BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...Renstra DPKPP Kabupaten Lebak 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Renstra DPKPP Kabupaten Lebak 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2019 - 2024, merupakan

bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang - undang ini secara substansi

mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur

kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen

Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun

2019 - 2024. Rancangan awal Renstra PD disusun dengan mengacu kepada

rancangan awal RPJMD Kabupaten Lebak yang merupakan penjabaran dari

Visi dan Misi Kepala Daerah serta program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN).

Renstra PD ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak dalam menyusun Rencana

Kerja Tahunan (Renja PD) setiap tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun

2024.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2019 - 2024, diharapkan dapat

menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Dokumen ini menterjemahkan

perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang

fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan

Kabupaten Lebak bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.


1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Renstra Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019-2024 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,


7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6173);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,


14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas

dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Penjelasan

dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224) ;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Presiden Republik Indoesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan

Yang Berkeadilan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lebak Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun

2008 Nomor 19);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-

2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8).

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak

Tahun 2019-2024 (Lembar Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor

5)

27. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2019–2024 ini disusun dengan maksud

dalam rangka menyediakan sebuah dokumen perencanaan perangkat daerah

lima tahunan yang komprehensif dan integral sebagaimana diatur dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunannya dapat dijabarkan dalam beberapa perspektif

sebagai berikut:

1. Menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan

perangkat daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten

Lebak Tahun 2019-2024;

2. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah

yang dapat menjadi acuan bagi dalam penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah;


3. Menetapkan target dan indikator kinerja yang digunakan sebagai standar

dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah;

4. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah

yang dilaksanakan dari waktu ke waktu.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Lebak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman

meliputi sub urusan sebagai berikut :

1. Perumahan yakni penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana

Kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena

relokasi program pemerintah daerah, penerbitan ijin pembangunan dan

pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan

gedung (SKBG) ;

2. Kawasan Permukiman yakni penerbitan ijin pembangunan dan

pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas

kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 HA ;

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yakni pencegahan

perumahan dan kawasan permukiman kumuh ;

4. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yakni penyelenggaraan PSU

Perumahan ;

5. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan

kawasan permukiman yakni sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan

hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta

perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Urusan bidang Pertanahan meliputi sub urusan sebagai berikut :

1. Ijin Lokasi yakni pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten ;

2. Sengketa tanah garapan yakni penyelesaian sengketa tanah garapan

dalam daerah kabupaten ;


3. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yakni

penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan oleh pemerintah daerah ;

4. Subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

maksimum dan tanah obsentee lintas daerah provinsi ;

5. Tanah Ulayat yakni penetapan tanah ulayat dalam daerah kabupaten ;

6. Tanah Kosong yakni penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah

kabupaten ;

7. Ijin membuka tanah yakni penerbitan ijin membuka tanah ;

8. Penggunaan tanah yakni perencanaan penggunaan tanah yang

hamparannya dalam daerah kabupaten ;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan,Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai fungsi – fungsi

sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman

dan pertanahan;

2. Pengkoordinasian penyusunan tugas dibidang perumahan, kawasan

permukiman dan pertanahan;

3. Perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan,

kawasan permukiman dan pertanahan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Unsur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Lebak terdiri dari :

Kepala Dinas

SekretarisDinas

Kepala- Kepala Bidang

Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi

Kelompok Jabatan Fungsional


Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Lebak sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

Perumahan

2. Seksi Penyediaan Perumahan

3. Seksi Pengembangan Permukiman

d. Bidang Pertanahan

1. Seksi Inventarisasi, Perijinan dan Pemetaan Tanah

2. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

3. Seksi Pengadaan Tanah

Uraian lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi masing-masing jabatan tersebut

diatas adalah sebagai berikut :

2.1.1. KEPALA DINAS

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan,

membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi bidang perumahan, pengawasan bangunan perumahan,

pengembangan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan.

(2) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi rencana strategis

dan rencana kerja bidang perumahan, pengawasan bangunan

perumahan, pengembangan kawasan permukiman, dan bidang

pertanahan ;

b. Pengendalian urusan administrasi Dinas ;

c. Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP),

target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan


Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang

perumahan, pengawasan bangunan perumahan, pengembangan

kawasan permukiman, dan bidang pertanahan ;

d. Perencanaan dan pengendalian anggaran ;

e. Penyelenggaraan urusan bidang perumahan, pengawasan bangunan

perumahan, pengembangan kawasan permukiman, dan bidang

pertanahan sesuai dengan lingkup tugas ;

f. Pembinaan bidang perumahan, pengawasan bangunan perumahan,

pengembangan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan ;

g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama fasilitasi pembangunan bidang

perumahan, pengawasan bangunan perumahan, pengembangan

kawasan permukiman, dan bidang pertanahan diantara SKPD di

lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait ;

h. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil program

kegiatan ; dan

i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.1.2. SEKRETARIAT

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas urusan

ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas, dan menyusun Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kerja Sekretariat ;

b. Pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas ;

c. Pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas ;

d. Pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas ;


e. Pengendalian dan informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya

terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah

Daerah ;

f. Pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP),

dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat membawahi :

a) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun

rencana strategis dan rencana kerja Dinas, laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan, serta

mengelola administrasi keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Program dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian ;

2. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas ;

3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas ;

4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik

(SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ;

5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) ;

7. Pengelolaan data hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait

pelayanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah

Daerah ;

8. Pelaksanaan verifikasi SPP ;

9. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) ;


10. Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Dinas ;

11. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas ;

12. Penyusunan administrasi dan teknis pembayaran gaji dan

tunjangan pegawai, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;

13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian ;

14. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai


b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola

ketatalaksanaan dan ketatausahaan, meliputi administrasi umum dan

kepegawaian, urusan rumah tangga, barang milik daerah,

perpustakaan dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian ;

2. Pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan ;

3. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan ;

4. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan ;

5. Pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah ;

6. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian ; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai


2.1.3. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Dinas serta mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

melaksanakan, dan mengendalikan, serta mengevaluasi program dan


kegiatan di bidang pembangunan perumahandan pengembangan

kawasan permukiman.

(2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. Perumusan rencana kerja Bidang ;

b. Perumusan kebijakan pembangunan perumahan dan pengembangan

kawasan permukiman ;

c. Pembinaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan

perumahan, lembaga keuangan dan lembaga pendukung perumahan

dalam pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan

permukiman ;

d. Perumusan kebijakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana,

sarana dan utilitas perumahan dan permukiman ;

e. Perumusan kebijakan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa)

dan Rumah Susun Milik (Rusunami) bagi masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) ;

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang ;

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


(3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi :

a) Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

Perumahan

Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendataan,

perencanaan, pengawasan dan pengendalian bangunan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perencanaan, pengawasan dan

Pengendalian bangunan perumahan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi ;

2. Pendataan semua bangunan perumahan ;

3. Pengelolaan data base bidang perumahan, meliputi data rumah

layak huni, harga rumah layak huni, dan besaran penghasilan

rumah tangga ;

4. Penyusunan skala prioritas pembangunan perumahan ;


5. Penyusunan standar teknik pembangunan perumahan ;

6. Penyusunan pola - pola dan konsep pembangunan perumahan,

yang meliputi aspek sosial, aspek fisik, ekonomi dan budaya ;

7. Pelayanan informasi bidang perumahan meliputi teknis perijinan,

penyediaan lahan, kriteria rumah layak huni, dan pemberian

bantuan ;

8. Pemberian teguran/peringatan kepada Pengembang Perumahan

yang menyalahi ketentuan perijinan ;

9. Penertiban bangunan rumah yang dibangun diatas lahan

konservasi alam dan/atau yang tidak diperuntukan bagi bangunan

rumah ;

10. Pengawasan bangunan perumahan yang telah mendapatkan ijin

agar tidak menyalahi aturan ;

11. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang

perumahan ;

12. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun dan

rumah khusus ;

13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ;

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b) Seksi Penyediaan Perumahan

Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan

urusan pembangunan bidang perumahan, baik rumah swadaya, yaitu

rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat yang

dilakukan secara individu / perorangan (Rumah Swadaya), atau rumah

komersial, yaitu rumah yang dibangun dengan tujuan mendapatkan

keuntungan yang dilakukan oleh pengembang, koperasi atau yang

lainnya secara bersama sama (Rumah Komersial).

Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyediaan Perumahan




2. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ;

3. Pelaksanaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan

perumahan (BUMN, BUMD, koperasi perorangan, dan swasta),

yang bergerak dibidang usaha industri bahan bangunan,

komponen bangunan, konsultan, kontraktor, dan pengembang

yang terdapat di daerah ;

4. Pelaksanaan kejasama dengan Lembaga Keuangan Mikro

(LKM)/Lembaga Keuangan Mikro Non Bank (LKNB) dalam

mempermudah akses untuk mendapatkan dana stimulan

pembangunan dan perbaikan rumah bagi MBR ;

5. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendukung perumahan

dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan

swadaya ;

6. Pembinaan kebijakan dan Norma Standar Pedoman dan Manual

(NSPM) pembangunan perumahan swadaya ;

7. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan rumah

layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;

8. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan Prasarana,

Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan

9. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan Rumah

Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami)

untuk MBR dan Rumah Khusus beserta PSU nya ;

10. Pembinaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan dan

PSU pendukung perumahan ;

11. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan perumahan bagi PNS dengan

harga terjangkau ;

12. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan ;

13. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan rumah contoh, Rumah Sehat

Sederhana (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil ;

14. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan rumah korban bencana;

15. Penyusunan pedoman penetapan harga sewa rumah ;


16. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan perumahan untuk

penampungan pengungsi lintas kawasan se Kabupaten ;

17. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi ;

18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

c) Seksi Pengembangan Permukiman

Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan

mengevaluasi program, dan kegiatan pengembangan permukiman

serta kerjasama dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Permukiman



2. Pendataan Kawasan Permukiman ;

3. Pendataan lembaga pembiayaan perumahan ;

4. Pengelolaan dan kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam

pembangunan dan pengelolaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba)

dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) ;

5. Pengendalian dan Penanganan kawasan kumuh perkotaan ;

6. Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Sarana

dan Utilitas (PSU) Kawasan permukiman;

7. Perumusan kebijakan dan strategi pembiayaan perumahan ;

8. Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) di

bidang pembiayaan perumahan ;

9. Penyusunan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan dan

penyesuaian sistem pembiayaan ;

10. Pembinaan mekanisme bantuan pembiayaan pembangunan dan

pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa ;

11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi ;

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya ;


2.1.4. BIDANG PERTANAHAN

(1) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas, serta mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan bidang pertanahan.

(2) Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

a. Perumusan rencana kerja Bidang ;

b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di bidang

pertanahan ;

c. Pelaksanaan inventarisasi tanah ;

d. Pelaksanaan ijin lokasi pertanahan ;

e. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian ;

f. Pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah asset Pemerintah Daerah ;

g. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;

h. Pelaksanaan tukar menukar tanah asset Pemerintah Daerah ;

i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait ;

j. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian sengketa tanah ;

k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


(3) Bidang Pertanahan membawahi :

a) Seksi Inventarisasi, Perijinan dan Pemetaan Tanah

Seksi Inventarisasi, Perijinan dan Pemetaan Tanah mempunyai tugas

melaksanakan urusan inventarisasi asset Pemerintah Daerah dan

perijinan serta pengelolaan data base pertanahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Inventarisasi, Perijinan dan

Pemetaan Tanah menyelenggarakan fungsi :


2. Pelaksanaan inventarisasi tanah asset Pemerintah Daerah ;

3. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dari Satuan

Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan pembangunan ;

4. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk

pemanfaatan tanaman pangan semusim ;

5. Pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan


tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, dan

rencana pembangunan ;

6. Pelaksanaan penerbitan Ijin Lokasi peruntukan tanah ;

7. Penyusunan draft final rencana kegiatan penggunaan tanah ;

8. Pengkoordinasian terhadap draft rencana letak kegiatan

penggunaan tanah dengan instansi terkait ;

9. Pelaksanaan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan

penggunaan tanah kepada instansi terkait ;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pertanahan

sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

b) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas melaksanakan

fasilitasi sengketa tanah kabupaten Lebak.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah



2. Penelitian dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah ;

3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah ;

4. Pengkoordinasian dan penetapan langkah - langkah penanganan

penyelesaian sengketa tanah ;

5. Pelaksanaan fasilitasi musyawarah antar pihak - pihak yang

bersengketa untuk memperoleh kesepakatan ;

6. Pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan ;

7. Pelaksanaan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian ;



c) Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan

pengadaan tanah, baik melalui pembelian dan/atau penggantian tanah

melalui ganti rugi.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengadaan Tanah




2. Pelaksanaan pengadaan/pembebasan tanah untuk asset

Pemerintah Daerah sampai proses sertifikasi serta penyerahan

asset dengan berita acara ;

3. Pelaksanaan Penertiban Surat Keputusan Subyek dan Obyek

Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian ;

4. Pelaksanaan Pengadaan / Pembebasan tanah dalam penggantian

gati rugi tanah instansi, tanah BUMD/BUMN dan tanah Kas Desa ;

5. Menyusun Kajian berkenaan dengan Relokasi Tanah asset

Pemerintah Daerah ;




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

(DPKPP) KABUPATEN LEBAK

SEKSI PENYEDIAAN PERUMAHAN

BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

SEKSI PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BANGUNAN PERUMAHAN

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

PERTANAHAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIANNN

SUB BAGIAN PROGRAM DAN

KEUANGAN

SEKSI

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

SEKSI

PENGADAAN TANAH

SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA

TANAH

SEKSI INVENTARISASI, PERIJINAN

DAN PEMETAAN TANAH


2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Lebak didukung oleh

sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun jumlah pegawai DPKPP kabupaten Lebak pada tahun 2019

sebanyak 19 orang, terdiri dari :

NO SUB UNIT KERJA JUMLAH

1 SEKRETARIAT 5 Orang

2 BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 8 Orang

3 BIDANG PERTANAHAN 6 Orang

Sumber : Data Bagian Umum & Kepegawaian DPKPP Kabupaten Lebak Tahun 2018

Adapun data pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan

golongan/ruang adalah sebagai berikut :

NO GOLONGAN /

RUANG

TINGKAT PENDIDIKAN Jumlah S2 S1 DIII SLTA SLTP SD

1. IV / c 1 - - - - - 1

2. IV / b - - - - - - -

3. IV / a 1 - - - - - 1

Jumlah Gol IV 2 - - - - - 2

NO GOLONGAN /

RUANG

TINGKAT PENDIDIKAN Jumlah S2 S1 DIII SLTA SLTP SD

6. III / d 1 1 - - - - 2

7. III / c 3 - - - - 3

8. III / b - 4 - 2 - - 6

9. III / a - 1 - 1 - - 2

Jumlah Gol III 1 9 - 3 - - 13

10. II / d - - - 1 - - 1

11. II / c - - 1 - - - 1

12. II / b - - - - - - -

13. II / a - - - 2 - - 2


Jumlah Gol II - - 1 3 - - 4

14. I / d - - - - - - -

15. I / c - - - - - - -

16. I / b - - - - - - -

17. I / a - - - - - - -

8 Jumlah Gol I - - - - - - -

TOTAL 3 9 1 6 - - 19

Sumber : Data Bagian Umum& Kepegawaian DPKPP Kabupaten Lebak Tahun 2018

Sarana dan prasarana kerja pada DPKPP Kabupaten Lebak kondisi tahun

2018 adalah sebagai berikut sebagai berikut :

No Nama Barang Satuan Jumlah

1 Kendaraan Roda 4 Unit 4

2 Kendaraan Roda 2 Unit 10

3 Meja Biro Buah 47

4 Meja Kayu Buah 8

5 Meja Rapat Buah 3

6 Meja Kerja Pejabat Buah 1

7 Kursi Lipat Buah 40

8 Kursi Putar Buah 18

9 Kursi Rapat Buah 24

10 Kursi Tamu Buah 2

11 Kursi Kerja Buah 10

12 Kursi Tamu Set 3

13 Kursi Tunggu Set 1

14 Sofa Buah 1

15 Mesin Absensi Unit 2

16 Kamera Unit 10


17 Komputer Unit 10

18 Laptop/Notebook Unit 15

19 Printer Buah 19

20 Lemari Besi Buah 13

21 Air Conditioning Buah 11

22 Filing Kabinet (besi) Buah 6

23 Mesin Tik Manual Buah 2

24 Mesin Penghancur Kertas Buah 3

25 Mesin Fax Buah 1

26 Scanner Buah 2

27 Brankas Buah 1

28 Alat Ukur Buah 9

29 Sound System Set 1

30 Dispenser Buah 1

31 Plang Kantor Buah 1

32 Overhead Proyektor/Infocus Unit 1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Lebak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan daerah dalam bidang perumahan, kawasan permukiman

dan pertanahan mempunyai sasaran atau target kinerja yang didasarkan pada

indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tersedianya data rumah tidak layak huni

2. Terwujudnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

3. Terwujudnya Kawasan Permukiman tanpa kumuh

4. Meningkatnya Layanan fasilitas Prasarana, sarana dan utilitas lingkungan

perumahan.

5. Tersedianya Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

6. Terjalinnya kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pengembang

Perumahan dan Permukiman.

7. Terlaksananya Rekomendasi izin lokasi pertanahan


8. Terlaksananya proses sertifikasi tanah atas pembelian tanah oleh

Pemerintah Daerah

9. Terselesaikannya proses ganti rugi tanah

10. Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian sengketa pertanahan

Adapun tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/

target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut :


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak

NO Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Jumlah Ketersediaan Rumah Layak Huni

150 Unit 150 Unit 733 Unit 444 Unit 488,67 296,00

2 Jumlah Kawasan Kumuh

2

Kelurahan 2

Kelurahan

2 Kelurahan

2 Kelurahan

100,00 100,00

3

Terciptanya Lingkungan sehat yang didukung Prasarana dan

Sarana Umum (PSU)

a. Jalan Lingkungan 1000M 1000M 1200 M 1328 M 120,00 132,80

b. Drainase Lingkungan 500 M 500 M 200 M 1294,5 M 40,00 258,90

c. Air Bersih dan Sanitasi (MCK)

5 Unit 5 Unit 5 Unit 15 unit 100,00

300,00

4 Terlaksananya Penyediaan tanah untuk kepentingan umum

5 Lokasi 5 Lokasi 4 Lokasi 3 Lokasi 80,00 60,00

5

Terlaksananya

penyelesaian sengketa tanah

4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 3 Kasus 100,00 75,00


Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

***) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA

17.723.332.298

13.537.639.826

13.232.682.136

11.310.767.579

74,66 83,55 (23,62) (14,52)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.987.642.298

2.219.235.776

1.852.456.574

1.967.392.236

93,20 88,65 11,65 6,20

BELANJA PEGAWAI

1.987.642.298

2.219.235.776

1.852.456.574

1.967.392.236

93,20 88,65 11,65 6,20

BELANJA LANGSUNG

15.735.690.000

11.318.404.050

11.380.225.562

9.343.375.343

72,32 82,55 (28,07) (17,90)

BELANJA PEGAWAI

509.250.000

423.940.000

483.600.000

349.683.000

94,96 82,48 (16,75) (27,69)

BELANJA BARANG DAN JASA

4.319.628.000

3.885.778.000

3.651.278.832

3.218.118.493

84,53 82,82 (10,04) (11,86)

BELANJA MODAL

10.906.812.000

7.008.686.050

7.245.346.730

5.775.573.850

66,43 82,41 (35,74) (20,29)

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak


Berdasarkan tabel 2.1 dapat sampaikan bahwa dengan sumber daya yang ada,

baik sumber daya manusia dan sumber anggaran yang tersedia, Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat melaksanakan tugas

dan fungsinya dengan baik dengan capaian kinerja yang maksimal terutama pada

pelayanan di bidang perumahan dan permukiman. Dalam hal ini terkait capaian

dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

yang didukung juga oleh anggaran Dana Alokasi Khusus dan penanganan

kawasan kumuh perkotaan yang didukung oleh anggaran dari bantuan keuangan

provinsi.

Sedangkan untuk pelayanan di bidang pertanahan tidak dapat mencapai kinerja

yang maksimal, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan nilai ganti rugi tanah

yang belum mencapai kesepakatan serta adanya fasilitasi konflik pertanahan

yang belum mencapai kata mufakat.

Kemudian berdasarkan tabel 2.2 dapat disampaikan pada tahun 2018 capaian

realisasi anggaran mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan capaian

kinerja.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai fungsi pelayanan di

bidang perumahan dan permukiman dalam bentuk Penyediaan dan Perbaikan

rumah beserta PSU nya bagi masyarakat baik rumah komersil maupun rumah

swadaya termasuk rumah tidak layak huni, sedangkan dibidang pertanahan

mempunyai fungsi penyediaan tanah, baik melalui proses pembelian maupun

ganti rugi, sehingga memperoleh kepastian dan legalitas formal.

Dengan semakin berkembangnya jumlah perumahan dan permukiman

akibat pertambahan jumlah penduduk berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan

tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam perumahan yang sehat aman

dan harmonis. Pemerintah Daerah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan

memberikan kemudahan penyediaan rumah. Pertumbuhan dan pembangunan

wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat


berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh

rumah yang layak dan terjangkau.

Sejalan dengan visi Bupati yaitu Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan

Nasional Berbasis Potensi Lokal, maka diperlukan adanya penanganan

infrastruktur penunjang pariwisata yaitu berupa peningkatan kualitas rumah tidak

layak huni menjadi layak huni sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat

singgah bagi para wisatawan.

Perkembangan jumlah penduduk dan perumahan diatas menambah

kompleksnya persoalan tata guna tanah, pemanfaatan tanah di tempat tertentu

semakin lama semakin padat sedangkan pada sisi lain banyak terdapat lahan

yang terlantar. Oleh karena itu seringkali menimbulkan persoalan legalitas

kepemilikan tanah yang memerlukan penyelesaian.

Berangkat dari tantangan sebagaimana dijelaskan diatas maka Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki peluang untuk

melakukan pembinaan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan perbaikan,

pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan, sehingga dapat

memberikan kemudahan dalam membantu perumahan dan kawasan

permukiman, serta peningkatan daya tarik pariwisata.

Dalam hal penyelesaian persoalan pertanahan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan berpeluang untuk memfasilitasi

penyelesaian sengketa tanah dan berpeluang untuk melakukan ganti rugi yang

layak melalui azas mufakat.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, antara lain adalah :

1) Belum optimalnya pelayanan karena kompetensi, jumlah dan kualitas SDM

yang terbatas;

2) Terbatasnya data yang dimiliki mengakibatkan sulitnya melakukan analisis

terhadap prioritas program dan kegiatan;

3) Masih banyaknya Penduduk yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni;

4) Masih banyaknya luasan kawasan Permukiman Kumuh baik di perkotaan

maupun di kawasan pariwisata;

5) Besarnya potensi pariwisata yang membutuhkan penanganan infrastruktur

penunjangnya;

6) Belum terjalinnya kerjasama antara Dinas dengan pihak swasta baik yang

berbadan hukum maupun perorangan dalam hal pembangunan

pengembangan perumahan dan permukiman;

7) Kurangnya keperdulian masyarakat dalam bergotong royong untuk menjaga

lingkungan permukiman agar tetap sehat;

8) Adanya proyek strategis berskala Nasional baik yang sedang berjalan

maupun masih dalam proses perencanaan mempengaruhi kondisi

perumahan dan permukiman masyarakat;

9) Belum tersusunnya dan teridentifikasi kebutuhan pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum;

10) Belum terselesaikan konflik-konflik pertanahan antar masyarakat dan

masyarakat dengan pemerintah;

11) Belum optimalnya sertifikasi objek tanah milik pemerintah.


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi dan Misi Perangkat Daerah harus mengacu kepada visi dan misi

Bupati Lebak sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak tahun 2019-2024.

Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

VISI :

“Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”

Misi, Tujuan dan Sasaran :

MISI :

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM

2. Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah Melalui

Pengembangan Pariwisata

3. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Wilayah

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

TUJUAN :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

3. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas

4. Terjaganya kualitas lingkungan

5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta

layanan publik yang berkualitas

SASARAN :

1. Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas layanan pendidikan yang

terjangkau dan merata

2. Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan yang


terjangkau dan merata

3. Meningkatnya peran kepemudaan dan olahraga

4. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat

5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas

6. Meningkatnya infrastruktur publik yang berkualitas

7. Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas

8. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

9. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan

10. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

kualitas pelayanan publik.

Untuk mensukseskan visi “Lebak sebagai destinasi wisata unggulan

nasional berbasis potensi lokal” Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan bertanggung jawab dan ikut berperan aktif melalui pencapaian misi

ke-3 (tiga) yaitu meningkatkan ketersediaan infrastrutur wilayah yang berkualitas

dengan sasaran tercapainya peningkatan infrastruktur dasar.

Peningkatan infrastruktur dimaksud adalah :

- Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah baik

untuk kepentingan rumah umum maupun untuk penunjang pariwisata.

- Penanganan kawasan kumuh berupa penyediaan infrastruktur dan kegiatan

peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan

peningkatan kualitas permukiman kumuh, baik yang berlokasi di perkotaan,

dan di kawasan pariwisata.

- Penyediaan PSU perumahan yang memenuhi syarat.

Selain melalui misi yang ke-3 (tiga), hal yang dapat dilakukan oleh Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mensukseskan visi

Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah melalui misi ke-5 (lima) yaitu mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik, bersih serta layanan publik yang berkualitas

untuk mencapai sasaran dalam hal meningkatnya kinerja penyelenggaraan


pemerintahan daerah termasuk kualitas pelayanan publik melalui peningkatan

pelayanan di bidang pertanahan.

Peningkatan pelayanan pertanahan dimaksud adalah :

- Penerbitan sertifikat tanah

- Penyelesaian konflik sengketa pertanahan yang ada di lingkungan

pemerintah kabupaten Lebak

- Pemenuhan kebutuhan objek tanah bagi pengembangan pariwisata berbasis

potensi lokal, khusus untuk pengadaan tanah berskala kecil.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

1. VISI :

Rumusan visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Pekerjaan

Umum Tahun 2015-2019 adalah ” Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam mendukung

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan

gotong royong”.

2. MISI :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk

sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan

pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor

startegis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian;

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung

konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan

sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup

global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan

rakyat untuk medukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam

rangka mewujudnkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan

prinsip “infrastruktur untuk semua”;


4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri

konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar

daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan

kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi

perencanaan yang terpadu dan pengorganisasian.

3. TUJUAN

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan

yang merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana

sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran

nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, secara umum

adalah menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas

dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan,

mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan,

memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong

royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut di

jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung

keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan

tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam

kerangka NKRI;



Perumahan Rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air,

dan ketahanan energy guna menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan

produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada

keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;


Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang

layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan

dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;

5. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum

dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel

untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri,

dan berkepribadian.

4. SASARAN STRATEGIS

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan

kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-

sasaranstrategis (outcome/ impact padalevel customer yang dilayani) yaitu

meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dalam mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, dan

ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan

infrastrukturdasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar

sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapa memenuhi

kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (outcome/Impact pada level customers) dalam

hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran

dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil

(outcome) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut

digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk

mencapai visi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa

dalam sistem penyelenggaraan tata ruang, terdapat empat aspek yang

dilakukan yaitu aspek pengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang,

pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang. Di dalam

aspek pelaksanaan penataan ruang meliputi tiga kegiatan yang

dilaksanakan yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang

dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian

insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Penyusunan Peraturan

Zonasi didasarkan pada RDTR kabupaten/kota dan RTR kawasan strategis

kabupaten/kota serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap

zona pemanfaatan ruang. Peraturan Zonasi, berisi ketentuan yang

harus,boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang,

ketentuan amplop ruang (KDRH, KDB, KLB, GSB), ketentuan penyediaan

sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk

mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan,

seperti misalnya, pembangunan pemancar alat komunikasi, pembangunan

jaringan listrik tegangan tinggi, dan lain-lain. Peraturan zonasi merupakan

ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan

ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan

yang penetapan zonanya ditentukan dalam rencana rinci tata ruang.

Pada Tahun 2014 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Lebak telah


mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-

2034, sesuai amanat Undang-Undang No. 26/2007 revisi Rencana Tata

Ruang Wilayah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Selain itu terdapat beberapa kondisi perkembangan yang terjadi di

Kabupaten Lebak menyebabkan kebutuhan untuk melakukan revisi

terhadap RTRW Kabupaten Lebak, diantaranya adalah mengenai perlunya

keterlibatan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses

penataan ruang, dalam hal ini penyusunan RTRW Kabupaten Lebak,

sehingga nantinya akan dihasilkan sebuah produk perencanaan yang

akomodatif dan aspiratif serta mendapat dukungan segenap lapisan

masyarakat dalam implementasinya. Hal lain yang menjadi pertimbangan

lainnya adalah perlunya rencana tata ruang yang bersifat komprehensif dan

komplementer, sehingga terdapat suatu sinergitas antara RTRW

Kabupaten Lebak dengan RTRW Provinsi maupun Nasional.

Salah satu kebijakan yang perlu diakomodir dalam revisi RTRW

Kabupaten Lebak ini adalah telah disahkannya Perda Revisi RTRW

Provinsi Banten, dengan demikian semua kebijakan terkait dengan

Kabupaten Lebak yang tercantum dalam RTRW Provinsi banten perlu

dicantumkan dalam Revisi RTRW Kabupaten Lebak. Selain itu program

nasional Kota Baru Publik Maja, yang menjadi prioritas pemerintah pusat

harus dapat diakomodir dalam RTRW Kabupaten, sehingga kehadiran Kota

baru Publik Maja dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan

pembangunan di Kabupaten Lebak.

Dengan pertimbangan kondisi sumber daya yang terbatas tersebut,

tentu menjadi sangat penting untuk dapat diperoleh fakta-fakta mengenai

potensi dan permasalahan yang dihadapi daerah, baik tahun ini maupun di

tahun lalu agar dapat dengan jelas diketahui langkah-langkah yang akan

ditempuh untuk merumuskan RTRW kedepannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KaBPN No. 1 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),


pengertian dari rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan

letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya.

Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial,

ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan

kawasan budidaya).

Kebijakan rencana pola ruang Kabupaten Lebak adalah :

1. Peningkatan ketahanan pangan agrobisnis berbasis kewilayahan;

2. Peningkatan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;

3. Pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;

4. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung; dan

5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka rencana pola ruang

Kabupaten Lebak Tahun 2034 dikembangkan dengan proporsi untuk

kawasan lindung sebesar 91.440,26 Ha (27,61%) dan kawasan budidaya

sebesar 239.710,28 Ha (72,39%).

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS)

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis,

menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau

Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment

untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau

pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan

Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan

ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih

memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan

berkelanjutan.


Saat ini Kabupaten Lebak dalam penyusunan RPJMD Kabupaten

Lebak menyusun KRP berupa RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024

disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi

pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan

lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat

dicapai 5 (lima) tahun mendatang sebagai implementasi dari kebijakan

pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Lebak juga perlu dikaji yang

berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024

dilakukan dengan partisipasi para stakeholder meliputi Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lebak, masyarakat (Komunitas,

Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang

didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para pemangku

kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-

hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko

lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi

pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas

adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi

keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan

hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara

mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk

mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi

kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan

adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang

dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya

tampung lingkungan di Kabupaten Lebak tetapi masih dalam ambang


batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Lebak.

Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya

limbah infeksius dan sampah domestic. KRP juga berpengaruh terhadap

menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun

KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan.

Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi

polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan

hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan

KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan

diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya

jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan

sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu

lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun

meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa

ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika

KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan

air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kabupaten Lebak

berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya tak

terbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga

kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis

penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam

(SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya:

menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya

Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa

mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah.

Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi


penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi

sumber daya alam tidak terjadi di Kabupaten Lebak.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap

perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi

manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Lebak

apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan

terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati

merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan

keanekaragaman hayati di Kabupaten Lebak ketika diaplikasikan.

Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman

hayati di lokasi tertentu di Kabupaten Lebak dan menurunnya tingkat

ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena

terjadi alih fungsi lahan.

Selanjutnya telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

OPD. Sedangkan telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program

dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negative terhadap

Lingkungan Hidup.

Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku Dinas

yang membidangi Perumahan Permukiman dan Pertanahan sangat memerlukan

kepastian dalam hal penentuan peruntukan lahan dalam bentuk Rencana Detail

Tata Ruang, rencana zonasi dan rencana rinci yang lebih mendetail agar

diperoleh kepastian dalam menentukan peruntukan letak perumahan dan

permukiman serta menganalisa dampak dari terbangunnya perumahan dan

permukiman tersebut.


3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan memahami visi misi dan sasaran serta program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian dikaitkan dengan Visi Misi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan faktor-faktor

penghambat dan pendorong ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah

dan K/L maka beberapa isu strategis yang diangkat dalam persoalan di bidang

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akan ditangani melalui

Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan rumah akibat kurangnya jumlah

rumah (back log) dan tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni,

disebabkan masih rendahnya penghasilan masyarakat sehingga tidak

mampu membangun rumah atau meningkatkan kualitas rumahnya.

2. Tingginya luasan kawasan kumuh baik di perkotaan maupun di perdesaan

akibat faktor sosial yaitu rendahnya partisipasi masyarakat untuk

memelihara kelangsungan lingkungan permukiman yang sehat dan faktor

ekonomi yaitu rendahnya pendapatan masyarakat serta faktor topografi

dataran rendah di daerah aliran sungai berupa rawa-rawa.

3. Besarnya potensi pariwisata yang membutuhkan penanganan infrastruktur

penunjangnya

4. Banyaknya perumahan dengan PSU yang tidak terpelihara akibat

ditelantarkan oleh pengembang dan asetnya belum diserahkan kepada

pemerintah daerah.

5. Pemerintah daerah belum cukup untuk memenuhi penyediaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum.

6. Banyaknya pengaduan masyarakat berkaitan dengan konflik pertanahan,

baik masyarakat dengan unsur swasta maupun dengan pemerintah yaitu

mengenai bukti kepemilikan yang tumpang tindih.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.I Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai penjabaran atas Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka tujuan

yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan dalam periode tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hunian

2. Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanahan

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu ditetapkan sasaran utama

pelayanan pembangunan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan

ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan

strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan

alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus,

bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah rumah layak huni

2. Meningkatkan luasan kawasan tanpa kumuh

3. Meningkatkan jumlah perumahan dengan PSU yang memenuhi syarat

4. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan kepentingan umum

5. Terselesaikannya konflik sengketa pertanahan.


Sebagai dasar penentuan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode tahun 2019 – 2024, berikut kami

sajikan data pokok sebagai berikut :

KETERANGAN Th 2018 Satuan Th 2019 Th 2020 Th 2021 Th 2022 Th 2023 Th 2024

Jumlah Rumah 344.557 Unit

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

47.124 Unit 46.805 45.805 44.805 43.805 42.805 41.805

Target penanganan RTLH per tahun

Unit 319 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Luas Kawasan Kumuh Perkotaan

149,99 Ha 137,38 103,04 68,70 34,35 -

Target penanganan kumuh per tahun

Ha 12,61 34,34 34,34 34,35 34,35

Akumulasi Penanganan Kumuh

Ha 12,61 46,95 81,29 115,64 149,99

Jumlah Perumahan dengan PSU tidak Layak

16 Perumahan 14 12 10 8 6 4

Target penangan PSU perumahan per tahun

Perumahan 2 2 2 2 2 2

Jumlah Permohonan Pengadaan Tanah

33 Bidang

Target pengadaan tanah per tahun

Bidang 5 5 5 5 5 5

Jumlah Aduan Konflik Sengketa Pertanahan

20 Kasus

Target penyelesaian konflik sengketa pertanahan per tahun

Kasus 4 4 4 4 4 4


Atas dasar data tersebut di atas, indikator tujuan / sasaran jangka menengah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI

Persentase Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

X 100% Jumlah Seluruh Rumah

Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan

Jumlah Luas Kawasan Kumuh Tertangani

X 100% Jumlah Seluruh Kawasan Kumuh di Perkotaan

Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak

Jumlah PSU Perumahan Tertangani

X 100% Jumlah Perumahan

Persentase Penguasaan Tanah bagi Kepentingan Umum

Jumlah Pengadaan Tanah

X 100% Jumlah Permohonan Pengadaan Tanah

Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan

Jumlah Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan

X 100% Jumlah Aduan Konflik Sengketa Pertanahan


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Lebak

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/

SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA

TAHUN

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Meningkatnya

Kualitas Lingkungan

Hunian

Meningkatnya jumlah masyarakat

yang menghuni rumah layak huni

Persentase Rumah Tidak Layak

Huni 13,58% 13,29% 13,00% 12,71% 12,42% 12,13%

Meningkatnya luas kawasan

perkotaan tanpa kumuh

Persentase Peningkatan

Penanganan Kawasan Kumuh

di Perkotaan

8,41% 31,30% 54,20% 77,10% 100,00% -

Meningkatnya jumlah perumahan

dengan PSU yang memenuhi

syarat


Penanganganan Perumahan

dengan PSU Layak

12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00%

2

Meningkatnya

Pelayanan Bidang

Pertanahan

Terwujudnya ketersediaan tanah

untuk kepentingan umum

Persentase Penguasaan Tanah

bagi Kepentingan Umum 15,15% 24,24% 33,33% 42,42% 51,52% 60,61%

Persentase Penyelesaian

Konflik Sengketa Pertanahan 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Renstra DPKPP Kabupaten Lebak Page 45

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran

Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, petunjuk dalan

pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan untuk tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan serta visi

dan misi organisasi.


Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis

Potensi Lokal

MISI I Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatnya

Kualitas

Lingkungan

Hunian

Meningkatnya

jumlah masyarakat

yang menghuni

rumah layak huni

Pemenuhan

kebutuhan rumah

yang layak dan

menitikberatkan

kepada masyarakat

miskin dan

berpenghasilan

rendah

Mewujudkan pemenuhan

kebutuhan perumahan

masyarakat sebagai salah

satu kebutuhan dasar

manusia

Pengembangan

pembangunan

perumahan yang

berorientasi

keswadayaan

masyarakat

Meningkatnya

jumlah luas

kawasan

perkotaan tanpa

kumuh

Peningkatan

kualitas lingkungan

permukiman

terutama kawasan

permukiman kumuh

perkotaan, melalui

perbaikan

infrastruktur

Mewujudkan permukiman

yang sehat, aman harmonis

seimbang dan berkelanjutan

Meningkatnya

jumlah perumahan

dengan PSU

memenuhi syarat


Terwujudnya

rumah layak huni

di kawasan

pariwisata

MISI II Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Meningkatnya

Pelayanan Bidang

Pertanahan

Terwujudnya

ketersediaan tanah

untuk kepentingan

umum

Melakukan

pendataan tanah

terlantar dan

memastikan pemilik

lahan serta tujuan

dimilikinya lahan.

Memberikan kesempatan

kepada pemilik lahan untuk

segera melakukan

pembangunan sampai batas

waktu yang ditentukan. Terselesaikannya

konflik sengketa

pertanahan


BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan

kebijakan maupun program Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Lebak yang secara langsung maupun tidak langsung

akan mendukung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Program dan kegiatan Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Lebak yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari

program pembangunan Kabupaten Lebak yang berisi program prioritas terpilih

untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

PROGRAM:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4. Program Lingkungan Sehat Perumahan

5. Program Pengembangan Perumahan

6. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman

7. Program penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan

tanah

8. Program penyelesaian Konflik-konflik pertanahan

9. Program pengembangan Data/informasi

10. Program perencanaan pembangunan daerah

11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya alam

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif

pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Lebak tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini :


target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (19) (20) (17) (18) (21) (22)

Tujuan 1 Meningkatnya

Kualitas Lingkungan

Hunian

Sasaran 1 : Meningkatnya

jumlah masyarakat yang

menghuni rumah layak

huni

Program Pengembangan

Perumahan

Persentase Rumah Tidak

Layak Huni13,67% 13,58% 780.000.000 13,29% 17.925.000.000 13,00% 17.725.000.000 12,71% 17.750.000.000 12,42% 16.780.000.000 12,42% 70.960.000.000 12,13% 17.750.000.000

Bantuan Rumah Swadaya

(APDB dan DAK)

ketersediaan rumah layak

huni bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

319 Unit 4.472.290.000

Stimulan Pembangunan

Perumahan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (APBD)

Jumlah Penanganan Rumah

Tidak Layak Huni150 Unit 295.000.000 1000 Unit 16.250.000.000 1000 Unit 16.150.000.000 1000 Unit 16.175.000.000 1000 Unit 15.450.000.000 4.150 Unit 64.320.000.000 1000 Unit 16.175.000.000

Stimulan Pembangunan

Perumahan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (DAK)


Tidak Layak Huni169 Unit 370.000.000 200 Unit 300.000.000 200 Unit 250.000.000 200 Unit 250.000.000 200 Unit 175.000.000 969 Unit 1.345.000.000 200 Unit 250.000.000

Koordinasi Pengembangan

Perumahan 12 Bulan 115.000.000 12 Bulan 115.000.000

Pengelolaan Rumah Susun

Sederhana Sewa

Terlaksananya kegiatan

operasional rusunawa12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 105.000.000 48 Bulan 755.000.000 12 Bulan 200.000.000

Pengembangan Perumahan

Penunjang Pariwisata


Tidak Layak Huni pada

Lokasi Destinasi Wisata

20 Unit 1.125.000.000 20 Unit 1.125.000.000 20 Unit 1.125.000.000 20 Unit 1.050.000.000 80 Unit 4.425.000.000 20 Unit 1.125.000.000


jumlah luas kawasan

perkotaan tanpa kumuh

Program Pembangunan

Infrastruktur Permukiman


Penanganan Kawasan

Kumuh di Perkotaan

149,99 Ha

(0%)8,41% 3.175.388.200 31,30% 4.640.000.000 54,20% 4.900.000.000 77,10% 4.900.000.000 100,00% 4.900.000.000 100,00% 22.515.388.200 7.900.000.000

Pembangunan Infrastruktur

Kawasan Permukiman

tertatanya Kawasan Kumuh

Permukiman 3.100.000.000 4.640.000.000 4.900.000.000 4.900.000.000 4.900.000.000 22.440.000.000 7.900.000.000

tertatanya Kawasan Kumuh

Permukiman Perkotaan12,61 Ha 34,34 Ha 34,34 Ha 34,35 Ha 34,35 Ha 149,99 Ha 14 Ha

Terbangunnya Jalan

Lingkungan1000 M 1000 M 1000 M 1000 M 1000 M 5000 M 1000 M

Drainase Permukiman 500 M 500 M 500 M 500 M 2000 M 500 M

Tersedianya Sarana MCK di

Permukiman10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 50 Unit 10 unit

Pembangunan Infrastruktur

Kawasan Kumuh (Kewajiban) 75.388.200 75.388.200


jumlah perumahan

dengan PSU memenuhi

syarat

Program Lingkungan Sehat

Perumahan


Penanganan Perumahan

dengan PSU Layak

16

Perumahan12,50% 2.823.009.850 25,00% 2.658.000.000 37,50% 2.100.000.000 50,00% 2.200.000.000 62,50% 2.200.000.000 62,50% 11.981.009.850 75,00% 4.200.000.000

Pembangunan PSU Perumahan

Jumlah Penanganan

Perumahan dengan PSU

Layak

2 Perumahan 2.700.000.000 2 Perumahan 2.658.000.000 2 Perumahan 2.100.000.000 2 Perumahan 2.200.000.000 2 Perumahan 2.200.000.000 10 Perumahan 11.858.000.000 2 Perumahan 4.200.000.000

Penyediaan PSU Kawasan

Permukiman (Kewajiban) 123.009.850 123.009.850

Tujuan 2 Meningkatnya

Pelayanan Bidang

Sasaran 1 Terwujudnya

Ketersediaan Tanah untuk

Kepentingan Umum

Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Persentase Penguasaan

Tanah bagi Kepentingan

Umum

33 Bidang 15,15% 5.001.300.000 24,24% 3.160.000.000 33,33% 4.200.000.000 42,42% 4.200.000.000 51,52% 2.100.000.000 51,52% 18.661.300.000 60,61% 4.200.000.000

Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Jumlah pengadaan tanah

untuk kepentingan umum5 Lokasi 4.801.300.000 5 Lokasi 3.000.000.000 5 Lokasi 4.040.000.000 5 Lokasi 4.040.000.000 5 Lokasi 1.940.000.000 20 Lokasi 17.821.300.000 5 Lokasi 4.040.000.000

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Lebak

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran,Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang-

gung-jawab

Lokasi2019

Target Kinerja Program dan Kerangka

Pendanaan 20242020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra Perangkat

Daerah


Inventarisasi Kebutuhan

Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan umum bagi

Pembangunan

Jumlah dokumen

inventarisasi kebutuhan

pengadaan tanah

5 dokumen 150.000.000 5 dokumen 110.000.000 5 dokumen 110.000.000 5 dokumen 110.000.000 5 dokumen 110.000.000 20 Dokumen 590.000.000 5 dokumen 110.000.000

Penyuluhan Hukum Pertanahanterlaksananya Penyuluhan

Hukum bidang Pertanahan70 Orang 50.000.000 70 Orang 50.000.000 70 Orang 50.000.000 70 Orang 50.000.000 70 Orang 50.000.000 350 Orang 250.000.000 70 Orang 50.000.000

Program Penyelesaian Konflik-

konflik Pertanahan

Persentase Penyelesaian

Konflik Sengketa

Pertanahan

20,00% 125.000.000 40,00% 125.000.000 60,00% 135.000.000 80,00% 140.000.000 100,00% 140.000.000 100,00% 665.000.000 120,00% 140.000.000

Penyelesaian Konflik-konflik

Pertanahan

Jumlah Penyelesaian Konflik

Sengketa Pertanahan4 Kasus 125.000.000 4 Kasus 125.000.000 4 Kasus 135.000.000 4 Kasus 140.000.000 4 Kasus 140.000.000 20 Kasus 665.000.000 4 Kasus 140.000.000

Sasaran 1Terwujudnya

Peningkatan sarana dan

Prasarana aparatur yang

profesional dan handal

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan Penyelenggaraan

Administrasi Perkantoran100% 730.833.000 100% 635.440.000 100% 726.500.000 100% 700.000.000 100% 730.000.000 60 Bulan 3.522.773.000 100% 714.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi;

sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa Layanan

telekomunikasi, air dan

listrik

12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 60 Bulan 365.000.000 12 Bulan 80.000.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Perlengkapan dan

Peralatan kantor yang

dipelihara

37 Unit 20.000.000 58 Unit 20.000.000 60 Unit 35.000.000 60 Unit 35.000.000 60 Unit 35.000.000 75 Unit 145.000.000 60 Unit 35.000.000

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor27 Unit 116.500.000 5 Unit 42.000.000 10 Unit 80.500.000 5 Unit 49.000.000 5 Unit 59.000.000 52 Unit 347.000.000 5 Unit 73.000.000

4 Unit R4 4 Unit R4 4 Unit R4 4 Unit R4 4 Unit R4 4 Unit R4 750.000.000 4 Unit R4

8 Unit R2 8 Unit R2 12 Unit R2 12 Unit R2 12 Unit R2 12 Unit R2 - 12 Unit R2

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah Penyediaan Jasa

Layanan Kebersihan Kantor12 Bulan 70.000.000 12 Bulan 43.000.000 12 Bulan 45.000.000 12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 50.000.000 60 Bulan 258.000.000 12 Bulan 45.000.000

Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Penyediaan Alat

Tulis Kantor68 Jenis 95.000.000 68 Jenis 95.000.000 68 Jenis 100.000.000 68 Jenis 100.000.000 68 Jenis 105.000.000 68 Jenis 495.000.000 68 Jenis 95.000.000

jumlah barang yang dicetak 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis

jumlah barang yang

digandakan60.184 Lbr 60.500 Lbr 60.500 Lbr 60.500 Lbr 60.500 Lbr 302.184 Lbr 60.500 Lbr

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang

tersedia1.488 Eksp 13.992.000 1.260 Eks 10.968.000 1.260 Eks 11.000.000 1.260 Eks 11.000.000 1.260 Eks 11.000.000 6.528 Eksp 57.960.000 350 Eks 11.000.000

Penyediaan Makan dan

Minuman

Jumlah Makanan dan

Minuman yang tersedia1.432 Porsi 40.000.000 1.400 Porsi 40.000.000 1.400 Porsi 45.000.000 1.400 Porsi 45.000.000 1.400 Porsi 45.000.000 7.032 Porsi 215.000.000 1.400 Porsi 45.000.000

Jumlah Perjalanan Dinas

Dalam Daerah12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan

Jumlah Perjalanan Dinas

Luar Daerah12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase Terpenuhinya

Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur Dalam

Kondisi Baik

100% 533.260.200 100% 90.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 803.260.200 100% 290.000.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Sarana Gedung

Kantor yang terpelihara2 Unit 510.000.000 2 Unit 30.000.000 2 Unit 25.000.000 2 Unit 60.000.000 2 Unit 65.000.000 2 Unit 690.000.000 2 Unit 40.000.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala

Gedung Kantor (Kewajiban) 23.260.200 23.260.200

Pengadaan Kendaraan Dinas /

operasional

Jumlah Kendaraan Dinas /

Operasioanl yang tersedia2 Unit R2 60.000.000 1 Unit R2 30.000.000 3 Unit R2 90.000.000 250.000.000

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase Capaian Kinerja

dan Keuangan Daerah100% 63.500.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 303.500.000 100% 63.000.000

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan

keuangan yang tersusun3 Dok 63.500.000 3 Dok 60.000.000 3 Dok 60.000.000 3 Dok 60.000.000 3 Dok 60.000.000 15 Dok 303.500.000 3 Dok 63.000.000

150.000.000 155.000.000 155.000.000

150.000.000

25.000.000

155.000.000

124.813.000

155.000.000 765.000.000

25.000.000

150.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

150.000.000 135.000.000 150.000.000

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 25.341.000 24.472.000 25.000.000 25.000.000

Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Luar Daerah 150.000.000

165.000.000


Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Cakupan Sinergitas

Pembangunan antar sektor

maupun wilayah baik

jangka pendek maupun

jangka menengah

100% 62.000.000 100% 37.000.000 100% 37.000.000 100% 37.000.000 100% 37.000.000 100% 210.000.000 100% 37.000.000

Penyusunan Perencanaan

Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen

Perencanaan Daerah yang

tersusun

3 Dokumen 62.000.000 2 Dokumen 37.000.000 2 Dokumen 37.000.000 2 Dokumen 37.000.000 2 Dokumen 37.000.000 11 Dokumen 210.000.000 3 Dokumen 37.000.000

Program Pengembangan Data/

Informasi

Persentase Ketersediaan

Data Perencanaan

Pembangunan Daerah

100% 27.000.000 100% 27.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 144.000.000 100% 30.000.000

Penyusunan dan Pengumpulan

data/informasi kebutuhan

penyusnan Dokumen

Perencanaan

Jumlah Data Informasi

bidang perumahan,

kawasan permukiman dan

pertanahan

11 Kali 27.000.000 11 Kali 27.000.000 11 Kali 30.000.000 11 Kali 30.000.000 11 Kali 30.000.000 55 Kali 144.000.000 11 Kali 30.000.000

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah Dan Sumber

Daya alam

Persentase Ketersediaan

Dokumen Perencanaan100% 418.000.000 100% 309.000.000 100% 377.500.000 100% 380.000.000 100% 380.000.000 100% 1.864.500.000 100% 325.000.000

Penyusunan Program dan

Anggaran

Jumlah dokumen

perencanaan penganggaran

dan pelaporan yang

tersusun

6 Dokumen 118.000.000 6 Dokumen 124.000.000 6 Dokumen 150.000.000 6 Dokumen 150.000.000 6 Dokumen 150.000.000 30 Dokumen 692.000.000 6 Dokumen 130.000.000

Perencanaan Teknis Jumlah dokumen

perencanaan yang tersusun18 Dokumen 230.000.000 12 Dokumen 125.000.000 12 Dokumen 150.000.000 12 Dokumen 150.000.000 12 Dokumen 150.000.000 66 Dokumen 805.000.000 12 Dokumen 125.000.000

Pengendalian dan Evaluasi

Jumlah dokumen

pengendalian pembangunan

kegiatan perumahan,

permukiman dan

pertanahan

12 Dokumen 70.000.000 12 Dokumen 60.000.000 12 Dokumen 77.500.000 12 Dokumen 80.000.000 12 Dokumen 80.000.000 60 Bulan 367.500.000 12 Dokumen 70.000.000

13.739.291.250 29.666.440.000 30.346.000.000 30.457.000.000 27.422.000.000 131.630.731.250 35.649.000.000


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menetapkan indikator kinerja Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lebak tahun 2019 - 2024, dapat dilihat

di tabel 7.1 sebagai berikut :


Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

Kondisi pada awal periode

RPJMD Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Tahun 2018

2019 2020 2021 2022 2023

2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

42.124 Unit RTLH

319 Unit 1000 Unit 1000 Unit 1000 Unit 1000 Unit 1000 Unit 36.805 unit

2 Jumlah Luas Kawasan Kumuh

Yang tertangani 149,99 Ha 12,61 Ha 34,34 Ha 34,34 Ha 34,35 Ha 34,35 Ha - 149,99 Ha

6 Jumlah Penanganan Perumahan

dengan PSU Layak 16 Perumahan 2 Perumahan 2 Perumahan 2 Perumahan 2 Perumahan 2 Perumahan 2 Perumahan 12 Perumahan

4 Jumlah Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum 33 Bidang 5 Bidang 5 Bidang 5 Bidang 5 Bidang 5 Bidang 5 Bidang 30 Bidang

5 Jumlah Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan

20 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 24 Kasus

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...Renstra DPKPP Kabupaten Lebak 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan