GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI

“PERTAHANAN MARITIM MATRA UTAMA NEGERI BAHARI”

Disusun oleh :

Teguh Firmansyah 230110140001

Muhamad Syarif Maulana 230110140011

Fitri Rizki F. 230110140021

Syifa Hanifah 230110140031

Arief Hidayatullah 230110140041

Satryo Bayuaji 230110140053

M. Faisal Abdillah 230110140064

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2015

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb

            Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelasaikan makalah ini

tanpa ada suatu halangan apapun.

            Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW

yang kita nanti – nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat.

            Makalah ini kami susun dengan kajian pustaka mengenai “Pertahanan

Maritim Matra Utama Negeri Bahari”. Kami menyampaikan terima kasih kepada :

Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Bapak M.Ali Mauludin selaku Dosen MKDU

PKn (Pendidikan Kewarganegaraan).

Namun, kami menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan,

maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Saya berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua.

Wassalamu’alaikum wr.wb    

Jatinangor, 21 April 2015

KELOMPOK 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.............................................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN.....................................................................................................

1.1 Latar Belakang.........................................................................................

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................................

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA...........................................................................................

2.1 Pengertian Wawasan Nusantara...........................................................................

2.2 Pengertian Geopolitik Dan Geostrategi...............................................................

2.3 Fungsi Wawasan Nusantara.................................................................................

2.4 Tujuan Wawasan Nusantara ................................................................................

2.5 Visi dan Misi Maritim Indonesia ........................................................................

BAB III

PEMBAHASAN .....................................................................................................

3.1 Analisis Kasus .....................................................................................................

3.2 Analisis Pokok Bahasan ......................................................................................

BAB IV

KESIMPULAN ........................................................................................................

4.1 Kesimpulan .........................................................................................................

4.2 Saran ....................................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat kondisi geografis dan fakta sejarah, Indonesia adalah Negara

kepulauan terbesar. Namun, pembangunan dibidang pertahanan nasional selama

ini tidak selaras dengan visi Negara Maritim. Hal tersebut membahayakan

keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dilihat dari berbagai aspek, posisi Indonesia dimata dunia sangat strategis.

Secara geografis, perairan Nusantara adalah jalur pelayaran Internasional yang

menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Alur perdagangan laut

dari Eropa, Afrika, Timur Tengah menuju Asia, Australia dan Amerika, atau

sebaliknya melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), seperti Selat Sunda,

Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Malaka. Untuk itu, faktor keamanan laut

menjadi isu yang sangat penting bagi pertahanan Maritim Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Pembajakan, perompakan, sabotase, serta teror obyek vital.

Pencurian sarana bantu navigasi.

Adanya perampasan hasil sumber daya alam ( ancaman kedaulatan ) dan

pencemaran lingkungan.

Penyelundupan barang bersenjata.

Kurangnya pemahaman konsep Negara maritim yang dimiliki oleh

pemerintah.

Pelanggaran terhadap kedaulatan Negara.

Kurangnya Alutsista yang dimiliki TNI AL.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia

mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta

menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai

tujuan nasional.

Wawasan nusantara adalah ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi,

ditaati, dipelihara oleh setiap komponen pembentukan bangsa atau golongan.

Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan,

solidaritas, kerja sama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama.

Dalam pengertian umum, Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa

Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi nasionalnya yang

dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia

yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat serta menjiwai tata hidup dan tindak

kebijakannya dalam mencapai tujuan nasional.

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, adalah sebagai

berikut:

Kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan

wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi

modal dan milik bersama bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara menggunakan

berbagai bahasa daerah. Meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam

arti yang seluas-luasnya.

Bangsa Indonesia harus merasa satu kesatuan, senasib sepenanggungan,

sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam rnencapai cita-

cita bangsa.

Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan Negara yang senantiasa

membimbing dan rnengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya.

Seluruh kepulauan nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa

hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, adalah

sebagai berikut:

Kekayaan wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan

milik bersama. Keperluan hidup sehari-hari seharusnya sudah tersedia merata

di seluruh wilayah tanah air.

Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah,

tanpa meninggikan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan

kehidupan ekonominya.

Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu

kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas

kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat.

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, adalah

sebagai berikut:

Masyarakat Indonesia sebagai satu peri kehidupan bangsa merupakan

kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama,

merata, dan seimbang serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat

kemajuan bangsa.

Budaya Indonesia pada hakikamya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada

harus menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Hal inilah yang menjadi

modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan sikap

tidak menolak nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan budaya

bangsa.

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan,

adalah sebagai berikut :

Segala ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya

merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk

membela negara dan bangsa. Dengan konsep Wawasan Nusantara secara

geografis, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan

melihat kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.

2.2 Pengertian Geopolitik Dan Geostrategi

Ciri spesifik geografi wilayah Indonesia:

1. NKRI merupakan negara kesatuan

2. Indonesia diapit oleh 2 benua (Asia dan Australia) dan 2 samudera (Pasifik

dan Hindia)

3. Wilayah Nusantara berada di garis khatulistiwa, dilalui oleh Geostationary

Satelite Orbit (GSO)

Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang

bangsa Indonesia tentang diri yang bhineka dan lingkungan geografi yang berwujud

negara kepulauan berdasarkan,Pancasila, UUD 1945, dan sejarah.

Hakikat tujuan Wawasan Nusantara adalah kesatuan dan persatuan dalam

kebhinekaan.Kedudukan Wawasan Nusantara, diantaranya :

a. Landasan Idiil Pancasila sebagai ideology bangsa dan dasar negara

b. Landasan Konstitusional UUD 1945

c. Landasan Visional Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia

d. Landasan Konsepsional Ketahanan Nasional sebagai geostrategi Indonesia

e. Landasan Operational Politik strategi nasional merupakan dokumen Rencana

Pembangunan sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan

nasional

Peranan Wawasan Nusantara :

a) Mewujudkan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam aspek kehidupan

b) Menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan pemanfaatan lingkungan

c) Menegakkan kekuasaan untuk melindungi kepentingan nasional

d) Menjalin hubungan Internasional dalam upaya menegakkan perdamaian

Wajah Wawasan Nusantara :

a) Wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi Ketahanan Nasional

b) Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan Nasional

c) Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kesatuan Pertahanan Nasional

d) Wawasan Nusantara sebagai wawasan Kewilayahan

Geosrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan

konstelasi geografi negara, dalam menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana

untuk mencapai tujuan nasional.Sifat geostrategi Indonesia diantaranya :

1. Bersifat daya tangkal

2. Bersifat developmental

Hakikat Ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang

mengandung kemampuan bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup

menuju kejayaan bangsa dan negara.Asas Ketahanan Nasional diantaranya:

1. Asas kesejahteraan dan keamanan

2. Asas menyeluruh terpadu atau komprehensif

3. Asas mawas kedalam dan keluar

4. Asas kekeluargaan

Sifat ketahanan Nasional :

1. Mandiri

2. Dinamis

3. Wibawa

4. Konsultasi dan kerjasama

2.3 Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi, serta

rambu-rambu dalam penentuan segala kebijaksanaan (kebijakan), tindakan, perbuatan

dan keputusan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi

seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.4 Tujuan Wawasan Nusantara

Tujuan Wawasan Nusantara dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan ke dalam

dan tujuan ke luar dan penjabarannya seperti berikut :

Tujuan ke dalam Wawasan Nusantara: untuk mewujudkan kesatuan dalam

segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.

Tujuan ke luar Wawasan Nusantara: untuk ikut serta rnewujudkan

kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia.

2.5 Visi dan Misi Maritim Indonesia

a. Visi Maritim Indonesia, dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya secara nyata Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ciri negara maritime,

yang ditopang oleh kekuatan politik, ekonomi, sosial dana budaya serta

pertahanan dan keamanan rakyat yang menguasai sepenuhnya seluruh laut dan

segala isinya sebagai wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasionalnya, yang

rakyatnya hidup aman dan sejahtera."

b. Misi Maritim Indonesia :

“Membangun secara nyata kekuatan martim yang mencakup aspek maritim,

ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan dan keamanan untuk mendukung

terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Visi Maritim

Indonesia.”

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kasus

Keamanan laut Indonesia perlu secara kuat ditinjau dan dilindungi dengan

keamanan yang ketat. Hal ini dikarenakan adanya ancaman yang meliputi kekerasan

berupa pembajakan, perompakan, sabotase serta teror obyek vital, ancaman navigasi

berupa kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi, ancaman sumber daya

berupa perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya, serta ancaman kedaulatan

dan hukum berupa penangkapan ikan secara illegal, imigran gelap, eksplorasi dan

eksploitasi sumber kekayaan alam secara illegal, termasuk penyelundupan barang dan

senjata.

Connie Rahakundini Bakrie (Pengamat Pertahanan Maritim Indonesia)

mengatakan bahwa beliau merasa prihatin melihat konsep pembangunan pertahanan

nasional Indonesia, terlebih jika dikaitkan dengan visi kita menuju negara maritim.

Hal ini diperkuat dengan bentuk negara kita yang memang terbentang luas dan

berbentuk kepulauan, serta kurangnya pemahaman para pemimpin negeri ini terhadap

konsep negara maritim sangat rendah. Karena utuk mencapai Indonesia sebagai

Negara Maritim, diperlukan kesaran kolektif dari seluruuh komponen bangsa, bukan

hanya pemerintah dan pihak kemananannya saja.

Apabila sistem pertahanan tidak berorientasi pada konsep negara maritim,

dikhawatirkan pertahanan nasional Indonesia di sektor kelautan akan rapuh dan

goyah. Tetapi dalam hal ini, bukan hanya harus menjaga kedaulatan, melainkan

melindungi seluruh kekayaan alam yang ada. Karena Indonesia merupakan negara

dengan bentang laut terluas, jadi wajar saja laut memiliki makna penting bagi bangsa

ini. Masalah pertahanan dan keamanan harus mendapat perhatian serius dari semua

pihak. Jangan sampai tidak ada keselarasan antara pembangunan sistem pertahanan

dengan konsep negara kita sebagai negara maritim.

Kemanan laut cenderung memiliki tingkat permasalahan yang tinggi dalam

hubungan Indonesia dengan Negara lain. Hal tersebut meliputi ancaman kekerasan

(pembajakan), ancaman navigasi, ancaman sumber daya, serta ancaman kedaulatan

dan hukum. Berbagai permasalahan atau konflik sering muncul diperbatasan laut,

mulai dari masalah lintas transit dan hak kapal-kapal asing melalui laut Indonesia

yang begitu luas, penyeludupan baik itu penyeludupan barang konsumsi, jatri dan

narkoba, serta penyelundupan manusia.

Perompakan bersenjata di laut, illegal fishing, hingga klaim dan pendudukan

wilayah. Belum lagi adanya 12 pulau terdepan yang kondisinya sangat rawan

penguasaan oleh pihak asing. Untuk pulau-pulau terdepan, pengamanan selama ini

lebih banyak ditujukan kepada usaha simbolis seperti pemberian nama, daripada

usaha membangun daerah dan pulau-pulau perbatasan dan memasukkan mereka ke

dalam main stream kehidupan ekonomi dan politik Indonesia secara keseluruhan.

Dengan adanya berbagai ancaman yang melanda laut Indonesia Pemerintah harus

berupaya menjaga keamanan maritim.

Pemahaman para pemimpin negeri ini terhadap konsep Negara maritim

tergolong sangat rendah. Untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang

tangguh, diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh komponen bangsa

(Rahakundini,C.,2012). Mereka harus memiliki persamaan persepsi tentang posisi

geostrategic Indonesia dikawasan regional (ASEAN), dan Internasional.

Tidak sedikit batas wilayah NKRI dilanggar pihak asing. Misalnya, sudah

beberapa kali kapal-kapal dari Negara tetanga melanggar wilayah kedaulatan NKRI.

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya harus menjaga

kedaulatan, tetapi juga melindungi seluruh kekayaan alam. Sebagai Negara maritim,

bangsa ini harus bisa menjaga ribuan pulau dan kekayaan alam yang dimilikinya,

termasuk pengembangan industri maritim yang menunjang pembangunan dan

keamanan Negara (Rahakundini,C.,2012).

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Untung Suropati, untuk

mempertahanankan kedaulatan NKRI tidak terlepas dari Alutsista. Pasalnya,

Indonesia yang dikelilingi oleh laut memerlukan pertahanan maritim yang kuat.

3.2 Analisis Pokok Bahasan

Jika dilihat dari analisa kasus, kasus ini dapat masuk ke dalam beberapa

materi MKDU Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu mengenai Geopolitik (Wawasan

Nusantara) dan Geostrategi (Ketahanan Nasional). Dalam perkuliahan disampaikan

bahwa hakikat wawasan nusantara adalah menjaga keutuhan bangsa dan kesatuan

wilayah. Namun, jika dilihat dari kasus di atas, sepertinya upaya yang dilakukan

warga Indonesia terutama pemerintah untuk menjaga keutuhan serta keamanan di

sektor laut tergolong masih rendah.

Masih banyak ancaman yang meliputi kekerasan berupa pembajakan,

perompakan, sabotase serta teror obyek vital, ancaman navigasi berupa kekurangan

dan pencurian sarana bantu navigasi, ancaman sumber daya berupa perusakan serta

pencemaran laut dan ekosistemnya, serta ancaman kedaulatan dan hukum berupa

penangkapan ikan secara illegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber

kekayaan alam secara illegal, termasuk penyelundupan barang dan senjata.

Jika dikaitkan dengan wawasan nusantara, Negara Indonesia ini dikatakan

sebagai Negara Archipelago, yaitu sebuah Negara Kepulauan. Jumlah pulau di

Indonesia saat ini yaitu 17.508 dan ada sekitar 11.801 pulau yang belum diberi nama.

Negara ini memiliki 67 pulau terluar dan 12 diantaranya perlu mendapatkan perhatian

khusus. Untuk ke 12 pulau tersebut, selama ini pengamanan lebih ditujukan kepada

udaha simbolis seperti pemberian nama, daripada membangun daerah dan pulau-

pulau perbatasan serta memasukkan pulau-pulau tersebut dalam mainstream

kehidupan ekonomi dan politik Indonesia secara keseluruhan.

Mengingat adanya beberapa kasus mengenai sengketa pulau seperti Sipadan

Ligitan, Ambalat dan Karang Unarang, ini mengisyaratkan bahwa kedaulatan wilayah

laut adalah wajib untuk dikuatkan. Semua hal tersebut dikarenakan lemahnya dalam

pengelolaan. Guna memberikan kekuatan terhadap beberapa kepentingan dalam

pengelolaan, maka diperlukan perubahan pengelolaan yang berorientasi pada

pencapaian tujuan, yaitu penguaatan kedaulatan dan stabilitas nasional.

Untuk menjaga ketahanan nasional (geostrategi) diperlukan koordinasi dan

dibangun unit organisasi pemerintahan yang solid. Tidak hanya terfokus pada

pertahanan daratan, tetapi memeperkokoh pertahanan wilayah laut Indonesia. Apalagi

jika kita kembali dalam konteks Negara Indonesia adalah Negara Maritim. Dulu,

Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid membentuk Departemen Eksplorasi

Laut pada tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Kementerian Kelautan dan

Perikanan pada tahun 2009. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pada tahun-tahun lalu

saja mulai digencarkan keamanan secara menyeluruh untuk kelautan Indonesia.

Dengan adanya arus globalisasi, hendaknya kita lebih meningkatkan standar

keamanan laut Indonesia, jangan sampai mengalami “kebocoran” seperti maraknya

illegal fishing, dan kejahatan lainnya.

Konteks meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dibidang

keamanan laut, usulan pun muncul agar pemerintah segera membentuk lembaga

keamanan laut terdepan, Coast guard. Didirikannya Coast guard agar organisasi

pemerintah yang ada dilaut dapat terkoordinasi secara merata dan sesuai dengan

tanggungjawab masing-masing sebagai penangkal pertama dalam menghadapi

ancaman dari luar.

Selain Coast guard, Connie Rahakundini Bakrie pun mengatakan bahwa

sebetulnya Indonesia perlu sedikitnya 12 kapal selam, guna menjadi fasilitas

pertahanan keamanan laut Indonesia. Tentu saja kapal selam yang dimaksud yaitu

kapal selam yang multifungsi dan memiliki wewenang dalam melindungi laut

Indonesia secara keseluruhan dan terkendali.

Berbagai upaya telah dikerahkan dalam meindungi lautan Indonesia. Salah

satunya TNI AL yang menggelar operasi keamanan laut sehari-hari sepanjang tahun,

termasuk keamanan pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan laut dengan

menghadirkan unsur-unsur kapal perang (KRI).

Dilihat dari sisi lemahnya sistem ketahanan laut Indonesia, pemerintah harus

mampu menghadapi ancaman dari luar dengan penataan kembali badan koordinasi

keamanan laut (BAKORKAMLA) terutama dalam meningkatkan koordinasi antar

instansi pemerintah dibidang keamanan laut. Usulan pun muncul agar pemerintah

segera membentuk lembaga keamanan laut terdepan, Coast guard.

Selama ini, upaya dalam mengamankan laut Indonesia terkendala banyaknya

organisasi pemerintah yang berwenang di laut. Diperlukan koordinasi dan batas

kewenangan yang jelas, antar institusi di laut. Di sinilah fungsi coast guard dalam

menangani masalah tersebut. Mereka adalah penangkal pertama dalam menghadapi

ancaman dari luar.

TNI AL memiliki dua Armada, yaitu Komando Armada RI Kawasan Barat

dan Timur. Kedua Armada tersebut masing-masing membawahi gugus tempur laut

dan keamanan laut yang bertugas menegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Yang

menurut Laksma TNI, Untung Suropati perlu juga didukung oleh Alusista.

Selain itu, upaya TNI AL dalam mengamankan perbatasan wilayah laut dan

pulau-pulau terluar diantaranya dengan menggelar operasi keamanan laut sehari-hari

sepanjang tahun, termasuk pengamanan pulau-pulai terluar dan wilayah perbatasan

laut dengan menghadirkan unsur-unsur kapal perang (KRI), pesawat udara, dan

pasukan mariner untuk melaksanakan pengamanan diwilayah perbatasan laut antara

Indonesia dengan Negara tetangga.

Pihak Kadispenal juga kerap menjelaskan , untuk melakukan pengamanan

terhadap Indonesia yang memiliki laut sangat luas dibutuhkan pula penambahan

standard minimal kapal selam Indonesia, yakni sebanyak 12 unit. Dia mencontohkan,

Jepang dengan luas laut yang kecil memiliki 24 unit kapal selam.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kita semua harus memiliki pandangan yang sama tentang posisi Indonesia

sebagai maritim. Sehingga kita semua paham tentang konsep pertahanan yang tepat

dalam menjaga setiap jengkal wilayah laut Indonesia. TNI Angkatan Laut sebagai

komponen utama pertahanan Negara Matra Laut dituntut kesiapannya dalam

menghadapi dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu

keamanan dan kedaulatan NKRI. Tentunya kesiapan TNI AL ini perlu didukung

dengan kekuatan alutsista.

4.2 Saran

Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep

Negara Maritim dan harus memiliki persamaan persepsi tentang posisi geostrategi

Indonesia di kawasan regional (ASEAN) dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Kusumoprojo,W,S. 2009. Indonesia Negara Maritim. Jakarta Selatan : Teraju

Anggota IKAPI.