48
1 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Pemberdayaan BUMD dalam Peningkatan Ekonomi Daerah BUMD adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha milik daerah. (Kartasasmita, 1996 dalam Nur, 2009). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Sistem pengawasan dalam sebuah organisasi memegang peran penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan serta target-target organisasi. Pengawasan sendiri sebagai kegiatan diagnosis (berupa pengumpulan dan analisis data) yang dilakukan untuk mengetahui kondisi awal penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada suatu instansi pemerintah, guna memperoleh gambaran area- area yang memerlukan perbaikan. Peranan sistem pengawasan internal dalam rangka tercapainya tujuan usaha secara efektif dan efisien sangatlah penting. Dengan kata lain pengertian tersebut mengandung arti bahwa tujuan pengawasan intern menjamin pemakaian kekayaan perusahaan yang telah ditetapkan. Usaha untuk melaksanakan sistem internal control yang baik adalah dilakukan pemeriksaan yang teratur terhadap pimpinan perusahaan dengan membantu suatu departemen atau bagian yang disebut departeman Internal Auditing.

1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

1

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan BUMD dalam Peningkatan Ekonomi Daerah BUMD adalah

upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan

memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha

milik daerah. (Kartasasmita, 1996 dalam Nur, 2009).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan

dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan

mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000

tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah

otonom.

Sistem pengawasan dalam sebuah organisasi memegang peran penting

untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan visi, misi,

tujuan serta target-target organisasi. Pengawasan sendiri sebagai kegiatan

diagnosis (berupa pengumpulan dan analisis data) yang dilakukan untuk

mengetahui kondisi awal penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah) pada suatu instansi pemerintah, guna memperoleh gambaran area-

area yang memerlukan perbaikan.

Peranan sistem pengawasan internal dalam rangka tercapainya tujuan

usaha secara efektif dan efisien sangatlah penting. Dengan kata lain pengertian

tersebut mengandung arti bahwa tujuan pengawasan intern menjamin pemakaian

kekayaan perusahaan yang telah ditetapkan. Usaha untuk melaksanakan sistem

internal control yang baik adalah dilakukan pemeriksaan yang teratur terhadap

pimpinan perusahaan dengan membantu suatu departemen atau bagian yang

disebut departeman Internal Auditing.

Page 2: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

2

Dalam kondisi seperti ini diharuskan adanya pengawasan yang dapat

membatu perusahaan dalam melakukan pencapaian tujuan perusahaan tersebut.

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan adalah

meningkatkan peran internal audit untuk memonitor kinerja sistem pengawasan

perusahaan dan internal audit dalam melakukan mekanisme umpan balik kepada

fungsi manajemen.

Beberapa lembaga pemantau juga mengkritisi lemahnya SPI yang

diterapkan di BUMD, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi

terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran BUMD. Setiap perusahaan

bertanggung jawab terhadap item-item SPIP dengan baik sebagaimana telah

ditetapkan oleh pemerintah serta prinsip-prinsip yang ada untuk mengembangkan

praktek-praktek Good Corporate Governance yang lebih sesuai dengan kondisi

lingkungan masyarakat. Tata kelola perusahaan yang baik sangat berpengaruh

terhadap pencapaian tujuan yang telah derencanakan oleh sebuah perusahaan.

Audit internal merupakan suatu penilaian atas keyakinan, independen,

obyektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan

meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya

dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi

dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata

kelola. Audit internal adalah katalis untuk meningkatkan efektivitas organisasi

dan efisiensi dengan memberikan wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis

dan penilaian data dan proses bisnis. Dengan komitmen untuk integritas dan

akuntabilitas, audit internal yang memberikan nilai kepada mengatur badan dan

manajemen senior sebagai sumber tujuan saran independen. Profesional yang

disebut auditor internal yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan kegiatan

audit internal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pengendalian internal

pada organisasi tersebut telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan

aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat membantu organisasi agar

dapat melakukan tanggung jawabnya scara efektif, yaitu dengan cara melakukan

analisa dan melakukan penilaian serta memberikan rekomendasi dan saran,

Page 3: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

3

sehingga penyelenggaraan kegiatan BUMD berjalan secara efisien, efektif,

ekonomis, lancar, aman dan tertib.

Internal auditor adalah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas

internal audit, oleh sebab itu internal auditor senantiasa berusaha untuk

menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas

setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang

semakin kompleks.Dalam instansi pemerintahan, pengawasan dilakukan oleh

auditor intern yang ditunjuk langsung oleh pemerintah berupa Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas sendiri ditugaskan untuk dapat memastikan jalannya

pelaksanaan pengendalian manajemen tersebut agar secara terus menerus dapat

ditingkatkan keefektifitasannya sesuai dengan tujuan dari SPIP. Dengan demikian

Dewan Pengawas dapat menilai apakah BUMD tersebut telah bertanggung jawab

atas implementasi terhadap SPIP yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 20,

jumlah anggota Dewan Pengawas dalam BUMD ditetapkan berdasarkan jumlah

pelanggan dengan ketentuan :

a) Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;

dan

b) Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000,

Hal tersebut dilakukan bedasarkan atas asas efisiensi pengawasan dan efektivitas

pengambilan keputusan.

Menurut keputusan Mendagri No.35 Tahun 2006 tentang Kebijakan

Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2007, adalah sebagai

berikut

1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan

kota.

Page 4: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

4

2. Pemeriksaan kasus kasus pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung

oleh masyarakat dan yang diterima dari instansi maupun pelimpahan

penanganan kasus dari instansi lain.

3. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

4. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.

5. Pemeriksaan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

6. Pemeriksaan khusus untuk hal-hal tertentu. Dimana dapat diketahui BUMD

Kota Salatiga terdiri dari PDAM Salatiga, SPBU, BANK Salatiga dan BKK

Sidorejo Salatiga.

Pada umumnya manajer memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta penyususnan staf

namun dari sisi tingkat atau level manajemen dapat dibagi menjadi tiga macam,

yaitu (dewi sri 2009 sim blog spot. com). :

1. Manajemen puncak / top management

Tanggung jawab dari manajemen puncak adalah keseluruhan kinerja dan

keefektifan dari suatu perusahaan Manajer tingkat puncak membuat kebijakan,

keputusan, dan strategi yang berlaku secara umum pada suatu perusahaan.

Jabatan yang temasuk manajemen puncak adalah Chief Financial Officer,

Chief Executive Officer, Chief Information Officer.

2. Manajemen tingkat menengah / middle management

Manajemen tingkat menengah berada diantara manajemen puncak dan

manajemen lini pertama, kebijakan serta keputusan yang diambil oleh manajer

tingkat atas atau puncak.Jabatan yang termasuk manajemen menengah adalah

kepala bagian, pemimpin proyek, manajer divisi, manajer pabrik.

Page 5: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

5

3. Manajemen operasional /first line management

Manajemen tingkat bawah ini kebanyakan melakukan pengawasan atau

supervise pada karyawan dan memastikan strategi , kebijakan dan keputusan

yang telah diambil oleh manajer puncak menengah telah dijalankan dengan

baik. Manajemen lini pertama juga memiliki andil dan turut serta dalam proses

mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Jabatan yang termasuk

dalam manajemen operasional adalah supervisor, manajer departemen,

manajer area, manajer kantor, atau manajer shift.

Kasus-kasus yang biasa terjadi banyak mengalami kecurangan, seperti

korupsi, tidak maksimalnya pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga

dapat menimbulkan kerugian cukup besar yang dialami oleh pemerintah. Sebagai

contoh adanya penyalahgunakan dana PDAU yang permodalannya berasal dari

APBD Salatiga. Karena penyalahgunaan itu, PDAU merugi Rp 222,55 juta. .

(Suara Merdeka, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Manajemen BUMD

Kota Salatiga terhadap praktek pengawasan oleh Dewan Pengawas BUMD Kota

Salatiga, selain itu informasi yang diperoleh melalui penelitian ini akan

bermanfaat untuk menilai kinerja Dewan Pengawas apakah sudah sesuai dengan

ketentuan apa belum dan dapat dijadikan dasar untuk evaluasi Dewan Pengawas

dalam mengawasi BUMD.Manfaat penelitian ini bagi kalangan akademis, hasil

penelitian diharapkan mampu memberikan referensi dan literatur terkait

pengendalian internal. Kontribusi dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak lain

untuk melakukan analisis lebih lanjut dalam bidang kajian yang relevan. Bagi

BUMD Kota Salatiga penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan

perbaikan terkait dengan praktik pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas dan

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan BUMD oleh

Dewan Pengawas.

Page 6: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

6

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi manajemen BUMD Kota Salatiga mengenai praktek

pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas ?

2. Bagaimana persepsi manajemen BUMD Kota Salatiga tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan BUMD oleh Dewan

Pengawas?

2. Telaah Teoritis

2.1. Audit Internal

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu

organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan

perusahaan guna memberikan saran-saran kepada manajemen (Bambang, 1999).

Sedangkan pengertian audit internal menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)

dalam SPAP (Standar Pelaporan Akuntan Publik) adalah suatu aktivitas penilaian

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi

aktivitas-aktivitas organisasi pemberi bantuan bagi manajemen. (1998; 322).

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal

adalah:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh karyawan dalam suatu perusahaan

2. Pemeriksa berfungsi sebagai staf pembantu manajemen

3. Pemeriksa harus bersifat independen

4. Pemeriksaan terhadap operasi dan pengendalian intern dilaksanakan untuk

mendorong ketaatan pada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

5. Pemeriksaan terhadap berbagai aktivitas perusahaan secara terus menerus

Tujuan dari audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar

dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor

internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan

informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa (Tugiman, 1997:

99). Adapun pemeriksaan intern disini bukan hanya kecermatan matematis, tetapi

Page 7: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

7

adalah manajemen kontrol. Begitu pula yang dikatakan Hiro Tugiman dalam

standar professional audit internal, yaitu pemeriksaan yang memiliki kewajiban

melaporkan aktivitas perusahaan pada tingkat manajemen.

Peran dan tugas auditor internal yang tertulis dalam penelitian Angus, et.

al, (2011) yang meneliti tentang efektivitas internal audit pada sektor publik di

Nigeria adalah:

1. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen dan dewan, dalam

menyediakan informasi tentang kecukupan dan efektivitas sistem

pengendalian internal dan kualitas kinerja.

2. Auditor internal memastikan kepatuhan terhadap semua keuangan, personalia,

pemberian pinjaman, pengolahan data, kebijakan dan prosedur administratif

lainnya, serta ekonomi, efisiensi dan efektivitas tentang sumber daya yang

digunakan.

3. Audit internal merupakan alat control manajemen utama untuk memberikan

keyakinan kepada manajamen bahwa informasi keuangan diserahkan kepada

manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang handal,

akurat dan berdasarkan catatan yang handal dan dinyatakan untuk memberikan

informasi tentang kekurangan dalam organisasi ataupun sistem pengendalian

internal, serta menyoroti pratek manajemen yang memerlukan tindakan

korektif.

Tanggung jawab lainnya dari auditor internal adalah:

1. Untuk meninjau, mengevaluasi dan melaporkan kecukupan atau kerangka

pengawasan keuangan yang ada di badan dan efisiensi dalam menjamin

properti, kehati-hatian, kelengkapan dan keakuratan kegiatan instansi

bersangkutan dan transaksi.

2. Untuk melaksanakan audit yang lengkap dan berkelanjutan dari rekening dan

catatan pendapatan, pengeluaran, tanaman, toko-toko dan properti lainnya.

3. Untuk mengevaluasi apakah kinerja aktual dalam kerangka kontrol didirikan

keuangan (audit kepatuhan).

Page 8: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

8

2.2.Audit internal pada BUMD

Pengawasan pada BUMD dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati dan

meneliti proses kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta

melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa, mencegah, memperbaiki

penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana pencapaian tujuan secara

efektif dan efisien. Pengawasan terhadap BUMD dapat dilakukan oleh Dewan

Pengawas dan manajemen atau pengelola BUMD itu sendiri melalui Satuan

Pengawas Intern serta oleh pihak luar atau ekstern yaitu Bank Indonesia dan

Akuntan Publik.

Pengawas terus menerus berkembang, terutama dengan adanya

pengelolaan BUMD dan pengendalian resiko yang sehat. BUMD harus bisa

menciptakan suatu pengendalian untuk operasionalnya sendiri yaitu dengan

menciptakan pengendalian internal. Untuk diyakininya bahwa pengendalian

internal itu sudah dilakukan dengan baik perlu dilakukan suatu audit oleh pihak

internal sendiri yaitu internal audit. Dengan semakin berkembangnya BUMD

tersebut, maka rentang kendali antara Direksi dan Dewan Pengawas dengan para

pelaksana operasional semakin lebar dan komplek, sehingga fungsi internal audit

diharapkan dapat menjadi penghubung antara keduanya, terutama membantu

Direksi dalam mengamankan kegiatan operasional yang melibatkan dana dari

masyarakat luas untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan kegiatan BUMD

berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, lancar, aman dan tertib.

Dewan pengawas berasal unsur pejabat pemerintah daerah yang ditunjuk

langsung oleh pemerintah untuk menjamin agar pemerintahan kota atau kabupaten

dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana dan aturan undang-

undang yang telah ditetapkan. Tugas Dewan Pengawas adalah melaksanakan

pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan

BUMD, sehingga BUMD dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah

direncanakan. Dalam melakukan pengawasan terhadap BUMD, Dewan Pengawas

menggunakan SPIP sebagai acuan kerjanya.

Page 9: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

9

Menurut Johnson (1996) dalam Effectiveness of Internal Audit as

Instrument of Improving Audit internal, tugas-tugas umum auditor internal

meliputi :

1. Salinan audit tentang laporan dari akun yang disampaikan dalam tata cara

penulisan yang ditentukan bersama-sama dengan laporan kepada menteri atau

sekretaris Negara.

2. Para auditor harus menyatakan apakah akun menurut mereka dapat

memberikan pandangan yang benar dan adil sesuai terhadap urusan operasi.

3. Auditor harus menyatakan apakah akun tersebut telah memberikan semua

informasi yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. Para auditor biasanya akan melaporkan jika mereka tidak puas dengan aspek

dalam laporan keuangan.

Agar memperkuat dan menilai apakah BUMD telah menerapkan

SPIP(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan baik menurut peraturan

pemerintah, maka dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan

SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian

intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan

fungsi instansi pemerintahan. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup

kelembagaan, tugas, kompetensi SDM, kode etik, standart audit, pelaporan.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis,

penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan, serta bimbingan dan

konsultasi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor selaku aparat pengawas

internpemerintah.

Secara ekonomi, audit internal dimaksudkan untuk konsumsi internal

dengan berbagai manfaat sosial ekonomi.Dalamsektor publik menurut Azubike

(2002) dalam Effectiveness of Internal Audit as Instrument of Improving Audit

internal, pengendalian internal sangat efektif dalam meningkatkan keandalan

akuntansi data dan dalam melindungi terhadap penipuan, hal tersebut

mengimplikasikan ekonomi dari suatu audit tidak efektif. Hal-hal yang biasa

Page 10: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

10

menjadi alasanketidakefektifan audit internal dalam manajemen sektor publik

adalah sebagai berikut :

a. Lack of audit manual: tidak adanya panduan standar audit internal dan rencana

audit kerja secara terperinci akan mempengaruhi kualitas pekerjaan audit

terutama untuk audit internal baik non-akuntan ataupun akuntan yang non-

qualified.

b. Non-Career Auditors and lack of growth prospect: karir auditor yang

memenuhi syarat professional akuntan memiliki level atau status dibawah

dengan yang dimiliki oleh rekan-rekan professional mereka di departemen

keuangan sebagai auditee. Hal ini memberikan auditee keuntungan dan

perasaan superioritas kepada auditor internal maka mereka dapat menahan

akses auditor untuk mendapatkan informasi dengan ketidakseimbangan proses

arus informasi sehingga informasi yang didapatkan auditor adalah informasi

yang mereka ingin sediakan untuk auditor lihat.

c. Reporting structure and professional independence: pada masa lalu auditor

internal merupakan sebuah unit dari accounts department, tetapi untuk

menjamin independensi auditor, auditor internal harus melaporkan langsung

kepada kepala eksekutif. Perubahan ini berdampak negatif karena kebanyakan

kepala eksekutif merupakan pemegang jabatan politik, yang tidak memiliki

kepentingan permanen dan mengarah ke non-komitmen untuk laporan audit

internal.

d. Scope of work: tidak adanya definisi yang tepat dari tugas, hak, keistimewaan

dan keterbatasan auditor internal sehingga dapat menghambat auditor untuk

melakukan tugasnya dengan hasil yang memuaskan.

e. Privileges of office: kurangnya upah yang memadai dan pra-syarat kantor telah

membuat beberapa auditor internal ikut andil dalam melakukan kecurangan.

f. Hazards of office: faktor lain yang menghambat efisiensi audit internal adalah

resiko yang dihadapi oleh auditor internal yang jujur dan berprinsip. Auditor

Page 11: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

11

mungkin akan dihadapkan pada masalah-masalah yang dapat mengganggu

kehidupan dan sifat dari auditor internal.

Kinerja Dewan Pengawas sebagai auditor internal di BUMD dapat

dikatakan baik apabila Dewan Pengawas dapat menjamin bahwa tidak terdapat

penyimpangan atau penyalahgunaan atas aset pemerintah yang dilakukan oleh

BUMD terkait, dan dapat melakukan perbaikan di area-area yang harus

memerlukan perbaikan agar untuk periode berikutnya BUMD dapat berjalan

dengan lebih baik lagi. Apabila Dewan Pengawas telah menjamin bahwa BUMD

telah menerapkan SPIP dengan baik dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang

telah direncanakan serta sesuai dengan peraturan pemerintah maka kinerja Dewan

Pengawas sebagai auditor internal terhadap BUMD telah dilakukan dengan baik.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Data

primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang bersumber

dari survey melalui kuesioner yang ditujukan kepada manajemen BUMD Kota

Salatiga yang digunakan berupa dua bagian. Bagian pertama berisi mengenai

praktik pengawasan Dewan Pengawas dan bagian kedua berisi tentang faktor yang

mempengaruhi efektivitas fungsi pengawas BUMD oleh Dewan Pengawas.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi data yang diteliti atas manajemen BUMD Kota Salatiga meliputi

manajemen operasional dan manajemen tingkat menengah. Pada penelitian ini

teknik sampel yang digunakan adalah non probability sampling. Dari teknik

sampling tersebut dipilih purposive sampling karena sampel didapatkan dengan

memilih responden yang benar benar memiliki informasi yang dibutuhkan oleh

peneliti. Peneliti menetukan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 32 orang.

Page 12: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

12

3.3.Metode Pengumpulan Data

1. Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyusun

kuesioner.

2. Penentuan respoden dilakukan dengan cara bertanya kepada pegawai BUMD

terkait mengenai staf yang mengetahui praktek pengawasan pada BUMD

Kota Salatiga.

3. Memberikan kuesioner secara langsung kepada responden yang dituju untuk

mencegah terjadinya salah sasaran dan menjelaskan kepada responden secara

garis besar maksud dari isi kuesioner di setiap bagiannya.

4. Meminta responden untuk memberikan persepsi setuju atau tidak tentang

praktik pengawasan oleh Dewan Pengawas BUMD Kota Salatiga

5. Pada bagian kedua peneliti meminta persepsi responden untuk menilai setuju

atau tidak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi

pengawas BUMD oleh Dewan Pengawas.

6. Dari hasil yang diperoleh pada point 4 sampai 5, tiap item informasi dihitung

rata-ratanya.

7. Untuk melihat tingkat persepsi responden, maka digunakan rumus interval

sebagai berikut:

Dimana I = Interval

K = Kategori jawaban

Max = Nilai tertinggi

Min = Nilai terendah

Page 13: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

13

Range Kriteria

1,00 ­ 1,80

1,81– 2,60

2,61– 3,40

3,41- 4,20

4,21-5,00

Sangat Tidak Setuju/Sangat buruk

Tidak Setuju/buruk

Netral/Cukup

Setuju/Baik

Sangat Setuju/Sangat baik

8. Dalam kuesioner ini juga diberikan ruang kosong untuk menampung

informasi yang dianggap penting oleh responden faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi efektivitas.

9. Setelah didapat data-data mengenai seberapa baiknya penerapan item-item

SPIP tadi dilakukan analisis data dengan menggunakan metode statistik

deskriptif, untuk dapat memaknai data yang telah didapat dari hasil

penelitian.

3.4. Analisis Data

Setelah didapat data dari hasil penyebaran kuesioner di BUMD Kota

Salatiga, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan analisis

data dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono,

2008).

Langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisis data adalah

memasukan data dari hasil kuesioner kemudian menjumlahkan skor dari setiap

item-item kuesioner. Langkah kedua mencari rata-rata pada setiap item-item

tersebut. Dari hasil rata-rata tersebut dapat dikelompokan kriteria sesuai dengan

Page 14: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

14

interval yang telah ditetapkan pada metode pengumpulan data sehingga setiap

item kuesioner dapat disimpulkan hasilnya.

4. Temuan dan Pembahasan

4.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap

pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat

kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan

(selanjutnya disingkat “RJPP”), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(selanjutnya disingkat “RKAP”) serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan adalah kegiatan Dewan

Pengawas untuk menilai perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan

sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang

keuangan dan/atau bidang teknis operasional.

4.1.1. Tugas Dewan Pengawas

Agar Dewan Pengawas dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, Dewan

Pengawas berhak untuk:

1. Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap

waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau

tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perusahaan dan

berhak memeriksa buku-buku, surat bukti, persediaan barang-barang ,

memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi, surat

surat berharga dan lain-lain.

2. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Anggota Dewan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan

tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.

4. Jika dianggap perlu, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat

memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu

atas beban Perusahaan.

Page 15: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

15

5. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dapat

mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.

6. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala

persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.

7. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh

Direksi.

8. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas.

9. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-

hal yang dibicarakan.

10. Dewan Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara

waktu seorang atau lebih anggota Direksi dengan alasan melakukan perbuatan

yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau terdapat indikasi

melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau melalaikan

kewajibannya dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.

Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada

yang bersangkutan dan Menteri disertai alasan yang menyebabkan tindakan

tersebut.

11. Dalam hal Jabatan Direksi lowong dan penggantinya belum ada atau belum

memangku jabatannya, maka Dewan Pengawas berwenang menunjuk salah

seorang anggota Direksi lainnya untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi

yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dan

menunjuk pihak lain untuk mewakili perusahaan dalam hal terjadi benturan

kepentingan Perusahaan dengan kepentingansemua anggota Direksi.

4.1.2. Kewajiban Dewan Pengawas

Dalam melakukan pengawasan atas pengurusan Perusahaan, Dewan

Pengawas berkewajiban:

1. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk

kepentingan dan usaha perusahaan

Page 16: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

16

2. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan

bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku

3. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan

oleh Direksi.

4. Memberikan Nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan

pengurusan Perusahaan.

5. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib

melasanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,

akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

6. Memberikan pendapat atau saran kepada Menteri mengenai Rencana

Jangka Panjang Perusahaan dan RKAP yang diusulkan Direksi.

7. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan

saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting

bagi kepengurusan Perusahaan.

8. Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala

menurunnya kinerja Perusahaan.

9. Memantau efektivitas praktek GCG yang dilakukan Perusahaan.

10. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang

disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

11. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas.

12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan

selama tahun buku yang baru lampau kepada RPB.

13. Menetapkan keputusan batasan-batasan nilai dari perbuatan hukum Direksi

yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Pengawas.

14. Memberikan Putusan Terhadap Usulan Perbuatan hukum Direksi yang

memerlukan Persetujuan Tertulis.

4.2.Gambaran secara umum responden penelitian

Secara umum responden penelitian ini dibagi menurut jenis kelamin, usia,

pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Dari total 32 orang, yang bersedia dan

tidak berhalangan untuk mengikuti penelitian ini adalah sebanyak 26 orang

Page 17: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

17

(81,25%). Menurut jender penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki dari

pada perempuan yaitu laki-laki berjumlah 14 orang dan perempuan berjumlah 12

orang. Menurut usia penelitian lebih banyak responden yang berusia kurang dari

sama dengan 50 tahun. Pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini hanya

berkisar antara SMA, S1, dan S2, dan didominasi oleh responden yang

berpendidikan terakhir S1. Dalam penelitian ini masa jabatan responden dibagi

menjadi tiga, yaitu antara 1 sampai 10 tahun, 11 sampai 20 tahun, dan 20 tahun ke

atas, temuan menunjukan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden yang

memiliki masa jabatan 11 sampai 20 tahun.

Responden pada penelitian ini manajemen BUMD Kota Salatiga yang

meliputi manajemen tingkat menengah dan manajemen operasional yang memiliki

jabatan seperti pada tabel 4.2.Responden dipilih berdasarkan kriteria yang

memiliki pengetahuan dan berhubungan langsung serta mengerti dengan praktik

pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas dan faktor – faktor yang

mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan.

Tabel 4.2.

Gambaran umum responden berdasarkan jabatan menurut manajemen

operasional dan manajemen tingkat menengah BUMD Kota Salatiga

BUMD PD BKK SIDOREJO

SALATIGA

Perusahaan

Daerah Air

Minum (PDAM)

Kota Salatiga

PD BANK

Salatiga

Perusahaan

Daerah Aneka

Usaha (PDAU)

Kota Salatiga

Jabatan 1. Direktur 1. Direktur PDAM

Kota Salatiga

1. Direkttur

Utama

1. Direksi

2. Sekretariat/umum

2. Kepela Kantor

cabang ngaglik

2. Direktur

2. Sekretariat

Page 18: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

18

3. Kepala bidang

pemasaran

3. Kepala bagian

pelayanan

pelanggan

3.Kepala bidang

bagian

umum

4. Kepala Bidang

Pelayanan

4. Kepala bagian

teknik

3. Kepala

Bagian

Pemasaran

4.Kepala Bagian

Pengenbanga

n

5. Sub bidang pengawas

kredit

4. Kepala

Bagian

Operasional

5.Kepala Bidang

Keuangan

6. Sub bidang kas

7. Sub Bidang Dana

8. Sub Bidang

Pembukuan

5. Sub bidang

kredit

6 . Sub bidang

Kas dan

Pembukuan

7.Sub bidang

Dana

8.Sub bidang

adm umum dan

kepegawaian

Page 19: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

19

4.3. Persepsi responden mengenai item-item di dalam kuesioner

4.3.1. persepsi responden mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh

pengawas

Pada bagian ini diuraikan persepsi manajemen BUMD Kota salatiga

mengenai praktik pengawas seperti yang ditunjukan pada tabel 4.3.1.

Tabel 4.3.1.

Persepsi responden mengenai praktik pengawasan BUMD oleh Dewan

Pengawas

No Item informasi Total

Skor

Rata-rata Persepsi

1 Pengawas telah dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab melaksanakan

tugas untuk kepentingan dan usaha

perusahaan.

116

4,26

Sangat

Setuju

2 Pengawas telah bertanggung jawab

penuh secara pribadi apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya sesuai ketentuan

yang berlaku.

102

392

Setuju

3 . Pengawas telah melakulan

pengawasan terhadap pengurusan

perusahaan.

111

4,26

Sangat

setuju

Page 20: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

20

4 Pengawas telah memberi nasihat dalam

melaksanakan kegiatan pengurusan

perusahaan

114

4,38

Sangat

setuju

5 Pengawas telah mematuhi anggaran

dasar dan peratuan perundang –

undangan.

107

4,11

Setuju

6 Pengawas telah memberi pendapat atau

saran mengenai Rencana Jangka

Panjang Perusahaan

111

4,26

Sangat

Setuju

7 Pengawas telah mengikuti

Perkembangan kegiatan perusahaan

108 4,15 Setuju

8 Pengawas telah melaporkan dengan

segera kepada Walikota apabila terjadi

gejala menurunya kinerja perusahaan

96

3,69

Setuju

9 Pengawas telah memantau efektivitas

praktek GCG yang dilakukan perusaan.

101

3,88

Setuju

10 Pengawas telah meneliti dan menelaah

laporan berkala dan laporan tahunan

serta menandatangani laporan tahunan.

107

4,11

Setuju

11 Pengawas telah membuat risalah rapat

Dewan Pengawas

105 4,03 Setuju

12 Pengawas telah memberikan laporan

tentang tugas pengawasan yang telah

dilakukan selama tahun buku.

99

3,80

Setuju

13 Pengawas telah menetapkan putusan

batasan – batasan nilai dari perbuatan

hukum Direksi yang memerlukan

persetujuan tertulis Dewan Pengawas

96

3,69

Setuju

14 Pengawas telah memberi putusan

terhadap usulan yang memerlukan

99

3,80

Setuju

Page 21: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

21

persetujuan tertulis.

Secara rata-rata responden menilai pengawas telah dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha

perusahaan. Itu dapat dilihat dari tabel persepsi responden yang memberi persepsi

sangat setuju. Responden memberi pernyataan tersebut dikarenakan Dewan

Pengawas telah etika jabatan sebagai berikut:

a. Etika berkaitan dengan keteladanan

Dewan Pengawas harus mendorong teriptanya perilaku etis. Salah

satunya dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi

Direksi dan Pegawai perusahaan.

b. Etika berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Dewan Pengawas wajib mematuhi peraturan perundangan yang

berlaku, Anggaran Dasar dan penduan Good Corporate Governance

serta kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.

c. Etika berkaitan dengan peluang usaha.

Selama menjabat Dewan Pengawas tidak diperkenankan untuk:

1. Mengambil peluang bisnis perusahaan untuk kepentingan dirinya

sendiri ataupun kepentingan orang lain.

2. Menggunakan aset perusahaan, informasi perusahaan atau

jabatanya selaku Dewan Pengawas untuk kepentingan pribadi

ataupun kepentingan orang lain yang bertentangan dengan

ketentuan perundangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan

yang berlaku.

d. Etika berkaitan dngan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.

Page 22: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

22

Dewan Pengawas harus mengungkapkan informasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan selalu menjaga

kerahasiaan informasi yang diperayakan kepadanya.

e. Etika berkaitan dengan benturen kepentingan.

Definisi benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana

kepentingan anggota Dewan Pengawas bertentengan dengan

kepentingan perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan

nilai,mencapai visi dan menjalankan misi, yang pada akhirnya akan

merugikan perusahaan.

Pengawas telah bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang

berlaku. Menurut tabel diatas responden memberi pernyataan setuju, hal itu dapat

disimpulkan bahwa Dewan Pengawas mengetahui sanksi apabila melanggar atau

lalai dalam menjalankan tugasnya dan sanggup secara pribadi mngakui dan

menjalankan sanksi tersebut.

Dalam item Pengawas telah melakukan terhadap pengurusan perusahaan

dan memberi nasihat dalam melaksanakan kegiatan perusahaan responden

memberi pernyataan sangat setuju, hal itu dapat disimpulkan bahwa Dewan

Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang

dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, termasuk

pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Angaaran

Perusahaan serta memetuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi

penasihatan, Dewan Pengawas dapat membentuk komite lainya sesuai dengan

perkembangan peraturan perudangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Dalam item ini responden sangat

setuju bahwa Dewan Pengawas telah memberi pendapat atau saran mengenai

Rencana Jangka Panjang Perusahaan, yang merupakan rencana strategis yang

Page 23: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

23

memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu

5 (lima) tahun serta RKAP yang menjadi penjabaran tahunan dari RJPP, dan

pengawas telah mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan.

Dalam memantau efektivitas praktek GCG yang dilakukan perusahaan

responden memberi peryataan setuju itu dapat disimpulkan pengawas telah

melakukan tugasnya dengan baik. Dalam mengawasi pelaksanaan pengelolan

perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG pengawas dibantu oleh

Komite Audit, Komite Audit tersebut bersifat madiri serta bertanggung jawab

langsung kepada Dewan Pengawas.

Pengawas telah meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan

tahunan serta menandatangani laporan tahunan. Dalam item ini responden

memberi pernataan setuju, Penyusunan Laporan Tahunan dilakukan dalam rangka

memberikan gambaran dan pertanggung jawaban tentang jalannya kegiatan

Perusahaan selama satu tahun untuk disahkan oleh Menteri dan publikasi kepada

Stakeholder lainnya.

Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus membuat risalah rapat,

responden memberi pernyataan setuju. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua

rapat dan salah seorang peserta rapat yang ditunjuk yang berisi hal-hal yang

dibicarakan, termasuk pernyataan ketidak setujuan anggota Dewan Pengawas.

Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan

Pengawas atau atas usul paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota

Dewan Pengawas atau atas permintaan tertulis dari Menteri yang menyebutkan

hal-hal yang akan dibicarakan. Rapat Dewan Pengawas dihadiri oleh anggota

Dewan Pengawas dan dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas untuk

mendokumentsikan risalah rapat. Apabila dipandang perlu Rapat Dewan

Pengawas dapat mengundang Direksi.

Page 24: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

24

Penetapan batasan-batasan nilai dari perbuatan hukum Direksi yang

memerlukan persetujuan tertulis Dewan Pengawas, dalam iten ini responden

memberi pernytaan setuju. Keputusan Dewan Pengawas untuk menetapkan

batasan-batasan nilai yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar guna mengatur

kewenangan masing-masing organ dalam melaksanakan dan mengawasi

pelaksanaan pengurusan perusahaan oleh Direksi dalam melakukan perbuatan

perbuatan hukum tertentu. Keputusan ini di tetapkan berdasarkan Rapat Dewan

Pengawas setelah mendengarkan pendapat Direksi dan berlaku untuk jangka

waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun anggaran.

Pengawas telah memberi putusan terhadap usulan perbuatan Direksi yang

memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas, responden memberi

pernyataan setuju. Dalam melaksanakan perbuatan tertentu yang

kewenangannya tidak sepenuhnya

diserahkan kepada Direksi, Direksi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan

tertulis dari Dewan Pengawas, Adapun perbuatan Direksi yang memerlukan

persetujuan tertulis Dewan Pengawas adalah:

a. Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain

melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;

b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;

c. Membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan

lainnya yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan, kecuali surat berharga yang diterbitkan oleh

Pemerintah Indonesia dan membeli kembali surat berharga yang diterbitkan

oleh Perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan;

d. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan

kredit jangka pendek yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh

Menteri;

e. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis

yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima)

Page 25: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

25

tahun yang nilai pertahun melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh

Menteri;

f. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis

yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun

yang nilai pertahun sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;

g. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi dan

sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;

h. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu

yang ditetapkan oleh Menteri.

i. Melepaskan dan menghapuskan persediaan barang mati sampai dengan nilai

tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;

j. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama

operasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam)

tahun;

k. Mengadakan kerjasama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih

dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;

l. Mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer),

Bangun Guna Milik (Build, Operate, and Owned) atau Bangun Sewa Serah

(Build, Rent, and Transfer) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh

Menteri;

m. Menyewakan aset Perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun

sampai dengan 6 (enam) tahun;

n. Memperpanjang kerja sama operasi dan penyewaan aset yang menjadi

kewenangan Direksi untuk periode kedua dan seterusnya;

o. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai

akibat keuangan sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;

dan

p. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai 2 (dua) tingkat di

bawah Direksi.

Page 26: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

26

Persepsi responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

fungsi pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas

No Item informasi Total

Skor

Rata-rata

Persepsi

1 Dewan Pengawas telah memeriksa

laporan BUMD

110

4,32

Sangat

Setuju

2 Dewan Pengawas mengetahui segala

tindakan dan kebijakan yang telah dan

akan dijalankan Direksi BUMD.

97

3,73

Setuju

3 Dewan Pengawas menayakan dan

meminta penjelasan tenteng segala hal

kepada BUMD.

97

3,73

Setuju

4 Dewan Pengawas memperoleh bantuan

tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka

waktu tertentu atas beban perusahaan

87

3,34

Netral

5 Untuk kelancaran tugasnya Dewan

Pengawas mengangkat seketaris Dewan

Pengawas atas beban perusahaan.

105

4,03

Setuju

6 Dewan pengawas meminta penjealasan

mengenai segala persoalan yang

menyangkut pengelolan perseroan.

94

3,61

Setuju

7 Pengawas meminta manajemen BUMD

untuk menghadiri rapat Dewan

Pengawas.

107

4,11

Setuju

8 Dewan Pengawas selalu menghadiri rapat

dan memberi pandangan – pandangan

terhadap hal – hal yang dibicarakan.

101

3,88

Setuju

Page 27: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

27

9 Dewan Pengawas telah memberi sanksi

yang sesuai atas pelanggara yang

dialkukanDdireksi BUMD.

88

3,38

Netral

10 Dewan Pengawas telah melakukan

penunjukan pengisi posisi Direksi yang

lowong secara profesional.

88

3,38

Nertal

Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa secara rata – rata responden

menilai item-item yang diajukan dalam kuesioner (bagian 2) merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan BUMD oleh Dewan

Pengawas. Para responden berpendapat bahwa Anggota Dewan Pengawas baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-

bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau

yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa bukubuku, surat-surat

bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas

un9tuk keperluan verifikasi, surat berharga dan lain-lain. Dan Dewan Pengawas

telaah mengetahui segala tindakan dan kebijakan yang telah dan akan dijalankan

Direksi BUMD, hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas fungsi

pengawasan BUMD, dikarenakan agar Dewan Pengawas dapat menilai kinerja

Direksi dalam mengelola BUMD.

Anggota Dewan Pengawas telah menanyakan dan meminta penjelasan

tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan, hal

ini berpengaruh terhadap efektivitas fungsi pengawasan. Kegiatan ini dapat

dilakukan pada pertemuan informal. Pertemuan informal adalah pertemuan

anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi di luar forum rapat-rapat formal.

Pertemuan ini dapat dihadiri pula oleh anggota atau anggota-anggota dari organ

lainnya, atau anggota kedua organ secara lengkap, untuk membicarakan atau

mendiskusikan suatu permasalahan dalam suasana informal. Sesuai sifatnya yang

informal, pertemuan bukan untuk menghasilkan keputusan, melainkan untuk

Page 28: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

28

menyelaraskan pendapat melalui pengungkapan pandangan secara informal, serta

mengupayakan kesamaan pandangan/ pemahaman yang tidak mempunyai

kekuatan mengikat bagi kedua pihak.

Dewan Pengawas telah mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk

membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya dibidang kesekretariatan, menurut

responden hal ini berpengaruh terhadap efektivitas fungsi pengawasan,

dikarenakan sekretaris dapat membantu Dewan Pengawas dalam:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan

Pengawas;

2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan

Pengawas dengan Menteri, Direksi maupun pihak-pihak terkait (stakeholders)

lainnya.

3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Pengawas dan

Komite lain di lingkungan Dewan Pengawas yang berkaitan dengan:

a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan

Pengawas.

b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi

dalam mengelola Perusahaan.

c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus

mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Pengawas

sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh

Direksi.

4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite di lingkungan Dewan

Pengawas dan Tenaga Ahli untuk keperluan Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas meminta manajeman BUMD untuk menghadiri rapat Dewan

Pengawas, pada item ini responden memberi pernyataan setuju. Dewan Pengawas

mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan

Pengawas dapat mengundang Direksi. Kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan

Page 29: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

29

Pengawas dimungkinkan apabila Direksi atau salah satu anggota Direksi diundang

oleh Dewan Pengawas untuk menjelaskan, memberikan masukan atau melakukan

diskusi.

Tatacara:

a. Dewan Pengawas mengirim undangan Rapat Dewan Pengawas kepada Direksi,

dapat berupa surat/memorandum atau faksimili dengan melampirkan materi

rapat, sekurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

b. Direksi, berdasarkan agenda rapat, menetapkan Anggota Direksi atau

anggotaanggota Direksi yang akan menghadiri rapat dan memberikan

konfirmasi kepada Dewan Pengawas, sekurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum

rapat dimulai.

c. Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri Direksi. Sekretaris Dewan

Pengawas membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat.

Dewan Pengawas juga selalu menghadiri rapar Direksi dan memberi

pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. Direksi dapat

mengundang Dewan Pengawas atau salah satu anggota Dewan Pengawas untuk

menjelaskan, memberikan masukan atau melakukan diskusi terhadap suatu

permasalahan sebagai bahan bagi Direksi untuk menjalankan fungsinya.

Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap

waktu berhak menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-

hal yang dibicarakan.

Tatacara:

a. Direksi mengirim undangan Rapat Direksi kepada Dewan Pengawas, dapat

berupa surat/memorandum atau faksimili dengan melampirkan materi rapat,

sekurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

b. Dewan Pengawas, berdasarkan agenda rapat, menetapkan Anggota Dewan

Pengawas atau anggota-anggota Dewan Pengawas yang akan menghadiri rapat

dan memberikan konfirmasi kepada Direksi, sekurangnya 2 (dua) hari kerja

sebelum rapat dimulai.

Page 30: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

30

c. Direksi melaksanakan rapat yang dihadiri Dewan Pengawas. Sekretaris

Perusahaan membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat.

Hal tersebut menurut responden dapat mempengaruhi efektivitas fungsi

pngwasan, dikarenakan dengan saling menghadiri rapat dapat mengetahui isi

dalam rapat tersebut.

Pemberian sanksi kepada seorang atau lebih anggota Direksi dengan

melakukan pemberhentian untuk sementara waktu. Menurut pernyataan responden

hal itu sangat setuju, itu dapat disimpulkan bahwa dengan memberi sanksi

tersebut anggota Direksi tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

Anggaran Dasar perusahaan.

Pemberhentian sementara seorang atau lebih anggota Direksi yang diduga telah

melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau

terdapat indikasi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian

terhadap Perusahaan dan/atau melalaikan kewajibannya dan atau terdapat alasan

yang mendesak bagi Perusahaan. Pemberhentian sementara anggota Direksi harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: [tidak diatur secara jelas, yang diatur

jelas hanya pemberhentian sementara oleh Menteri dalam:

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara lisan atau

tertulis kepada yang bersangkutan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

b. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud,

anggota Direksi yang bersangkutan berhak mengajukan pembelaan diri secara

tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

c. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang

bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Dewan Pengawas melekukan penunjukan pengisi posisi Direksi yang

lowong seacara profesional, responden memberi pernyataan sangat setuju. Dalam

hal Jabatan Direksi lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku

jabatannya, maka Dewan Pengawas berwenang menunjuk salah seorang anggota

Direksi lainnya untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong

Page 31: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

31

tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dan menunjuk pihak lain

untuk mewakili perusahaan dalam hal terjadi benturan kepentingan Perusahaan

dengan kepentingan semua anggota Direksi. Dengan adanya pengganti anggota

Direksi yang lowong akan melancarkan kegiatan perusahaan.

Responden memberikan pernyataan netral atau bisa dikatakan cukup. Ada

2 penelasan dari pernyataan netral, yaitu:

1. Bahwa Dewan Pengawas telah ukup baik dalam menjalankan tugas dan

kewaibanya.

2. Responden tidak begitu jelas atau tidak mengetahui kondisi Dewan

Pengawas yang terdapat dalam kuesioner.

4.4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan

Secara umum responden dalam penelitian ini telah menganggap faktor-

faktor yang tertera di dalam kuesioner telah mewakili pemikiran mereka. Namun

terdapat empat responden yang memberikan pendapat tentang faktor-faktor lain

yang dapat mempengaruhi efektivitas fungsi pengawas. Data berikut merupakan

item-item lain yang diberikan responden menurut pemikiran pribadinya tentang

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan

Tabel 4.4

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan

No

Responden

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

7

Akan lebih baik apabila personel pengawas

ditambah

9 Dewan Pengawas kurang optimal dalam mengawasi

BUMD

Page 32: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

32

11 Dewan Pengawas perlu lebih profesional agar

kajian-kajian dalam setiap masalah bisa ditemukan

solusi terbaik

16

Dewan pengawas kurang melaksanakan amanat

dengan baik

Sumber: Data Primer, 2012

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang diberikan

responden sebagian besar menyangkut dengan masalah internal Dewan Pengawas.

Responden pertama berpendapat bahwa akan lebih baik apabila personel

pengawas ditambah, menurut Ahmad, et al. (2009) yang menyatakan bahwa

kurangnya staf pengawasan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh audit

internal sektor publik di Malaysia. Menurut staf – staf BUMD kota Salatiga hal

tersebut juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas fungsi

pengawasan, karena hal tersebut juga menyangkut pendapat responden (no 9)

yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas kurang optimal dalam mengawasi

BUMD. Salah satu penyebab kurang optimalnya pengawasan itu dikarenakan

personel pengawas untuk mengawasi BUMD.

Responden (no 11) yang menyatakan Dewan Pengawas perlu lebih profesional

agar kajian-kajian dalam setiap masalah dapat ditemukan solusi terbaik, itu sama

dengan pernyataan responden (no 16) yang menyatakan Dewan Penagawas

kurang melaksanakan amanatnya dengan baik. Dari kedua pernyataan diatas dapat

disimpulkan bahwa efektifitas pengawasan akan lebih oprimal jika Dewan

Pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu: melakukan

pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta

memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka

Panjang Perusahaan (selanjutnya disingkat “RJPP”), Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (selanjutnya disingkat “RKAP”) serta ketentuan-ketentuan Anggaran

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 33: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

33

5. Kesimpulan dan Keterbatasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi manajemen BUMD

Kota Salatiga mengenai praktek pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas dan

dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memepengaruhi

efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap

BUMD Kota Salatiga. Berdasarkan data dari hasil kuesioner yang telah

dikumpulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Pengawas dalam

melakukan pengawasan di BUMD Kota Salatiga sudah cukup baik. Hal ini dapat

dilihat dari hasil kerja staf pengawas yang menurut responden sebagai pihak yang

diawasi sudah cukup baik, sehingga responden dapat mengatakan bahwa praktek

pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas sebagai auditor internal di BUMD

Kota Salatiga sudah sesuai dengan tugas Dewan Pengawas.

Mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi staf pengawas,

responden berpendapat bahwa “Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan

halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai

oleh Perusahaan dan berhak memeriksa buku-buku, surat surat bukti, persediaan

barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan

verifikasi, surat berharga dan lain-lain” merupakan faktor yang paling

mempengaruhi efektivitas fungsi staf pengawasan. Dengan melakukan hal

tersebut, maka mempermudah Dewan Pengawas untuk melakukan akses

keseluruh bagian dan mempermudah dalam melakukan pencatatan, sehingga

pengawasan dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil

dari kuesioner pada item tersebut secara rata-rata memiliki nilai paling besar

diantara item-item lainnya.

Beberapa responden menambahkan faktor-faktor lain yang dapat

mempengaruhi efektivitas fungsi staf pengawas, yaitu Akan lebih baik apabila

personel pengawas ditambah, Dewan Pengawas kurang optimal dalam mengawasi

BUMD, Dewan Pengawas perlu lebih profesional agar kajian-kajian dalam setiap

masalah bisa ditemukan solusi terbaik dan Dewan pengawas kurang

Page 34: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

34

melaksanakan amanat dengan baik, Hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas

praktik pengawasan oleh Dewan Pengawas sebagai auditor internal di BUMD

agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi secara terus menerus.

Di dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa

keterbatasan. Pertama, adanya beberapa responden yang tidak bersedia dan

berhalangan di dalam pengisian kuesioner. Keseluruhan responden dari BUMD

Kota Salatiga berjumlah 32 orang, sedangkan responden yang berpartisipasi

dalam penelitian ini berjumlah 26 orang (81,25%). Kedua, kemungkinan adanya

conflict of interest antaraDewan Pengawas dan BUMD yang di awasi sehingga

data yang di dapat bias. Ketiga, penelitian ini masih berada dalam taraf deskriptif

kualitatif, belum terdapat kajian statistik yang mendalam.

Page 35: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

35

Daftar Pustaka

Angus Okechukwu Unegbu, Mohammed Isa Kida, 2011. Effectiveness of Internal

Audit as Instrument of Improving Public Sector Management.

Anthony Harrison, Auditing the Public Sector

Azubike (2002), Johnson (1996). Effectiveness of internal audit as instrument of

improving audit internal.

Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga.

Jakarta.

Hartadi, Bambang, 1999. Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungannya

dengan Manajemen Audit. BPFE Yogyakarta.

Hasibuan, H. Malayu S. P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Bumi

Aksara. Jakarta.

Ihalauw, John J.O.I, (2003). Bangun Teori Edisi Milenium. Fakultas Ekonomika

dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga

Nur, Turiman Fachturahman, (2009) Terobosan Hukum Memajukan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Era Otonomi Daerah

Mangkunegara, Anwar Prabu, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia

Perusahaan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Santoso, Singgih. 2003. Statistik Diskriptif Konsep dan Aplikasi dengan Microsoft

Excel dan SPSS. Andi. Yogyakarta.

Sastrohadiwiryo,B. Siswanto.2003.Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, edisi 2.

PT. Bumu Aksara. Jakarta.

Supramono dan Intiyas Utami. 2003. Desain Proposal Penelitian, Cetakan 1.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga

Page 36: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

36

Perundang-undangan

Republik Indonesia: Peraturan Menteri Dalam Negeri No.02 Tahun 2007

tentang “Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum”

_______________: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun

2008 tentang “ Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan”

_______________: Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang

kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

_______________: Keputusan Mendagri No.35 Tahun 2006 tentang “Kebijakan

Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2007”

Page 37: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

LAMPIRAN 1

Kuesioner ini dibuat dalam rangka pengumpulan data penelitian tugas akhir (skripsi)

Miswanta, Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW Salatiga (Angkatan 2007), yang

berjudul “Persepsi Manajemen BUMD Terhadap Praktik Pengawasan Oleh Dewan Pengawas

BUMD Kota Salatiga”. Pada Kuesioner ini terdapat 2 bagian dimana bagian pertama

menjelaskan tentang praktik pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas. Dan pada bagian kedua

menjelaskan tenteng faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan oleh

Dewan Pengawas. Bapak/Ibu diharapkan dapat membantu dengan melengkapi dan menjawab

pertanyaan-pertanyaan dalam Kuesioner ini sejujur-jujurnya dan semaksimal mungkin, serta

mengembalikannya sesegera mungkin guna dianalisis oleh peneliti. Semua data diri Bapak/Ibu di

dalam Kuesioner ini akan dirahasiakan oleh peneliti.

Data Diri Responden:

(Data diri Responden akan dirahasiakan – Mohon Diisi dengan HURUF KAPITAL)

Nama : …… ……………………………… (boleh tidak diisi)

Jenis kelamin : L / P (*Coret yang tidak perlu)

Usia :………Tahun

Pendidikan terakhir : SMA / S1 / S2 / S3

Jabatan : …….…………………….

Lama bekerja : ……………...................

R A H A S I A

Kuesioner Penelitian Skripsi

Page 38: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

Bagian 1

Pada Bagian 1 ini merupakan praktik pengawasan Dewan pengawas Di BUMD Kota Salatiga.

Bapak/Ibu diharapkan dapat menjawab dengan memberi tanda “√” (centang/contreng) sesuai

dengan keadaan responden dan berdasarkan pemahaman responden dengan menilai

menggunakan Skala dibawah ini menurut penilaian Bapak/Ibu.

SS berarti bahwa sangat setuju

S berarti bahwa setuju

N berarti bahwa netral

TS berarti bahwa tidak setuju, dan

STS berarti bahwa sangat tidak setuju.

No Praktik pengawasan

Skala penilaian

SS S N TS STS

1.

Pengawas telah dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan.

2.

Pengawas telah bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan

yang berlaku.

3. Pengawas telah melakulan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan.

4.

Pengawas telah memberi nasihat dalam melaksanakan kegiatan

pengurusan perusahaan.

5.

Pengawas telah mematuhi anggaran dasar dan peratuan perundang –

undangan.

6. Pengawas telah memberi pendapat atau saran mengenai Rencana Jangka

Panjang Perusahaan.

Page 39: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

7. Pengawas telah mengikuti Perkembangan kegiatan perusahaan.

8.

Pengawas telah melaporkan dengan segera kepada Walikota apabila

terjadi gejala menurunya kinerja perusahaan.

9.

Pengawas telah memantau efektivitas praktek GCG yang dilakukan

perusaan.

10.

Pengawas telah meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan

tahunan serta menandatangani laporan tahunan.

11. Pengawas telah membuat risalah rapat Dewan Pengawas.

12.

Pengawas telah memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah

dilakukan selama tahun buku.

13.

Pengawas telah menetapkan putusan batasan – batasan nilai dari

perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan

Pengawas.

14.

Pengawas telah memberi putusan terhadap usulan yang memerlukan

persetujuan tertulis.

Page 40: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

Bagian 2

Pada Bagian 2 ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan

BUMD Kota Salatiga oleh Dewan Pengawas. Bapak/Ibu diharapkan dapat menjawab dengan

memberi tanda “√” (centang/contreng) sesuai dengan keadaan responden dan berdasarkan

pemahaman responden dengan menilai menggunakan Skala dibawah ini menurut penilaian

Bapak/Ibu.

SS berarti bahwa sangat setuju

S berarti bahwa setuju

N berarti bahwa netral

TS berarti bahwa tidak setuju, dan

STS berarti bahwa sangat tidak setuju.

No Praktik pengawasan

Skala penilaian

SS S N TS STS

1. Dewan Pengawas telah memeriksa laporan BUMD

2.

Dewan Pengawas mengetahui segala tindakan dan kebijakan

yang telah dan akan dijalankan Direksi BUMD.

3.

Dewan Pengawas menayakan dan meminta penjelasan tenteng

segala hal kepada BUMD.

4.

Dewan Pengawas memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal

tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban perusahaan

5.

Untuk kelancaran tugasnya Dewan Pengawas mengangkat

seketaris Dewan Pengawas atas beban perusahaan.

6. Dewan pengawas meminta penjealasan mengenai segala

persoalan yang menyangkut pengelolan perseroan.

Page 41: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

7.

Pengawas meminta manajemen BUMD untuk menghadiri rapat

Dewan Pengawas.

8.

Dewan Pengawas selalu menghadiri rapat dan memberi

pandangan – pandangan terhadap hal – hal yang dibicarakan.

9.

Dewan Pengawas telah memberi sanksi yang sesuai atas

pelanggara yang dialkukanDdireksi BUMD.

10.

Dewan Pengawas telah melakukan penunjukan pengisi posisi

Direksi yang lowong secara profesional.

Apakah menurut Bapak/Ibu terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi fungsi

pengawasan, jika mohon untuk menyebutkan hal – hal tersebut ?

Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dalam membantu pengisian

kuesioner ini dengan baik

Page 42: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

Lampiran 2

praktik pengawasan Dewan pengawas Di BUMD Kota Salatiga

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

1 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3

2 4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4

3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4

5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4

6 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5

7 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3

8 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4

9 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3

10 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4

11 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4

13 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4

14 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 4 2 2 2

15 5 4 5 5 3 5 5 4 3 3 4 2 4 4

16 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

19 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

20 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5

21 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4

22 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

23 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

24 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3

25 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4

26 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3

4,5 3,92 4,27 4,38 4,115 4,269 4,154 3,7 3,88 4,115 4,0385 3,808 3,692 3,8077

116 102 111 114 107 111 108 96 101 107 105 99 96 99

ss s ss Ss s ss S s s s s s s S

Page 43: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

Lampiran 3

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan BUMD Kota Salatiga

oleh Dewan Pengawas.

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

5 5 4 3 4 4 4 4 3 3

3 4 4 2 4 4 4 4 3 3

4 4 4 4 3 4 4 4 3 3

4 4 3 2 4 4 4 4 3 3

4 3 3 2 3 4 4 4 3 3

5 4 4 4 4 4 5 4 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

4 4 4 4 5 4 5 5 4 4

4 3 3 4 4 2 3 3 2 2

5 3 3 3 5 3 3 3 3 3

4 3 4 3 4 4 4 5 3 3

4 4 4 4 5 5 5 4 4 5

4 4 5 3 5 3 5 5 3 3

4 2 2 2 3 2 4 2 2 2

4 2 2 2 4 2 4 2 2 2

4 2 2 2 4 2 4 2 2 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 3 4 4 3 4 4

4 4 4 4 5 4 3 4 4 5

5 4 5 2 2 2 4 5 5 5

4 4 4 4 3 4 4 3 4 4

4 3 3 2 4 4 4 4 3 3

4 5 4 5 4 3 5 5 4 3

5 4 4 4 5 4 3 4 4 3

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

4,230769 3,730769 3,730769 3,346154 4,038462 3,615385 4,115385 3,884615 3,384615 3,384615

110 97 97 87 105 94 107 101 88 88

ss s s n s S s s n N

Page 44: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

Lampiran 4

Tabel 4.1.1. Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin Jumlah

Responden Prosentase (%)

Laki – Laki 14 53,85

Perempuan 12 46,15

Total 26 100

Sumber: Data Primer, 2012

Tabel 4.1.2. Gambaran umum responden berdasarkan usia

Usia Jumlah

Responden Prosentase (%)

≤ 50 tahun 22 84,62

> 50 tahun 4 15,38

Total 26 100

Sumber: Data Primer, 2012

Tabel 4.1.3. Gambaran umum responden berdasarkan pendidikan terakhir

Pendidikan

Terakhir

Jumlah

Responden Prosentase (%)

SMA - 0

S1 23 88,46

S2 3 11,54

Total 26 100

Sumber: Data Primer, 2012

Page 45: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

Lampiran 5

STRUKTUR ORGANISASI BANK SALATIGA

Direktur Utama

M. Habib Shaleh

Direktur

Dwi Widiyanto

Ka Bag Pemasaran

Puji Astutik

Sub Bagian Kredit

Titin K

Survey dan Analisa kredit

1. Dian Pujiastuti

2. Wahyu Aryanto

Administrasi dan

Pelayanan

1. M. Widayani

2. Retno Dian S

Petugas Lapangan

1. Wido Wibowo

2. Jatmiko Nurcahyo

3. Yanuar Arif

Wibowo

Sub Bagian Dana

Indah Sulistyowati

Administrasi dan Pelayanan

1. Siti Nur K

Petugas lapangan

1. Kharisma

2. Ari Budi L

3. Herlina P

Ka Bag Operasional

Granulita Devi A

Sub Bagian Kas dan

pembukuan

TH Nina RG

Pelayanan kas dan Customer Service

1. Dian Murbarani

2. Veri Dewi

3. Dyah W

Pembukuan dan

pelaporan

1. Sutri Arianto

Sub Bagian Adm Umum

dan Kepegawaian

Uyen chandra M

Adm Umum

1. Maskasno

2. Ari

3. Namun Madi S

4. Joko Triono

Petugas Keamanan

1. Rudi Siregar

2. Bambang Sanyoto

3. Agus Hariadi

4. Sri Luluk B

Pimpinan Cabang

Sapto Sri Winarno

Bagian Pemasaran

Wahyu Fromusko

Bagian Operasional

Adi Purnomo

SPI

Sunarti

Page 46: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW
Page 47: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW
Page 48: 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW