139
MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER (Pada: Notaris & PPAT Dradjat Darmadji, S.H., di Jakarta) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh : AHMAD FAUZI NIM: 1110048000051 K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1436H/2015M

AHMAD FAUZI-FSH.pdf

  • Upload
    haanh

  • View
    280

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. UMAT POWER

(Pada: Notaris & PPAT Dradjat Darmadji, S.H., di Jakarta)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

AHMAD FAUZI

NIM: 1110048000051

K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1436H/2015M

Page 2: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 3: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 4: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 5: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

iv

ABSTRAK

AHMAD FAUZI, NIM: 1110048000051. MEKANISME PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER pada Notaris & PPAT Dradjat

Darmadji, S.H., di Jakarta. Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum

Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, 1436 H/2015 M. xi + 97 halaman + halaman lampiran. Skripsi ini bertujuan

untuk mengetahui pengaturan mekanisme pendirian perseroan terbatas pada notaris.

Latar belakang penelitian ini adalah pesatnya usaha yang diminati dalam bentuk

Perseroan Terbatas di Indonesia. Dengan pendiriannya yang dianggap mudah melalui

notaris, hal ini sering di selewengkan oleh para pendiri yang beritikad tidak baik.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian library research, yang mengkaji berbagai

dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah

metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan data dengan menggunakan akta

pendirian perseroan terbatas. Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan

dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan

hukum tersier. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa pendirian Perseroan

Terbatas PT. Umat Power sudah sesuai atau tidak ada yang bertentangan dengan

peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Meski penulis menganggap adanya

ketidaksesuaian dengan apa yang tersirat dalam Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Notaris, Akta Notaris

Pembimbing : Prof, Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H.

Daftar Pustaka : 1978 – 2014

Page 6: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

v

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sang pemilik jagat raya. Tiada daya dan

upaya kecuali dengan pertolongan, bimbingan dan berkah dariNya. Shalawat seta

salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta

keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tiada cipta karya yang

dapat terlaksana melainkan atas petunjuk dariNya. Berkat rahmat dan ridho dariNya,

penulis dapat mengenyam pendidikan sampai jenjang ini, dan akhirnyapun penulis

sampai pada saat yang membahagiakan dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul

“MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER pada

Notaris&PPAT Dradjat Darmadji, SH., di Jakarta”

Dalam penulisan dan penyelesaian ini tentu tidaklah mudah. Namun, segala

hambatan menjadi ringan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak

Dr. H. Asep Saepudin Jahar, MA.

2. Ketua dan Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr. Djawahir

Hejazziey, S.H., M.A. dan Bapak Arip Purkon, S.H.I., M.A.

3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H.

terima kasih telah berupaya meluangkan waktu bimbingan dan sarannya,

semoga Pembimbing selalu diberi kesehatan.

4. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., M Yasir SH., MH.

selaku penguji Skripsi penulis, terima kasih atas masukan, saran, koreksi dan

perbaikan guna lebih baik lagi dalam penyempurnaan Skripsi ini.

5. Dosen JM Muslimin, Ph.D., Aliya Sandra Dewi, S.H., M.Kn., yang selalu

bersedia direpotkan oleh penulis, terima kasih banyak masukan dan

bimbingannya. Dr. Alfitra, S.H., M.H., terimakasih ilmu analisis Undang-

Undangnya, Ibu H. Hafni Muchtar, S.H., M.H.,MM Nurrohim Yunus, LLM,

Ismail Hasani, S.H., M.H., Nahrowi, S.H., M.H. dan seluruh civitas

akademika UIN Jakarta FSH. Tidak lupa pula Ibu Dian, Bpk Sadeli, Bpk

Alex. Dan semua staf juga karyawan yang telah banyak mendukung.

Page 7: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

vi

6. Orang tua penulis Ayahanda A. Suyono Hasan dan Ibunda Khotimi tercinta,

karena keduannyalah penulis bisa sepaerti saat ini. terima kasih atas Do’a-

do’a yang selalu dipanjatkan, nasehat dan teladan kejujuran serta semangat

untuk terus menuntut Ilmu. Pesen yang selalu penulis ingat, jangan khawatir

soal uang dalam menuntut Ilmu, Allah pasti akan membukakan jalan bagi

mereka yang menuntut Ilmu. sekali lagi terima kasih, baru ini yang bisa

anakmu persembahkan.

7. Kakak Penulis Ahmad Mustangin, S.H., M.H., (Mustang&Parthner) “My

Inspiration” yang selalu menyuport baik materil maupun moril, dari

kakandalah banyak dipetik pelajaran tentang kehidupan dan tetap survive

dalam menghadapi badai yang menerjang sekalipun. Kiptiyah beserta suami,

terima kasih pengorbanannya, Imam Syafi’i terima kasih atas pengorbanannya

dan kesabarannya semuanya pasti akan terbalaskan, Adinda Masfufah, S.Pd.,

Rayhana, S.Pd. Ahmad Zainuri dan Eni Farhatun, railah cita-cita kalian

setinggi-tingginya, tetap rendah hati dan selalu ingat orang tua, saudara, dan

sekeliling kalian. Nenek tercinta terima kasih Do’a dan semua cerita-

ceritanya, sehat selalu. Keponakan-keponakan tercinta yang selalu membuat

ceria suasana, Vivi Oktaviani, M. Alif Tamlika, Adnan, tumbuh besar dan

menjadilah orang-orang yang bercita-cita tinggi dan raihlah.

8. Ayu Komariah, S.E.,-Mas Sukarman, S.Sos., terima kasih telah menjembatani

hingga bisa seperti saat ini. terima kasih banyak telah membimbing saat SMA

baik moril lebih-lebih materil. Tanpa dimulai dari kalian mustahil rasanya

penulis bisa seperti saat ini. Maaf selalu membuat salah. Terima kasih juga

Ika Sukmawati, Dias Sukmarini, Tri Ade Madhina yang sedia bertukar pikiran

dan bercanda. Thanks for all

9. Bapak Jajat Bahtiar dan Ibu Yusmawati, S.Pd.I yang sudah seperti orang tua

penulis, terima kasih telah selalu mempersilahkan persinggahan dan santapan

buat penulis, jangan pernah bosan ya... Irfan, Indra terima kasih sudah

membantu mendiktekan saat menulis Skripsi ini, dan terima kasih sudah sedia

dibecandain terus.

10. Sahabat penulis, terutama sahabat sejati yang telah pulang kehadapanNya,

Alm. Ilham Yudiyansyah, S.Kom.I, terima kasih yang tak terhingga telah

menemani penulis dari sejak SMA dan menghantarkan untuk masuk UIN

Jakarta, jasa dan kebaikanmu akan selalu teringat. Terima kasih sahabat,

semoga amal ibadahmu diterima disisi Allah SWT.

11. Teman-teman dalam penulisan Skripsi ini; Faizal, Galuh, Anti, Gerry, Mona,

Sarah, Azhari dan semua sahabat Ilmu Hukum Angkatan 2010 M Caesal

Page 8: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

vii

Regia and friends, serta adik angkatan Muhammad Hanafi dan Vazzari

Ahmad Shafa. kenangan selama Mahasiswa bersama kalian tidak akan pernah

terlupakan.

12. Teman-teman organisai HMI Komfaksy Cab. Ciputat tempat dimana penulis

berproses, tempat dimana menjadikan penguat karakter dan perjuangan.

Teman-teman PMII, KAMMI, IMM terima kasih telah menjadi teman dalam

mencerdaskan untuk terus berfikir.

13. Teman-teman di HMJ Ilmu Hukum 2012. Teman-teman BEM FSH 2013-

2014 Nur Mujahiddin, Waldan Mufathir, Sri Andriyani, Fanny Fatwati Putri,

Juliansyah, Hilda, Teguh Trisna Dewa, Abdul Ghofur, Dzikri Ghousul,

Maftuh, Hasbi siraj, Bunga, Suci, Rina, Eko Siswandanu dan tentunya Thanks

for my the best friend Ahmad Zakial Pajri Nas yang selalu bersama-sama

penulis dalam 2 tahun belakangan yang indah ini, yang memberi banyak

manfaat, membuka cakrawala yang luas, dan terima kasih yang tak terhingga

atas kesempatannya menjadikan penulis dalam delegasi acara Pekan Syariah

Nusantara di Makassar. Dan tak lupa juga Mega Andini yang selalu berbagi

kebahagiaan dalam setiap hidangan.

14. Teman-teman Mahasiswa Syariah dari Sabang sampai Merauke yang

tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Syariah se-Indonesia, Puput Fitri

Fajrin, Khaidir Hasram, Iin, Ibnu, Syahril Laya, Indah, Husni, Hakim,

Najmuddin, Alawi, Evin, Wawan, Rifqi dan yang lainnya.

15. Teman-teman YSI (Youth Studies Institute) Eddy Najmuddin, yang bersedia

menemani ke-perpustakaan, thanks for saran and spirit, Avicenna, Ghiyats,

dan Risris, terima kasih diskusinya.

16. Teman-teman sejak SMA yang selalu menjaga tali silaturrahim, Naila

Rizkiyah, SP.d., Sita DJ, S.Pd., Syalis Ibni Melati I, S.Kom., R Okky

Maulana, Azwardi, Zainuddin dan semua angkatan 2009 MAN 11 Jakarta.

17. Tak lupa pula untuk Perpustakaan Utama UIN Jakarta, Perpustakaan Fakultas

Syariah&Hukum, Perpustakaan Utama Universitas Indonesia, Perpustakaan

Freedom Institute, Perpustakaan FH Universitas Lampung. terima kasih tak

terhingga atas buku/referensi yang banyak membantu dalam penulisan ini.

Demikian secercah kata-kata yang menurut penulis tidak bisa terlewatkan

untuk berbagi kebahagian yang penulis rasakan atas kekayaan khazanah selama

Mahasiswa. Kiranya dalam penulisan ini banyak memberi manfaat kepada khalayak

banyak dan mencucurkan pahala untuk kita semua.

Page 9: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

viii

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

“Pengorbanan adalah lautan luas yang lahir dari mata

air cinta.

Cinta kepada Allah adalah Sumber mata airnya

Cinta kepada Rasul adalah telaganya

Cinta kepada sesama insan beriman adalah muaranya”

Jakarta 2 April 2015

Ahmad Fauzi

Page 10: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................. i

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ............................................................................ ii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................................ iii

ABSTRAK ...................................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... v

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................. 9

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu .................................................... 12

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional .................................................... 13

F. Asumsi .................................................................................................. 15

G. Metode Penelitian ................................................................................. 16

H. Sistematika Penulisan ........................................................................... 19

BAB II : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PADA NOTARIS

A. Pengertian Notaris ............................................................................... 22

B. Tinjauan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris ..................................... 23

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum ...................................................... 24

Page 11: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

x

2. Bentuk dan Jenis Serta Fungsi Akta Notaris ................................... 26

3. Kode Etik Notaris ............................................................................ 31

4. Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris ........................................ 38

5. Pelaksanaan Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya ... 45

BAB III : MEKANISMEN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas ..................................... 49

1. Perseroan Terbatas ........................................................................... 49

2. Sumber Hukum Perseroan Terbatas ................................................. 62

3. Pendirian Perseroan Terbatas ........................................................... 67

4. Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha .............................................. 70

5. Kewajiban Pengurusan Oleh Direksi Sebagai Organ Perseroan ....... 72

B. Prosedur Perizinan Perseroan Terbatas ................................................ 74

BAB IV : “ANALISIS MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.

UMAT POWER”

A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Umat Power .................................................................................... 79

1. Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power.. . 79

2. Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas

PT. Umat Power.................................................................................... 85

Page 12: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

xi

B. Upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk mengatasi hambatan-hambatan

dalam melakukan Peran dan Tanggung Jawab sebagai Notaris dalam pendirian

PT. Umat Power ........................................................... 89

C. Analisis .................................................................................................... 91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................... 95

B. Saran ..................................................................................................... 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Struktur Perusahaan PT. Umat Power

2. Lembar Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Akta Notaris Pendirian PT. Umat Power

Page 13: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan perekonomian, menimbulkan dampak perkembangan

berbagai jenis usaha yang mulai dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini

dapat terjadi pada dasarnya masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan

kemakmuran rakyat, dengan menambah barang dan jasa yang dihasilkan. Berbagai

perkembangan jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia tidak luput

dari adanya campur tangan pemerintah, tujuannya adalah semata-mata untuk

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri, juga diharapkan

agar terpenuhi kewajiban membayar pajak serta menghindari terjadinya tindakan

kecurangan yang mungkin terjadi.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling

disukai saat ini, karena disamping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas,

Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegam saham)

untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh

saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan

lainnya.1

1 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2003), hal. 1

Page 14: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

2

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai

macam peraturan perundnag-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi

atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai

fundamen tumbuh kembangnya suatu negara. Campur tangan pemerintah adalah

mengharuskan adanya wajib daftar bagi suatu jenis usaha yang akan didirikan oleh

setiap orang dimana pendaftaran dapat dilakukan pada kantor ataupun instansi

tempat pendaftaran yang telah disediakan pemerintah agar keberadaan usaha

tersebut dapat diketahui secara umum. Bentuk usaha yang diperlukan dalam

menunjang pembangunan ekonomi nasional adalah badan usaha berbentuk badan

hukum yang disebut juga sebagai perseroan terbatas.2

Undang-undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa

perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat

bertindak dalam laulintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan

yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Karena itu, perseroan terbatas

juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau personastandi in

judicio.3 Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama

seperti manusia biasa atau natural person atau naturliijke persoon, dia bisa

menggugat ataupundigugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan

kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.

2Tesis: Devie Lambe, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dihubungkan dengan Kinerja

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT. (UI, 2011), hal.1 3Rachmadi Usman,Dimensi Hukum Perusahan Perseroan Terbatas, (Bandung: Alumni,

2004), hal. 50

Page 15: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

3

Nama asli dari PT (Perseroan Terbatas) adalah Naamloze Vennotschap yang

disingkat NV. Istilah NV dahulu digunakan Pasal 36 KUHD yang secara harfiah

bermakna persekutuan tanpa nama dan hal ini merupakan pengecualian dari

ketentuan Pasal 16 KUHD. Dalam pengembangannya, ketentuan larangan

penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah

ditinggalkan. Beberapa istilah PT dalam beberapa negara:4

Pasal 2.64.1 NBW (BW Belanda yang baru) mendefinisikan NV sebagai:

“Badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam

modal dasar dimana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi

terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang

disetor”.

Di prancis menggunakan istilah Society Anoynyme yang lebih menonjolkan

pada keterikatan badan itu dengan orang-orangnya.

Di Inggris menggunakan istilah Limited Company

- Company: menonjolkan lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang

diri, namun terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan.

- Limited: terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung

jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun

dalam badan itu.

Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya.

4 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan: Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan,

Cet ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Pusaka Yustisia, 2013), hal. 69

Page 16: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

4

Di Jerman menggunakan istilah Aktien Gasellschaft

- Aktien, artinya saham

- Gasellschaft, artinya himpunan

Di Indonesia Menurut Rudy Prasetyo, istilah Perseroan Terbatas sebenarnya

mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (menampilkan segi

tanggung jawab) dan Jerman (menonjolkan segi saham)

- Perseroan, artinya modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau

saham-saham. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut

UUPT).

- Terbatas, artinya tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal

semua saham yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3

(1) UUPT.

Dari uraian diatas sudah dijelaskan tentang istilah PT dari beberapa negara,

di Indonesia sendiri seperti sudah di singgung di atas Perseroan Terbatas di atur

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, yaitu:5

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal dasar yang seluruhnya

5Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti,

2007), hal. 174

Page 17: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

5

terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya”.

Bagaimana Cara Mendirikan PT.6Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada

baiknya sedikit menengok ke masa lalu pada saat masih berlakunya peraturan lama

mengenai PT yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku Kesatu

Bab III Bagian 3, mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 tentang Perseroan

Terbatas (atau sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1995). Seharusnya ada dua

pasal lagi, namun Pasal 57 dan 58 telah dihapuskan dengan staatsblad 1938 No.

276. Berdasarkan undang-undang tersebut, mendirikan suatu perusahaan yang

berbentuk PT, diperlukan suatu proses atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh.

Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai

dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah suatu perusahaan berdiri

dan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah. Bila dianalogikan

misalnya seperti bayi yang baru lahir, pada tahap awal, dia dibuatkan akta

kelahiran sebagai bukti tentang keberadaannya. Hal ini penting untuk menentukan

bahwa di kemudian hari setelah berusia tertentu, bisa dinyatakan dewasa dalam

pengertian hukum dan sebagai “subjek hukum” dia dinyatakan “cakap”(bekwaam)

untuk melakukan perbuatan hukum.

Demikian juga dengan Perseroan Terbatas yang baru didirikan atau baru

“lahir”, maka sebagai “artificial persoon” atau “persoon in law” yang merupakan

6 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan dan Undan-Undang dan Peraturan Pelaksanaan

di Bidang Usaha,cet. 3,(Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hal. 148

Page 18: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

6

“orang” dalam pengertian hukum, di perlukan Akta Pendirian yang dibuat oleh

Notaris. Dalam perjanjian pendirian PT diperlukan Akta Notaris karena UUPT

mengharuskan pendirian PT dilakukan dalam bentuk Akta Notaris, selain karena

Akta Notaris adalah Akta Atentik. Dalam hukum pembuktian, akta autentik

dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.7 Artinya bahwa

apa yang ditulis didalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak

memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka

permohonan pengesahan akta pendirian PT dapat ditolak oleh Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia, sehingga akan berakibat PT tersebut tidak pernah ada.

Hal demikian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan

Notaris yang memberikan ketentuan tentang definisi notaris serta apa yang

menjadi tugas notaris, yaitu ;8

“Notaris adalah pejabat umum (oenpenbaar ambtenaar) yang satu-satunya

berwenang untuk membuat akta-akta tentang tindakan, perjanjian dan

keputusan-keputusan yang oleh undang-undang umum diwajibkan, atau para

yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat autentik,

menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan gross (salinan

sah), salinan dan kutipannya, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu

tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajiban”.

Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan,

yaitu ;

7R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 27

8http://www,jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtenaren-sofyan-

sofyan/. Diakses 03 Juli 2014 pukul 21.00

Page 19: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

7

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris Maupun Undang-Undang Jabatan

Notaris dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari Notaris adalah

membuat akta-akta autentik, dimana akta autentik menurut Pasal 1870 BW

(Burgelijk Wetboek) memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu

perjanjian yang mutlak oleh undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang

tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat

penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu

keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha

yaitu kegiatan dibidang usaha.9

Kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam

tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, terutama pada

pendiriannya. Oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer,

karena dengan adanya campur tangan Notaris maka perlindungan hukum

dapatdicapai disamping memenuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini

khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan demikian

kehadiran akta autentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan

9 R. Soegando Notodisoejo, Hukum Notarian di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta:

CV. Rajawali), hal. 8

Page 20: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

8

oleh notaris adalah terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal

bakal keadilan.

Atas permasalahan-permasalahan tersebutlah penulis membuat karya ilmiah

ini yang berjudul“MEKANISME PENDIRIANPERSEROAN TERBATAS PT.

UMAT POWER Pada Notaris & PPAT Dradjat Darmadji, S.H., di Jakarta”

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Peran dan Tanggung JawabNotaris dalam PendirianPerseroan Terbatas PT.

Umat Power

b. Upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam mengatasi hambatan-

hambatan dalam melakukan Peran dan Tanggung Jawab sebagai Notaris

c. Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan mengenai Perseroan Terbatassangatlah luas. Agar

pembahasan permasalahan karya ilmiah ini tidak melebar dan lebih fokus pada

masalah, maka penulis membatasi masalah karya ilmiah ini hanya kepada Peran

dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas, yang akan

ditinjau dari, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Page 21: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

9

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melihat

banyaknya Notaris di seluruh Indonesia, maka penulis menggunakan objek

penelitian pada Notaris& PPAT Dradjat Darmadji, SH., di Jakarta.

3. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka

pembahasan Skripsi ini akan membahas mengenai “MEKANISME

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. UMAT POWER Pada Notaris &

PPAT Dradjat Darmadji, S.H., di Jakarta” yang pembahasannya akan dibagi

pada:

a. Apa Perandan Tanggung JawabNotaris dalam PendirianPerseroan

TerbatasPT. Umat Power ?

b. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam mengatasi hambatan-

hambatan dalam melakukan Peran dan TanggungJawabnya sebagai Notaris

dalam Pendirian PT. Umat Power ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada sub bab ini penulis membagi menjadi dua pembahasan, yaitu tujuan

dan manfaat penelitian, yang penjelasannyasebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan

penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus. Adapun penjabaran

dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Page 22: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

10

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum

mengenai Pendirian Perseroan Terbatas serta aspek hukum yang berkaitan

dengan Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan

Terbatas.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendirian

Perseroan Terbatas

2) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam

mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan Peran dan Tanggung

Jawabnya sebagai Notaris

3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan Notaris dalam

pendirian Perseroan Terbatas

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat,baik secara teoritis

maupun praktis sebagai berikut:

a. Secara praktis :

1) Akademis

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai Peran dan Tanggung

Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas yangterindikasi

bermasalah melalui analisa undang-undang serta memberikan

Page 23: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

11

pengetahuan tentang akibat yang terjadi apabila terjadi hambatan-

hambatan kondisi yang demikian.

2) Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat

mengenai prosedur dan tata cara pendirian Perseroan Terbatas dan

langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendiriannya. Hal ini juga

diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mudah sehingga

meningkatkan daya kreatifitas masyarakat untuk lebih mengembangkan

usahanya dalam bentuk Perseroan Terbatas.

3) Pemerintah

Memberikan saran untuk pengembangan dan/atau pembaharuan

peraturan-peraturantentang Pendirian Perseroan Terbatas.

4) Profesional

Sebagai bahan tinjauan bagi Notaris sebagai pejabat yang

berwenang dalam hal ini Pendirian Perseroan Terbatas, sehingga

memperkaya pengetahuannya tentang langkah-langkah yang harus

dilakukan dalm mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

b. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi,

sumbangan dan manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum mengenai

pendirian Perseroan Terbatas.

Page 24: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

12

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Penelitian dengan judul “Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat

Power” yang diketahui berdasarkan penelusuranatas hasil-hasil penelitian hukum,

khususnya di LingkunganFakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, belum pernah dilakukan.Namun demikian terdapat

beberapa judul penelitian yang terkait denganjudul skripsi penulismelalui

penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Devie Lambe, dengan judul Tesis: Peran dan Tanggung Jawab Notaris

Dihubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

dalam Pendirian PT.

Akan tetapi, variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini

sepertiperumusanmasalah, metode pendekatan, maupun lokasi penelitian berbeda.

Walaupun ada pendapat melalui kutipan dalam penulisan ini, semata-mata adalah

sebagai faktor pelengkap dalam usaha menyelesaikan penelitian, karenahal

tersebut memang sangat dibutuhkan dalam penulisan.Jadipenelitian ini adalah asli

karena sesuai dengan asas-asas keilmuanyaitu jujur,rasional, objektif dan

terbuka.Sehingga penelitian ini dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya secara

ilmiah.

Dalam Tesis diatas dengan Skripsi penulis, perbedaan terhadap karya penulis

saat ini adalah pembahasan serta pendekatannya. Dimana pembahasan yang saat

Page 25: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

13

ini penulis fokuskan adalah Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat

Power yang dilakukan Pada Notaris & PPAT Dradjat Darmadji dimana penulis

menjelaskan Peran dan Tanggung dimana penulis menjelaskan apa Jawab Notaris

dalam Pendirian Perseroan Terbatas dan Upaya yang dapat dilakukan Notaris

untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan peran dan Tanggung

Jawab sebagai Notaris.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan

mencantumkan beberapa istilah yang sering digunakan atau dominan digunakan

dalam penelitian ini. Istilah yang dicantumkan dalam tinjauan pustaka ini juga

dapat dijadikan sebagai konsep/atau kerangka berpikir untuk memahami dan

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

1. Kerangka Teoritis

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan

pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di nusantara sejak zaman

kolonial Belanda mendasarkan pada Reglement op Het Notaris Ambt in

Indonesia(Stb. 1860 Nomor 3). Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung

hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Page 26: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

14

Jabatan Notaris10

yang saat ini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan

pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta

yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung

jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu dieperlukan

suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan

terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode

Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

Seorang notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya

dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan

sumpah jabatan notaris. Seorang notaris dalam memberikan pelayanan, harus

mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati

nurani.11

Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut

perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.

10

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2, (Yogyakarta: UII Press,

2010), hal. 101

11

Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, cet. 1, (Jakarta: Softmedia, 2011), hal. 5

Page 27: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

15

2. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris yaitu Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.12

Tentang Pendirian Perseroan Terbatas seperti tertuang dalam Pasal 7,

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.13

F. Asumsi

Asumsi adalah anggapan tentang suatu masalah atau fakta yang sudah

mengandung kebenaran tanpa melakukan pembuktian. Dengan kata lain masalah

yang dipaparkan dalam asumsi tidak perlu lagi diuji kebenarannya, hal ini sesuai

dengan pendapat yang mengatakan “Anggapan dasar adalah suatu yang diyakini

kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal yang dipakai untuk

tempat berpijak dalam melaksanakan penelitiannya”. Anggapan dasar adalah suatu

titik tolak pemikirannya diterima oleh penyelidik. Dalam penelitian yang berjudul

“Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power” penulis

mengemukakan asumsi sebagai berikut:

12Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 13Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Page 28: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

16

1. Pendirian Perseroan Terbatas harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Dalam Undang-Undang ini Pendiran Perseroan Terbatas harus lebih dari satu

orang (minimal dua orang)

3. Pendirian Perseroan Terbatas harus di buatkan Akta Pendirian, yang dalam hal

ini pejabat yang berhak membuat Akta Pendirian yaitu Notaris

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang

sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan dengan cara menguraikan kegiatan

pengumpulan dan analisis data secara rinci.Pada sub bab metode penelitian,

penulis membagi dalam beberapa pembahasan, yaitu tipe penelitian, pengolahan

dan analisa bahan hukum, teknik pengumpulan data, jenis data, sumber data dan

pendekatan masalah, yang penjelasannya sebagai berikut;

1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu;

Page 29: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

17

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.14

Sedangkan penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

menganalisanya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.15

Dalam melekukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian

pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan tertulis

atau hukum positif dan Akta Pendirian PT serta bahan-bahan hukum lain, yang

berkaitan dengan permasalahan. Data yang dipergunakan dalam penyusunan

Skripsi ini adalah data skunder yaitu melalui litelatur kepustakaan.

2. Pendekatan masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis

normatif, yaitu penelitian yang mengunakan peraturan perundang-undangan dan

studi hukum (normative). Dalam studi hukum, pendekatan yang dilakukan

adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan

perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang membahas

mengenai Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas.

14

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta : Universitas

Indonesia Press, 1986) , hal.42

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3I, hal. 42.

Page 30: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

18

3. Jenis Data

Data primer, yaitu Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-

Undangan, dan Putusan-putusan Hakim. Data hukum skunder, yaitu data atau

informasi yang berasal dari kepustakaan dengan membaca dan menganalisa

berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan. Data hukum tersier berupa

bahan-bahan yang bersifat menunjang sumber hukum primer dan hukum

sekunder seperti Kamus dan Ensiklopedia.

4. Sumber data

a. Yang dapat dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah:

1. Buku, Skripsi, tesis, Disertasi, Jurnaldan litelatur tentang permasalahan

yang dibahas

2. Tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

dan Kamus Hukum

c. Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Enslikopedia

d. Teknik Pengumpulan data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data

secara library research (studi kepustakaan). Baik bahan hukum primer

Page 31: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

19

maupun bahan hukum skunder dikumpulkan berdasarkan topik

permasalahan yang telah diklarifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk

dikaji secara komprehensif.

5. Pengolahan dan analisa bahan hukum

Penelitian dalam menganalisis menggunakan metode secara kualitatif

yaitu melakukan penelitian memahami Akta Notaris Pendirian PT. Umat

Power, melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen,

menghasilkan data perspektif analitis dari data yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Petunjuk Penulisan

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012”

dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab.Dimanamasing-masing bab

terdiri atas beberapa sub-bab sesuai pokok-pokok pembahasan dan materi yang di

teliti. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Pada penulisan skripsi ini akan disusun keseluruhannya menjadi 5 (lima)

bab, dimana bab-bab tersebut menggambarkan secara sistematis mengenai pokok-

pokok permasalahan yang diambil, lebih lengkapnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi

yaitu mengenai peranan Notaris dalam pengesahan pendirian

Page 32: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

20

Perseroan Terbatas. Kemudian dirumuskan suatu permasalahan, tujuan

penelitian, baik secara praktis maupun teoritis, manfaat penelitian

BAB II PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PADA NOTARIS

Pada bab ini berisi uraian-uraian dan Tinjauan Umum Tentang

Notaris, Pengertian Notaris, Peran Notaris dan Tanggung Jawab

Notaris

BAB III MEKANISMEN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Pada bab ini berisi uraian-uraian dan Tinjauan Umum Tentang

Perseroan Terbatas, Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perseroan

Terbatas

BAB IV MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.

UMAT POWER Pada Notaris & PPAT Dradjat Darmadji, S.H.,

di Jakarta

Pada bab ini berisi uraian-uraian tentang hasil penelitian dan

pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan permasalahan

yang dirumuskan pada bab I, yang meliputi Peran dan Tanggung

Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab

Notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian

Perseroan Terbatas dan kaitannya dengan keabsahan akta pendirian

Perseroan Terbatas serta upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dalam melakukan Peran

dan Tanggung Jawab sebagai Notaris

Page 33: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

21

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan secara menyeluruh

berdasarkan permasalahan dan saran-saran untuk melengkapi jawaban

permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan tulisan yang

berguna bagi siapa saja yang ingin memperoleh pengetahuan

mengenai Peranan Notaris dalam Pendirian Perseronan Terbatas.

Page 34: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

22

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS

A. PENGERTIAN NOTARIS

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1

angka 1 UUJN 2014 berbunyi;

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada

masa Roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius.

Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris

diambil dari nama pengabdinya, Notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi

golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang

dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di

lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki

posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara

tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral

tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas

tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal

Page 35: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

23

melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak

kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.16

B. TINJAUAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan

pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di nusantara sejak zaman

kolonial Belanda mendasarkan pada Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia

(Stb. 1860 Nomor 3). Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga

diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris17

yang saat ini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris.

Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan

pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta

yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab

untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu diperlukan suatu

tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-

norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi,

sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang notaris

harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur,

yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris.

16

http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris diakses 6 April 2015 pukul 12.49

17Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2, (Yogyakarta: UII Press,

2010), hal. 101

Page 36: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

24

Seorang notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita

luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.18

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari negara adalah

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan negara kepada

masyarakat itu dibagi menjadi dua bagian secara mendasar dan prinsipil yaitu:19

1. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang publik; dan

2.Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata

Negara didalam menjalankan fungsinya dan tugas utama didalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, mutlak diperlukan adanya

organ negara, organ negara adalah suatu lembaga atau institusi yang

menjalankan fungsi-fungsi negara untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat

umum. Organ negara yang mewakili, serta bertindak untuk dan atas nama

negara, didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tadi, maka:

a. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik, dilakukan

oleh organ negara yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga

dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi

Negara atau dalam arti khusus pegarawai negeri. Organ negara yang disebut

pemerintah atau eksekutif juga dikenal sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

yang mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban serta kekuasaan untuk

18Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, cet. 1, (Jakarta: Softmedia, 2011), hal. 5

19

Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1,

(Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 53

Page 37: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

25

memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum

akan tetapi terbatas hanya dalam bidang hukum publik saja.

b. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata suatu

negara dilakukan oleh organ negara yang disebut pejabat umum, baik

eksekutif atau pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara maupun pejabat

umum, sama-sama organ negara dan juga keduanya sama-sama menjalankan

tugas publik, akan tetapi Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai

kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam

bidang hukum publik saja, sedangkan pejabat umum yang juga organ negara

mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum

hanya dalam bidang hukum perdata saja, karena pejabat umum bukan

Pejabat Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukan

pejabat umum. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya yurisprudensi dari

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 62/K/TUN/1998

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris Pejabat Umum yang

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum

dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada

pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya,

maka kewenangan tersebut menjadikan kewenangan Notaris.20

20Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN, cet. 3, (Bandung:

Refika Aditama, 2011), (selanjutnya disebut Buku 1), hal. 40

Page 38: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

26

Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak kepada kekhasan

karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus

diberi wewenang untuk membuat akta. Pada asasnya setiap orang yang diangkat

sebagai Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta

otentik, tanpa kecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang

yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.21

2. Bentuk dan Jenis Serta Fungsi Akta Notaris

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat

sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda

bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan

dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai bukti tertulis dibagi menjadi

dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Sedangkan

akta dibagi lebih lanjut menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan.

Membuat akta autentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang Notaris.22

Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut dengan akta

dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang

telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka akta tersebut harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut.23

1. Surat itu harus ditandatangani;

21Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet.1,

hal. 9

22

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2, hal. 17

23

Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1, hal. 100

Page 39: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

27

2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak

atau perikatan; dan

3. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.

Akta Notaris atau akta autentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal

dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta

itu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada

Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal

1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam

pembuatan akta autentik dapat di lihat di dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang dirumuskan sebagai berikut.24

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka salah

satu unsur akta autentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur dari

padanya maka tidak pernah ada yang disebut dengan akta autentik.

2. Akta itu harus dibuat oleh seorang pejabat umum.

3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang

untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.

Sepanjang mengenai akta para pihak yang dijamin keabsahannya sebagai

akta autentik harus memuat syarat-syarat sebagai berikut.25

24Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1, hal. 107

Page 40: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

28

1. Tanggal dari akta itu

2. Tanda tangan yang ada dalam akta itu

3. Identitas dari orang yang hadir

4. Bahwa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang

diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam

bentuk akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri

hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta autentik,

terdapat dua jenis akta autentik yaitu.26

1. Akta pejabat ambtelijke acte atau akta relaas

Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi

wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat

serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang

namanya diterangkan dalam akta, ciri khas yang tampak pada akta pejabat,

yaitu tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas

pembuatan akta ini. Notaris juga dilarang melakukan suatu justifikasi

(penilaian) sepanjang pembuatan akta pejabat, contohnya adalah akta risalah

rapat umum pemegang saham, akta penarikan undian.

Pada akta ini, tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi

autentisitas dari akta. Apabila pihak yang hadir menolak untuk mendapatkan

25G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.

53

26

Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1, hal. 109

Page 41: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

29

akta, maka akta tetap merupakan akta autentik. Misalnya pada pembuatan

akta berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, para

pihak yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta

itu, maka yang menandatangani akta tersebut hanya saksi-saksi dan Notaris.

Kebenaran isi dari akta pejabat ini tidak dapat digugat, kecuali dengan

menuduh bahwa akta itu adalah palsu.

2. Akta pihak atau akta penghadap (partic acte)

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu

dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri

khas akta dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan

kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat

dalam akta, contoh akta jual beli, akta sewa menyewa, akta pendirian

perseroan terbatas, akta pengakuan hutang dan lain sebagainya.

Undang-undang mengharuskan bahwa akta partij, dengan diancam

akan kehilangan autentisitasnya atau dikenakan denda, harus ditandatangani

oleh para pihak yang bersangkutan atau setidak-tidaknya didalam akta itu

diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh

pihak atau para pihak yang bersangkutan.

Dalam kaitan dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, pada

akta ini dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan

jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada

diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu

Page 42: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

30

adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu

diperkenankan pembuktian sebaliknya.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam

menciptakan kepastian hukum didalam setiap hubungan hukum, sebab akta

notaris bersifat autentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh

dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Dalam

berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan dibidang perbankan,

pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional

maupun nasional, kebutuhan akan akta autentik sebagai alat pembuktian

semakin meningkat. Akta autentik menentukan secara jelas hak dan

kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat

meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada

akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa

tersebut akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan

terpenuh memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara

murah dan cepat. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa

yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang

berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan

dihadapan persidangan pengadilan.

Bahan dasar untuk membangun struktur akta Notaris yaitu berasal dari

keterangan atau penjelasan para pihak atau hasil wawancara (tanya jawab)

dengan para pihak dan bukti-bukti yang diberikan kepada Notaris, ataupun

Page 43: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

31

berdasarkan hasil penelitian awal serta negoisasi awal untuk kemudian

merumuskan dan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.27

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun

struktur akta Notaris, antara lain:

1. Latar belakang yang akan diperjanjikan

2. Identifikasi para pihak (subjek hukum)

3. Indentifikasi objek yang akan diperjanjikan

4. Membuat kerangka akta

5. Merumuskan substansi akta

Akta otentik sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi, yaitu:28

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan

perjanjian tertentu

2. Sebagai bukti kepada para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali

apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian

dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

3. Kode Etik Notaris

Kode etik sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak dahulu

telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu

27Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama,

2011), (Selanjutnya disebut Buku II), hal. 37.

28

Sjaifurrahman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1, hal. 115.

Page 44: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

32

kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga

dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan

hakikat moralitas profesinya. Dengan posisi yang demikian ini orang yang

menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas

keperluannya berupa jaminan pelayanan-pelayanan sesuai dengan lingkup

profesi. Kode etik dengan demikian memberikan jaminan dalam perolehan

pelayanan profesi dan menghindarkan dari berbuatan tercela. Selain jaminan

atas mutu profesi, kode etik merupakan sebuah kompas yang akan

memberikan pencerahan moral dalam pelayanan.29

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh

perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres

Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi,

serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua

orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.30

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai

pengemban profesi adalah orang yang memiliki kahlian dan keilmuan dalam

bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi

Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

29Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2, hal. 161

30

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2, hal. 162

Page 45: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

33

Menurut Munir Fuady kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah

penting. Pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi

sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat

dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi,

sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda,

hak dan kewajiban seseorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

Kedua, agar tidak terjadi ketidak adilan sebagai akibat dari pemberian status

harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan

perinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan

ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat

pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode

etik profesi yang baik dan moderen.31

Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat

moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang

menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur

perilakunya.

Kode Etik Notaris dapat diuraikan menjadi beberapa etika yang

meliputi:32

1. Etika Keperibadian Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris:

31Menurut Fuady, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan

Pengurus, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 133.

32

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet. 4, hal. 89-92

Page 46: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

34

a. Berjiwa Pancasila

b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris

c. Berbahasa Indonesia yang baik

Sebagai Profesional, Notaris:

a. Memiliki prilaku profesional

b. Ikut serta pembangunan nasioanal di bidang hukum

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris

Selanjutnya dijelaskan bahwa Notaris harus memiliki perilaku

profesional.

Unsur-unsur prilaku profesional adalah sebagai berikut:

a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi

b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun

imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan

nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama

c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada

diri sendiri

d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian,

tidak membedakan antara orang mampu atau tidak mampu

e. Berpegang teguh kepada kode etik profesi karena didalamnya

ditentukan segala prilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk

berbahsa Indonesia yang sempurna.

2. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Page 47: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

35

Sebagai pejabat umumdalam melakukan tugas jabatannya, Notaris:

a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan

penuh rasa tanggung jawab

b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-

undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak

menggunakan perantara

c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi

d. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku

3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, Notaris:

a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan

jasanya dengan sebaik-baiknya

b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri

dan pengumumam dalam Berita Negara, apabila klien yang

bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan

kepengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah

memenuhi syarat-syarat yang diperlukan

c. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan

pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil

akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak

tersebut oleh klien yang bersangkutan

Page 48: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

36

d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan

kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat

e. Memberikan jasa kepada anggota msyarakat yang kuarang mampu

dengan cuma-cuma

f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang

itu membuat akta pada notaris yang menahan berkas tersebut

g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata

menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris

yang bersangkutan

h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk

ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan

i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien

membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah

dari Notaris lainnya

j. Dilarang membentuk kelompok didalam tubuh Ikatan Notaris

Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi

atau lembaga secara khusu/eksklusif, apabila menutup kemungkinan

anggota lain untuk berprestasi.

4. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, Notaris:

a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan

Page 49: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

37

b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris,

baik moral maupun material

c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik Korp

Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara

konstruktif.

5. Etika Pengawasan

a. Pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris

dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah atau Pusat Ikatan Notaris

Indonesia

b. Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur

dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik

Notaris ini.

c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan

tingkatan sanksi-snaksi berupa peringatan dan teguran, maka

pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak

harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota

Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres

untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-

pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan

Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan

dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Page 50: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

38

4. Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik

dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan

pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung

jawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan

dengan kebenaran materil maka:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil

terhadap akta yang dibuatnya.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata

terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah

konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai

perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu

luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun

asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan

kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Apa yang disebut dengan

perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam

arti melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak

lain. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun

sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau

dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang menjadi

keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian.

Page 51: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

39

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terdapat kebenaran materil dalam

akta yang dibuatnya.

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, namun tanggung

jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan

perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang

dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa akta

yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya

mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya

sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian

dengan tidak hormat.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materil

dalam akta yang dibuatnya.

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat moderen tidak mungkin

dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan

pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata

untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga kepentingan

masyarakat luas. Jasa yang diberikan Notaris terkait erat dengan

persoalan kepercayaan antara para pihak, artinya negara memberikan

kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat

dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris

tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung

Page 52: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

40

jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara

hukum maupun moral.

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

berdasarkan kode etik notaris.

Profesi Notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam

perspektifnya secara integral melalui perspektif terintegrasi ini maka

profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu,

organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan

Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut, oleh karenanya

suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya

tidak hanya akan merugikan Notaris itu tersendiri namun dapat juga

merugikan organisasi profesi, masyarakat, dan negara.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama

dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya

berjanji menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan

kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan

tanggung jawabnya sebagai Notaris. Kode etik profesi Notaris ditetapkan

dan ditegakkan oleh organisasi Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat

umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang

tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan

“bukan sebagai salah satu pihak” Notaris sebagai pejabat umum hanyalah

Page 53: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

41

mengkonstartir kehendak para pihak berdasarkan keterangan yang

diberitahukan para pihak kepada Notaris atau merekam secara tertulis atas

sesuatu yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris. Mengenai

kebenaran perkataan atau keterangan mereka yang disampaikan

dihadapan Notaris seperti yang termuat dalam akta adalah bukan

merupakan tanggung jawab Notaris.

Jabatan Notaris tersebut dapat disebut sebagai profesi jika didalam

melaksanakan sesuatu pekerjaan dilakukan secara terus menerus dan

dilakukan dengan suatu standar bidang ilmu tertentu dengan suatu

keahlian khusus yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual

yang dilakukan secara bertanggung jawab, profesional, bersifat tetap

dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Pekerjaan Notaris sebagai suatu profesi mempunyai kriteria sebagai

berikut:33

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikaitkan dengan

bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanya tidak ada

rangkapan dengan pekerjaaan lain diluar keahliannya itu.

2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus

Pekerjaan bidang tertentu itu berdasarkan keahlian dan keterampilan

khusus, yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan

33Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet. 4, hal. 58-61

Page 54: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

42

dan latihan itu ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan

dan latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

Keahlian dan keterampilan yang diperolehnya itu dibuktikan oleh

sertifikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain

yang diakui oleh pemerintah.

3. Bersifat tetap atau terus menerus

Pekerjaan bidang tertentu itu bersifat tetap atau terus menerus. Tetap

artinya tidak berubah-ubah pekerjaannya. Terus menerus berlangsung

untuk jangka waktu lama sampai pensiun, atau berakhir masa kerja

profesi yang bersangkutan.

4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)

Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mendahulukan pelayanan daripada

imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus

dikerjakan bukan beberapa bayaran yang diterima. Kepuasan

konsumen atau pelanggan lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan

karena keahlian profesional, bukan amatir. Seorang profesional selalu

bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal

bekerja. Benar artinya diakui oleh profesioanal yang bersangkutan.

Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan

dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila konsumen atau

pelangggan merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

5. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat

Page 55: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

43

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab

kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral,

intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam

memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan

cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati

nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan

pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa

membedakan antar pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta

menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi

masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif

mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama

manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala

resiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian dalam

melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau

merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

6. Terkelompok dalam suatu organisasi

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi, biasanya

organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang

disukai. Bartens menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat

Page 56: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

44

moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai

bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung

jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang

disebut kode etik profesi.

Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral

yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang

bersangkutan bukan karena ketentuan hukum positif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan pengertian Notaris

yang terdapat dalam UUJN, Notaris dalam memangku jabatan dan

melaksanakan tugas atau pekerjaannya berdasarkan pengangkatan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang

mendapat kewenangan dari negara secara atributif. Artinya, profesi

Notaris merupakan jabatan dan merupakan seorang yang secara

akademik memiliki kapasitas untuk mengemban jabatan Notaris, oleh

karena itu profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang

bermartabat. Hal inilah yang membedakan profesi notaris dengan

profesi-profesi lainnya. Oleh karena itu untuk notaris digunakan istilah

profesi jabatan Notaris, karena pada hakekatnya Notaris adalah pejabat

yang diangkat oleh menteri yang membidangi, dalam hal ini adalah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Page 57: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

45

5. Pelaksanaan Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya

Beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas

jabatan Notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris

yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris, asas-

asas tersebut adalah sebagai berikut:34

1. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara

normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan

yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak

berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan

kepaastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau

oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga

jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dikjadikan oleh para pihak.35

2. Asas Persamaan

Notaris dalam memberikan pelayanann kepada masyarakat tidak

membeda-bedakan satu dengan yang yang lain berdasarkan keadaan

sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan Notaris wajib memberikan

jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang

tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 UUJN. Hanya

34Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, cet. 1, hal. 21

35

Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan

tentang Notaris dan PPAT), cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), (selanjutnya disebut Buku

III), hal. 185

Page 58: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

46

alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat

memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris.36

3. Asas Kepercayan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras

dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang

yang yang dapat di percaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib

untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan

atau pernyataan para pihak yang di peroleh dalam pembuatan akta,

kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan

memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang

memintanya.37

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan

sepanjang Notaris di periksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk

meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris sehubungan dengan

akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut.

4. Asas Kehati-hatian

Asas ini merupakan peranan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, antara

lain dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak

seksama. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan

dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, Notaris harus

36Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,

cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), (Selanjutnya disebut Buku IV), hal. 83

37

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,

cet. 2, hal. 87

Page 59: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

47

mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan

kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya,

menerangkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut

harus didasarkan kepada alasan hukum yang harus djelaskan kepada para

pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum

termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari.38

Selain itu,

setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai

alasan dan fakta yang menndukung akta yang bersangkutan atau ada

pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak atau

penghadap.39

5. Asas Profesionalitas

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat

suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya

memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang

mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan

dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat

dipahami oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu

dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.40

38Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan

tentang Notaris dan PPAT), cet. 1, (Buku III), hal. 188

39

Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan

tentang Notaris dan PPAT), cet. 1, (Buku III), hal.186

40

Abdul Manan, Aspek-aspek pengubah Hukum, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media,

2006), hal. 151

Page 60: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

48

Profesionalisme dalam profesi Notaris mengutamakan keahlian seseorang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan

Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas Notaris dalam

menjalankan tugas jabatannya di wujudkan dalam melayani masyarakat

dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Dalam Notaris

tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan

hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh

notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris tersebut

mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat.

Page 61: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

49

BAB III

MEKANISME PENDIRIAN PERSEROANTERBATAS

A. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas bukan merupakan bentuk usahan yang secara spontan

terbentuk dan ada, melainkan merupakan hasil perencanaan, kreasi maupun

tindakan pendiri yang sering kali dilanjutkan dengan tindakan untuk mengawasi

dan/atau menjalankan perusahaan setelah Perseroan Terbatas memperoleh

status sebagai badan hukum.41

Menurut Henn dan Alexander, aktifitas pendirian Perseroan Terbatas dapat

dipilih menjadi 3 (tiga) langkah, yaitu penemuan (discovery), penyelidikan

(investigation) dan penyusunan (assembly). Discovery, merupakan langkah-

langkah yang meliputi upaya untuk menemukan kesempatan bisnis apa yang

akan dikembangkan, bagaimana prospek bisnis tersebut, apa tantangan yang

dihadapi untuk mengembangkan bisnis tersebut. Investigation, merupakan

analisis terhadap rencana bisnis yang telah dipilih untuk mendapatkan kepastian

apakah suatu aktifitas bisnis tertentu itu memiliki kelayakan ekonomis atau

tidak. Assembly, merupakan langkah terakhir yang mencakup pada tindakan

konkrit sebagai tahapan mewujudkan berdirinya Perseroan Terbatas. Langkah

ini mencakup bagaimana kebutuhan modal baik modal tetap maupun modal

41

Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, (Salatiga: Griya Media, 2011), hal. 35

Page 62: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

50

berjalan diperoleh, bagaimana menyediakan kebutuhan tenaga kerja,

perencanaan detail maupun lanjutan dari suatu perusahaan.42

Untuk dapat mencapai pendirian Perseroan Terbatas tersebut, ada kalanya

pendiri memerlukan jasa dari orang-orang yang memiliki keahlian tertentu,

misalnya ahli hukum seperti Notaris dan Konsultan Hukum, Akuntan,

Perbankan, dan lain sebagainya.

a. Definisi

Perseroan Terbatas di definisikan sebagai badan hukum yang

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta

peraturan pelaksananya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka dapat dirinci unsur-unsur

konsep Perseroan Terbatas yaitu:

a. Badan Hukum

b. Didirikan Berdasarkan pada Perjanjian

c. Melakukan Kegiatan Usaha

d. Modal Dasar

e. Memenuhi Persyaratan Undang-undang

42Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 35-36

Page 63: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

51

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan usaha

yang sudah memiliki status sebagai badan hukum. Dengan setatus badan

hukum tersebut, PT mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab

sendiri. Ini berarti setiap kewajiban atau utang PT hanya dilunasi dari harta

kekayaan PT itu sendiri. Harta pemegang saham, Direktur dan /atau

Komisaris PT tidak dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban PT,

kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum dan/atau

pertentangan kepentingan yang merugikan pasar dan/atau kreditor

perseroan.43

Sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.

Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa PT menjadi

pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Menurut Pasal 1653

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat empat jenis badan hukum,

yaitu.44

a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Yang termasuk dalam

kategori badan hukum ini adalah badan hukum publik seperti provinsi,

kabupaten, kota, dan lain-lain.

b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, misalnya gereja atau badan

keagamaan lainnya.

c. Badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta.

43Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, cet.2, (Jakarta: Forum

Sahabat, 2008), hal.2-3

44

Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 60

Page 64: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

52

Tiga jenis badan hukum yang terakhir ini, memerlukan pengakuan

pemerintah. Tanpa adanya pengakuan pemerintah, maka kedudukannya

sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum tidak diakui. Atau, dengan

kata lain tidak memiliki status sebagai subjek hukum.45

b. Personalitas Perseroan

Perorangan manusia baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-

anak adalah subjek hukum yang memiliki personalitas atau keperibadian.

Manusia sebagai person atau peroranagan dan subjek hukum, mempunyai

hak hidup yang dilindungi hukum. Berhak memiliki kekayaan di depan

hukum. Bahkan pada dirinya melekat berbagai hak asasi yang harus

dihormati penguasa dan anggota masyarakat lain. Pada masa sekarang,

secara universal, semua manusia sebagai perorangan tanpa membedakan

jenis kelamin, golongan, kelompok, ras dan agama, dapat menegakkan hak-

haknya didepan pengadilan. Sebaliknya, kepadanya dapat diminta

pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada

hak tersebut di depan pengadilan. Manusia sebagai perorangan adalah badan

hukum (legal person) dan hal itu melekat pada dirinya sejak lahir, serta

keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai meninggal

dunia. Akan tetapi, bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subjek

hukum dan badan hukum. Perseroan juga bisa menjadi badan hukum, oleh

45Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 60

Page 65: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

53

karena itu bisa menjadi subjek hukum. Badan hukum itulah yang disebut

dalam Pasal 1 angka 1 UUPT yaitu Perseroan Terbatas.46

Ciri pokok personalitas perseroan terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain yaitu:47

a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari

pemiliknya

Ciri personalitas perseroan sebagai badan hukum yang pertama dan

paling utama:

1. Perseroan merupakan wujud atau entitas (enity) yang “terpisah” dan

“berbeda” dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham;

2. Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak

terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran

individu pemegang saham.

Ciri personalitas yang demikian dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur dalam Pasal 3 (1)

dalam bentuk “pertanggungjawaban terbatas” pemegang saham atas

utang perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 (1) tersebut, ketentuan

tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas

46Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007),

hal. 174

47

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.

57-60

Page 66: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

54

perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggung jawabnya sebatas

apa yang di setornya kepada perseroan dengan harta pribadinya.

b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri

Ciri personalitas perseroan yang kedua ini, diatur pada Pasal 98 (1)

UUPT.

1. Perseroan dapat tampil didalam maupun diluar Pengadilan

2. Untuk itu, Perseroan diwakili oleh Direksi.

Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya,

perseroan dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi atau perbuatan

melawan hukum yang dilakukan.

c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas

namanya sendiri.

Berdasarkan Pasal 32 (1) UUPT, perseroan memiliki kekayaan

berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Dapat memiliki aset dari hasil keuntungan perusahaan. Menguasai

dan memindahkan aset itu sesuai dengan cara yang ditentukan undang-

undang dan Anggaran Dasar.

Memiliki cadangan wajib dan cadangan khusus sesuai dengan

ketentuan Pasal 70 (1) dan Pasal 73 (1) UUPT.

d. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebasar nilai sahamnya

Page 67: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

55

Sejalan dengan ciri perseroan terpisah dan berbeda dengan

pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas

sebesar nilai sahamnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 (1)

UUPT:

1. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham,

sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang

perseroan

2. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga

saham yang mereka investasikan

3. Pemegang saham, tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada

kreditor perseroan atas aset pribadinya.

Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham

bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia

secara itikad buruk memperalat perseroan untuk kepentingan pribadi,

atau pemegang saham bertindak sebagai borgtoch terhadap kreditor

atas uang perseroan.

e. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai

angguta Direksi

Ciri lain yang berlaku umum di semua negara, pemegang saham

“tidak mengurus” perseroan, akan tetapi perseroan diurus oleh Direksi

yang ditunjuk dan diangkat melalui RUPS. Pasal 92 (1) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan, Direksi

Page 68: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

56

menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

Selanjutnya Pasal 94 (1) mengatakan, anggota Direksi diangkat oleh

RUPS.

Jadi, karena perseroan sebagai badan hukum bukan makhluk yang

punya badan, tidak punya jiwa untuk dimaki dan tidak punya tangan

untuk bekerja, maka dia bertindak melalui “medium” manusia yang

ditunjuk untuk itu, yang disebut Direksi tidak identik dengan pemegang

saham maupun dengan perseroan.

Personalitas yang demikian tertuang dalam Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

1. Pasal 1 angka 5, menegaskan, Direksi adalah organ perseroan yang

diberi wewenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan

untuk kepentingan perseroan

2. Dan Direksi sekaligus juga mewakili perseroan didalam maupun diluar

Pengadilan sesuai Anggaran Dasar

Ciri yang diatur pada Pasal 1 angka 5 tersebut, ditegaskan kembali

pada Pasal 92 (1), dan penjelasan pasal ini juga mengatakan

pengurusan perseroan oleh Direksi meliputi pengurusan sehari-hari.

f. Melakukan kegiatan terus menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan

dalam Anggaran Dasar

Jangka waktu perseroan umumnya ditetapkan dalam waktu yang

panjang atau bisa juga tanpa batas.

Page 69: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

57

Ciri inipun diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan dapat didirikan untuk jangka

waktu terbatas atau tidak terbatas, harus ditentukan dalam Anggaran

Dasar. Selama masa berdirinya belum berakhir, perseroan terus menerus

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang

ditentukan dalam Anggaran Dasar.

c. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Pasal 2 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas mengatakan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan

serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai maksud

dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian

hukum, disebut “klausul objek”. Perseroan yang tidak mencantumkan

dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya,

dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.48

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran

Dasar bersifat imperatif, dilakukan bersama pada saat pembuatan Akta

Pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (1) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggariskan, Akta

Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berhubungan

48M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 60-61

Page 70: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

58

dengan perseroan. Jadi, penempatan maksud dann tujuan serta kegiatan

usaha dalam Anggaran Dasar, bersifat imperatif. Lebih lanjut sifat imperatif

tersebut, dikemukakan pada Pasal 9 (1) huruf c yang menyatakan, untuk

memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum

perseroan, perseroan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dan

mengisi formulir isian yang memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama dan tempat kedudukan perseroan

b. Jangka waktu berdirinya perseroan

c. Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroan

Dari penjelasan diatas, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan

usaha perseroan dalam Anggaran Dasar bersifat hukum memaksa.49

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran

Dasar Perseroan, memegang peranan fungsi prinsipil. Dikatakan memegang

fungsi prinsipil, karena pencantuman itu dalam Anggaran Dasar, merupakan

landasan hukum bagi pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi dalam

melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha perseroan,

sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak

menyimpang atau keluar maupun melampaui dari maksud dan tujuan, serta

kegiatan yang ditentukan dalam Anggaran dasar. Selain itu tujuan utama dari

49M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 61

Page 71: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

59

pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran

Dasar, antara lain:50

a. Untuk melindungi pemegang saham sebagai investor dalam perseroan

b. Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pemegang

saham sebagai investor akan yakin, pengurus perseroan yakni Direksi,

tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang

bersifat mengadu untung (spekulatif) diluar tujuan yang disebut Anggaran

Dasar.

c. Direksi tidak melakukan transaksi yang berbeda diluar kapasitas maksud

dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam Anggaran Dasar yang

bersifat ultra vires (melampaui kapasitas).

Dengan demikian, maksud dan tujuan itu merupakan landasan bagi

Direksi meengadakan kontrak dan transaksi bisnis. Serta sekaligus menjadi

dasar untuk menentukan batasan kewenangan Direksi dalam melakukan

kegiatan usaha.

Apabila Direksi melakukan tindakan pengurusan diluar batas yang

ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dikategoriakan

melakukan ultra vires. Dalam kasus yang demikian memberi hak bagi

pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan di

Pengadilan. Hak itu, ditegaskan pada Pasal 61 (1) UUPT yang mengatakan

setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke

50M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 61-62

Page 72: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

60

Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak

adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi

dan/atau Dewan Komisaris.51

Menurut James D. Cox, antara lain dikatakan, terdapat teori mengenai

perumusan maksud dan tujuan perseroan. Pertama adalah teori konsensi

(concenssion theory). Menurut teori ini, dalam Anggaran Dasar harus

dicantumkan beberapa kegiatan usaha atau garis bisnis yang difinitif (difinitif

enterprise or line of business).52

Dengan demikian, perumusan maksud dan tujuan, disyaratkan bersifat

spesifik untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang tidak bercorak

implisit. Harus bersifat tujuan terbatas (limit purpose). Hal ini tidak

mengurangi kebolehan mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan

usaha yang bersifat multi tujuan (multi purpose), sehingga perseroan dapat

terlibat dalam berbagai kegiatan usaha. Namun hal itu, semuanya harus

bersifat definitif disebut dalam anggaran Dasar.53

Kedua, teori fleksibel (fleksibel theory). Menurut teori ini, Anggaran

Dasar dapat mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang

bersifat sederhana, meliputi berbagai bidang usaha tanpa mengelaborasi

51M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 61-62

52

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 62

53

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 63

Page 73: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

61

lebih lanjut masing-masing bidang. Akan tetapi meskipun perumusan

bersifat sederhana dan fleksibel, namun bidangnya harus pasti.54

Pada saat sekarang, banyak Anggaran Dasar Perseroan yang

mencantumkan maksud dan tujuan yang bersifat tujuan berganda.

Pencantuman dan perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang

terlampau luas dan fleksibel, pada dasarnya mengandung untung rugi:55

a. Keuntungan menurut H.M.N Purwosutjipto SH, apabila dibelakang hari

perseroan hendak merubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu

mengubah Anggaran Dasar. Oleh karena itu, beliau berpendapat,

sebaiknya tujuan perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu

setiap kali mengubah Anggaran Dasar.

b. Tetapi mungkin juga ada kerugiannya sebab pencantuman tujuan dengan

rumusan yang luas, dapat menimbulkan efek. Perumusan tujuan yang luas

memberi kekuasaan diskresi yang luas kepada Direksi atau manajer

melakukan aktifitas bisnis. Akibatnya, sulit mengontrol apakah kegiatan

itu telah mengandung ultra vires. Atau dengan kata lain, perumusan

tujuan yang luas, mengakibatkan dan memberikan kekuasaan direksi yang

luas kepada Direksi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengawasi

apakah tindakan diskresi itu telah berada diluar batas maksud dan tujuan

serta kegiatan usaha perseroan.

54M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 63

55

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 63-64

Page 74: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

62

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas telah membatasi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Pembatasn itu dengan sendirinya berisi larangan, sehingga tidak boleh

bertentangan dengannya:

a. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang baku

b. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum

c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

Sepanjang mengenai larangan pertama, tidak menimbulkan

permasalahan. Akan tetapi mengenai ketertiban umum dan kesusilaan

potensi menimbulkan permasalahan. Sulit menentukan apa yang dimaksud

dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Tidak ditemukan batasan

pengertian yang disepakati semua kalangan. Oleh karena itu, bisa terjadi

penilaian yang bersifat subjektif, karena memang nilai ketertiban umum dan

kesusilaan pada dasarnya bersifat relatif.56

2.Sumber Hukum Perseroan Terbatas

Pada awalnya keadaan Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 35-36

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam perkembangannya,

aturan-aturan yang terdapat dalam KUHD tersebut dianggap sudah tidak

dapat menampung perkembangan dalam dunia usaha, sehingga pemerintah

56M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 64

Page 75: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

63

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas.

Setelah diberlakukan kurang lebih selama 12 (dua belas tahun), Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi

perkembangan kebutuhan masyarakat dalam dunia usaha. Hal ini disebabkan

karena keadaan ekonomi dan kemajuan ilmu ekonomi dan kemajuan ilmu

pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah berkembang pesat

khususnya pada era globalisasi. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan

layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan

dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good

corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Unang-Undang

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagi pengganti atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Mengenai ketentuan kuhum yang berlaku bagi perseroan, diatur dalam

Pasal 4 Sumber Hukum Perseroan Terbatas, yang mengatakan bahwa:

“Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, Anggaran Dasar Perseroan,

dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.57

Selanjutnya penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan:

a. Selain dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan

57Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1, hal. 177

Page 76: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

64

lain tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas

itikad baik, asas kepatuhan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik

dalam menjalankan perseroan.

b. Sedangkan yang demaksud dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan

pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian,

peraturan lembaga keuangan.

Bertitik dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007

tentang Perseroan Terbatas dan penjelasannya, dapat dikemukakan hal-hal

berikut:58

1. Ketentuan hukum yang mengikat terhadap perseroan

Apabila ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang

Perseroan Terbatas dihubungkan dengan penjelasan pasal tersebut, dapat

dideskripsikan urutan hukum yang berlaku dan mengikat kepada

perseroan, yang terdiri atas:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas

sebagai ketentuan sekaligus aturan pokok perseroan.

b. Anggaran Dasar Perseroan (AD)

c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya

perseroan, meliputi:

58

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 84-86

Page 77: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

65

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jalannya

perseroan diluar peraturan pelaksanaan

2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jalannya

perseroan diluar peraturan pelaksanaan

a. Peraturan Perundang-Undangan Perbankan

b. Peraturan Perundang-Undangan Perasuransian

c. Peraturan Perundang-Undangan Lembaga Keuangan

3. Asas-asas hukum

Menurut penjelasan Pasal 4 selain daripada peraturan

perundang-undangan yang disebut diatas, setiap perseroan harus

menaati asas-asas hukum yang terdiri atas:

a. Asas itikad baik

b. Asas kepantasan

c. Asas kepatutan

d. Perinsip tata kelola perseroan yang baik

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas lebih

unggul daripada Anggaran Dasar

Pada alinea ketiga penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40

Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa: “Dalam hal

terdapat pertentangan antara Anggaran Dasar dengan undang-undang ini,

yang berlaku adalah undang-undang ini”.

Page 78: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

66

Berdasarkan penjelasan ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007

tentang Perseroan Terbatas lebih unggul daripada Anggaran Dasar

Perseroan. Oleh karena itu, ketentuan Anggaran Dasar, tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang

Perseroan Terbatas, maka yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas.

Apa yang digariskan dalam alinea ketiga penjelasan Pasal 4, bukan

hanya berlaku terhadap UUPT saja. Akan tetapi, berlaku terhadap semua

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jalannya

perseroaan, lebih unggul dari Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu,

apabila terdapat ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan

salah satu peraturan perundang-undangan maka yang berlaku adalah

ketentuan peraturan perundang-undangan maka yang berlaku adalah

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan

kata lain, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

jalannya perseroan lebih unggul dari Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan

pelaksana UUPT dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

dengan jalannya perseroan, dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu,

sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, ketentuan itu “batal demi hukum” dan tidak mengikat.

Page 79: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

67

3. Tidak semua ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang

Perseroan Terbatas bersifat memaksa

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan

Terbatas digolongkan sebagai bagian hukum ekonomi yang khusus

mengatur bidang hukum perseroan, tidak semua ketentuan yang terdapat

didalamnya bersifat hukum memaksa. Banyak diantara substansinya yang

bersifat hukum mengatur.

3. Pendirian Perseroan Terbatas

Di Indonesia, untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas harus memenuhi

syarat–syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang undang

Perseroan Terbatas. Proses pendirian Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi

dua tahapan, yaitu masa persiapan dan masa pengurusan status badan hukum.

Pendirian Perseroan diatur dalam BAB II, bagian keasatu Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana terdapat beberapa

syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan

hukum yang terdriri atas:59

a. Harus didirikan 2 (dua) orang atau lebih

Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang–orang yang mengambil

bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang–orang

itu dalam rangka pendirian, mengambil langkah–langkah yang penting untuk

mewudjudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan

59M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 161

Page 80: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

68

peraturan perundang–undangan. Jadi syarat pertama, pendiri perseroan paling

sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak

mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.

b. Pendirian berbentuk Akta Notaris

Syarat kedua yang juga diatur pada Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasadalah cara mendirikan perseroan harus

dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yaitu:

1. Berbentuk akta Notaris, tidak boleh berbentuk akta bawah tangan.

2. Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta Notaris, tidak hanya

berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perseroan, tetapi sekaligus

bersifat dan berfungsi sebagaisolemnitas causa yaitu apabila tidak dibuat

dalam akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat,

sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh pemerintah

dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Dibuat dalam bahasa Indonesia

Hal lain yang harus dipenuhi Akta Pendirian yang digariskan Pasal 7(1)

adalah syarat materil yang mengharuskan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Semua hal yang melekatpada Akta Pendirian, termasuk Anggaran Dasar dan

keterangan lainnya, harus dibuat dalam bahasa indoensia. Ketentuan ini

bersifat memaksa. Oleh karene itu tidak dapat dikesampingkan oleh para

pendiri maupun oleh Menteri.

d. Setiap pendiri wajib mengambil saham

Page 81: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

69

Pada saat pendiri menghadap Notaris untuk dibuatkanAkta Pendirian,

setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan. Kemudian hal itu

dimuat dalam Akta Pendirian, sesuai ketentuan pasal 8 (2) huruf c yang

mengharuskan memuat dalam Akta Pendiri tentang nama pemegang saham

yang telah mengambil bagian saham dan nilai nominal saham yang telah

ditempatkan dan disetor.

Dengan demikian, agar syart ini sah menurut hukum, pengambilan saham

itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri perseroan pada saat pendirian

perseroan itu berlangsung. Tidak sah apabila dilakukan sesudah perseroan

didirikan.

e. Mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ketentuan pasal 7 (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, agar suatu perseroan sah berdiri sebagai badan

hukum, harus mendapat pengesahan dari Menteri yang disebut Keputusan

Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh keputusan

pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri diatur lebih lanjut pada Pasal

9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, dan BAB II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 yang terdiri

dari Pasal sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan

Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar. Penyampaian

Page 82: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

70

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyempaian Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (Selanjutnya disebut

PERMEN Nomor M-01-HT.01-10/2007)60

4. Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha

Bentuk usaha adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi yang

menjalankan kegiatan usaha. Bentuk usaha tersebut harus memenuhi

persyaratan yang diatur oleh undang undang. Setiap bentuk usaha yang

memenuhi persyaratan undang–undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang

sah atau disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha. Bentuk usaha dapat

berupa :

1. persekutuan badan hukum, seperti perseroan terbatas dan koperasi.

2. persekutuan bukan badan hukum, seperti firma persekutuan komanditer.

3. perseorangan, seperti usaha perdagangan, usaha pelayanan dan lain-lain.61

Bentuk usaha tersbut dapat diketahui dengan jelas dalam Akta Pendirian

setiap perusahaan. Akta Pendirian perusahaan memuat Anggaran Dasar

perusahaan yang bersangkutan.

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi

syarat operasional usaha. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat

tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas

kegiatan usaha. Legalitas kegiatan usaha yang dimaksud terdiri atas bukti

60M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2, hal. 174

61

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indoensia, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2010), hal. 329

Page 83: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

71

Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdangan

(SIUP). Kedua bukti legalitas kegiatan tersebut diatur dalam Surat Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/mpp/kep/10/1997 tentang

Tata Cara Pemberian TDUP dan SIUP.62

Akta Pendirian perusahaan merupakan salah satu bentuk legalitas usaha

yang dibuat dihadapan Notaris. Akta pendirian perusahaan badan hukum perlu

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut akan

diterbitkan berdasarkan atas pertimbangan bahwa telah dilakukan penelitian

terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapnya serta

salinan Akta Pendirian yang bersangkutan dan telah dipenuhinya syarat–syarat

dan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.63

Suatu perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan yang sah apabila

perusahaan yang bersangkutan tercantum dalam daftar perusahaan, yang

disebut perusahaan terdaftar. Ketentuan yang mengatur adalah ketentuan

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang–undang ini diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/mpp/kep/I1988.64

62 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indoensia, cet. 4, hal. 329 –330.

63

Rudhi Prastya, Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika:

2011), hal.110

64

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indoensia, cet. 4, hal. 336.

Page 84: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

72

Pihak penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan adalah Kantor Pendaftaran

Perusahaan. Menteri Perindustrian dan Perdagangan menunjuk Direktur

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai Pembina teknis dalam

penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan. Direktorat

Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

ditunjuk selaku peneyelenggara Wajib Daftar Perusahaan ditingkat pusat.65

5. Kewajiban Pengurus Oleh Direksi Sebagai Organ Perusahaan

Direksi sebagai organ yang bertindak mewakili dan melakukan pengurusan

korporasi sehari–hari berkewajiban untuk meningkatkan nilai ekonomis dari

korporasi. Untuk mencapai tujuan tersebut Direksi harus diberi kewenangan–

kewenangan yang mendukung untuk tercapainya hasil yang optimal dalam

pengurusan korporasi, sejalan dengan pemberian kewenangan yang diberikan

tersebut, Direksi juga diembankan tanggung jawan dalam kapasitasnya sebagai

wakil dan pengurus korporasi.66

Kekuasaan dan kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan dalam

Anggaran Dasar Perseroan. Akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur

dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, telah mengatur pokok–pokok kewajiban dan tanggung

jawab yang harus dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan

perseroan, antara lain :

65Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indoensia, cet. 4, hal. 339

66

Freedy harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1, (Bogor: Ghalia

Indoenesia, 2010), hal. 42-43

Page 85: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

73

1. Wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan

2. Wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung

jawab.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyetakan bahwa “Direksi adalah

organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perseroan unutk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun diluar

pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”. Maka Direksi memiliki

dua fungsi utama yaitu Fungsi Pengolahan (manajemen) dan Fungsi

Representasi (perwakilan). Fungsi pertama dan fungsi kedua pada dasarnya

bersifat saling melengkapi.67

Fungsi pertama menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung

jawab terhadap maju mundurnya perusahaan. Agar Direksi dapat melakukan

pengelolaan perusahaan, maka pada dirinya harus dilengkapi otoritas untuk

dapat melakukan tindakan–tindakan hukumdengan kata lain, ia harus dapat

bertindak sebagai subjek hukum.

Fungsi kedua , yaitu fungsi representasisejatinya menjadi perwujudan

subjek hukum. Dengan fungsi represntasi ini, Direksi yang melakukan

perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi tetapi bermetamorfose

pada perseroan. Dalam fungsinya yang demikian, seringkali dikatakan bahwa

67Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 167

Page 86: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

74

Direksi menjadi personifikasi dari Perseroan Terbatas. Hal ini untuk

mempertegas bahwa perseroan sebagai subjek hukum sejatinya hanya

merupakan kontruksi hukum, ia hanya dapat dipahami secara virtual melalui

konstruksi berfikir yang kemudian dikukuhkan dan diakui eksistensinya secara

yuridis.68

Sifat hubungan antara direksi dan perseroan adalah hubungan yang

didasarkan pada kepercayaan. Hubunganini melahirkan kewajiban fidusia bagi

Direksi, yaitu untuk beritindak berdasarkan itikad baik, transparan, dan wajar.

Ketiga kewajiban fisudia ini seringkali disebut sebagai duty of loyalty.69

B. Prosedur Perizinan Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya untuk menjalankan usaha di Indonesia diperlukan adanya

izin usaha dari pemerintah. Izin untuk menjalankan usaha inilah biasanya diekanal

sebagai izin usaha. Lembaga izin usaha di Indonesia bermula sejak dikeluarkannya

bedrifireglementerings Ordonnantie 1934. Ordonnantie ini diterbitkan sekitar

tahun 1933–1934, yaitu pada waktu dunia pada masa itu ditimpa oleh suatu

depresi, suatu zaman malaise, suatu keadaan diberbagai negara mengalami

kesukaran–kesuakaran dalam kehidupan perekonomianya, termasuk Hindia

Belanda. Untuk mengatasi keadaan ini, maka pemerintah Belanda merasa perlu

68Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 168

69

Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet. 1, hal. 169

Page 87: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

75

mengadakan pengaturan bagi yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Hindia

Belanda.70

Maksud diadakannya peraturan tersebut adalah sedemikian rupa agar

perusahaan-perusahaan yang telah ada dapat terjamin kelangsungan hidupnya.

Maka sektor–sektor untuk bidang usaha yang dianggap telah mengalami

kejenuhan pemasarannya, dilarang didirikan. Bahkan untuk perusahaan di sektor

yang bersangkutan sudah jenuh pemasarannya, dilarang untuk melakukan

perluasan kecuali dengan izin dari pemerintah. Maksudnya tidak lain agar dapat

dikurangi persaingan diantara perusahaan yang telah ada demi tidak terganggu

kelangsungan hidupnya akibat persaingan yang makin tajam.71

Pejabat yang berwenang memberika izin dimaksud adalah Menteri

Perindustrian yang kemudian perkembangannya ditentukan berwenang oleh

berbagai departemen sesuai dengan sektor kegiatan usaha yang bersangkutan.

Demikian antara lain untuk sektor usaha perdagangan atau perekonomian

termasuk yang bergerak di bidang jasa menjadi wewenang dari Menteri

Perindustrian dan Perdagangan. Untuk sektor–sektor yang berhubungan dengan

pengangkutan dan telekomunikasi oleh departemen perhubungan. Untuk lembaga–

lembaga keuangan oleh Menteri Keuangan.72

Setelah dibuatnya akta pendirian oleh Notarisyang memuat hal–hal

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

70 Rudhi Prastya, Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, cet. 1, hal. 68–69.

71

Rudhi Prastya, Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, cet. 1, hal. 69.

72

Rudhi Prastya, Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, cet. 1, hal. 70.

Page 88: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

76

Perseroan Terbatas, maka diajukan permohonan untukmemperoleh keputusan

menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik. Adapun tata cara

yang diatur daalm Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas bahwa para pendiri secara bersama–sama atau dengan memberikan kuasa

kepada Notaris mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian

secara elektronik yang memuat:

(a). nama dan tempat kedudukan persero;

(b). jangka waktu berdirinya perseroan;

(c). maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

(d). jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal di setor,

(e). alamat lengkap perseroan, yang terlebih dahulu harus dilakukan pengajuan

nama perseroan.73

Permohonan secara elektronik harus dilengkapi dengan keterangan dokumen

pendukung dalam hal format isisan. Jika keterangan mengenai dokumen

pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan,

maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan menteri. Dalam jangka waktu

tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon wajib

menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen

pendukung. Setelah dokumen fisik diserahkan secara lengkap, maka paling lambat

empat belas hari sejak diserahkan, menteri akan menerbitkan keputusan tentang

pengesahan badan hukum perseroan.

73 Freedy harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1,hal. 21-22

Page 89: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

77

Setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum, maka perseroan tersebut

harus memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mendaftarkan perseroan ke dalam

daftar perseroan yang diterbitkan dan diselenggaraakn oleh menteri. Ketentuan

daftar perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas ini berhubungan dengan Undang–Undang Nomor 3

Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indoensia Nomor 12/MPP/kep/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar

Perusahaan. Kegiatan pendaftaran tersebut diadakanoleh Menteri Perindustrian

dan Perdagangan (sekarang Menteri Perdagangan). Peraturan tersebut

mensyaratkan setiap korporasi wajib mendaftarkan korporasinya berdasarkan

akta–akta yang telah diotorisasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Otorisasi tersebut meliputi; Akta Pendirian sesuai denganpengesahan menteri

kehakiman, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan menteri; atau

akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada menteri.74

Adapun tujuan dari pendaftaran perusahaan yang diatur dalam Undang–

Undang Wajib Daftar Perusahaan ini adalah untuk mencatat bahan–bahan

keterangan yang dibuat secara benar dari suatu korporasi dan merupakan sumber

informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas

korporasi yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin

kepastian berusahan. Oleh karena itu, setiap korporasi termasuk korporasi asing

74Freedy harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1,hal. 27-28

Page 90: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

78

yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik

Indonesia dan memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.75

Sebelum pendaftaran dilakukan, pemilik atau pengurus perusahaan ynag

bersangkutan wajib memenuhi syarat–syarat yang diperlukan menurut undang–

undang.

75Freedy harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1, hal. 28

Page 91: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

79

BAB IV

MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. UMAT POWER

A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Umat Power

1. Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power

Sejak lahirnaya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (UUPT), mulai saat itu pula tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dahulu awal mulanya Indonesia

memiliki undang-undang khusus mengenai Perseroan Terbatas yang

sebelumnya hanya diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHD), yang tentu saja sedikit banyak sudah tidak relevan dengan kondisi

Indonesia saat ini, terutama mengenai dunia usaha yang telah kian maju.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Akta Pendirian suatu

Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris. Yang kemudian diajukan permohonan

Pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Notaris,

UUPT tersebut secara spesifik mengatur tentang Perseroan Terbatas khususnya

mengenai prosedur pendirian Perseroan Terbatas, pendirian suatu Perseroan

harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pendirian, Anggaran

Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman.

Page 92: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

80

Syarat-syarat Pendirian Perseroan sebagaimana harus dipenuhi diatur

dalam Pasal 7 UUPT:76

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang

dibuat dalam bahasa Indonesia

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga

negara Indonesia maupun warga negara Asing atau badan hukum Indonesia

atau Asing.

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan

undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan

didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu harus mempunyai lebih dari satu

orang pemegang saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan “Akta

Notaris”, yang berarti bahwa perjanjian pendirian Perseroan tersebut tidak

dapat dibuat dibawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang

ditunjuk untuk membuat Akta Pendirian tersebut, yaitu Notaris dan dibuat

“dalam bahasa Indonesia”, bukan dalam bahasa lainnya. Jika Akta pendirian

tersebut, ingin dibuatkan dalam bahasa lainnya (di luar bahasa Indonesia)

adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam

rangka pengesahan Akta pendirian tersebut.

Sedangkan ketentuan 2 (dua) orangpendiri atau lebih ini tidak berlaku bagi:

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau

76

Lihat jugaUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Page 93: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

81

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjammin,

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

(2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat

perseroan didirikan.

Pendiri harus memiliki bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan

yang berbentuk saham sehingga pada waktu perseroan didirikan, bagaimana

saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri untuk berperan dalam

mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada saat pendirian perseroan dalam Anggaran Dasar disebutkan jumlah

modal dasar perseroan, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk saham

yang memiliki nilai nominal atas saham tersebut, yang sering disebut sebagai

“harga pari” (per value) yang dinyatakan dalam bentuk rupiah. Setiap

pendiri mendapatkan sejumlah saham yang sesuai dengan modal yang

disertakan dalam perseroan tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka

peleburan.

Dalam hal peleburan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan

diri, masuk menjadi modal perseroan hasil peleburan dan pendiri tidak

mengambil bagian saham sehingga pendiri dari perseroan yang meleburkan

diri dan nama pemegang saham dari perseroan hasil peleburan adalah nama

pemegang saham dari perseroan yang meleburkan diri.

Page 94: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

82

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tangga diterbitkannya

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan

hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri

mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua

tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tangggung jawab

setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng, pengesahan ini dilakukan

melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara

elektronik oleh Menteri.

Bahwa hal ini sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam Surat Edaran

Direktur Jenderal Administrasi Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia Indonesia Nomor C-24.HT.01.01 Tahun 2004 Tanggal 12

November 2004 tentang Petunjuk Teknik Sistem Admiinistrasi Hukum

Umum. Sistem Administrasi Hukum Umum (Sisminbakum) merupakan

suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat

Administrasi Hukum Umum dalam hal pengesahan atau perseroan yang

dilakukan secara online yang dapat diakses melalui website yang telah

ditentukan oleh departemen tersebut.

(5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham

menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama enam

bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan

Page 95: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

83

wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan

mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Sesuai dengan dasar pembentukan perseroan dari suatu perjanjian, maka

prinsip utama tidak boleh perusahaan dimiliki oleh 1 (satu) orang sehingga

perseroan yang memiliki 1 (satu) pemegang saham saja dalam waktu 6

(enam) bulan setelah mendapat pengesahan sebagai badan hukum harus

menjual sahamnya kepada orang lain atau paling tidak menerbitkan saham

baru untuk dijual kepada orang lain sehingga perseroan tersebut tidak hanya

dimiliki oleh 1 (satu) orang pemilik saham saja.

Pengertian “orang lain” adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta

atau tidak memiliki harta bersama, yaitu antara pemegang saham. Contoh,

dapatkah suami istri dalam suatu rumah tangga, termasuk dalam pengertian

merupakan satu kesatuan harta, secara umum memang suami istri berada

dalam satu kesatuan harta, tetapi jika pada saat melangsungkan perkawinan,

suami istri tersebut membuat perjanjian kawin atau pisah harta, mereka

bukan lagi disebut dalam kesatuan harta. Dengan demikian, suami istri yang

tidak memiliki perjanjian perkawinan dalam hal pemisahan harta tidak dapat

disebut “sebagai orang lain”.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah

dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang

saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan

Page 96: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

84

kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan,

pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Perikatan dan kerugian perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi

pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat

waktu enam bulan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” ialah kejaksaan untuk

kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan

perseroan, kreditor dan/atau pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya

dapat mengajukan ke pengadilan negeri tempat domisili perseroan berada

untuk dimohonkan pembubaran atas perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau

lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5)

serta ayat (6) tidak berlaku bagi.

a. Perseroan yang seluruh dahamnya dimiliki oleh negara; atau

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjamin,

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri

bagi perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diatur dalam

peraturan perundang-undangan tersendiri. Yang dimaksud dengan

“persero” adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan,

Page 97: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

85

yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang

tentang Badan Usaha Milik Negara.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 97:

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki

maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya

akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik

dari apa yang telah mereka kerjakan.

[839Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam

mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Korelasi ayat diatas dengan pendirian usaha adalah niat pendiri usaha yang

baik akan menciptakan kemaslahatan baik bagi dirinya dan juga kepada

khalayak umum. Dalam Islam diajarkan setiap perbuatan harus disertai dengan

niat yang baik terlebih dahulu, agar dapat kesalamatan dunia dan akhirat.

2. Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat

Power

Tanggung jawab Notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai

sejak adanya ketentuan Perseroan Terbatas dibuat dengan Akta Notaris. Dalam

hal ini terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua)

orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Page 98: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

86

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata ditentukan sebagai berikut:

“Akta autentik adalah Akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk

menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang

berwenang berbuat demikian, dimana Akta itu dibuat”

Tentang ketentuan pembuktian sebagai Akta otentik ditentukan dalam Pasal

1870 KUHPerdata:

“Suatu Akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli

warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka

atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu alat

bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat Akta

Autentik. Sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris;

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta

Autentik dan mewakili kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Page 99: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

87

Sangat jelas bunyi Pasal diatas tentang keberadaan Notaris yang dikatakan

Notaris selain berwenang membuat Akta Autentik disitu juga dikatakan Notaris

mewakili kewenangan lainnya. Keberadaan Notaris selaku pejabat umum ini tidak

hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga

atas perintah undang-undang. Peran dan tanggung jawab Notaris ini juga tersirat

dalam Islam bahwa wajib hukumnya melaksanakan amanat yang telah di berikan

kepada seseorang, seperti yang terdapat pada Hadis Riwayat Abu Dawud dan Al -

Tirmidzi di bawah ini

“ Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat

kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang

mengkhianatimu”(HR. Abu Dawud dan Al- Tirmidzi)

Korelasi hadis diatas dengan peran dan tanggung jawab Notaris sangat jelas

dinyatakan bahwa dalam Islam wajib hukumnya menjalankan amanat yang telah

diberikan kepada seseorang, seperti halnya apa yang telah diminta oleh para

penghadap kepada Notaris yang tentunya harus sesuai dengan amanat undang-

undang.

Notaris merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus menuntut pengetahuan

yang luas serta tanggung jawab dalam setiap melayani kepentingan umum dan inti

Page 100: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

88

tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan Autentik setiap hubungan-

hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat menghadap dan meminta

jasa Notaris.

Tanggung jawab Notaris dalam hal Pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas

dari peranan Notaris dalam proses Pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat Akta Perseroan Terbatas,

apabila terjadi kesalahan dalam Pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari

dua segi, yaitu kesalahan dalam melakukan prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

dan kesalahan akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan

yang beritikad tidak baik.

Dalam hal ini maka tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:

1. Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses Pendirian

Perseroan Terbatas, dimana dalam hal kesalahan tersebut, dibagi menjadi;

- Kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-

undangan

- Kesalahan dalam hal kesesuaian data

2. Tanggung jawab Notaris dalam hal adanya kecurangan yang dilakukan oleh

pendiri perseroan yang beritikad tidak baik:

Page 101: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

89

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris untuk Mengatasi Hambatan-

hambatan Dalam Melakukan Peran dan Tanggung Jawabnya sebagai Notaris

Dalam Pendirian PT. Umat Power

Dalam menjalankan Peran dan Tanggung Jawabnya Notaris sering kali

menghadapi masalah-masalah yang menghambat Peran dan Tanggung Jawabnya,

hal ini dikarenakan Notaris hanya diamanahi oleh undang-undang sebagai pejabat

umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, membuat Akta

Autentik yang di minta oleh para penghadap dan diamanahkan undang-undang

tanpa harus melakukan peninjauan lapangan.

Setiap orang yang datang pada Noataris untuk meminta jasa Notaris tersebut

atau yang dalam hal ini sering disebut klien, maka Notaris sebagai pejabat umum

dalam menjalankan jabatannya, wajib memberikan jasanya sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kecuali ada alasan untuk

menolaknya.

Pasal 16 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

Notaris;

“memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini, untuk menolaknya”

Page 102: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

90

Alasan untuk menolak adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak

berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri

atau dengan suami/istri, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak

untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-

undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris, sering kali kewajiban yang

diberikan kepada Notaris tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang

baik, karena rupanya hal tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang

baik, karena rupanya hal tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak

tertentu yang beritikat tidak baik untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan

pihak-pihak lain.

Notaris tidak sepenuhnya dapat melihat apakah klien yang datang

menghadap kepadanya pasti memiliki itikad baik atau malah sebaliknya, sehingga

sering kali Notaris terjebak dalam situasi dimana klien yang bersangkutan ternyata

memiliki itikad tidak baik.

Demikian halnya dalam proses Pendirian Perseroan Terbatas, kondisi yang

sering kali terjadi, bahwa para klien yang beritikad tidak baik tersebut memalsukan

data-data yang dibawa kepada Notaris yang bersangkutan, selain itu adanya

perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri yang berkaitan pernyertaan

modal serta susunan saham perseroan sebelum perseroan didirikan yang ternyata

melanggar hukum.

Page 103: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

91

C. Analisis

Mekanisme pendirian Perseroan Terbata PT. Umat Power, dari uraian yang

dipaparkan diatas penulis menganalisa data pendirian Perseroan Terbatas PT.

Umat Power yang Aktanya dibuat oleh Notaris Daradjat Darmadji, S.H., dari akta

yang ini dari analisa penulis prosedur dan prosesnya sudah sesuai dengan apa yang

diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas sebagai berikut:

1. Pada hari Jum’at tanggal (9 September 2011) telah hadir menghadap

kehadapan Notaris Daradjat Darmadji, S.H.;

- Tuan Budiman Ashari Dalimunte, menghadap kepada Notaris yang

bertindak untuk diri sendiri, dan berdasarkan surat kuasa yang dibuat

dibawah tangan, selaku kuasa dari oleh karena itu untuk dan atas nama

a. Tuan Nasyirul Falah

b. Tuan Omar Aram Pudjo Kristianto

c. Tuan Doktor Haji Said Aqil Siraj, dan

d. Tuan Doktorandus Marsudi

Dari uraian diatas sudah jelas PT. Umat Power telah memenuhi Pasal 7

ayat (1) UUPT yang mana perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Saham, setiap pendiri masing-masing telah mengambil bagian saham. Hal ini

telah memenui syarat sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) termaktub setiap

Page 104: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

92

pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Yang mana rincian saham telah diterangkan dalam akta.

3. Anggaran Dasar, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 8 ayat (1) UUPT, akata

pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan

pendirian perseroan. Di dalam akta PT. Umat Power telah diterapkan Anggaran

Dasar sesuai perintah Pasal dalam Undang-Undang ini.

- Pasal 15 ayat (1) anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1), memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan perseroan

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

c. jangka waktu berdirinya perseroan

d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor

Puruf d mengenai modal ditempatkan, dan modal disetor dalam akta ini

tidak disebutkan rincian jumlah modal modal ditempatkan dan modal

disetor, dalam akta ini hanya disebutkan besaran jumlah modal

keseluruhan. Dalam hal ini penulis menganggap perlu rincian modal

ditempatkan dan modal disetor yang seharusnya di terangkan.

e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk

tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai

nominal setiap saham;

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Page 105: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

93

Dari uraian huruf f diatas mengenai jumlah anggota Direksi dan Dewan

Komisaris telah dicantumkan dalam akta, dalam posisi ini semua

pemegang saham telah menempati sebagai anggota Diraksi dan Dewan

Komisaris. Yang menurut penulis ini justru akan membuat pemegang

saham seperti tidak terpisahkan dari yang tadinya pemegang saham hanya

bertanggung jawab sebatas sahamnya, tetapi karena semua pemegang

saham menjadi pengurus ini artinya pemegang saham bertanggung jawab

juga sebagai pengurus, ini tentu apabila nantinya ada hal yang tidak

sesuai justru akan merugikan mereka sendiri.

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan

Dewan Komisaris;

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Dari apa yang telah diatur oleh UUPT khususnya Pasal 15 ayat (1)

huruf a sampai huruf i, telah dipenuhi dan terdapat dalam akta pendirian

Perseroan Terbatas ini. Ada beberapa hal meskipun tidak dilarang oleh

UUPT tetapi menurut penulis ini perlu untuk dirincikan dalam akta pendirian

ini.

4. Keputusan Menteri, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) permohonan untuk

memperoleh keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat

60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian di tandatangani,

dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Hal ini telah dilakukan

Page 106: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

94

permohoan kepada Menteri dan telah mendapat keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia;

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indaonesia

Pada tenggal (07 Oktober 2011)

Yang mana dari saat pendiri menghadap kehadapan Notaris pada tenggal (09

September 2011) sampai tanggal (07 Oktober 2011), tentunya pengesahan

ini berjarak 28 (duapuluh delapan) hari, ini berarti telah sesuai dari apa yang

diamanahkan oleh undang-undang paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Page 107: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

95

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, maka

penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Sebuah pendirian Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas pada Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum

Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang ini mengatur syarat-syarat yang

harus dipenuhi dalam Pendiriannya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

7 ayat (1) UUPT yang menyebutkan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang

atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”,

sebagaimana bunyi pasal tersebut harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih,

ini artinya perseroan tidak boleh didirikan oleh seorang saja.

Selain yang sudah disebutkan diatas pendirian Perseroan Terbatas tidak bisa

terlepas dari peran Notaris, seperti yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) diatas

bahwa pendirian PT harus dengan Akta Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1

ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang

menyebutkan “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta

Autentik dan mewakili kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Dari awal pada saat para pendiri Perseroan Terbatas menghadap kehadapan

Notaris, mulai saat itulah Notaris bertanggung jawab untuk menjalankan apa

Page 108: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

96

yang di mohonkan penghadap dan diperintahkan undang-undang, dalam hal ini

pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas dari awal hingga Pengumuman

atau Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi

tanggung jawab Notaris.

2. Dalam menjalankan Peran dan Tanggung Jawabnya memang Notaris sering kali

masih mendapatkan hambatan-hambatan, baik itu hambatan secara teknis

dan/atau non-teknis, hingga hambatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab

(para penghadap dengan itikad tidak baik). Notaris masih sering kali disangka

telah berbuat tidak sesuai undang-undang, dan harus mengikuti proses

persidangan untuk memberikan keterangan atas apa yang disangkakan

kepadanya pada saat menjalankan tugasnya. Hal ini tentu membuat Notaris

kehilangan waktu, tenaga dan juga biaya.

Notaris tidak sepenuhnya dapat melihat apakah klien yang datang menghadap

kepadanya pasti memiliki itikad baik atau malah sebaliknya, sehingga sering

kali Notaris terjebak dalam situasi dimana klien yang bersangkutan ternyata

memiliki itikad tidak baik. Memang kewajiban yang diberikan kepada Notaris

tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang baik, karena hal tersebut rupanya

sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad tidak baik

untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan pihak-pihak lain. Disinilah

sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian Notaris dalam menjalankan Peran

dan Tanggung Jawabnya pada saat memeriksa dokumen dan memperhatikan

gerak-gerik para penghadap.

Page 109: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

97

B. Saran

Dari apa yang penulis bahas tentunya dalam penulisan Skripsi ini ada hal-hal

yang menurut hemat penulis perlu untuk menuangkan apa yang penulis pahami.

1. Dari semua kewenangan yang diberikan kepada Notaris ada perlunya untuk

mencegah hal-hal yang tidak diingankan dari itikad tidak baik penghadap,

selain kewenangan memeriksa berkas para penghadap Notaris diberi

kewenangan untuk meninjau langsung lapangan Perseroan Terbatas yang akan

didirikan.

2. Sebaiknya Para Notaris diberikan pelatihan keahlian dalam membaca gerak-

gerik seseorang (membaca gestur), demi mencegah hambatan-hambatan yang

akan mengganggu peran Notaris dikemudian hari karena itikad tidak baik para

penghadap.

Page 110: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

A.R, Putri. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, cet. 1. Jakarta: Softmedia, 2011.

Adjie, Habbib. Hukum Notaris Indonesia, cet. 2. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

____________. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan

tulisan tentang Notaris dan PPAT), cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

____________. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat

Publik, cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2009.

____________. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, cet. 1. Bandung: Refika

Aditama, 2011.

____________. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN, cet. 3.

Bandung: Refika Aditama, 2011.

Budiyono, Tri. Hukum Perusahaan, cet. 1. Salatiga: Griya Media, 2011.

Fuady, Menurut. Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator

dan Pengurus, cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Ghofur, Abdul Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2. Yogyakarta: UII

Press, 2010.

Ginting, Jamin Ginting. Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 2007.

Harris, Freedy dan Teddy Anggoro. Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1. Bogor: Ghalia

Indoenesia, 2010.

Irianto, Sulistyowati Dan Sidharta. Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Lumban, G. H. S. Tobing. Peraturan Jabatan Notaris, cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996.

Mahmud, Peter Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

Manan, Abdul. Aspek-aspek pengubah Hukum, cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media,

2006.

Page 111: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indoensia, cet. 4. Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2010.

Notodisoejo, R. Soegando. Hukum Notarian di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta:

CV. Rajawali

Prastya, Rudhi. Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika,

2011.

Raharjo, Handri. Hukum Perusahaan: Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan,

cet. 1. Yogyakarta: Pusaka Yustisia, 2013.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, cet. III. Jakarta: Universitas

Indonesia Press, 1986.

Sjaifurrahman. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1,

Bandung: Mandar Maju, 2011.

Widjaja, Gunawan. 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, cet. 2. Jakarta:

Forum Sahabat, 2008.

Widjaya, I.G. Rai. Hukum Perusahaan dan Undan-Undang dan Peraturan Pelaksanaan

di Bidang Usaha, cet. 3. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.

Yahya, M. Harahap. Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. Perseroan Terbatas. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2003.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Page 112: AHMAD FAUZI-FSH.pdf

Tesis :

Lambe, Devie. Peran dan tanggung Jawab Notaris Dihubungkan dengan Kinerja

Sisitem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT, Depok:

Universitas Indonesia, 2011.

Internet :

http://www,jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtenaren-sofyan-

sofyan/. Diakses 03 Juli 2014 pukul 21.00

http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris diakses 6 April 2015 pukul 12.49

Page 113: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 114: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 115: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 116: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 117: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 118: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 119: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 120: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 121: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 122: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 123: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 124: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 125: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 126: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 127: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 128: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 129: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 130: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 131: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 132: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 133: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 134: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 135: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 136: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 137: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 138: AHMAD FAUZI-FSH.pdf
Page 139: AHMAD FAUZI-FSH.pdf