of 26 /26
GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI “PERTAHANAN MARITIM MATRA UTAMA NEGERI BAHARI” Disusun oleh : Teguh Firmansyah 230110140001 Muhamad Syarif Maulana 230110140011 Fitri Rizki F. 230110140021 Syifa Hanifah 230110140031 Arief Hidayatullah 230110140041 Satryo Bayuaji 230110140053 M. Faisal Abdillah 230110140064 UNIVERSITAS PADJADJARAN

Artikel Geopolitik Dan Geostrategi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

artikel ini menyangkut materi kuliah PKn sebagai mata kuliah dasar

Text of Artikel Geopolitik Dan Geostrategi

GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI

PERTAHANAN MARITIM MATRA UTAMA NEGERI BAHARIDisusun oleh :

Teguh Firmansyah

230110140001

Muhamad Syarif Maulana230110140011

Fitri Rizki F.

230110140021

Syifa Hanifah

230110140031Arief Hidayatullah

230110140041

Satryo Bayuaji

230110140053

M. Faisal Abdillah

230110140064

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2015KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelasaikan makalah ini tanpa ada suatu halangan apapun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang kita nanti nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat.

Makalah ini kami susun dengan kajian pustaka mengenai Pertahanan Maritim Matra Utama Negeri Bahari. Kami menyampaikan terima kasih kepada :

Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Bapak M.Ali Mauludin selaku Dosen MKDU PKn (Pendidikan Kewarganegaraan).

Namun, kami menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Saya berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua.

Wassalamualaikum wr.wb

Jatinangor, 21April 2015

KELOMPOK 4DAFTAR ISIKATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Identifikasi Masalah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Wawasan Nusantara

2.2 Pengertian Geopolitik Dan Geostrategi

2.3 Fungsi Wawasan Nusantara

2.4 Tujuan Wawasan Nusantara

2.5 Visi dan Misi Maritim Indonesia

BAB III

PEMBAHASAN 3.1 Analisis Kasus

3.2 Analisis Pokok Bahasan

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Melihat kondisi geografis dan fakta sejarah, Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar. Namun, pembangunan dibidang pertahanan nasional selama ini tidak selaras dengan visi Negara Maritim. Hal tersebut membahayakan keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dilihat dari berbagai aspek, posisi Indonesia dimata dunia sangat strategis. Secara geografis, perairan Nusantara adalah jalur pelayaran Internasional yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Alur perdagangan laut dari Eropa, Afrika, Timur Tengah menuju Asia, Australia dan Amerika, atau sebaliknya melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), seperti Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Malaka. Untuk itu, faktor keamanan laut menjadi isu yang sangat penting bagi pertahanan Maritim Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah Pembajakan, perompakan, sabotase, serta teror obyek vital. Pencurian sarana bantu navigasi. Adanya perampasan hasil sumber daya alam ( ancaman kedaulatan ) dan pencemaran lingkungan. Penyelundupan barang bersenjata. Kurangnya pemahaman konsep Negara maritim yang dimiliki oleh pemerintah.

Pelanggaran terhadap kedaulatan Negara.

Kurangnya Alutsista yang dimiliki TNI AL.BAB II

TINJAUAN PUSTAKA2.1Pengertian Wawasan NusantaraWawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan nusantara adalah ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara oleh setiap komponen pembentukan bangsa atau golongan. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerja sama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama.

Dalam pengertian umum, Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakannya dalam mencapai tujuan nasional.

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, adalah sebagai berikut:

Kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara menggunakan berbagai bahasa daerah. Meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

Bangsa Indonesia harus merasa satu kesatuan, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam rnencapai cita-cita bangsa.

Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan Negara yang senantiasa membimbing dan rnengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya.

Seluruh kepulauan nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, adalah sebagai berikut:

Kekayaan wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. Keperluan hidup sehari-hari seharusnya sudah tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggikan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat.

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, adalah sebagai berikut:

Masyarakat Indonesia sebagai satu peri kehidupan bangsa merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

Budaya Indonesia pada hakikamya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada harus menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Hal inilah yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan sikap tidak menolak nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa.

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, adalah sebagai berikut : Segala ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara dan bangsa. Dengan konsep Wawasan Nusantara secara geografis, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan melihat kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.

2.2Pengertian Geopolitik Dan Geostrategi

Ciri spesifik geografi wilayah Indonesia:

1. NKRI merupakan negara kesatuan

2. Indonesia diapit oleh 2 benua (Asia dan Australia) dan 2 samudera (Pasifik dan Hindia)

3. Wilayah Nusantara berada di garis khatulistiwa, dilalui oleh Geostationary Satelite Orbit (GSO)

Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri yang bhineka dan lingkungan geografi yang berwujud negara kepulauan berdasarkan,Pancasila, UUD 1945, dan sejarah.

Hakikat tujuan Wawasan Nusantara adalah kesatuan dan persatuan dalam kebhinekaan.Kedudukan Wawasan Nusantara, diantaranya :

a. Landasan Idiil Pancasila sebagai ideology bangsa dan dasar negara

b. Landasan Konstitusional UUD 1945

c. Landasan Visional Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia

d. Landasan Konsepsional Ketahanan Nasional sebagai geostrategi Indonesia

e. Landasan Operational Politik strategi nasional merupakan dokumen Rencana Pembangunan sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional

Peranan Wawasan Nusantara :

a) Mewujudkan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam aspek kehidupan

b) Menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan pemanfaatan lingkungan

c) Menegakkan kekuasaan untuk melindungi kepentingan nasional

d) Menjalin hubungan Internasional dalam upaya menegakkan perdamaian

Wajah Wawasan Nusantara :

a) Wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi Ketahanan Nasional

b) Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan Nasional

c) Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kesatuan Pertahanan Nasional

d) Wawasan Nusantara sebagai wawasan Kewilayahan

Geosrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan konstelasi geografi negara, dalam menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional.Sifat geostrategi Indonesia diantaranya :

1.Bersifat daya tangkal

2.Bersifat developmental

Hakikat Ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.Asas Ketahanan Nasional diantaranya:

1.Asas kesejahteraan dan keamanan2.Asas menyeluruh terpadu atau komprehensif3.Asas mawas kedalam dan keluar4.Asas kekeluargaanSifat ketahanan Nasional :

1.Mandiri

2.Dinamis

3.Wibawa

4.Konsultasi dan kerjasama

2.3Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi, serta rambu-rambu dalam penentuan segala kebijaksanaan (kebijakan), tindakan, perbuatan dan keputusan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.4Tujuan Wawasan Nusantara

Tujuan Wawasan Nusantara dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan ke luar dan penjabarannya seperti berikut :

Tujuan ke dalam Wawasan Nusantara: untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.

Tujuan ke luar Wawasan Nusantara: untuk ikut serta rnewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia.

2.5Visi dan Misi Maritim Indonesiaa. Visi Maritim Indonesia, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Terwujudnya secara nyata Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ciri negara maritime, yang ditopang oleh kekuatan politik, ekonomi, sosial dana budaya serta pertahanan dan keamanan rakyat yang menguasai sepenuhnya seluruh laut dan segala isinya sebagai wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasionalnya, yang rakyatnya hidup aman dan sejahtera."b. Misi Maritim Indonesia :

Membangun secara nyata kekuatan martim yang mencakup aspek maritim, ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan dan keamanan untuk mendukung terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Visi Maritim Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kasus

Keamanan laut Indonesia perlu secara kuat ditinjau dan dilindungi dengan keamanan yang ketat. Hal ini dikarenakan adanya ancaman yang meliputi kekerasan berupa pembajakan, perompakan, sabotase serta teror obyek vital, ancaman navigasi berupa kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi, ancaman sumber daya berupa perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya, serta ancaman kedaulatan dan hukum berupa penangkapan ikan secara illegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara illegal, termasuk penyelundupan barang dan senjata.

Connie Rahakundini Bakrie (Pengamat Pertahanan Maritim Indonesia) mengatakan bahwa beliau merasa prihatin melihat konsep pembangunan pertahanan nasional Indonesia, terlebih jika dikaitkan dengan visi kita menuju negara maritim. Hal ini diperkuat dengan bentuk negara kita yang memang terbentang luas dan berbentuk kepulauan, serta kurangnya pemahaman para pemimpin negeri ini terhadap konsep negara maritim sangat rendah. Karena utuk mencapai Indonesia sebagai Negara Maritim, diperlukan kesaran kolektif dari seluruuh komponen bangsa, bukan hanya pemerintah dan pihak kemananannya saja.

Apabila sistem pertahanan tidak berorientasi pada konsep negara maritim, dikhawatirkan pertahanan nasional Indonesia di sektor kelautan akan rapuh dan goyah. Tetapi dalam hal ini, bukan hanya harus menjaga kedaulatan, melainkan melindungi seluruh kekayaan alam yang ada. Karena Indonesia merupakan negara dengan bentang laut terluas, jadi wajar saja laut memiliki makna penting bagi bangsa ini. Masalah pertahanan dan keamanan harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Jangan sampai tidak ada keselarasan antara pembangunan sistem pertahanan dengan konsep negara kita sebagai negara maritim.

Kemanan laut cenderung memiliki tingkat permasalahan yang tinggi dalam hubungan Indonesia dengan Negara lain. Hal tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan), ancaman navigasi, ancaman sumber daya, serta ancaman kedaulatan dan hukum. Berbagai permasalahan atau konflik sering muncul diperbatasan laut, mulai dari masalah lintas transit dan hak kapal-kapal asing melalui laut Indonesia yang begitu luas, penyeludupan baik itu penyeludupan barang konsumsi, jatri dan narkoba, serta penyelundupan manusia.

Perompakan bersenjata di laut, illegal fishing, hingga klaim dan pendudukan wilayah. Belum lagi adanya 12 pulau terdepan yang kondisinya sangat rawan penguasaan oleh pihak asing. Untuk pulau-pulau terdepan, pengamanan selama ini lebih banyak ditujukan kepada usaha simbolis seperti pemberian nama, daripada usaha membangun daerah dan pulau-pulau perbatasan dan memasukkan mereka ke dalam main stream kehidupan ekonomi dan politik Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya berbagai ancaman yang melanda laut Indonesia Pemerintah harus berupaya menjaga keamanan maritim.

Pemahaman para pemimpin negeri ini terhadap konsep Negara maritim tergolong sangat rendah. Untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang tangguh, diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh komponen bangsa (Rahakundini,C.,2012). Mereka harus memiliki persamaan persepsi tentang posisi geostrategic Indonesia dikawasan regional (ASEAN), dan Internasional.

Tidak sedikit batas wilayah NKRI dilanggar pihak asing. Misalnya, sudah beberapa kali kapal-kapal dari Negara tetanga melanggar wilayah kedaulatan NKRI. Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya harus menjaga kedaulatan, tetapi juga melindungi seluruh kekayaan alam. Sebagai Negara maritim, bangsa ini harus bisa menjaga ribuan pulau dan kekayaan alam yang dimilikinya, termasuk pengembangan industri maritim yang menunjang pembangunan dan keamanan Negara (Rahakundini,C.,2012).

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Untung Suropati, untuk mempertahanankan kedaulatan NKRI tidak terlepas dari Alutsista. Pasalnya, Indonesia yang dikelilingi oleh laut memerlukan pertahanan maritim yang kuat.

3.2 Analisis Pokok Bahasan

Jika dilihat dari analisa kasus, kasus ini dapat masuk ke dalam beberapa materi MKDU Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu mengenai Geopolitik (Wawasan Nusantara) dan Geostrategi (Ketahanan Nasional). Dalam perkuliahan disampaikan bahwa hakikat wawasan nusantara adalah menjaga keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah. Namun, jika dilihat dari kasus di atas, sepertinya upaya yang dilakukan warga Indonesia terutama pemerintah untuk menjaga keutuhan serta keamanan di sektor laut tergolong masih rendah.

Masih banyak ancaman yang meliputi kekerasan berupa pembajakan, perompakan, sabotase serta teror obyek vital, ancaman navigasi berupa kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi, ancaman sumber daya berupa perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya, serta ancaman kedaulatan dan hukum berupa penangkapan ikan secara illegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara illegal, termasuk penyelundupan barang dan senjata.

Jika dikaitkan dengan wawasan nusantara, Negara Indonesia ini dikatakan sebagai Negara Archipelago, yaitu sebuah Negara Kepulauan. Jumlah pulau di Indonesia saat ini yaitu 17.508 dan ada sekitar 11.801 pulau yang belum diberi nama. Negara ini memiliki 67 pulau terluar dan 12 diantaranya perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk ke 12 pulau tersebut, selama ini pengamanan lebih ditujukan kepada udaha simbolis seperti pemberian nama, daripada membangun daerah dan pulau-pulau perbatasan serta memasukkan pulau-pulau tersebut dalam mainstream kehidupan ekonomi dan politik Indonesia secara keseluruhan.Mengingat adanya beberapa kasus mengenai sengketa pulau seperti Sipadan Ligitan, Ambalat dan Karang Unarang, ini mengisyaratkan bahwa kedaulatan wilayah laut adalah wajib untuk dikuatkan. Semua hal tersebut dikarenakan lemahnya dalam pengelolaan. Guna memberikan kekuatan terhadap beberapa kepentingan dalam pengelolaan, maka diperlukan perubahan pengelolaan yang berorientasi pada pencapaian tujuan, yaitu penguaatan kedaulatan dan stabilitas nasional.

Untuk menjaga ketahanan nasional (geostrategi) diperlukan koordinasi dan dibangun unit organisasi pemerintahan yang solid. Tidak hanya terfokus pada pertahanan daratan, tetapi memeperkokoh pertahanan wilayah laut Indonesia. Apalagi jika kita kembali dalam konteks Negara Indonesia adalah Negara Maritim. Dulu, Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid membentuk Departemen Eksplorasi Laut pada tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pada tahun-tahun lalu saja mulai digencarkan keamanan secara menyeluruh untuk kelautan Indonesia. Dengan adanya arus globalisasi, hendaknya kita lebih meningkatkan standar keamanan laut Indonesia, jangan sampai mengalami kebocoran seperti maraknya illegal fishing, dan kejahatan lainnya.

Konteks meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dibidang keamanan laut, usulan pun muncul agar pemerintah segera membentuk lembaga keamanan laut terdepan, Coast guard. Didirikannya Coast guard agar organisasi pemerintah yang ada dilaut dapat terkoordinasi secara merata dan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai penangkal pertama dalam menghadapi ancaman dari luar.

Selain Coast guard, Connie Rahakundini Bakrie pun mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia perlu sedikitnya 12 kapal selam, guna menjadi fasilitas pertahanan keamanan laut Indonesia. Tentu saja kapal selam yang dimaksud yaitu kapal selam yang multifungsi dan memiliki wewenang dalam melindungi laut Indonesia secara keseluruhan dan terkendali.

Berbagai upaya telah dikerahkan dalam meindungi lautan Indonesia. Salah satunya TNI AL yang menggelar operasi keamanan laut sehari-hari sepanjang tahun, termasuk keamanan pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan laut dengan menghadirkan unsur-unsur kapal perang (KRI).

Dilihat dari sisi lemahnya sistem ketahanan laut Indonesia, pemerintah harus mampu menghadapi ancaman dari luar dengan penataan kembali badan koordinasi keamanan laut (BAKORKAMLA) terutama dalam meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dibidang keamanan laut. Usulan pun muncul agar pemerintah segera membentuk lembaga keamanan laut terdepan, Coast guard.

Selama ini, upaya dalam mengamankan laut Indonesia terkendala banyaknya organisasi pemerintah yang berwenang di laut. Diperlukan koordinasi dan batas kewenangan yang jelas, antar institusi di laut. Di sinilah fungsi coast guard dalam menangani masalah tersebut. Mereka adalah penangkal pertama dalam menghadapi ancaman dari luar.

TNI AL memiliki dua Armada, yaitu Komando Armada RI Kawasan Barat dan Timur. Kedua Armada tersebut masing-masing membawahi gugus tempur laut dan keamanan laut yang bertugas menegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Yang menurut Laksma TNI, Untung Suropati perlu juga didukung oleh Alusista.

Selain itu, upaya TNI AL dalam mengamankan perbatasan wilayah laut dan pulau-pulau terluar diantaranya dengan menggelar operasi keamanan laut sehari-hari sepanjang tahun, termasuk pengamanan pulau-pulai terluar dan wilayah perbatasan laut dengan menghadirkan unsur-unsur kapal perang (KRI), pesawat udara, dan pasukan mariner untuk melaksanakan pengamanan diwilayah perbatasan laut antara Indonesia dengan Negara tetangga.

Pihak Kadispenal juga kerap menjelaskan , untuk melakukan pengamanan terhadap Indonesia yang memiliki laut sangat luas dibutuhkan pula penambahan standard minimal kapal selam Indonesia, yakni sebanyak 12 unit. Dia mencontohkan, Jepang dengan luas laut yang kecil memiliki 24 unit kapal selam.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kita semua harus memiliki pandangan yang sama tentang posisi Indonesia sebagai maritim. Sehingga kita semua paham tentang konsep pertahanan yang tepat dalam menjaga setiap jengkal wilayah laut Indonesia. TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan Negara Matra Laut dituntut kesiapannya dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Tentunya kesiapan TNI AL ini perlu didukung dengan kekuatan alutsista.

4.2 Saran

Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep Negara Maritim dan harus memiliki persamaan persepsi tentang posisi geostrategi Indonesia di kawasan regional (ASEAN) dan internasional. DAFTAR PUSTAKAKusumoprojo,W,S. 2009. Indonesia Negara Maritim. Jakarta Selatan : Teraju Anggota IKAPI.