24

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil dan Pembahasan

1.1.1 Definisi BKSM Dalam Konteks Perbup Nomor 16 Tahun 2020

Pengertian BKSM menurut pasal 1 ayat 4 Perbup Nomor 16 Tahun

2020 adalah dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam

mengakses pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) baik biaya langsung maupun tidak

langsung. Dari hal ini dapat diartikan bahwa siswa sekolah yang

sedang dalam masa pendidikan yaitu pada umur tujuh sampai lima

belas tahun diharuskan mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun.

Sesuai apa yang telah dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 Perbup Nomor 16

Tahun 2020 yang menjelaskan pada syarat umum penerima bantuan

dana dari APBD tahun 2020. BKSM pada awalnya adalah program

dari Peraturan Daerah Provinsi yang bertujuan untuk menyejahterakan

rakyat khusunya daerah Jawa Timur yang selanjutnya dilimpahkan

kepada Daerah Kabupaten untuk dijadikan peraturan sesuai dengan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing- masing karena Kepala

daerah Kabupaten telah memiliki hak otonom untuk mengembangkan

wilayah kepemimpinannya.

Program seperti ini sangat menunjang dalam salah satu tujuan

undang- undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dari

pemberian bantuan dana langsung maupun tidak langsung kepada

warga yang sedang membutuhkan adalah hal yang sangat wajar dan

sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya demi

memajukan bangsa dan negara melalui daerah masing masing, akan

tetapi tidak semua warga atau siswa yang sedang menempuh

pendidikan dasar bisa menerima program bantuan dari pemerintah ini,

ada beberapa syarat tertentu supaya warga masyarakat mendapatkan

bantuan tersebut. Adapun syarat khusus kepada warga masyarakat

25

yang bisa menerima program bantuan BKSM dibagi menjadi dua

kelompok persyaratan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan 2 adalah :

1. Persyaratan umum : dana bantuan BKSM diberikan kepada peserta

didik kelas 1 sampai 6 dalam jenjang Sekolah Dasar (SD) dan

kelas 7 sampai 9 dalam jenjang Sekolah Menengah Pertama

(SMP). Dalam hal ini pemerintah tidak memandang sekolahan dari

peserta didik tersebut negeri maupun swasta, karena program ini

untuk seluruh masyarakat daerah Ponorogo

2. Persyarata khusus : yang terpokok pada persyarat dalam penerima

program bantuan BKSM ini adalah yang pertama utamanya adalah

sekolahan telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

dan peserta didik telah memiliki Nomor Induk Siswa Nasional

(NISN). Pokok kedua haruslah peserta didik yang tergolong dalam

peserta didik yang tidak mampu dengan dibuktikan menggunakan

kartu miskin seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Bantuan

Siswa Miskni (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Program

Keluarga Harapan (PKH), Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM) yang seluruhnya dikeluarkan oleh Kepala

Desa/Lurah/Kepala Sekolah dan sejenisnya. Dan untuk Surat

Keterangan Tidak Mampu dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

haruslah berdasarkan dengan hasil survey

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah anggaran

utama dari program yang dicanangkan dari pemerintah daerah

Kabupaten Ponorogo ini sesuia dengan BAB V tentang Sumber Dana

pasal 8. Semua hasil dari pendapatan daerah Ponorogo melalui

pembayaran pajak, retribusi dan lainnya yang masuk sebagai aset dana

pemerintah Kabupaten Ponorogo akan dirancang untuk kemajuan dan

kemakmuran masyarakat kabupaten Ponorogo salah satunya adalah

digunakan sebagai anggaran pada program BKSM tersebut.

26

Dalam pelaksanaan program BKSM ini terbentuk organisasi yang

menaungi atau sebagai penitia dalam proses penyaluran yang telah

dijelaskan pada pasal 9 bahwasannya organisasi pelaksanaan BKSM

terdiri dari :

1. Tim pengelola dari tingkat Kabupaten

2. Tim pengelola dari tingkat sekolah/lembaga

Yang dilanjutkkan dengan pasal 10 dan pasal 11 tentang siapa saja

yang terlibat dalam panitia masing- masing kelompok/tim

1. Susunan tim dari tingkat Kabupaten

a. Penananggung Jawab : Bupati Ponorogo

b. Pengarah : Wakil Bupati Ponorogo

c. Koordinator : Sekertaris Daerah Kabupaten

Ponorogo

d. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Ponorogo

e. Ketua II : Kepala badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Kabupaten Ponorogo

f. Sekretaris I : Sekretaris Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Kabupaten Ponorogo

g. Sekretaris II : Sekretaris Dinas Pendidikan

Kabupaten Ponorogo

h. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan dan

Asset Daerah Kabupaten Ponorogo

i. Anggota : Institusi terkait sesuai kebutuhan

2. Susunan tim dari tingkat Lembaga/Sekolahan

a. Penanggung jawab/Ketua : Kepala Sekolah

b. Sekretaris/Bendahara : Guru/Staf Administrasi

(diutamakan yang memahami

administrasi dan keuangan)

27

c. Anggota : Guru, Unsur orang tua/Komite

Sekolah/Tokoh masyarakat (sesuai

kebutuhan, dengan

mempertimbangkan kredibilitas,

tugas dan tanggung jawab yang

dibebankan)

1.1.2 Ruang Lingkup dan Tujuan BKSM Dalam Tinjauan Yuridis

1.1.2.1 Ruang Lingkup BKSM

BKSM ini tidak hanya diatur dalam undang- undang peraturan

daerah saja, akan tetapi juga banyak undang-undang yang mendukung

terbentuknya Peraturan Bupati ini sesuai dengan hierarki undang-

undang yang berlaku di negara Indonesia, BKSM sendiri bisa

dijabarkan lebih luas ketika meilhat dari ruang lingkup secara yuridis,

kepanjangan dari BKSM seperti yang telah dijelaskan pada judul

penulisan yaitu Bantuan Khusus Siswa Miskin. Dari sini pun sudah

dapat dijabarkan dari beberapa kalimat untuk dicari atau dijelaskan

sebagai sumber dan penunjang undang-undang Peraturan Bupati

dibuat, diantaranya ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 pasal 33 yang menjelaskan tentang pendidikan dan

kebudayaan yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak

mendapatkan pendidikan, terutama adalah pendidikan dasar 9 tahun

mulai dari kelas 1 Sekolah Dasar pada umur 7 tahun sampai dengan

kelas 9 Sekolah Menengah Pertama pada umur 15 tahun yang sudah

dijelaskan dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional.

Selain undang- undang yang menyangkut tentang pendidikan

ada juga yang menyangkut dengan perlindungan anak karena hak

seorang anak untuk mendapat pendidikan yang sesuai adalah hak dari

segala warga negara. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945. Ketika hak anak tidak terpenuhi maka untuk langkah

28

selanjutnya warga yang bersangkutan meminta dan melengkapi

persyaratan untuk mendapatkan bantuan dan untuk sekolah

pendidikan dasar kepada perangkat Desa untuk segera dimasukkan ke

dalam daftar orang yang kurang mampu agar nantinya segera ditindak

oleh dinas terkait dan nantinya ketika sudah masuk dalam data yang

kurang mampu maka akan mendapat bantuan berupa dana bantuan

tunai maupun non tunai sesuai dengan tim yang terkait dalam setiap

penyalurannya.

Dana dari program BKSM ini adalah dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020,

yang mana setiap penganggarannya sudah diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Di dalam

Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 ini

telah menganggarkan seluruh kebutuhan yang masuk dalam program

tahunan Kabupaten Ponorogo termasuk anggaran dalam bantuan

sosial, yang dalam hal ini BKSM adalah dana yang termasuk dalam

anggaran bantun sosial. Disetiap tahunnya selalu meningkat untuk

menyeselsaikan permasalahan kemiskinan yang sesuai target dari

Kepala Daerah Kabupaten yaitu Bupati Ponorogo. Untuk dana

bantuan dari program BKSM ini juga telah dijelaskan berapa nominal

yang diberikan kepada setiap penerima bantuan, sebesar Rp.

175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di setiap siswa yang

dikeluarkan pada 1 tahun sekali melalui virtual acount siswa secara

langsung menurut pasal 6 dan pasal 7 pada Perbup Nomor 16 tahun

2020.

Dana yang digelontorkan dalam program ini juga berdasarkan

undang- undang 17 Tahun 2003 sebagai ruang lingkup BKSM ini,

dimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 in adalaha tentang

Keuangan Negara dimana pengelolaan dan tangggung jawab keuanga

negara merupakan kekuasaan Presiden yang selaku Kepala

29

Pemerintahan Negara kemudian nantinya dari aturan undang- undang

tersebut pemerintah memberikan hibah dari sebagian dana keuangan

negara kepada setiap Pemerintah Daerah guna untuk meningkatkan

mutu dan kualitas wilayah Indonesia yanng selanjutnya akan

dikembangkan oleh Daerah Provinsi sendiri untuk dikembangkan

lebih lanjut kepada daerah dibawah Provinsi yaitu Pemerintah Daerah

Kabupaten.

Untuk mendapatkan dana bantuan dari program BKSM ini

sesuai dengan pasal 4 ayat 2 bagian b adalah peserta didik yang tidak

mampu dengan dibuktikan kepemilikan kartu miskin yang diterbitkan

dari usulan pemerintah Desa kepada Dinas Pusat yang nantinya akan

masuk dalam daftar orang yang bisa digolongkan sebagai orang

miskin. Karena yang berhak mendapatkan adalah orang- orang yang

sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin pada pasal 1 ayat 1 dan untuk mendaftarkan

sebagai norang dalam golongan yang membutuhkan bantuan atau

disebut orang miskin dapat dilihat pada pasal 9 dan pasal 10. Yang

paling utama dalam penentuan kelayakan dalam penerimaan bantuan

adalah pemerintah Desa setempat karena kondisi dan kenyataan

dilapangan lebih mengetahui yang akan diperbarui setiap 6 bulan

sekali pada setiap tahunnya.

Selain anggaran, Peraturan Bupati ini juga menjelaskan soal

monitoring dalam pelaksanaan program guna untuk memperlancar

jalannya penyaluran BKSM, ada beberapa aspek yang perlu dilakukan

monitoring yaitu :

a. Ketetapan anggaran, sasaran, waktu dan penggunaan pemberian

bantuan BKSM

b. Organisasi dan manajemen pelaksanaan

c. Mekanisme pelaksanaan

30

d. Dampak dan manfaat BKSM terhadap prestasi belajar siswa

penerima BKSM

e. Permasalahan yang timbul dan upaya pemecahan yang dilakukan

1.1.2.2 Tujuan BKSM

Tujuan BKSM adalah untuk membantu masyarakat Ponorogo

yang membutuhkan dalam bantuan finansial untuk biaya sekolah pada

pendidikan tingkat dasar 9 tahun, selain itu program bantuan sosial

sendiri juga memiliki tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di

daerah Ponorogo dengan salah satu cara untuk memberikan bantuan

dana kepada siswa yang sedang membutuhkan sesuai dengan syarat

yang berlaku, dalam Perbup Nomor 16 Tahun 2020 pasal 3 ini juga

dijelaskan tentang tujuan dari BKSM sendiri, yaitu :

a. Mencegah siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) putus sekolah

b. Membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal

dalam kegiatan memperoleh layanan pendidikan

c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar

(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

d. Meningkatkan kualitas pembelajaran

e. Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi di wilayah Kabupaten

f. Dalam jangka panjang untuk meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten

Dari poin-poin diatas dapat dijabarkan bahwa tujuan dari

program BKSM ini utamanya adalah untuk mengurangi angka putus

sekolah pada anak dalam pendidikan dasar. Langkah yang benar dari

pemerintah nantinya akan memberikan efek atau dampak positif

terhadap masa depan anak bangsa karena mental dan kecerdasan pada

anak setidaknya telah dibentuk dengan sedemikian rupa pada masa

pendidikan di jenjang sekolah pendidikan dasar 9 tahun. Didaerah

daerah Ponorogo ini masih banyak warga yang kurang dalam

31

menimba ilmu pada jenjang pendidikan dasar, maka dari itu dana pada

setiap tahunnya dalam program ini semakin meningkat sebab cukup

banyak orang yang memang memerlukan bantuan dari program ini

tapi belum masuk dalam data yang memiliki hak untuk menerima

bantuan dari program tersebut. Setidaknya pendidikan dasar 9 tahun

sudah sedikit membantu masyarakat tentang ilmu yang mereka miliki

untuk bekal dimasa mendatang (Suharsimi, 2007). Selain itu kualitas

pembelajaran adalah salah satu poin yang terdapat dalam tujuan dari

program BKSM karena membantu mengubah psikologi masayarakat

dalam pendanaan. Ketika dalam finansial sedikit terbantu maka untuk

kualitas belajar pada siswa bisa lebih meningkat. Selain itu tujuan dari

adanya program BKSM ini adalah untuk meningkatkan perberdayaan

Koperasi di Daerah Ponorogo agar koperasi di daerah Ponorogo

menjadi hidup lagi dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta

sekolahan- sekolahan yang terdaftar dalam program bantuan BKSM.

Bentuk bantuan program BKSM ini ada 2 bentuk yaitu biaya

langsung maupun tidak langsung, dari keterangan tersebut tim yang

bersangkutan untuk beberapa tahun terakhir mencairkan dana BKSM

ini dengan wujud barang dengan alasan suapay tidak disalah gunakan

oleh orang tua siswa yanng menerima bantuan dari program BKSM,

barang yang dibelanjakan sebelumnya sudah menjadi mayoritas

pilihan dari orang tua karena tim yang terkait telah memberikan

angket untuk pemilihan barang yang nantinya akan diberikan kepada

siswa didik untuk kebutuhan sekolahnya. Dalam pelaksanaan

pencairan dana tersebut tim tim yang terkait juga bekerjasama dengan

koperasi- koperasi yang dipercaya sebagai pengelola pencairan dana

tersebut, sesuai dengan tujuan dari program BKSM pasal 3 poin f

untuk menghidupkan kembali atau meningkatkan koperasi

dilingkungan sekitar.

Selain itu tujuan dari program BKSM ini dilihan dari ruang

lingkupnya adalah untuk membantu, memberikan sumbangan untuk

32

kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945

alinea ke- 4 yaitu “...,dan untuk memajukan kesejahteraan umu,

mencerdaskan kehidupan bangsa,...”. oleh karena itu untuk

mewujudkan dari tulisan ytang tertera pada Undang- Undang Dasar

1945 pemerintah daerah Provinsi memberikan bantuan pendidikan

dalam bentuk dana dan selanjutnya diurus oleh pemerintah daerah

Kabupaten untuk dikembangkan di daerah masing- masing termasuk

Kabupaten Ponorogo (Muhammad, 2014). Memberikan pendidikan

yang murah dan gratis adalah salah satu cara pemerintah untuk

melaksanakan dari tujuan didirikan bangsa ini memlui wilayah

kekuasaan masing- masing. Untuk daerah Ponorogo yang diatur dalam

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 terdapat hanya siswa yang

duduk di bangku pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) sederajat

dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.

1.1.3 Petunjuk Pelaksanaan BKSM Sesuai Dengan Perbup Nomor 16

Tahun 2020

Dalam program BKSM di daerah Kabupaten Ponorogo adalah salah

satu dari program yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo dengan rincian sesuai

dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020.

Untuk menyalurkan dana dari program tersebut diperlukan pelaksana

untuk mengatur jalannya aliran uang untuk bantuan dalam konteks

pendidikan tersebut. Dikarenakan BKSM adalah program yang berkaitan

dengan pendidikan otomatis Pemerintah Daerah mengutus lembaga

pemerintahan dari Dinas Pendidikan Ponorogo untuk mengurus dan

menata berlangsungnya program tersebut. Maka dari itu untuk menindak

lanjuti dari beberapa hal yang telah disebutkan tadi diperlukan aturan

untuk mengatur proses dalam penanganan program BKSM,

dikeluarkannya sebuah kebijakan pemerintah yang disebut dengan

Peraturan Bupati, dari Peraturan Bupati ini nantinya yang digunakan oleh

33

lembaga dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan untuk dijadikan pedoman

pelaksanaan.

Peraturan Bupati ini dibuat pada tanggal 6 Januari 2020 dengan

pejabat Bupati yaitu H. Ipong Mukhlisoni dengan Nomor 16 tahun 2020.

Yang mana bisa disebut dengan Peraturan bupati Nomor 16 Tahun 2020

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Khusus Siswa Miskin

Tahun Anggaran 2020. Seluruh pokok- pokok pembahasan dalam BKSM

telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini, dari :

1. BAB 1 tentang Ketentuan Umum

Terdapat pasal 1 yang menjelaskan pengertian- pengertian pada setiap

kata kunci yang digunakan dalam pelaksanaan nantinya.

2. BAB 2 tentang Maksud dan Tujuan

Yang terdiri dari pasal 2 menjelaskan tentang maksud dari

ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaan program BKSM

tahun anggaran 2020,

untuk pasal 3 menjelaskan tujuan dari program BKSM tersebut. Jika

dilihat dari isi pasal 3 ini pada intinya adalah untuk membantu masyarakat/

siswa didik yang kurang ataupun tidak mampu dalam permasalahan

ekonomi untuk nmendapatkan pendidikan yang layak khususnya untuk

siswa pada jenjang pendidikan dasar yang nantinya para siswa yang

memiliki hak menapatkan bantuan dari program BKSM ini haruslah sesuai

dengan persyaratan yang berlaku

3. BAB 3 tentang persyaratan yang terdiri dari 1 pasal dan 2 ayat, yaitu

pasal 4

ayat 1 menyatakan tentang persyaratan umum dimana menjelaskan

bahwa BKSM tahun anggaran 2020 ini diberikan peserta didik kelas 1

sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar (SD) dan kelas 7 samapai kelas 9

Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun pelajaran 2019/2020.

Dan untuk ayat 2 menyatakan tentang persyaratan khusus terdapat 2

sub poin, sub poin pertama adalah dimana sekolahan yang menginginkan

peserta didiknya mendapatkan program bantuan ini haruslah sudah

34

memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan untuk peserta

didiknya juga sudah memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Dan

sub poin kedua hekndaklah peserta didik yang tidak mampu/miskin

4. BAB 4 tentang sasaran, satuan biaya dan penyaluran dana, terdapat

pasal 5, pasal 6, pasal 7

Pasal 5 terdapat beberapa ayat, ayat 1 membahas tentang sasaran

BKSM adalah siswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik

Negeri maupun Swasta di Kabupaten Ponorogo yang berasal dari

keluarga tidak mampu. Ada beberapa jenis warga yang tidak mampu,

berikut beberapa contohnya :

a. Warga yang sudah memiliki rumah tapi belum layak huni dan

pekerjaan hanya serabutan tapi tidak memiliki aset sama sekali

b. Warga yang belum memiliki rumah layak huni pekerjaan

serabutan tapi memiliki aset tanah kering yang cukup tapi tidak

berpenghasilan

Dari sini lah nantinya pemerintah desa akan menilai warga mana

yang pantas mendapatkan bantuan sosial yang nantinya berhubungan

dengan BKSM, ketika warga ditanya diantara 2 tersebut pastinya

mereka menjawab bahwa mereka orang yang membutuhkan bantuan.

Ayat 2, menjelaskan bahwa sekolah atau lembaga melakukan

pendataan mengenai siswa calon penerima dana BKSM berdasarakan

kriteria yang telah ditentukan

Ayat 3, setelah sekolah/ lemabag melakukan pendataan selanjutnya

membuat surat keputusan mengenai penetapan siswa calon penerima

dan BKSM dan pengajuan calon penerima dana BKSM yang

selanjutnya dikirim ke Dinas Pendidikan

Ayat 4 selanjutnya setelah menerima pengajuan calon penerima

BKSM dari pihak sekolah/ lembaga, Dinas Pendidikan membuat

daftar nama sekolah/ lembaga penerima BKSM jenjang SD dan SMP.

35

Pasal 6 menejelaskan satuan baiay BKSM yang diberikan kepada

siswa dengan nominal sebesar Rp. 175.000,00 pada setiap siswa dalam 1

tahunnya

Pasal 7 menejelaskan penyaluran dana dilakukan sekali langsung

ke penerima bantuan melalui rekening siswa. Dalam pelaksanaannya siswa

mendapat pencaqiran uang tersebut tidak dari rekening yang dipegang

orang tua/ wali murid siswanya sendiri melainkan diatur oleh koperasi

yang terkait perjanjian dengan pihak sekolah maupun lembaga terkait.

Dari sinilah kemungkinan pelaksanaan peraturan bisa diselewengkan, bisa

jadi uang yang diberikan kepada siswa tidak seseuai dengan yang

diterangkan pada pasal 6 dengan dalih apapun, apa lagi bentuk dari

bantuan BKSM juga bisa dalam bentuk tidak langsung yang lebih

memungkinkan penyelewengan dari beberapa pihak yang tidak

bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dari dana BKSM

tersebut, untuk beberapa tahun terakhhir ini dinas pemerintah terkait

mencairkan BKSM dalam bentuk wujud. Memang mencairkan dalam

bentuk tidak langsung mempermudah siswa untuk menerima dan masih

sesuai dengan aturan. Akan tetapi pencairan dana BKSM dalam bentuk

tidak langsung riskan sekali untuk penyelewengannya karena tidak terlihat

secara utuh bentuk uang

5. Bab 5 menjelaskan tentang Sumber Dana

Pasal 8, untuk sumber dana program BKSM ini adalah dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo tahun

anggaran 2020

6. Bab 6 tentang organisasi pelaksanaan BKSM

Pasal 9 menerangkan organisasi yang ada dalam program BKSM

ini, yang terdiri dari :

a. Tim pengelola tingkat Kabupaten

b. Tim pengelola tingkat Sekolahan/Lembaga

36

Pasal 10 menjelaskan struktural keangggotaan pada pasal 9 poin a,

dimulai dari penanggung jawab, pengarah, koordinator, ketua I, ketua

II, sekretaris I, skretaris II, bendahara, anggota.

Pasal 11 menjelaskan tentang struktural keanggotaan pada pasal 9

poin b, yang terdiri dari penanggungjawab/ketua, sekretaris/bendahara,

anggota.

Dari pasal 10 dan 11 tersebut menerangkan posisi dan siapa saja

yang menduduki posisi tersebut dalam kelompok pada setiap tim

organisasi pelaksanaan BKSM.

7. Bab 7 tentang tugas dan tanggung jawab

Di bab 7 terdapat pasal 12 yang terdiri dari 2 ayat dan beberapa poin

didalamnya.

Ayat 1 menjelaskan tugas dari tim pengelola Kabupaten mulai dari

sosisalisasi, mengalokasikan dana, melakukan proses pendataan,

melakuka rekapitulasi dan verifikasi data usulan baru, memfasilitasi

dan mengkoordinasi program, mengendalikan memantau dan

mengevaluasi, menampung pengaduan, melaporkan secara tertulis

kepada Bupati Ponorogo dan Kepala Dinas Pendidikan.

Ayat 2 menjelaskan tugas dari tim pengelola tingkat Sekolah/

Lembaga mulai dari sosialisasi, mendata siswa calon penerima

bantuan, mengajukan usulan melalui tim pengelola Kabupaten,

memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan jumlah siswa sesuai

data yang telah ada, melaporkan secara tertulis kepada tim pelaksana

Kabupaten.

Setiap tim memiliki wilayah kekuasaan masing masing dengan

meliputi lingkungan sekolahan adalah tim dari sekolah/ lemabaga dan

lingkungan mencangkup sekolahan dari satu kabupaten adalah tim

dari Kabupaten.

8. Bab 8 tentang monitoring, evaluasi, pengawasan dan sanksi terdapat

beberapa pasal didalam bab 8, diantaranya :

37

Pasal 13 ayat 1 menjelaskan fungsi dilakukannya monitoring dan

evaluasi terpadu yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Pasal 13 ayat 2 menjelaskan pemfokusan pemantauan dan

penilaian dalam aspek ketetapan anggaran, sasaran, waktu dan

penggunaan, organisasi dan menejemen pelaksanaan, mekanisme,

dampak dan manfaat terhadap siswa penerima, permasalahan dan

pemecahaan masalah yang timbul

Pasal 14 menjelaskan pelaksanaan monitoring dan evaluasai

dilakukan secara internal dan eksternal

Pasal 15 menjelaskan tentang tujuan monitoring dan evaluasi

internal yaitu untuk memberikan pembinaan dalam program BKSM

oleh tim pada tingkat Kabupaten

Pasal 16 menjelaskan tentang tujuan monitoring dan evaluasi

eksternal dalam pelaksanaan BKSM yang dilakukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten, media dan oranisasi kemasyarakatan

sesuai tugas dan wewenang masing- masing diantaranya :

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan BKSM

b. Analisan terhadap dampak dan manfaat BKSM yang dirasakan

masyarakat

c. Memberikan rekomendasi atau saran apabila ditemukan

permasalahana, kelemahan dalam pelaksanaan BKSM

Akan tetapi dalam pelaksanaan dalam proses penyaluran BKSM

yang sesua dengan Perbup ini tidak sesuai, bisa dilihat dari kasus

yang sedang hangat diperbincangkan di wilayah ponorogo, dengan

bukti seperti ini bisa jadi seluruh pihak terkait bisa jadi

mendapatkan jatah disetiap prosesnya.

Pasal 17 menjelaskan tentang tujuan dari pengawasan yaitu untuk

mengurangi atau menghindari penyelewengan serta kesalahan lainnya

yang mengakibtakan kerugian negara yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku tentang BKSM. Maksud dari pemerintah sudah

benar ketika membahas tentang penngawasan akan tetapi ketika ada

38

oknum yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan kesempatan

yang ada dan memiliki wewenang akan sangat merugikan negara

Pasal 18 menjelaskan tentang cara dalam pengawasan yaitu :

a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan instansi mulai

dari tingkat lembaga

b. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten

Ponorogo

c. Pengawasan eksternal yang dilakukann oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) atau instansi berwenang lainnya atau pengawasan

yang dilakukan oleh masyarakat sesuai tugas dan tanggung jawab

yang menjadi wewenangnya dalam rangka transparasi dan

akuntabilitas pelaksanaan program

d. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak diperkenankan

melakukan audit

e. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan

BKSM agar segera melapor kepada :

1. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Ponorogo

2. Inspektorat Kabupaten Ponorogo

Pasal 19 membahas tentang sanksi terhadap penyalahgunaan

wewenang, penyelewengan atau kesalahan lainnya yang dapat

merugikan negara/lemga/sekolah/siswa, dapat diberikan oleh

aparat/pejabat/instansi berwenang sesuai peraturan perundang-

undangan yang dapat berbentuk :

a. Sanksi administratif/kepegawaian (penundaan kenaikan gaji,

pangkat, mutasi kerja, penurunan pangkat/jabatan, pemberhentian/

pemecatan dan lainnya)

b. Sanksi ganti rugi/pengembalian dana bantuan yang diselewengkan

c. Pemblokiran/pemberhentian sementara bantuan yang diberikan

d. Sanksi pidana, setelah melalui proses hukum

39

Dari isi di setiap pasal dalam bab VIII sudah mencukupi dalam

mengontrol kinerja seluruh lembaga terkait dalam pelaksanaan

program, dalam kebiasaannya masyarakat lebih aktif dalam

memonitoring setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam

hal ini dari pihak internal bisa dikatakan kurang aktif untuk membantu

menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan pokok keerja

masing- masing.

9. Bab 9 tentang mekanisme penyaluran, penggunnaan dana dan

pelaporan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM). Didalam bab 9 ini

terdapat beberapa pasal diantaranya :

Pasal 20 yang menjelaskan tentang penyaluran dana program

BKSM ini berasal dari dana APBD Kabupaten Ponorogo yang akan

diproses secepatnya dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang

berlaku di Kabupaten

Pasal 21 ayat 1 menjelaskan tentang penggunaan dana BKSM

dalam rangka untuk membantu kebutuhan pribadi siswa dalam

kebutuhan sekolah. dan untuk ayat 2 menjelaskan bahwa pembelian

kebutuhan sekolah dilakukann pada koperasi toko yang telah ditunjuk

oleh pemerintah dan telah berbadan hukum

Pasal 22 ayat 1 menjelaskan penyaluran dana ditatausahakan sesuai

dengan aturan keuangan dan seluruh dokumen penggunaan data

disimpan dan diarsipkan secara baik, benar, tertib dan teratur.

Pasal 22 ayat 2 menjelaskan pertanggungjawaban dana dan

kegiatan dibuat, dilaksanakan, disusun dan dilaporkan sesuai prosedur

dan aturan yang berlaku.

Pasal 23 menjelaskan laporan, untuk ayat 1 menjelaskan bahwa

setiap tim pengelola pada setiap tingkatnya diharuskan menyusun

laporan.

Pasal 23 ayat 2 menjelaskan bahwa laporan dari tim pengelola

tingkat Kabupaten ditujukan kepada Bupati yang berupa Rekapitulasi

Laporan Realisasi Keuangan.

40

Pasal 23 ayat 3 menjelaskan bahwa laporan dari tim pengelola

sekolah/lembaga ditujukan kepada tim pengelola tingkat Kabupaten

yang berupa laporan realisasi keuangan BKSM.

Pasal 23 ayat 4 menjelaskan bahwa bukti dan dokumen dari tim

pengelola tingkat sekolah/lembaga yang asli tersimpan disekolahan

Pasal 23 ayat 5 menjelaskan laporan yang dimaksud dari ayat 3

yaitu berupa tranfer penyaluran dana yang diterbitkan oleh Lembaga

Penyalur ke Nomor Rekening siswa penerima

Pasal 23 ayat 6 menjelaskan bahwa lembaga penyalur sebagai yang

dimaksud ayat 5 adalah Bank Jatim Cabang Ponorogo.

10. Bab 10 tentang penutup yang terdapat pasal 24 yang menjelaskan

bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

1.1.4 Analisis Perundang- Undangan Dengan Penerapan BKSM

Jika dilihat dari implementasi yang terdapat pada Undang-Undang Dasar

1945 pasal 31 ayat 1, Peraturan Bupati ini telah dibuat sesuai dengan koridor

dari Undang- Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 tersebut karena dilihat dari

tujuan dari pembuatan Peraturan Bupati ini telah membuktikan bahwasannya

Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan melaksanakan program yang telah

dicanangkan oleh pemerintah yang berupa bantuan untuk para siswa pelajar

untuk mengimplementasikan dari Undang- Undang Dasar 1945, yang artinya

bunyi dari pasal 31 ayat 1 tersebut telah diimplementasi dalam Perbup tersebut

untuk membantu seluruh warga masyarakat yang memiliki hak dalam

mendapatkan pendidikan selama 12 tahun dari sekolah dasar sampai dengan

sekolah menengah atas khususnya untuk para warga yang berekonomi

menengah ke bawah yang kurang bisa ataupun tidak bisa membiayai sekolah

bagi anak- anaknya.

Dilihat dari implementasi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Bupati ini sudah cukup sesuai dimana

dalam undang- undang nomor 20 tahun 2003 pada pasal 6 ayat 1 dan 2

menjelaskan tentang seluruh warga negara yang berumur tujuh sampai dengan

41

lima belas tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar yang dimana

pendidikan dasar tersebut ditempuh selam 9 tahun di sekolah tingkat dasar

selam 6 tahun dan sekolah menengah pertama ditempuh selama 3 tahun dan

seluruh warga negara memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan

poendidikan. Didalam Peraturan Bupati ini juga telah jelas bahwasannya

dalam tujuan Perbup tersebut telah dijelaskan beberapa tujuan dari

pelaksanaan program BKSM tersebut yaitu mencegah para warga negara yang

sedang berumur tujuh samapai lima belas tahun tidak melaksanakan

kewajibannya dalam membantu berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan

dan haknya sebagai warga negara yang mendapat pendidikan di tingkat dasar

selama 9 tahun.

Jika dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 12 tahun 2015 bahwasannya pendidikan di Indonesia

dibuatkan sebuah program yang bernama Program Indonesia Pintar dimana

program ini digunakan untuk membantu seluruh masyarakat dari jenjang

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas

sederajat dengan jangkauan umur dari usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun

diharuskan menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Dalam Perbup Nomor 16

Tahun 2020 terdapat perbedaan dalam penyesuaian umur dalam mendapatkan

program BKSM tersebut yang berkisar dari umur 7 sampai dengan 15 tahun

saja, dari salah satu hal tersebut dapat dilihat bahwa penjangkauan dari

program yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten Ponorogo tersebut

kurang luas dalam pencangkupan umur.

Berbeda ketika dilihat dari implementasi Undang- undang Nomor 35

Tahun 2014 atas pergantian Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-

Undang ini adalah membahas tentang perlindungan anak dimana dalam

undang- undang ersebut dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala

kegiatan apapun untuk menjamin, melindungi agar hak dan kewajiban anak

saling terpenuhi supaya dapat tumbuh, berkembang, serta berpatisipasi dalam

suatu secara optimal yang berperikemanusiaan agar mendapat perlindungan

dari kekerasan dan kriminal. Dari situ saja telah bisa dilihat bahwasannya anak

42

harus mendapat hak dan kewajiban dalam konteks penddidikan. Ketika anak

bangsa yang masih dalam masa pendidikan dasar haruslah mendapat

pendidikan yang sama dengan warga negara yang lainnya karena ketidak

mampuan dalam finansial adalah salah satu penghambat bangsa ini untuk

mengembangkan pola pikir dan sumber daya manusia di daerah masing-

masing.

Ketika mendapatkan pendidikan dasar setidaknya anak bangsa tersebut

dapat tumbuh dan berkembang dengan cukup baik, dan ketika negara atau

pemerintah telah membuka kesempatan dalam membantu vinansial melalui

program- program yang dicanangkan warga negara harus ikut berpartisipasi

dalam rangka mensukseskan pendidikan di tingkat sekolah dasar 9 tahun. Jika

dilihat dari isi Peraturan Bupati ini terdapat perbedaan dalam skala umur,

untuk di UU nomor 35 Tahun 2014 ini memberikan skala umur 18 tahun yang

bisa disebut dengan anak dan dalam Peraturan Bupati ini pendidikan dasar

seorang anak dapat diskalakan pada usia 7 sampai 15 tahun yang artinya

terdapat masih ada jangka 3 tahun untuk bisa mendapatkan pendidikan di

jenjang sekolah dasar ketika ada problematika sebagai kendala untuk

bersekolah sesuai dengan target umur.

Ketika dilihat dari implementasi Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan telah memaparkan aturan yang

menyangkut dengan administrasi pemerintahan yang termasuk dalam

kewenangannya. Pada Undang- undang ini menjelaskan asas- asas umum

pemerintahan yang baik, ini diatur agar dapat menjadikan penilaian terhadap

setiap pemerintahan yagn sedang menajabat saat ini. Pada pasal 10 dijelaskan

bahwa asas- asas umum dalam pemerintah yang baik ini meliputi terdapat

kepastian hukum, kemanfaatan, tidak berpihhak kepada pihak manapun,

cermat, tidak menyalahhgunakan wewenang, terbuka, mengutamaka

kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, pelayanan yang baik.

Undang- undang nomor 30 tahun 2004 ini diharuskan menjadi pedoman dalam

melaksanakan tugas dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah

khususnya dalam hal ini adalah melaksanakan tanggung jawab dalam

43

menopang wewenang yang sedang dijalankan. Ketika dalam pelaksanaan

wewenang tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

berarti oknum pemerintahan tersebut melawan hukum yang berlaku dan ketika

telah melawan hukum nantinya akan mengakibatkan banyak kerugian yang

terjadi terutama pada masyarakat dan negara.

Pada bagian Tujuh Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 ini telah

menjelaskan apa saja larangan dalam penyalah gunaan wewenang agar

nantinya seluruh kegiatan yang dilaksanakan tidak terjadi hal- hal yang tidak

diharapkan yang bisa berakibat vatal. Larangan yang dimaksud adalah

dilarang menyalahhgunakan wewenang dalam hal melebihi batas wewenang,

mencampur adukan dengan wewenang lainnya, bertindak sewenang- wenang.

Demi terlaksananya wewenang yang baik perlu adanya pengawasan untuk

meminimalisir kesalahan- kesalahan yang terjadi apabila terjadi

penyelewengan wewenang, membantu pendeteksian ketika terjadi sebuah

penyelewengan pada oknum- oknum yang kurang bertanggung jawab. Dan

hasil dari pengawasan berupa penjelasan :

a. Tidak terdapat kesalahan

b. Terdapat kesalahan administratif

c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian

negara

Dan ketika laporan dari pengawasan menjelaskan huruf b ataupun c

nantinya akan ditindak lan juti sesuai dengan aturan yang berlaku yang

ilaporankan kepada pengadilan yang berwenang yang menaungi perkara

tersebut yaitu pengadilan Tata Usaha Negara, dimana pengadilan ini hanya

mengurus perkara yang menyangkut dengan Tata Usaha Negara yang

nantinya terdapat benyak jenis keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim, bisa

berbentuk pemberhentian dalam jabatan, bisa berupa denda, bisa berupa

sanksi administratif, bisa berupa pidana kurungan.

Undang- undang nomor 11 tahun 2009 menjelaskan bahwasannya

kesejahteraan sosial salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat menjadi lebih baik, kesejahteraan sosial diperuntukkan bagi

44

warga masyarakat dengan kriteria masuk dalam golongan miskin dalam hal

ekonomi, terlantar tanpa ada yang mengurusi, cacat fisik dan membutuhkan

perawatan khusus, terpencil dari daerah yang bisa dijangkau serta sulit dalam

segala bentuk modernisasi, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku,

korban dari bencana yang terjadi, korban tindak kekerasan, ekploitasi dan

diskriminasi. Ini adalah sekelpompok orang yang perlu dibantu dalam bentuk

apapun sesuai dengan yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup dan untuk

mendapatkan hak hidup dalam pemerintahan. Kersejahteraan sosial bertujuan

untuk membantu warga masyarakat yang sedang dalam kondisi kekurangan,

termasuk dalam hal mendapatkan bantuan untuk mendapat pendidikan yang

sepadan. Implementasi dari undang- undang ini adalah salah satu yang

menjadi tinjauan untuk Peraturan Bupati ini karena BKSM adalah bantuan

sosial untuk masyarakat yang sedang dalam syarat tertentu sedang dalam fase

mendapatkan pendidikan dasar. Ketika melihat kategori orang yang bisa

mendapatkan bantuan cukup banyak diharapkan dapat membantu lebih

banyak masyarakat yang membutuhkan lagi untuk mendapatkan pendidikan

sebagai wujud tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi dalam

kesusksesan dan berjalannya pendidikan di Indonesia.