Upload
ngotuyen
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
w STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH &
KOPERASI MELALUI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
DI PT. BANK BUKOPIN CABANG KOTA BEKASI
SKRIPS!
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
. ' _,-.,. 1nrfnk
Oleh:
USMAN FA.UZI
: ··.···········:···or·:···~yv ....... _ . .. .. ®d. ... (i":::····"l( .... JJ?. .. : ... .9 .. .l.L. ........ P. .. L::.f:{,£DS-. ·····································-·
KONSENTRASI PERBANKAN SY ARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALA T (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSIT AS ISLAM NEGEIU SY ARIF HIDAY ATULLAH
JAKARTA
1430 HI 2009 M
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH &
KOPERASI MELALUI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
DI PT. BANK BUKOPIN CABANG KOTA BEKASI
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah clan Hukum
Untuk memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Smjana Ekonomi Islam (R. ~ ~\ PERPUSi::AKAAN UTAMA
UIN S'f'fl(MID JAKARTA Oleh:
Pembimbing I
.~~
USMAN FAUZI
NIM: 105046101659
Di Bawah Bimbingan :
Dedy Nursamsi, S.H.M.Hum
NIP. 196111011993031002 NIP. 196804081997032002
KONSENTRASI PERBANKAN SY ARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SY ARIF JUDA Y ATULLAH
JAKARTA
1430 HI 2009 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi be1juclul Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah &
Koperasi Melalui Program Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi telah cliujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah clan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pacla 11 November 2009.
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (Sl)
pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).
PANl11A UJIAN
1. Ketua
'J Sekretaris
Jakarta. I 0 Desember 2009
Dekan.
uhammad Amin Suma,SH,MA,MM
NIP. 195505051982031012
: Dr. Euis Amalia, M.Ag
NIP. 197107011998032002
: H. Ah. Azharudclin Lathil~ M.Ag. Ml-I
NIP. 1974072522001121001
3. Pembimbing I : Dedcly Nursamsi, SH,M.Hum
NIP. 196111011993031002
4. Pembimbing II : Dra. 1-lj. Aficlah Wahyuni, M.Ag
NIP. 196804081997032002
S. Penguji l : Dr. Euis Amalia. M.Ag --f .................................. )
NIP. 197107011998032002 . - ' ~ ,'1°) 6. l'enguj i II : Drs. H. Zainul Arifin Yusuf. Mpcl ( .................................. )
NIP. 195667121981031003
LEMBARPERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
!. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I di Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta .
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
SyarifHidayatullah Jakarta.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universita Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Ciputat , Desember 2009
UsmanFauzi
KATAPENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Segala puji syukur tercurah bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, tempat
berlindung dan bersandar atas segala kelemahan manusia sebagai makhluk dhaif
dengan keagungan rahmat hidayahnya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah
pada junjungan Nabi dan Rosul Allah, Muhammad SAW. Dan kebaikan semoga
selalu hadir seperti keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai
akhir zaman.
Selanjutnya selama penyusunan skripsi ini, dan selama penulis menimba ilmu
di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Mu'amalat/Ekonomi Islam Konsentrasi
Perbankan Syari'ah, penulis mendapatkan banyak ha! yang sangat berharga yang
belum pernah di dapatkan sebelumya, juga penulis banyak mendapatkan motivasi
yang sangat besar dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis
ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu
dalam merampungkan skripsi ini, secara khusus penulis ingin sampaikan kepada :
I. Bapak Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH,MA,MM Selaku Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Ibu Dr. Euis Amalia. M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Ah
Azharudin Lathif M.Ag selaku Sehetaris Program Studi
Mu'amalat/Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syari'ah.
3. Bapak Zainul Arifin, M.Pd., Selaku Dosen Pensehat Akademik, yang
selalu memberikan nasihat dan masukannya bagi penulis
4. Bapak Deddy Nursyamsi dan Ibu Afidah Wahyuni selaku Dosen
Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan
masukan dan arahannya secara langsung kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Nuzum· selaku Senior Marketing/ Account Officer
Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi yang telah bersedia meluangkan
waktu ditengah kesibukam1ya untuk membantu penulis menyelesaikan
skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk
mengadakan studi perpustakaan di lingkungan perpustakaan Fakultas
Syari'ah dan Hukum.
7. Kedua orangtua serta seluruh keluarga tercinta yang selalu membimbing
dan men-support penulis baik moril maupun materil tanpa pernah
mengeluh dan berputus asa.
8. Teman-teman mahasiswa jurusan Perbankan Syari'ah C angkatm1 2005
yang tidak dapat disebutkan satu persatu nmnm1ya, semoga ilmu yang kita
miliki dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.
11
9. Rekan-rekan kosan Blok Barnt (Abing, Sahrul, Hamdan, Fauzul dll.) yang
telah meminjan1kan laptopnya dalam penulisan skripsi ini.
10. Juga kepada teman-teman Dewan Alumni Inswapala yang telah banyak
memberikan wawasan keorganisasian kepada penulis.
Kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun kritik & saran dari para
pembaca sangat di harapkan agar dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi bagi
penulis dan masyarakat seluruhnya.
Bakasi, Desember 2009
Penulis
iii
KATA PENGANTAR
DAFTARISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
DAFTARISI
B. Batasan & Pernmusaan Masalah
C. Tujuan & Manfaat Penelitian
D. Kajian Pnstaka
E. Metode Penelitian
F. Teknik Penulisan
G. Sistematika Penulisan
I
IV
Vll
Vll!
7
8
9
11
16
16
BAB II PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT, PERMASALAHAN UMKM &
KOPERASI DI INDONESIA, DAN KONSEP ANALISIS SWOT
A. ,Konsep Program Kredit Usaha Rakyat
B. Permasalahan UMKM & Koperasi di Indonesia
C. Konsep Analisis SWOT
BAB III PROFIL KOTA BEKASI & PT. BANK BUKOPIN TBK.
A. Profil dan UMKM di Kota Bekasi
iv
18
30
36
42
B. Company Profile PT. Bank Bukopin Tblc
C. Strategi Bank Bukopin dalam Mengembangkan UMKMK
48
58
BAB lV MEKANISME KUR DJ BANK BUKOPIN, KUR DENGAN POLA
SY ARI' AH. SERTA ANALISIS SWOT IERHADAP STRATEGI BANK
BlJKOPIN CABANG KOTA BEKASI DALAM MENGEMBANGKAN
USAHA MIKRO KECIL
A. Mekanisme Program Kredit Usaha Rakyat
I. Proseclur Pengajuan Pembiayaan 63
2. Realisasi Program KUR di Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi 73
B. KUR dengan Pola Syari"ah 75
C. Analisis SWOT Terhadap Strategi Pengembangan UMKM 85
di Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN
D. SARAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPJRAN LAMPIRAN
v
94
109
111
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1. Review Kajian Terdahulu 10
2. Tabel 2. Objek Kajian Penelitian Y g. Akan dilaksanakan 11
3. Tabel 3. Berbagai Skim Kredit untuk Mengembangkan Sektor Riil 21
4. Tabel 4. Persyaratan Kredit Usaha Rakyat s/d 500 juta 24
5. Tabel 5. Persyaratan Kredit Mikro s/d 5 juta 26
6. Tabel 6. KUR Linkage Program 26
7. Tabel 7. Penyerapan KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi 27
8. Tabel 8. Matriks SWOT 40
9. Tabel 9. Sebaran Penduduk Kota Bekasi 44
I 0. Tabel 10. Perkembangan Jumlah Perijinan Sektor Perdagangan Kota Bekasi 45
Th.2004
11. Tabel 11. Data UKM di Kota Bekasi
12. Tabel 12. Perkembangan Koperasi di Kota Bekasi
13. Tabel 13. Data Koperasi Kota Bekasi Tahun 2007
14. Tabel 14. Produk Bartle Bukopin
VI
46
47
47
56
15. Tabel 15. Perhitungan Cicilan dengan Metode Installment 71
16. Tabel 16. Perkembangan Debitur KUR selama Tahun 2008 67
17. Tabel 17. Realisasi KUR selama Tahun 2008 73
18. Tabel 18. Realisasi KUR di Bank Bukopin Cabang Bekasi selama Th. 2008 74
19. Tabel 19. Matriks Analisis SWOT Strategi Bank Bukopin
Vll
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 1. Realisasi Kredit Usaha Rakyat Tahun 2008 29
2. Gambar 2. Jumlah Debitur !Credit Usaha Rakyat selama Tahun 2008 29
3. Gambar 3. Kuadran Analisis SWOT 39
4. Gambar 4. Struktur Manajemen Bank Bukopin Kota Bekasi 55
5. Gambar 5. Model Linkage Programme antara BUS dan BPR/S 79
Vlll
BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ketahanan perekonomian suatu negara yang !mat ialah perekonomian yang
memperhatikan sektor usaha mikro kecil dan menengah. Sebagaimana data yang
diperoleh dari Kantor MeNegKop & UKM dikatakan bahwa di Indonesia sendiri,
pada tahun 2008 jumlah unit usaha mikro saja telah mencapai 52 juta unit, usaha kecil
mencapai 520.000 unit dan usaha menengah sebanyak 39.000 unit. Dari unit usaha
sebanyak ini UKM mampu menyerap 91/ juta peke1ja atau 99,4 % dari total peke1ja
yang ada. Dari jumlah ini UKM mampu menyumbangkan 56,7 % GDP kita, yang
sebagian besar (81,2 % ) berasal dari sektor nonpertanian. 1
Dengan mencermati sejumlah ketimpangan sosial-ekonomi dan sejumlah
faktornya, maka persoalan kita ke depan untuk pembangunan Indonesia yaitu,
bagaimana mengikis desparitas yang bersifat struktural. Hal ini praktis memerlukan
komitmen demokrasi ekonomi dalan1 bingkai keadilan. Dan ha! ini secara langsung
atau tidak memerlukan sikap keberpihakan kepada lapisan yang selama ini tertinggal.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada penganakemasan terhadap
pengusaha besar dan raksasa, dari kemudahan perizinan, fasilitas prasarana,
1 Statistik Usaha Mikro, Kecil, Menengah 2007-2008, artikel diakses dari website www.depkop.go.id pada tanggal 30 November 2009
2
pemanjaan proteksi dan pengucuran kredit tanpa batas sudah terlampau lama
diberikan kepada mereka. Sekarang ini sudah terlanjur ada banyak pengusaha
berskala besar dan raksasa dengan konglomerasinya yang sudah mempunyai
jangkauan seperti octopus. Selama kedndukan monopolistik ini dipertahankan,
apapun yang dipikirkan dan akan dilakukan untuk mengembangkan pengusaha kecil
dan menengah akan mubazir. 2
Berdasarkan data Tim Monitoring DepNaKerTrans mengenai dampak krisis
global terhadap tenaga kerja per 28 November 2008 menunjukkan saat ini jumlah
pekerja yang terancan1 PHK telah mencapai angka 66.603. Jumlah total tersebut
berdasarkan jumlah yang telal1 diPHK 16.988 peke1ja, jumlal1 rencana PHK 23.927
peke1ja, jumlah yang telah dirumal1kan 6.597 pekerja dan jumlah rencana yang
dirumahkan 19.091 pekerja.3, ditambal1 lagijumlah penduduk Indonesia yang saat ini
mencapai 220 juta jiwa dan diperkirakan menjadi 247,5 juta jiwa pada tahun 2015
dan 273 juta pada tahun 2025, 4 akan berdampak luas terhadap semua lini kehidupan
masyarakat mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan ataupun perekonomian.
Keberadaan UKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut
harus menjadi fokus Pemerintal1 dalam mengembangkan dan menumbuhkan
keberadaanya.
2 Kwik Kian Gie, Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi llBI, 1998), h. 213
3 Data Tim Monitoring DepNaKerTrans ,"jumlahpeke1ja yang terancam PHK telah mencapai angka 66.603," m1ikel diakses pada 09 April 2009 dari www.google.co.id
4 " Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia," artikel diakses pada 27 Agustus 2008 dari
\VW\v.kompas.con1.
3
Sistem ekonomi kerakyatan ialah sistem ekonomi yang memperhatikan sektor
ekonomi mikro kecil dan menengah. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung
secara maksimal terhadap sektor tersebut.
Masalahnya sekarang adalah bagaimana untuk memperluas dan
memberdayakan UKM di Indonesia yang cenderung masih menerapkan manajemen
tradisional, miskin inovasi dan jaringan, lemah terhadap akses permodalan, teknologi
cenderung konvensional sehingga mampu tumbuh secara bersama-sama dengan
perusahaan besar. 5
Lembaga keuangan, dunia perbankan khususnya idealnya memperhatikan
sektor ekonomi mikro kecil dan menengah, yaitu dengan menyalurkan dana
masyarakat dalam bentuk kredit kepada sektor mikro dengan pembebanan bunga
yang ringan.
Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu telah menyusun agenda
pembangunan nasional 2005-2009. Di bidang ekonomi ditetapkan tujuh agenda
perbaikan yang meliputi: I) perbaikan penciptaan kesempatan ke1ja; 2) peningkatan
kine1ja dan stabilitas ekonomi makro; 3) penghapusan kemiskinan; 4) peningkatan
akses rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas; 5) peningkatan rakyat terhadap
5 Sri Adiningsih, "Regulasi dalarn Revitalisasi UKM di Indonesia," artikel diakses pada 17 Oktober 2008 dari www.lfip.org.
4
pelayanan kesehatan; 7) penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuk; 7)
perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan peletarian mutu lingkungan hidup.6
Kaitannya dengan program diatas, maka salah satu program pemerintah
dalam rangka penghapusan kemiskinan yaitu mengeluarkan program Kredit Usaha
Rakyat sebagai upaya meningkatkan sektor usaha milao kecil dan menengah. Pada
akhir tahun ( 5 November ) 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah
meresmikan secara nasional program Kredit Usaha Rakyat ini, program kredit yang
ditujukan untuk sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi ini diberikan
dengan po la penjaminan pemerintah.
Adapun dasar pelaksanaan KUR adalah Nota Kesepahaman Bersama (MoU)
antara tiga pihak yaitu Pemerintah (Departemen Keuangan, Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Kementrian Negara Koperasi & UKM RI),
Perusahaan Penjaminan (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Aslaindo) dan
Perbankan (Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin & Bank Syariah Mandiri)
tanggal 9 Oktober 2007 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM &
Koperasi dan Addendum I Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tanggal 14 Mei
2008.7
6 Euis Amalia Keadi/an Distributif dalam Islam; Pengua/an Peran LKM dan UKM di Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2009). h.6
.' Totok Hermiyanto,." KUR untuk Pemberdayaan Sektor Riil & UMKM "artikel diakses pada 12 Oktober 2008 dari http://bakti.org/pipermail/news bakti.01:g/.
5
Kota Bekasi sebagai salah satu kawasan penyeimbang Propinsi DKI Jakarta
memiliki pos1s1 strategis sebagai kawasan pemukiman, dengan demikian
pengembangan potensi jasa dan perdagangan harus memperhatikan potensi pasar
lokal. Hal ini penting karena dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa,
warga Kota Bekasi masih banyak yang harus keluar Kota Bekasi, utamanya Jakarta.
Ini menandakan bahwa kemampuan pelaku bisnis jasa dan perdagangan yang berada
di Kota Bekasi belum mampu memenuhi kebutuhan lokal.
Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam Pembangunan Ekonomi adalah
pengembangan potensi ekonomi. Kaitarmya dengan pembangunan daerah bahwa
potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada didaerah yang
mungkin dan layak dikembangkan sehingga terns berkembang menjadi sumber
pendapatan rakyat setempat bahkan mendorong perekonomian daerah secara
keseluruhan untuk berkembang mandiri dan berkesinambungan.8
Untuk mengembangkan UKM dan Koperasi Pemerintah Daerah perlu
meningkatkan kemitraan usaha dalam memajukan Perekonomian Daerah. UKM yang
ada di Kota Bekasi hingga saat ini belum terkelola dengan baik, ha! ini secara umum
diakibatkan oleh masih rendahnya kemampuan permodalan dan manajerial sehingga
menyebabkan rendalmya produktifitas UKM. Melalui analisis terhadap permasalahan
yang dihadapi dalam peningkatan UKM dan Koperasi di Kota Bekasi saat 1m,
8 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bekasi tahun 2006, artikel diakses pada 15 September 2008 dari www.google.co.id.
6
didapatkan program prioritas; Peningkatan kemampuan usaha kecil untuk memasok
input industri /jasa/ dan perdagangan berskala besar dan pendataan profil.9
Dengan dilaksanakannya program Kredit Usaha Rakyat maka diharapkan
dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan Koperasi di wilayah
Kota Bekasi yang sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun
pembangunan daerah.
Bank Bukopin yang sejak berdirinya tanggal I 0 Juli 1970 menfokuskan diri
pada segmen UMKM & Koperasi, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi
bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Seiring
dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan
masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke
segmen komersial dan konsumer. 10
Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan
secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana
yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan
praktek tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin
melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel.
Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di
22 provinsi di seluruh Indonesia yang terlmbung secara real time on-line. Sesuai
9 !bid. '0 "Profil Bank Bukopin", A1tikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT.
Bank Bukopin http://www.bukopin.eo.id// profil_perusahaan//sekilas_perusahaan.html.
7
dengan misinya yaitu "Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabab, turut
berperan dalam pengembangan usaba menengah, kecil, rnikro dan koperasi, serta
meningkatkan nilai tarnbah investasi pernegang saham dan kesejahteraan km-yawan ",
Maka Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi
nama "Swamitra", yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan
dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. 11
Kaitannya dengan Program Pemerintah Kredit Usaha Rakyat, Bank Bukopin
sebagai bank Pemerintah sekaligus rekanan dalam penyaluran program ini, hingga
akhir tahun 2008 tercatat telah menyalurkan kredit hingga > 600 Milyar bagi 2.994
debitur. 12
Sehingga atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap
"Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kccil dan Mcnengah Mclalui Program
Pemcrintah Kredit Usaha Rakyat di Bank Bukopin Kantor Cabang Kota Bekasi
"
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Dikarenakan luasnya pembahasan mengenai pelaksanaan progran1 Kredit
Usaha Rakyat ini, maka agm- lebih terarah pembahasan dalam penelitian ini berusaha
untuk menjawab permasalahan mengenai :
II Ibid 12 Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari http://www.smecda.com// files /KUR
8
l .Bagaimana Mekanisme dan Realisasi Program KUR di PT. Bank Bukopin?
2. Bagaimana Strategi yang digunakan oleh PT. Bank Bukopin Cabang Kota
Bekasi dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah &
Koperasi melalui Program Kredit Usaha Rakyat ?
3. Analisis SOWT terhadap strategi pengembangan UMKMK di Bank
Bukopin dan Aplikasi KUR yang sesuai dengan pola syari'ah?
C. Tujuan & Manfaat Penelitian
I. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk :
a. Mengetahui mekanisme dan realisasi Program Kredit Usaha Rakyat
Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi
b. Mengetahui Strategi yang digunakan oleh PT. Bartle Bukopin Cabang
Kota Bekasi dalam rangka mengembangkan UMKM & Koperasi
melalui Progran1 Kredit Usaha Rakyat
c. Mengetahui tinjauan analisis SWOT terhadap Strategi yang digtmakan
oleh PT. Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi dalam mengembangkan
sektor UMKM & Koperasi serta Pola Pembiayaan KUR dengan Pola
Syariah.
9
2. Manfaat Penelitian
a. Secara akademis adalah untuk menambah khazanah keilmuan dalam
strategi pengembangan UKM melalui program KUR dan keilmuan
mengenai tinjauan kesyari'ahan terhadap strategi tersebut
b. Secara praktis agar dapat digunakan sebagai informasi dan rujukan
dalam mengetahui mekanisme KUR dan strategi pengembangan UKM
di Bank Bukopin
D. Kajian Pustaka
Kajian tentang strategi Perbankan terhadap UMKM & Koperasi sebenarnya
sudah cukup banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya baik berupa skripsi, artikel,
maupun buku bacaan, karena Kredit Usaha Rakyat merupakan skim pembiayaan
terhadap UMKM dan Koperasi, maka peneliti menghimpun tulisan mapun basil
penelitan yang membahas mengenai kegiatan pembiayaan !credit terhadap usaha
mikro, beberapa diantaranya skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
1.
Tabel. 1
Review Kajian Terdahulu teutang Strategi Pengembangan
Andi lrmansyah
Skripsi SJ Muamalat Perbankan Syari 'ah, UIN Jkt, 2008
Strategi Koperasi Industri Kayu & Meubel (KIKM)
Jakarta Timur dim. Pemberdayaan UKM
Melakukan pembinaan terhadap anggota Koperasi yg. Terdiri dari UKM dengan berpegang pada
2. Ferliatim Julianto
3.
4.
5.
Sla·ipsi SJ Muamalat Perbankan Syari 'ah, UIN Jkt, 2006
Nafisah
Sla-ipsi SI Muamalat Perbankan Syari 'ah, UJN Jkt, 2007
Euis Amalia
Buku. PT. Raja Grafindo, Jkt, 2009
Sri Adiningsih
Peran PT. Permodalan Nasional Madani dalam
pembiayaan UKM melalui Lembaga Keuangan
Syari'ah
Potensi & Strategi BMT dim. Pengembangan
UMKM (Studi Kasus pd. BMT Ta'awun Cipulir)
Keadilan Distributif; Penguatan Peran UKM &
LKM
Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil &
Menengah
10
(RAPBK) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
Keberhasilan PT. PNM dim. Menyalurkan pembiayaan thd. UMKM melalui LKS, BPR/S, KSP/USP, BMT yg. Berbasis kemitraan, selain tiu juga dim. Menetapkan kebijakan mengacu pd. Indicator makro & mikro ekonomi
Keberhasilan BMT Ta'awun dim. Memanfaatkan potensi yg. Dimiliki UKM diwilayah Cipulir dng. Strate gin ya yg. menerapkan etika syari' ah dim. pembinaannya
Analisis mengena1 kebijakan pemerintah yg. berhubungan dng. LKM/S, potensi, clan permasalah yang dihadapi oleh LKM/S,konsep keadilan distributive dim. islam dll.
Analisis mengenm permasalahan yg. Dihadapi oleh UKM di Indonesia dai1 di beberapa negara lain
11
Adapun topik kajian yang penulis teliti adalah sebagai berikut :
Tabel. 2
Objek Kajian Penelitian Skripsi yang Dilaksanakan
·· Namii·Ifl!nemr Usman Fauzi
K Metode Penelitian
L Jenis Penelitian
Strategi Pengembangan UMKM & Koperasi
Melalui Program Kredit Usaha Rakyat 'di Bank Bukopin Cabang Kota
Bekasi
Aplikasi Program KUR dan Strategi Pengembangan UMKM & Koperasi yg. dilakukan oleh Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi, KUR dng. Pola syari 'ah, serta Pen era pan analisis SWOT terhadap strategi pengembangan tersebut
Jenis peneltian ini yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan mancari atau
merumuskan masalah-masalah dari suatu fenomena, serta berusaha memberikan
. . 13 mterpretas1 yang tepat.
Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta
tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk
tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta
13 Ety Rohaety. Dkk.. Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007). h. 13
12
proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu
fenomena. 14
Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan
pelaksanaan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat di Bank Bukopin serta
strateginya dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui
program kredit usaha rakyat tersebut. Hasil dari penelitian ini lebih menekankan
kepada proses daripada makna generalisasi.
2. Jenis dan Sumber Data
a. Data Sekunder
Pada penelitian ini digunakan metode kepustakaan (library Research) untuk
menjawab permasalahan penelitian, yaitu dengan mencari bahan-bahan yang perlu
dipersiapkan dalam penelitian, diantaranya dokumen-dokumen, buku-buku sumber,
internet, majalah, surat kabar dan media-media laim1ya termasuk data yang telah
dihimpun oleh lembaga atau instansi resmi yang berkaitan dengan tema diatas.
Sumber tersebut harus relevan dengan pokok masalah yang akan dibahas.
b. Data Primer
Disamping itu penelitian ini, juga menggunakan metode lapangan (field
research), dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada narasumber (data
14 Moh. Nazir. Metode Pene/itian. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003). h. 55
13
kualitatif ) dalam ha! ini adalah Bpk. Muhammad Nuzuar, Marketing /Senior
Acco1111t Officer PT. Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi serta melakukan
observasi ke tempat penelitian untuk mendapatkan basil yang lebih akurat.
Adapun tempat yang dijadikan penelitian lapangan adalah Bank Bukopin
Kantor Cabang Kota Bekasi yang beralamat di Ruko Niaga Kalimas Blok C-17 JI.
Inspeksi Kalimaiang teip. (021) 88357688 I 99. Bekasi Timur.
Dalam analisisnya, penelitian ini juga menggunakan record/ realisasi
pelaksanaan progran1 selama tahun 2008 (data kuantitatif) yang diperoleh selain dari
Bank Bukopin, yaitu melalui situs resmi Kementrian Koperasi dan UMKM di
http://www.depkop.go.iq/ serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Bekasi yang beraiamat di JI. Rawa Tembaga I No. 1 teip. 8842009/884282
3. Teknik Pengumpuian Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan. Selalu acla hubungan antara metode
mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin clipecahkan. Masalah
memberi arah dan mempengaruhi metocle pengumpulan clata. 15
Maka peneliti menggunakan wawancara sebagai metocle pengumpulan data
dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Jenis wawancara
15 Ibid. h. 358
14
yang dignnakan oleh peneliti ialah jenis wawancara terstruktur/sistemik yaitn
wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan
pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak dipertanyakan kepada responden.
Pedoman wawacara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus
diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut
telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan ,
dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang
lebih kompleks.
Pada kondisi tertentu, pedoman wawancara terasa an1at penting bagi
pewawancara. Hal ini disebabkan beberapa fungsi sebagai berikut :
I. Membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang
harus dipertanyakan;
2. Menghindari melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan
permasalahan penelitian;
3. Mampu meningkatkan kredibilitas penelitian, karena secara ilmiah
wawancara jenis ini dapat meyakinkan orang lain tentang apa yang
dilakukannya, karena dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis. 16
16 Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Pertama. (Jakai1a : Prenada Media. 2005). h.127
15
4. Teknik Analisis Data
Analisis data ialah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi,
serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. 17
Data akan sajikan dalam bentuk ura1an singkat, bagan, hubungan antar
kategori,flow chart, diagram/turns dan sejenisnya yang dikumpulkan dengan metode
deskrirtifyaitu memaparkan seiia membandingkan aspek-aspek yang menjadi fokus
penelitian yang telah dirumuskan baik itu data kualitatif ( prosedur pelaksanaan
!credit), maupun kuantitatif ( data realisasi k:redit, tingkat kredit macet, jumlah pese1ia
I debitur program KUR, pangsa pasar yang berhasil dijangkau dll. ) selama tahun
2008.
5. Pedoman Penulisan Laporan
Adapun telmik penulisan ini merujnk pada" Buku Pedoman Penulisan Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007 yang
diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SyarifHidayatullah.
6. Waktu Penelitian
Proses penelitian dilaksanakan sejak awal Februari sampai dengan Juli 2009 .
17 Op. Cit.. h. 358
16
F. Telrnik Penulisan
Penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman Penulisan Skripsi yang
diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun
2007.
G. Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan
perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Metodologi Penelitian,
mencakup tentang instrument pengumpulan data, pengolahan data dan
analisis data. Tiajauan Pustaka dan Sistematika Penulisan Skripsi
BAB II Merupakan kumpulan tinjauan teoritis mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari Konsep Program Kredit
Usaha Rakyat, Makanisme Perkreditan di perbankan, Permasalahan yang
dihadapi oleh UMKM & Koperasi di Indonesia, serta Konsep Analisis
SWOT.
BAB III Deskripsi/gambaran umum UMKM di Kota Bekasi serta mengenai bank
peserta penyalur program Kredit Usaha Rakyat dalam ha! ini Bank
Bukopin Cabang Kota Bekasi.
BAB IV Pembahasan mengenai Mekanisme penyaluran kredit serta realisasi
pelaksanaan KUR, analisis SWOT terhadap strategi yang dilakukan oleh
17
Bank Bukopin dalam mengembangkan Usaha Mik:ro Kecil dan Menengah
serta pembahasau Makanisme KUR dengan pola syari'ah.
BAB V Penutup yaug berisi tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.
DAFTAR PUST AKA
LAMP IRAN
BAB II
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT, PERMASALAHAN UMKM &
KOPERASI DI INDONESIA, DAN KONSEP ANALISIS SWOT
A. Konsep Program Kredit Usaha Rakyat
Dalam tulisannya, Djoko Retnadi mengatakan bahwa sampai dengan akhir
tahun 2008, jumlah unit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia
mencapai angka 52,3 juta unit usaha. Namun demikian, dari jumlah tersebut, yang
telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 39,06% atau 19,1 juta,
sehingga sisanya sejumlah 29,7 juta sama sekali belum tersentuh perbankan. Dari
sejumlah 48,8 juta UMKM tersebut ternyata 90 persennya adalah Usaha Mikro yang
berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro
lain yang bersifat informal, di mana pada skala inilah paling banyak menyerap tenaga
kerja (pro job) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (pro
poor). 1
Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri
Keuangan No. 40/KMK.06/2003 sebagaimana juga dikutip oleh Sri Adiningsih
adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan \VNI dan memiliki basil
1 Statistik Usaha Mikro, Kecil, Menengah 2007-2008, m1ikel diakses dari website www.depkop.go.id pada tanggal 30 November 2009
19
penjualan paling ban yak Rp. 100 juta pe1tahun serta dapat menerima kredit maksimal
dari bank Rp. 5 juta.2
Karakteristik usaha mikro adalah :
1. Jenis barang I komoditi usaha tidak tetap ( sewaktu-waktu dapat
berganti)
2. Tempat usaha tidak tetap ( sewaktu-waktu dapat berpindah )
3. Belum melakukan administrasi keuangan ( tidak memisahkan antara
keuangan keluarga dengan keuangan usaha ).
4. Sumber Daya Manusia ( pengusaha ) belum mempunyai J!Wa
wirausaha yang memadai.
5. Tingkat pendidikan rata-rata sangat rendah
6. Umumnya belum berhubungan dengan lembaga keuangan bank
namun sebagian sudah berhubungan dengan lembaga keuangan bukan
bank.
7. Umunmya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil menurut Undang-Undang No.
9 tahun 1995 Pasal 5 tentang usaha kecil ialah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala
kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut: 3
2 Sri Adiningsih, "Regulasi dalam Revitalisasi UKM di Indonesia," artikel diakses pada 17 Oktober 2008 dari www.lfip.org.
20
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta
rupiah), tidal< termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki
basil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anal< perusalman atau cabang perusalman
yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak
langsung dengan Usaha Menengal1 atau Usaha Besar;
4. Berbentuk usalm orang perseorangan, badan usalm yang tidal< berbadan
hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Sementara menurut Inpres No. 10/1999, yang dimal<sud dengan Usaha
Menengah adalah entitas usaha dengan asset bersih Rp. 200 juta - Rp. I 0 M termasuk
tanah dan bangunan. 4
Apabila tidak ada upaya khusus dari pemerintah, dikhawatirkan perbankan
masih akan menghadapi kesulitan untuk dapat memberikan kredit kepada UMKM
karena pada umumnya walaupun UMKM telah feasible namun belum bankable.
Meskipun sebelum talmn 2007, cukup banyak program pemerintah yang ditujukan
untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan
3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 4 Sri Adiningsih,, "Regu/asi dalam Revitalisasi UKM di Indonesia,".
21
namun perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat
perbankan sehingga dan1paknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku
UMKM di tingkat akar rumput (grass root).5
Tabet 3: Berbagai Skim Kredit untuk Mengembangkan Sektor Riil 6
KKP-E Pengembangan Tanaman Pangan
2 KKP-E Pengadaan Pangan Mulai tahun 2000, semula KKP
3 KKP-E Peternakan Mulai tahun 2000, semula KKP
4 KKP-E Tebu Mulai tahun 2000, semula KKP
5 KKPA Kelapa Sawit Mulai tahun 1995
6 Kredit PEMP & Budidaya Jkan/ Rumput Laut Mulai tahun 2005
7 KP EN-RP Kemitraan (Kelapa Sawit) Mulai Desember tahun 2006
8 KP EN-RP Non Kemitraan (Karel & Kakao) Mulai Desember tahun 2006
9 KUMK-SUP Mulai tahun 2004
Mempe1iimbangkan kondisi tersebut akhirnya Pemerintah mengeluarkan
Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan
Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang
Reformasi Sektor Keuangan.
5 Djoko Retnadi," Kredit Usaha Rakyat, antara Harapan dan Tantangan", 6 Ibid.
22
Adapun dasar pelaksanaan KUR adalah Nota Kesepahaman Bersama (MoU)
antara tiga pihak yaitu Pemerintah (Departemen Keuangan, Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Kementrian Negara Koperasi & UKM RI),
Perusahaan Penjaminan (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Askrindo) dan
Perbankan (Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin & Bank Syariah Mandiri)
tanggal 9 Oktober 2007 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM &
Koperasi dan Addendum I Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tanggal 14 Mei
2008.7
Tujuan MoU tersebut adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan
mengembangkan UMKM dan Koperasi dalam rangka penanggulangan/pengentasan
kemiskinan dan perluasan kesempatan ke1ja.
Dalam melaksanakan KUR tersebut pemerintah berfungsi membantu dan
mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga
Penjaminan bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh
Perbankan, sedangkan Perbankan ( enam bank peserta KUR) adalah penerima jan1inan
yang menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana
perbankan masing-masing yang mana kredit dimaksud dijamin oleh Lembaga
Penjaminan.
7 Hermiyanto, Totok." KUR untuk Pemberdayaan Sektor Riil & UMKM," artikel di akses pada 20 Oktober 2008 dari http://bakti.org/pipermail/news bakti.org/.
23
Dengan pola ke1jasama dengan pihak perbankan dan lembaga penjan1inan
maka pemerintah banyak berharap program Kredit Usaha Rakyat ini dapat berjalan
lebih baik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perkreditan untuk
usaha. Tidak ada lagi dana yang disediakan untuk digulirkan kepada UMKM yang
disediakan pemerintah, melainkan hanya biaya premi penjaminan kredit saja yang
disediakan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 1,4 triliun untuk penjaminan KUR
seluruh Indonesia.
Telah disepakati bersama usaha yang dapat dijamin adalah usaha produktif
yang layak, namun belum bankable. Dari ha! itu sangat tegas bahwa tidak dapat
hanya dengan membentuk kelompok baru lalu serta merta mengajukan Kredit Usaha
Rakyat.
Untuk lebih memberikan kesempatan UMKM & Koperasi yang selama ini
belum dapat merasakan pembiayaan perbankan, maka pasca addendum 14 Mei 2008,
KUR hanya diberikan kepada Debitur baru dan bukan kepada debitur yang sedang
menerima kredit/pembiayaan dari perbankan. 8
KUR juga hanya diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi dengan tujuan
pemenuhan untuk !credit modal kerja ataupun !credit investasi, bukan utuk kredit
konsumsi.
Menurut Thomas Suyatno yang dimaksud dengan kredit modal kerja adalah
kredit jangka pendek yang diberikan dengan tujuan untuk menutupi kebutuhan jangka
pendek/biaya produksi dari suatu usaha agar produksinya dapat tetap berjalan,
8 Ibid
24
sedangkan kredit investasi ialah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang
diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau
penanaman modal. Yang dimaksud disini adalah untuk pembelian barang-barang
modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi
proyek yang sudah ada atau pendirian proyek barn, pembangunan pabrik, pembelian
mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktifitas.9
Uang yang disalurkan kepada UMKM adalah murni dana milik perbankan
dan hanya 70% dari pinjanmn tersebut yang dijaminkan ke Lembaga Peqjaminan
(Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Askrindo), sedangkan 30% sisanya
menjadi risiko bank penyalur. Adapun besar premi penjaminan sebesar 1,5% dari
plafond kredit, dana itulah yang disediakan pemerintah pusat dalan1 APBN yang akan
ditagih oleh Lembaga Penjaminan. 10
Calon Debitur
Lama Usaha Besar Kredit
Bentuk Kredit
Suku Sunga
Perijinan
Legalitas
Tabel 4 : Persyaratan KUR s/d 500 ju ta 11
lndividu (Perorangan/ badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha roduktifyan la ak
Maksimal R . 500 juta Kmodal Kerja Menurun - maksimal 3 tahun Kredit Investas -maksimal 5 tahun Efektif maksimal 16% a
s/d Rp 100 juta: SIUP, TDP & SITU atau Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa > R . 100 juta : minimal SJUP atau sesuai ketentuan an berlaku Individu : KTP & KK
9 Thomas Suyatno dkk., h. 29 '0 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/ 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan
Kredit Usaha Rakyat Menteri Keuangan. Pasal 5
11 Djoko Retnadi," Kredit Usaha Rakyat, antara Harapan dan Tantangan",
Agunan
Kelompok : Surat pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan dari Kepala Desai Kelurahan
Koperasi/ Badan Usaha lain : sesuai ketentuan yang berlaku Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR lnvestasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai
25
Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)
Tambahan : tidak wajib dipenuhi
Dalam menilai 30% risiko sisanya bank tidak wajib meminta agunan
tambahan. Hal itu didasarkan pada penilaian kelayakan usaha UMKM, jika
dipandang masih ada risiko yang mampu mengakibatkan kemacetan maka bank dapat
meminta agunan tambahan sepe1ti se1tifikat, BPKB kendaraan atau usaha yang
dibiayai. Namun jika usalm yang dinilai layak oleh bank maka bisa saja bank tidak
meminta agunan tambahan. Meskipun tanpa agunan tambahan bank tetap harus
menerapkan prinsip kehati-kehatian dalam menyalurkan KUR ini karena setidaknya
masih ada 30% risiko yang ditanggungnya setidaknya dengan dokumen tertentu
sepe1ti surat keterangan usaha dari desa/negeri. Karena kredit ini dipemntukan bagi
usaha mikro kecil dan koperasi maka disepakati dalam MoU dan addendumnya
tersebut bahwa pinjaman yang dapat disalurkan setinggi-tingginya sebesar
Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan suku bunga kredit/margin
pembiayaan yang dikenalrnn setinggi-tingginya setara 16% ( enam belas persen)
efektif per tahun untuk KUR di atas RpS.000.000 (Lima Juta Rupiah), sedangkan
KUR di bawah RpS.000.000 (Lima Juta Rupiah) dikenakan bunga malcsimal setara
24% ( dua puluh empat persen) efektif per tahun.
Lama Usaha Besar Kredit Bentuk Kredit Suku Bun a
Prov & adm Le •alitas
Agunan
Calon Debitur Lama Usaha Besar Kredit
Jenis Kredit Suku Bunga Prov & adm
Legalitas
Agunan
26
Tabet 5 : Persyaratan KUR Mikro s/d 5 juta 12
KMK atau Kl menurun maksimal 3 tahun Efektif maksimal 1, 125% flate rate per bulan Tidak di un ut KTP&KK Pokok baik untuk KUR Modal Ke1ja maupun KUR lnvestasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai
Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)
Tambahan: tidak waib di enuhi
Tabet 6 : KUR Linkage Program 13
Minimal 6 bulan - maksimal Rp 500 juta - Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maksimal R 5 juta KMK menurun maksimal 3 tahun
- Memiliki ijin usaha dari yang berwenang
- Pen urns akti f Pokok : baik untuk KUR Modal Ke1ja maupun KUR lnvestasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai
Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh
kewajiban kepada bank (layak)
Tambahan : tidak wajib di enuhi
Dengan berbagai kesepakatan tersebut maka masing-masing bank
menindaklanjutinya dengan pe1janjian ke1jasama khususnya dengan Lembaga
12 Ibid 13 Ibid
27
Penjaminan dalam menyusun skim Kredit Usaha Rakyat. Sesuai dengan segmentasi
nasabahnya tentu masing-masing bank mempunyai skim yang agak berbeda namun
tidak melanggar MoU yang sudah disusun. Bagi berbagai pihak khususnya yang ingin
mendapatkan kesempatan itu tentunya dapat menanyakan kepada bank penyalur skim
Kredit Usaha Rakyat yang mungkin saja namanya dapat berbeda-beda setiap bank
tergantung strategi pemasarannya.
Untuk terns meningkatkan penyaluran KUR tentunya tidak hanya
dibebankan kepada perbankan untuk melakukan sosialisasi se1ia identifikasi UMKM
dan Koperasi yang layak untuk diberikan pembiayaan. Sesuai dengan isi MoU
Penjaminan Kredit dimaksud, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk
mempersiapkan U saha Mikro, Kee ii, dan Koperasi yang melakukan usaha produktif
baik bersifat individu, kelompok, kemitraan dan atau klaster untuk dapat dibiayai
dengan kredit. Selain perbankan, pemerintah juga dapat melakukan pembinaan dan
pendampingan selama masa kredit/pembiayaan juga memfasilitasi hubungan antara
UMKM dan koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti yang memberikan
kontribusi dan dukungan kelancaran usaha. 14
Tabel 7. Penyerapan KUR Per Sektoir Ekonomi 15
Pertanian 24.181 156,558
2 Pertambangan 56 0.808 13,139
3 Jndustri Pengolahan 2.487 1,304
14 Hermiyanto Totok, "KUR untuk Pemberdayaan Sektor Riil & UMKM," 15 Ibid.
23.29
1.95
0.19
28
PERPUSTAKAAN UMM~ UIN SYAl·HD JAl<P.RTA
171
4 Listrik Gas dan Air 4 0.055 683 0.10 5 Konstruksi 165 2.393 708 0.1 l 6 Perda an an, Restoran dan Hotel 4,046 58.807 452,259 67.27 7 Peru1nahan 0 0.001 2 0.00
8 Pengangkutan,Pergudangan,Kom 68 0.984 3,368 0.50 unikasi
9 Jasa-jasa Dunia Usaha 200 2.900 3,441 0.51 JO Jasa-Jasa Sosial/ Mas arakat 468 6.809 40,625 6.04 11 Lain-lain 0.03
Sumber: Kantor Menko Perekonomian (diolah)
Bank Indonesia juga menggolongkan kualitas aktiva produktif hanya
mengacu pada satu kriteria, yaitu ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
Sebelumnya, BI mengacu pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kemampuan
membayar dan kinerja keuangan sehingga bank mempunyai kapasitas yang lebih
besar membiayai sektor UMKM.
Realisasi KUR Per tanggal pemuktahiran data tanggal 31 Desember 2008
sebesar Rp.12.624,1 milyar untuk 1.671.630 debitur atau rata-rata laedit per debitur
Rp. 7,55 juta Sedangkan realisasi KUR per 30 Nopember 2008 sebesar Rp.12.012,7
milyar untuk 1.566.859 debitur atau rata-rata laedit per debitur Rp. 7,67 juta.
Realisasi kredit meningkat sebesar Rp. 611,4 milyar (5,09%) dan debitur meningkat
sebanyak 104.771 (6,69%) dan rata-rata kredit menurun sebesar Rp 0,12 juta (-1,50
%).16
16 "Realisasi Program Kredit Usaha Rakyat," Artikel diakses pada 22 Januari 2009 dari http://www.smecda.com/files/KUR/
29
14.000,00 12623,7
12.000,00
10.000,00
8.000,00
4.000,00
6.000,00
1.,,
2.000,00
0,00
··········· ··········.··."10'·'0··· 3 261350
l''i;niol ..... . ,~'""' ..... __ ----------- ' ' ""' '"'" .. ., .... ..
JAN PEB fvlART APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES
( dalam milyar)
1 600 000
1 600.000
1.400 000
1 200 000
1.000 000
1300 000
600 000
400 000
200 ooo
JAN
17 Ibid. 18 Ibid.
Gambar 1. Realisasi KUR Th. 2008 17
PEB /IAART APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES
Gambar 2. Jumlah Debitur KUR selama Th. 2008 18
30
B. Permasalahan UMKM Di Indonesia
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan
sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah
penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di
sektor tradisional maupun modern. Peranan UKM tersebut menjadi bagian yang
diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua
departemen yaitu : Departemen Perindustrian dan perdagangan Kementrian Negara
Koperasi dan UKM.
Dalam menghadapi persamgan yang semakin ketat, karena semakin
terbukanya pasar di dalam negeri, merupakan ancanrnn bagi UKM dengan semakin
banyak:nya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Oleh
karena itu pembinaan clan pengembangan UKM saai ini dirasakan semakin mendesak
clan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian
UKM diharapkan dapat tercapai dimasa mendatang.
Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah
(UMKM) menurut Abdul Rosie! dalam tulisannya Manajemen Usaha Kecil
Menengah & Koperasi, antara lain meliputi :
1. Faktor Internal 19
a. Kurangnya Permodalan; Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan
untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh
19 Abdul Rosyid, Manajemen Usaha Keci/ Menengah & Koperasi, Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB. Artikel diakses dari www.google.co.id pada tanggal 24 November 2009.
31
karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha
perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada
modal dari si pemilik yang jumlalmya sangat terbatas, sedangkan modal
pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena
persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat
dipenuhi.
b. Smnber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas Sebagian besar usaha kecil
tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun.
Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun
pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen
pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan
optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut
relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk
meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.
c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang
pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha
yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena
produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas
yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai
jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat
menjangkau internasional dan promosi yang baik.
2. Faktor Eksternai2°
32
a. lklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Kebijaksanaan Pemerintah untuk
menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari
tahun ke tahun terns disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya
kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih te1jadinya persaingan yang kurang
sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.
b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang
berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan
sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan
kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
c. Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun
1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk
mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan
mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa
pungutan-pungutan barn yang dikenakan pada Usaha Kecil dan Menengah
(UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya
saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disamping itu semangat kedaerahan
yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi
pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.
20 Ibid.
33
d. Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFT A yang mulai
berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap
usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas.Dalam ha!
ini, mau tidak mau U saha Kecil dan Menengah (UKM) di tun tut untuk
melakukan roses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat
menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan
standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000)
dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering
digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tarif
Barrier for Trade). Untuk itu maka diharapkan UKM perlu mempersiapkan
agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan
kompetitif yang berkelanjutan.
e. Sifat Produk dengan Lifetime Pendek Sebagian besar produk industri kecil
memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan
dengan lifetime yang pendek.
f. Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk
yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitifbaik di pasar nasional
maupun internasional.
Upaya untuk Pengembangan UMKM21
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) pada
hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan
21 Ibid.
34
masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM,
maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :
a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah perlu mengupayakan
terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan
ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan
usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
b. Bantuan Permodalan Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan
syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu
peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal,
sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal
ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah(UKM) sebaiknya
menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank.
Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai saat ini BRI memiliki sekitar 4.000 unit
yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat
sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorong
pengembangan LKM . Yang harus dilakukan sekarang ini adalah bagaimana
mendorong pengembangan LKM ini be1jalan dengan baik, karena selama ini
LKM non koperasi memilki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.
c. Perlindungan Usaha Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional
yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan
perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undangundang maupun
35
peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling mengnntungkan (win-win
solution).
d. Pengembangan Kemitraan Perlu dikembangkan kemitraan yang saling
membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam
negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli
dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan
pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan
mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari
dalam maupun luar negeri.
e. Pelatihan Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam
aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta
keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu
diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk
mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraim rintisan.
f. Membentuk Lembaga Khusus Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus
bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan
dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari
solusi dalan1 rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal
yang dihadapi oleh UKM.
g. Memantapkan Asosiasi Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk
meningkatkan perannya antara lain dalam pengembimgan jaringan informasi
usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
36
h. Mengembangkan Promosi Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara
UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya
mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga I
diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya. Mengembangkan
Kerjasama yang Setara Perlu adanya ke1jasama atau koordinasi yang serasi
antara pemerintah dengan dunia nsaha (UKM) w1tuk menginventarisir
berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.
C. Konsep Analisis SWOT
1. Pengertian Strategi
Menumt Alfred Chandler sebagaimana dikutip oleh James C. Craig dan
Robert M. Grant, strategi adalah penetapan sasaran dan tnjuan jangka panjang sebuah
perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk
. d . . 22 mencapm sasaran an luJuan 1tu.
Sedangkm1 menurut Kenneth Andrew sebagaimana dikutip oleh James Craig
dan Robert M. Grant, strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan
serta rencana penting untuk mencapai tujuan, yang dinyatakan dengan cara seperti
menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan, dan jenis atau
akm1 menjadi jenis apa perusahaan ini.
22 James C. Craig dan Robe1t M. Grant, Strategic Management, Jakarta, Elex Media Computindo, 2002, h. 4.
37
Sedangkan Penyusunan strategi yang baik perlu dilakukan agar seluruh
perencanaa yang telah disusun dapat be1jalan dan diantisipasi dengan sebaik
baiknya.Berbagai pendekatan untuk merumuskan strategi perusahaan bisa dilakukan
antara lain melalui pendekatan analisis SWOT yang memang lazim dipergunakan
dalam perumusan strategi perusahaan karena dipandang lebih mudah dan sederhana
penyusunannya.
2. Pengertian Analisis SWOT
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk
merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (Opportunity), namun secara
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman ( threatment).
Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi,
tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis
(strategic planner) harus menganalisis faktor-fakto strategis perusahaan (kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut
dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah
analisis SWOT.23
23 Ibid., h. 5
38
3. Cara Mcmbuat Analisis Swot
Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh
kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan
dalam analisis SWOT. SWOT sendiri adalah singkatan dari lingkungan internal
Strength dan Weakness se1ia lingkungan eksternal Opportunities Threats yang
dihadapi didunia bisnis.
Dibawah ini disampaikan upaya-upaya sistematis untuk dapat dipergunakan
sebagai bahan untuk mendeskripsikan kondisi yang dihadapi.
a. Strenghts (Kekuatan)
Sesuatu yang selama ini menjadi kekuatan utama (internal-sesuatu yang dapat
dipengaruhi secara langsung) dari dahuku sampai sekarang.
b. Weakness (Kelemahan)
Segala sesuatu yang menjadi kelemahan utama (internal) dari dahulu sampai
dengan sekarang.
c. Opportunities (Peluang)
Berbagai potensi yang dapat dieksplorasi untuk mempengaruhi pencapaian
sasaran yang diharapkan.
d. Threats (Ancaman)
39
Segala sesuatu yang dapat membatasi atau menggagalkan pencapaian
( eksternal) sasaran yang ditetapkan tetap, belum pernah et1jadi dan tidak dapat
dipengaruhi secara langsung.
Gambar 3. Kuadran Analisis SWOT
Kekuatan Internal
3. Mendukung Strategi Turn-around
Kelemahan Internal
4. Mendukung Strategi Defensif
I. Mendukung Strategi Agresif
Berbagai Peluang
2. Mendukung strategi Diversifikasi
Berbagai Ancaman
Keterangan :
Kuadran I : Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan
pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented trategy)
Kuadran II Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang jangka panJang dengan cara strategi
diversifikasi (produk/pasar).
Kuadran III : Fokus strategi yang diterapkan adalah dengan meminimalkan masalah
masalah internal perusahaan sehingga dapat merebu peluang pasar
yang lebih baik.
40
Kuadran IV Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana
perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan
internal. 24
4. Penggunaan Matriks Analisis SWOT
Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan
ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan
kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan
alternative strategis.
Tabel 8.
Matriks SWOT Faktor-Faktor IFAS* dan EFAS*
I~' Strenght (S) Weakness (W)
s Menentukan faktor-faktor Menentukan faktor-faktor kekuatan internal kelemahan internal
Opportunities (0) Strategi SO Strategi WO
Menentukan faktor-faktor Menciptakan strategi yang Menciptakan strategi yang peluang eksternal menggunakan kekuatan untuk meminimalkan kelemahan dan
memanfaatkan peluang 1nenghindari ancan1an
Threats (I') Strategi ST Strategi WT
Menentukan faktor-faktor Menciptakan strategi yang Menciptakan strategi yang ancan1an eksternal menggunakan kekuatan untuk meminimalkan kelemahan dan
mengatasi ancaman 1nenghindari anca111an
*!FAS (Internal strategic Factors Analysis Summmy): Rumusan faktor-faktor strategis internal
**EFAS (Eksternal Strategic Analysis Sununary'): Rumusan factor-factor strategis eksternal perusahaan
24 Ibid. h. 19-20.
41
Keterangan :
a. Strategi SO
Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang ada.
b. Strategi ST
Strategi ini dipergunakan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman
c. Strategi WO
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada
d. Strategi WT
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.25
25 Ibid,h. 31-32.
42
BAB III
GAMBARAN UMUM KOTA BEKASI & PROFIL PT. BANK BUKOPIN
A. Profil Kota Bekasi
1. Kondisi Geografis
Kota Bekasi memiliki wilayah seluas 210,49 Km2, dan memiliki 12 (delapan)
kecamatan, serta 52 kelurahan/desa. Dan secara geografis wilayah Kota Bekasi
terletak pada 106° 55' bujur tinmr dan 6° 7' - 6° 15' lintang selatan, dengan batas-
batas administrasi sebagai berikut : 1
Sebelah Utara Kabupaten Bekasi
Sebelah Selatan Kabupaten Bogor
Sebelah Baral DKI Jakarta
Sebelah Timur Kabupaten Bekasi
2. Visi & Misi
a. VISI Kota Bekasi yaitu,
"Bekasi Kota Unggul dalam Jasa dan Perdagangan bernuansa IHSAN".
Visi tersebut mengandung makna yang dalam, yaitu :
l). BEKASI KOTA: Komunitas masyarakat modern
a) Wilayah administrasi pemerintahan yang membedakan dengan
wilayah Kabupaten Bekasi.
"Profil Kota Bekasi", A1tikel dikases pada 25 Januari 2009 dari http://kotabekasi.go.id/Kotabekasi/profilbekasi/profil.htm
b) Kawasan perkotaan.
2). UNGGUL : Kinerja lebih baik dari yang lain
a) Semangat uutuk maju.
b) Produktivitas dan efisiensi yang tinggi
c) Kualitas yang tinggi.
d) Mempunyai daya saing yang tangguh.
3) JASA : Pelayanan publik
a) Pelayanan jasa kegiatan ekonomi.
b) Mengunggulkan perdagangan dan siap menghadapi pasar bebas.
4) JHSAN: Cita-cita lulmr masyarakat Kota Bekasi.
a) Nilai-nilai yang dikembangkan masyarakat di Kota Bekasi.
43
b) Motto Kota Bekasi, "Indah, Harmonis, Sejahtera, Aman dan
Nyaman".
b. MISI Kota Bekasi yaitu: 2
I) Agama, Meningkatkan kualitas kerukuuan beragama.
2) Sumber Daya Manusia, Memberdayakan Sumber Daya Manusia.
3) Ekonomi, Meningkatkan iklim usaha yang sehat dan adil uutuk
mengembangkan jasa dan perdagangan serta industri kecil yang
berwawasan lingkuugan guna mendorong pertumbuhan ekonomi
yang merata.
4) Hukum, Menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
2 Ibid.
44
5) Sumber daya alam. Mengoptimalkan dan melestarikan sumber daya
alam.
6) Sumber Daya Bua tan, Mengoptimalkan tata ruang.
7) Keamanan, Menjamin keamanan dan ketertiban.
8) Politik, Menciptakan iklim politik yang demokratis dan bertanggung
jawab.
9) Sosial Budaya, Mewnjudkan masyarakat Kota Bekasi yang
berbudaya dan bemmrtabat.
3. Penduduk Kota Bekasi
Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk 2.005.899 jiwa dengan sebaran
wilayah sebagai berikut :
Tabel 9 : Sebaran Penduduk Ko ta Bekasi 3
No J(ccantatan Lald~laki Percmpuan Jumlah
I. Pondok Gede 121.240 120.814 242.054
2. Jati Asih 91.524 90.936 182.461
3. Jati Sampurna 54.561 53.946 !08.507
4. Bantar Gcbang 83.243 82.835 !66.078
5. Rawa Luinbu 88.104 90.661 178.765
6. Medan Satria 75.041 74.770 149.811
7. Bekasi Titnur 107.114 106.960 214.074
8. Bekasi Selatan 98.786 98.204 196.990
9. Bekasi Baral 115.004 114.768 229.772
IO. Pondok Mclati 51.136 50.320 101.456
II. Bekasi Utara 123.100 122.704 245.804
12. Mustika Jaya 47.196 49.582 97.768
Ju1nl11h 997.622 1.004.227 2.005.889
Data Talmn : 2005
"Profil Kota Bekasi'', Artkel di akses pada 25 januari dari http:/bps.kotabekasi.go.id//Kotabekasi/pendudukkota/bekasi_files/pendudukkota/bekasi.
45
4. UMKM dan Koperasi di Kota Bekasi
Sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kola Bekasi Tahun 2003 - 2008, Visi Kota
Bekasi adalah Kota Unggul Dalam Jasa Dan Perdagangan Bemuansa Ihsan. Aspek
perdagangan di Kola Bekasi menduduki posisi penting dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Perkembangan usaha perdagangan di Kola Bekasi pada tahun 2004 cenderung
mengalami kenaikan, ha! ini terlihat dengan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan
dan perkantoran. Sejalan dengan itu, penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangn (SIUP)
dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mengalami kenaikan.
Tabel 10 : Perkembangan jumlah perijinan sektor perdagangan
Kota Bekasi Tahun 20044
SIUP TDP TAHUN
Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase
2003 2.270 2.089 19.30% 17.13%
2004 2.712 2.238
Di Kola Bekasi UKM memegang peranan sangat penting karena 58,38% dari
PDRB Kola Bekasi merupakan kontribusi dari UKM, sedangkan usaha besar
menyumbang 41,62%. Kontribusi UKM Kola Bekasi terhadap PDRB ini temyata
lebih tinggi dari rata-rata sumbangan UKM terhadap PDRB Jawa Barat yang hanya
4 Prospektus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2006, artikel diakses pada 25 ajnuari 2009 dari www.google.co.id
46
mencapai 55,65%. Hal ini menunjukan bahwa peranannya relatif lebih besar dalam
perekonomian Kota Bekasi dibandingkan dengan peranan UKM dirata-rata
Kota/Kabupaten lainnya di Jawa. Di Kota Bekasi kontribusi terbesar adalab usaha
kecil sebesar 43,75%. Hal ini menunjukan bahwa perekonomian Kota Bekasi lebih
di to pang usaha kecil di banding usaha menengah. 5
Tabel 11. DATA UKM DJ KOTA REKAS! 6
No Kecan1atan Golongan Usaha
Kee ii Menengah Besar
I Bekasi Timur 9.055 1.000 27
2 Bekasi Baral 8.079 980 13
3 Bekasi Utara 5.647 488 20
4 Bekasi Selatan 9.365 975 10
5 Bantar Gebang 7.240 875 66
6 Medan Satria 5.517 890 17
7 Rawa Lum bu 11.612 790 13
8 Pondok Gede 10.312 975 20
9 Jati Asih 5.628 486 13
IO Jati Sampurna 4.271 430 IO
11 Pondok Melati -- -- --12 Mustika Jaya -- -- --
Jumlah 76.726 7.889 209
Sektor Koperasi mengalami pertumbuhan besar dengan adanya pe1iumbuhan
sebanyak 7 unit koperasi (5,19%) pada Tahun 2005, pada Tabtm 2004 sebanyak 506
5 Ibid.. h. 18 6 Data Tahun 2007. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi : Kepala
BidangUMKM
47
unit be1iumbuh menjadi 513 unit pada akhir Tahun 2005 dengan menyerap tenaga
kerja 1.126 orang, dari sisi permodalan dalan1 mendukung pembiayaan bagi Usaba
Kecil dan Mikro pada Tahun 2005 terwujud kemitraan antar koperasi dengan
perbankan clengan pengucuran kreclit ± Rp. 41.000.000.000,- clan didukung oleh
pertumbuhan modal sencliri sebanyak ± Rp. 21.000.000.000,- serta anggota sebanyak
± 102.000 orang. 7
Tabel 12. PERKEMBANGAN KOPERASI DI KOTA BEKASl8
TAHUN
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
JUMLAH KOPERASI PERTUMBUHAN (%)
464 100
481 3.66
489 1.66
513 4.91
545 6.24
559 2.57
654 16.99
Tabel 13. Data Koperasi Kota Belrnsi
Talmn 2007 9
Jumlah 545 unit
Anggota 62.747
Kaiyawan 1.673
Modal Sendiri 66.544.200. 705
Modal Luar 89.401.213.958
Volume Usaha 274.053.074.491
Total Asset 153.366.400.584
7 Prospektus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2006, h. 17 8 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi : Kepala Bidang Koperasi, data
pertumbuhan koperasi di Kota Bekasi 9 Ibid.
48
Ditinjau dari pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, maka
perekonomian Kota Bekasi sudah bm1gkit dm·i krisis, apalagi sektor UKM sebagai
jumlah usaha terbesar di Kota Bekasi telah mampu bertahill1 pada saat krirsis, karena
mempunyai ketahm1an relatif lebih baik dibanding usaha besar. Ketahanill1 tersebut
disebabkill1 karena UKM tidak tergantung bahan bairn ex impor, sehingga UKM terns
berproduksi dengan menggunakan bahan balm lokal, disamping itu UKM memiliki
potensi pasar yang tinggi, karena harga produksi ym1g relatif murah dapat te1jm1gkau
oleh masyarakat luas, ha! ini menjadikan UKM mempunyai peranm1 strategis, dalam
perekonomian Daerah Kota Bekasi.
Dalam rangka peningkatill1 akses pembiayaill1 bagi UKM sekaligus sebagai
keuill1gan Mikro di Kota Bekasi, diperlukan kebijakan untuk pemberdayaan UKM
dm1 Koperasi dalam mendorong peningkatill1 gerak roda perekonomian rakyat , Kota
Bekasi perlu meningkatkan pelayanan prima dibidang ekonomi kerakyatan yang
merata dengan sasaran terbentuknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang
merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 10
B. Profil PT. Bank Bukopin
1. Profil
Bank Bukopin yill1g sejak berdirinya tanggal I 0 Juli 1970 memfokuskm1 diri
pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang
'0 Prospektus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2006, h. 19
49
masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan
terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan
masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke
segmen komersial dan konsumer.
Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan
secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana
yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan
praktek tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin
melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel.
Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di
22 provinsi diseluruh Indonesia yang terhubung secara real time on-line. Banlc
Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama
"Swamitra", yang kini berjumlab 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan
dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. 11
Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan
Initial Public Offering (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terns
mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai
strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut
ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbanlrnn yang komprehensif
11 "Profil Bank Bukopin'', Artikel diakses pada 25 Januari 2009 dari http://www.bukopin.eo.id//
50
kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun
intemasional, produk yang beragam se1ia mutu pelayanan dengan standar yang tinggi.
Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhimya berujung
pada sasaran terciptanya citra Bartle Bukopin sebagai lembaga perbankan yang
terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan
membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank Bukopin tetap
tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan. 12
Unit Usaha Layanan Syari'ah
Pada tahun 2000, melalui Urusan Syariah, Bartle Bukopin mulai
mengembangkan produk perbankan yariah yang sesuai dengan ajaran dan prinsip
prinsip Islam yang beroperasi di bawah Direktorat Usaha Koperasi, Kecil dan Mikro
(UKKM). Cabang Syariah pertama Bank Bukopin dibuka di Jakarta pada Desember
200 l ,saat ini Bank Bukopin mempunyai 5 kantor cabang dan 3 kantor cabang
pembantu Syariah. Bank Bukopin mendapatkan ijin operasi dari Bauk Indonesia dan
kegiatannya diatur dalam kebijalcan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Syariah
Nasional dan Bank Indonesia (berkaitan dengan produk dan kegiatan operasionalnya)
yang merupakan bentuk pengawasan tambahan sebagaimana diuraikan pada bagian
"Pengawasan dan Peraturan Perbankan Indonesia". Produk-produk Bauk Syariah
12 Ibid.
51
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia sebelum
di luncurkan ke pasar. 13
Layanan Syariah menawarkan produk pembiayaan, pendanaan, dan jasa-jasa
lain termasuk simpanan ( seperti tabungan Bank Bukopin lainnya, giro dan deposito
berjangka), jasa sewa beli (ijaroh mumtahiyah bit Tamlik) untuk pembelian barang-
barang, jual beli (Murabahah) untuk pemilikan rumah, kendaraan, investasi, dan
barang konsumsi lainnya, dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Mudharabah
Musyarakah) sesuai dengan hukum Islam.
2. Visi & Misi Perusahaan
Adapun dalam menjalankan bisnis keuangan yang profesional, Bank Bukopin
mempunyai visi dan misi perusahaan, yaitu ;
Visi
Menjadi bank yang terpercaya dalam pelayananjasa keuangan
Misi
Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, turut berperan dalam
pengembangan usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi, se1ia meningkatkan nilai
tambah investasi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan. 14
13 Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin http://www.bukopin.co. id// profil _perusahaan//seki las _perusahaan.htm I.
14 Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin !lliJl://www.bukopin.co. id// profil_perusahaan//visi _ misi_perusahaan.htm I.
52
3. Budaya Pcrusahaan
Budaya Perusahaan merupakan suatu cerminan aturan perilaku yang umum
disebut dengan Kode Etik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya se1ia menimbang
nature bisnis yang dijalankan Bank Bukopin erat dengan unsur "Trust"
(Kepercayaan), maka sebagai suatu organisasi, Bank Bukopin dituntut untuk
memiliki suatu aturan yang mengikat seluruh jajarannya dalam be1iindak sesuai
dengan standar tertinggi dalam integritas profesional dan personal di seluruh aspek
kegiatan perusahaan, serta mematuhi seluruh undang-undang, tata te1iib, peraturan
dan kebijakan Perusahaan. 15
Berkenaan dengan ha! tersebut, Bank Bukopin telah mengembangkan nilai-
nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan budaya perusahaan Bank Bukopin
yang mencakup 5 budaya perusahaan :
a) Fokus pada Nasabah
Memahan1i, mengembangkan, melayani dan memenuhi kebutuhan serta
keinginan bagi pihak yang membutuhkan, baik internal maupuu eksternal
b) Ke1jasama
Saling membantu, melakukan koordinasi dan beke1jasama sehingga
menghasilkan sinergi positif
c) Disiplin
15 Artikel diakses pada tanggal I 7 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin httn://www.bukopin.eo.id// profil_perusahaan//budaya_perusahaan.html.
53
Mematuhi setiap peraturan, ketentuan dan memenuhi komitmen baik
internal maupun ekstemal
d) Kompetensi
Memiliki pengetahuan, ketrampilan, wawasan dan pengalaman dalam
bidang tugasnya serta senantiasa meningkatkannya
e) Integritas
Memiliki, menjunjung tinggi dan menjalankan nilai-nilai kejujuran,
ketulusan, menghindari benturan kepentingan dan pengalahgunaan
kewenangan.
4.Penghargaan
Penghargaan nasional maupun internasional yang telah diraih :
Tahun2007;
a) InfoBank Golden Trophy dari majalah Infobank dengan Penghargaan
predikat bank berkinerja sangat bagus selama lima tahun berturut-turut.
b) Penghargaan Banking Service Excellence Award 2006-2007 dari
Marketing Research Indonesia (MRI) dan Majalah InfoBank sebagai 6th
Best Overall Perfonnance. 16
Tahun2008;
16 Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin h!!P-://www .b ukoQin .co. id/ I profil _perusahaan/ /penghargaan _.html.
54
Dengan kinerja usaha yang terus tumbuh dengan sehat disertai inovasi produk
dan peningkatan kualitas layanan, Bank Bukopin telah memperoleh penghargaan
yaitu:
a) Penghargaan InfoBank Golden Trophy dari majalah Infobank dengan
predikat bank berkinerja sangat bagus selama lima tahun berturut-turut.
b) Penghargaan Banking Service Excellence Award 2006-2007 dari
Marketing Research Indonesia (MRI) dan Majalah InfoBank sebagai 6th
Best Overall Performance 17
5. Komisaris & Direksi 18
Saean Achmady, SE : Komisaris Utama
Ir. Andi Caheruddin Muhammad : Komisaris
Drs. Boediarso Teguh Widodo : Komisaris
Y oyok Sunaryo : Komisaris Independen
Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA : Komisaris Independen
Drs. Syamsul Effendi : Komisaris Independen
Glen Glenardi : Direktur Utama
Tri Joko Prihanto : Direktur Keuangan & Perencanaan
Agus Hernawan : Direktur Pelayanan & Distribusi
17 Ibid 18 A11ikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin
!illp://www.bukopin.eo.id// profil_perusahaan//komisaris_direksi .html.
55
Sunaryono : DirekturManajemen Resiko,Kepatuhan
& Pengembangan SDM
Lamira Septini Parwedi : Direktur Konsumer
Milaowa Kirana : Direktur Komersial
Sulistyohadi DS : Direktur Usaha Mikro, Kecil, Menengah
& Koperasi
Gambar 4. STRUKTUR MANAJEMEN
BANK BUKOPIN CABANG KOTA BEKASI 19
Ke ala Divisi
Bpk. Nasri
Direktorat UMKM Direktorat Konsumer
Bpk. Satriadi lbu Belinda
Leu ding Funding Prioritas MES
Bok.Damoar
Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi telah ada sejak tahun 2002 dengan status
Cabang Pembantu dan sejak tahu 2004 barn di tetapkan sebagai !cantor cabang yang
dapat melayani pembiayaan !credit dan menjadi kordinator wilayah beberapa Kantor
19 Wawancara Pribadi dengan Muhammad Nuzuar. Bekasi, 1 Juni 2009
56
Cabang Pembantu di daerah Cikarang, Pondok Gede, Pulo Gadung dan Cibubur yang
juga meliputi wilayah Kabupaten Bekasi. 20
6. Produk Perbankan Bank Bukopin
Sebagai bank yang yang secara konsisten terus berupaya memberikan
kemudahan kepada para nasabahnya, maka Bank Bukopin mengeluarkan berbagai
produk yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada seluruh nasabahnya. 21
Tabet 14. Produk Bank Bukopin
Produk Simpanan Produk Pembiayaan
1) Giro Bukopin I) Kredit Konsumer:
2) Giro Valas a) Kredit Mobil Bukopin
3) Siaga Dollar b) Back to Back Loan
4) Tabungan Siaga Bukopin c) KPR Bukopin
5) Tabungan Siaga Bukopin d) Kredit Serba Gtma
Bisnis 2) Kredit UKM
6) Tabungan Siaga Bukopin a) Kredit Komersial
Premium b) Kredit Investasi
7) Tabungan Rencana Bukopin : c) Kredit Modal Kerja
a) Manfaat Pendidikan 3) Bisnis Usaha
b) Manfaat Multiguna 4) Kredit Sindikasi
20 Ibid. 21 Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin
h!!J2:1/www.bukopin.eo.id// produk_simpanan//pembiayaan_jasa .html.
8) Deposito On Call 5) Micro Banking I Swamitra
9) Deposito Dollar 6) International Banking Products
I 0) Deposito Rupiah :
a) Umum
b) Merdeka
ProdukJasa
a) Bank Custody e) Modul Penerimaan Negara
b) Arranger f) e-Banking
c) Kagenan g) Wali Amanat
d) Bukopin Prioritas h) Bukopin Cash Management
Produk Unit Layanan Syari'ah
a. Simpanan
I) Giro wadi' ah
2) Tabungan wadi'ah Tabungan Haji
3) Deposito Mudharabah
b. Pembiayaan
!) Murabahah Mobil
2) Murabahah Rumah
3) Ishtishna
4) Salam
PERPUSTAKAAN UTAMA 1 UIN SYAHID JAKARTA _I
5) ljarah
6) Musyarakah
7) Mudharabah
57
58
C. Strategi Bank Bukopin dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil
Menengah & Koperasi
Sebuah konsep terobosan dari Bank Bukopin, yang memungkinkan Koperasi
dan Lembaga Keuangan Mikro mengatasi permasalah diatas, melalui kerjasama
Kemitraan dengan Bank Bukopin menggunakan teknologi mutakhir untuk menjamin
pelayanan yang professional se1ia jaringan pelayanan yang terpadu.
Swamitra adalah nama dari suatu bentuk kerjasama/kemitraan antara Bank
Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan
pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem
manajemen sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih
luas, dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-Undimgan yang berlaku.
Kerjasama/kemitraan yang dibangun didasarkan pada pertimbangan
kepentingan yang sama untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak, baik
bagi Koperasi ataupun Bank Bukopin.22
Swamitra berasal dari bahasa Kawi yang artinya ke1ja sama atas keinginan
sendiri (tanpa paksaan) dengan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan.
Swamitra sebagai suatu usaha yang dibentuk melalui kerjasama dengan
Koperasi, tunduk pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam, yang
dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dan penyaluran
22 "Program Kemitraan Bukopin,"Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin http://www.bukoRin.eo.id// bukopin/prod_mikrobanking.htm.html.
59
dana melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang
bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, serta koperasi lain dan atau
anggotannya (untuk selanjutnya cukup/dapat disebut Anggota Swamitra).23
Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Bank Bukopin melalui Swamitra
dalam ha! berusaha mengembangkan Koperasi I Lembaga Keuangan Mikro maupun
UMKM:
a. Aspek Manajemen
I) Memberikan pendidikan/pelatihan kepada para koperasi/lembaga
keuangan mikro agar lebih profesional dalam pengelolaan dana
,minimal sesuai dengan peraturan kaidah perbankan dan peraturan
Bank Indonesia. 24
2) Memberikan pelatihan dalam ha! recruitment SDM Koperasi agar
sesuai dengan standar yang telah di tentukan Bank Bukopin.
3) Menempatkan satu orang dalam setiap mitra Koperasi yang berfungsi
sebagai supervisi dalam ha! manajemen.
4) Dalam beberapa pengajuan kredit, harus melalui persetujuan
supervisor Bank Bukopin.
23 Ibid.
24 Muhammad Nuzuar, Wawancara Pribadi, Bekasi, I Juni 2009
60
b. Aspek Permodalan
Dengan adanya skim laedit program Pemerintah KUR ini dan Bank Bnkopin
sebagai salah satu bank yang ditunjuk dalam penyalurannya, maka hambatan yang
paling banyak dihadapi oleh UMKM ialah mengenai permodalan, diharapkan dapat
mempercepat pertumbuhan sektor ini.
Persyaratan dan kriteria yang lebih "lunak"dalan1 program ini dapat
mempermudah UMKM dalam mengakses fasilitas pembiayaan perbankan. Bentuk
keringanan dalam program ini yaitu :
1) Pemberlakuan jaminan sebesar 0-40 % tergantung nilai dari plafon
kredit, sedangkan pembiayaan diluar Program KUR sebesar 100-125
%.
2) Program ini diperuntukkan bagi para debitur baru atau belum pernah
menerima fasilitas kredit sejenis dari perbankan lainnya yang
dibuktikan dengan bank checking, sehingga pemerataan kesempatan
bagi UMKM untuk memperoleh kredit lebih terjamin
c. Aspek Teknologi
1) Jaringan Swamitra yang menggunakan system real time online
memungkinkan suatu transaksi dilakukan di gerai Swamitra dimana
saja. Real time online system Swamitra dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan Swan1itra kepada anggotanya
61
2) Transaksi anggota Swamitra dilakukan dengan memanfaatkanjaringan
real time online Bank Bukopin
3) Seluruh gerai Swamitra terhubung dengan host Bank Bukopin,
sehingga memungkinkan transaksi dilakukan di germ Swmnitra
dimanapun diseluruh Indonesia.
4) Gerai Swmnitra dikelola oleh tenaga-tenaga professional yang dilatih
secara khusus oleh Bank Bukopin.. Memberi dukungan pada
penyediaan infomiasi dan komunikasi bisnis sehingga perencanaan
produksi dan pemasaran dapat dilakukan dengan lebih baik, yang
dapat dimanfaatkan Anggota Swamitra dalam rangka peningkatan
usaha produktif-nya. 25
5) Sistem teknologi dan manajemen yang dipergunakan Swmnitra dapat
meningkatkm1 kepercayaan pada Anggota Swamitra tersebut, sehingga
dapat meningkatkan penghimpunan dana untuk disalurkan kembali
kepada Anggota Swmnitra lainnya.
6) Sistem manajemen dan teknologi Swamitra memiliki daya tarik bagi
pihak-pihak lain, seperii ; Pemerintah, BUMN, dm1 Swasta lainnya
dalmn rm1gka penyaluran dana-dana baik dalam bentuk bantum1
maupun dana bergulir dalam rangka meningkatkan usaha skala mikro
25 "Program Kemitraan Bukopin,"Artikel diakses pada tanggal 17 april 2009 dari website resmi PT. Bank Bukopin http://www.bukopin.eo.id// bukopin/prod_mikrobanking.htm.html.
62
dan kecil, ha! ini disebabkan kemampuannya dalam menyediakan
laporan perkembangan penyaluran dana-dana terse but secara akurat. 26
d. Aspek Informasi dan Pemasaran
Dengan daya dukung sistem infonnasi yang terhubung secara nasional,
maka memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antardaerah secara
lebih cepat, efisien, optimal, serta kemanan lebih terjamin yang pada
akhirnya dapat meningkatkan volume usaha secara lebih luas
26 Ibid.
BAB IV.
MEKANISME KUR DI BANK BUKOPIN, ANALISIS KUR DEN GAN POLA
SY ARI' AH, SERT A ANALISIS SWOT TERHADAP STRATEGI BANK
BUKOPIN CABANG KOTA BEKASI DALAM MENGEMBANGKAN USAHA
MIKROKECIL
A. Mekanisme Kredit Usaba Rakyat Bank Bukopin
1. Prosednr Pengajnan Pembiayaan
Bagi UMKM dan Koperasi yang membutuhkan Kredit dapat menghubungi
Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat lalu mengajukan
surat permohonan kredit/ pembiayaan. Maka bank akan melakukan penilaian
kelayakan dan menjadi kewenangan bank dalam memberikan persetujuan atau
menolak permohonan kredit/pembiayaan. Ketentuan persyaratan dokumentasi yang
ditetapkan oleh Bank Pelaksana berbeda-beda, dalam ha! ini beberapa persyaratan
dan ketentuan yang di berlakukan oleh Bank Bukopin bagi UMKM dan Koperasi
yang ingin mengakses program Kredit Usaha Rakyat : 1
a. Untuk Usaha Mikro (pengrajin, nelayan, petani, dan pedagang)
Ketentuan;
I) Menjalankan usaha produktifyang layak.
2) Mempunyai fotocopy KTP/KK dan sejenisnya.
1 "Skim KUR di Bank Bukopin", Artikel di akses pada 25 Februari 2009 dari http://www.smecda.com/deputi7 /menu/files/KUR
64
3) Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa dan sejenisnya)
dise1iai dengan menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya.
4) Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak
mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Barile
5) Mempunyai pembukuan atau catatan usaha, kecuali untuk budidaya
disektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian atau
perkebunan dalam arti seluas-luasnya.
6) Mempunyai atau dapat menyerap tenaga ke1ja.
7) Mempunyai dan menyerahkan fotocopy perijinan dan legalitas usaha
sesuai denganjenis bidang usaha minimal dari kelurahan.
8) Plafond Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan adalah diatas Rp.
50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000.
9) Agunan: 2
2 Ibid.
a) usaha yang dibiayai antara lain berupa stock barang dan atau
tagihan ( effektif atau belum efektif) atau sejenisnya dan atau
b) hak kebendaaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 2)
dibawah ini, dengan total nilai agunan minimal sebesar 35%
dari plafond Kredit/ Pembiayaan.
65
b. Untuk Usaha Kecil, dalam pengertian ini adalah pelaku usaha disektor
pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, jasa atau perkebunan dalam
arti seluas-luasnya.
Ketentuan;
1) Menjalankan usaha produktif yang layak.
2) Mempunyai dan menyerahkan fotocopy identitas pribadi pengelola/
Pengurus (KTP atau Kmiu Keluarga dan sejenisnya).
3) Bentuk usaha dapat berupa: Badan Usaha (Perorangan, CV atau Fa atau
Persekutuan Perdata lainnya) atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas
atau Koperasi).
4) Mempunyai dm1 menyerahkan fotocopy Akta Pendirian sesuai dengan
bentuk badan usaha atau badan hukumnya.
5) Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa kontrak dan
sejenisnya) disertai dengan menyerahkan fotocopy dokumen
pendukungnya.
6) Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak
mengajukan pennohonm1 K.redit/Pembiayaan kepada Bank.
7) Mempunyai pembukuan atau catatm1 keum1gan yang sederhana.
8) Mempunyai dan menyerahkan fotocopy perijinan dan legalitas usaha
antara lain NPWP, SIUP, TDP dan perijinan/legalitas lainnya sesuai
dengan bidang/jenis usahm1ya.
66
9) Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja.
10) Membuka rekening (tabungan atau giro) pada Bank.
11) Tidak sedang menikmati Kredit Pembiayaan sejenis dengan yang
dimaksud dalam Ketentuan Perkreditan ini dari perbankan lainnya yang
dibuktikan dengan Bank Checking.
12) Plafond Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp.
100.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000.
13) Agunan:
a) Kendaraan roda empat (mobil) dengan usia tahun pembuatan
maksimal 8 (delapan) tahun pada saat Kredit/Pembiayan disetujui
atau Deposito/ Tabungan/Rekening Giro yang diblokir dan atau
b) fixed asset berupa sertifikat yang dilengkapi dengan dokumen ljin
Mendirikan Bangunan (!MB) dan bukti pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) atau fixed asset berupa Kios dan sejenisnya
atau tanah dengan status letter "C"/girik/Petuk Bumi dan
sejenisnya sepanjang diyakini dapat diproses menjadi se1tifikat,
dengan total nilai agunan minimal sebesar 35% dari plafond
Kredit/Pembiayaan.
c. Untuk Usaha Menengah & Koperasi
67
Ketentuan : 3
1) Menjalankan usaha produktif yang layak.
2) Mempunyai identitas pribadi pengelola Pengurus (KTP atau Kartu
Keluarga dan sejenisnya)
3) Bentuk usaha dapat berupa: Badan Usaha (perorangan, CV atau Fa atau
Persekutuan Perdata lainnya) atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas
atau Koperasi)
4) Mempunyai Akta Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum sesuai
dengan bentuk badan usahanya.
5) Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa/kontrak dan
sejenisnya) dise1iai dengan menyerahkan fotocopy dokumen
pendukungnya.
6) Usaha telah dilakukan lebih dari 2 ( dua) tahun terhitung sejak
mengajukan permohonan Kredit/ Pembiayaan kepada Bank.
7) Mempunyai pembukuan atau catatan keuangan.
8) Mempunyai perijinan dan legalitas usaha antara lain NPWP, SIUP,
TDP dan perijinan atau legalitas lainnya sesuai dengan bidang/ jenis
usahanya.
9) Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja.
3 Ibid.
68
I 0) Menyerahkan fotocopy Rekening (tabungan atau giro) minimal 6
(enam) bulan terakhir (jika ada) dan bersedia membuka rekening
( tabungan atau giro) pada Bank.
11) Tidak sedang menikmati Kredit/Pembiayaan sejenis dengan yang
dimaksud dalam Ketentuan Perkreditan ini dari perbankan lainnya yang
dibuktikan dengan Bank Checking.
12) Plafond Kredit/ Pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp.
250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000.4
13) Agunan:
4 Ibid.
a) Kendaraan roda empat (mobil) dengan usia tahun pembuatan
maksimal 5 (lima) tahun pada saat Kredit/Pembiayan disetujui atau
Deposito/ Tabungan/Rekening Giro, yang diblokir oleh Bank dan
a tau
b) fixed asset dalam bentuk Tanah dan bangunan atau Ruko atau
apartement atau sejenisnya dengan kepemilikan SHM atau SGB
atau SGU yang dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atau dengan kelengkapan dokumen- nya sesuai jenis fixed
assetnya, dengan total nilai agunan minimal sebesar 40% dari
plafond Kredit; Pembiayaan.
69
d. Untuk Kredit/Pembiayaan Massa! (Kelompok Usaha Mikro atau Kelompok
Usaha Kecil) atau untuk UMKMK binaan, Ketentuan Perkreditan 1m,
agunannya adalah:
I) usaha yang dibiayai antara lain berupa stock barang dan atau tagihan
( effektif atau belum efektif) atau sejenisnya dtm atau
2) hak kebendaaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir b.2)
tersebut diatas, dengan total nilai agunan minimal sebesar 35% dari
plafond Kredit/ Pembiayaan, atau
3) dengan pola risk sharing berdasarkan perjanjian ke1jasama yang
disepakati oleh para pihak
Ketentuan Umum ;
I) Penggunaan Kredit/Pembiayaan adalah untuk modal kerja atau investasi
dan atau modal kerja, yang mendukung semua sektor ekonomi produktif
dan layak untuk dibiayai.
2) Jangka waktu untuk Kredit modal kerja maksimal 3 (tiga) tahun,
sedangkan kredit investasi maksimal 5 (lima) tahun.
3) Penjaminan Kredit/Pembiayaan dari PT Askrindo atau rerum SPU
adalah maksimal Untuk Usaha Mikro, dengan plafond
Kredit/Pembiayaan diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp.
70
100.000.000, agunannya adalah sebesar 70% dari plafond
Kredit/Pembiayaan, dan
4) Tingkat suku bunga /bagi basil/ nisbah sebesar 16% efektifper-tahun.
5) Biaya provisi dan biaya administrasi dibebankan kepada UMKMK.
6) Perhitungan atau penggunaan nilai agunan sebagaimana dimaksud pada
butir.diatas adalah dengan menggunakan nilai pasar.
7) Setting (bentuk) Kredit harus dalam bentuk aflopen/ installment
(plafond menurun) dengan ketentuan setiap akhir tahun terdapat
penurunan plafond Kredit/Pembiayaan sesuai dengan analisa kelayakan
dari Bank. Debitur di wajibkan membayar pokok pinjaman + bunga
setiap periodenya.
Contoh Soal Perhitungan Pelunasan Cicilan Kredit :
Pokok Pinjaman = Rp. 6.000.000
Bunga Pinjaman = 20 % Per tahun
J angka Waktu = 5 Tahun = 60 bulan
Cicilan Per bulan = Rp. 6.000.000 = Rp. 100.000 60
71
Tabet 15. Contoh Perhitungan Cicilan dengan Metode I11stallme11t 5
SCHEDULE CICILAN PT. X
Bulan Pokok Bunga Cicilan Bunga+Cicilan Saldo
ke- Pinjaman
I 6000000 100000 100000 200200 5900000
2 5900000 98333 100000 198333 5800000
3 5800000 96666 100000 196666 5700000
4 5700000 95000 100000 195000 5600000
5 5600000 93333 100000 193333 5500000
6 5500000 91666 100000 191666 5400000
7 5400000 90000 100000 190000 5300000
8 5300000 88333 100000 188333 5200000
12 4900000 81666 100000 181666 4800000
13 4800000 80000 100000 180000 4700000
56 500000 8333 100000 108333 400000
57 400000 6666 100000 106666 300000
58 300000 5000 100000 105000 200000
59 200000 3333 100000 103333 100000
60 100000 1666 100000 101666 0
Jumlah 3345000 6000000 9345000
(perhitungan di persingkat)
5 Thomas Suyatno dkk,. Dasar-Dasar Perkreditan. Edisi Keempat. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama 2007). h. 108
72
Kriteria penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKMK sebagai berikut:
I) Kredit/Pembiayaan baru, atau
2) Kredit/Pembiayaan perpanjangan yang masih dalam keadaan lancar
(kolektibiliti I) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan belum pernah
direstrukturisasi, atau
3) Kredit/Pembiayaan tambahan yang masih dalam keadaan lancar
(kolektibiliti I) sesuai ketentuan Bartle Indonesia dan belum pernah
direstrukturisasi.
4) Kredit/Pembiayaan bukan hasil take over dari bank lain yang
dibuktikan dengan hasil Bank Checking.
e. Analisis Kelayakan Pembiayaan
Dalam menilai kelayakan suatu usaha calon debitur Bank Bukopin
menggunakan Internal Credit Risk Rating (ICRR) yaitu suatu alat untuk melakukan
analisa kelayakan, mengidentifikasi dan mengukur risiko atas Kredit/ Pembiayaan
yang akan diberikan oleh Bank, teknisnya account officer akan melakukan investigasi
I survei lapangan untuk memperoleh informasi kualitatif calon debitur dengan
mengambil sampel, baik itu dari warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya
maupun dengan rekanan usaha si calon debitur. Setiap informasi yang di peroleh
berdasarkan check list akan di input dalam data sistem lalu di nilai rating/ skor
berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. 6
6 Muhammad Nuzuar, Wawancara Pribadi, Bekasi, I Juni 2009
73
2. Rcalisasi Program KUR di Bank Bukopin Ca bang Kota Bckasi
Dari data yang diperoleh, market share Bank Bukopin dari total debitur KUR
berjumlah 2.994 debitur ( 0,2 %) dengan total realisasi KUR 623,2 milyar yang
berarti nilai rata-rata per debitur ialah Rp. 209 juta .
Tabet 16 .Pcrkcmbangan Jumtah Dcbitur KUR Tahnn 2008 7
B U L A N BANK
JAN PEB MRT APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES
BNI 3 233 4.405 5 362 6.147 7.413 7.852 8.206 8.507 8.856 8,936 8,936 8954
URI 2.666 4.273 !75.46 402.63 625.08 867.207 1.011.358 Ll4!.942 l.276516 L407.503 l.498.655 1615.979
MANDIRI l I 29 16.079 !6_337 33_[ j 33.1! 33.482 33-482 33.685 33.685 36.913 36.913 37.01
BTN '° 85 224 353 470 625 698 769 889 936 971 !.036
DUKOPJN 173 366 709 950 2.384 2.551 2.669 2.808 2.96 2.957 2.951 2.944
DSM 407 581 1 09 2.768 4.4 4.8!7 5.398 5.77 6.345 6.296 6.296 5.707
TOTAL 17.809 25.789 199.!8 445.96 672.86 916.534 l06L902 l.193-481 !.329.251 l.463.541 !.554.722 1.67L630
Sumber: Bank Pelaksana (D1olah Deput1 B1dang Pengembangan dan Restruktunsas1 Usaha)
Tabet 17. Perkembangan Realisasi KUR talmn 2008 8
( Dalnm satuan milyar)
B u L A N BANK
JAN PEB MRT APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES
llNI 218,2 368,8 558,8 71 l,l 911,9 1-002,6 1.028,8 l.063,J !.156,J l.177,6 ]_!63,J l 163,9
BIU JS!,2 552,5 1-619,4 2.918,4 4.175,6 5.425,8 6.229,0 6.869,5 7.609,0 8.189,0 8.603,3 9.201,9
MANDIRI 542,4 647,8 688,0 993,2 993,2 l.043,9 1.073,7 1.095,7 1.095,7 1.120,3 1.129,9 1-142,7
BTN 7.0 12,9 38,! 59,l 81,0 105,4 l l 1,7 119,2 137,7 148,3 158,2 166,0
Bl!KOPIN 77,6 132,5 251,6 342,l 452,9 512,5 553,5 602,2 628,3 628,5 626,5 623,2
DSM 29,! 68,2 105,7 !77,5 258,5 278,l 295,5 315,7 334,6 327.J 331,7 326,4
TOTAL l.225,5 l.782,7 3.261.6 5.201,4 6.873,1 8.378,3 9.292,2 !0.065,4 10.961,4 11.590,8 12.012,7 12.624,l
Sumber: Bank Pelaksana (D10iah Deput1 B1dang Pengembangan dan Restruktunsas1 Usaha
7 "Perkembangan Realisasi KUR tahun 2008", A11ikel di akses pada 25 Februari 2009 dari http://www.smeeda.eom/deputi7 /menu/fi !es/KUR
8 Ibid
74
TABEL 18. REALISASI KUR BANK BUKOPIN CABANG BEKASI 9
( dalam j utaan)
No Bulan Realisasi Bukopiu Debitur Bukopiu Bekasi Pu sat Bekasi Pusat
1 Jan 1500 77600 4 173 2 Feb 800 54900 3 193 3 Mar 0 119100 0 343 4 Apr 200 90500 2 241 5 Mei 300 110800 1 1434 6 Jun 1000 59600 4 167 7 Jul 150 41000 1 118 8 Ags 0 48700 0 139 9 Sep 1000 26100 3 188
10 Okt 0 200 0 -41 11 Nov 150 -2000 l -6
12 Des 150 -3300 1 -7 Jumlah 5250 623200 20 2944
Sumber: Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi
Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi memiliki market share debitur 0,006 %
dan 0.008% dalam ha! penyaluran kredit.
Dari data diatas dapat diperoleh informasi di akhir tahun 2008 terdapat
perlambatan dalam realisasi KUR di Bank Bukopin bahkan juga di semua Bank
Penyalur di sebabkan oleh beberapa faktor utama :
1) UMKM dan Koperasi yang belum memenuhi persyaratan dan kriteria
bank
2) Te1jadi krisis ekonomi global yang menyebabkan setiap bank lebih
berhati-hati dalam menyalurkan kredit. 10
9 Data Realisasi Program KUR Bank Bukopin Cabang Kola Bekasi 10 Muhammad Nuzuar, Wawancara Pribadi, Bekasi, 1 Juni 2009
75
B. Program Kredit Usaha Rakyat dengan Pola Syari'ah
UMKM memiliki jumlah yang sangat besar, bahkan pelaku usaha mayoritas
di tanah air. Fakta lain dari kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Indonesia
adalah:
1. Sebagai penopang perekonomian nasional ( dalam situasi mata uang
berfluktuasi seperti pengalaman masa krisis moneter, UMKM relative
bertahan karena fleksibel dan tidak tergantung bahan impor)
2. Tidak menjadi beban Negara meskipun hampir seluruh sektor usaha
terkena dan1pak krisis moneter, seperti yang te1jadi pada kelompok
konglomerat yang menyebabkan Negara hams menanggung beban yang
sangat besar. 11
Ironisnya, meski UMKM telah be1jasa pada perekonomian nasional
kenyataannya selama ini kondisi UMKM masih memprihatinkan, terutama masalah
yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah ketiadaan modal dari sebagian besar
UMKM sebagai akibat rendahnya akses UMKM terhadap sumber-sumber
permodalan terutama lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank.
Secara umum Program Kredit Usaha Rakyat adalah suatu program
pembiayaan dengan pola penjaminan Pemerintah bagi para pelaku usaha mikro kecil
11 Euis Amalia Keadi/an Distributif dalam Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. (Jakai1a: PT. Raja Grafindo. 2009). h.8
76
menengah dan koperasi yang melibatkan perbankan sebagai pelaksana teknis
dilapangan dengan mengikuti peraturan dan ketentuan pemerintah. Tujuan daTi
program ini yaitu :
I. Mempercepat pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKMK
2. Meningkatkan akses pembiayam1 kepada UMKM
3. Penanggulangan kemiskinan dm1 perluasan kesempatan ke1ja
Dalam beberapa kajian/tulisan mengenai kendala-kendala yang dihadapi
dalam realisasi KUR adalah :
I. Adanya agunan yang menyulitkan para pelaku usaha mikro dan kecil
untuk mengakses KUR
2. Timgkat suku bunga/mmjin yang masih dirasa memberatkan
3. Dayajangkau bank pelaksana yang masih terbatas
4. Tingkat Non Performing Loan yang semakin meningkat
Dari permasalahan diatas dapat dilakukan beberapa upaya dalam rangka
optimalisasi Progrmn KUR ini :
1. Melibatkan LKM/S Melalui Linkage Programme
Linkage Programme adalah ke1ja sama penyalurm1 dmm dari bank umum
kepada atau melalui BPR/LKM dalam rangka pembiayaan kepada nasabah mikro dan
77
kecil. Dalam linkage programme ini pembiayaan bank umum kepada UMKM
diharapkan lebih optimal karena BPR/LKM memiliki keahlian dan pengalaman
dalam menangani pembiayaan UMKM. Kerja sama ini diharapkan menciptakan
sinergi dalam penyaluran laedit kepada UMKM. 12
Program linkage ini tidak saja memberikan manfaat bagi pengguna jasanya,
tetapi bagi ban umum itu sendiri, yaitu : 1) diversifikasi portofolio kredit (jenis laedit,
sector ekonomi, wilayah); 2) profitable, karena pinjaman diberikan dengan suku
bunga pasar untuk konvensional dan bagi hasil untuk bank syari'ah; 3) potensi pasar
cukup besar dan nasabah UMKM dapat naik kelas menjadi nasabah barn bank umum;
4) overhead dan handling cost relatif rendah; 5) salah satu a/ternatifmerealisasikan
business plan untuk pembiayaan usaha milao.
Adapun faktor-faktor pendukung sehingga program ini dapat optimal
dilaksanakan adalah : 1) pengaturan dan pengawasan BPR dilaksanakan oleh BI
sebagaimana yang diterapkan kepada Bank Umum; 2) dorongan dan dukungan yang
kuat dari BI dalam pengembangan linkage programme; 3) pole executing, bobot
ATMR relatif rendah karena dibukukan sebagai Antar-Bank aktiva; 4) nonperforming
loan (NPL) dari ke1ja sama linkage programme yang telah be1jalan selama ini cukup
rendah ( < 0,5%).
12 Ibid h.308
78
Dalam mengembangkan pola linkage ini perlu didukung oleh berbagai
institusi terkait antara lain : 1) Lembaga Amil Zakat (LAZ)/Unit pengumpul Zakat
(UPZ); 2) lembaga penyedia jasa pembinaan UMKM; 3) individu/institusi yang
mengeluarkan dana social; 4) lembaga pendidikan dan serifikasi profesi; 5) otoritas
pengatur dan pengawas; 6) otoritas fatwa; 7) Pemerintah.
Pola linkage antara Bank Umum Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah dengan
Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dalam bentuk BPR Syari'ah untuk kemudian
BPRS bermitra dengan LKMS/BMT atau langsung dengan UMKM, setidaknya ada
tiga bentuk, yaitu : po la executing, channeling, danjoint financing.
Pola executing dapat dijelaskan bahwa BUS/UUS menyalurkan pembiayaan
kepada BPR/S untuk selanjutnya disalurkan kembali oleh BPR/S kepada
UMKM/LKMS. Akad kerjasama antara BUS/UUS dan BPR/S adalah mudharabah
dimana BPR/S bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang telah disalurkan.
Nasabah melakukan pembayaran angsuran melalui BPR/S sesuai pe1janjian yang
disepakati.BPR/S mengembalikan dana kepada BUS sesuai dengan
angsuran/pembayaran yang diterima nasabah. Pendapatan yang diterima akan
dibagihasilkan antara BPR/S dan BUS sesuai kesepakatan.
79
Garn bar 5. Model Linkage Programme antara BUS dan BPR/S
Executing Channeling Joint Financing
BUS/UUS BUS/UUS
BPRS
, .................................. .
~ i ..
............................. UMKM/LKMS
l JMKM/l XMS UMKM/LKMS
Pola channeling adalah pembiayaan yang dilakukan oleh BUS kepada
UMKM melalui BPR/S dikembangkan dengan beberapa ketentuan, yaitu : 1)
kewenangan memutuskan pembiayaan dilakukan BUS dan BPR/S membantu
pencairan kepada nasabah, analisis awal, pengikatan, dan penagihan atas kuasa BUS ;
2) resiko pembiayaan 100% ditanggung oleh BUS; 3) pencatatan di BUS sebagai
pembiayaan ke UMKM dan pencatatan BPR/S sebagai rekening administratif 4)
akad antara BUS dan BPR/S sebgai mudharabah atau wakalah, sedangkan akad
antara BPR/S dan UMKM sesuai kebutuhan UMKM; 5) penetuan besarnya nisbah
bagi hasil/marjin ditentukan oleh BUS dengan memperhatikan harga pasar untuk
sector/bidang usaha yang akan dibiayai; 6) distribusi pendapatan antara BUS dan
BPR/S dapat berupa bagi hasilifee sesuai dengan kesepakatan; 7) jaminan yang
diserahkan oleh nasabah diadministrasikan oleh BPRS atas kuasa BUS
80
Pembiayaan model joint financing memiliki karakteristik: 1) pembiayaan
bersama terhadap UMKM yang dilakukan oleh BUS dan BPR/S 2) kewenangan
memutuskan pembiayaan dilakukan secara bersan1a; 3) pencatatan di BUS sebagai
pembiayaan kepada BPR/S, dan pencatatan di BPR/S sebagai pembiayaan kepada
UMKM sesuai porsinya, sedangkan porsi pembiayaan dari BUS dicatat direkening
administrative BPR/S; 4) akad antara BUS dengan BPR/S adalah musyarakah
sedangkan antara BPR/S dengan UMKM berdasarkan kebutuhan; 5) risiko
pembiayaan ditanggung bersama sesuai porsinya; 6) distribusi pendapatan antara
BUS dan BPR/S ditentukan sesuai porsi nisbah yang disepakati
2. Program Pembinaan dan Kemitraan
Untuk penguatan UMKM dan LKM/S diperlukan dua sisi. Dari sisi internal
bernpa penguatan kelembagaan sehingga dapat tumbuh menjadi organisasi yang
mapan dan kredibel dan dari sisi eksternal berupa peranan para stakeholder dalan1 hal
ini pemerintah, perusahaan, perbankan, dan masyarakat dalan1 upaya mendukung
iklim kondusif dan menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi tumbuh
kembangnya LKM/S di Indonesia.
Setidaknya ada empat target yang hams dicapai dalam pembenhan internal
UMKM, yaitu; 1) meningkatkan rpoduktivitas sehingga UMKM memiliki daya saing
tinggi; 2) meningkatkan akses pembiayaan UMKM terhadap lembaga jasa keuangan;
3) memperbaiki manajemen internal UMKM; 4) memberikan jaminan/iklim
81
pemasaran yang efektif, sehat dan berkesinambungan. Keempat ha! tersebut bila tidak
dilakukan dikhawatirkan akan memperlebar kesenjangan antara golongan UMKM
dan usaha besar.
Untuk meningkatkan daya smng UMKM, Pemerintah perlu melakukan
beberapa langkah. Pertama, menyusun skala priorotas jenis UMKM yang potensial
untuk dikembangkan disetiap daerah. Misalnya kerajinan, holtikultura,
pengembanagn perikanan, pembuatan mebel di!. Kedua,memetakan pasar masing
masing pasar jenis komoditas/produk yang akan dikembangkan. Pemetaan hams
komprehensif, baik harga maupun volume, mulai pasar local, regional, nasional,
hingga internasional. Ketiga, pemerintah/pemda, lembaga keuangan (bank atau
nonbank), asosiasi usaha, dan kelompok lainnya yang peduli terhadap pengembangan
UMKM perlu beke1ja sama mengembangkan UMKM potensial itu. Kerja sama ini
menyangkut peningkatan SDM (manajemen), teknologi, permodalan, produksi,
hingga pemasaran. Pelibatm1 asosiasi usaha diharapkan mamppu menjembatani dan
mempererat kerja sama UMKM dan usaha besar sehingga diharapkan ada alih
pengetahuan dm1 alih teknologi dari usaha besar ke UMKM. Keempat, advokasi dan
promosi. Advkasi sangat diperlukan untuk melindungi UMKM dari serbuan
komoditas produk asing. Namun demikian, advokasi ym1g dilakukan mau-tidak mau
harus sesuai rambu-rambu yang telah ditetapkan organisasi perdagm1gan dunia
(WTO). Sementm·a promosi dilakukm1 utamanya untuk penetrasi pasar global.
82
Promosi yang dilakukan tidak hanya dengan memperkenalkan produk/komoditas
UMKM ke pasar internasional melainkan bias berupa insentif pajak ekspor.
3. Pola Pembiayaan yang mcncrapkan Prinsip Syari'ah
Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) secara prinsip hampir
sama dengan LKM Konvensional. Tetapi, ada beberapa kegiatan yang berbeda dalam
ha! akad dan transaksinya, yaitu dengan system syari'ah yang tidak memperkenankan
bunga. LKM dengan system syari'ah ini diharapkan dapat menggantikan system
konvensional yang bertumpu pada instrument bunga. Melalui sistem ini dapat
dikembangkan bentuk-bentuk pembiayaan untuk usaba kecil dengan menggunakan
system cost plus dan profit sharing. Adapun kegiatan LKMS adalah sebagai berikut:
jual beli, titipan, mudharabah, musyarakah, zakat, jasa lainnya.
Secara garis besar Ascarya dalam bukunya merumuskan prinsip umum
dalam operasional bank syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu:
I. Adanya konsep maslahah dan keadilan
Firman Allah SWT, QS. an-Nisa [ 4]: 58
Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil ... ".
2. Adanya sistem zakat
. h. 30
83
Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah (2) : 110 yang artinya :
"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja
yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya
pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu
keijakan." 13
3. Bebas dari bunga /riba
Sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 278:
Artinya : "Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman ". 14
4. Bebas dari kegiatan spekulatif dan nonproduktif seperti perjudian (maysir).
Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah (2) : 219 yang artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"
5. Bebas dari hal-hal yang tidakjelas (gharar)
Sesuai dengan Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Ti1TI1izi, al-Nasa'i, Abu
Daud, dan Ibnu Maj ah dari Abu Hurairah
13 Ascarya. Akad & Produk Perbankan Syari'ah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
14 Ibid. h 31
"Rasulullah SAW melarangjual beli yang mengandung gharar".
6. Bebas dari hal-hal yang haram,rnsak atau tidak sah (bathil). 15
84
Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Darnquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain. "
Sementara nilai-nilai mikro yang harns dimiliki oleh Lembaga Keuangan
Syari'ah adalah sifat-sifat shiddiq, amanah, fathonah, tabligh. Sebagaimana yang
telah dicontohkan oleh Rasulullah SA W. 16
Dari kutipan diatas mengenai prinsip-prinsip dalam pembiayaan syari'ah,
maka keenam prms1p tersebut sangat mendorong terhadap terciptanya keadilai1
distribusi pendapatan bagi masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah
Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memaksimalkan program KUR ini
harns terns dilakukan secara konsisten. Pengawasan terhadap pelaksanaan serta
evaluasi secara berkelanjutan mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkai1
keadilan distribusi pendapatan bagi masyarakat.
Lembaga Keuangan Syai·i'ah, perbankan syari'ah khususnya harns secara
konsisten dengan keunggulai1 konsep nonribawinya untulc terns mengembangkan
15 Ibid.. h.33
1•6/bicl h. 33
85
UMKM dengan program kemitraan yang melibatkan pemerintah, perusahaan
maupun masyarakat.
C. Analisis SWOT Terhadap Stratcgi Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi dalam
Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Analisis strategi pengembangan UMKM & Koperasi di Bank Bukopin secara
umum dapat dilihat berasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki perusahaan yang
kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengurangi kelemahan dan
ancaman yang akan dihadapi. Diantara kekuatan, kelemahan, Peluang dan ancanmn
yang dimiliki oleh Bank Bukopin adalah sebagai berikut : .
1. Streng/it (Kekuatan)
a. Struktur manajemen yang sudah terkelola dengan baik
Bank Bukopin yang sejak berdirinya tanggal I 0 Juli 1970 memfokuskan diri
pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank
yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Dengan
pengalaman selama lebih dar 30 tahun dan terbukanya kesempatan, maka
peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas
akan tercapai,selain itu juga Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya
ke segmen komersial dan konsumer, serta unit layanan syari'ah
b. Visi, misi Bank Bukopin untuk berperan serta dalam pengembangan UMKM
Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi
86
nama "Swamitra", yang kini be1jumlah 543 outlet, sebagai wujud program
kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro.
c. Bank Bukopin sbebagai salah satu bank yang dijadikan rekanan Pemerintah
dalam melaksanakan Program KUR.
Bank Bukopin menjadi salah satu dari 6 bank pelaksana yang ditunjuk oleh
pemerintah sebagai bank pelaksana yang lainnya yaitu, Bank Rakyat
Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara,
Bank asional Indonesia 46
d. Sistem teknologi yang mutakhir sehingga menyediakan informasi secara cepat
dan efisien.
Dengan daya dukung sistem informasi yang terhubung secara nasional, maka
memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antardaerah secara lebih
cepat, efisien, optimal, serta kemanan lebih te1jamin yang pada akhirnya dapat
meningkatkan volume usaha secara lebih luas
e. Jaringan Bank Bukopin yang tersebar diseluruh Provinsi Indonesia
Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang
tersebar di 22 provinsi diseluruh Indonesia yang terhubung secara real time
on-line, sehingga memudahkan para nasabah untuk melakukan transaksi
f. Bank Bukopin yang berpengalaman beke1ja sama dengan pihak Pemerintah
terutama BUMN dalam ha! penyaluran dana bergulir
87
2. Weakness (Kelemahan)
a. Kebijakan program KUR yang kurang kompetitif dibandingkan dengan bank
lain
Penetapan suku bunga (16%), nilai agunan (35-40%) yang lebih tinggi
dibandingkan bank pelaksana lainnya (bunga 13-16% & agunan 20- 30%)
Jumlah Kantor Cabang/ Pembantu yang belum tersebar secara merata
Keberadaan Kantor Cabang/Pembantu walaupun telah tersebar di seluruh
Provinsi di Indonesia tetapi hanya berada di pusat kota/Pemerintahan
sehingga belum menjngkau wilayah yang lebih kecil lagi.
b. Realisasi KUR yang belum menyentuh usaha mikro
Ktiteria usaha mikro di Bank Bukopin dapat mengejukan pembiayaan KUR
minimal 50-100 jt. sedangkan bank lain 5-50 jt. Hal ini tentu saja segmen
usaha mikro yang lebih kecil dari itu tidak-dapat-m~.ses-JaJR.-...u'...1;1.;~, ;
PERPUSTAt<AAN UTAMA Bukopin UIN S'Ol.HID JAKARTA
--·---·--·--------' c. Pengembangan UMKM & Koperasi hanya berorientasi pacla manajemen
kemitraan.
Pelatihan yang diadakan untuk mengembangkan kemampuan SDM anggota
Swamitra hanya berorintasi pada pola manajemen serta administrasi laporan
keuangan, sedangkan yang berkenaan dengan aspek produksi clan pola
pemasaran tidak dimaksimalkan
88
d. Biaya pelatihan SDM anggota Swamitra masih ditanggung oleh anggota
Swamitra sendiri.
Biaya pelatihan yang ditanggung sendiri oleh peserta pelatihan yang
merupakan anggota Swamitra, tentunya akan mengurangi pendapatan dari
anggota serta berpengaruh terhadap frekuensi dan kualitas pelatihan
3. Opportunity (Peluang)
a. Bekasi sebagai Kota Satelit Jakarta sehingga berpotensi untuk mengalami
pertumbuhan usaha, klmsusnya sektor perdagangan dan jasa
Perkembangan Kota Jakarta yang semakin padat penduduk akan berdampak
pada Kota bekasi sebagai wilayah pemukiman. Hal ini dapat meningkatkan
potensi ekonomi Kota Bekasi sebagai Kota industri jasa dan perdagangan,
dikarenakan terciptanya potensi pasar baru.
b. Jumlah dan potensi UMKM & Koperasi yang besar menjadi market yang
sangat potensial untuk dikembangkan
Jumlah Usaha Kecil yang mencapai 76.726 Usaha Menengah 7.889 dan
Koperasi 559 (Data Tahun 2007) serta kontribusinya terhadap PDB daerah
yang mencapai 55.6% adalah pasar yang harus dimaksimalkan demi
tercapainya keadilan distribusi pendapan.
c. Program pengembangan UMKM & Koperasi yang belum melibatkan
perbankan secara aktif.
89
Program pembinaan UMKM & Koperasi di Kota Bekasi belum secara
maksimal digalakan, dikarenakan seringakali Pemerintah Daerah melalui
Dinas terkait dalam programnya tidak melibatkan perbankan hanya sebatas
pada seminar-seminar yang frekuensinya terbatas.
d. Infrastruktur Kota Bekasi yang cukup memadai dalan1 menunjang sektor
usaha.
Pola tata kota yang diatur sedemikian rupa, seperti tersedianya akses
transpmiasi yang mengintegrasikan antara wilayah produksi bahan baku ,
terdapat beberapa kawasan industri yang tidak berdekatan dengan wilayah
pemukiman, pusat perbelanjaan modern maupun tradisional, dengan daerah
kota-kota lainnya diluar wilayah Kota Bekasitentunya dapat berpengaruh
terhadap peningkatan pertnmbuhan ekonomi Kola Bekasi
e. Adanya program KUR untuk menstimulus pembiayaan perbankan terhadap
UMKM & Koperasi
Kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan Program Pembiayaan UMKM &
Koperasi dengan pola Penjaminan maka dapat menekan angka risiko
pembiayaan yang terdapat pada UMKM sehingga Bank Bukopin akan
semakin meningkatkan volume pembiayaannya yang memang segmen ini
adalah sasaran/domain market dari Bank Bukopin
4. Threats (Ancaman)
a. Masih banyaknya UMKM yang bersentuhan dengan rentenir
90
Keberadaan rentenir yang dekat dengan para pelaku UMKM serta persyaratan
yang relatif lebih sederhana membuat para pelaku usaha UKM lebih
cenderung beke1ja sama dengan rentenir daripada perbankan walaupun
dikenakan bunga yang tinggi.
b. Stigma dimasyarakat yang enggan bersentuhan dengan perbankan
dikarenakan persyaratan yang merepotkan
Kondisi para pelaku U saha mikro dan kecil yang sebagian besar masih "buta
administrasi" serta tingkat pendidikan yang minim tentunya persyaratan
persyaratan yang menjadi standar ketentuan perbankan tidak akan mampu
dipenuhi oleh mereka.
c. Kebijakan KUR dibank lain yang lebih kompetitif
Kebijakan bank pelaksana lainnya yang berkenaan dengan persyaratan,
agunan, serta marjin/bunga relatif lebih ringan daripada yang ditetapkan oleh
Bank Bukopin
d. Kualitas SDM yang masih sederhana ditubuh Koperasi yang menjadi mitra
Bank Bukopin.
e. Tingginya resiko kredit di UMKM.
Tingkat pendidikan yang rendah, faktor psikologis, tidak memiliki asset dll.
tentunya akan mendatangkan resiko pembiayaan macet yang semakin besar.
1-Iingga September 2009 tingkat NPL KUR di Bank Bukopin mencapai
10,28% tertinggi diantara para bank pelaksana KUR lainnya.
91
Tabel.4
Matriks Analisis SWOT Strategi Bank Bukopin Cabang Bekasi dalam
Mengembangkan UMKM
1. Struktur manajemen yang
sudah terkelola dengan baik
2. Visi, misi Bank Bukopin
untuk berperan serta dalam
I. Kebijakan program
KUR yang kurang kompetitif
dibandingkan dengan bank
lain
pengembangan UMKM 2. Jumlah Kantor Cabang/
melalui program Swamitra Pembantu yang belum
3. Bank Bukopin sbebagai tersebar secara merata
salah satu bank yang 3.Realisasi KUR yang belum
dijadikan
Pemerintah
melaksanakan
rekanan menyentuh usaha mikro
dalam 4. Pengembangan UMKM &
KUR
Program Koperasi hanya berorientasi
pada manajemen kemitraan
4. Sistem teknologi yang 5. Biaya pelatihan SOM
mutakhir
menyediakan
sehingga
inforn1asi
secara cepat dan efisien
5. Jaringan Bank Bukopin
yang tersebar diseluruh
Provinsi Indonesia
6. Bank Bukopin
berpengalaman
sama dengan
yang
beke1ja
pihak
Pemerintah terutama BUMN
anggota S\vamitra masin
ditanggung oleh anggota
Swamitra sendiri
I. Bekasi sebagai Kota Satelit
Jakarta sehingga berpotensi
untuk
pertu111buhan
khususnya
menglami
usaha,
sektor
perdagangan dan jasa
2. Jumlah dan potensi UMKM
& Koperasi yang besar
111enjadi market yang
sangat potensial untuk
dikembangkan
3. Program pengembangan
UMKM & Koperasi yang
be I um melibatkan
perbankan secara aktif
4. lnftastrutur Kola Bekasi
yang cukup memadai
dalam menunjang sektor
usaha
I. Memperkuat database
UMKM & Koperasi di Kota
Bekasi dilihat dari jenis
usaha, jumlh tenaga ke1ja,
asset, prospek usaha dll.
2. Realisasi KUR tidak hanya
untuk usaha 1nenengah,
tetapi juga golongan mikro
dan kecil dengan Program
KUR linkage programme
yang melibatkan anggota
Swamitra
3. Bekerja sama secara aktif
dengan Pemerintah Daerah
92
I. Merubah kebijakan
Program KUR terutama yg.
Berkenaan dengan
rnarjin/bunga, agunan, dan
kriteia usaha
2. Memperanyak jaringan
bank baik itu menambah
jumlah kantor
cabang/pembantu, melalui
office chanelling dengan
bank lain, maupun LKM/S
3. Mengembangkan
melaui KUR
progran1n1e
program
linkage
dalam membahas 4. Menempatkan gerai
permasalahan yang dihadapi
oleh UMKM & Koperasi an
mengadakan pelatihan
berdasarka kebutuhan
Swamitra di sentra-sentra
usaha, baik tradisional
maupun modern
5. Program pembinaan juga
5. Adanya program KUR 4. Memperbanyak gerai-gerai diarahkan pad a aspek
untuk menstimulus
pembiayaan perbankan
terhadap
Koperasi
UMKM &
Swamitra yang berada dekat produksi dan pemasaran
dengan sentra-sentra usaha 6. Biaya pelatihan di-reduce
dari keuntungan bank
93
1. Masih banyaknya UMKM 1. Mengadakan sosialisasi I. Adanya kordinasi antara
yang bersentuhan dengan
rentenir
. Stigma dimasyarakat yang
enggan bersentuhan dengan
perbankan dikarenakan
persyaratan yang n1erepotkan
. Kebijakan KUR dibank lain
yang lebih kompetitif
<. Kualitas SDM yang masih
Program KUR sekaligus
Program
n1engenai
Swamitra
kriteria,
persyaratan dll. kepada
masyarakat
2. Mengadakan pelatihan
dalam hal recruitment SDM
Kopeasi agar memenuhi
anggota Swamitra dalam
satu wilayah, antara
wilayah yang satu dengan
yang lain
2. Pemanfaatn
informasi
memperluas
pemasaran
sistem
untuk
wilayah
standar yang ditetapkan oleh 3. Penerbitan bulletin UMKM
sederhana ditubuh Koperasi Bank Bukopin yang isinya mengenai kisah
yang menjadi mitra Bank 3. Melakukan pengawasan sukse usaha anggota
Bukopin
- . Tingginya resiko kredit di
UMKM
disetiap anggota Swamitra
secara berkala
4.Dalam ha! beberapa
Swamitra, produk UMKM
yang sedang diminati pasar,
harga komoditi, dll.
pengajuan pembiayaan harus 4. Melibatkan pengusaha
melalui persetujuan Bank
Bukopin
5. Mengadakan pe11e1nuan
besar maupun asosiasi
usaha dalam rangka
pengembangan UMKM
rutin sebagai fungsi 5. Menyusun skala prioritas
koordinasi dan evaluasi jenis UMKM
potensial
dikembankan
masing daerah
yang
untuk
dimasing-
BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
I. Mekanisrne dan Realisasi Program KUR di Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi
a. Bagi para UMKM clan Koperasi yang membutuhkan pembiayaan KUR
clapal menghubungi Kantor Cabang/Pembantu Bank Pelaksanan terdekat
lalu mengajukan surat permohonan pembiayaan. Maka bank akan
melakukan penilaian kelayakan clan menjadi kewenangan bank dalam
memberikan persetujuan atau menolak permohonan pembiayaan.
Ketentuan persyaratan clokumentasi yang clitetapkan oleh Bank Bukopin
berbecla-becla berclasarkan criteria clari calon debitur, apakah tergolong
keclalam usama mikro,kecil, atau menengah. Perbedaan ini seeara umum
terlctak dalam jumlah maksimal pembiayaan yang diberikan clan besarnya
jan1inan yang harus diberikan.
b. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai realisasi Program Kreclit Usaha
Rakyat selama tahun 2008 maka clapat cliambil kesimpulan :
l ). Bank Bukopin belum dapat secara rnaksimal menyalurkan Program
KUR ini, dikarenakan belum dapal mengakomoclasi skim kredit
clengan plafon Rp. 5 - 50 juta.
94
95
2). Bank Bukopin telah menyalurkan kreclit sebesar Rp 623.200.000.000
clengan jumlah clebitur 2.944 peserta. seclangkan untuk Bank Bukopin
Cabang Kota Bekasi sebesar Rp. 5.250.000.000 clenganjumah clebitur
20 peserta
3). Rata-rata realisasi kreclit per debitur sebesar Rp. 209 juta untuk Bank
Bukopin Pusat clan Rp. 262.5 juta untuk Cabang Kola Bekasi. Artinya
secara umum baik Bank Bukopin Pusat maupun Cabang Kota Bekasi
di dominasi oleh para pengusaha golongan menengah.
4 ). Diakhir tahun 2008 lerdapat perlarnbatan penyaluran !credit hampir
cliseluruh bank pelaksana, dikarenakan :
a) UMKM clan Koperasi yang belum memenuhi persyaratan clan
kriteria bank
b) Te1:jadi krisis ekonomi global yang menyebabkan setiap bank
lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.
2. Strategi yang dilakukan oleh Bank Bukopin clalam mengembangkan UMKM
& Koperasi:
a. Aspek Man~jemen
1) Memberikan pendiclikan/pelatihan kepada para koperasi/lembaga
keuangan mikro agar lebih profesional clalam pengelolaan dana
101
,minimal sesum clengan peraturan kaiclah perbankan clan peraturan
Bank Indonesia.
2) Memberikan pelatihan clalarn ha! recruitment SDM Koperasi agar
sesuai dcngan standar yang telah di tentukan Bank Bukopin.
3) Menempatkan satu orang clalam setiap mitra Koperasi yang berfungsi
sebagai supervisi dalam ha! manajemen.
4) Dal am beberapa pengajuan kreclit, harus melalui persetujuan
supervisor Bank Bukopin.
b. Aspek Permodalan
Dengan aclanya skim kreclit program Pemerintah KUR ini clan Bank
Bukopin sebagai salah satu bank yang clitunjuk clalam penyalurannya,
maka hambatan yang paling banyak clihaclapi oleh UMKM ialah
mengenai permoclalan, cliharapkan clapat mempercepat pertumbuhan
sektor ini.
Persyaratan clan kriteria yang lebih ·•Junak"clalam program ini clapat
mernpermuclah UMKM clalam rnengakses fasilitas pembiayaan
perbankan. Bentuk keringanan clalarn program ini yaitu:
102
I) Pemberlakuan jaminan sebesar 0-40 % tergantung nilai dari
plafon kredit, sedangkan pcmbiayaan diluar Program KUR
sebesar I 00-125 %.
2) Program ini cliperuntukkan bagi para clebitur barn atau belum
pernah menerima fasilitas kreclit sejenis dari perbankan lainnya
yang clibuktikan clengan bank checking, sehingga pemerataan
kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh kredit lebih
tc1:jamin
c. Aspek Teknologi
I) Jaringan Swamitra yang menggunakan system real time online
memungkinkan suatu transaksi dilakukan di gerai Swamitra climana
sa1a. Real time 011/ine system Swamitra dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan Swamitra kepada anggotanya
2) Transaksi anggota Swamitra dilakukan dengan memanfaatkan jaringan
real time on/ine Bank Bukopin
3) Seluruh gerai Swamitra terhubung clengan Bank Bukopin, sehingga
mcmungkinkan transaksi dilakukan di gerai Swamitra dimanapun
cliseluruh Indonesia.
103
4) Gerai Swamitra clikelola oleh tenaga-tenaga professional yang dilatih
secarn khusus oleh Bank Bukopin.. Memberi dukungan pada
penyecliaan informasi clan komunikasi bisnis sehingga perencanaan
produksi clan pemasaran dapat clilakukan dengan lebih baik, yang
clapat climanfaatkan Anggota Swamitra clalam rangka peningkatan
usaha procluktif-nya.
5) Sistem teknologi clan manajemen yang dipergunakan Swamitra dapat
meningkatkan kepercayaan pacla Anggota Swamitra tersebut, sehingga
clapat meningkatkan penghimpunan clana untuk clisalurkan kembali
kepacla Anggota Swamitra lainnya.
6) Sistem manajemen clan teknologi Swamitra memiliki daya tarik bagi
pihak-pihak lain, seperti ; Pemerintah, BUMN, clan Swasta lainnya
clalam rangka penyaluran clana-clana baik dalam bentuk bantuan
maupun clana bergLilir dalam rangka meningkatkan usaha skala mikro
clan keciL ha! ini clisebabkan kemrnnpuannya clalam menyecliakan
laporan perkembangan penyaluran clana-clana tersebut secara akurat
cl. Aspek Informasi clan Pemasaran
Dengan claya dukung sistem informasi yang terhubung secara
nasionaL maka memungkinkan te1:jadinya pertukaran informasi
antardaerah secara lebih cepat, efisien, optimal, serta kemanan lebih
104
te1:jamin yang pada akhirnya dapat meningkatkan volume usaha secara
lebih luas
3. Analisis SWOT terhadap Strategi Pengembangan UMKM di Bank Bukopin
Cabang Kota Bekasi :
Strength (Kckuatan)
a. Struktur manajemen yang sudah terkelola dengan baik
b. Visi. misi Bank Bukopin untuk berperan serta dalam pengembangan
UMKM melalui program Swamitra
c. Bank Bukopin sbebagai salah satu bank yang dijadikan rekanan
Pemerintah dalam melaksanakan Program KUR
cl. Sistem teknologi yang mutakhir sehingga menyediakan informasi
sccara cepal clan efisien
e. .Jaringan Bank Bukopin yang tersebar cliseluruh Provinsi Indonesia
f Bank Bukopin yang berpengalaman beke1ja sama dengan pihak
Pemerintah terutama BUMN
Weakness (Kelemahan)
a. Kebijakan program KUR yang kurang kompetitif dibandingkan
clengan bank lain
b. .Jumlah Kantor Cabang/ Pembantu yang belum tersebar secara merata
c. Rcalisasi KUR yang belum menyentuh usaha mikro
cl. Pengcmbangan UMKM & Koperasi hanya berorientasi pada
manajemen kemitraan
e. Biaya pelatihan SOM anggota Swarnitra masin ditanggung oleh
anggota Swamitra sendiri
105
Opprtuni(v (Peluang)
a. Bekasi sebagai Kola Satelit .Jakarta sehingga berpotensi untuk
menglami pertumbuhan usaha, khususnya sektor perdagangan dan jasa
b . .lumlah clan potensi UMKM & Koperasi yang besar menjadi market
yang sangat potensial untuk clikembangkan
c. Program pengembangan UMKM & Koperasi yang belum melibatkan
perbankan secara aktif
d. Infrastrutur Kota Bekasi yang cukup memaclai dalam menunjang
sektor usaha
e. Aclanya program KUR untuk menstimulus pembiayaan perbankan
terhaclap UMKM & Koperasi
Threats (Ancaman)
a. Masih banyaknya UMKM yang bersentuhan clengan rentenir
b. Stigma climasyarakat yang enggan bersentuhan dengan perbankan
clikarenakan persyaratan yang merepotkan
c. Kebijakan KUR clibank lain yang lebih kompetitif
cl. Kualitas SDM yang masih seclerhana clitubuh Koperasi yang menjacli
mitra Bank Bukopin
106
e. Tingginya resiko kredit di UMKM
Stratcgi ST
a.Mengaclakan sosialisasi Program KUR sekaligus Program Swamitra
rnengenai kriteria, persyaratan dll. kepada masyarakat
b.Mengadakan pelatihan dalam ha! recruitment SDM Kopeasi agar
rnemenuhi standar yang clitetapkan oleh Bank Bukopin
c. Melakukan pengawasan clisetiap anggota Swamitra secara berkala
d.Dalarn ha! beberapa pengajuan pembiayaan hams melalui persetujuan
Bank Bukopin
e. Mengadakan pertemuan rutin sebagai fungsi koordinasi dan evaluasi
Stratcgi WT
a. Aclanya korclinasi antara anggota Swamitra dalam satu wilayah, antara
wilayah yang satu clengan yang lain
b. Pemanfaatn sistem informasi untuk memperluas wilayah pemasaran
c. Penerbitan bulletin UMKM yang isinya mengenai kisah sukse usaha
anggota Swamitra, produk UMKM yang sedang diminati pasar, harga
komoditi. dll.
107
d. Melibatkan pengusaha besar maupun asosiasi usaha dalam rangka
pengernbangan UMKM
e. Menyusun skala prioritas .1e111s UMKM yang potensial untuk
dikembankan climasing-masing daerah.
Strategi SO
a. Memperkuat database UMKM & Koperasi di Kota Bekasi dilihat clari
jenis usaha, jumlh tenaga ke1ja, asset prospek usaha di!.
b. Realisasi KUR ticlak hanya untuk usaha menengah, tetapi juga
golongan mikro dan kecil clengan Program KUR linkage programme
yang rnelibatkan anggota Swamitra
c. Beke1ja sama secara aktif dengan Pemerintah Daerah clalam
mernbahas permasalahan yang clihaclapi oleh UMKM & Koperasi an
mengaclakan pelatihan berclasarka kebutuhan
cl. Memperbanyak gerai-gerai Swamitra yang berada dekat dengan
sentra-sentra usaha
Stratcgi WO
a. Merubah kebijakan Program KUR terutama yg. Berkenaan dengan
maijin/bunga, agunan, clan kriteia usaha
108
b. Mernperanyak jaringan bank baik itu rnenarnbah jurnlah kantor
cabang/pembantu, melalui office chanelling clengan bank lain, maupun
LKM/S
c. Mengernbangkan program melaui KUR linkage programme
cl. Menernpatkan gerai Swamitra di sentra-sentra usaha, baik traclisional
maupun modern
e. Program pembinaan
pemasaran
luo-a . b diarahkan pada aspek produksi dan
6. Biaya pelatihan di-reduce dari keuntungan bank
4. Analisis KUR dengan Pola Syari'ah
Demi maksimalnya realisasi Program KUR ini maka linkage programme
harus terus clitingkatkan antara bank pelaksana clengan Lernbaga Keuangan
Mikro/Syari' ah. Selain itu juga program kemitraan antara Pemerintah, Asosiasi
Usaha, Pengusaha Besar, perbankan clan masyarakat juga perlu ditingkatkan.
Kegiatan Lernbaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) secara prinsip hampir
sarna clengan LKM Konvensional. Tetapi, ada beberapa kegiatan yang berbecla clalam
hal akad clan transaksinya. yaitu clengan system syari ·ah yang ticlak memperkenankan
bunga. Selainjuga KUR pola syari.ah ini harus merncnuhi prinsip-prinsip umum:
a. Konsep keaclilan clan maslahah
109
b. Menerapkan konsep zakat
c. Tidak ada undur riba
cl. Bebas clari kegiatan spekulatif dan nonproduktif seperti perjudian (maysir).
e. Bebas clari hal-hal yang tidakjelas (gharar)
B.SARAN
1. Agar Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi wemakin meningkatkan realisasi
Program KUR melalui KUR linkageprograme
Dengan op ti misme pertumbuhan dan peran UMKM clan potensi
pembiayaan kreclit clari perbankan yang sernakin baik, maka Bank Bukopin
pun harus turut berperan serta secara akti r dalam meningkatkan perannya
sebagai Bank Pelaksana Program KUR.
2. Agar Bank Bukopin beke1jasama clengan Pemerintah Daerah clalam
melakukan sosialisasi program kepada UMKM dan Koperasi
3. Meningkatkan komunikasi clengan rnitra usaha didalam Swamitra, yang
dapat dilakukan melalui :
a. Mengaclakan pertemun rutin clan berkala clengan seluruh mitra bisnis,
sebagai sarana untuk sharing dan menjalin kebersamaan dengan
semua pihak yang terkait.
110
b. Mencrbitkan bulletin secara rutin yang isinya mengenai peserta
UMKM yang berprestasi untuk memotivasi peserta UMKM yang
lainnya ataupun mengenai informasi mengenai prospek usaha yang
sedang berkembang dan diminati.
4. Agar Bank Bukopin Memaksimalkan sarana teknologi yang ada untuk
mengembangkan UMKM dan Koperasi
5. Mengaclakan pelatihan serta evaluasi seeara berkala terhadap keterampilan
para Sumber Daya Manusia UMKM dan Koperasi
DAFTAR PUST AKA
Amalia. Euis. Keadilan Distrihulij'dalam Islam: Pengualan Peran LKM dan UKM di
Indonesia . .Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2009
Ali, Muhammad. Ka11111s Lengkap B. Indonesia Modern. Jakarta: Pustaka Amani.
1996
Assauri, Sofyan. lvfunujemen Pemasuran : Dasar, Konsep, dan Strategi. Jakarta: PT.
Raja Grafinclo Persada. 2004
Ascarya. Akad & Produk Perbankan Syari 'ah. .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
2008
Bungin. Burhan, Prof.Dr.I-1.M.S.Sos .. M.Si,. Metodo/ogi Penelitian Kuantitatif. Edisi
Pertama . .Jakarta: Prenada Media, 2005.
Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah. Bulw Saku Perhankan Syari 'ah.
Hermiyanto. Totok ... KUR 11nt11k Pemberdayaan Sektor Riil & U1\!JKM''. Artikel di
akses pad a bu Ian Oktober 2008 dari
ht[p :/ /bakti .on2/pipermail/news bakti.org/.
lclri. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Lintas Pustaka Publisher 2008.
lsti'anah. " Studi Kelayakan Usaha lvfikro dalam Pertimbangan Pemberian Kredit
Mikro PT Bank Rakyal Indonesia ( Persero) Tbk. " Skripsi SI Sekolah Tinggi
llmu Ekonomi clan Perbankan Indonesia .Jakarta, 2008 .
.lusuf. Jopic. ,-lnulisis Kredil U11111k Account Officer . .Jakai1a: PT. Gramedia Pustaka
Utama 2007.
MUJ, DSN.HimpunanFatwa DSN untuk LK Jakarta: DSN MUI BI, 2001.
Nazir, Moh., i'vferode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia 2003.
Parmudi, Muhammad. Sejarah & Doktrin Bank Islam. Yogyakaita: Kutub 2005.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/ 2008 Tentang Fasilitas
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Menteri Keuangan.
Pusat Kornuniksai Ekonomi Syari'ah. Bulw Saku Perbankan Syari 'ah, Jakarta
Rohaety, Ety. Dkk.. Metodo!ogi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS. Jakarta:
Mitra Wacana Media, 2007.
Rivai, Veithzal. Prof. Dr. 1-l. M.B.A .. Credit Management Handbook Teori, Konsep,
Prosedur dan Aplikasi Panduan Prakris lvfahasiswa, Bankir, dan
Nasabah.Jakarta: PT Raja Grafindo 2007.
--------------. Bank & Financial in.1·1i111tion 1Vfanagement Conventional & Sharia
System . .Jakarta: PT R~ja Grafindo 2007.
Rcncana Ke1:ja Pernerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2006.
Suhcncli.Hendi. Fiqh 1vfu 'wnalat Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak
Milik, J11al Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, ljarah)vfudharabah,
Koperasi, Asuransi, Etika Bi.rnis di/. Jakarta: PT Raja Grafindo 2002.
Suyatno. Thomas. Drs. Dkk. Dasar-Dasar Perkredillln.·· Edisi Keempat. Jakarta: PT.
Grarneclia Pustaka Utama, 2007.
Syafi'i Antonio. Muhammad. Bunk Syari 'ah dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema
lnsani Press. 2004. Cet. Ke-8
Tirn Penulis Fakultas Syari'ah clan Hukum. Buku Pedoman Penulisan Skripsi
Fakultas Syari'ah clan Hukum UJN SyarifHiclayatullah Jakarta, Jakarta: 2007.
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro, Kecil, & Menengah
Wawancara Pribacli dengan Muhammad Nuzuar. Bekasi. I Juni 2009
Zulkifli. Sunarto. Panduun Pruktis Transaksi Perhankan Syari 'ah. Jakarta: Zikrul
Hakim. 2003.
Website: http://www.kotabekasi.go.id/
http:/ /www.depkop.go. ic!f
http://www. bps3 2 75@jabar. bps.go. id <bps3 27 S@j abar. bps. go. i(:i
http://www.smeccla.com/ files/KUR/
http:/ /ww\\ .sentrakukm.corn/i nclex. php 0
q '"
LAMPIRAN - LAMPIRAN
USMAN FAUZI
Mahasiswa Pelaksana Penelitian
Program Studi Muamalat l<onsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
'"''''''''"'' ARIF HIDAYATUllAH JAl{ARTA Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta
2009
ama Rcspondcn 1batan stansi/ Lembaga la mat :lp./Hp 'aktu :mpat
Data Interviewee
: Bpk. Muhammad Nuzuar : Marketing I Account Officer : PT. Bank Bukopin : Ruko Niaga Kalimas Blok C-17 Jl.lnspeksi Kalimalm1g Bekasi Timur : 021-70331067 : 09.38 Selesai : 10.34 : Bank Bukopin Kantor Cabang Bekasi
Pedoman Wawancara
Aspck Pcmasarnn
l. Nama program KUR di bank yg bersangkutan 2. Strategi pcma3aran yang digunakan 3. Sasaran krcdit usaba rakyat (targeting) 4. Jumlah bank pcnyalur KUR di Bekasi 5. Market share krcdit usaha rakyat Bank Bukopin di Kota Bekasi
Mekanismc Krcdit usahn rnkyat
6. Persyaratan pcngajuan kredit usaha rakyat 7. Pcrbedaan antara KUR dengan pembiayaan mikro lainnya 8. Mekanismc pembayaran premi plafond kredit 9. Metodc analisis kredit pada peserta KUR I 0. Bentuk-bcntuk skim pembiayaan 11. Jangka waktu/termin pelunasan kredit usaha rakyat 12. Pemberlakuan jaminan tcrhadap debitur kredit 13. Perlakuan Bank terhadap peserta kredit usaha rakyat yang gaga! bayar 14. Kendala-Kendala yg di hadapi dalam realisasi KUR 15. Pola pendampingan usaha yang dilakukm1 terhadap debitur kredit usaha rakyat
Aspck Rcalisasi Pclaksanann Kredit Usaha Rakyat
16. Jumlah peserta debitur kredit usaha rakyat periocle 2008 (januari-desember) 17. Besarnya volume kredit usaha rakyat ym1g berhasil disalurkan selama periode tahun 2008
(januari-dcsember) 18. Jumlah krcdit usaha rakyat yang mace! selama tahun 2008 (januari-desember) 19. Besaran bunga/matjin/nisbah yang dikenakan terhadap debitur kredit usaha rakyat
Company Profil Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi 20. Manajemen, Struktur Organisasi, Visi & Misi, Produk di!.
' BANK BU KOPIN 1
MENTER! KEUANGAN REPUBLJK JNDONESJA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 135 /PMK.05/2008
TENT ANG
FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT
MENTER! KEUANGAN,
[enimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 ten tang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
'ngingat
b. bahwa untuk meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan tersebut, diperlukan penyediaan kredit/pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau yang didukung fasilitas penjaminan;
c. bahwa dalam rangka mendukung ha! tersebut pada huruf b, pada tanggal 9 Oktober 2007 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
d. bahwa dalam rangka 1newujudkan pelaksanaan program penjaminan kredit/ pembiayaan bagi UMKM dan koperasi secara tertib, efisien, efektif, dan tidak tumpang tindih, maka perlu diatur dalam satu skema penjaminan kredit/ pembiayaan secan< terpadu;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf d, perlu menetapkan Pen.turan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undai.:u;:-Undm1g Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
'netapkan:
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor !54/PMK.01/2007;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT.
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Pera tu ran Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM-K pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan.
2. Kredit Usaha Raky;oi.t, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
3. Menteri Teknis adalah Menteri Teknis terkait yang berfungsi mernbantu clan mendukung pelaksanaan pernberian kredit/ pembiayaan berikut penjaminan Kredit/Pembiayaannya kepada UMKM-K.
4. Perusahaan Penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K guna memperoleh kredit/ pembiayaan dari bank, yang rnenjadi pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah.
5. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah clan Perusahaan Penjaminan dalam rangka penjaminan kredit/ pembiayaan KUR.
6. Bank Umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha layanan perbankan.
7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
8. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Usaha Produktif adalah UMKM-K yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/ atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/ pembiayaan dan diberi prioritas untuk menerima penjaminan kredit/ pembiayaan.
10.Imoal Jasa Penjaminan adalah lmbal Jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan yang bertindak selaku Penjamin atas kredit/ pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR.
11.Perjanjian Kerjasama Penjaminan KUR adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Perusahaan Penjaminan.
12.Perjanjian Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah perjanjian antara Perusahaan Penjmninan dan Perbankan yang mengatur pernberian pertanggungan dalam rangka penyelenggaraan KUR.
13.Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen.Perindush·ian, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Kementerian Negara PPN/Bappenas, dan BPKI'.
14.Rencana Tahunan Penyaluran KUR, yang selanjuh1ya disingkat RTPKUR, adalah rencana penyaluran KUR yang dibuat oleh Bank Pelaksana untuk 1 (satu) periode tertentu.
15.Stnndard Operating Procedure (SOP) adalah nmgkaiai1 tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan clalam rangka pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penjaminanKUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
BAB II
TUJUAN Pasal 2
Penjaminan KUR diberikan clalam rangka meningkatkan akses UMKMK pacla sumber pembiayaan clalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
BAB III
RENCANA PENYALURAN
Pasal 3
(1) Menteri Teknis terkait menentukan prioritas bidang usaha yang feasible tetapi belum bankable yang akan menerima fasilitas penjaminan kredit.
(2) Dengan berpedoman pada ketentuan dari Menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara menyediakan dana lmbal Jasa Penjaminan, Bank Pelaksana menyusun I\encana Target Penyaluran (RTP) KUR.
(3) Berdasarkan RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Penjaminan menyusun Rencana Tahunan Penjaminan KUR yang dirinci per sektor ekonomi, per Bank Pelaksana dan per wilayah propinsi.
(4)Rencana Tahunan Penjaminan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perusahaan Penjaminan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.
BAB IV
KEWAJIBAN BANK PELAKSANA
Pasal 4
(I) Bank Pelaksana wajib menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR.
(2) Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya.
(3) Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUR yang menjadi langgungjawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang ditetapkan Pemerintah, serta memaluhi semua ketentuan tatacara penatausahaan yang berlaku.
(4) Bank Pelaksana memuluskan pemberian KUR berclasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, scrta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
BABV
PERSYARAT AN PENJ AMIN AN
Pasal 5
(1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ), dengan ketentuan:
a. merupakan debitur baru y<\ng belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasi! Bank Indonesia Checking pada saat Perrnohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ a tau belum perrmh memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
b. khusus untuk penutupan pembh1yaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminlm KUR clan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
(2) Kredit/ pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan:
a. setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (Hrna ju ta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan rnaksirnal sebesar/ setara 24 % ( dua puluh empat persen) efektif per tahun.
b. diz,tas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai clengan Rp500.000.000 (lima ralus ju ta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakai1 maksimal sebesar/ setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.
(3) Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) y<\ng dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang clibayarkan setiap tahun clan dihitung dari
kredit/ pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin, dengan ketentuan:
a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.
(4)Persentase jumlah penjaminan kredit/ pembiayaan yang dijaminkan kepada Perusahaan Penjaminan sebcsar 70% (tujuh puluh persen) dari krcdit/ pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKMK, sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% (tiga puluh persen) ditanggung oleh Bartle Pelaksana.
Pasal 6
Tingkat bunga KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditinjau dan ditctapkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara Komite Kebijakan dan Bank Pelaksana.
BAB VI JANGKA WAKTU DAN SUMBER PENDANAAN IJP
Pasal 7
(1)Jangka waktu pertanggungan kredit/pembiayaan disesuaikan dengan jangka waktu kredit/ pembiayaan KUR yang diberikan Bank Pelaksana, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah.
(2) Dalam ha! terjadi klaitn risiko oleh Bank Pelaksana sebelum jangka waktu kredit/ pembiayaan KUR berakhir, maka Imbal Jasa Penjaminan yang menjadi kewajiban Pemerintah tetap dibayarkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pertanggungan, kecuali ditetapkan Iain oleh Pemerintah.
Pasal 8
(1)Pengalokasian pembiayaan Imbal Jasa Penjaminar\ dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mengacu pada Pasal 3 ayat (2).
(2) Atas alokasi pembiayaan Imbal Jasa Penjaminan yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara (APBN), Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Saluan Anggaran per Satuan Kerja (SP-SAPSK) clan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIP A) Imbal Jasa Penjaminan.
BAB VII PEMBA YARAN IMBAL JASA PENJAMINAN
Pasal 9
(I) Pemerintah memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR untuk kredit investasi selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan untuk kredit modal kerja selama jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun.
(2) Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan:
a. untuk tagihan periode bulan Nopember sampai dengan bulan April tahun berikutnya dibayarkan pada bulan Mei tahun berkenaan; dan
b. untuk tagihan periode bulan Mei sampai dengan bulan Oktober dibayarkan pada bulan Nopember tahun berkenaan.
(3)Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan dilakukan berdasarkan data penutupan pertanggungan KUR oleh Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjaminan.
(4)Permintaan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR diajukan oleh Perusahaan Penjaminan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan terlebih dahulu disetujui oleh Bank Pelaksana dan sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
a. Rincian perhitungan tagihan IJP;
b. Kompilasi Penerbitan Sertifikat Penjaminan dari LPK;
c. Tanda terima pembayaran IJP yang ditandatangani Direksi Perusahaan Penjaminan atau pejabat yang dikuasakan.
(5) Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap ketentmm penjaminan KUR, dan rneneliti kebenaran perhitungan Imbal Jasa Penjaminan yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi secara periodik/ sewaktu-waktu oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbenclaharaan clan Kepala Baclan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan.
(6) Dalam ha! diperlukan, Menteri Keuangan clapat meminta bantuan aparat fungsional pemeriksa internal clan/ atau eksternal untuk melaksanakan audit .
BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
Pasal 10
(1) Pernbinaan clan pengendalian pelaksanaan Penjaminan KUR dilakukan oleh Kornite Kebijakan sesuai bidang tugas wewenang rnasing-rnasing.
(2)Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Penjaminan KUR dilaksanakan secara periodik a tau sewaklu-waktu atas prakarsa Komite Kebijakan dengan rnengikutsertakan Perusahaan Penjaminan dan Bank ?elaksana.
(3) Dalam rangka pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dalam Standard Operating Procedure (SOP).
BAB IX
LAPORAN
Pasal 11
(1)Pcrusahaan Penjaminan wajib menyusun dan menyampaikan Rekapitulasi Laporan Bulanan Perkembangan Penutupan Pertanggungan KUR dan Daftar Klahn berikut Klahn yang disetujui kepada Komite Kebijakan cq. Deputi I, Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(2) Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan Rekapitulasi Laporan Bulanan Realisasi Penyaluran dan Pengembalian KUR yang dirinci per sektor ekonomi, per propinsi dan per debitur dan laporan bulanan Perkembangan Penutupan Pertanggungan KUR kepada Komite Kebijakan cq. Deputi I, Menko Perekonomia11 selaku Ketua Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(3) Dalam ha! diperlukan dan diminta secara khusus oleh Menteri Keuangan, laporan lain terkait dengan penyelenggaraan KUR selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana wajib untuk menyampaikannya.
BABX
SANKSI
Pasal 12
Dalam ha! Perusahaan Penjaminan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Perusahaan Penjaminan dikenakan sanksi :
a. administratif berupa teguran tertulis;
b. penundaan a tau penghentian pembayaran Imbal Jasa Penjaminan.
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK MANDIRI
Skema Kredit Untuk tujuan produktif dengan kriteria sebagai berikut :
I. Limit Krcdit : Maksimal Rp. 500 jula
2. Suku Bunga: Saal ini 13,5 % cfektifpertahun.
3. Prosentase pcnjaminan: 70 % dari limit kredit
Pcrsyaratan skema kredit untuk tujuan usaha produktiftcrsebut antt!ra lain:
I. Memiliki pcngalaman usaha.
2. Memiliki Jcgalitas usaha dan NPWP
3. Bcrdasarkan trade checking tidak ada informasi negatif mengenai perusahaan I
pengurus pcmilik dan tidak sedang menghadapi/ terlibat masalah hukum
4. .Jaminan berupa fixed asset ( u~tuk krcdit investasi jaminannya adalah proyek yang
dibiayai sedangka untuk kredit modal jaminannya adalah maksimum 30 %).
5. Memiliki kcmampuan membayar dari usaha yang dibiayai
6. Bcrdasarkan SID Bank Indonesill, perusahaan/pengurus/pcmilik tidak memilii kredit
mace! dan ticlak masuk dalam daflar hi tam.
Pro:>edur untuk pengajuan kredit untuk tujuan usaha produktif ternebut antara lain sebagai
:rikut :
I. Calon dcbitur mendatangi kantor cabang Bank Mandiri dengan melengkapi
persyaratan clan administrasi
Bank Mandiri akan mclakukan analisa terhadap kelayakan usaha debitur.
2. Calon debitur yang Jayak utntuk dibiayai tetapi agunan tidak mencukupi tetap dapat
cliberikan krcdit mclalui program penjaminan kredit dengan PT. ASKRINDO dan
Perum. SPU.
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK NEGARA INDONESIA
1. Dapat diberikan kcpada dcbitur perorangan kelompok, perusahaan dan koperasi
2. Usaha feasible namun belum bankable
3. Sektor yang dibiayai: pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, industri dan
perdagangan
4. Berpengalaman bcrusaha minimal 1 Tahun
5. Memiliki legalitas usaha, minimal surat keterangan berusaha dari kecamatan/kelurahan
setempat untuk kredit s/d Rp. 150 juta.
6. Memiliki identitas diri (KT!>, Kartu Keluarga atau identitas lainnya) untuk perorangan
dan akte pendirian untuk badan usaha dan koperasi.
7. Kreclit diatas Rp. 50 juta harus mempunyai NPWP
8. Calon debitur tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah atau tidak tennasuk dalam
daftar hitam Bank Indonesia
9. Jenis clan Jangka waktu kredit: Kreclit Modal Ket:ja (KMK) s/d. S tahun dan Kreclit
lnvestasi (Kl) s/d. I 0 tahun
10. Suku Bunga maksirnum: 16% efektil/tahun 11.
I I. Biaya provisi i: bcbas
12. Biaya administrasi: bcbas
13. Biaya pcngclolaan rekcning: bebas
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Program Barakah diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha di semua sektor indutri,
1tuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahunj menurut penilaian bank
pat di biayai dengan kondisi:
I. Mempunyai potensi usaha clan atau komonclitas yang diusahakan sudah mempunyai pasar.
> Mempunyai prospck usaha yang layak clan mampu menyerap tenaga kmja.
I. Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
I. Usaha tersebut mcmenuhi kctentuan dan persyaratan Pembiayaan yang berlaku serta
clinyatakan layak olcb BSM.
Tidak tcm1asuk clalam daftar kreclit macet atau kredit bermasalah.
" Mengusulkan proposal pinjarnan/kreclit sesuai clengan kebutuhan usaha.
kumen Pcrmohonan l'cmbiayaan
Form Surat Pcnnohonan Pembiayaan (SPP) !Surat tertulis clari nasabah, dengan
lampirkru1:
Lcgalitas nasabah pcrorangan (KTP I SIM I Paspor, KK, Alda nikah, Surat persetujuan
istri/suami,
. Legalitas baclan usaha (SIUP, SIUK, SIU lnclustri, SIU Peternakan ell!. TDP, SITU, NPWP,
Akta Pendirian)
. Lap. Keuangan 2 tahun terakhir
. Past performace usaha I tahun
. Rencana us aha 1 tah un ke depan
Bukti kepemilikan agunan
·syaratnn IJe1nbiayaan
I. Kcbutuhan UMKM yang dibiayai adalah investasi dan/atau modal ke1ja layak untuk
dibiayai berdasarkan alas pembiayaan yang sehat clan tidak sedang dibiayai fasilitas
Pembiayaan bank lainnya
2. Pembiayaan dapat disalurkan langsung ke nasabah atau rnelalui LKMS (Lembaga
Keuangan Mikro Syariah)
3. Maksimum l'embiayaan aclalah Rp. 500.000.000,- (limn ralus juta).
4 . .Jangka Waktu Pembiayaan untuk modal ke1ja 3 (liga) tahun, apabila diperlukan dapat
diperpanjang scsuai dcngan ketcntuan yang berlaku di BSM clan lnvestasi 5 (lima) tahun
clan scsuai dengan analisa kelayakan serta ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada
BSM.
5. Margin/bagi basil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektifper tahun.
Prosedur pengajuan Program Barakah Calon nasabah mernpakan pelaku usaha mikro,
ii. menengah clan kopcrasi mengajukan permohonan ke Kantor Cabangl Cabang Pembantu
vi tcrdckat, selanjutnya akan dilakukan analisa scsuai ketenluan yang berlaku.
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Persyaratan Calon Debitur UMKM dan Koperasi yang dapat mengakses Kredit Usaha
Rakyat:
lndividu (perorangan badan hokum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha
lroduktif dan memenuhi syarat antara lain:
I. Legalitas perorangan dan Badan Usaha Hukum:
* Individu: KTP dan Kartu Keluarga
* Kelompok: Surat Pengukuhan Jnstansi terkait Surat Keterangan Usaha dari Lurah
Kepala Desa danj atau akte Notaris
* Koperasi: AD/ ART beserta perubahannya ( 4) Badan Hokum Lain sesuai ketentuan
yang berlaku
2. Perijinan usaha:
* Untuk krcdit dcngan plafond sid Rpl 00 juta, ijin usaha a.L TOP, Slur, dan SITU dapat
digantikan clcngan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah.
* Pinjarnan dcngan plafond diatas Rp l 00 ju ta perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.
UMKM dan Koperasi yang baru mernulai usaha, minimal usahanya telah berjalan selarna
>Ulan.
1is Krcdit clan ,Jangka Waktu Krcdit:
. Kredit Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 tahun
. Kredit Investasi jangka waktu rnaksimal 5 tahun.
"arnya nilai pinjaman discsuaikan dengan kclayakan usaha maksimal Rp. 500 jut,t.
ring clana sencliri untuk krcclit Invcstasi minimum 35%.
u Bunga maks.16'% pu, Rcvicwable sesuai ketcntuan Pernerintah.
cntuk Kredit: Prosedur Rckening Koran Maksimum CO menurun, untuk Kredit Musiman dapat
kaligus tunas (maksimal jangka waktu l tahun dengan pembayaran pokok dan bunga).
aya Administrasi clan provisi tidak dipungut.
~unan
I. Agunan pokok berupa proyek yang dibiayai.
!. Agunan tambahan ringan dan tidak diwajibkan
:tcm dan prosedur krcdit
. UMKM dan Koperasi dapat mengajukan permohonan kredit; pinjaman ke Kantor Cabang
BR!/ Kantor Cabang Pembantu .
. Permohonan kredit pinjaman yang diajukan, harus dilampiri dengan dokumen pendukung
antara lain:
* Copy legalitas clan pcrijinan.
* Data usaha clan dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kreclit.
* On the spot ke tcmpat usaha oleh Pejabat Kredit Lini.
• Hasil analisa kebutuhan kredit dituangkan dalam Memorandum Analisa Kebutuhan Kredit
sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan ke p~jabat pemutus untuk mendapatkan
putusan kredit.
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK TABUNGAN NEGARA
Jsaha yang dibiayai aJalah usaha produktif sektor perindustrian, perdagangan danjasa, kredit
:onstruksi perumahan.
l!cdia Penyalur KUR, mcmanfaatkan kredit eksisting BTN yaitu: Kreclit Vasa Oriya (modal
crja konstruksi), Kredit Pendukung Perumahan, Krcdit Modal Ke1:ja, Kredit modal kc1:ja
:ontraktor, Krcdit lnvestasi, Kredit Pemilikan Ruko/Kios dan lainnya.
'ond Krcdit:
Maksimal kredit sebcsar Rp. 500.000.000,-
Krcdit lnvcstasi sebcsar maksimal 70% dari total biaya invcstasi.
Krcdit modal kcrja scbcsar maksimal 80% dari modal kerja yang dibutuhkan.
kat Suku Bunga 14,5% (floating)
yaratan rncngajukan Krcdit
Dcbitur Pcrorangan mcngajukan surat permohonan KUR dengan melampirkan dokumcn
ukung scbagai bcrikut:
I. KTP dan KK
2. Surat Nikah, bi la tclah nikah
3. Perizinan usaha, (surat izin dari Dinas Pasar bila usaha di pasar, surat keterangan
minimal Ketua RT/R W untuk lokasi dilingkungan penmkiman dan sejenisnya).
4. Legalitas tcmpat usaha, bita ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau
lainnya.
5. Rincian pcruntukkan krcdit
6. Agunan, jika ada di.>yaratkan bank.
Untuk Usaha Kecil dan Menenga11 (Badan Usaha) mengajukan surat permohonan yang
'ampiri dokumen pcndukung scbagai berikut:
l. Aktc Pendirian Pcrusahaan sampai dengan pernbahan terakhir
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. SIUP, TOP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha
mikro.
4. Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau
lainnya.
5. Laporan keuangan terakhir/minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan
untuk perorangan
6. Rincian peruntukkan kredit
7. Agunan, jika ada disyaratkan bank.
Mckanismc pcngajuan krcdit:
Permohonan yang memenuhi persyaratan dapat menghubungi seluruh Kantor Cabang Bank
l3TN di Indonesia.
Bank alrnn melakukan analisa kelayakan atas permohonan kredit sesuai ketentuan.
Pemohon dikenakan biaya pemrosesan dan harus dibayar sekaligus clan seketika pacla saat
ditagih oleh Bank yaitu:
* Biaya Provisi
* Biaya Notaris/PPA T/Legal Fee
* 13iaya lainnya, jika acla dipersyaratkan bank.
r-PERPUSTAKMN UTAMA -- - - UIN SYAl-llD JAKARTA -----------
SURAT KETERANGAN No.o><J /DIBA·Vl/Vll/2009
Sehubungan dengan surat· pengantar No. Un.01/F4/l<M 00.02/2257 /2009 tanggal 19 Mei 2009, maka
bersama ini kami sampaikan bahwa:
Nam a : Usrnan Fauzi
NPM : 105046101659
Alamat : JI. Teluk Angsa Permai Blok. 110 No.175 Bekasi
Yang bers<H1gkutan telah melakukan penelitian pada Bank Bukopin Capem Bekasi Kalimas.
Demikian disarnpoikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Bekasi, 23 Juli 2009
PT. Bank Bukopin, Tbk.
Divisi Bisnis Area VI
.~ I Satriadi ;._,. '~l v
Manager Bisnis