Persepsi Manajemen Bumd Terhadap Praktik Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Bumd Kota Salatigaupaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan
memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha
milik daerah. (Kartasasmita, 1996 dalam Nur, 2009).
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan
dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan
mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000
tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah
otonom.
untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan visi, misi,
tujuan serta target-target organisasi. Pengawasan sendiri sebagai kegiatan
diagnosis (berupa pengumpulan dan analisis data) yang dilakukan untuk
mengetahui kondisi awal penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah) pada suatu instansi pemerintah, guna memperoleh gambaran area-
area yang memerlukan perbaikan.
Peranan sistem pengawasan internal dalam rangka tercapainya tujuan
usaha secara efektif dan efisien sangatlah penting. Dengan kata lain pengertian
tersebut mengandung arti bahwa tujuan pengawasan intern menjamin pemakaian
kekayaan perusahaan yang telah ditetapkan. Usaha untuk melaksanakan sistem
internal control yang baik adalah dilakukan pemeriksaan yang teratur terhadap
pimpinan perusahaan dengan membantu suatu departemen atau bagian yang
disebut departeman Internal Auditing.
membatu perusahaan dalam melakukan pencapaian tujuan perusahaan tersebut.
Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan adalah
meningkatkan peran internal audit untuk memonitor kinerja sistem pengawasan
perusahaan dan internal audit dalam melakukan mekanisme umpan balik kepada
fungsi manajemen.
diterapkan di BUMD, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi
terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran BUMD. Setiap perusahaan
bertanggung jawab terhadap item-item SPIP dengan baik sebagaimana telah
ditetapkan oleh pemerintah serta prinsip-prinsip yang ada untuk mengembangkan
praktek-praktek Good Corporate Governance yang lebih sesuai dengan kondisi
lingkungan masyarakat. Tata kelola perusahaan yang baik sangat berpengaruh
terhadap pencapaian tujuan yang telah derencanakan oleh sebuah perusahaan.
Audit internal merupakan suatu penilaian atas keyakinan, independen,
obyektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan
meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya
dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi
dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata
kelola. Audit internal adalah katalis untuk meningkatkan efektivitas organisasi
dan efisiensi dengan memberikan wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis
dan penilaian data dan proses bisnis. Dengan komitmen untuk integritas dan
akuntabilitas, audit internal yang memberikan nilai kepada mengatur badan dan
manajemen senior sebagai sumber tujuan saran independen. Profesional yang
disebut auditor internal yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan kegiatan
audit internal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pengendalian internal
pada organisasi tersebut telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan
aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat membantu organisasi agar
dapat melakukan tanggung jawabnya scara efektif, yaitu dengan cara melakukan
analisa dan melakukan penilaian serta memberikan rekomendasi dan saran,
ekonomis, lancar, aman dan tertib.
Internal auditor adalah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas
internal audit, oleh sebab itu internal auditor senantiasa berusaha untuk
menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas
setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang
semakin kompleks.Dalam instansi pemerintahan, pengawasan dilakukan oleh
auditor intern yang ditunjuk langsung oleh pemerintah berupa Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas sendiri ditugaskan untuk dapat memastikan jalannya
pelaksanaan pengendalian manajemen tersebut agar secara terus menerus dapat
ditingkatkan keefektifitasannya sesuai dengan tujuan dari SPIP. Dengan demikian
Dewan Pengawas dapat menilai apakah BUMD tersebut telah bertanggung jawab
atas implementasi terhadap SPIP yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 20,
jumlah anggota Dewan Pengawas dalam BUMD ditetapkan berdasarkan jumlah
pelanggan dengan ketentuan :
a) Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
dan
b) Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000,
Hal tersebut dilakukan bedasarkan atas asas efisiensi pengawasan dan efektivitas
pengambilan keputusan.
berikut
kota.
4
penanganan kasus dari instansi lain.
3. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
4. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
5. Pemeriksaan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
6. Pemeriksaan khusus untuk hal-hal tertentu. Dimana dapat diketahui BUMD
Kota Salatiga terdiri dari PDAM Salatiga, SPBU, BANK Salatiga dan BKK
Sidorejo Salatiga.
melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta penyususnan staf
namun dari sisi tingkat atau level manajemen dapat dibagi menjadi tiga macam,
yaitu (dewi sri 2009 sim blog spot. com). :
1. Manajemen puncak / top management
Tanggung jawab dari manajemen puncak adalah keseluruhan kinerja dan
keefektifan dari suatu perusahaan Manajer tingkat puncak membuat kebijakan,
keputusan, dan strategi yang berlaku secara umum pada suatu perusahaan.
Jabatan yang temasuk manajemen puncak adalah Chief Financial Officer,
Chief Executive Officer, Chief Information Officer.
2. Manajemen tingkat menengah / middle management
Manajemen tingkat menengah berada diantara manajemen puncak dan
manajemen lini pertama, kebijakan serta keputusan yang diambil oleh manajer
tingkat atas atau puncak.Jabatan yang termasuk manajemen menengah adalah
kepala bagian, pemimpin proyek, manajer divisi, manajer pabrik.
5
Manajemen tingkat bawah ini kebanyakan melakukan pengawasan atau
supervise pada karyawan dan memastikan strategi , kebijakan dan keputusan
yang telah diambil oleh manajer puncak menengah telah dijalankan dengan
baik. Manajemen lini pertama juga memiliki andil dan turut serta dalam proses
mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Jabatan yang termasuk
dalam manajemen operasional adalah supervisor, manajer departemen,
manajer area, manajer kantor, atau manajer shift.
Kasus-kasus yang biasa terjadi banyak mengalami kecurangan, seperti
korupsi, tidak maksimalnya pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga
dapat menimbulkan kerugian cukup besar yang dialami oleh pemerintah. Sebagai
contoh adanya penyalahgunakan dana PDAU yang permodalannya berasal dari
APBD Salatiga. Karena penyalahgunaan itu, PDAU merugi Rp 222,55 juta. .
(Suara Merdeka, 2013).
Kota Salatiga terhadap praktek pengawasan oleh Dewan Pengawas BUMD Kota
Salatiga, selain itu informasi yang diperoleh melalui penelitian ini akan
bermanfaat untuk menilai kinerja Dewan Pengawas apakah sudah sesuai dengan
ketentuan apa belum dan dapat dijadikan dasar untuk evaluasi Dewan Pengawas
dalam mengawasi BUMD.Manfaat penelitian ini bagi kalangan akademis, hasil
penelitian diharapkan mampu memberikan referensi dan literatur terkait
pengendalian internal. Kontribusi dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak lain
untuk melakukan analisis lebih lanjut dalam bidang kajian yang relevan. Bagi
BUMD Kota Salatiga penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan
perbaikan terkait dengan praktik pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas dan
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan BUMD oleh
Dewan Pengawas.
pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas ?
2. Bagaimana persepsi manajemen BUMD Kota Salatiga tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan BUMD oleh Dewan
Pengawas?
Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu
organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan
perusahaan guna memberikan saran-saran kepada manajemen (Bambang, 1999).
Sedangkan pengertian audit internal menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)
dalam SPAP (Standar Pelaporan Akuntan Publik) adalah suatu aktivitas penilaian
yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi
aktivitas-aktivitas organisasi pemberi bantuan bagi manajemen. (1998; 322).
Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal
adalah:
2. Pemeriksa berfungsi sebagai staf pembantu manajemen
3. Pemeriksa harus bersifat independen
4. Pemeriksaan terhadap operasi dan pengendalian intern dilaksanakan untuk
mendorong ketaatan pada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
5. Pemeriksaan terhadap berbagai aktivitas perusahaan secara terus menerus
Tujuan dari audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar
dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor
internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan
informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa (Tugiman, 1997:
99). Adapun pemeriksaan intern disini bukan hanya kecermatan matematis, tetapi
7
adalah manajemen kontrol. Begitu pula yang dikatakan Hiro Tugiman dalam
standar professional audit internal, yaitu pemeriksaan yang memiliki kewajiban
melaporkan aktivitas perusahaan pada tingkat manajemen.
Peran dan tugas auditor internal yang tertulis dalam penelitian Angus, et.
al, (2011) yang meneliti tentang efektivitas internal audit pada sektor publik di
Nigeria adalah:
1. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen dan dewan, dalam
menyediakan informasi tentang kecukupan dan efektivitas sistem
pengendalian internal dan kualitas kinerja.
2. Auditor internal memastikan kepatuhan terhadap semua keuangan, personalia,
pemberian pinjaman, pengolahan data, kebijakan dan prosedur administratif
lainnya, serta ekonomi, efisiensi dan efektivitas tentang sumber daya yang
digunakan.
3. Audit internal merupakan alat control manajemen utama untuk memberikan
keyakinan kepada manajamen bahwa informasi keuangan diserahkan kepada
manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang handal,
akurat dan berdasarkan catatan yang handal dan dinyatakan untuk memberikan
informasi tentang kekurangan dalam organisasi ataupun sistem pengendalian
internal, serta menyoroti pratek manajemen yang memerlukan tindakan
korektif.
1. Untuk meninjau, mengevaluasi dan melaporkan kecukupan atau kerangka
pengawasan keuangan yang ada di badan dan efisiensi dalam menjamin
properti, kehati-hatian, kelengkapan dan keakuratan kegiatan instansi
bersangkutan dan transaksi.
2. Untuk melaksanakan audit yang lengkap dan berkelanjutan dari rekening dan
catatan pendapatan, pengeluaran, tanaman, toko-toko dan properti lainnya.
3. Untuk mengevaluasi apakah kinerja aktual dalam kerangka kontrol didirikan
keuangan (audit kepatuhan).
meneliti proses kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta
melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa, mencegah, memperbaiki
penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana pencapaian tujuan secara
efektif dan efisien. Pengawasan terhadap BUMD dapat dilakukan oleh Dewan
Pengawas dan manajemen atau pengelola BUMD itu sendiri melalui Satuan
Pengawas Intern serta oleh pihak luar atau ekstern yaitu Bank Indonesia dan
Akuntan Publik.
pengelolaan BUMD dan pengendalian resiko yang sehat. BUMD harus bisa
menciptakan suatu pengendalian untuk operasionalnya sendiri yaitu dengan
menciptakan pengendalian internal. Untuk diyakininya bahwa pengendalian
internal itu sudah dilakukan dengan baik perlu dilakukan suatu audit oleh pihak
internal sendiri yaitu internal audit. Dengan semakin berkembangnya BUMD
tersebut, maka rentang kendali antara Direksi dan Dewan Pengawas dengan para
pelaksana operasional semakin lebar dan komplek, sehingga fungsi internal audit
diharapkan dapat menjadi penghubung antara keduanya, terutama membantu
Direksi dalam mengamankan kegiatan operasional yang melibatkan dana dari
masyarakat luas untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan kegiatan BUMD
berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, lancar, aman dan tertib.
Dewan pengawas berasal unsur pejabat pemerintah daerah yang ditunjuk
langsung oleh pemerintah untuk menjamin agar pemerintahan kota atau kabupaten
dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana dan aturan undang-
undang yang telah ditetapkan. Tugas Dewan Pengawas adalah melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan
BUMD, sehingga BUMD dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
direncanakan. Dalam melakukan pengawasan terhadap BUMD, Dewan Pengawas
menggunakan SPIP sebagai acuan kerjanya.
9
meliputi :
1. Salinan audit tentang laporan dari akun yang disampaikan dalam tata cara
penulisan yang ditentukan bersama-sama dengan laporan kepada menteri atau
sekretaris Negara.
2. Para auditor harus menyatakan apakah akun menurut mereka dapat
memberikan pandangan yang benar dan adil sesuai terhadap urusan operasi.
3. Auditor harus menyatakan apakah akun tersebut telah memberikan semua
informasi yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
4. Para auditor biasanya akan melaporkan jika mereka tidak puas dengan aspek
dalam laporan keuangan.
SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian
intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintahan. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup
kelembagaan, tugas, kompetensi SDM, kode etik, standart audit, pelaporan.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis,
penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan, serta bimbingan dan
konsultasi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor selaku aparat pengawas
internpemerintah.
Secara ekonomi, audit internal dimaksudkan untuk konsumsi internal
dengan berbagai manfaat sosial ekonomi.Dalamsektor publik menurut Azubike
(2002) dalam Effectiveness of Internal Audit as Instrument of Improving Audit
internal, pengendalian internal sangat efektif dalam meningkatkan keandalan
akuntansi data dan dalam melindungi terhadap penipuan, hal tersebut
mengimplikasikan ekonomi dari suatu audit tidak efektif. Hal-hal yang biasa
10
adalah sebagai berikut :
a. Lack of audit manual: tidak adanya panduan standar audit internal dan rencana
audit kerja secara terperinci akan mempengaruhi kualitas pekerjaan audit
terutama untuk audit internal baik non-akuntan ataupun akuntan yang non-
qualified.
b. Non-Career Auditors and lack of growth prospect: karir auditor yang
memenuhi syarat professional akuntan memiliki level atau status dibawah
dengan yang dimiliki oleh rekan-rekan professional mereka di departemen
keuangan sebagai auditee. Hal ini memberikan auditee keuntungan dan
perasaan superioritas kepada auditor internal maka mereka dapat menahan
akses auditor untuk mendapatkan informasi dengan ketidakseimbangan proses
arus informasi sehingga informasi yang didapatkan auditor adalah informasi
yang mereka ingin sediakan untuk auditor lihat.
c. Reporting structure and professional independence: pada masa lalu auditor
internal merupakan sebuah unit dari accounts department, tetapi untuk
menjamin independensi auditor, auditor internal harus melaporkan langsung
kepada kepala eksekutif. Perubahan ini berdampak negatif karena kebanyakan
kepala eksekutif merupakan pemegang jabatan politik, yang tidak memiliki
kepentingan permanen dan mengarah ke non-komitmen untuk laporan audit
internal.
d. Scope of work: tidak adanya definisi yang tepat dari tugas, hak, keistimewaan
dan keterbatasan auditor internal sehingga dapat menghambat auditor untuk
melakukan tugasnya dengan hasil yang memuaskan.
e. Privileges of office: kurangnya upah yang memadai dan pra-syarat kantor telah
membuat beberapa auditor internal ikut andil dalam melakukan kecurangan.
f. Hazards of office: faktor lain yang menghambat efisiensi audit internal adalah
resiko yang dihadapi oleh auditor internal yang jujur dan berprinsip. Auditor
11
kehidupan dan sifat dari auditor internal.
Kinerja Dewan Pengawas sebagai auditor internal di BUMD dapat
dikatakan baik apabila Dewan Pengawas dapat menjamin bahwa tidak terdapat
penyimpangan atau penyalahgunaan atas aset pemerintah yang dilakukan oleh
BUMD terkait, dan dapat melakukan perbaikan di area-area yang harus
memerlukan perbaikan agar untuk periode berikutnya BUMD dapat berjalan
dengan lebih baik lagi. Apabila Dewan Pengawas telah menjamin bahwa BUMD
telah menerapkan SPIP dengan baik dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang
telah direncanakan serta sesuai dengan peraturan pemerintah maka kinerja Dewan
Pengawas sebagai auditor internal terhadap BUMD telah dilakukan dengan baik.
3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Data
primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang bersumber
dari survey melalui kuesioner yang ditujukan kepada manajemen BUMD Kota
Salatiga yang digunakan berupa dua bagian. Bagian pertama berisi mengenai
praktik pengawasan Dewan Pengawas dan bagian kedua berisi tentang faktor yang
mempengaruhi efektivitas fungsi pengawas BUMD oleh Dewan Pengawas.
3.2 Populasi dan Sampel
Populasi data yang diteliti atas manajemen BUMD Kota Salatiga meliputi
manajemen operasional dan manajemen tingkat menengah. Pada penelitian ini
teknik sampel yang digunakan adalah non probability sampling. Dari teknik
sampling tersebut dipilih purposive sampling karena sampel didapatkan dengan
memilih responden yang benar benar memiliki informasi yang dibutuhkan oleh
peneliti. Peneliti menetukan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 32 orang.
12
1. Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyusun
kuesioner.
2. Penentuan respoden dilakukan dengan cara bertanya kepada pegawai BUMD
terkait mengenai staf yang mengetahui praktek pengawasan pada BUMD
Kota Salatiga.
3. Memberikan kuesioner secara langsung kepada responden yang dituju untuk
mencegah terjadinya salah sasaran dan menjelaskan kepada responden secara
garis besar maksud dari isi kuesioner di setiap bagiannya.
4. Meminta responden untuk memberikan persepsi setuju atau tidak tentang
praktik pengawasan oleh Dewan Pengawas BUMD Kota Salatiga
5. Pada bagian kedua peneliti meminta persepsi responden untuk menilai setuju
atau tidak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi
pengawas BUMD oleh Dewan Pengawas.
6. Dari hasil yang diperoleh pada point 4 sampai 5, tiap item informasi dihitung
rata-ratanya.
7. Untuk melihat tingkat persepsi responden, maka digunakan rumus interval
sebagai berikut:
8. Dalam kuesioner ini juga diberikan ruang kosong untuk menampung
informasi yang dianggap penting oleh responden faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi efektivitas.
deskriptif, untuk dapat memaknai data yang telah didapat dari hasil
penelitian.
Setelah didapat data dari hasil penyebaran kuesioner di BUMD Kota
Salatiga, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan analisis
data dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah
statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan
atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono,
2008).
memasukan data dari hasil kuesioner kemudian menjumlahkan skor dari setiap
item-item kuesioner. Langkah kedua mencari rata-rata pada setiap item-item
tersebut. Dari hasil rata-rata tersebut dapat dikelompokan kriteria sesuai dengan
14
interval yang telah ditetapkan pada metode pengumpulan data sehingga setiap
item kuesioner dapat disimpulkan hasilnya.
4. Temuan dan Pembahasan
Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap
pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat
kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(selanjutnya disingkat “RJPP”), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(selanjutnya disingkat “RKAP”) serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan adalah kegiatan Dewan
Pengawas untuk menilai perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan
sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang
keuangan dan/atau bidang teknis operasional.
4.1.1. Tugas Dewan Pengawas
Pengawas berhak untuk:
waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau
tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perusahaan dan
berhak memeriksa buku-buku, surat bukti, persediaan barang-barang ,
memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi, surat
surat berharga dan lain-lain.
tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat
memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu
atas beban Perusahaan.
mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.
6. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala
persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
7. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh
Direksi.
8. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas.
9. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-
hal yang dibicarakan.
waktu seorang atau lebih anggota Direksi dengan alasan melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau terdapat indikasi
melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau melalaikan
kewajibannya dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada
yang bersangkutan dan Menteri disertai alasan yang menyebabkan tindakan
tersebut.
11. Dalam hal Jabatan Direksi lowong dan penggantinya belum ada atau belum
memangku jabatannya, maka Dewan Pengawas berwenang menunjuk salah
seorang anggota Direksi lainnya untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi
yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dan
menunjuk pihak lain untuk mewakili perusahaan dalam hal terjadi benturan
kepentingan Perusahaan dengan kepentingansemua anggota Direksi.
4.1.2. Kewajiban Dewan Pengawas
Pengawas berkewajiban:
1. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk
kepentingan dan usaha perusahaan
3. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan
oleh Direksi.
pengurusan Perusahaan.
melasanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
Jangka Panjang Perusahaan dan RKAP yang diusulkan Direksi.
7. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan
saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting
bagi kepengurusan Perusahaan.
menurunnya kinerja Perusahaan.
10. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang
disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
11. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas.
12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru lampau kepada RPB.
13. Menetapkan keputusan batasan-batasan nilai dari perbuatan hukum Direksi
yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Pengawas.
14. Memberikan Putusan Terhadap Usulan Perbuatan hukum Direksi yang
memerlukan Persetujuan Tertulis.
Secara umum responden penelitian ini dibagi menurut jenis kelamin, usia,
pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Dari total 32 orang, yang bersedia dan
tidak berhalangan untuk mengikuti penelitian ini adalah sebanyak 26 orang
17
(81,25%). Menurut jender penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki dari
pada perempuan yaitu laki-laki berjumlah 14 orang dan perempuan berjumlah 12
orang. Menurut usia penelitian lebih banyak responden yang berusia kurang dari
sama dengan 50 tahun. Pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini hanya
berkisar antara SMA, S1, dan S2, dan didominasi oleh responden yang
berpendidikan terakhir S1. Dalam penelitian ini masa jabatan responden dibagi
menjadi tiga, yaitu antara 1 sampai 10 tahun, 11 sampai 20 tahun, dan 20 tahun ke
atas, temuan menunjukan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden yang
memiliki masa jabatan 11 sampai 20 tahun.
Responden pada penelitian ini manajemen BUMD Kota Salatiga yang
meliputi manajemen tingkat menengah dan manajemen operasional yang memiliki
jabatan seperti pada tabel 4.2.Responden dipilih berdasarkan kriteria yang
memiliki pengetahuan dan berhubungan langsung serta mengerti dengan praktik
pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas dan faktor – faktor yang
mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan.
operasional dan manajemen tingkat menengah BUMD Kota Salatiga
BUMD PD BKK SIDOREJO
Kota Salatiga
1. Direkttur
pengawas
Tabel 4.3.1.
Pengawas
penuh tanggung jawab melaksanakan
perusahaan.
116
4,26
Sangat
Setuju
bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya sesuai ketentuan
melaksanakan kegiatan pengurusan
dasar dan peratuan perundang –
saran mengenai Rencana Jangka
gejala menurunya kinerja perusahaan
101
3,88
Setuju
laporan berkala dan laporan tahunan
serta menandatangani laporan tahunan.
Dewan Pengawas
dilakukan selama tahun buku.
hukum Direksi yang memerlukan
persetujuan tertulis Dewan Pengawas
terhadap usulan yang memerlukan
Secara rata-rata responden menilai pengawas telah dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha
perusahaan. Itu dapat dilihat dari tabel persepsi responden yang memberi persepsi
sangat setuju. Responden memberi pernyataan tersebut dikarenakan Dewan
Pengawas telah etika jabatan sebagai berikut:
a. Etika berkaitan dengan keteladanan
Dewan Pengawas harus mendorong teriptanya perilaku etis. Salah
satunya dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi
Direksi dan Pegawai perusahaan.
undangan.
berlaku, Anggaran Dasar dan penduan Good Corporate Governance
serta kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.
c. Etika berkaitan dengan peluang usaha.
Selama menjabat Dewan Pengawas tidak diperkenankan untuk:
1. Mengambil peluang bisnis perusahaan untuk kepentingan dirinya
sendiri ataupun kepentingan orang lain.
2. Menggunakan aset perusahaan, informasi perusahaan atau
jabatanya selaku Dewan Pengawas untuk kepentingan pribadi
ataupun kepentingan orang lain yang bertentangan dengan
ketentuan perundangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan
yang berlaku.
22
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan selalu menjaga
kerahasiaan informasi yang diperayakan kepadanya.
e. Etika berkaitan dengan benturen kepentingan.
Definisi benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana
kepentingan anggota Dewan Pengawas bertentengan dengan
kepentingan perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan
nilai,mencapai visi dan menjalankan misi, yang pada akhirnya akan
merugikan perusahaan.
Pengawas telah bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang
berlaku. Menurut tabel diatas responden memberi pernyataan setuju, hal itu dapat
disimpulkan bahwa Dewan Pengawas mengetahui sanksi apabila melanggar atau
lalai dalam menjalankan tugasnya dan sanggup secara pribadi mngakui dan
menjalankan sanksi tersebut.
memberi pernyataan sangat setuju, hal itu dapat disimpulkan bahwa Dewan
Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang
dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, termasuk
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Angaaran
Perusahaan serta memetuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi
penasihatan, Dewan Pengawas dapat membentuk komite lainya sesuai dengan
perkembangan peraturan perudangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.
setuju bahwa Dewan Pengawas telah memberi pendapat atau saran mengenai
Rencana Jangka Panjang Perusahaan, yang merupakan rencana strategis yang
23
memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu
5 (lima) tahun serta RKAP yang menjadi penjabaran tahunan dari RJPP, dan
pengawas telah mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan.
Dalam memantau efektivitas praktek GCG yang dilakukan perusahaan
responden memberi peryataan setuju itu dapat disimpulkan pengawas telah
melakukan tugasnya dengan baik. Dalam mengawasi pelaksanaan pengelolan
perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG pengawas dibantu oleh
Komite Audit, Komite Audit tersebut bersifat madiri serta bertanggung jawab
langsung kepada Dewan Pengawas.
memberikan gambaran dan pertanggung jawaban tentang jalannya kegiatan
Perusahaan selama satu tahun untuk disahkan oleh Menteri dan publikasi kepada
Stakeholder lainnya.
Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus membuat risalah rapat,
responden memberi pernyataan setuju. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua
rapat dan salah seorang peserta rapat yang ditunjuk yang berisi hal-hal yang
dibicarakan, termasuk pernyataan ketidak setujuan anggota Dewan Pengawas.
Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan
Pengawas atau atas usul paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota
Dewan Pengawas atau atas permintaan tertulis dari Menteri yang menyebutkan
hal-hal yang akan dibicarakan. Rapat Dewan Pengawas dihadiri oleh anggota
Dewan Pengawas dan dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas untuk
mendokumentsikan risalah rapat. Apabila dipandang perlu Rapat Dewan
Pengawas dapat mengundang Direksi.
memerlukan persetujuan tertulis Dewan Pengawas, dalam iten ini responden
memberi pernytaan setuju. Keputusan Dewan Pengawas untuk menetapkan
batasan-batasan nilai yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar guna mengatur
kewenangan masing-masing organ dalam melaksanakan dan mengawasi
pelaksanaan pengurusan perusahaan oleh Direksi dalam melakukan perbuatan
perbuatan hukum tertentu. Keputusan ini di tetapkan berdasarkan Rapat Dewan
Pengawas setelah mendengarkan pendapat Direksi dan berlaku untuk jangka
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun anggaran.
Pengawas telah memberi putusan terhadap usulan perbuatan Direksi yang
memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas, responden memberi
pernyataan setuju. Dalam melaksanakan perbuatan tertentu yang
kewenangannya tidak sepenuhnya
persetujuan tertulis Dewan Pengawas adalah:
a. Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain
melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
c. Membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan
lainnya yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan, kecuali surat berharga yang diterbitkan oleh
Pemerintah Indonesia dan membeli kembali surat berharga yang diterbitkan
oleh Perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan;
d. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan
kredit jangka pendek yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh
Menteri;
e. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis
yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima)
25
tahun yang nilai pertahun melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh
Menteri;
f. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis
yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun
yang nilai pertahun sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
g. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi dan
sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
h. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu
yang ditetapkan oleh Menteri.
i. Melepaskan dan menghapuskan persediaan barang mati sampai dengan nilai
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
j. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama
operasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun;
k. Mengadakan kerjasama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih
dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
l. Mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer),
Bangun Guna Milik (Build, Operate, and Owned) atau Bangun Sewa Serah
(Build, Rent, and Transfer) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh
Menteri;
m. Menyewakan aset Perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun;
n. Memperpanjang kerja sama operasi dan penyewaan aset yang menjadi
kewenangan Direksi untuk periode kedua dan seterusnya;
o. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai
akibat keuangan sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
dan
p. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai 2 (dua) tingkat di
bawah Direksi.
fungsi pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas
No Item informasi Total
laporan BUMD
tindakan dan kebijakan yang telah dan
akan dijalankan Direksi BUMD.
kepada BUMD.
tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka
waktu tertentu atas beban perusahaan
87
3,34
Netral
Pengawas mengangkat seketaris Dewan
Pengawas atas beban perusahaan.
mengenai segala persoalan yang
untuk menghadiri rapat Dewan
dan memberi pandangan – pandangan
101
3,88
Setuju
27
yang sesuai atas pelanggara yang
dialkukanDdireksi BUMD.
lowong secara profesional.
88
3,38
Nertal
Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa secara rata – rata responden
menilai item-item yang diajukan dalam kuesioner (bagian 2) merupakan faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan BUMD oleh Dewan
Pengawas. Para responden berpendapat bahwa Anggota Dewan Pengawas baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-
bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau
yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa bukubuku, surat-surat
bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
un9tuk keperluan verifikasi, surat berharga dan lain-lain. Dan Dewan Pengawas
telaah mengetahui segala tindakan dan kebijakan yang telah dan akan dijalankan
Direksi BUMD, hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas fungsi
pengawasan BUMD, dikarenakan agar Dewan Pengawas dapat menilai kinerja
Direksi dalam mengelola BUMD.
Anggota Dewan Pengawas telah menanyakan dan meminta penjelasan
tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan, hal
ini berpengaruh terhadap efektivitas fungsi pengawasan. Kegiatan ini dapat
dilakukan pada pertemuan informal. Pertemuan informal adalah pertemuan
anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi di luar forum rapat-rapat formal.
Pertemuan ini dapat dihadiri pula oleh anggota atau anggota-anggota dari organ
lainnya, atau anggota kedua organ secara lengkap, untuk membicarakan atau
mendiskusikan suatu permasalahan dalam suasana informal. Sesuai sifatnya yang
informal, pertemuan bukan untuk menghasilkan keputusan, melainkan untuk
28
mengupayakan kesamaan pandangan/ pemahaman yang tidak mempunyai
kekuatan mengikat bagi kedua pihak.
Dewan Pengawas telah mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk
membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya dibidang kesekretariatan, menurut
responden hal ini berpengaruh terhadap efektivitas fungsi pengawasan,
dikarenakan sekretaris dapat membantu Dewan Pengawas dalam:
1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan
Pengawas;
Pengawas dengan Menteri, Direksi maupun pihak-pihak terkait (stakeholders)
lainnya.
a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan
Pengawas.
dalam mengelola Perusahaan.
c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus
mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Pengawas
sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh
Direksi.
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite di lingkungan Dewan
Pengawas dan Tenaga Ahli untuk keperluan Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas meminta manajeman BUMD untuk menghadiri rapat Dewan
Pengawas, pada item ini responden memberi pernyataan setuju. Dewan Pengawas
mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan
Pengawas dapat mengundang Direksi. Kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan
29
Pengawas dimungkinkan apabila Direksi atau salah satu anggota Direksi diundang
oleh Dewan Pengawas untuk menjelaskan, memberikan masukan atau melakukan
diskusi.
Tatacara:
a. Dewan Pengawas mengirim undangan Rapat Dewan Pengawas kepada Direksi,
dapat berupa surat/memorandum atau faksimili dengan melampirkan materi
rapat, sekurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
b. Direksi, berdasarkan agenda rapat, menetapkan Anggota Direksi atau
anggotaanggota Direksi yang akan menghadiri rapat dan memberikan
konfirmasi kepada Dewan Pengawas, sekurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum
rapat dimulai.
c. Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri Direksi. Sekretaris Dewan
Pengawas membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat.
Dewan Pengawas juga selalu menghadiri rapar Direksi dan memberi
pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. Direksi dapat
mengundang Dewan Pengawas atau salah satu anggota Dewan Pengawas untuk
menjelaskan, memberikan masukan atau melakukan diskusi terhadap suatu
permasalahan sebagai bahan bagi Direksi untuk menjalankan fungsinya.
Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap
waktu berhak menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-
hal yang dibicarakan.
a. Direksi mengirim undangan Rapat Direksi kepada Dewan Pengawas, dapat
berupa surat/memorandum atau faksimili dengan melampirkan materi rapat,
sekurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
b. Dewan Pengawas, berdasarkan agenda rapat, menetapkan Anggota Dewan
Pengawas atau anggota-anggota Dewan Pengawas yang akan menghadiri rapat
dan memberikan konfirmasi kepada Direksi, sekurangnya 2 (dua) hari kerja
sebelum rapat dimulai.
Hal tersebut menurut responden dapat mempengaruhi efektivitas fungsi
pngwasan, dikarenakan dengan saling menghadiri rapat dapat mengetahui isi
dalam rapat tersebut.
melakukan pemberhentian untuk sementara waktu. Menurut pernyataan responden
hal itu sangat setuju, itu dapat disimpulkan bahwa dengan memberi sanksi
tersebut anggota Direksi tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasar perusahaan.
Pemberhentian sementara seorang atau lebih anggota Direksi yang diduga telah
melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau
terdapat indikasi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian
terhadap Perusahaan dan/atau melalaikan kewajibannya dan atau terdapat alasan
yang mendesak bagi Perusahaan. Pemberhentian sementara anggota Direksi harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: [tidak diatur secara jelas, yang diatur
jelas hanya pemberhentian sementara oleh Menteri dalam:
a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara lisan atau
tertulis kepada yang bersangkutan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
b. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud,
anggota Direksi yang bersangkutan berhak mengajukan pembelaan diri secara
tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
c. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang
bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Dewan Pengawas melekukan penunjukan pengisi posisi Direksi yang
lowong seacara profesional, responden memberi pernyataan sangat setuju. Dalam
hal Jabatan Direksi lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku
jabatannya, maka Dewan Pengawas berwenang menunjuk salah seorang anggota
Direksi lainnya untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong
31
tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dan menunjuk pihak lain
untuk mewakili perusahaan dalam hal terjadi benturan kepentingan Perusahaan
dengan kepentingan semua anggota Direksi. Dengan adanya pengganti anggota
Direksi yang lowong akan melancarkan kegiatan perusahaan.
Responden memberikan pernyataan netral atau bisa dikatakan cukup. Ada
2 penelasan dari pernyataan netral, yaitu:
1. Bahwa Dewan Pengawas telah ukup baik dalam menjalankan tugas dan
kewaibanya.
2. Responden tidak begitu jelas atau tidak mengetahui kondisi Dewan
Pengawas yang terdapat dalam kuesioner.
4.4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan
Secara umum responden dalam penelitian ini telah menganggap faktor-
faktor yang tertera di dalam kuesioner telah mewakili pemikiran mereka. Namun
terdapat empat responden yang memberikan pendapat tentang faktor-faktor lain
yang dapat mempengaruhi efektivitas fungsi pengawas. Data berikut merupakan
item-item lain yang diberikan responden menurut pemikiran pribadinya tentang
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan
Tabel 4.4
No
Responden
ditambah
BUMD
32
kajian-kajian dalam setiap masalah bisa ditemukan
solusi terbaik
dengan baik
pengawas ditambah, menurut Ahmad, et al. (2009) yang menyatakan bahwa
kurangnya staf pengawasan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh audit
internal sektor publik di Malaysia. Menurut staf – staf BUMD kota Salatiga hal
tersebut juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas fungsi
pengawasan, karena hal tersebut juga menyangkut pendapat responden (no 9)
yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas kurang optimal dalam mengawasi
BUMD. Salah satu penyebab kurang optimalnya pengawasan itu dikarenakan
personel pengawas untuk mengawasi BUMD.
Responden (no 11) yang menyatakan Dewan Pengawas perlu lebih profesional
agar kajian-kajian dalam setiap masalah dapat ditemukan solusi terbaik, itu sama
dengan pernyataan responden (no 16) yang menyatakan Dewan Penagawas
kurang melaksanakan amanatnya dengan baik. Dari kedua pernyataan diatas dapat
disimpulkan bahwa efektifitas pengawasan akan lebih oprimal jika Dewan
Pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu: melakukan
pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (selanjutnya disingkat “RJPP”), Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (selanjutnya disingkat “RKAP”) serta ketentuan-ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33
Kota Salatiga mengenai praktek pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas dan
dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memepengaruhi
efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap
BUMD Kota Salatiga. Berdasarkan data dari hasil kuesioner yang telah
dikumpulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Pengawas dalam
melakukan pengawasan di BUMD Kota Salatiga sudah cukup baik. Hal ini dapat
dilihat dari hasil kerja staf pengawas yang menurut responden sebagai pihak yang
diawasi sudah cukup baik, sehingga responden dapat mengatakan bahwa praktek
pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas sebagai auditor internal di BUMD
Kota Salatiga sudah sesuai dengan tugas Dewan Pengawas.
Mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi staf pengawas,
responden berpendapat bahwa “Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan
halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
oleh Perusahaan dan berhak memeriksa buku-buku, surat surat bukti, persediaan
barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan
verifikasi, surat berharga dan lain-lain” merupakan faktor yang paling
mempengaruhi efektivitas fungsi staf pengawasan. Dengan melakukan hal
tersebut, maka mempermudah Dewan Pengawas untuk melakukan akses
keseluruh bagian dan mempermudah dalam melakukan pencatatan, sehingga
pengawasan dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil
dari kuesioner pada item tersebut secara rata-rata memiliki nilai paling besar
diantara item-item lainnya.
mempengaruhi efektivitas fungsi staf pengawas, yaitu Akan lebih baik apabila
personel pengawas ditambah, Dewan Pengawas kurang optimal dalam mengawasi
BUMD, Dewan Pengawas perlu lebih profesional agar kajian-kajian dalam setiap
masalah bisa ditemukan solusi terbaik dan Dewan pengawas kurang
34
melaksanakan amanat dengan baik, Hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas
praktik pengawasan oleh Dewan Pengawas sebagai auditor internal di BUMD
agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi secara terus menerus.
Di dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa
keterbatasan. Pertama, adanya beberapa responden yang tidak bersedia dan
berhalangan di dalam pengisian kuesioner. Keseluruhan responden dari BUMD
Kota Salatiga berjumlah 32 orang, sedangkan responden yang berpartisipasi
dalam penelitian ini berjumlah 26 orang (81,25%). Kedua, kemungkinan adanya
conflict of interest antaraDewan Pengawas dan BUMD yang di awasi sehingga
data yang di dapat bias. Ketiga, penelitian ini masih berada dalam taraf deskriptif
kualitatif, belum terdapat kajian statistik yang mendalam.
35
Angus Okechukwu Unegbu, Mohammed Isa Kida, 2011. Effectiveness of Internal
Audit as Instrument of Improving Public Sector Management.
Anthony Harrison, Auditing the Public Sector
Azubike (2002), Johnson (1996). Effectiveness of internal audit as instrument of
improving audit internal.
Jakarta.
dengan Manajemen Audit. BPFE Yogyakarta.
Hasibuan, H. Malayu S. P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Bumi
Aksara. Jakarta.
Ihalauw, John J.O.I, (2003). Bangun Teori Edisi Milenium. Fakultas Ekonomika
dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
Nur, Turiman Fachturahman, (2009) Terobosan Hukum Memajukan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Era Otonomi Daerah
Mangkunegara, Anwar Prabu, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia
Perusahaan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Santoso, Singgih. 2003. Statistik Diskriptif Konsep dan Aplikasi dengan Microsoft
Excel dan SPSS. Andi. Yogyakarta.
Sastrohadiwiryo,B. Siswanto.2003.Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, edisi 2.
PT. Bumu Aksara. Jakarta.
Supramono dan Intiyas Utami. 2003. Desain Proposal Penelitian, Cetakan 1.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
Salatiga
36
Perundang-undangan
tentang “Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum”
_______________: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun
2008 tentang “ Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan”
_______________: Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang
kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
_______________: Keputusan Mendagri No.35 Tahun 2006 tentang “Kebijakan
Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2007”
Kuesioner ini dibuat dalam rangka pengumpulan data penelitian tugas akhir (skripsi)
Miswanta, Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW Salatiga (Angkatan 2007), yang
berjudul “Persepsi Manajemen BUMD Terhadap Praktik Pengawasan Oleh Dewan Pengawas
BUMD Kota Salatiga”. Pada Kuesioner ini terdapat 2 bagian dimana bagian pertama
menjelaskan tentang praktik pengawasan BUMD oleh Dewan Pengawas. Dan pada bagian kedua
menjelaskan tenteng faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan oleh
Dewan Pengawas. Bapak/Ibu diharapkan dapat membantu dengan melengkapi dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan dalam Kuesioner ini sejujur-jujurnya dan semaksimal mungkin, serta
mengembalikannya sesegera mungkin guna dianalisis oleh peneliti. Semua data diri Bapak/Ibu di
dalam Kuesioner ini akan dirahasiakan oleh peneliti.
Data Diri Responden:
(Data diri Responden akan dirahasiakan – Mohon Diisi dengan HURUF KAPITAL)
Nama : …… ……………………………… (boleh tidak diisi)
Usia :………Tahun
Jabatan : …….…………………….
Kuesioner Penelitian Skripsi
Bagian 1
Pada Bagian 1 ini merupakan praktik pengawasan Dewan pengawas Di BUMD Kota Salatiga.
Bapak/Ibu diharapkan dapat menjawab dengan memberi tanda “√” (centang/contreng) sesuai
dengan keadaan responden dan berdasarkan pemahaman responden dengan menilai
menggunakan Skala dibawah ini menurut penilaian Bapak/Ibu.
SS berarti bahwa sangat setuju
S berarti bahwa setuju
N berarti bahwa netral
No Praktik pengawasan
1.
melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan.
2.
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan
yang berlaku.
4.
pengurusan perusahaan.
undangan.
6. Pengawas telah memberi pendapat atau saran mengenai Rencana Jangka
Panjang Perusahaan.
8.
terjadi gejala menurunya kinerja perusahaan.
9.
perusaan.
10.
tahunan serta menandatangani laporan tahunan.
11. Pengawas telah membuat risalah rapat Dewan Pengawas.
12.
dilakukan selama tahun buku.
Pengawas.
14.
persetujuan tertulis.
Bagian 2
Pada Bagian 2 ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan
BUMD Kota Salatiga oleh Dewan Pengawas. Bapak/Ibu diharapkan dapat menjawab dengan
memberi tanda “√” (centang/contreng) sesuai dengan keadaan responden dan berdasarkan
pemahaman responden dengan menilai menggunakan Skala dibawah ini menurut penilaian
Bapak/Ibu.
S berarti bahwa setuju
N berarti bahwa netral
No Praktik pengawasan
1. Dewan Pengawas telah memeriksa laporan BUMD
2.
3.
segala hal kepada BUMD.
5.
6. Dewan pengawas meminta penjealasan mengenai segala
persoalan yang menyangkut pengelolan perseroan.
7.
Dewan Pengawas.
9.
pelanggara yang dialkukanDdireksi BUMD.
Direksi yang lowong secara profesional.
Apakah menurut Bapak/Ibu terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi fungsi
pengawasan, jika mohon untuk menyebutkan hal – hal tersebut ?
Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dalam membantu pengisian
kuesioner ini dengan baik
praktik pengawasan Dewan pengawas Di BUMD Kota Salatiga
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14
1 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3
2 4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4
3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4
6 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5
7 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3
8 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
9 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3
10 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4
11 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
13 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4
14 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 4 2 2 2
15 5 4 5 5 3 5 5 4 3 3 4 2 4 4
16 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
19 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
20 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5
21 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4
22 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
23 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
24 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3
25 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4
26 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3
4,5 3,92 4,27 4,38 4,115 4,269 4,154 3,7 3,88 4,115 4,0385 3,808 3,692 3,8077
116 102 111 114 107 111 108 96 101 107 105 99 96 99
ss s ss Ss s ss S s s s s s s S
Lampiran 3
oleh Dewan Pengawas.
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
5 5 4 3 4 4 4 4 3 3
3 4 4 2 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
4 4 3 2 4 4 4 4 3 3
4 3 3 2 3 4 4 4 3 3
5 4 4 4 4 4 5 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 5 4 5 5 4 4
4 3 3 4 4 2 3 3 2 2
5 3 3 3 5 3 3 3 3 3
4 3 4 3 4 4 4 5 3 3
4 4 4 4 5 5 5 4 4 5
4 4 5 3 5 3 5 5 3 3
4 2 2 2 3 2 4 2 2 2
4 2 2 2 4 2 4 2 2 2
4 2 2 2 4 2 4 2 2 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
4 4 4 4 5 4 3 4 4 5
5 4 5 2 2 2 4 5 5 5
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
4 3 3 2 4 4 4 4 3 3
4 5 4 5 4 3 5 5 4 3
5 4 4 4 5 4 3 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
4,230769 3,730769 3,730769 3,346154 4,038462 3,615385 4,115385 3,884615 3,384615 3,384615
110 97 97 87 105 94 107 101 88 88
ss s s n s S s s n N
Lampiran 4
Jenis Kelamin Jumlah
Usia Jumlah
Responden Prosentase (%)
Pendidikan
Terakhir
Jumlah
1. Dian Murbarani
2. Veri Dewi
3. Dyah W