas bagian terkait saja.

3. Tahap Penentuan Anggaran

Pada tahap ini, semua manajer dan direksi mengadakan rapat meliputi

kegiatan :

a. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen

anggaran.

b. Mengoordinasikan dan menelaah komponen anggaran

c. Pengesahan dan pendistribusian anggaran

12

4. Pelaksanaan anggaran

Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi

anggaran. setelah dianalisis kemudian laporan realisasi anggaran

disampaikan pada direksi.

Proses penyusunan anggaran menurut teori dibagi menjadi empat,

penentuan pedoman anggaran, persiapan anggaran, tahap penentuan

anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Dimana tahap persiapan anggaran dan

tahap penentuan anggaran menjadi penentu untuk tahap selanjutnya yaitu

pelaksaan anggaran.

2.1.5 Metode Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran dikelompokkan dalam beberapa metode. Dalam

pemilihan metode tergantung dengan kebijakan manajemen perusahaan

dimana setiap perusahaan memiliki metode-metode penyusunan yang

disesuaikan dengan keadaan managemen sehingga dapat memilih metode

yang paling efektif untuk diterapkan. Menurut Harahap (2008:20), metode

yang dapat dipergunakan dalam penyususnan anggaran adalah sebagai

berikut:

1. Otoriter atau Top Down

Dalam metode ini anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh

pimpinan dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya

13

keterlibatan bawahan dan penyusunannya. Metode ini ada baiknya

digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap

terlalu lama dan tidak tepat jika diserahkan kepada bawahannya. Hal ini

bisa terjadi dalam perusahaan yang karyawannya tidak memiliki cukup

keahlian untuk menyusun anggaran. Atasan bisa saja menggunakan jasa

konsultan atau tim khusus untuk melaksanakan.

2. Demokrasi atau Bottom Up

Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan

karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan. Dimana

diserahkan sepenuhnya menyusun anggarann yang ditargetkan pada masa

yang akan datang. Metode ini digunakan jika karyawan sudah memiliki

kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan akan

menimbulkan proses yang lama dan berlarut.

3. Campuran antara Top Down dan Bottom Up

Metode terakhir ini merupakan campuran dari kedua metode

diatas, penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutntya diserahkan

untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi pedoman

dari atasan atau pimpinan dan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai

dengan arahan dari atasan.

14

Metode penyusunan anggaran, dapat berupa top down, bottom up atau

keduanya. Metode tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan sebuah

perusahaan.

2.1.6 Tahap Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

1. Penentuan pedoman anggaran

Anggaran yang akan dibuat pada tahun akan datang sebaiknya disiapkan

disiapkan bebrapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai.

Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu manajemen puncak

melakukan dua hal yaitu:

a. Menetapkan rencana besar perusahaan, seperti tujuan, kebaikan

dan asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran.

b. Membentuk panitia penyusun anggaran

2. Persiapan anggaran

Dalam persiapan anggaran bagian-bagian yang terkait dengan

anggaran mengadakan rapat untuk membuat suatu anggaran, dalam

pembuatan suatu anggaran ditentukan juga ramalan penjualan setelah

penyusunan ramalan penjualan bagian pemasaran bekerja sama dengan

manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran :

a. Anggaran Penjualan

b. Anggaran beban penjualan

c. Anggaran piutang usaha

15

Setelah itu manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan

dan umum untuk menyusun :

a. Anggaran produksi

b. Anggaran biaya pabrik

c. Anggaran persediaan

d. Anggaran piutang usaha

Anggaran tersebut dibuat berdasarkan anggaran penjualan yang dibuat ole

manajer pemasaran. Manajer umum bekerja sama dengan manajer

keuangan menyusun :

Anggaran beban administrasi umum

Setelah itu manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya

menyusun:

a. Anggaran laba rugi

b. Anggaran neraca

c. Anggaran kas

3. Penentuan anggaran

Pada tahap penentuan anggaran semua manajer beserta direksi

mengadakan rapat kegiatan:

a. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen

anggaran

b. Koordinasi dan peneelaahan komponen anggaran

c. Pengesahaan dan pendistribusian

16

4. Pelaksanaan anggaran

Untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan

realisasi aggaran setelah dianalisis kemudian laporan realisasi anggaran

disampaikan pada direksi.

Tahapan penyusunan anggaran dapat disimpulkan dengan penentuan

pedoman anggaran,persiapan anggaran, penentuan anggaran, pelaksanaan

anggaran.

2.1.7 Jenis-Jenis Anggaran

Nafarin (2013:31) berpendapat bawa anggaran dapat dikelompokkan

beberapa sudut pandang sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi dasar penyusunan, anggara terdiri dari:

a. Anggaran variable (variable budget), yaitu anggran yang disusun

berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada

intinya merupakan suatu seri anggran yang dapat disesuaikan pada

tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.

b. Anggaran tetap (fixed badget), yaitu anggaran yang disusun

berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu.

2. Dilihat dari segi penyusunan, anggaran terdiri dari:

a. Anggaran periodik (periodic budget) adalah anggran yang disusun

untuk satu periode tertentu. Pada umumnya periodenya satu tahun

yang disusun setiap akhir periode anggaran.

17

b. Anggaran kontinu (continuous budget) adalah anggaran yang

dibuat untuk mengadakan perbaikan sehingga anggaran yang

dibuat dalam setahun mengalami perubahan.

3. Dilihat dari segi jangka waktu, anggaran terdiri dari:

a. Anggaran jangka pendek (short-range budget) adalah anggaran

yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran

jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran

jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyususnan anggaran

jangka pendek.

b. Anggaran jangka panjang (long-range budget) adalah anggaran

yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran

jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran

jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran

jangka pendek.

4. Dilihat dari segi bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional

dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut

anggaran induk (master budget).

a. Anggaran operasional (operasional budget) adalah anggaran untuk

menyususn anggaran laba rugi. Anggaran operasionalnya anatar

lain terdiri dari :

18

1. Anggaran penjualan

2. Anggaran baiaya pabrik

3. Anggaran biaya bahan baku

4. Anggaran biaya tenaga kerja langsung

5. Anggaran biaya overhead pabrik

6. Anggaran beban usaha

b. Anggaran keuangan (financial budget) adalah anggaran untuk

menyususn anggaran neraca. Anggaran keuangan terdiri dari:

1. Anggaran kas

2. Anggaran piutang

3. Anggaran persediaan

4. Anggaran utang

5. Anggaran neraca

5. Dilihat dari segi kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari:

a. Anggaran komprehensif (comprehensive budget) adalah rangkaian .

dari berbagai jenis anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran

ini merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran

keuangan yang disusun secara lengkap.

b. Anggaran parsial (partially budget) adalah anggaran yang disusun

secara tidak lengkap atau anggaran yang hanya menyususn bagian

anggaran tertentu saja.

19

6. Dilihat dari segi fungsinya, anggaran terdiri dari:

a. Anggaran tertentu (appropriation budget) adalah anggaran yang

diperuntukkan bagitujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk

manfaat lain.

b. Anggaran kinerja (performance budget) adalah anggaran yang disusun

berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi

(perusahaan), misalnya untuk menilai apakah biaya (beban) yang

dikeluarakan oleh masing-masing aktiva

2.2 Pengertian Beban

Berhubungan dengan perencanaan anggaran, maka beban menjadi tolok ukur

penting dan harus ada pengendalian disetip bebannya. Beberapa pengertian beban

antara lain :

a. Menururt Soemarso (2013:29) beban adalah aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan

pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam

aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam

menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan

pemerintah.

b. Menururt IAI (2007:19) beban adalah penurunan manfaat ekonomi selasa suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau

berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan

penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada

penanam modal.

Kesimpulan definisi beban adalah aliran keluar yang berupa penurunan

manfaat ekonomi yang berupa arus keluar yang mengakibatkan penurunan

ekuitas.

20

2.2.1 Jenis-Jenis Beban

Beban dikelompokan menjadi beberapa jenis beban. Berdasarkan pendapat

yang dikemukakan Soemarso (2013:226) beban dapat dibedakan menjadi tiga

kelompok, yaitu :

1. Beban Penjualan (Selling expenses)

Beban penjualan adalah semua beban yang terjadi dalam hubungannya

dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang seperti kegiatan promosi,

penjualan, dan pengangkutan barang-barang yang dijual.

2. Beban Administrasi dan Umum ( General and administrative expenses)

Beban yang bersifat umum dalam perusahaan misalnya beban gaji, beban

pemeliharaan

3. Beban lain-lain (Other Expense)

Beban-beban yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dan pasti dengan

kegiatan utama perusahaan. Contohnya adalah beban bunga

Kesimpulannya, jenis beban dapat dibedakan menjadi tiga yaitu beban

penjualan, administrasi dan umum, dan beban lain-lain

2.3 Pengertian Monitoring (pengawasan)

Pengendalian terhadap beban dapat dilakukan dengan monitoring atau

pengawasan pada setiap pos beban. Definisi beban menurut beberapa ahli

antara lain :

a. Geoge R. Tery (2006:395) berpendapat bahwa pengawasan yaitu mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi

kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan korektif sehingga hasil

pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

21

b. Menurut WHO, monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk

mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu

berjalan sesuai dengan rencana sehingga masalah yang dilihat/ditemui

dapat diatasi.

Kesimpulan yang didapat dari pengertin monitoring adalah suatu

proses guna mengevaluasi, menganalisis untuk melihat suatu kegiatan

perusahaan apakah sesuai dengan rencana atau tidak dan melihat suatu

permasalahan di dalamnya.

2.3.1 Fungsi Monitoring

Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1)

menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3)

menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar

dan rencana. Menurut Dunn (2003), monitoring mempunya empat

fungsi, yaitu:

a. Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah tindakan

administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan

prosedur yang telah ditetapkan.

b. Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber

dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak

tertentu (target) telah mencapai mereka.

c. Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi yang

membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat

sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu

tertentu.

22

d. Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi yang

membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan

mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Fungsi monitoring terdapat empat macam yaitu ketaatan tentang

standar prosedur yang diterapkan, pemeriksaan, laporan untuk

menghitung perubahan dari implementasi dan penjelasan berisikan

informasi.

2.4 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2010, h.66) analisis laporan keuangan adalah

Kegiatan yang dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur antara

pos-pos yang ada pada laporan keuangan dalam satu periode.

Menurut Kasmir (2010, h.104) Analisis rasio keuangan merupakan

kegiatan memandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan

dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Untuk itu, analisis

kinerja keuangan sangat perlu untuk mengerahui dan membandingkan

kondisi keuangan berdasarkan laporan keuangan yang akan membantu

melihat kemungkinan manajemen membuat kebijakan baru atau

memperbaiki kebijakan yang ada.

Kesimpulan pengertian laporan keuangan adalah kumpulan hasil

pos perusahaan guna melihat kebijakan manajemen untuk masa datang.

2.2 Tinjauan Pustaka

Berapa penelitian sebelumnya memiliki kaitan dengan penyusunan anggaran

dan pengendalian anggaran, antara lain :

23

Tabel 2.1

Penelitian Berkaitan dengan Penyusunan dan Pengendalian Anggaran

Judul Penulis Variabel Hasil

Evaluasi Proses

Penyusunan

Anggaran dan

Pengendalian

Biaya Pemasaran

pada Studi Kasus

PT.Indolakto

Laurensisus

Lusiano Michael,

Universitas

Sanata Dharma

Anggaran,

Pemasaran, Biaya

Membandingkan

penysusunan

anggaran dengan

teorinya. Pada

penelitian

tersebut terlihat

bahwa terdapat

selisih anggaran

yang tidak

menguntungkan

sebesar Rp

220.926.573 atau

3,31% yang

disebabkan oleh

realisasi anggaran

yang lebih besar

dibandingkan

dengan penjualan

perusahaan

tersebut

Evaluasi

Penyusunan dan

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah

Periode 2011

Stella Insan

Hutami,

Universitas

Sanata Dharma

Kuangan Daerah,

Penganggaran

Sektor Publik,

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah

Proses

penyusunan

anggaran

disesuaikan

dengan

Permendagri

Nomor 21 Tahun

24

2013 pada Dinas

Pekerjaan Umum,

Perumahan, dan

Energi Sumber

Daya Mineral

Daerah Istimewa

Yogyakarta

2011 namun pada

dasarnya peneliti

memiliki

kelemahan bahwa

tidak ada tahapan

yang rinci pada

awal rencana

kerja disusun.

Peranan

Anggaran

Sebagai Salah

Satu Alat

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Farida Ulfa,

Universitas Islam

Negeri (UIN)

Malang

Anggaran, Fungsi

Anggaran,

Klasifikasi dan

Model Anggaran,

Struktur

Anggaran,

Perencanaan,

Siklus Perencaan

dan Pengendalian

Proses

penyusunan

anggaran

menggunakan

pendekatan

Bottom Up, yaitu

dengan dimulai

dari struktural

pemerintah yang

paling rendah

Sumber : Skripsi

25

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-101/MBU/2002

Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan

Usaha Milik Negara

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan

kewenangannya meliputi bidang usaha PERUM dan

PERJAN. 2. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam

Keputusan ini disingkat BUMN, adalah: a) Perusahaan

Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998; b) Perusahaan

Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998; c) Perusahaan Jawatan

(PERJAN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000. 3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah

penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang (RJP)

BUMN. 4. PUKK adalah Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui

pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 5. RKAPUKK adalah Rencana Kerja Anggaran PUKK

tahunan.

Pasal 2 (1) Setiap BUMN wajib menyusun RKAP dan RKAPUKK. (2) RKAPUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan satu kesatuan dengan RKAP

Pasal 3 RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-

kurangnya memuat: a) Rencana Kerja Perusahaan; b) Anggaran Perusahaan; c)

Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan; d) Proyeksi

Keuangan Pokok Anak Perusahaan; e) Hal-hal lain yang

memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS).

Pasal 4 (1) Rencana Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, memuat penjelasan dan rincian tentang:

Misi Perusahaan; Sasaran Usaha; Strategi Usaha;

Tabel 2.2

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-101/MBU/2002

Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha

Milik Negara

26

(2) Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, memuat penjelasan secara kualitatif dan

kuantitatif tentang: Pemasaran dan Penjualan; Pengadaan;

Produksi dan Kualitas Produk; Teknik dan Teknologi;

Keuangan dan Akuntasi; Sistem dan Organisasi;

Pengembangan Sumber Daya Manusia; Penelitian dan

Pengembangan; Pelestarian Lingkungan; Investasi.

(3) Program kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf j, meliputi : Program kegiatan investasi

didalam Perusahaan.Program penyertaan pada perusahaan

lain.

Pasal 5 (1) Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat: a) Anggaran Pendapatan Usaha; b)

Anggaran Biaya Usaha; c) Anggaran Pendapatan dan

Biaya Lainnya; d) Anggaran Pengadaan; e) Anggaran

Teknik dan Teknologi; f) Anggaran Penelitian dan

Pengembangan; g) Anggaran Pengembangan Sumber

Daya Manusia; h) Anggaran Pelestarian Lingkungan; i)

Anggaran Investasi. (2) Dalam Anggaran Biaya Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, termasuk juga anggaran biaya yang

diperlukan bagi penyelenggaraan PUKK. (3) Anggaran Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf i meliputi: Anggaran Investasi di dalam Perusahaan.

Anggaran Penyertaan pada perusahaan lain.

Pasal 6 Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf c, memuat: A) Proyeksi Neraca; B)

Proyeksi Laba/Rugi; C) Proyeksi Arus Kas; D) Sumber dan

Penggunaan Dana.

Pasal 7 Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari : A) Proyeksi

Neraca; B) Proyeksi Laba/Rugi.

27

Pasal 8 Hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e

antara lain mengenai: A) Penghapusan Piutang; B)

Penghapusan Persediaan; C) Penghapusan Aktiva Tetap; D)

Penghapusan Aktiva Tetap Lainnya; E)Penarikan Kredit; F)

Pengagunan Aset; G) Pemberian Pinjaman; H) Kerjasama

Jangka Menengah/Panjang dengan Pihak Ketiga; I)Perubahan

Modal; J) Penunjukan Direksi dan Komisaris anak perusahaan;

K) Penghasilan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas;

L)Pembagian tugas Direksi.

Pasal 9 (1) Rencana Kerja PUKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, meliputi Program Kegiatan untuk melakukan

pembinaan usaha kecil dan koperasi, dirinci menurut

wilayah binaan yang diberikan dalam bentuk hibah,

pinjaman dan penyertaan pada usaha kecil dan koperasi. (2) Rencana Anggaran PUKK, memuat : a) Sumber dana yang

tersedia; b) Rencana penggunaan dana sesuai dengan

program kegiatan; c) Pengembalian pokok pinjaman dan

bunga yang diterima dalam tahun anggaran. (3) Sumber dana yang tersedia sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, terdiri dari : a) Saldo dana awal tahun

anggaran; b) Alokasi dana PUKK tahun anggaran; c)

Pengembalian pokok pinjaman dan bunga yang diterima

dalam tahun anggaran.

BAB II PENYUSUNAN RKAP DAN RKAPUKK

Pasal 10 Penyusunan RKAP serta RKAPUKK secara lebih rinci

dilakukan berdasarkan Pedoman sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

BAB III PENYAMPAIAN DAN PENGESAHAN RKAP DAN RKAPUKK

Pasal 11 (1) Permohonan persetujuan atas RKAP dan RKAPUKK

Perusahaan Perseroan (PERSERO) disampaikan oleh

Direksi kepada RUPS selambat-lambatnya dalam waktu

60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran

perusahaan.

(2) Permohonan persetujuan atas RKAP dan RKAPUKK bagi

Perusahaan Umum (PERUM) disampaikan oleh Direksi

28

kepada Menteri BUMN melalui Menteri yang

bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam

puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran

perusahaan.

(3) Permohonan persetujuan atas RKAP Perusahaan Jawatan

(PERJAN) disampaikan oleh Direksi kepada Menteri yang

bersangkutan dan Menteri BUMN selambat-lambatnya

dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki

tahun anggaran perusahaan.

(4) Pengesahan atas RKAP dan RKAPUKK bagi Perusahaan

Perseroan (PERSERO) ditetapkan dalam RUPS dengan

ketentuan RUPS melimpahkan kewenangan pengesahan

RKAP dan RKAPUKK dimaksud kepada Komisaris

dalam hal PERSERO selama 2 (dua) tahun berturut-turut

dinyatakan sehat.

(5) RKAP dan RKAPUKK Perusahaan Umum (PERUM)

disahkan oleh Menteri BUMN dengan ketentuan

kewenangan untuk mengesahkan RKAP dan RKAPUKK

dimaksud dapat dilimpahkan kepada Menteri yang

bersangkutan.

(6) RKAP Perusahaan Jawatan (PERJAN) disahkan oleh

Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri BUMN.

(7) Pengesahan atas RKAP dan RKAPUKK diberikan

selambat-lambatnya 30 hari setelah tahun anggaran

berjalan.

(8) Dalam hal permohonan persetujuan RKAP dan

RKAPUKK belum memperoleh pengesahan sampai

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

maka RKAP dan RKAPUKK tersebut dianggap sah untuk

dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan

mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunannya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12 (1) Dalam hal Pemerintah ingin memberikan penugasan

kepada BUMN dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas

Pemerintah, maka penugasan tersebut wajib terlebih

dahulu dikaji oleh Direksi BUMN. (2) Dalam hal Penugasan dimaksud akan mengakibatkan

kerugian bagi perusahaan, maka penugasan tersebut tidak

29

dimasukkan sebagai kegiatan usaha BUMN. (3) Seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka

pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), sepenuhnya menjadi beban Pemerintah sebagai

pemberi penugasan.

Pasal 13 (1) BUMN yang melaksanakan penugasan Pemerintah, harus

secara tegas melakukan pemisahan dalam RKAP

mengenai rencana kerja untuk melaksanakan penugasan

Pemerintah dengan rencana kerja untuk pencapaian

sasaran usaha perusahaan. (2) Setiap penugasan Pemerintah harus memperoleh

persetujuan Menteri BUMN terlebih dahulu sebelum

dituangkan dalam RKAP.

Pasal 14 Penyampaian dan pengesahan RKAP dan RKAPUKK BUMN

yang didirikan dengan undang-undang tersendiri, dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur BUMN tersebut.

Pasal 15 Keputusan ini tidak berlaku bagi Perusahaan Perseroan

(PERSERO) yang menjual sahamnya melalui Pasar Modal.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 196/KMK.016/1998

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

2. Kep. 210/M-PBUMN/1999 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik

Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 Keputusan ini mulai berlaku untuk penyusunan RKAP dan

RKAPUKK tahun 2003

PEDOMAN PENYUSUNAN RKAP DAN RKAPUKK

A. RENCANA

KERJA :

1. Dalam menyusun Rencana Kerja harus secara tegas

dipisahkan antara Rencana Kerja untuk melaksanakan

30

Penugasan Pemerintah dengan Rencana Kerja untuk

Pencapaian Misi Perusahaan. Hal ini harus terlihat dalam

menyusun dan menguraikan Penugasan Pemerintah, Misi,

Sasaran Usaha, Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan. 2. Penugasan Pemerintah, Misi, Sasaran Usaha, Strategi dan

Kebijakan : a. Penugasan Pemerintah mencakup seluruh kegiatan

operasional BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah dalam

rangka menunjang sebagian atau seluruh program

Pemerintah; b. Misi adalah tujuan jangka panjang Perusahaan yang menjadi

alasan didirikannya Perusahaan. Misi Perusahaan mencakup

produk/jasa yang diusahakan, sasaran pasar yang dituju dan

kesanggupan untuk meningkatkan kemanfaatan kepada

semua pihak terkait; c. Sasaran Usaha adalah tujuan Jangka pendek Perusahaan

yang mengarah kepada dan mendukung tercapainya tujuan

jangka panjang Perusahaan. Sasaran Usaha harus

dinyatakan spesifik, dapat diukur, jelas jangka waktunya

serta secara rasional dapat dilaksanakan/dicapai; d. Strategi Usaha adalah berbagai cara yang akan ditempuh

perusahaan untuk mencapai sasaran usaha Perusahaan; e. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan

menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan

usaha Perusahaan.

3. Dalam RKAP melalui tahapan sebagai berikut:

a. Usulan Rencana Penugasan Pemerintah dari

Menteri menguraikan secara jelas mengenai ruang

lingkup, jangka waktu, sasaran serta anggaran

pendapatan dan biaya; b. Usulan Rencana Penugasan Pemerintah yang

telah disetujui oleh Menteri BUMN menjadi dasar

penyusunan Rencana Kerja Perusahaan untuk

melaksanakan Penugasan Pemerintah;

c. Direksi wajib mempunyai kajian atas penugasan Pemerintah tersebut.

4. Sasaran Operasional, Strategi dan Kebijakan serta

31

Program Kerja disusun sebagai berikut:

a. Sasaran Operasional dalam melaksanakan Penugasan

Pemerintah dan Sasaran Operasional untuk Pencapaian

Misi Perusahaan dijabarkan secara kuantitatif dalam tolok

ukur keuangan, operasional dan administratif; b. Strategi dan Kebijaksanaan dalam melaksanakan

Penugasan Pemerintah dan dalam melaksanakan

Pencapaian Misi Perusahaan dijabarkan secara kualitatif

menurut bidang kegiatan usaha;

c. Program Kegiatan dalam melaksanakan Penugasan

Pemerintah dan melaksanakan kegiatan untuk Pencapaian

Misi Perusahaan dijabarkan secara kualitatif dan

kuantitatif menurut bidang kegiatan.

Yang dimaksud dengan bidang kegiatan sekurang-

kurangnya meliputi bidang-bidang: Pemasaran dan

penjualan; Pengadaan; Produksi dan Kualitas Produk;

Teknik dan Teknologi; Keuangan dan Akuntansi; Sistem

dan Organisasi; Sumber Daya Manusia; Penelitian dan

Pengembangan; Pelestarian Lingkungan; Investasi.

B.

ANGGARAN

PERUSAHAAN

1. Anggaran Perusahaan merupakan penjabaran program

kegiatan usaha dalam satuan uang berdasarkan

penerimaan/ pengeluaran secara tunai dari program

kegiatan untuk melaksanakan Penugasan

Pemerintah/Pemegang Saham dan kegiatan komersil. 2. Anggaran Perusahaan sekurang-kurangnya meliputi: a)

Anggaran Pendapatan Usaha; b) Anggaran Biaya

Usaha; c) Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya; d)

Anggaran Pengadaan; e) Anggaran Teknik dan

Teknologi; f) Anggaran Penelitian dan Pengembangan;

g) Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia; h)

Anggaran Pelestarian Lingkungan; i) Anggaran

Investasi di dalam Perusahaan; j) Anggaran Penyertaan. 3. Anggaran pendapatan usaha disajikan terinci menurut

jenis produk, wilayah usaha dan satuan usaha strategis.

Pada Anggaran Pendapatan disajikan pula menurut

satuan valuta yang diterima. 4. Anggaran biaya usaha termasuk biaya untuk

32

penyelenggaraan PUKK, disajikan terinci menurut jenis

biaya sesuai dengan jenis produknya, wilayahnya dan

satuan usaha strategisnya. 5. Anggaran pendapatan lainnya meliputi penerimaan

dari: a) Hasil deviden; b) Bunga; c) Royalti; d)

Pelepasan asset; e) Penerimaan piutang yang telah

dihapusbukukan; Hasil lainnya di luar kegiatan usaha

pokok

6. Anggaran biaya lainnya meliputi pengeluaran dari: a) Bunga yang dibayarkan; b) Biaya lainnya di luar

kegiatan usaha pokok. 7. Anggaran pengadaan disajikan terinci menurut bahan

baku, bahan penolong, suku cadang, bahan lainnya dan

barang yang diperdagangkan. Dalam anggaran

pengadaan ini termasuk pula anggaran kegiatan yang

dilakukan secara sewa dan sub-kontrak. Dalam

anggaran pengadaan disajikan pula menurut satuan

valuta yang digunakan. 8. Anggaran sumber daya manusia disajikan terinci

menurut gaji, tunjangan, fasilitas lainnya dan

pendidikan/latihan. Dalam anggaran ini disajikan pula

menurut golongan kepegawaian dan jumlah pegawai

pada golongan yang bersangkutan. 9. Anggaran pelestarian lingkungan adalah anggaran yang

diperlukan untuk memelihara lingkungan, menghindari

atau memperbaiki kerusakan lingkungan, yang timbul

atau mungkin timbul sebagai akibat proses kegiatan

Perusahaan. 10. Anggaran investasi di dalam Perusahaan adalah

anggaran yang diperlukan untuk program investasi

yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan

usaha. Dalam hal program investasi yang akan

dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, maka

dalam anggaran harus di sajikan: a) Anggaran seluruh

investasi sampai selesai; b) Anggaran investasi untuk

tahun yang bersangkutan; c) Realisasi investasi sampai

dengan awal tahun anggaran; d) ketiga hal di atas

dilengkapi pula dengan realisasi dan rencana

penyelesaian secara fisik yang disajikan dalam bentuk

33

presentase (%). 11. Anggaran penyertaan adalah anggaran untuk

penyertaan modal pada anak perusahaan maupun

perusahaan patungan yang disajikan menurut unit

Perusahaan dimana dilakukan penyertaan. Dalam

anggaran ini termasuk pula rencana penerimaan dari

hasil pelepasan penyertaan pada anak perusahaan dan

perusahaan patungan.

34

34

Tabel 2.3

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0036.P/DIR/2016 Tentang Pedoman

Perencanaan dan Pengendalian Anggaran di Lingkungan PT.PLN (Persero)

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0036.P/DIR/2016 Tentang

Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Anggaran di Lingkungan PT.PLN

(Persero)

BAB I Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

1.1.RKAP disusun untuk masa 1 (satu) tahun buku, sekurang kurangnya memuat Visi dan Misi Perusahaan, Sasaran Utama, Strategi dan Program, Rencana Program Manajemen, Anggaran Perusahaan, Proyeksi Keuangan Perusahaan, Proyeksi Keuangan Anak Perusahaan, Rencana Kerja Program Kemitraan dan Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan, Profil Risiko Perusahaan dan hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1.2.Divisi Anggaran menyusun draf RKAP berdasarkan usulan RKA Unit Induk,

RKA Kantor Pusat dan RKAP Anak Perusahaan dengan memperhatikan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

1.3.Dalam menjalankan proses penyusunan dan konsolidasi RKAP, Kepala Divisi

Anggaran dapat dibantu oleh Tim RKAP yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PLN.

1.4. RKA Unit Induk, RKA Kantor Pusat dan RKAP Anak Perusahaan disusun

berdasarkan asumsi-asumsi yang diterbitkan oleh Direktur Keuangan 1.5.Masing-masing Unit Induk dan Divisi Umum Kantor Pusat menyusun RKA

yang terdiri dari Rekapitulasi LKAO (sesuai Formulir 1), Perincian LKAO (sesuai Formulir 2), Rekapitulasi LKAI (sesuai Formulir 3), Perincian LKAI

(sesuai Formulir 4), Proyeksi Posisi Keuangan (sesuai Formulir 5), Proyeksi Perhitungan Laba Rugi (sesuai Formulir 6) dan Proyeksi Arus Kas (sesuai Formulir 7).

1.6. Usulan RKA Unit Induk dan RKA Kantor Pusat diajukan oleh Unit Induk

dan Divisi Umum kepada Direktur dan Kepala Divisi Pembina Unit sesuai Tabel 2 dengan ketentuan sebagai berikut :

1.6.1. General Manajer PLN Pembangkitan, PLN Transmisi, PLN Pusat

Penyaluran dan Pengatur Beban (P3B), PLN Distribusi, PLN Wilayah dan PLN Unit Induk Pembangunan menyusun dan mengajukan usulan RKA unitnya kepada Direktur Bisnis Regional terkait, dengan tembusan kepada Kepala Divisi Pengembangan Regional terkait.

35

1.6.2. General Manager PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) menyusun dan mengajukan RKA unitnya kepada Direktur Perencanaan Korporat, dengan tembusan kepada Kepala Divisi Perencanaan Sistem.

1.6.3. General Manajer PLN Pusat Penelittian dan Pengembangan dan PLN

Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan menyusun dan mengajukan RKA unitnya kepada Direktur Perencanaan Korporat, dengan tembusan kepada Kepala Divisi Enjiniring dan Perencanaan Pengadaan.

1.6.4. General Manajer PLN Pusat Manajemen Konstruksi, PLN Pusat

Pemeliharaan Ketenagalistrikan dan PLN Pusat Sertifikasi menyusun dan mengajukan RKA unitnya kepada Direktur Pengadaan, dengan tembusan kepada Kepala Divisi Administrasi Konstruksi

1.6.5. General Manajer PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan mengajukan

RKA unitnya kepada Direktur Human Capital Management, dengan tembusan kepada Divisi Pengembangan Talenta.

1.6.6. Kepala Divisi Umum mengajukan RKA masing-masing Divisi dan

Satuan Kantor Pusat kepada Direktur Human Capital Management, untuk dikonsolidasikan menjadi RKA Kantor Pusat.

1.7. Prosedur verifikasi, validasi dan rekomendasi terhadap usulan RKA Unit

Induk dan RKA Kantor Pusat dilaksanakan dengan ketntuan sebagai berikut :

1.7.1. RKA PLN Pembangkitan, PLN Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban (P3B), PLN Transmisi, PLN Distribusi, PLN Wilayah dan PLN Unit Induk Pembangunan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Divisi Pengembangan Regional terkait untuk selanjutnya direkomendasi oleh Direktur Bisnis Regional terkait kepada Direktur Keuangan.

1.7.2. RKA PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Divisi Perencanaan Sistem untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Direktur Perencanaan Korporat kepada Direktur Keuangan.

1.7.3. RKA PLN Pusat Penelitian & Pengembangan dan PLN Pusat

Enjiniring Ketenagalistrikan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Divisi Enjiniring dan Perencanaan Pengadaan untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Direktur Perencanaan Korporat kepada Direktur Keuangan.

1.7.4. RKA PLN Pusat Manajemen Konstruksi, PLN Pusat Pemeliharaan

Ketenagalistrikan dan PLN Pusat Sertifikasi diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Divisi Administrasi Konstruksi untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Direktur Pengadaan kepada Direktur Keuangan.

36

1.7.5. RKA PLN Pusat Pendidikan & Pelatihan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Divisi Pengembangan Talenta untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Direktur Human Capital Management kepada Direktur Keuangan.

1.7.6. RKA Kantor Pusat diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Divisi

Umum untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Direktur Human Capital Management kepada Direktur Keuangan.

1.7.7. Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud

pada butir 1.7.1. sampai dengan butir 1.7.6., Kepala Divisi Pembina berkoordinasi dengan Kepala Divisi atau Satuan Teknis terkait sesuai

Tabel 3, guna melakukan klarifikasi dan meminta pertimbangan atas program kerja maupun nilai anggaran yang akan direkomendasikan

dalam RKA Unit Induk dan Kantor Pusat.

1.8. Proses pengusulan, verifikasi, validasi, sinkronisasi dan pengesahan RKAP Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

1.8.1. Direksi Anak Perusahaan menyusun usulan RKAP Anak Perusahaan

yang merupakan konsolidasi dari program dan anggaran semua entitas yang berada di bawah kendali Perseroan dan/atau laporan keuangannya terkonsolidasi ke dalam laporan keuangan Anak Perusahaan.

1.8.2. Usulan RKAP Anak Perusahaan diusulkan oleh Direksi Anak

Perusahaan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan ditujukan kepada Direksi PLN selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan melalui Direktur Perencanaan.

1.8.3. Usulan RKAP Anak Perusahaan diverifikasi dan divalidasi oleh

Kepala Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Kemitraan Bisnis bersama dengan Kepala Divisi lain yang ditugaskan oleh Direksi untuk melakukan proses verifikasi dan validasi tersebut.

1.8.4. Usulan RKAP Anak Perusahaan yang sudah diverifikasi dan divalidasi

selanjutnya direkomendasikan oleh Direktur Perencanaan Korporat kepada Direktur Keuangan.

1.8.5. Usulan RKAP Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir

1.8.4. selanjutnya dibahas bersama oleh Kepala Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Kemitraan Bisnis dengan Kepala Divisi Anggaran dan Tim RKAP untuk sinkronisasi program dan anggaran dengan target-target PLN.

1.8.6. RKAP Anak Perusahaan selanjutnya disahkan melalui mekanisme RUPS

Anak Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar masing-masing Anak

Perusahaan

1.9. Usulan RKA Unit Induk dan Kantor Pusat serta RKAP Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1.7. dan 1.8. di atas, selanjutnya dibahas

oleh Kepala Divisi Pembina (sesuai Tabel 2) bersama dengan Kepala Divisi Anggaran dan Tim RKAP untuk sinkronisasi program dan anggaran dengan

37

target-target PLN.

1.10. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 1.9. di atas dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi & Validasi RKA Unit Induk, RKA Kantor Pusat dan RKAP Anak Perusahaan sebagai dasar usulan RKAP.

1.11. Kepala Divisi Anggaran melakukan konsolidasi terhadap semua usulan

RKA Unit Induk, RKA Kantor Pusat dan RKAP Anak Perusahaan menjadi draf RKAP.

1.12. Draf RKAP sebagaimana dimaksud pada butir 1.11. di datas diajukan

kepada Direksi Perusahaan untuk mendapat Persetujuan Direksi. 1.13. Draf RKAP yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi selanjutnya

disampaikan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan rekomendasi dan persetujuan.

1.14. Apabila draf RKAP tidak mendapat persetujuan dari Direksi, selanjutnya

Kepala Divisi Anggaran akan melakukan pembahasan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.9. di atas.

1.15. Draf RKAP yang sudah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari

Dewan Komisaris selanjutnya diajukan kepada Kementerian BUMN guna mendapatkan pengesahan sebagai RKAP.

1.16. Apabila draf RKAP tidak mendapat rekomendasi dan persetujuan dari

Dewan Komisaris, selanjutnya Kepala Divisi Anggaran dapat melakukan pembahasan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir

1.9. di atas. 1.17. Mendahului pengesahan RKAP, Direktur Keuangan dapat menerbitkan

pagu indikatif AO/AKO dan AI/AKI dari masing-masing Unit Induk dan Kantor Pusat sesuai Berita Acara Verifikasi & Validasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.10. di atas.

1.18. Berdasarkan alokasi pagu indikatif AO/AKO dan AI/AKI sebagaimana dimaksud pada butir 1.17. di atas, Unit Induk dan Kantor Pusat

menyesuaikan kembali RKA Unit Induk dan RKA Kantor Pusat, selanjutnya diusulkan kembali sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada butir 1.6. serta butir 1.7. di atas.

1.19. Direktur Keuangan menetapkan RKA Unit dan Kantor Pusat dalam bentuk

SKAO (AO/AKO) dan SKAI (AI/AKI), Proyeksi Laporan Keuangan, Proyeksi Neraca Unit setelah RKAP disahkan oleh RUPS.

1.20. Direktur Keuangan dapat menetapkan nilai SKAO/SKAI yang lebih rendah

dari usulan RKA Unit sebagaimana dimaksud pada butir 1.18. baik nilai AO/AKO maupun nilai AI/AKI dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PLN.

1.21. Alur proses mekanisme penyusunan RKAP adalah sesuai Bagan Alur

Proses 1. 1.22. Seluruh proses penyusunan RKAP, mulai dari pengusulan RKA oleh Unit

38

dan Kantor Pusat, proses verifikasi dan validasi RKA Unit dan Kantor Pusat

oleh Divisi Pembina, Divisi Anggaran dan Tim RKAP, penyusunan draft RKAP dan penerbitan SKAO dan SKAI oleh Divisi Anggaran dilakukan

melalui Aplikasi SIP2A. 1.23. Prosedur dan tata cara pengoperasian Aplikasi SIP2A mengacu pada

panduan yang terdapat pada portal http://intranetpln/sites/olqr/sip2a.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

2.1. Anggaran Operasi.

2.1.1. LKAO merupakan bagian dari RKA Unit dan Kantor Pusat disusun

dengan memperhatikan: a) Proyeksi penjualan Perusahaan.b) Skala

prioritas Perusahaan. C)Kemampuan pendanaan Perusahaan. D)

Efektifitas dan efisiensi program.e)Rasio-rasio dan/atau

benchmarking dengan perusahaan peers.

2.1.2. Penyusunan LKAO harus berorientasi pada pencapaian target Key

Performance Indicator (KPI) dalam rangka peningkatan pendapatan,

penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dan

peningkatan profitabilitas Perusahaan. 2.1.3. LKAO setidaknya meliputi komponen:

2.1.3.1.Pendapatan usaha yang meliputi:

2.1.3.1.1.Pendapatan penjualan tenaga listrik yang dituangkan dalam

format sesuai Formulir 8, disusun berdasarkan proyeksi

volume penjualan pada masing-masing golongan tarif,

dikalikan dengan tarif tenaga listrik yang berlaku, dan

jumlah pendapatan dalam satuan Rupiah penuh.

Bersamaan dengan perencanaan pendapatan penjualan

tenaga listrik juga disajikan rencana penambahan

pelanggan dan pertambahan daya tersambung yang

dituangkan dalam format sesuai Formulir 9.

Di samping pengelompokan pendapatan penjualan tenaga listrik berdasarkan golongan pelanggan, pendapatan

penjualan tenaga listrik juga dikelompokkan berdasarkan Unit Induk dan Anak Perusahaan yang melakukan

transaksi penjualan tenaga listrik. Total pendapatan penjualan tenaga listrik dari kedua jenis pengelompokan

ini harus sama.

Rencana penjualan agar mempertimbangkan estimasi saldo piutang usaha pada awal tahun, aging schedule dan

target piutang usaha pada akhir tahun.

2.1.3.1.2. Pendapatan subsidi listrik hanya diperhitungkan pada anggaran konsolidasi berdasarkan golongan pelanggan

yang berdasarkan ketentuan yang berlaku masih berhak

http://intranetpln/sites/olqr/sip2a

39

mendapatkan subsidi listrik dan dituangkan ke dalam

format sesuai Formulir 10. Rencana pendapatan subsidi listrik agar mempertimbangkan estimasi saldo piutang subsidi pada awal tahun, perhitungan subsidi listrik dalam APBN tahun berjalan dan estimasi piutang subsidi listrik pada akhir tahun.

2.1.3.2.Beban operasi meliputi :

2.1.3.2.1.Neraca energi. RKA Unit Induk menyajikan neraca energi yang menggambarkan sumber perolehan energi listrik dalam satuan MWh dan meliputi : a. Energi listrik yang diproduksi sendiri baik dari pembangkit milik sendiri maupun pembangkit sewa. B) Pemakaian sendiri energi listrik untuk pembangkit. C) Energi listrik yang diterima dari Unit Induk lainnya. D) Energi listrik yang dibeli dari Independent Power Producer (IPP) dan dari excess power. E) Susut jaringan yakni volume energi listrik yang hilang dalam mata rantai pasokan tenaga listrik mulai dari transmisi sampai dengan titik penyerahan pelanggan. F) Energi yang siap dijual dan/atau dikirimkan ke Unit Induk lainnya.

2.1.3.2.2. Biaya bahan bakar.

a) Pertumbuhan penjualan b) Ketersediaan pembangkit c)

Rencana Operasi Tahunan (ROT) d) Kebijakan stok bahan

bakar dan harga energi primer e) Optimalisasi fuel mix

dengan biaya terendah

Anggaran bahan bakar disusun sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Bagan Alur Proses 2 dan hasilnya dituangkan ke dalam format sesuai Formulir 13. Penyusunan rencana kebutuhan bahan bakar agar memperhitungkan saldo awal dan target saldo akhir per jenis bahan bakar, sehingga dapat menggambarkan

rencana volume pembelian per jenis bahan bakar. Di samping volume bahan bakar, rencana kebutuhan

bahan bakar juga menyajikan konsumsi bahan bakar per kWh yakni specific fuel consumption (SFC) untuk

pembangkit berbahan bakar minyak dan SGC untuk gas serta tara kalor (heat rate) untuk pembangkit berbahan

bakar batubara.

Khusus untuk energi panas bumi, air dan energi lainnya

40

disajikan dalam volume produksi per masing-masing jenis energi primer tersebut.

2.1.3.2.3. Pembelian tenaga listrik dan sewa pembangkit.

RKA Unit Induk menyajikan perincian rencana pembelian

tenaga listrik baik dari IPP maupun excess power yang meliputi nama produsen, lokasi, kapasitas pembangkit,

jenis bahan bakar, batas minimum take or pay (TOP), rencana volume pembelian tenaga listrik, harga satuan dan

jumlah harga. RKA Unit Induk menyajikan perincian anggaran sewa

pembangkit yang meliputi nomor kontrak (jika ada), nama

penyedia mesin sewa, lokasi, kapasitas (MW), batas

minimum take or pay (TOP), jenis bahan bakar, SFC atau

tara kalor, rencana volume produksi, harga satuan sewa

per kWh dan jumlah anggaran sewa. Penyusunan anggaran pembelian tenaga listrik dan sewa pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan : a) Pertumbuhan penjualan b) Ketersediaan pembangkit c) Efisiensi energi primer (fuel mix) d) Rencana Operasi Tahunan (ROT) e) Power Purchase Agreement (PPA) e) Kontrak sewa mesin pembangkit.

Anggaran pembelian tenaga listrik dan anggaran sewa

pembangkit disusun sesuai mekanisme sebagaimana

dimaksud pada Bagan Alur Proses 3 dan hasilnya

dituangkan ke dalam format sesuai Formulir 14, Formulir

15, Formulir 16 dan Formulir 17, dengan menempatkan

skema sewa pembangkit pada prioritas terakhir dalam

memenuhi pasokan tenaga listrik.

2.1.3.2.4.Biaya pemeliharaan.

Anggaran pemeliharaan setidaknya harus dikelompokkan ke dalam fungsi dan unsur dengan mempertimbangkan : a) Ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan material gudang b) Rasio biaya pemeliharaan per aset c) Optimalisasi asset d) Benchmarking biaya pemeliharaan dengan bisnis sejenis e) Prognosa tahun berjalan. Anggaran biaya pemeliharaan disusun melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Bagan Alur Proses 4 dan dituangkan ke dalam format biaya pemeliharaan sesuai Formulir 18.

2.1.3.2.5.Biaya kepegawaian Penyusunan Anggaran biaya kepegawaian dilakukan dengan mempertimbangkan : a) Jumlah dan mutasi

41

pegawai b)Rasio biaya kepegawaian per pegawai c) Kebijakan perusahaan tentang remunerasi dan fasilitas pegawai.

Anggaran biaya kepegawaian disusun melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Bagan Alur Proses 5 dan dituangkan ke dalam format biaya kepegawaian sesuai Formulir 19.

2.1.3.2.6. Biaya penyusutan.

Biaya penyusutan dihitung dengan mempertimbangkan

besarnya biaya penyusutan tahun sebelumnya, rencana tambahan aset dan penarikan aset dalam tahun berjalan

serta mengacu pada kebijakan akuntansi yang berlaku dan dituangkan ke dalam format biaya penyusutan sesuai

Formulir 20.

2.1.3.2.7. Biaya administrasi.

Anggaran biaya administrasi dikelompokkan atas biaya administrasi niaga dan administrasi umum. Anggaran biaya administasi disusun dengan

mempertimbangkan : a) Realisasi tahun sebelumnya

b)Prognosa tahun berjalan c) Jumlah dan mutasi

pelanggan d) Nilai penjualan tenaga listrik dan saldo

piutang usaha e) Rasio biaya administrasi niaga per

pelanggan dan rasio biaya administrasi umum per

pegawai.

Anggaran biaya administrasi disusun melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Bagan Alur Proses 6 dan dituangkan ke dalam format biaya administrasi sesuai Formulir 21

2.1.3.2.8. Biaya bunga dan beban keuangan.

Anggaran biaya bunga disusun berdasarkan jadwal

pembayaran bunga, saldo outstanding pinjaman dan

tingkat bunga dari masing-masing perjanjian pinjaman.

Anggaran biaya bunga termasuk unsur bunga yang

terkandung dalam kontrak pembelian tenaga listrik dengan

IPP, capital leased maupun kontrak sewa Build Operate

and Tranfer (BOT), di samping itu beban hedging juga

dikelompokkan ke dalam anggaran ini. Anggaran biaya

bunga dan beban keuangan disusun dan dituangkan ke

dalam format sesuai Formulir 22.

2.1.3.3.Pendapatan (beban) di luar usaha.

Anggaran pendapatan di luar usaha terdiri dari pendapatan bunga, pendapatan denda, hasil penjualan aktiva tetap,

42

pendapatan dari pihak ketiga, penjualan dokumen lelang,

penagihan kembali piutang yang sudah dihapusbukukan, pendapatan sewa, penjualan limbah dan pendapatan lainnya.

Beban di luar usaha terdiri dari beban pensiunan, biaya

penelitian dan pengembangan, biaya teknik dan teknologi,

biaya tanggung jawab sosial, biaya pimpinan, cadangan untuk biaya bencana alam, beban operasional Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL), cadangan biaya tidak terduga lainnya, biaya pengosongan rumah dinas, beban untuk pihak

ketiga dan biaya pengelolaan limbah B3.

Pendapatan (beban) di luar operasi disusun dan dituangkan ke dalam format sesuai Formulir 23.

2.1.3.4. Beban pajak.

Dalam hal terdapat selisih positif antara pajak tangguhan dengan kewajiban pembayaran pajak penghasilan badan, maka dianggarkan sebagai penerimaan.

2.1.4. Direktur Keuangan menetapkan SKAO Sementara untuk memenuhi keperluan AO/AKO paling lama untuk 3 (tiga) bulan pertama tahun berikutnya paling lambat tanggal 20 Desember berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.

2.1.5. Direktur Keuangan Perusahaan menetapkan SKAO sebagaimana

dimaksud pada butir 1.19. di atas, untuk kebutuhan AO/AKO selama 1 (satu) tahun :

2.1.5.1. Penggunaan SKAO (AO/AKO) sepenuhnya menjadi

tanggung jawab General Manager atau Kepala Divisi Umum termasuk perencanaan teknis dan finansial,

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, proses konstruksi dan manajemen persediaan.

2.1.5.2. Berdasarkan penetapan SKAO (AO/AKO), Unit Induk

menyusun kembali rincian AKO dalam 1 (satu) tahun anggaran pada Aplikasi SIP2A dan dituangkan dalam

mata uang Rupiah serta dalam nilai valuta asing (jika ada) paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan SKAO

(AO/AKO).

2.1.6. Perubahan (revisi) terhadap SKAO dapat dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut :

2.1.6.1. Usulan perubahan (revisi) SKAO (AO/AKO) diusulkan oleh General Manager atau Kepala Divisi Umum dengan mengikuti mekanisme pengusulan RKA Unit Induk dan RKA Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1.6. di atas.

43

2.1.6.2. Prosedur verifikasi, validasi dan rekomendasi usulan perubahan (revisi) SKAO (AO/AKO) mengikuti mekanisme verifikasi, validasi dan rekomendasi RKA Unit Induk dan RKA Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1.7. di atas.

2.1.6.3. Direktur Keuangan dapat menyetujui perubahan (revisi)

SKAO (AO dan/atau AKO) yang diusulkan oleh General Manager dan Kepala Divisi Umum berdasarkan

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.6.2. dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

perusahaan.

2.1.6.4. Perubahan (revisi) SKAO (AO/AKO) seperti yang dimaksud pada butir 2.1.6.1. sd. 2.1.6.3. diatas, dilakukan melalui Aplikasi SIP2A dengan prosedur dan tata cara mengacu pada panduan yang terdapat pada portal http://intranetpln/sites/olqr/sip2a.

2.1.7. Anggaran Operasi yang ditetapkan pada masing-masing pos

anggaran tidak diperkenankan digunakan untuk pos anggaran lainnya.

2.1.8. Realisasi penggunaan SKAO (AO/AKO) bulan ke n dilaporkan

oleh General Manager dan Kepala Divisi Umum secara tertulis

kepada Direktur Keuangan dan ditembuskan kepada Direktur Pembina selambat-lambatnya tanggal 20 bulan ke n+1 dengan

format laporan yang akan disusun oleh Kepala Divisi Anggaran.

2.2. Anggaran Investasi.

2.2.1. LKAI disusun dengan mengikuti format sesuai Formulir 3 dan

Formulir 4 dengan memperhatikan :

2.2.1.1. RUPTL dan RJP Perusahaan.

2.2.1.2. Keputusan Direksi.

2.2.1.3. Program prioritas Perusahaan.

2.2.1.4. Penugasan oleh Pemerintah.

2.2.1.5. Kemampuan keuangan Perusahaan.

2.2.2. Penyusunan LKAI harus memperhatikan hal sebagai berikut :

2.2.2.1. Setiap program investasi harus diberikan identifikasi :

(1) program investasi murni atau investasi lanjutan;

(2) mata uang yang digunakan;

(3) nilai anggaran murni dan anggaran lanjutan dalam nilai ekuivalen Rupiah; dan

http://intranetpln/sites/olqr/sip2a

44

(4) sumber pendanaan dari masing-masing program.

2.2.2.2. Setiap program investasi dinyatakan layak berdasarkan KKP yang meliputi kajian Kajian Kelayakan Operasi (KKO), Kajian Kelayakan Finansial (KKF) dengan menggunakan metode penilaian Net Present Value (NPV) atau Internal Rate of Return (IRR) serta dilengkapi dengan kajian risiko.

2.2.2.3. Pendanaan dari program investasi dapat bersumber dari

APLN, APBN dan SLA.

2.2.2.4. Program investasi berupa penambahan pembangkit, transmisi dan gardu induk baru hanya dapat dilaksanakan apabila telah tercantum dalam LKAI dan berdasarkan notifikasi dari Kepala Divisi Perencanaan Sistem untuk

dimulai pelaksanaannya.

2.2.2.5. Penyusunan anggaran investasi rutin konstruksi Unit Induk Pembangunan mengacu pada butir 2.1.3.

2.2.3. Direktur Keuangan menerbitkan SKAI (AI/AKI) kepada Unit Induk dan Kantor Pusat dengan ketentuan sebagai berikut :

2.2.3.1. Telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada butir

1.6., 1.7. dan 1.20.

2.2.3.2. SKAI sekurang-kurangnya memuat nomor SKAI, kegiatan investasi, jumlah AI/AKI dan Investasi Murni dan/atau Investasi Lanjutan.

2.2.3.3. Penggunaan SKAI sepenuhnya menjadi tanggung jawab

dari General Manager dan Kepala Divisi Umum termasuk perencanaan teknis dan finansial, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, proses konstruksi dan manajemen persediaan.

2.2.3.4. Unit Induk dan Kantor Pusat tidak diperkenankan

menandatangani kontrak sebelum SKAI (AI/AKI) terbit, kecuali program kegiatan / pekerjaan yang telah disetujui Rapat Direksi.

2.2.3.5. Penerbitan SKAI Rutin Konstruksi dilaksanakan

bersamaan dengan penerbitan SKAI Non Rutin atau dapat juga melalui penerbitan SKAI yang terpisah.

2.2.4. Perubahan (revisi) SKAI (AI/AKI) adalah sebagai berikut:

2.2.4.1. Usulan perubahan (revisi) SKAI (AI/AKI) diusulkan oleh

General Manager atau Kepala Divisi Umum dengan mengikuti mekanisme pengusulan RKA Unit dan RKA Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.

2.2.4.2. Prosedur verifikasi, validasi dan rekomendasi usulan

45

perubahan (revisi) SKAI (AI/AKI) mengikuti mekanisme verifikasi, validasi dan rekomendasi RKA Unit Induk dan RKA Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1.7.

2.2.4.3. Direktur Keuangan dapat menyetujui perubahan (revisi)

SKAI (AI dan/atau AKI) yang diusulkan oleh General

Manager dan Kepala Divisi Umum berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.4.2.

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

perusahaan.

2.2.4.4. Direktur Keuangan dapat menyetujui perubahan AKI Unit Induk dan AKI Kantor Pusat sepanjang jumlah keseluruhan AKI secara konsolidasi masih dalam batas jumlah keseluruhan AKI yang ditetapkan dalam RKAP.

2.2.4.5. Dalam hal perubahan AI/AKI mengakibatkan pagu

jumlah keseluruhan AI/AKI dalam RKAP menjadi terlampaui, maka perubahan nilai AI/AKI baru dapat ditetapkan oleh Direktur Keuangan setelah disetujui oleh Direksi.

2.2.4.6. Perubahan (revisi) SKAI (AI/AKI) seperti yang dimaksud

pada butir 2.2.4.1. sampai dengan 2.2.4.3. diatas, dilakukan melalui Aplikasi SIP2A dengan prosedur dan tata cara mengacu pada panduan yang terdapat pada portal http://intranetpln/sites/olqr/sip2a.

2.2.5. Unit Induk tidak diperkenankan menggunakan sisa AI/AKI untuk penambahan program baru di luar LKAI yang sudah ditetapkan tanpa melalui proses revisi anggaran.

2.2.6. Realisasi penggunaan SKAI (AI/AKI) bulan ke n dilaporkan oleh

General Manager dan Kepala Divisi Umum secara tertulis kepada

Direktur Keuangan dan ditembuskan kepada Direktur Pembina selambat-lambatnya tanggal 20 bulan ke n+1 dengan format

laporan yang akan disusun oleh Kepala Divisi Anggaran. 2.3. Alokasi Kas Bulanan (AKB).

2.3.1. Berdasarkan penetapan SKAO sebagaimana dimaksud pada butir

2.1.4., 2.1.5. dan butir 2.1.6. serta penetapan SKAI sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.3. dan butir 2.2.4., General Manager dan

Kepala Divisi Umum menyusun kembali rencana disburse bulanan dalam bentuk AKB dengan ketentuan sebagai berikut :

2.3.1.1. Perincian AKB dalam 1 (satu) tahun anggaran dimasukan

ke dalam Aplikasi SIP2A dan dituangkan dalam mata uang Rupiah dan dalam nilai valuta asing (jika ada) paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan SKAO/SKAI.

http://intranetpln/sites/olqr/sip2a

46

2.3.1.2. Total AKB tidak melebihi penetapan pagu AKO dan AKI

yang ditetapkan dalam SKAO dan SKAI.

2.3.1.3. Rencana disburse bulanan didasarkan pada proyeksi

progres kegiatan dengan memperhatikan akurasi rencana

pembayaran dan realisasi pembayaran pada periode

sebelumnya. 2.3.2. Realisasi pembayaran bulan ke n dilaporkan oleh Unit Induk dan

Kantor Pusat melalui Aplikasi SIP2A paling lambat tanggal 21 bulan ke n+1

2.3.3. PRK yang akan dibayar bulan berikutnya diajukan kepada Divisi

Aggaran melalui Aplikasi SIP2A paling lambat tanggal 23 setiap bulannya

2.3.4. Revisi AKB dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

2.3.4.1. Permintaan perubahan (revisi) AKB diusulkan oleh General Manager atau Kepala Divisi Umum kepada Kepala Divisi Anggaran disertai dengan argumentasi perubahannya.

2.3.4.2. Kepala Divisi Anggaran dapat menyetujui atau menolak

usulan perubahan (revisi) AKB sepanjang tidak melampaui batas maksimum AKB yang sudah disetujui berdasarkan

SKAO dan SKAI yang sudah diterbitkan dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan.

2.3.4.3. Perubahan (revisi) AKB seperti yang dimaksud pada butir

2.3.4.1. dan 2.3.4.2. diatas, dilakukan melalui Aplikasi SIP2A dengan prosedur dan tata cara mengacu pada panduan yang ada pada portal http://intranetpln/sites/olqr/sip2a.

http://intranetpln/sites/olqr/sip2a

BAB II.pdfBAB II_1BAB II_2