44

Bab 4

Hasil Pembahasan dan Analisis

Pada pembahasan ini, dalam rangka mempersiapkan

perancangan Enterprise Architecture (EA) harus meliputi tiga

tahapan awal dari struktur dasar TOGAF ADM, yaitu

Preliminary Phase, Architecture Vision, dan Businness

Architecture untuk melakukan proses pengenalan obyek

penelitian yaitu Bagian Informatika Pemda Kabupaten Sumba

Barat yang dilakukan secara mendalam, serta selanjutnya adalah

menjelaskan pembahasan mengenai Information System

Architecture, Technology Architecture, Opportunities and

Solution, Migration Planning, Implementation Governance dan

Change Management.

7.1. Preliminary Phase

Pada tahapan ini dilakukan langkah-langkah yaitu lingkup

enterprise organisasi, konfirmasi pemerintah dan dukungan

framework, menentukan framework arsitektur, dan memanfaatkan

tools arsitektur dan penggunaan prinsip-prinsip EA.

45

7.1.1. Lingkup Enterprise Organisasi

EA organisasi pada Pemda Kabupaten Sumba Barat

memiliki proses manajemen TI, manajemen data dan manajemen

sumber daya manusia (SDM). Pendefinisian proses bisnis Pemda

Kabupaten Sumba Barat digambarkan dengan menggunakann

analisis value chain yang terlihat pada Gambar 4.1.

PR

OS

ES

UT

AM

A

Manajemen

Kewilayahan

Manajemen

Pembangunan

Manajemen

Kemasyarakatan

Manajemen

Kepemerintahan

PR

OS

ES

PE

MD

UK

UN

G

Manajemen Administrasi

Manajemen Legislasi

Manajemen Kepegawaian

Manajemen Keuangan

Kepentingan

Stakeholder

Manajemen

Pelayanan

Manajemen Sarana dan Prasarana

Gambar 4.1. Value Chain Pemda Kabupaten Sumba Barat

Berdasarkan Gambar 4.1, maka aktivitas-aktivitas yang

terjadi di Pemda Kabupaten Sumba Barat dapat dibagi menjadi

dua (2) jenis aktivitas yaitu:

1. Proses Utama

Proses utama disini adalah aktivitas-aktivitas dalam

rangka mencapai tujuan organisasi antara lain: manajemen

kewilayahan, manajemen kepemerintahan, manajemen

pembangunan, manajemen kemasyarakatan dan manajemen

pelayanan.

46

2. Proses Pendukung

Proses pendukung merupakan aktivitas-aktivitas dalam

rangka mendukung proses utama tersebut. Aktivitas yang

terjadi dalam proses pendukung ini antara lain: manajemen

administrasi, manajemen legislasi, manajemen keuangan,

manajemen kepegawaian dan manajemen sarana dan

prasarana.

Proses bisnis di Pemda Kabupaten Sumba Barat memiliki

beberapa stakeholder. Berikut stakholder yang memiliki

kepentingan terhadap proses bisnis utama dan pendukung yaitu:

1. Pemerintah, terdiri dari Bupati, SKPD, Bagian Ekomoni,

Kecamatan, Kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), Kantor Arsip Perpustakana dan Dokumentasi,

Bappeda, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan,

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perkebunan,

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas

Pendidikan Pemudan dan Olahraga (PPO), Dinas

Perhubungan dan Komunikasi, Dinas Kesehatan, Dinas

Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas

Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum (PU),

Bagian Perlengkapan, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum,

Dinas Pendapatan dan Pengolahan Keuangan Daerah, Bagian

Humas dan Protokol, Kantor pelayanan Perijinan dan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil.

47

2. Masyarakat, terdiri dari penduduk, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dan perusahaan (investor).

Penjelasan hubungan stakeholder dengan aktivitas dalam

organisasi, terlihat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hubungan Stakeholder dengan Aktivitas Organisasi

Stakeholder

Aktivitas

Pemerintah Masyarakat

Aktivitas Utama :

Manajemen Kewilayahan

Manajemen

Kepemerintahan

Manajemen Pembangunan

Manajemen

Kemasyarakatan

Manajemen Pelayanan

Bupati, Dinas

Pendapatan dan

Pengolahan

Keuangan Daerah,

Dinas Peternakan,

Dinas Kehutunan,

Dinas Kelautan dan

Perikanan, Dinas

Pertanian dan

Perkebunan, Dinas

Pariwisata, Bagian

Perlengkapan, Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil, Bagian

Humas dan Protokol,

Bagian Ekomoni,

Kecamatan,

Kelurahan, DPRD,

Kantor Pelayanan

Perijinan , Bappeda,

Bagian

Pembangunan, Dinas

PU, Dinas Kesehtan,

Dinas PPO dan Dinas

Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Penduduk,

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

(LSM) dan

Perusahaan

(investor)

Aktivitas Pendukung:

Manajemen Administrasi

Manajemen Legislasi

Manajemen Keuangan

Manajemen Kepegawaian

Manajemen Sarana dan

Bupati, SKPD,Kantor

Arsip Perpustakaan

dan

Dokumentasi,DPRD,

Bagian Hukum,Dinas

Pendapatan dan

Pengolahan

Penduduk,

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

(LSM) dan

Perusahaan

(investor)

48

prasarana Keuangan Daerah,

Dinas Perhubungan

dan Komunikasi, dan

Badan Kepegawaian

Pendidikan dan

Pelatihan.

7.1.2. Konfirmasi Pemerintah dan Dukungan Framework

Pada tahap ini dilakukan pendefinisian komitmen yang

berhubungan dengan manajemen. Komitmen yang dimaksud

disini adalah berhubungan dengan beberapa kebijakan yang

berkenaan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab bagian

Informatika.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud

antara lain:

1. Inpres 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional

Pengembangan e-Government, telah mengamanatkan,

diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota

untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-

masing guna terlaksananya pengembangan e-Government

secara nasional.

2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

08/KEP/M/KOMINFO/02/2007 tentang Pembentukan

Kelompok Kerja Penyusunan Tata Pamong Teknologi

Informasi dan Komunikasi (IT Governance).

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan

49

Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa dan bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

5. Undang-Uundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemda.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Pemberdayaan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia.

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

50

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992

tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen

Departemen Dalam Negeri.

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman

Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 03/ KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggara Pelayanan Publik.

15. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6//8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun

2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Sistem

Informasi Manajemen Pemda (SIMDA) Telekomunikasi dan

Informatika (Telematika) Propinsi Nusa Tenggara Timur.

17. Berbagai Peraturan Daerah, Instruksi Bupati, Keputusan

Bupati yang relevan dengan tugas dan fungsi Bagian

Informatika Pemda Kabupaten Sumba Barat.

Peraturan Perundang-undangan diatas telah memberikan

rambu-rambu yang jelas bagi Bagian Informatika Pemda

Kabupaten Sumba Barat untuk melaksanakan berbagai tugas,

fungsi dan tanggung jawabnya karena adanya komitmen dari

manajemen untuk rencana pengembangan infrastruktur TI dan

pengembangan SIMDA.

51

7.1.3. Menentukan Framework Arsitektur

Framework arsitektur yang akan digunakan adalah ADM,

hal ini untuk menentukan bagaimana sebuah EA dibangun,

dipelihara dan diterapkan.

ADM memiliki siklus tahapan sebanyak 8 tahapan, yaitu:

1. Phase A : Architecture Vision

2. Phase B : Business Arsitecture

3. Phase C : Information System Architecture

4. Phase D : Technology Architecture

5. Phase E : Oppurtinities and Solution

6. Phase F : Migration Planning

7. Phase G : Implementation Governance

8. Phase H : Architecture Change Management

Delapan (8) tahapan tersebut harus didasari oleh hasil

kajian dari strategi bisnis yang diuraikan pada lingkaran TOGAF

yaitu Requirement Management.

7.1.4. Menggunakan Tools Arsitektur

Tools atau alat arsitektur yang digunakan untuk

membangun EA yang efektif adalah relevansi antara

permasalahan aktual dengan organisasi baik ditingkat strategis

maupun operasional. Setiap tahapan dalam perancangan EA

mengacu pada konsep solusi atas permasalahan organisasi, untuk

mengacu pada persoalan tersebut TOGAF menggunakan

lingkaran pusat yaitu Requirement Management. Inti dari

Requirement Management adalah fitur-fitur (fungsional dan non-

52

fungsional) yang harus ada untuk merealisasikan konsep solusi

atas permasalahan organisasi.

7.1.5. Prinsip-Prinsip Enterprise Architecture (EA)

Standar prinsip EA yang dapat digunakan pada tahapan

awal pengembangan EA adalah prinsip yang sifatnya umum

(generic) namun memiliki hubungan dengan enterprise yang

dikembangkan. Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyeragaman penggunaan teknologi.

2. Penerapan open source software.

3. Modularisasi komponen - komponen sistem.

4. Penggunaan konsep reuse dan penggunaan bersama

(sharing).

7.2. Requirement Management

Tujuan dari tahapan requirement management adalah

menentukan suatu kebutuhan proses untuk EA diidentifikasi,

disimpan, dan dimasukan ke dalam dan ke luar dari tahapan

ADM yang sesuai. Skenario bisnis menjadi resources utama yang

harus dikembangkan dalam tahapan ini. Skenario bisnis harus

mencakup core businesss, process business, dan permasalahan

(issue) organisasi yang dikelola oleh Bagian Informatika Pemda

Kabupaten Sumba Barat.

7.2.1. Core Business

Core Business atau bisnis utama yang dikelola Bagian

Informatika Pemda Kabupaten Sumba Barat adalah menyediakan

53

dukungan TI untuk operational di lingkungan Pemda dan

pengembangan SIMDA, ditandai dengan pencapaian kinerja

kunci yaitu :

1. Tersedianya Infrastruktur TI yang berfungsi sebagai

dukungan terhadap kegiatan operational di lingkungan

Pemda.

2. Terlaksananya pengembangan SIMDA.

3. Adanya Standard Operational Procedure (SOP) atau

kebijakan terkait penggunaan dan pengelolaan SIMDA.

7.2.2. Business Process

Bagian Informatika Pemda Kabupaten Sumba Barat

menjalankan tugas dan fungsi pokoknya yaitu Membantu Bupati

dalam menyelenggarakan pengolahan data secara elektronik dan

pembinaan sistem informasi di lingkungan Pemda serta

perumusan fasilitas kebijaksanaan pengolahan data elektronik dan

pembinaan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA), pelaksanaan

teknologi Telekomunikasi dan Informatika (Telematika).

Proses bisnis yang terdapat di Bagian Informatika Pemda

Kabupaten Sumba Barat dapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu

proses bisnis inti dan proses bisnis pendukung. Gambar 4.2

menjelaskan bagaimana proses bisnis yang dijalankan oleh

Bagian Informatika Pemda Kabupaten Sumba Barat.

54

BAGIAN

INFORMATIKA

Manajemen

Kewilayahan

Manajemen

Kepemerintahan

AKTIVITAS UTAMA

STAKEHOLDERS:

- Pemerintah

- Masyarakat

Manajemen

Pembangunan

Manajemen

Kemasyarakatan

Manajemen

Pelayanan

Manajemen Keuangan

Manajemen Kepegawaian

Manajemen Administrasi

Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen Legislasi

AK

TIV

ITA

S

PE

ND

UK

UN

G

Gambar 4.2. Business Process Bagian Informatika

7.2.3. Issue Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap

proses bisnis, maka didapatkan beberapa permasalahan yang

dialami oleh Bagian Informatika Pemda Kabupaten Sumba Barat

dalam rangka memberikan dukungan SI/TI bagi organisasi seperti

terlihat pada Tabel 4.2 berikut:

55

Tabel 4.2. Permasalahan Bagian Informatika

NO AKTIVITAS BISNIS ID PERMASALAHAN TOLAK UKUR

1 Manajemen Kewilayahan MAKEW - Tata ruang dan lingkungan hidup

- Potensi daerah

- Kehutanan

- Pertanian, peternakan, dan

perkebunan

- Perikanan dan kelautan

- Pariwisata

- Pemetaan wilayah pertanahan Pemda belum dilakukan

dengan baik sehingga masih terjadi konfik perbatasan

wilayah Pemda.

- Tidak dilakukan dengan baik pendataan dan perencanaan

terhadap sumber-sumber potensi daerah yg menjadi sector

unggulan daerah.

- Banyak hutan yang tidak dikelola.

- Tidak ada fasilitas yang mengolah potensi dari sektor

pertanian, peternakan dan perkebunan.

- Tidak ada fasilitas yang mengolah potensi dari sektor

perikanan dan kelautan.

- Potensi pariwisata masih belum dapat diekspos dengan

baik.

2 Manajemen Kepemerintahan MAKEP - Pengolahan barang daerah

- Katalog barang daerah

- Pengolahan pendapatan daerah

- Pengolahan perusahaan daerah

- Tidak ada fasilitas untuk pengolahan barang daerah.

- Tidak ada fasilitas untuk daftar barang yang dibutuhkan

Pemda dalam menjalankan kepemerintahan.

- Tidak ada fasilitas untuk mengklasifikasikan dan

merencanakan pendapatan daerah.

- Tidak ada fasilitas untuk mengolah perusahaan daerah.

3 Manajemen Pembangunan MAPEM - Data Pembangunan

- Perencanaan Pembangunan

- Pengadaan Barang dan jasa

- Pengolahan dan monitoring

proyek

- Data pembangunan per - periode tidak akurat.

- Mekanisme version dan revision control terhadap

perubahan perancanaan dan template pembuatan renstra

dari setiap SKPD tidak ada.

- Tidak tersedianya alur kerja elektronik untuk

56

- Evaluasi hasil pembangunan

mempersiapkan proyek (pengadaan barang dan jasa),

katalog proyek yang pernah dilaksanakan Pemda,

monitoring proyek dan informasi pemenang proyek.

- Pengolahan dan pemantauan proyek pembangunan baik itu

progress pekerjaan dan pelaporan hasil pekerjaan tidak

berdasarkan fakta lapangan.

- Tidak tersedianya fasilitas untuk evaluasi yang

memungkinkan dilaksakannya verifikasi hasil

pembangunan terhadap yang telah direncanakan.

4 Manajemen Kemasyarakatan MEKEM - Kesehatan

- Pendidikan

- Tenaga kerja

- Tidak ada fasilitas yang publikasikan informasi kesehatan

kepada masyarakat.

- Tidak ada fasilitas yang publikasikan informasi Pendidikan

kepada masyarakat.

- Tidak ada fasilitas yang publikasikan informasi lowongan

kerja kepada masyarakat.

5 Manajemen Pelayanan MAPEL - Pendaftaran dan pendataan

penduduk tidak efisien,

- Pengurusan perijinan kompleks,

- Bisnis dan Investasi,

- Pengaduan dan aspirasi

masyarakat

- Publikasi informasi

- Membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pendaftaran

dan pendataan penduduk.

- Birokrasi yang sangat panjang dalam melakukan

pengurusan perijinan.

- Tidak adanya informasi promosi dan keunggulan daerah

berkaitan dengan peluang bisnis dan investasi, syarat-syarat

dan prosedur serta tatalaksana investasi .

- Fasilitas yang dapat mengakomodasi pengaduan dan

partisipasi masyarakat tidak tersedia.

- Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui layanan

dan berita Pemda karena minimnya publikasi.

6 Manajemen Administrasi MAD - Arsip surat dan dokumen - Pengarsipan surat dan dokumen yang tidak terorganisir

57

- Pengambilan keputusan

- Kolaborasi dan koordinasi

dengan baik.

- Penyajian informasi untuk mendukung proses pengambilan

keputusan tidak akurat.

- Penyediaan agenda kerja, rapat, penugasan dan laporan

pertanggung jawaban tidak terakomodasi.

7 Manajemen Legislasi MALEG - Penyediaan Katalog hukum,

peraturan dan perundangan tidak

efisien

- Ketersediaan katalog produk hukum, peraturan dan

perundangan yang dikeluarkan Pemda dan pusat tidak dapat

terakomodasi untuk kebutuhan public.

8 Manajemen Keuangan MAKEU - Pengolahan Keuangan Daerah - Tidak efisien dalam pengolahan keuangan

9 Manajemen Kepegawaian MAPEG - Pengadaan PNS

- Absensi dan Penggajian

- Penilian Kerja

- Pendidikan dan pelatihan

- Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang

informasi dan prosedur pengadaan PNS.

- Tidak ada fasilitas pengolahan absensi dan penggajian.

- Tidak ada fasilitas penilaian terhadap kinerja pegawai guna

kepengurusan pangkat, promosi jabatan, pemberian sanksi

dan penghargaan.

- Tidak ada fasilitas untuk mengetahui kompetensi pegawai

dan materi pelatihan guna peningkatan kapabilitas pegawai

10 Manajemen Sarana

dan Prasarana

MAPRAS - Transportasi

- Terminal dan Pelabuhan

- Sarana umum

- Tidak ada fasilitas yang publikasikan informasi transportasi

kepada masyarakat.

- Tidak ada fasilitas yang publikasikan informasi terminal

dan pelabuhan kepada masyarakat.

- Tidak ada fasilitas yang publikasikan informasi sarana

umum kepada masyarakat.

58

Permasalahan yang ada seperti terlihat pada Tabel 4.2, yaitu

permasalahan manajemen kewilayahan belum efisien karena tata

ruang dalam hal ini pemetaan wilayah pertanahan belum dilakukan

dengan baik yang menimbulkan konflik di daerah perbatasan. Selain

itu, pengelolaan sumber potensi daerah seperti: pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan dan

pariwisata belum dilakukan dengan benar baik melalui pendataan

dan perencanaan. Ini disebabkan karena fasilitas dalam

memanajemen kewilayahan tidak tersedia.

Permasalahan manajemen kepemerintahan dalam pengolahan

barang daerah, katalog barang daerah, pengolahan pendapatan

daerah, pengolahan perusahaan daerah tidak efektif karena tidak ada

fasilitas untuk pengolahan barang daerah, sehingga Pemda sulit

untuk melakukan pendataan dan monitoring inventaris yang berupa

aset, baik aset lancar maupun aset tetap. Permasalahan lain adalah

tidak ada fasilitas untuk daftar barang yang dibutuhkan Pemda dalam

menjalankan kepemerintahan, sehingga terjadi duplikasi pengadaan

barang. Masalah lain yaitu tidak adanya fasilitas untuk

mengklasifikasikan dan merencanakan pendapatan daerah sehingga

dalam menyusun target pendapatan dari berbagai sumber potensi

yang dimiliki daerah sulit untuk diprediksi. Pemda juga mengalami

kesulitan dalam mengelola perusahaan daerah.

59

Permasalahan yang terjadi di dalam manajemen pembangunan

antara lain: data pembangunan, perencanaan pembangunan,

pengadaan barang dan jasa, pengolahan dan monitoring proyek dan

evaluasi hasil pembangunan. Salah satu permasalahan yang terjadi

yaitu data pembangunan yang telah dilaksanakan Pemda setiap

periode tidak akurat sehingga proses penyusunan perencanaan

pembangunan menjadi terhambat.Tidak ada mekanisme version dan

revision kontrol terhadap perubahan perancanaan dan template

pembuatan renstra dari setiap SKPD yang menyebabkan Pemda

kesulitan mengetahui dan melacak perubahan rencana pembangunan.

Tidak tersedianya alur kerja elektronik untuk mempersiapkan proyek

(pengadaan barang dan jasa) membuat perencanaan pengadaan

barang dan jasa tidak terstruktur dengan baik. Masalah lain yang

berhubungan dengan katalog proyek, monitoring proyek, informasi

pemenang proyek, pengolahan dan pemantauan proyek

pembangunan baik itu progress pekerjaan dan pelaporan hasil

pekerjaan tidak berdasarkan fakta lapangan serta tidak tersedianya

fasilitas untuk evaluasi yang memungkinkan dilaksakannya

verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah direncanakan. Ini

disebabkan karena tidak tersedianya fasilitas yang dapat

mengakomodasi kebutuhan manajemen pembangunan secara umum.

Permasalahan yang berhubungan dengan manajemen

kemasyarakatan adalah tidak adanya informasi terkait layanan

kesehatan seperti: nama dan tempat lokasi rumah sakit dan

puskesmas, fasilitas dan layanan poliklinik, laboratorium, apotek,

60

rencana pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Permasalahan lain

adalah tidak ada informasi untuk layanan pendidikan seperti:

informasi lengkap terkait lembaga pendidikan yang dimiliki

Kabupaten Sumba Barat. Masalah ketenagakerjaan tidak

tersampaikannya informasi seperti: lowongan, pengumuman,

administrasi, balai pelatihan dan tenaga kerja yang terdapat di

Kabupaten Sumba Barat.

Permasalahan pada manajemen pelayanan yaitu pendaftaran

dan pendataan penduduk tidak efisien, pengurusan perijinan

kompleks, bisnis dan investasi yang tidak dikelola dengan baik,

pengaduan dan aspirasi masyarakat yang tidak dapat ditampung

dengan baik dan publikasi informasi yang tidak dapat mengjangkau

ke semua lapisan masyarakat. Dalam pendaftaran dan pendataan

penduduk membutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan proses

pengolahan masih dilakukan secara manual. Selain itu, birokrasi

yang sangat panjang dalam melakukan pengurusan perijinan

membuat para investor berpikir ulang dalam melakukan investasi.

Permasalahan yang dialami dalam manajemen pelayanan yang

berkaitan dengan peluang bisnis dan investasi adalah tidak adanya

informasi promosi dan keunggulan daerah yang akurat. Pengaduan

dan partisipasi masyarakat sering tidak tersampaikan dan ditampung

dengan baik karena belum adanya fasilitas yang dapat

mengakomodasi pengaduan, partisipasi masyarakat dan informasi

mengenai kebijakan Pemda. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih

adanya masyarakat yang pengaduannya tidak ditanggapi dan belum

61

mengetahui layanan dan berita seputar Pemda sehingga sulit

berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Sumba Barat.

Permasalahan dalam aktivitas manajemen administrasi selalu

berkaitan dengan arsip surat dan dokumen, pengambilan keputusan,

kolaborasi dan koordinasi karena tata kelola pengarsipan surat dan

dokumen yang tidak terorganisir dengan baik. Salah satu contoh,

adalah peristiwa hilangnya data-data yang berhubungan dengan

kepemerintahan baik itu surat, disposisi maupun dokumen

merupakan hal yang biasa terjadi. Hal ini cukup mengkhawatirkan,

karena sebagai lembaga pemerintahan, maka tertib administrasi

sangat diperlukan. Penyajian informasi untuk mendukung proses

pengambilan keputusan bagi pejabat eksekutif tidak akurat sehingga

pengambilan kebijakan terutama dalam menentukan SDM yang

memiliki kualifikasi tertentu dirasakan sangat sulit. Hal ini tercermin

dalam pemempatan pejabat struktural organisi tidak sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki. Permasalahan lain adalah penyediaan

informasi agenda kerja, rapat, penugasan dan laporan pertanggung

jawaban tidak terakomodir disebabkan belum tersedia fasilitas

sehingga kesulitan dalam melakukan sinergi antar SKPD.

Permasalahan yang berkaitan dengan manajemen legislasi

adalah tidak memiliki basis data katalog hukum, peraturan dan

perundangan yang dikeluarkan Pemda dan pusat tidak dapat

terakomodasi sehingga pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat

kesulitan dalam mencari informasi produk hukum sesuai dengan

kebutuhannya. Hal itu dapat dilihat tidak adanya akses yang cepat

62

dan akurat terhadap produk hukum, peraturan dan perundang-

undangan yang dibutuhkan.

Permasalahan manajemen keuangan tidak efisien karena dalam

pengolahan informasi pendapatan daerah belum dapat melakukan

sinkronisasi antara pelaporan dari berbagai sumber-sumber

pendapatan daerah.

Permasalahan yang terjadi pada aspek manajemen

kepegawaian adalah tidak tersampaikannya infromasi tentang

pengadaan PNS kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat karena

banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang informasi dan

prosedur pengadaan PNS. Masalah lain yang muncul adalah tidak

ada fasilitas pengolahan absensi sehingga dalam pemberian

penghargaan maupun sanksi bagi setiap pegawai yang berprestasi

dan yang melakukan indisipliner sulit untuk dilakukan. Dalam

masalah penggajian tidak adanya fasilitas untuk mengolah data

penggajian seperti golongan, jabatan, eselon dan sebagainya. Proses

penilaian terhadap kinerja pegawai guna kepengurusan pangkat dan

promosi jabatan sulit dilakukan karena belum memiliki fasilitas

penilaian kinerja secara berkala. Sehubungan dengan peningkatan

kualitas pegawai maka dibutuhkan fasilitas untuk memberikan

pelatihan dengan menyediakan modul-modul pelatihan secara online

dimana fasilitas ini belum dimiliki oleh Pemda.

63

Permasalahan yang berkaitan dengan manajemen sarana dan

prasarana yaitu tidak memiliki fungsi pengelolaan, monitoring dan

sistem informasi sarana dan prasarana terkait dengan masalah

perhubungan yang meliputi: sarana dan prasarana transportasi,

terminal dan pelabuhan dan sarana umum. Hal ini bisa dilihat dari

tidak ada publikasi informasi dan pemetaan lokasi sarana dan

prasarana transportasi, terminal dan pelabuhan serta sarana umum

kepada masyarakat. Indikator lain adalah belum dilakukan

standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat

berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi transportasi,

terminal dan pelabuhan serta sarana umum seperti: rute (dari dan

tujuan), rute utama, rute alternatif, terminal keberangkatan dan

kedatangan, jenis dan kelas kendaraan, jumlah kendaraan per rute

trayek, jadwal keberangkatan dan kedatangan (tabel waktu), standar

tarif (sesuai dengan jenis dan kelas kendaraan), tempat transit,

informasi keselamatan dalam perjalanan, asuransi, taman kota,

tempat bermain, fasilitas apa saja yang disediakan oleh Pemda

Kabupaten Sumba Barat.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terdapat pada Tabel

4.2 Bagian Informatika Pemda Kabupaten Sumba Barat juga sudah

memiliki keunggulan diantaranya telah memiliki sarana SI/TI berupa

perangkat komputer dengan jenis personal computer (PC) dan

notebook (laptop), jaringan komputer, layanan internet dan layanan

hotspot.

64

Solusi dari permasalahan yang terdapat dalam Tabel 4.2 adalah

sebagai berikut:

1. Solusi Bisnis

Solusi bisnis yang ditawarkan terdapat dalam Tabel 4.3

dengan tujuan sebagai solusi terhadap permasalahan organisasi yang

ada.

Tabel 4.3. Solusi Bisnis Bagian Informatika

NO PERMASALAHAN SASARAN PERBAIKAN

1 Tata ruang dan lingkungan

hidup

Penyediaan fasilitas untuk pemetaan pertanahan

wilayah.

2 Potensi daerah Penyediaan fasilitas untuk pengolahan terhadap

sumber - sumber yang menjadi potensi daerah.

3 Kehutanan Pengolahan hutan yang lebih baik.

4 Pertanian, peternakan, dan

perkebunan

Penyediaan fasilitas untuk pengolahan sektor

pertanian, peternakan, dan perkebunan.

5 Perikanan dan kelautan

Penyediaan fasilitas untuk pengolahan sektor

Perikanan dan kelautan.

6 Pariwisata

Penyediaan fasilitas untuk pengolahan sektor

pariwisata.

7 Pengolahan barang daerah Penyediaan fasilitas untuk pengolahan barang

daerah.

8 Katalog barang daerah Penyediaan informasi yang berisi katalog barang

daerah.

9 Pengolahan pendapatan

daerah

Penyediaan fasilitas untuk pengolahan pendapatan

daerah.

10 Pengolahan perusahaan

daerah

Penyediaan fasilitas untuk pengolahan perusahaan

daerah.

11 Data Pembangunan Penyediaan Data pembangunan per - periode yang

akurat.

12 Perencanaan Pembangunan Menggunakan Mekanisme version dan revision

control terhadap perubahan perancanaan dan

template pembuatan renstra dari setiap SKPD.

13 Pengadaan Barang dan jasa Penyediaan alur kerja elektronik untuk

mempersiapkan proyek (pengadaan barang dan

jasa), katalog proyek yang pernah dilaksanakan

Pemda, monitoring proyek dan informasi

pemenang proyek.

14 Pengolahan dan monitoring

proyek

Melakukan pengolahan dan pemantauan proyek

pembangunan baik itu progress pekerjaan dan

65

pelaporan hasil pekerjaan berdasarkan fakta

lapangan.

15 Evaluasi hasil

pembangunan

Penyediaan fasilitas untuk evaluasi yang

memungkinkan dilaksakannya verifikasi hasil

pembangunan terhadap yang telah direncanakan.

16 Kesehatan

Menyediakan fasilitas yang dapat mempublikasi

informasi tentang kesehatan masyarakat.

17 Pendidikan

Menyediakan fasilitas yang dapat mempublikasi

informasi tentang pendidikan masyarakat.

18 Tenaga kerja

Menyediakan fasilitas yang dapat mempublikasi

informasi tentang tenaga kerja yang dibutuhkan.

19 Pendaftaran dan pendataan

penduduk tidak efisien,

Penyederhanaan proses pendaftaran dan dan

pendataan penduduk.

20 Pengurusan perijinan

kompleks,

Penyederhanaan proses birokrasi yang panjang.

21 Bisnis dan Investasi, Penyediaan informasi promosi dan keunggulan

daerah berkaitan dengan peluang bisnis dan

investasi, syarat-syarat dan prosedur serta

tatalaksana investasi.

22 Pengaduan dan aspirasi

masyarakat

Penyediaan media yang dapat mengakomodasi

pengaduan dan partisipasi masyarakat.

23 Publikasi informasi Penyediaan media yang dapat digunakan untuk

publikasi informasi yang berhubungan dengan

pemerintahan daerah.

24 Arsip surat dan dokumen Mengorganisir dengan baik arsip surat dan

dokumen.

25 Pengambilan keputusan Penyediaan Informasi yang akurat untuk

kebutuhan pengambilan keputusan.

26 Kolaborasi dan koordinasi

Penyediaan media untuk dapat mengakomodasi

agenda kerja, rapat, penugasan dan laporan

pertanggung jawaban.

27 Penyediaan Katalog

hukum, peraturan dan

perundangan tidak efisien

Penyediaan katalog hukum, peraturan dan

perundangan yang dapat lebih banyak.

28 Pengolahan Keuangan

Daerah

Penyediaan fasilitas pengolah keuangan daerah

yaitu untuk mengolah pendapatan dan pengeluaran

keuangan yang dapat terintegrasi dengan

pengolahan sumber pendapatan daerah.

29 Pengadaan PNS

Penyediaan informasi dan prosedur pengadaan PNS

kepada masyarakat.

30 Absensi dan Penggajian Penyediaan fasilitas pengolahan absensi dan

penggajian.

31 Penilian Kerja Penyediaan form penilaian kerja pegawai.

32 Pendidikan dan pelatihan Penyediaan fasilitas untuk uji kompetensi dan

66

modul (materi) dalam rangka meningkatkan

kapabilitas pegawai.

33 Transportasi Menyediakan informasi tentang transportasi yang

dimiliki daerah.

34 Terminal dan Pelabuhan

Menyediakan informasi tentang terminal dan

pelabuhan yang dimiliki daerah.

35 Sarana umum

Menyediakan informasi tentang sarana umum

yang dimiliki daerah.

Permasalahan yang terdapat dalam Tabel 4.2 terkelompokan

berdasarkan nama aktivitas bisnis, sedangkan Tabel 4.3 terdapat

permasalahan beserta sasaran perbaikan ditinjau dari sudut pandang

proses bisnis. Sasaran perbaikan tersebut hanya terfokus pada proses

aktivitas bisnis.

2. Solusi Sistem Informasi

Solusi dari sudut pandang SI yang ditawarkan terdapat dalam

Tabel 4.4 dengan tujuan sebagai pola solusi SI terhadap

permasalahan organisasi yang ada.

Tabel 4.4. Solusi SI Bagian Informatika

NO PERMASALAHAN POLA SOLUSI SI

1 Tata ruang dan lingkungan hidup Pembuatan Aplikasi untuk Tata ruang dan

lingkungan hidup.

2 Potensi daerah Pembuatan Aplikasi Potensi daerah.

3 Kehutanan Pembuatan Aplikasi untuk Kehutanan.

4 Pertanian, peternakan, dan

perkebunan

Pembuatan Aplikasi untuk Pertanian,

peternakan, dan perkebunan.

5 Perikanan dan kelautan

Pembuatan Aplikasi untuk Perikanan dan

kelautan.

6 Pariwisata Pembuatan Aplikasi untuk Pariwisata.

7 Pengolahan barang daerah Pembuatan Aplikasi untuk pengolahan

barang daerah.

8 Katalog barang daerah Pembuatan Aplikasi untuk katalog barang

daerah.

9 Pengolahan pendapatan daerah Pembuatan Aplikasi untuk Pengolahan

pendapatan daerah.

67

10 Pengolahan perusahaan daerah Pembuatan Aplikasi untuk Pengolahan

perusahaan daerah.

11 Data Pembangunan Pembuatan Aplikasi untuk Manajemen

data pembangunan.

12 Perencanaan Pembangunan Pembuatan Aplikasi untuk perencanaan

pembangunan.

13 Pengadaan Barang dan jasa Pembuatan Aplikasi untuk pengadaan

barang dan jasa.

14 Pengolahan dan monitoring

proyek

Pembuatan Aplikasi untuk pengolahan dan

monitoring proyek.

15 Evaluasi hasil pembangunan Pembuatan Aplikasi untuk evaluasi hasil

pembangunan.

16 Kesehatan Pembuatan Aplikasi untuk Kesehatan.

17 Pendidikan Pembuatan Aplikasi untuk Pendidikan.

18 Tenaga kerja Pembuatan Aplikasi untuk Tenaga Kerja.

19 Pendaftaran dan pendataan

penduduk tidak efisien,

Membuat Aplikasi untuk kependudukan.

20 Pengurusan perijinan kompleks, Membuat Aplikasi untuk perijinan.

21 Bisnis dan Investasi, Membuat Aplikasi untuk bisnis dan

investasi.

22 Pengaduan dan aspirasi

masyarakat

Membuat Aplikasi untuk pengaduan dan

aspirasi masyarakat.

23 Publikasi informasi Membuat Aplikasi untuk publikasi

informasi Pemda.

24 Arsip surat dan dokumen Pembuatan aplikasi untuk Surat dan

Dokumen Elektronik.

25 Pengambilan keputusan Pembuatan Aplikasi untuk Sistem

Pengambilan Keputusan.

26 Kolaborasi dan koordinasi Pembuatan Aplikasi untuk Kolaborasi dan

koordinasi.

27 Penyediaan Katalog hukum,

peraturan dan perundangan tidak

efisien

Pembuatan Aplikasi untuk Katalog

hukum, peraturan dan perundangan yang

ter-update real time.

28 Pengolahan Keuangan Daerah Pembuatan Aplikasi untuk Manajemen

keuangan daerah yaitu untuk mengolah

pendapatan dan pengeluaran keuangan

yang dapat terintegrasi dengan pengolahan

sumber pendapatan daerah.

29 Pengadaan PNS

Pembuatan Aplikasi untuk pengadaan

PNS.

30 Absensi dan Penggajian Pembuatan Aplikasi untuk Absensi dan

penggajian.

31 Penilian Kerja Pembuatan Aplikasi untuk Penilaian

Kinerja PNS.

32 Pendidikan dan pelatihan Pembuatan Aplikasi untuk pendidikan dan

68

pelatihan.

33 Transportasi Pembuatan Aplikasi untuk Transportasi.

34 Terminal dan Pelabuhan Pembuatan Aplikasi untuk Terminal dan

Pelabuhan.

35 Sarana umum Pembuatan Aplikasi untuk Sarana umum.

Pola solusi yang terdapat pada Tabel 4.4, merupakan solusi SI

yang fokus pada pengembangan beberapa aplikasi guna mendukung

proses aktivitas bisnis. Solusi bisnis yang terdapat dalam Tabel 4.3

memiliki hubungan dengan solusi SI yang terdapat dalam Tabel 4.4.

7.3. Phase A. Architecture Vision

Pada tahapan architecture vision akan dijelaskan mengenai

kebutuhan seperti profil organisasi, pendefinisian visi dan misi,

tujuan organisasi, sasaran organisasi, unit organisasi, kondisi

arsitektur dan penggunaan SI/TI saat ini di Bagian Informatika

Pemda Kabupaten Sumba Barat.

7.3.1. Profil Organisasi

1. Latar Belakang Organisasi

Perubahan pola penyelengaraan Pemerintahan (Otonomi

Daerah) dan kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat,

menuntut terjadinya perubahan tatakelola pemerintahan,

pembaharuan sistem kelembagaan yang berkompeten. SDM dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang

mengarah pada terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good

Governance). Dengan adanya tuntunan ini membawa implikasi yang

semakin meluasnya tugas Pemda yang melaksanakan tugas

69

Pemerintahan Pusat akibat dari pelaksanaan otonomi daerah

(desentralisasi).

Pemda Kabupaten Sumba Barat sebagai bagian dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia dituntut untuk mengikuti perubahan -

perubahan yang terjadi agar tidak tertinggal dengan kemajuan yang

dicapai oleh daerah lain. Hal ini dapat dicapai dengan

pengembangan dan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan aktivitas

pemerintahan.

Pengembangan dan pemanfaatan TI dalam pemerintahan

dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas, transparansi dan

akuntabilitas demi terlaksananya pemerintahan yang baik (Good

Governance) serta pemerintahan yang bersih (Clean Governance)

dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bagian

Informatika merupakan salah satu Bagian di lingkungan Sekretaris

daerah (Setda) Pemda Kabupaten Sumba Barat yang dibentuk

berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan

organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Sumba

Barat.

2. Profil Bagian Informatika

Nama Bagian : Bagian Informatika Pemda Kabupaten Sumba

Barat.

Alamat : Jln. Weekarou, Waikabubak, Sumba Barat,

Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

70

3. Data Sumber Daya Manusia

Data sumber daya manusia yang dimiliki Bagian Informatika

Pemda Kabupaten Sumba Barat terlihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5. Data SDM Bagian Informatika

NO JABATAN PENDIDIKAN STATUS

PEGAWAI JUMLAH

1 Kepala Bagian S1 PNS 1

2 Kepala Sub Bagian

Data Masukan

- - -

3 Kepala Sub Bagian

Telematika

S1 PNS 1

4 Kepala Sub Bagian

Layanan Data

- - -

5 Staff Pelaksana S1 PNS 1

6 Staff Pelaksana SMA PNS 2

7 Staff Pelaksana SMP PNS 1

8 Tenaga Kontrak SMP Kontrak 1

9 Tenaga Kontrak SMP Kontrak 1

4. Data Sarana dan Prasarana

Bagian Informatika memiliki inventaris sarana dan prasarana

dalam hal ini dukungan TIK (komputer) terlihat pada tabel 4.6

berikut:

Tabel 4.6. Data Sarana dan Prasarana Bagian Informatika

NO ITEM FUNGSI JUMLAH 1 SERVER Gateway Gateway 1

2 SERVER Proxy Proxy 1

3 PC Operational 63

4 Laptop Operational 47

Khusus Inventaris PC dan laptop berada di beberapa satuan

kerja Pemda.

71

7.3.2. Pendefinisian Visi dan Misi

Definisi visi dari Bagian Informatika Pemda Kabupaten Sumba

Barat yang mengacu pada tugas Bagian Informatika sebagai instansi

yang menyediakan data dan informasi bagi kepala daerah, maka visi

Bagian Informatika adalah “Terwujudnya Sistem Informasi Yang

Handal Menuju Good Governance”.

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi dari Bagian

Informatika adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme organisasi.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di

bidang Teknologi Informasi.

3. Mewujudkan aparatur dan masyarakat yang berbudaya

informasi.

7.3.3. Tujuan Organisasi

Ada beberapa tujuan organisasi dari Bagian Informatika untuk

mendukung tercapainya visi dan misi organisasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Bagian Informatika sebagai sumber data

dan informasi.

2. Menyediakan tenaga yang profesional dalam bidang informasi.

3. Mewujudkan pola pikir perencanaan pelaksana, pengendali dan

pengawasan pembangunan di berbagai bidang yang berbasis

data dan informasi yang akurat.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sarana dan

prasarana teknologi informasi.

72

5. Terwujudnya kinerja aparatur pada Bagian Informatika secara

bertanggung jawab.

6. Teraksesnya perolehan data dan informasi antara pusat dan

daerah.

7.3.4. Sasaran Organisasi

Sasaran yang ditetapkan Bagian Informatika untuk tercapainya

tujuan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran Bagian Informatika sebagai sumber data

dan informasi.

2. Tersedianya tenaga yang professional dalam bidang informasi.

3. Terwujudnya pola pikir perencanaan pelaksana, pengendali dan

pengawas pembangunan di berbagai bidang yang berbasis data

dan informasi yang akurat.

4. Meningkatnya efisien dan efektifitas pemanfaatan sarana dan

prasarana teknologi informasi.

5. Terwujudnya kinerja aparatur pada Bagian Informatika secara

bertanggung jawab.

7.3.5. Unit Organisasi

Unit organisasi Bagian informatika memilki struktur organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 10

Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga

teknis daerah Kabupaten Sumba Barat, terlihat pada Gambar 4.3:

73

Kasubag

Telematika

Kepala Bagian

Kasubag Data

Masukan

Kasubag

Layanan Data

Staff Pelaksana Tenaga Kontrak

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Infomatika Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Bagian Informatika

7.3.6. Kondisi Arsitektur Saat ini

Pada tahap ini akan dilakukan pendefinisian sistem arsitektur

teknologi dan jaringan komputer yang digunakan Bagian Informatika

Pemda Kabupaten Sumba Barat, yaitu:

1. Koleksi Data

Bagian Informatika memiliki beberapa jenis data yang

digunakan dalam aktivitas fungsi yang dilakukan. Data-data tersebut

berupa data dalam format Microsoft Word Document, Microsoft

Excel Worksheet dan Adobe Reader. Koleksi data-data tersebut

terlihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7. Koleksi data Bagian Informatika

NO UNIT KELOMPOK

DATA

DATA

1 Manajemen

Kewilayahan

Kewilayahan Luas Wilayah, Sumber

Potensi, klasifikasi

ternak dan pertanian.

2 Manajemen

Kepemerintahan

Kepemrintahan Barang daerah,

pendapatan daerah dan

perusahaan daerah.

3 Manajemen Pembangunan Organisasi dan

74

Pembangunan tatalaksana Pemda,

Kepala daerah, dprd,

perangkat daerah dan

PNS,,Keuangan

daerah, Potensi sumber

daya daerah,,Produk

hukum daerah,

Kependudukan dan

Informasi dasar

kewilayahan. barang Jenis barang .

proyek Pelaksana proyek.

4 Manajemen

Kemasyarakatan

Kemayarakatan Kesehatan, pendidikan

dan tenaga kerja.

5 Manajemen

Pelayanan

Pelayanan

Kependudukan

KK, KTP, Mutasi,

Akta kelahiran, akta

pernikahan, akta cerai,

akta kematian, akta

pengakuan dan

pengesahan anak,

Jumlah penduduk.

Pelayanan

Perijinan

jenis pendaftaran dan

perijinan, persyaratan

ijin, prosedur perijinan.

Pelayanan Bisnis

dan Investasi

syarat-syarat, prosedur

dan tatalaksana

investasi, administrasi

penanaman modal.

6 Manajemen

Administrasi

Surat Surat masuk, surat

keluar.

Dokumen Dokumen daerah dan

satuan kerja.

Agenda Rapat .

7 Manajemen Legislasi Katolag

Hukum, peraturan dan

perundangan

8 Manajemen

Keuangan

Keuangan daerah Pendapatan daerah,

anggaran, pengeluaran.

9 Manajemen

Kepegawaian

Kepegawaian Pegawai, penggajian

dan absensi.

10 Manajemen Sarana

dan Prasarana

Sarana dan

prasarana

Transportasi, terminal

dan sarana umum.

75

Ada beberapa aplikasi yang sudah digunakan oleh bagian

informatika terlihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8. Aplikasi Bagian Informatika

NO APLIKASI DATA UNIT

PELAKSANA

KETERANGAN

1 SIMAKDA Keuangan

Daerah

Dinas

Pendapatan dan

Pengolahan

Keuangan

Daerah

Tidak bisa

digunakan secara

optimal

2 Website

Pemeritah

Daerah

kabupaten

Sumba Barat :

http://www.sum

babaratkab.go.id

Profile

Kabupaten,

gallery foto

dan

informasi

kepemrintah

an

Bagian

Informatika

Aplikasi tidak

aktif (Account

Suspended)

2. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi di Bagian Informatika terlihat pada

Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9. Pemanfaatan Teknologi Bagian Informatika

NO KELOMPOK JENIS JUMLAH 1 HARDWARE :

PC Pentium IV, dual

core dan core i3.

65 Unit

LAPTOP Toshiba, Accer 27, 20 Unit

INPUT DEVICE Scaner, Mouse 2, 89

OUTPUT DEVICE Monitor, Print 67,18

STORAGE Harddisk 67

NETWORK LAN , Wifi 1,13

TELEPON FAX 13

2 SOFTWARE

OPERATING SYSTEM Win Xp sp 2 , Win

7, Linux

90,10,2

WORD OPERATION Ms Word 2003,

2007, Adobe Reader

110, 84

SPREAD SHEET Ms Excel 2003,

2007

110

76

BASIS DATA Ms Acces

2003,2007

110

DESIGN GRAFIS Photoshop CS2,

Corel Draw 16

5,5

GUARD Smadav, AVIRa

Free

104

3. Jaringan Komputer

Kondisi jaringan yang dimiliki oleh Bagian Informatika Pemda

Kabupaten Sumba Barat terlihat pada Gambar 4.4 berikut:

NOC

BAG. INFORMATIKA

KIMPRASWIL

PERHUBUNGAN

BP3KP

REPEATER

RSPDDPRDKEUANGAN BADAN

LINGKUNGAN

HIDUP

KESEHATAN BAPPEDA

KEHUTANAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

KETERANGAN

TOWER TRIANGLE

HOT SPOT

TOWER MONO POLE

HOTSPOT

MANDAELU

Parabola VSAT

ModemSwitch Public

Switch LocalProxyGateway

Printer

PC Staff

Gambar 4.4. Model Jaringan Bagian Informatika

Gambar 4.4 menggambarkan kondisi jaringan komputer yang

dimiliki oleh Bagian Informatika Pemda Kabupaten Sumba Barat

dimana terdapat 1 parabola VSAT yang terhubung dengan 1 buah

Modem. Modem tersebut terhubung dengan Server gateway yang

berfungsi sebagai router dan manajemen bandwith. Server gateway

terhubung dengan 2 switch yaitu switch public dan switch local,

77

dimana switch public akan terkoneksi dengan Server proxy dan

switch local terkoneksi dengan PC staff sebanyak 6 buah dan

terhubung juga dengan (NOC) Tower Utama. Tower utama

mendistribusikan koneksi wireless kepada beberapa Dinas, Bagian

dan Badan Pemerintah Daerah yang menggunakan tower monopole

sebagai receiver. Tower utama juga mendistribusikan koneksi

internet dengan bantuan Repeater RSDP kemudian diteruskan ke

pusat kota menggunakan jaringan hotspot.

7.4. Phase B. Business Arsitecture

Pada tahapan ini akan dibahas mengenai stakeholder Bagian

Informatika, proses bisnis Bagian Informatika dan Hirarki

(taksonomi) fungsi.

7.4.1. Stakeholder Bagian Informatika

Stakeholder Bagian Informatika dikelompokkan menjadi dua

yaitu Pemerintah dan masyarakat dengan fungsi bisnis dapat di

gambarkan dengan menggunakan pemodelan use case diagram pada

Gambar 4.5 sebagai berikut:

78

uc Use Case Model

Bagian Informatika

Dinas Kependudukan

dan Capil

Kecamatan

Kelurahan

Manajemen

Pelayanan

Kantor Pelayanan

Perij inan

Bagian Ekonomi

Dinas Pendapatan

dan Pengolahan

Keuangan Daerah

DPRD

Bagian Humas Dan

Protokol

Manajemen

Administrasi

Semua SKPD

Bupati

Kantor Arsip,

perpustakan dan

dokumentasi

Manajemen

Legislasi

Bagian Hukum

Manajemen

Pembangunan

BappedaBagian Pembangunan

Manajemen

Keuangan

Manajemen

KepegawaianBapan Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan

Manajemen

Kepemerintahan

Bagian Perlengkapan

Manajemen

Kewilayahan

Manajemen

Kemasyarakatan

Manajemen

Sarana dan

Prasarana

Badan Lingkungan

Hidup

Dinas Pertambangan

dan Energi

Dinas Kehutanan

Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Dinas Peternakan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Dinas Pariwisata

Dinas Kesehatan

Dinas PPO

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

Dinas Perhubungan

dan Komunikasi

Dinas Pekerjaan

Umum

Gambar 4.5. Use Case Diagram Stakeholder Bagian Informatika

79

7.4.2. Proses Bisnis Bagian Informatika

Pada tahapan ini dibahas mengenai pendefenisian proses bisnis

Bagian Informatika seperti terlihat pada Gambar 4.2, uraian proses

bisnis Bagian Informatika sebagai berikut:

1. Aktivitas Utama

a. Manajemen Kewilayahan

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen kewilayahan merupakan proses mengelola

urusan kewilayahan yang meliputi pengawasan dan

pengolahan sumber-sumber potensi dari daerah. Untuk

tercapainya manajemen kewilayahan yang baik maka

terdapat fungsi bisnis atau aktivitas utama yang perlu

dilakukan:

1) Tata ruang dan lingkungan hidup

- Pendataan batas wilayah daerah.

- Pemetaan tata ruang batas wilayah.

- Perencanaan tata ruang.

- Pengolahan tata ruang.

2) Potensi daerah

- Pendataan potensi daerah.

- Pemetaan wilayah potensi daerah.

- Perencanaan penggunaan potensi daerah.

- Pengolahan potensi daerah.

- Pelaporan potensi daerah.

80

3) Kehutanan

- Pendataan potensi kehutanan.

- Pemetaan wilayah kehutanan.

- Pengolahan potensi kehutanan.

- Pelaporan potensi kehutanan.

4) Pertanian, peternakan, dan perkebunan

- Pendataan potensi Pertanian, peternakan, dan

perkebunan.

- Pemetaan wilayah Pertanian, peternakan, dan

perkebunan.

- Pengolahan potensi Pertanian, peternakan, dan

perkebunan.

- Pelaporan potensi Pertanian, peternakan, dan

perkebunan.

5) Perikanan dan kelautan

- Pendataan potensi Perikanan dan kelautan.

- Pemetaan wilayah Perikanan dan kelautan.

- Pengolahan potensi Perikanan dan kelautan.

- Pelaporan potensi Perikanan dan kelautan.

6) Pariwisata

- Pendataan potensi pariwisata.

- Pemetaan wilayah pariwisata.

- Pengolahan potensi pariwisata.

- Pelaporan potensi pariwisata.

81

Pemodelan fungsi manajemen kewilayahan digambarkan

menggunakan activity diagram seperti terlihat pada Gambar 4.6

berikut:

act Business Process MANAJEMEN KEWILAYAHAN Model

Mulai

Pengolahan Kewilayahan

Pendataan Batas Wilayah

Pemetaan Batas Wilayah

KehutananPertanian, Peternakan

dan PerkebunanPerikanan dan Kelautan Pariwisata

Pemetaan Potensi Daerah

Pendataan Potensi

Wilayah

Pengolahan Potensi

Daerah

Pelaporan

Selesai

Gambar 4.6. Activity Diagram Manajemen Kewilayahan

b. Manajemen Kepemerintahan

82

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen kepemerintahan merupakan proses

mengelola urusan kepemerintahan daerah yang meliputi

pengolahan barang, pendapatan dan perusahaan yang dimiliki

Pemda. Untuk tercapainya manajemen kepemerintahan yang

baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktivitas utama yang

perlu dilakukan:

1) Pengolahan Barang Daerah

- Perencanaan kebutuhan.

- Pengadaan barang daerah.

- Evaluasi pengadaan.

- Pengolahan barang daerah.

- Pelaporan barang daerah.

2) Katalog Barang Daerah

- Inventaris barang daerah.

- Penyusunan kebutuhan barang daerah per satuan

kerja.

- Pelaporan nilai barang daerah.

- Verifikasi perencanaan pengadaan barang daerah.

1) Pengolahan Pendapatan Daerah

- Klasifikasi sumber pendapatan daerah.

- Pengolahan pendapatan daerah.

- Perencanaan target pendapatan daerah.

- Evaluasi pendapatan daerah.

- Pelaporan pendapatan daerah.

83

3) Pengolahan Perusahaan Daerah

- Klasifikasi perusahaan daerah.

- Pengolahan perusahan daerah.

- Evaluasi perusahaan daerah.

- Pelaporan perusahaan daerah.

Pemodelan fungsi manajemen Kepemerintahan digambarkan

menggunakan activity diagram seperti terlihat pada Gambar 4.7

berikut:

act Business Process MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN Model

Mulai

Pengolahan

Kepemerintahan

Pengolahan Barang

Daerah

Pengolahan Pendapatan

Daerah

Pengolahan Perusahaan

Daerah

Perencanaan Kebutuhan

Inv entaris Barang Daerah

Pengadaan Barang

Daerah

Verifikasi Perencanaan

Ev aluasi Pengadaan

Klasifikasi Sumber

Pendapatan Daerah

Pengolahan Pendapatan

daerah

Perencanaan Target

Pendapatan Daerah

Ev aluasi Pendapatan

Daerah

Klasifikasi Perusahan

Daerah

Pengolahan Perusahaan

Daerah

Ev aluasi Perusahaan

Daerah

Selesai

Pelaporan

[Lolos]

[Tidak Lolos]

Gambar 4.7. Activity Diagram Manajemen Kepemerintahan

c. Manajemen Pembangunan

84

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen pembangunan merupakan proses

mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang

berkaitan dengan pembangunan daerah. Proses kerja

pembangunan daerah meliputi perencanaan pembangunan

dengan dinas/badan, lembaga dan unit kerja lain dalam

lingkungan Pemda, termasuk dengan instansi pusat di daerah,

penyusunan rencana strategis daerah dan dokumen

perencanaan pembangunan daerah, usulan untuk dimasukkan

kedalam program nasional, memberi masukan dalam rencana

pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,

memberikan pelayanan informasi, mengawasi dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah,

memfasilitasi dan mediasi perencanaan kegiatan lintas

kabupaten/kota, pelaporan kegiatan pelaksanaan

pembangunan. Untuk tercapainya manajemen pembangunan

yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktivitas utama

yang perlu dilakukan:

1) Data Pembangunan

- Pengolahan data pembangunan.

- Pelaporan data pembangunan.

2) Perencanaan Pembangunan

- Penyusunan rencana pembangunan.

- Pengolahan rencana pembangunan.

- Pelaporan rencana pembangunan.

85

3) Pengadaan Barang dan Jasa

- Pelaporan inventaris.

- Pelaporan kebutuhan.

- Menerima pendaftar penyedia barang dan jasa.

- Menyeleksi pendaftar.

- Pelaporan pelaksana penyedia barang dan jasa.

- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- Pengolahan data pengadaan.

- Pelaporan data pengadaan.

4) Pengolahan dan Monitoring Proyek

- Pengelolaan dan pemantauan proyek.

- Pelaporan progress proyek.

- Pelaporan hasil kerja proyek.

5) Evaluasi Hasil Pembangunan

- Pengelolaan dan pemantauan pembangunan.

- Pelaporan progress pembangunan.

- Pelaporan hasil pembangunan.

Pemodelan fungsi manajemen pembangunan digambarkan

menggunakan activity diagram seperti terlihat pada Gambar 4.8

berikut:

86

act Business Process MANAJEMEN PEMBANGUNAN Model

Mulai

Selesai

Pengolahan Data

Pembangunan

Pengolahan Data

Pembangunan

Penyusunan Rencana

Pembangunan

Pelaporan Data

Pembangunan

Pengadaan Barang dan

Jasa

Pelaporan Inv entaris

Pelaporan Kebutuhan

Pelaksanaan Pengadaan

Barang dan Jasa

Rencana Pembangunan

Pengolahan Rencana

Pembangunan

Cek Kebutuhan

Penerimaan Pendaftaran

Penyedia Barang dan

Jasa

Seleksi Pendaftaran

Pengolahan Data

Pengadaan

Pengelolaan dan

Pemantauan Proyek

Pelaporan Progress

Proyek

Pelaporan Hasil Kerja

Proyek

Evaluasi Hasil Pembangunan

[Lolos]

[Ada]

[Tidak Ada]

[Ada]

[Tidak Ada]

[Tidak Lolos]

[Sesuai]

[Tidak Sesuai]

Gambar 4.8. Activity Diagram Manajemen Pembangunan

87

d. Manajemen Kemasyarakatan

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen kemasyarakatan merupakan proses

mengelolah urusan peningkatan kualitas hidup masyarakat

yang meliputi peningkatan kesehatan, pendidikan dan

penyediaan lapangan kerja di daerah. Untuk tercapainya

manajemen kemasyarakatan yang baik maka terdapat fungsi

bisnis atau aktivitas utama yang perlu dilakukan:

1) Kesehatan

- Informasi layananan kesehatan ke masyarakat.

- Pemetaan fasilitas kesehatan.

- Perencanaan pelayanan kesehatan.

- Pengolahan layanan ksehatan.

- Pelaporan layanan kesehatan.

2) Pendidikan

- Informasi layananan pendidikan ke masyarakat.

- Pemetaan fasilitas pendidikan.

- Perencanaan pelayanan pendidikan.

- Pengolahan layanan pendidikan.

- Pelaporan layanan pendidikan.

3) Tenaga Kerja

- Informasi kebutuhan tenaga kerja ke masyarakat.

- Perencanaan tenaga kerja.

- Pengolahan tenaga kerja.

- Pelaporan tenaga kerja.

88

Pemodelan fungsi manajemen kemasyarakatan digambarkan

menggunakan activity diagram seperti terlihat pada Gambar 4.9

berikut:

act Business Process MANAJEMEN KEMASYARAKATAN Model

Mulai

Informasi

Kemasyarakatan

Kesehatan Pendidikan Tenaga Kerja

Pemetaan Fasilitas

Kesehatan

Pemetaan Fasilitas

PendidikanPerencanaan Tenaga

Kerja

Perencanaan Layanan

Kesehatan

Perencanaan Layanan

Pendidikan

Pengolahan Layanan

Kesehatan

Pengolahan Layanan

Pendidikan

Pengolahan Tenaga Kerja

Pelaporan

Selesai

Gambar 4.9. Activity Diagram Manajemen Kemasyarakatan

89

e. Manajemen Pelayanan

Ruang Lingkup:

Pelayanan publik yang diberikan oleh Pemda akan

mempengaruhi proaktif masyarakat dalam proses

pembangunanan daerah dan minat para investor dalam

menanamkan modalnya di suatu daerah. Masyarakat pada

umumnya dan dunia usaha khususnya menginginkan

pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah serta tarif

yang jelas dan pasti. Pemerintah perlu menyusun Standard

Pelayanan bagi setiap institusi (Dinas) di daerah yang

bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat,

utamanya dinas yang mengurus kependudukan, perizinan

bagi pelaku bisnis, penerima pengaduan masyarakat dan yang

menangani publikasi informasi ke masyarakat. Layanan

kependudukan harus didesain agar tercapai waktu yang lebih

cepat dalam pengurusan sehingga akan sangat

mengefisienkan waktu masyarakat dalam mengurus data-data

kependudukan. Perizinan berbagai sector usaha harus

didesain sedemikian rupa agar pengusaha tidak

membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha,

sehingga tidak mengorbankan waktu dan biaya besar hanya

untuk mengurus perizinan. Mengolah aspirasi dan

mempublikasikan informasi Pemda kepada masyarakat

mutlak harus dilakukan agar tercipta hakekat pembangunan

yaitu upaya terencana untuk merubah wilayah dan

90

masyarakat menuju keadaan lebih baik. Deregulasi dan

Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh

Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar

pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat.

Indikator yang perlu dicapai yang berhubungan dengan

kualitas pelayanan menurut konsumen ada lima (5) dimensi

(Rahayu, 1997):

- Tangibles adalah kualitas pelayanan berupa sarana fisik

kantor, komputerisasi Administrasi, Ruang Tunggu,

tempat informasi dan sebagainya.

- Realibility adalah kemampuan dan keandalan dalam

menyediakan pelayanan yang terpercaya.

- Responsivness adalah kesanggupan untuk membantui dan

menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta

tanggap terhadap keinginan konsumen.

- Assurance adalah kemampuan dan keramahan dan sopan

santun dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

- Emphaty adalah sikap tegas tetapi ramah dalam

memberikan payanan kepada konsumen.

Untuk tercapainya manajemen pelayanan yang baik maka

terdapat fungsi bisnis atau aktivitas yang perlu dilakukan:

1) Pelayanan Kependudukan

- Pendaftaran penduduk.

- Pengelolaan data mutasi penduduk.

- Pengelolaan data KK dan KTP.

91

- Pembuatan dan pengelolaan data Akta Pencatatan

Penduduk.

- Pembuatan Buku Induk Penduduk.

- Pelaporan data kependudukan.

2) Pelayanan Perijinan

- Menerima pendaftaran.

- Menyeleksi persyaratan.

- Memberikan keterangan.

- Mengecek kemajuan.

- Proses penerbitan perijinan.

- Menindaklanjuti pengaduan/klaim dari masyarakat.

3) Pelayanan Bisnis dan Investasi

- Informasi peluang bisnis dan investasi.

- Informasi prosedur bisnis dan investasi.

- Administrasi penanaman modal.

4) Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- Menerima aspirasi dan menindaklanjuti pengaduan

masyarakat.

5) Pelayanan Publikasi Informasi

- Memberikan publikasi informasi.

Pemodelan fungsi manajemen pelayanan digambarkan

menggunakan activity diagram seperti terlihat pada Gambar 4.10

berikut:

92

act Business Process MANAJEMEN PELAYANAN Model

Mulai

Publikasi Informasi

Informasi Pelayanan

Kependudukan

Informasi Bisnis dan

Inv estasi

Informasi Pengaduan

Masyarakat

Pendaftaran Penduduk Pengelolaan Data Mutasi

Penduduk

Pengelolaan Data KK dan

KTP

Pembuatan dan

Pengolahan Akta

Pencatatan

Kependudukan

Pembuatan Buku Induk

Penduduk

Informasi Peluang Bisnis

dan Inv estasi

Informasi Prosedur Bisnis

dan Inv estasi

Administrasi Penanaman

Modal

Pendaftaran Perij inan

Pengecekan Kemajuan

Perij inan

Seleksi Persyaratan

Penerbitan Perij inan

Pengecekan Klaim Masyarakat

Penerimaan Aspirasi

Masyarakat

Tindak Lanjut Aspirasi

Masyarakat

Selesai

Pelaporan

[Tidak Lolos]

[Lolos]

[Ya]

[Tidak]

Gambar 4.10. Activity Diagram Manajemen Pelayanan

2. Aktivitas Pendukung

93

a. Manajemen Administrasi

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen administrasi merupakan proses

pengelolaan administrasi yang diperlukan dalam urusan

kepemerintahan daerah dan yang berhubungan dengan

managerial pemerintahan daerah. Untuk tercapainya

manajemen administrasi yang baik maka terdapat fungsi

bisnis atau aktivitas utama yang perlu dilakukan:

1) Administrasi arsip surat dan dokumen

- Penyusunan Surat-menyurat dan dokumen.

- Pengolahan kearsipan Surat dan dokumen.

- Pengolahan konversi surat dan dokumen.

2) Administrasi pengambilan keputusan

- Pengolahan data dan informasi yang tepat, akurat dan

cepat.

- Memberikan informasi yang akurat.

3) Administrasi kolaborasi dan koordinasi

- Penyusunan agenda kerja untuk setiap satuan kerja.

- Pengolahan agenda penugasan.

- Pengolahan laporan pertanggungjawabannya.

- Pengolahan komunikasi antar satuan kerja.

Pemodelan fungsi manajemen administrasi digambarkan

menggunakan activity diagram seperti terlihat pada Gambar 4.11

berikut:

94

act Business Process MANAJEMEN ADMINISTRASI Model

Mulai

Administrasi Arsip Surat

dan Dokumen

Pengelolaan Administrasi

Administrasi Pengambilan

Keputusan

Administrasi Kolaborasi

dan Koordinasi

Penyusunan Surat dan

Dokumen

Pengolahan Kearsipan

Surat dan Dokumen

Pengolahan Konv ersi

Surat dan Dokumen

Pengolahan Data dan

Informasi yang Tepat,

Akurat, dan Cepat

Pemberian Informasi yang

Akurat

Penyusunan Agenda

Kerja

Pengolahan Agenda

Penugasan

Pengolahan Laporan

Pertanggungjawaban

Pengolahan Komunikasi

antar Satuan Kerja

Pelaporan

Selesai

Gambar 4.11. Activity Diagram Manajemen Administrasi

b. Manajemen Legislasi

95

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen legislasi merupakan proses pengelolaan

data dan informasi legislatif, termasuk didalamnya data

produk hukum Pemda. Untuk tercapainya manajemen

legislasi yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktivitas

utama yang perlu dilakukan:

1) Legislasi Katalog hukum, peraturan dan perundangan

- Pengolahan data produk hukum, peraturan dan

perundangundangan.

Pemodelan fungsi manajemen legislasi digambarkan

menggunakan activity diagram seperti terlihat pada Gambar 4.12

berikut:

act Business Process MANAJEMEN LEGISLASI Model

Mulai

Selesai

Pengolahan Katalog

Hukum, Peraturan dan

Perundangan

Pengolahan Legislasi

Penyusunan Katalog

Hukum

Penyusunan Katalog

PeraturanPenyusunan Katalog

Perundangan

Pelaporan

Gambar 4.12. Activity Diagram Manajemen Legislasi

c. Manajemen Keuangan

96

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen keuangan merupakan proses

penyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah yang tepat, lengkap dan tertib atas transaksi keuangan

daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Selain itu manajemen keuangan juga merupakan

proses peningkatkan kualitas management pengelolaan

keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian anggaran yang efisien, efektif, transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tercapainya manajemen

keuangan yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktivitas

utama yang perlu dilakukan:

1) Manajemen Keuangan daerah

- Penyusunan rencana anggaran.

- Pengolahan rencana anggaran.

- Pembuatan dokumen anggaran.

- Pelaporan pendapatan daerah.

- Evaluasi pemakaian anggaran.

- Pelaporan pemakaian anggaran.

Pemodelan fungsi manajemen keuangan digambarkan

menggunakan activity diagram seperti terlihat pada Gambar 4.13

berikut:

97

act Business Process MANAJEMEN KEUANGAN Model

Mulai

Informasi Pendapatan

Daerah

Laporan Pendapatan

Daerah

Penyusunan Rencana

Anggaran

Pengolahan Rencana

Anggaran

Pembuatan Dokumen

Anggaran

Pemakaian Anggaran

Ev aluasi Pemakaian

Anggaran

Selesai

Pelaporan

Gambar 4.13. Activity Diagram Manajemen Keuangan

d. Manajemen Kepegawaian

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen kepegawaian merupakan proses

mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang

berkaitan dengan kepegawaian daerah. Pengolahan data dan

informasi untuk proses kerja meliputi pengadaan (termasuk

perencanaan dan persyaratan), penetapan formasi dan

penempatan, pengangkatan, pemindahan/mutasi,

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan

98

kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum,

pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan),

pengendalian jumlah, larangan, sanksi, dan penghargaan

PNS. Untuk tercapainya manajemen keuangan yang baik

maka terdapat fungsi bisnis atau aktivitas utama yang perlu

dilakukan:

1) Pengadaan PNS

- Penyusunanan rencana pengadaan PNS.

- Informasi rencana pengadaan PNS.

- Menerima pendaftaran.

- Menyeleksi persyaratan.

- Memberikan keterangan tes.

- Pelaporan hasil tes.

- Pengelolaan data pengadaaan PNS.

- Pelaporan data pengadaan PNS.

2) Absensi dan Penggajian

- Pengolahan data absensi dan penggajian.

- Pelaporan data absensi dan penggajian.

3) Penilaian Kerja

- Pengolahan data penilaian.

- Evaluasi penilaian.

- Pelaporan penilaian.

4) Pendidikan dan Pelatihan

- Penyusunan kebutuhan.

- Perencanaan pendidikan dan pelatihan.

99

- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

- Evaluasi pendidikan dan pelatihan.

- Pelaporan

Pemodelan fungsi manajemen kepegawaian digambarkan

menggunakan activity diagram seperti terlihat pada Gambar 4.14

berikut:

act Business Process MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Mulai

Pengolahan Kepegawaian

Pengadaan PNS Absensi dan Penggaj ian Penilaian Kerja

Penyusunan Kebutuhan

Pendidikan dan Pelatihan

Informasi Pengadaan PNS

Pendaftaran

Seleksi Persyaratan

Memberikan Keterangan

Tes

Pengumuman Hasil Tes

Pengolahan Data Absensi Pengolahan Data

Penilaian

Pengolahan Data

Pengadaan PNS

Hasil Penilaian

Perencanaan Pendidikan

dan Pelatihan

Pelaksanaan Pendidikan

dan Pelatihan

Evaluasi Standar Kinerja

Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

Pengolahan Data

Penggaj ian

Selesai

Pelaporan

[Lolos]

[Sesuai]

[Tidak Lolos]

[Tidak Lolos]

[Lolos]

[Tidak Sesuai]

Gambar 4.14. Activity Diagram Manajemen Kepegawaian

100

e. Manajemen Sarana dan Prasarana

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen sarana dan prasarana merupakan proses

mengelolah urusan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah

yang meliputi pengolahan dan monitoring sarana dan

prasarana. Untuk tercapainya manajemen sarana dan

prasarana yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktivitas

utama yang perlu dilakukan:

1) Transportasi

- Pendataan fasilitas transportasi.

- Standarisasi fasilitas transportasi.

- Informasi fasilitas transportasi ke masyarakat.

- Pemetaan fasilitas transportasi.

- Pengolahan fasilitas.

- Pelaporan fasilitas.

2) Terminal dan pelabuahan

- Pendataan terminal dan pelabuhan.

- Standarisasi terminal dan pelabuhan.

- Informasi terminal dan pelabuhan ke masyarakat.

- Pemetaan terminal dan pelabuhan.

- Pengolahan terminal dan pelabuhan.

- Pelaporan.

3) Sarana umum

- Pendataan sarana umum.

- Standarisasi sarana umum.

101

- Informasi sarana umum ke masyarakat.

- Pemetaan sarana umum.

- Pengolahan sarana umum.

- Pelaporan .

Pemodelan fungsi manajemen sarana dan prasarana

digambarkan menggunakan activity diagram seperti terlihat pada

Gambar 4.15 berikut

act Business Process MANAJEMEN SARANA dan PRASARANA Model

Mulai

Pendataan Sarana dan

Prasarana

Transportasi Terminal dan Pelabuhan Sarana Umum

Pemetaan TransportasiPemetaan Terminal dan

Pelabuhan

Pemetaan Sarana Umum

Pengolahan Sarana dan

Prasarana

Stadarisasi Sarana dan

Prasarana

Evaluasi Standarisasi

Informasi Sarana dan

Prasarana

Pelaporan

Selesai

[Sesuai]

[Tidak Sesuai]

Gambar 4.15. Activity Diagram Manajemen Sarana dan Prasarana

102

7.4.3. Bagan Hirarki Fungsi

Bagan hirarki fungsi sesuai dengan proses bisnis Bagian

Informatika yang telah dibahas dapat disederhanakan ke dalam

bagan seperti terlihat pada Bagan 4.1. berikut :

1. Manajemen Kewilayahan (MAKEL)

1.1. Tata ruang dan lingkungan hidup

1.1.1. Pendataan batas wilayah daerah

1.1.2. Pemetaan tata ruang batas wilayah

1.1.3. Perencanaan tata ruang

1.1.4. Pengolahan tata ruang

1.2. Potensi daerah

1.2.1. Pendataan potensi daerah

1.2.2. Pemetaan potensi daerah

1.2.3. Perencanaan potensi daerah

1.2.4. Pengolahan potensi daerah

1.2.5. Pelaporan potensi daerah

1.3. Kehutanan

1.3.1. Pendataan potensi kehutanan

1.3.2. Pemetaan wilayah kehutanan

1.3.3. Pengolahan potensi kehutanan

1.3.4. Palaporan potensi kehutanan

1.4. Pertanian, peternakan dan perkebunan

1.4.1. Pendataan potensi pertanian, peternakan dan perkebunan

1.4.2. Pemetaan wilayah pertanian, peternakan dan perkebunan

1.4.3. Pengolahan potensi pertanian, peternakan dan perkebunan

1.4.4. Pelaporan potensi pertanian, peternakan dan perkebunan

1.5. Perikanan dan kelautan

1.5.1. Pendataan potensi perikanan dan kelautan

1.5.2. Pemetaan wilayah perikanan dan kelautan

1.5.3. Pengolahan potensi perikanan dan kelautan

1.5.4. Pelaporan potensi perikanan dan kelautan

1.6. Pariwisata

1.6.1. Pendataan potensi pariwisata

1.6.2. Pemetaan wilayah pariwisata

1.6.3. Pengolahan potensi pariwisata

1.6.4. Pelaporan potensi pariwisata

2. Manajemen Kepemerintahan (MAKEP)

2.1. Pengolahan barang daerah

2.1.1. Perencanaan kebutuhan

2.1.2. Pengadaan abrang daerah

2.1.3. Evaluasi pengadaan

103

2.1.4. Pengolahan barang daerah

2.1.5. Pelaporan barang daerah

2.2. Katalog barang daerah

2.2.1. Inventasi barang daerah

2.2.2. Penyusunan kebutuhan barang daerah per satuan kerja

2.2.3. Pelaporan nilai barang daerah

2.2.4. Verifikasi perencanaan pengadaan barang daerah

2.3. Pengolahan pendapatan daerah

2.3.1. Klasifikasi sumber pendapatan daerah

2.3.2. Pengolahan pendapatandaerah

2.3.3. Perencanaan target pendapatan daerah

2.3.4. Evaluasi pendapatan daerah

2.3.5. Pelaporan pendapatan daerah

2.4. Pengolahan perusahaan daerah

2.4.1. Klasifikasi perusahan daerah

2.4.2. Pengoalhan perusahaan daerah

2.4.3. Evaluasi perusahaan daerah

2.4.4. Pelaporan perusahaan daerah

3. Manajemen Pembangunan (MAPEM)

3.1. Data Pembangunan

3.1.1. Pengolahan data pembangunan

3.1.2. Pelaporan data pembangunan

3.2. Perencanaan pembangunan

3.2.1. Penyusunan perencanaan pembangunan

3.2.2. Pengolahan perencanaan pembangunan

3.2.3. Pelaporan perencanaan pembangunan

3.3. Pengadaan barang dan jasa

3.3.1. Pelaporan inventaris

3.3.2. Pelaporan kebutuhan

3.3.3. Menerima pendaftar penyedia barang dan jasa

3.3.4. Menyeleksi pendaftar

3.3.5. Palaporan pelaksana penyedia barang dan jasa

3.3.6. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

3.3.7. Pengolahan data pengadaan

3.3.8. Pelaporan data pengadaan

3.4. Pengolahan dan monitoring proyek

3.4.1. Pengolahan dan pemantauan proyek

3.4.2. Palaporan progress proyek

3.4.3. Pelaporan hasil kerja proyek

3.5. Evaluasi hasil pembangunan

3.5.1. Pengolahan dan pemantauan pembangunan

3.5.2. Pelaporan progress pembangunan

3.5.3. Pelaporan hasil pembangunan

4. Manajemen Kemasyarakatan (MAKEM)

4.1. Kesehatan

4.1.1. Informasi layanan kesehatan ke masyarakat

104

4.1.2. Pemetaan fasilitas kesehatan

4.1.3. Perencanaan layanan kesehatan

4.1.4. Pengolahan layanan kesehatan

4.1.5. Pelaporan layanan kesehatan

4.2. Pendidikan

4.2.1. Informasi layanan pendidikan ke masyarakat

4.2.2. Pemetaan fasilitas pendidikan

4.2.3. Perencanaan layanan pendidikan

4.2.4. Pengolahan layanan pendidikan

4.2.5. Pelaporan layanan pendidikan

4.3. Tenaga Kerja

4.3.1. Informasi kebutuhan tenaga kerja ke masyarakat

4.3.2. Perencanaan tenaga kerja

4.3.3. Pengolahan tenaga kerja

4.3.4. Pelaporan tenaga kerja

5. Manajemen Pelayanan (MAPEL)

5.1. Pelayanan Kependudukan

5.1.1. Pendaftaran Penduduk

5.1.2. Pengolahan data mutasi penduduk

5.1.3. Pengolahan data KK dan KTP

5.1.4. Pembuatan dan pengolahan data akta pencatatan penduduk

5.1.5. Pembuatan buku induk penduduk

5.1.6. Pelaporan data penduduk

5.2. Pelayanan Perijinan

5.2.1. Menerima Pendaftaran

5.2.2. Menyeleksi persyaratan

5.2.3. Memberikan keterangan

5.2.4. Mengecek kemajuan

5.2.5. Proses penerbitan perijinan

5.2.6. Menindak lanjut klaim masyarakat

5.3. Pelayanan Bisnis dan Investasi

5.3.1. Infromasi peluang bisnis dan investasi

5.3.2. Informasi prosedur bisnis dan investasi

5.3.3. Administrasi pananaman modal

5.4. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

5.4.1. Menerima aspirasi dan menindak lanjut pengaduan masyarakat

5.5. Publikasi Informasi

5.5.1. Memberikan publikasi informasi

6. Manajemen Adminsitrasi (MAD)

6.1. Adminsitrasi arsip surat dan dokumen

6.1.1. Penyusunan surat menyurat dan dokumen

6.1.2. Pengolahan kearsipan surat dan dokumen

6.1.3. Pengolahan konversi surat dan dokumen

6.2. Administrasi pengambilan keputusan

6.2.1. Pengolahan data dan informasi yang tepat, akurat dan cepat

6.2.2. Memberikan informasi yang akurat

105

6.3. Administrasi kolaborasi dan koordinasi

6.3.1. Penyususnan agenda kerja untuk setiap satuan kerja

6.3.2. Pengolahan agenda penugasan

6.3.3. Pengolahan laporan pertanggungjawaban

6.3.4. Pengolahan komunikasi antar satuan kerja

7. Manajemen Legislasi (MALEG)

7.1. Legislasi katalog hukum, peraturan dan perundangan

7.1.1. Mengolah data produk hukum, peraturan dan perundangan

8. Manajemen Keuangan (MANKEU)

8.1. Manajemen keuangan daerah

8.1.1. Penyusunan rencana anggaran

8.1.2. Pengolahan rencana anggaran

8.1.3. Pembuatan dokumen anggaran

8.1.4. Pelaporan pendapatan daerah

8.1.5. Evaluasi pemakaian anggaran

8.1.6. Pelaporan pemakaian anggaran

9. Manajemen Kepegawaian (MAPEG)

9.1. Pengadaan PNS

9.1.1. Penyusunan rencana pengadaan PNS

9.1.2. Informasi rencana pengadaan PNS

9.1.3. Menerima pendaftar

9.1.4. Menyeleksi persyaratan

9.1.5. Memberikan keterangan tes

9.1.6. Pelaporan hasil tes

9.1.7. Pengolahan data pengadaan PNS

9.1.8. Palaporan data pengadaan PNS

9.2. Absensi dan penggajian

9.2.1. Pengolahan data absensi dan penggajian

9.2.2. Pelaporan data absensi dan penggjaian

9.3. Penilaian kerja

9.3.1. Pengolahan data penilaian

9.3.2. Evaluasi penilaian

9.3.3. Pelaporan penilaian

9.4. Pendidikan dan pelatihan

9.4.1. Penyusunan kebutuhan

9.4.2. Perencanaan pendidikan dan pelatihan

9.4.3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

9.4.4. Evaluasi pendidikan dan pelatihan

9.4.5. Pelaporan

10. Manajemen Sarana dan Prasarana (MAPRAS)

10.1. Transportasi

10.1.1. Pendataan fasilitas transportasi

10.1.2. Standarisasi fasilitas transportasi

10.1.3. Informasi fasilitas transportasi ke masyarakat

10.1.4. Pemetaan fasilitas transportasi

10.1.5. Pengolahan fasilitas

106

10.1.6. Pelaporan fasilitas

10.2. Terminal dan pelabuhan

10.2.1. Pendataan terminal dan pelabuhan

10.2.2. Standarisasi terminal dan pelabuhan

10.2.3. Informasi terminal dan pelabuhan ke masyarakat

10.2.4. Pemetaan terminal dan pelabuhan

10.2.5. Pengolahan terminal dan pelabuhan

10.2.6. Pelaporan

10.3. Sarana Umum

10.3.1. Pendataan sarana umum

10.3.2. Standarisasi sarana umum

10.3.3. Informasi sarana umum ke masyarakat

10.3.4. Pemetaan sarana umum

10.3.5. Pengolahan sarana umum

10.3.6. Pelaporan

Bagan 4.1. Bagan Hirarki Fungsi

Definisi detail dari masing-masing fungsi bisnis yang telah

diidentifikasi diuraikan pada Lampiran 1 yaitu fungsi bisnis.

Berdasarkan uraian fungsi bisnis, maka arsitektur bisnis Bagian

Informatika Pemda Kabupaten Sumba Barat dapat uraikan menjadi

sebuah model pada Gambar 4.16.

MAKEM

MAPRASMAPEG

MAPELMAKEP

MAKEU

MAPEM

MALEGMAD

MAKEW

PROSES BISNIS INTI

PROSES BISNIS PENDUKUNG

Gambar 4.16. Arsitektur Bisnis Bagian Informatika

Keterangan :

MAKEW : Manajemen Kewilayahan

MAKEP : Manajemen Kepemerintahan

MAPEM : Manajemen Pembangunan

MAKEM : Manajemen Kemasyarakatan

107

MAPEL : Manajemen Pelayanan

MAD : Manajemen Administrasi

MALEG : Manajemen Legislasi

MAKEU : Manajemen Keuangan

MAPEG : Manajemen Pegawai

MAPRAS : Manajemen Sarana dan Prasarana

7.5. Phase C. Information System Architecture

7.5.1. Arsitektur Data

Pada tahapan ini dilakukan perancangan arsitektur data yang

bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan data yang akan

digunakan pada arsitektur aplikasi. Ada dua tahapan dalam membuat

arsitektur data yaitu:

1. Mendefinisikan Entitas

Pendefinisian entitas berdasarkan pada fungsi bisnis yang telah

didefiniskan pada Gambar 4.1 Value Chain Bagian Informatika.

Berikut ini seperti terlihat pada Tabel 4.10 adalah kandidat entitas

yang diperoleh dari fungsi bisnis yang dijabarkan tersebut:

Tabel 4.10. Kandidat Entitas

Fungsi Bisnis Kandidat

Entitas

Entitas

Manajemen

Kewilayahan

Kewilayahan 1. Wilayah

2. Kecamatan

3. Kelurahan/Desa

4. Potensi Daerah

5. Cluster

Manajemen

Kepemerintahan

Barang Daerah 1. Barang

2. Golongan

3. Tanah

4. Jalan

5. Jembatan

6. Bangunan

7. Gedung

8. Kendaraan

9. Peralatan

108

10. Buku

11. Departemen

12. Status Barang

Pendapatan Daerah 1. Pendapatan

2. Sumber_potensi

3. Perusahaan

Manajemen

Pembangunan

Pembangunan 1. Departemen

2. Kegiatan Pembangunan

3. Program Pembangunan

4. Evaluasi Pembangunan

5. Rencana Kegiatan

Pembangunan

6. Rencana Program

Pembangunan

7. Renstra

Proyek Pengadaan

Barang dan Jasa

1. Departemen

2. Aset

3. Kebutuhan

4. Penyedia

5. Proyek

6. Progress

7. Evaluasi

8. Berita

Manajemen

Kemasyarakatan

Kemasyarakatan 1. Departemen

2. Fasilitas

3. Unit

4. Pelayanan

5. Tenaga Kerja

6. Lowongan

7. Berita

Manajemen

Pelayanan

Kependudukan 1. Penduduk

2. KK

3. KTP

4. Mutasi

5. Akta Kelahiran

6. Akta Pengakuan Anak

7. Akta Pernikahan

8. Akta Perceraian

9. Akta Kematian

10. Buku Induk Detail

109

Perijinan 1. Pemohon

2. Pendaftar

3. Jenis Ijin

4. Persyaratan

5. Pembayaran

6. Berita Acara

7. Tim Teknik

8. Proses

9. Surat Ijin

Pelayanan Publik 1. Berita

2. Masalah

3. Respon

4. Persyaratan

5. Administrasi

6. Berita Pemda

Manajemen

Administrasi

Arsip 1. Departemen

2. Surat Masuk

3. Surat Keluar

4. Klasifikasi Surat

5. Dokumen

6. Klasifikasi Dokumen

7. Arsip

8. Konversi Surat

9. Konversi Dokumen

Manajerial 1. Departemen

2. Agenda Kerja

3. Agenda Penugasan

4. Surat Penugasan

5. Laporan Kerja

6. Informasi

Manajemen

Legislasi

Legislasi 1. Departemen

2. Katalog

3. Hukum

4. Hukum Klasifikasi

5. Peraturan

6. Peraturan Klasifikasi

7. Perundangan

8. Perundangan Klasifikasi

Manajemen

Keuangan

Pendapatan

Keuangan

1. Pendapatan daerah

2. Bendahara Penerima

3. Penerimaan Pendapatan

4. Pembayaran

5. Pembayaran detail

6. Transaksi Jornal

7. Kas Bendahara Umum

110

Daerah(BDU)

8. Kas Bendahara Penerima

9. Buku Bank

Pengeluaran

Keuangan

1. Bendahara Pengeluaran

2. Surat Perintah Pencairan

Dana Langsung

Gaji(SP2D LS Gaji)

3. Surat Perintah Pencairan

Dana Langsung Uang

Persedian/Ganti

Uang/Tambahan

Uang(SP2D LS

UP/GU/TU)

4. Surat PertanggungJawaban

Uang Persedian/Ganti

Uang/Tambahan

Uang(SPJ TU/GU/TU)

5. Surat Perintah Pencairan

Dana Langsung (SP2D

LS)Barang dan Jasa

6. Pengembalian Belanja

7. Jurnal Pengeluaran

8. Pembayaran

9. Bank Bendahara

10. Kas Bendahara

Manajemen

Kepegawaian

Pengadaan PNS 1. Pendaftar

2. Biodata

3. Informasi

4. Jadwal Tes

5. Hasil Tes

Kepegawaian 1. Pegawai

2. Golongan

3. Jabatan

4. Eselon

5. Departemen

6. Status

7. RiwayatPendidikan

8. Absensi

9. Penilaian

10. Pelatihan

11. Kompetensi Penilaian

12. Materi Pelatihan

111

Manajamen Sarana

dan Prasarana

Sarana dan Prasarana 1. Tranportasi

2. Terminal

3. Rute

4. Jadwal

5. Sarana Umum

6. Berita

2. Membuat Model Konseptual Class Diagram

Model konseptual merupakan pendefinisian sekumpulan

entitas, atribut dan relasi yang digambarkan menggunakan Class

Diagram. Berikut penjelasan model konseptual Class Diagram

untuk masing-masing kandidat entitas berdasarkan fungsi bisnis:

a. Manajemen Kewilayahan

1) Kewilayahan

Gambar 4.17. Class Diagram Kewilayahan

112

b. Manajemen Kepemerintahan

1) Barang Daerah

Gambar 4.18. Class Diagram Barang Daerah

113

2) Pendapatan Daerah

Gambar 4.19. Class Diagram Pendapatan Daerah

c. Manajemen Pembangunan

1) Pembangunan

Gambar 4.20. Class Diagram Pembangunan

114

2) Proyek Pengadaan Barang dan Jasa

Gambar 4.21. Class Diagram Pengadaan Barang dan Jasa

115

d. Manajemen Kemasyarakatan

1) Kemasyarakatan

Gambar 4.22. Class Diagram Kemasyarakatan

116

e. Manajemen Pelayanan

1) Kependudukan

Gambar 4.23. Class Diagram Kependudukan

117

2) Perijinan

Gambar 4.24. Class Diagram Perijinan

118

3) Pelayanan Publik

Gambar 4.25. Class Diagram Pelayanan Publik

119

f. Manajemen Administrasi

1) Arsip

Gambar 4.26. Class Diagram Arsip

120

2) Manajerial

Gambar 4.27. Class Diagram Manajerial

121

g. Manajemen Legislasi

1) Legislasi

Gambar 4.28. Class Diagram Legislasi

122

h. Manajemen Keuangan

1) Pendapatan Keuangan

Gambar 4.29. Class Diagram Pendapatan Keuangan

123

2) Pengeluaran Keuangan

Gambar 4.30. Class Diagram Pengeluaran Keuangan

124

i. Manajemen Kepegawaian

1) Pengadaan PNS

Gambar 4.31. Class Diagram Pengadaan PNS

125

2) Kepegawaian

Gambar 4.32. Class Diagram Kepegawaian

126

j. Manajemen sarana dan Prasarana

1) Sarana dan Prasarana

Gambar 4.33, Class Diagram Sarana dan Prasarana

127

7.5.2. Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi diidentifikasi berdasarkan pada:

1. Kebutuhan informasi untuk mendukung pengambilan

keputusan ditiap fungsi bisnis.

2. Kebutuhan pertukaran informasi antar fungsi bisnis.

3. Kebutuhan alat bantu di tiap fungsi bisnis.

Kebutuhan dan pertukaran informasi secara umum sudah

dijelaskan pada uraian tentang pemodelan proses bisnis, sehingga

penentuan arsitektur aplikasi yang digunakan untuk membantu

fungsi bisnis utama dan pendukung organisasi dapat definisikan

menggunakan Application Portfolio.

128

Solusi aplikasi Bagian Informatika untuk mendukung terhadap fungsi bisnisnya dapat terlihat pada

Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11. Solusi Aplikasi

NO ID FUNGSI

BISNIS

PERMASALAHAN POLA SOLUSI SI SOLUSI APLIKASI

1 MAKEW Tata ruang dan lingkungan

hidup

Pembuatan Aplikasi untuk Tata ruang dan

lingkungan hidup

1.1. Aplikasi Manajemen Tata Ruang

Potensi daerah Pembuatan Aplikasi untuk Potensi daerah 1.2. Aplikasi Manajemen Potensi Daerah

Kehutanan Pembuatan Aplikasi untuk Kehutanan 1.3. Aplikasi Manajemen Kehutanan

Pertanian, peternakan, dan

perkebunan

Pembuatan Aplikasi untuk Pertanian,

peternakan, dan perkebunan

1.4. Aplikasi Manajemen Pertanian dan

perkebunan

1.5. Aplikasi Manajemen Peternakan

Perikanan dan kelautan

Pembuatan Aplikasi untuk Perikanan dan

kelautan

1.6. Aplikasi manajemen Kelautan dan Perikanan

Pariwisata Pembuatan Aplikasi untuk Pariwisata 1.7. Aplikasi Manajemen Pariwisata

2 MAKEP Pengolahan barang daerah Pembuatan Aplikasi untuk pengolahan

barang daerah

2.1. Aplikasi Manajemen Barang Daerah

Katalog barang daerah Pembuatan Aplikasi untuk katalog barang

daerah

2.2. Aplikasi Inventaris Barang Daerah

Pengolahan pendapatan daerah Pembuatan Aplikasi untuk Pengolahan

pendapatan daerah

2.3. Aplikasi Manajemen Pendapatan Daerah

Pengolahan perusahaan daerah Pembuatan Aplikasi untuk Pengolahan

perusahaan daerah

2.4. Aplikasi Manajemen Perusahaan Daerah

129

3 MAPEM Data Pembangunan Pembuatan Aplikasi untuk Manajemen data

pembangunan

3.1. Aplikasi Manajemen Data Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Pembuatan Aplikasi untuk perencanaan

pembangunan.

3.2. Aplikasi Perencanaan Pembangunan

Pengadaan Barang dan jasa Pembuatan Aplikasi untuk pengadaan barang

dan jasa.

3.3. Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengolahan dan monitoring

proyek

Pembuatan Aplikasi untuk pengolahan dan

monitoring proyek.

3.4. Aplikasi Manajemen dan monitoring Proyek

Evaluasi hasil pembangunan Pembuatan Aplikasi untuk evaluasi hasil

pembangunan.

3.5. Aplikasi Evaluasi Hasil Pembangunan

4 MAKEM Kesehatan Pembuatan Aplikasi untuk Kesehatan 4.1. Aplikasi Pelayanan Kesehatan

Pendidikan Pembuatan Aplikasi untuk Pendidikan 4.2. Aplikasi Pelayanan Pendidikan

Tenaga kerja Pembuatan Aplikasi untuk Tenaga Kerja 4.3. Aplikasi Pelayanan Tenaga Kerja

5 MAPEL Pendaftaran dan pendataan

penduduk tidak efisien,

Membuat Aplikasi untuk kependudukan 5.1. Aplikasi Kependudukan

Pengurusan perijinan kompleks, Membuat Aplikasi untuk perijinan 5.2. Aplikasi Perijinan

Bisnis dan Investasi, Membuat Aplikasi bisnis dan investasi 5.3. Aplikasi Bisnis dan Investasi

Pengaduan dan aspirasi

masyarakat

Membuat Aplikasi untuk pengaduan dan

aspirasi masyarakat

5.4. Aplikasi e-Gov Portal

Publikasi informasi Membuat Aplikasi untuk publikasi informasi

Pemda

5.5. Aplikasi e-Gov Portal

6 MAD Arsip surat dan dokumen Pembuatan aplikasi untuk Surat dan

Dokumen Elektronik

6.1. Aplikasi Arsip Surat

6.2. Aplikasi Arsip Dokumen

Pengambilan keputusan Pembuatan Aplikasi untuk Sistem

Pengambilan Keputusan

6.3. Aplikasi Eksekutif Daerah

Kolaborasi dan koordinasi Pembuatan Aplikasi Kolaborasi dan 6.4. Aplikasi Koloborasi dan Koordinasi

130

koordinasi

7 MALEG Penyediaan Katalog hukum,

peraturan dan perundangan

tidak efisien

Pembuatan Aplikasi untuk Katalog hukum,

peraturan dan perundangan yang ter-update

real time

7.1. Aplikasi Legislasi

8 MAKEU Pengolahan Keuangan Daerah Pembuatan Aplikasi untuk Pengolah

keuangan daerah yaitu untuk mengolah

pendapatan dan pengeluaran keuangan yang

dapat terintegrasi dengan pengolahan sumber

pendapatan daerah

9.1. Aplikasi Manajemen Keuangan Daerah

9 MAPEG Pengadaan PNS Pembuatan Aplikasi untuk pengadaan PNS 9.1 Aplikasi Penerimaan PNS

Absensi dan Penggajian Pembuatan Aplikasi untuk Absensi dan

penggajian

9.2 Aplikasi Absensi

9.3 Aplikasi Penggajian

Penilian Kerja Pembuatan Aplikasi untuk Penilaian Kinerja

PNS

9.4 Aplikasi Penilaian Kinerja PNS

Pendidikan dan pelatihan Pembuatan Aplikasi untuk pendidikan dan

pelatihan

9.5 Aplikasi Pendidikan dan Pelatihan

10 MAPRAS Transportasi Pembuatan Aplikasi untuk Transportasi 10.1. Aplikasi Manajemen Transportasi

Terminal dan Pelabuhan Pembuatan Aplikasi untuk Terminal dan

Pelabuhan

10.2. Aplikasi Manajemen Terminal

Sarana umum Pembuatan Aplikasi untuk Sarana umum 10.3. Aplikasi Manajemen Sarana Umum

131

Berdasarkan beberapa kandidat dari solusi aplikasi yang

terdapat pada Tabel. 4.11, maka Application Portfolio Bagian

Informatika dapat dilihat pada Tabel. 4.12 berikut:

Tabel 4.12. Application Portfolio

KODE NAMA APLIKASI FUNGSIONALITAS

AP-1.1 Aplikasi Manajemen Tata Ruang Pendataan (inventarisasi) dan pemetaan wilayah

pertanahan, tataguna tanah dan kepemilikan

tanah.

AP-1.2 Aplikasi Manajemen Potensi Daerah Pendataan (inventarisasi) sumber-sumber potensi

daerah, perencanaan dan pemanfaatan potensi

daerah dalam program pembangunan daerah dan

pemetaan potensi daerah.

AP-1.3 Aplikasi Manajemen Kehutanan Pendataan (inventarisasi) sektor Kehutanan,

Pemetaan wilayah berdasarkan klasifikasi

kehutanan dan publikasi potensi kehutanan.

AP-1.4 Aplikasi Manajemen Pertanian dan

perkebunan

Pendataan (inventarisasi) sektor pertanian dan

perkebunan, Pemetaan wilayah berdasarkan

klasifikasi dan jenis pertanian dan perkebunan

serta publikasi potensi pertanian dan perkebunan.

AP-1.5 Aplikasi Manajemen Peternakan Pendataan (inventarisasi) sektor peternakan,

Pemetaan wilayah berdasarkan klasifikasi, dan

jumlah peternakan serta publikasi potensi

peternakan.

AP-1.6 Aplikasi manajemen Kelautan dan

Perikanan

Pendataan (inventarisasi) sektor kelautan dan

perairan, Pemetaan wilayah berdasarkan

klasifikasi kelautan dan perairan serta publikasi

potensi kelautan dan perairan

AP-1.7 Aplikasi Manajemen Pariwisata Pendataan (inventarisasi) sektor Pariwisata,

Pemetaan wilayah berdasarkan klasifikasi dan

tempat pariwisata serta publikasi potensi

pariwisata.

AP-2.1 Aplikasi Manajemen Barang Daerah Perencanaan pengadaan kebutuhan barang daerah,

memperkirakan kebutuhan barang setiap unit

kerja, mencatat sejarah dan nilai pemanfaatan

barang serta sejarah penggunaan barang,

pengawasan dan pengelolaan barang daerah

AP-2.2 Aplikasi Inventaris Barang Daerah Pendaftaran, klasifikasi jenis, pengelompokan

kebutuhan satuan kerja, perkiraan nilai dan

verifikasi untuk pengadaan barang daerah

berdasarkan nilai barang dan pemanfaatan.

AP-2.3 Aplikasi Manajemen Pendapatan Pengidentifikasi dan inventarisasi semua sumber

132

Daerah pendapatan daerah, klasifikasi jenis pendapatan

daerah, perencanaan target pendapatan daerah

tahunan berdasarkan statistik data pendapatan

tahun-tahun sebelumnya .

AP-2.4 Aplikasi Manajemen Perusahaan

Daerah

Pengidentifikasi dan inventarisasi semua

perusahaan daerah, termasuk RSUD dan

Pembuatan sistem informasi perusahaan daerah

yang meliputi: jenis usaha, profil, info pimpinan

perusahaan dan penyedia template Pelaporan.

AP-3.1 Aplikasi Manajemen Data

Pembangunan

Penyediakan data dan informasi pembangunan

dari setiap satuan kerja yang akurat serta dapat

dipertanggungjawabkan sebagai bahan masukan

bagi penyusunan perencanaan pembangunan.

AP-3.2 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Pembuatan perencanaan pembangunan daerah

meliputi semua aspek dan pembuatan template

untuk renstra oleh tiap satuan kerja Pemda yang

memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan.

AP-3.3 Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Penyediaan template alur kerja elektronik untuk

persiapan proyek, katalog poryek yang sudah

pernah dilaksanakan,penjadwalan proyek,

pengolahan proyek, pengumuman, pendaftaran

dan penyedia template pelaporan pengadaan

barang dan jasa.

AP-3.4 Aplikasi Manajemen dan monitoring

Proyek

Pengolahan, pembuatan progress proyek,

monitoring dan penyedia template pelaporan

proyek pembangunan.

AP-3.5 Aplikasi Evaluasi Hasil Pembangunan Pengelohan, monitoring, penyedia template

evaluasi untuk memungkinkan dilaksanakannya

verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah

direncanakan dan penyedia templete pelaporan

hasil pembangunan daerah.

AP-4.1 Aplikasi Pelayanan Kesehatan Publikasi informasi fasilitas dan perencanaan

pelayanan kesehatan, pemetaan serta penyedia

templete pembutan laporan.

AP-4.2 Aplikasi Pelayanan Pendidikan Publikasi informasi fasilitas dan perencanaan

pelayanan pendidikan, pemetaan serta penyedia

templete pembutan laporan.

AP-4.3 Aplikasi Pelayanan Tenaga Kerja Publikasi informasi kebutuhan tenaga kerja,

pemetaan kebutuhan tenaga kerja serta penyedia

templete pembutan laporan.

AP-5.1 Aplikasi Kependudukan Pendaftaran, pembuatan dan pengelolaan data

mutasi, pembuatan dan pengolahan data KK dan

KTP, pembuatan dan pengelolaan data Akta

Pencatatan (akta kelahiran, perkawinan,

133

perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan

anak), Pembuatan Buku Induk, Buku Mutasi dan

Pelaporan data kependudukan.

AP-5.2 Aplikasi Perijinan Pendaftaran, menyeleksi persyaratan,

memberikan keterangan, mengecek kemajuan

proses penerbitan perijinan dan menindaklanjuti

pengaduan/klaim dari masyarakat.

AP-5.3 Aplikasi Bisnis dan Investasi Publikasi informasi promosi dan keunggulan

daerah berkaitan dengan peluang bisnis dan

investasi, informasi yang jelas tentang syarat-

syarat, prosedur dan tatalaksana investasi dan

pengusahaan kegiatan bisnis dan pengolah

administrasi penanaman modal.

AP-5.4 Aplikasi e-Gov Portal Fasilitas penyampaian dan penyerapan aspirasi,

menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam

rangka proses penyelenggaraan kepemerintahan

daerah serta publikasi informasi Pemda (berita

dan layanan masyarakat).

AP-6.1 Aplikasi Arsip Surat Penyiapan template surat, pengarsipan (surat

masuk / surat keluar) dan konversi surat digital.

AP-6.2 Aplikasi Arsip Dokumen Pengelompokan, Pengarsipan dan konversi

dokumen digital

AP-6.3 Aplikasi Eksekutif Daerah Penyedia data dan informasi yang tepat, akurat

dan cepat bagi pengguna dan penyajian laporan

atas aktivitas dari semua bidang pemerintahan.

AP-6.4 Aplikasi Koloborasi dan Koordinasi Penyediakan pengelolaan agenda kerja dan

agenda penugasan untuk setiap satuan kerja.

AP-7.1 Aplikasi Legislasi Penyedia data berdasarkan klasifikasi dari semua

produk hukum, peraturan dan

perundangundangan

AP-8.1 Aplikasi Manajemen Keuangan Daerah Pengelolah Pendapatan dan pengeluaran daerah

AP-9.1 Aplikasi Penerimaan PNS Perencanaan, pengumuman, pelamaran,

penyaringan dan pengangkatan Calon Pegawai

Negeri Sipil (bagi pendaftar yang diterima) serta

Pelaporan.

AP-9.2 Aplikasi Absensi Pencatatan jam masuk, jam pulang, jam kerja

efektif, kekurangan jam kerja, kelebihan jam

kerja, pengelolaan data cuti, libur pegawai dan

pelaporan.

AP-9.3 Aplikasi Penggajian Penggajian pegawai dan rekapitulasi pelaporan

penggajian dengan kategorisasi jumlah gaji yang

dibayar per tahun atau per bulan, jumlah gaji

yang dibayar per satuan kerja.

AP-9.4 Aplikasi Penilaian Kinerja PNS Penilaian kinerja pegawai untuk keperluan

pemberian penghargaan (kenaikan pangkat dan

134

promosi jabatan) dan pemberian sanksi serta

pelaporan.

AP-9.5 Aplikasi Pendidikan dan Pelatihan Penyediaan silabus dan materi pelatihan sesuai

dengan kompetensi, klasifikasi kompetensi yang

dimiliki pegawai serta pelaporan.

AP-10.1 Aplikasi Manajemen Transportasi Pendataan (inventarisasi) dan Publikasi informasi

sarana dan prasarana transportasi yang dimiliki

Pemda, informasi rute (dari dan tujuan), rute

utama, rute alternatif, terminal keberangkatan dan

kedatangan, jenis dan kelas kendaraan, jumlah

kendaraan per rute trayek, jadwal keberangkatan

dan kedatangan (waktu), standar tarif (sesuai

dengan jenis dan kelas kendaraan) serta tempat

transit.

AP-10.2 Aplikasi Manajemen Terminal Pendataan (inventarisasi), pemetaan dan

Publikasi informasi Terminal yang dimiliki

Pemda.

AP-10.3 Aplikasi Manajemen Sarana Umum Pendataan (inventarisasi), pemetaan dan

Publikasi informasi sarana yang dimiliki Pemda.

Berdasarkan application portfolio pada Tabel 4.12, maka

solusi aplikasi untuk Bagian Informatika dapat dipetakan ke

dalam arsitektur bisnis seperti terlihat pada Gambar 4.34 berikut:

MAKEM

MAPRASMAPEG

MAPELMAKEP

MAKEU

MAPEM

MALEGMAD

MAKEW

PROSES BISNIS INTI

PROSES BISNIS PENDUKUNG

AP-1.1 AP-1.2 AP-1.3

AP-1.4

AP-1.5

AP-2.1 AP-2.2

AP-2.3 AP-2.4

AP-3.1 AP-3.2 AP-3.3

AP-3.4 AP-3.5

AP-4.1

AP-4.2 AP-4.3

AP-5.1 AP-5.2

AP-5.3 AP-5.4

AP-6.1 AP-6.2

AP-6.3 AP-6.4 AP-7.1

AP-9.2AP-9.1

AP-9.3 AP-9.4

AP-10.1

AP-9.5

AP-1.6 AP-1.7

AP-8.1 AP-10.2 AP-10.3

Gambar 4.34. Solusi Aplikasi

135

Sedangkan untuk arsitektur sistem aplikasi dapat

dimodelkan menggunakan application landscape, dimana

menggambarkan hubungan kedekatan antar sistem aplikasi yang

dapat terlihat pada Gambar 4.35 berikut:

Web Client (Laptop, Dekstop, PDA)

Portal Web

Client Aplication (Laptop, Dekstop)

Use

r P

rofi

le M

an

agem

ent

Net

wo

rk S

ecu

rity

AP-1.1 AP-1.2 AP-1.3 AP-1.4 AP-1.5

AP-2.1 AP-2.2 AP-2.3 AP-2.4 AP-3.1 AP-3.2 AP-3.3

AP-3.4

AP-5.2 AP-5.3 AP-5.4

AP-6.1 AP-6.2 AP-6.3 AP-6.4 AP-7.1

AP-10.1

AP-9.4AP-8.1 AP-9.5AP-9.1 AP-9.2 AP-9.3

AP-3.5

AP-4.1 AP-4.2 AP-4.3 AP-5.1

AP-10.3AP-10.2

AP-1.6 AP-1.7

Gambar 4.35. Arsitektur Sistem Aplikasi

Berdasarkan arsitektur sistem aplikasi yang terlihat pada

Gambar 4.35, maka dapat dilakukan proses pemetaan terhadap

komponen infrastuktur yang mengacu pada Technical Reference

Model (TRM) TOGAF seperti terlhat pada Gambar 4.36 berikut:

136

Web Client (Laptop, Dekstop, PDA)

Portal Web

Client Aplication (Laptop, Dekstop)

User P

rofi

le M

an

agem

en

t

Netw

ork S

ecu

rit

y

Infrastructure Aplications Business Aplications

Application Programming Interface

Softw

are E

ngin

erin

g

Secu

rity

Syste

m &

Netw

ork M

an

ag

em

en

t

Tran

sa

ctio

n P

rocessin

g

Locatio

ns &

Dir

ekto

ry

User I

nte

rfa

ce

In

tern

atio

nal O

pertio

n

Data

In

terC

han

ge

Data

Man

agem

en

t

Gra

ph

ics &

Im

age

Operating Sytem Services

Network Services

Communications Infrastructure Interface

Communication Infrastructure

AP-1.1 AP-1.2 AP-1.3 AP-1.4 AP-1.5

AP-2.1 AP-2.2 AP-2.3 AP-2.4 AP-3.1 AP-3.2 AP-3.3

AP-3.4

AP-5.2 AP-5.3 AP-5.4

AP-6.1 AP-6.2 AP-6.3 AP-6.4 AP-7.1

AP-10.1

AP-9.4AP-8.1 AP-9.5AP-9.1 AP-9.2 AP-9.3

AP-3.5

AP-4.1 AP-4.2 AP-4.3 AP-5.1

AP-10.3AP-10.2

AP-1.6 AP-1.7

Arsitektur Sistem Aplikasi

Arsitektur Teknologi

Gambar 4.36. Pemetaan Arsitektur Sistem Aplikasi terhadap

Arsitektur Teknologi

Komponen Infrastruktur yang digunakan dalam pemetaan

arsitektur sistem aplikasi dengan arsitektur teknologi terlihat

seperti Gambar 4.37 berikut:

137

Infrastructure Aplications Business Aplications

Application Programming Interface

Softw

are

En

gin

erin

g

Secu

rity

Syste

m &

Netw

ork

Man

ag

em

en

t

Tra

nsa

ctio

n P

rocessin

g

Locatio

ns &

Dire

kto

ry

Use

r Inte

rface

Inte

rna

tion

al O

pertio

n

Data

Inte

rCh

an

ge

Data

Man

agem

en

t

Gra

ph

ics &

Image

Operating Sytem Services

Network Services

Communications Infrastructure Interface

Communication Infrastructure

Daftar Aplikasi

MS Visio

XML Over HTTP

Server : Linux

Dekstop : Windows XP, Win 7

eMail SMTP & POP Server

LAN, Wireles & Internet

PHP on Apache

Webserver,

Firefox Web

Browser

Enterprise

Firewall, SSL

LDPA

Horde

Webmail

Gambar 4.37. Komponen Infrastruktur Pemetaan

Berdasarkan pemetaan arsitektur sistem aplikasi terhadap

arsitektur teknologi yang terlihat pada Gambar 4.36 dan mengacu

kepada komponen infrastruktur yang digunakan dalam pemetaan

seperti terlihat pada Gambar 4.37, maka dapat dibuat arsitektur

secara keseluruhan (Overall Architecture) yang dapat dilihat pada

Gambar 4.38 berikut:

138

Web Client (Laptop, Dekstop, PDA)

Portal Web

Client Aplication (Laptop, Dekstop)

Use

r P

rofi

le M

an

agem

en

t

Netw

ork

Secu

rity

AP-1.1 AP-1.2 AP-1.3 AP-1.4 AP-1.5

AP-2.1 AP-2.2 AP-2.3 AP-2.4 AP-3.1 AP-3.2 AP-3.3

AP-3.4

AP-5.2 AP-5.3 AP-5.4

AP-6.1 AP-6.2 AP-6.3 AP-6.4 AP-7.1

AP-10.1

AP-9.4AP-8.1 AP-9.5AP-9.1 AP-9.2 AP-9.3

AP-3.5

AP-4.1 AP-4.2 AP-4.3 AP-5.1

AP-10.3AP-10.2

AP-1.6 AP-1.7

Graphic Design Tool (Laptop)

Operating Sytem Services

Network Services

Communication Infrastructure

MS Visio XML Over HTTP

Server : Linux

Dekstop : Windows XP, Win 7

eMail SMTP & POP Server

LAN, Wireles & Internet

Firefox

Enterprise

Firewall, SSL

Open LDPA

Horde Webmail

PHP on Apache Webserver

VB Client

Gambar 4.38. Overall Architecture

Berdasarkan overall architecture pada Gambar 4.38,

kategori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Infrastucture Application

Infrastucture Application terdiri dari server aplikasi, server

web, dan server database.

2. Business Application

Business Aplication merupakan daftar aplikasi yang

dibutuhkan dan mengacu pada application portfolio seperti

terlihat pada Tabel 4.11, yang terdiri dari 37 aplikasi.

139

3. Spesifikasi Komponen:

a. Graphics dan Image

Layanan yang menyediakan fungsi untuk membuat,

menyimpan, mengambil, dan memanipulasi gambar.

Layanan tersebut meliputi :

1) Layanan manajemen obyek grafis: mendefinisikan

multi-dimensi objek grafis.

2) Drawing: mendefenisikan layanan yang mendukung

penciptaan dan manipulasi gambar menggunakan

OpenGL.

3) Imaging: mendefinisikan fungsi yang menyediakan

untuk creation, scan, edit, compress, dan

decompression gambar sesuai dengan standar format

gambar yang diakui menggunakan OpenGL.

b. Data Interchange

Layanan yang memberikan dukungan khusus untuk

pertukaran data antara aplikasi dan lingkungan eksternal

pada platform aplikasi yang sama maupun berbeda. Data

maupun informasi antar satuan kerja di lingkungan Pemda

Kabupaten Sumba Barat sangat diperlukan.

c. User Interface

Berbasis Graphical User Interface (GUI).

140

d. Locations and Directory

Layanan yang memberikan dukungan khusus untuk

mencari sumber informasi yang diperlukan dan sebagai

perantara antara layanan pada klien dan penyedia layanan

menggunakan LDPA.

e. Security

Layanan yang diperlukan untuk melindungi informasi

rahasia dalam sistem informasi. Tingkat perlindungan

yang sesuai ditentukan berdasarkan nilai dari informasi

kepada pengguna. Keamanan yang diterapkan

menggunakan konsep authentication dan account data.

4. Operating System Services :

a. Desktop : Windows XP dan Windows 7

b. Server : Linux

5. Network Services

Layanan jaringan yang menyediakan akses ke data dan

modifikasi data atau metadata dalam basis data remote atau local.

6. Communication Infrastructure

Infrastruktur jaringan yang terdiri dari LAN, Wireless, dan

Internet.

141

7.6. Phase D. Technology Architecture

Berdasarkan hasil pengkajian langsung terhadap kondisi

teknologi saat ini, maka arsitektur teknologi yang diusulkan

adalah sebagai berikut:

7.6.1. Aliran Informasi Antar Sistem Aplikasi

Aliran informasi antara sistem aplikasi merupakan sebuah

model yang menggambarkan proses transformasi informasi antara

sistem aplikasi yang telah dirancang pada Gambar 4.35 yaitu

arsitektur sistem aplikasi, aliran informasi antara sistem aplikasi

dapat dilihat pada Gambar 4.39 berikut:

Net

wo

rk S

ecu

rity

Web Client (Laptop, Dekstop, PDA)

Client Applications (Dekstop, Laptop)

Portal Web

Use

r M

an

ag

emen

t P

rofi

le

MAKEM

MAPEM

MAKEW

MAD

MAPEG

MAPRAS

MAPEL

MALEG MAKEP

MAKEU

Gambar 4.39. Aliran Infromasi Antar Sistem Aplikasi

142

7.6.2. Platform Aplikasi

Platform aplikasi yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar

4.40 berikut:

143

Gambar 4.40. Platform Aplikasi

Client

Interface

Network

Presentation

Aplication

Aplication

Integration

Database

Web Browser Web Browser Web Browser Web Browser VB Client VB Client VB Client VB Client VB Client VB Client

MAPRAS MAKEM MAPELMAKEW MALEG MAPEM MAKEP MAPEG MADMAKEU

Internet-

HTTPs

Internet-

HTTPs

Internet-

HTTPs

Internet-

HTTPsLANLANLANLANLANLAN

Web Server

&

PHP

Web Server

&

PHP

Web Server

&

PHP

Web Server

&

PHP.Net Server .Net Server.Net Server.Net Server.Net Server.Net Server

SOAP ODBC

144

Client

Interface

Network

Presentation

Aplication

Aplication

Integration

Database

Web Browser VB Client

MAPRAS MAKEM MAPELMAKEW MALEG MAPEM MAKEP MAPEG MADMAKEU

Internet-

HTTPsLAN

Web Server

&

PHP.Net Server

SOAP ODBC

Web

ServerApp.

Server

Gambar 4.41. Platform Aplikasi Terpadu

145

7.6.3. Infrastructure Topology

Berdasarkan kondisi yang saat ini sudah tersedia di Bagian

Informatika, layanan jaringan yang akan diberikan berupa LAN,

wireless, internet, web Server, basis data server, dan .Net aplikasi

server. Untuk layanan jaringan LAN dan Wireless digunakan

oleh user berbagi sumber daya seperti printer dan pertukaran

data. Internet digunakan untuk akses informasi dan komunikasi

khususnya antar Dinas, Bagian dan Badan Pemda. Web server

digunakan sebagai penyimpanan aplikasi berbasis web. Basis data

server digunakan sebagai penyimpanan dan pengolahan data

MAKEW, MAKEP, MAPEM, MAKEM, MAPEL, MAD,

MALEG, MAKEU, MEPEG dan MAPRAS, serta .Net aplikasi

server dialokasikan untuk kepentingan penyimpanan aplikasi

yang berbasis Desktop.

Hasil identifikasi keragamam pengembangan jaringan dapat

dilihat pada Tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13. Identifikasi Pengembangan Jaringan

NO KERAGAMAN KETERANGAN

1 Jenis Layanan LAN, Wireless, Internet, Web Server,

Basis data Server, .Net Aplikasi Server

2 Skalabilitas PC : 65 Unit, Laptop : 47 Unit, Total :

112 Unit

3 Lokasi Terpisah-pisah di beberapa tempat

4 Besar BandWith 1 MB Dedicated

5 Ketersediaan Hardware 1 Modem

1 Switch 16 Port

1 Switch 32 Port

11 Wireless Radio

1 Repeater RSPD

1 Access Point

6 Nework Software Open Source

146

7 Managebility Belum Tersedia

8 Security Belum Tersedia

9 Alokasi Biaya Belum Tersedia

10 SDM 8 Orang SDM, Kurang Mengetahui

Jaringan

Infrastructure topology yang diusulkan berdasarkan

keragaman pengembangan jaringan dan kondisi yang tersedia

saat ini terbagi atas dua skema jaringan yaitu dengan

menggunakan koneksi kabel dan wireless. Untuk skema jaringan

menggunakan koneksi kabel dikhususkan pada Kantor Pusat

Pemda karena pertimbangan lokasi bangunan yang berdekatan

dengan Bagian Informatika yang bertindak sebagai pusat data

sedangkan skema jaringan yang menggunakan koneksi wireless

dibuat untuk menghubungkan beberapa Dinas, Bagian dan Badan

Pemda Kabupaten Sumba Barat yang jaraknya jauh dari Bagian

Informatika dengan memanfaatkan kondisi jaringan yang sudah

ada. Skema Jaringan antar Dinas, Bagian dan Badan Pemda

Kabupaten Sumba Barat secara umum dapat terlihat pada Gambar

4.42 berikut:

147

Gambar 4.42. Skema Jaringan antar Dinas/Bagian/Badan Pemda Kabupaten Sumba Barat

148

Skema infrastuktur jaringan Bagian Informatika dengan

Kantor Pusat Pemda Kabupaten Sumba Barat yang menggunakan

koneksi kabel dapat dilihat pada Gambar 4.43 berikut:

Internet

Firewall

Modem

Server

Gateway

Switch

Public

Switch

Local 1

Proxy Web Server .Net Appl Server

Database

Server NOC

Bagian Informatika

Switch

Local 2

Printer

PC Bagian Informatika

Bagian

Pemerintah

Bagian

EkonomiBagian

Hukum

Bagian

Humas & Protokol

Bagian

OrganisasiPol PP

Bagian

Perlengkapan

Bagian

Umum, Asisten 3Bupati, Sekda

Asisten 1,2 &

Bagian Pembangunan

Bagian Kesra

Wakil Bupati

Gambar 4.43. Skema Jaringan Bagian Informatika dengan Kantor Pusat

Skema untuk tiap Dinas, Bagian dan Badan Pemda

Kabupaten Sumba Barat yang terkoneksi dengan Bagian

Informatika menggunakan wireless dapat di lihat pada Gambar

4.44 berikut:

149

Gambar 4.44. Skema Jaringan Dinas/Bagian/Badan yang terhubung dengan

Bagian Informatika menggunakan Wireless

7.7. Phase E. Oppurtinities and Solution

Tahapan ini dijelaskan gap analisis dari sistem informasi

dan gap teknologi (komponen infrastruktur) yang dimodelkan

dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

150

7.7.1. Tabulasi Gap Sistem Informasi

Gap SI merupakan sebuah tabel yang menggambarkan

kondisi saat ini dengan yang akan datang. Gap yang terjadi dapat

dilihat pada Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14. Gap Analisa Sistem Informasi

FUTURE

MAKEW MAKEP ELIMINATEDMAPRASMAPEGMAKEUMALEGMADMAPELMEKEMMAPEM

NEW

EX

IS

TIN

G

SIMAKDA

Website PEMDA

Kab. Sumba Barat

Replace

Remove

Add Add AddAddAddAddAddAddAdd

7.7.2. Tabulasi Gap Teknologi (Komponen Infrastruktur)

Tabulasi gap teknologi memperlihatkan teknologi

perangkat lunak yang tersedia saat ini dengan kabutuhan yang

akan datang pada sisi teknologi perangkat lunak. Gap teknologi

perangkat lunak dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut:

151

Tabel 4.15. Gap Teknologi

FUTURE

ELIMINATED

NEW

EX

IS

TIN

G

IIS

Apache

Web Server

Enterprise

Firewall

.Net Appl

Server

Basis Data

Server

SO Windows

XP & 7PHP VB

MySQL

SQL Server 2005

SO Windows

XP & 7

Replace

Retain

Retain

Retain

Add Add Add Add

Linux

Linux Retain

7.8. Phase F. Migration Planning

Tahapan ini dilakukan untuk merencanakan proses

peralihan teknologi dalam pembahasan ini yaitu rencana migrasi

dari aplikasi sistem informasi.

7.8.1. Urutan Implementasi Aplikasi

Organization Perspective digunakan untuk menentukan

urutan implementasi arsitektur aplikasi yang diperlukan, sehingga

urutan ini disimpulkan menjadi kebutuhan kandidat aplikasi.

Identifikasi kebutuhan kandidat aplikasi dari sudut pandang

organisasi harus mampu mendukung kinerja organisasi secara

sinergi, dari sisi manajemen dan operasional, maka kabutuhan

kandidat aplikasi Bagian Informatika adalah sebagai berikut:

152

1. Perspective Manajemen

Manajemen dapat memanfaatkan ketersediaan berbagai

data/informasi yang terkait untuk dapat menjalankan fungsi-

fungsi utama, seperti; penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran

usaha serta berbagai kebijakan lainnya. Sesuai dengan sifat

informasi yang dihasilkan, maka kebutuhan kandidat aplikasi

pada sisi manajemen dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut:

153

Tabel 4.16. Kandidat Aplikasi Perspective Manajemen

KODE NAMA APLIKASI FUNGSIONALITAS

AP-3.5 Aplikasi Evaluasi Hasil Pembangunan

Pengelohan, monitoring, penyedia template evaluasi untuk memungkinkan

dilaksanakannya verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah

direncanakan dan penyedia templete pelaporan hasil pembangunan daerah.

AP-9.2 Aplikasi Absensi

Pencatatan jam masuk, jam pulang, jam kerja efektif, kekurangan jam

kerja, kelebihan jam kerja, pengelolaan data cuti, libur pegawai dan

pelaporan.

AP-9.4 Aplikasi Penilaian Kinerja PNS

Penilaian kinerja pegawai untuk keperluan pemberian penghargaan

(kenaikan pangkat dan promosi jabatan) dan pemberian sanksi serta

pelaporan.

154

2. Perspective Operational

Kebutuhan kandidat aplikasi untuk perspective operational

dibagi menjadi dua bagian yaitu kelompok sistem aplikasi yang

orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada

penggunanya (Front Office System) dan kelompok sistem aplikasi

yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk

memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi,

mendasar dan umum (Back Office System).

a. Front Office System

Sesuai dengan orientasi fungsinya maka kebutuhan

kandidat aplikasi untuk Front Office System dapat dilihat pada

Tabel 4.17 berikut:

155

Tabel 4.17. Kandidat Aplikasi Front Office System

KODE NAMA APLIKASI FUNGSIONALITAS

AP-1.1 Aplikasi Manajemen Tata Ruang

Pendataan (inventarisasi) dan pemetaan wilayah pertanahan, tataguna tanah dan

kepemilikan tanah.

AP-1.2 Aplikasi Manajemen Potensi

Daerah

Pendataan (inventarisasi) sumber-sumber potensi daerah, perencanaan dan

pemanfaatan potensi daerah dalam program pembangunan daerah dan pemetaan

potensi daerah.

AP-4.1 Aplikasi Pelayanan Kesehatan

Publikasi informasi fasilitas dan perencanaan pelayanan kesehatan, pemetaan

serta penyedia templete pembutan laporan.

AP-4.2 Aplikasi Pelayanan Pendidikan

Publikasi informasi fasilitas dan perencanaan pelayanan pendidikan, pemetaan

serta penyedia templete pembutan laporan.

AP-4.3 Aplikasi Pelayanan Tenaga Kerja

Publikasi informasi kebutuhan tenaga kerja, pemetaan kebutuhan tenaga kerja

serta penyedia templete pembutan laporan.

AP-5.1 Aplikasi Kependudukan

Pendaftaran, pembuatan dan pengelolaan data mutasi, pembuatan dan

pengolahan data KK dan KTP, pembuatan dan pengelolaan data Akta

Pencatatan (akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan

pengesahan anak), Pembuatan Buku Induk, Buku Mutasi dan Pelaporan data

kependudukan.

AP-5.2 Aplikasi Perijinan

Pendaftaran, menyeleksi persyaratan, memberikan keterangan, mengecek

kemajuan proses penerbitan perijinan dan menindaklanjuti pengaduan/klaim

dari masyarakat.

AP-5.3 Aplikasi Bisnis dan Investasi

Publikasi informasi promosi dan keunggulan daerah berkaitan dengan peluang

bisnis dan investasi, informasi yang jelas tentang syarat-syarat, prosedur dan

tatalaksana investasi dan pengusahaan kegiatan bisnis dan pengolah

administrasi penanaman modal.

AP-5.4 Aplikasi e-Gov Portal Fasilitas penyampaian dan penyerapan aspirasi, menindaklanjuti pengaduan

156

masyarakat dalam rangka proses penyelenggaraan kepemerintahan daerah serta

publikasi informasi Pemda (berita dan layanan masyarakat).

AP-6.1 Aplikasi Arsip Surat

Penyiapan template surat, pengarsipan (surat masuk / surat keluar) dan konversi

surat digital.

AP-7.1 Aplikasi Legislasi

Penyedia data berdasarkan klasifikasi dari semua produk hukum, peraturan dan

perundangundangan

AP-10.1 Aplikasi Manajemen Transportasi

Pendataan (inventarisasi) dan Publikasi informasi sarana dan prasarana

transportasi yang dimiliki Pemda, informasi rute (dari dan tujuan), rute utama,

rute alternatif, terminal keberangkatan dan kedatangan, jenis dan kelas

kendaraan, jumlah kendaraan per rute trayek, jadwal keberangkatan dan

kedatangan (waktu), standar tarif (sesuai dengan jenis dan kelas kendaraan)

serta tempat transit.

AP-10.2 Aplikasi Manajemen Terminal

Pendataan (inventarisasi), pemetaan dan Publikasi informasi Terminal yang

dimiliki Pemda.

AP-10.3 Aplikasi Manajemen Sarana

Umum

Pendataan (inventarisasi), pemetaan dan Publikasi informasi sarana yang

dimiliki Pemda.

157

b. Back Office System

Sesuai dengan orientasi fungsinya maka kebutuhan

kandidat aplikasi untuk Back Office System dapat dilihat pada

Tabel 4.18 berikut:

158

Tabel 4.18. Kandidat Aplikasi Back Office System

KODE NAMA APLIKASI FUNGSIONALITAS

AP-1.3 Aplikasi Manajemen Kehutanan

Pendataan (inventarisasi) sektor Kehutanan, Pemetaan wilayah berdasarkan

klasifikasi kehutanan dan publikasi potensi kehutanan.

AP-1.4 Aplikasi Manajemen Pertanian dan

Perkebunan

Pendataan (inventarisasi) sektor pertanian dan perkebunan, Pemetaan wilayah

berdasarkan klasifikasi dan jenis pertanian dan perkebunan serta publikasi

potensi pertanian dan perkebunan.

AP-1.5 Aplikasi Manajemen Peternakan

Pendataan (inventarisasi) sektor peternakan, Pemetaan wilayah berdasarkan

klasifikasi, dan jumlah peternakan serta publikasi potensi peternakan.

AP-1.6 Aplikasi Manajemen Kelautan dan

Perikanan

Pendataan (inventarisasi) sektor kelautan dan perairan, Pemetaan wilayah

berdasarkan klasifikasi kelautan dan perairan serta publikasi potensi kelautan

dan perairan

AP-1.7 Aplikasi Manajemen Pariwisata

Pendataan (inventarisasi) sektor Pariwisata, Pemetaan wilayah berdasarkan

klasifikasi dan tempat pariwisata serta publikasi potensi pariwisata.

AP-2.1 Aplikasi Manajemen Barang Daerah

Perencanaan pengadaan kebutuhan barang daerah, memperkirakan kebutuhan

barang setiap unit kerja, mencatat sejarah dan nilai pemanfaatan barang serta

sejarah penggunaan barang, pengawasan dan pengelolaan barang daerah

AP-2.2 Aplikasi Inventaris Barang Daerah

Pendaftaran, klasifikasi jenis, pengelompokan kebutuhan satuan kerja, perkiraan

nilai dan verifikasi untuk pengadaan barang daerah berdasarkan nilai barang dan

pemanfaatan.

AP-2.3 Aplikasi Manajemen Pendapatan

Daerah

Pengidentifikasi dan inventarisasi semua sumber pendapatan daerah, klasifikasi

jenis pendapatan daerah, perencanaan target pendapatan daerah tahunan

berdasarkan statistik data pendapatan tahun-tahun sebelumnya .

AP-2.4 Aplikasi Manajemen Perusahaan

Daerah

Pengidentifikasi dan inventarisasi semua perusahaan daerah, termasuk RSUD

dan Pembuatan sistem informasi perusahaan daerah yang meliputi: jenis usaha,

profil, info pimpinan perusahaan dan penyedia template Pelaporan.

159

AP-3.1 Aplikasi Manajemen Data

Pembangunan

Penyediakan data dan informasi pembangunan dari setiap satuan kerja yang

akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan masukan bagi

penyusunan perencanaan pembangunan.

AP-3.2 Aplikasi Perencanaan Pembangunan

Pembuatan perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek dan

pembuatan template untuk renstra oleh tiap satuan kerja Pemda yang memuat

visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

AP-3.3 Aplikasi Pengadaan Barang dan

Jasa

Penyediaan template alur kerja elektronik untuk persiapan proyek, catalog

poryek yang sudah pernah dilaksanakan,penjadwalan proyek, pengolahan

proyek, pengumuman, pendaftaran dan penyedia template pelaporan pengadaan

barang dan jasa.

AP-3.4 Aplikasi Manajemen dan

monitoring Proyek

Pengolahan, pembuatan progress proyek, monitoring dan penyedia template

pelaporan proyek pembangunan.

AP-6.2 Aplikasi Arsip Dokumen

Pengelompokan, Pengarsipan dan konversi dokumen digital

AP-6.3 Aplikasi Eksekutif Daerah

Penyedia data dan informasi yang tepat, akurat dan cepat bagi pengguna dan

penyajian laporan atas aktivitas dari semua bidang pemerintahan.

AP-6.4 Aplikasi Kolaborasi dan Koordinasi

Penyediakan pengelolaan agenda kerja dan agenda penugasan untuk setiap

satuan kerja.

AP-8.1 Aplikasi Manajemen Keuangan

Daerah

Pengelolah Pendapatan dan pengeluaran daerah

AP-9.1 Aplikasi Penerimaan PNS

Perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan Calon

Pegawai Negeri Sipil (bagi pendaftar yang diterima) serta Pelaporan.

AP-9.3 Aplikasi Penggajian

Penggajian pegawai dan rekapitulasi pelaporan penggajian dengan kategorisasi

jumlah gaji yang dibayar per tahun atau per bulan, jumlah gaji yang dibayar per

satuan kerja.

160

AP-9.5 Aplikasi Pendidikan dan Pelatihan

Penyediaan silabus dan materi pelatihan sesuai dengan kompetensi, klasifikasi

kompetensi yang dimiliki pegawai serta pelaporan.

161

161

Berdasarkan pada visi dan misi Bagian Informatika yang

telah diuraikan pada tahapan Architecture Vision serta kebutuhan

Bagian Informatika yang paling mendasar, maka urutan

implementasi kandidat aplikasi dapat dilihat pada Tabel 4.19

berikut:

Tabel 4.19. Urutan Implementasi

NO

URUT KODE NAMA APLIKASI

1 AP-1.1 Aplikasi Manajemen Tata Ruang

2 AP-1.2 Aplikasi Manajemen Potensi Daerah

3 AP-4.1 Aplikasi Pelayanan Kesehatan

4 AP-4.2 Aplikasi Pelayanan Pendidikan

5 AP-4.3 Aplikasi Pelayanan Tenaga Kerja

6 AP-5.1 Aplikasi Kependudukan

7 AP-5.2 Aplikasi Perijinan

8 AP-5.3 Aplikasi Bisnis dan Investasi

9 AP-5.4 Aplikasi e-Gov Portal

10 AP-6.1 Aplikasi Arsip Surat

11 AP-7.1 Aplikasi Legislasi

12 AP-10.1 Aplikasi Manajemen Transportasi

13 AP-10.2 Aplikasi Manajemen Terminal

14 AP-10.3 Aplikasi Manajemen Sarana Umum

15 AP-3.5 Aplikasi Evaluasi Hasil Pembangunan

16 AP-9.2 Aplikasi Absensi

17 AP-9.4 Aplikasi Penilaian Kinerja PNS

18 AP-1.3 Aplikasi Manajemen Kehutanan

19 AP-1.4 Aplikasi Manajemen Pertanian dan Perkebunan

20 AP-1.5 Aplikasi Manajemen Peternakan

21 AP-1.6 Aplikasi Manajemen Kelautan dan Perikanan

22 AP-1.7 Aplikasi Manajemen Pariwisata

23 AP-2.1 Aplikasi Manajemen Barang Daerah

24 AP-2.2 Aplikasi Inventaris Barang Daerah

25 AP-2.3 Aplikasi Manajemen Pendapatan Daerah

26 AP-2.4 Aplikasi Manajemen Perusahaan Daerah

27 AP-3.1 Aplikasi Manajemen Data Pembangunan

28 AP-3.2 Aplikasi Perencanaan Pembangunan

29 AP-3.3 Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa

30 AP-3.4 Aplikasi Manajemen dan Monitoring Proyek

31 AP-6.2 Aplikasi Arsip Dokumen

32 AP-6.3 Aplikasi Eksekutif Daerah

162

33 AP-6.4 Aplikasi Kolaborasi dan Koordinasi

34 AP-8.1 Aplikasi Manajemen Keuangan Daerah

35 AP-9.1 Aplikasi Penerimaan PNS

36 AP-9.3 Aplikasi Penggajian

37 AP-9.5 Aplikasi Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Tabel 4.19, implementasi aplikasi akan dibagi

menjadi 5 tahap untuk 37 aplikasi tersebut dan masing-masing

tahap dikerjakan dalam periode 1 tahun. Pada Tahap pertama

akan diimplementasikan 8 aplikasi, pada tahap kedua akan

diimplementasikan 8 aplikasi, pada tahap ketiga 8 akan

diimplementasikan 8 aplikasi, pada tahap keempat akan

diimplementasikan 7 aplikasi dan pada tahap kelima akan di

implementasikan 6 aplikasi. Roadmap urutan implementasi

aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.45 berikut:

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V

Aplikasi Manajemen

Tata Ruang

Aplikasi Bisnis dan

Investasi

Aplikasi Perijinan

Aplikasi Kependudukan

Aplikasi Pelayanan

Tenaga Kerja

Aplikasi Pelayanan

Pendidikan

Aplikasi Pelayanan

Kesehatan

Aplikasi Manajemen

Potensi Daerah

Aplikasi e-Gov Portal

Aplikasi Absensi

Aplikasi Evaluasi Hasil

Pembangunan

Aplikasi Manajemen

Sarana Umum

Aplikasi Manajemen

Terminal

Aplikasi Manajemen

Transportasi

Aplikasi Legislasi

Aplikasi Arsip Surat

Aplikasi Penilaian

Kinerja PNS

Aplikasi Inventaris

Barang Daerah

Aplikasi Manajemen

Barang Daerah

Aplikasi Manajemen

Pariwisata

Aplikasi Manajemen

Kelautan dan Perikanan

Aplikasi Manajemen

Peternakan

Aplikasi Manajemen

Pertanian dan

Perkebunan

Aplikasi Manajemen

Kehutanan

Aplikasi Manajemen

Pendapatan Daerah

Aplikasi Arsip Dokumen

Aplikasi Manajemen

Monitoring Proyek

Aplikasi Pengadaan

Barang dan Jasa

Aplikasi Perencanaan

Pembangunan

Aplikasi Manajemen

Data Pembangunan

Aplikasi Manajemen

Perusahaan Daerah

Aplikasi Ekslusif Daerah

Aplikasi Pendidikan dan

Pelatihan

Aplikasi Penggajian

Aplikasi Penerimaan

PNS

Aplikasi Manajemen

Keuangan Daerah

Aplikasi Kolaborasi dan

Koordinasi

2012 2013 2014

2015

2016

Gambar 4.45. Roadmap Urutan Implementasi Aplikasi

163

7.8.2. Critical Success Factor Implementasi

Keberhasilan dari implementasi dipengaruhi oleh banyak

hal, oleh karena itu perlu diidentifikasi faktor-faktor yang

menjadi penentu kesuksesan implementasi ini, antara lain:

1. Komitmen manajemen yang kuat dan konsisten serta

keterlibatannya secara langsung akan sangat membantu

mempercepat implementasi.

2. Persetujuan rencana implementasi.

3. Menyusun Standart Operation Procedure (SOP).

4. Ketersediaan sumber daya, teknologi dan infrastruktur.

5. Peningkatan pemahaman, keterampilan dan pengetahuan

sumber daya manusia melalui training.

7.9. Phase G. Implementation Governance

Tatakelola implementasi sudah disusun pada tahapan

migration planning, tahapan implementasi governance

merupakan tahapan untuk menyusun rekomendasi untuk

pelaksanaan tatakelola tersebut yang meliputi:

7.9.1. Tata Kelola Organisasi

Tata kelola Organisasi Bagian Informatika meliputi:

1. Pendefinisian Visi dan Misi Bagian Informatika

2. Penyusunan Organisasi

a) Kepala Bagian Informatika

b) Kepala Sub Data Masukan

c) Kepala Sub Bagian Telematika

164

d) Kelapa Sub Bagian Layanan Data

e) Staff Pelaksana

f) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

7.9.2. Tata Kelola Teknologi Informasi

Untuk tata kelola TI mengacu pada Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informasi Nomor 10

/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Panduan Umum Tata

Kelola Teknologi Informasi Nasional yang menyebutkan bahwa

pembentukan Chief Information Officer (CIO) dan komite TIK

merupakan prioritas dalam penyusunan struktur tatakelola TIK.

Untuk kelancaran proses tatakelola informasi di lingkungan

Pemda Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini di Bagian

Informatika perlu dibentuk komite TIK yang terdiri dari:

1. Pembina

2. Tim pengarah

3. Tim koordinasi tata kelola TIK

4. Tim Center of Excellent

5. Tim Project Management Office

Pembentukan komite TIK harus tertuang dalam keputusan

Kepala Daerah (Bupati) Pemda Kabupaten Sumba Barat.

165

7.10. Phase H. Architecture Change Management

Tahap Architecture Change Management, menetapkan

rencana manajemen arsitektur dari sistem yang baru dengan cara

melakukan pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan

perubahan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal

serta menentukan siklus pengembangan EA berikutnya.

Implementasi TIK adalah suatu bentuk perubahan di dalam

perusahaan atau organisasi. Dengan begitu, tidak bisa

memisahkan persoalan teknis, yang terkait dengan TI, dengan

persoalan non-teknis, seperti manajemen perubahan. Perubahan

manajemen yang dilakukan meliput perubahan pada tingkat

personal, perubahan pada tingkat organisasi dan perubahan

teknologi. Perubahan pada tingkat personal, untuk mengubah

secara langsung perilaku pegawai melalui pemusatan pada

keterampilan, sikap, persepsi, dan pengharapan mereka akan

melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Usaha-usaha untuk

mengubah prilaku dan sikap pegawai dapat diarahkan kepada

perorangan, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan.

Perubahan pada tingkat organisasi dimaksudkan untuk

melakukan perubahan budaya organisasi dan perubahan struktur

organisasi. Sedangkan perubahan teknologi yang dimaksud

adalah proses pekerjaan, metode-metode dan perlengkapan

organisasi.