TINJAUN MAQȂSID SYARȊ’AH TERHADAP UNDANG – UNDANG

NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi

Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh

AHMAD RIJAL

NIM : 1110045100037

KONSENTRASI KEPIDANAAN ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1436 H/ 2014 M

i

ABSTRAK

AHMAD RIJAL. NIM 1110045100037. Tinjaun Maqȃsid Syarȋ’ah Terhadap

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Program Studi Jinayah Siyasah,

Konsentrasi Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H / 2014 M. X+72 halaman

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjaun Maqȃsid Syarȋ’ah Terhadap

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Karena pada saat ini kasus

Narkoba sering sekali merasa terus-menerus meningkat pesat dalam skala yang

semakin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan narkotika juga ditunjang dengan

struktur tanah Indonesia yang subur dan mudah ditanami berbagai jenis narkotika

Pada penelitian ini penulis menganalisis Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun

2009 dalam Pandangan maqȃsid syarȋ’ah.

Penelitian dilakukan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan

dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur, baik berupa undang-undang, buku-

buku, majalah, artikel, yang berhubungan dengan tema penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa analisis yang digunakan undang-

undang no 35 tahun 2009 dalam pandangan maqȃsid syarȋ’ah dalam menggunakan

kaidah menolak bahaya menarik kemaslahatan dunia dan akhirat dan saling

mempunyai persamaan dalam hal pencegahan narkotika yang dapat merusak

kemaslahatan hidup manusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam Undang-

undang Narkotika melindungi ketersediaan Narkotika

Kata kunci : Tinjaun Maqȃsid Syarȋ’ah Terhadap Narkotika

Pembimbing : Dr. Asep Saepuddin Jahar. MA, Ph.D

Daftar Pustaka : Buku : Tahun 1986 s/d Tahun 2013

Undang-undang : Tahun 2009

ii

بسم اهلل الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan

manusia dengan kesempurnaan sehingga dengan izin dan berkah-nya penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah SWT dan

seluruh umat manusia yang mencintai ilmu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan

kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, atas tetesan darah dan air mata

beliaulah kita mampu berdiri dengan rasa bangga sebagai umat Islam yang menjadi

umat yang terbaik diantara semua kaum. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat,

serta yang mengamalkan sunnahnya dan menjadi pengikut setia hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan pentingnya orang-orang

yang telah memberikan pemikiran dan dukungan secara moril maupun spiritual

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan karena adanya

mereka segala macam halangan dan hambatan yang menghambat penulisan skripsi

ini menjadi mudah dan terarah. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima

kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Phill H. J.M. Muslimin, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

iii

2. Ibu Dra. Hj Maskufa M.Ag selaku Ketua Program Studi Jinayah Siyasah terima

kasih banyak telah memberikan petunjuk, dan nasehat yang berguna bagi penulis

selama perkuliahan, dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan

studi strata I dengan sebaik-baiknya.

3. Ibu Dra. Hj. Rosdiana, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah

terima kasih banyak telah banyak membantu penulis untuk melengkapi berbagai

macam keperluan, dan berkas-berkas persyaratan untuk menggapai studi strata I

dengan sebaik-baiknya.

4. Dr. Asep Saepuddin Jahar, M.A, Ph.D selaku Dosen Pembimbing terima kasih

banyak telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan nasehat yang berguna bagi

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata 1 dengan sebaik-

baiknya.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang dengan ikhlas menyalurkan

ilmu dan pengetahuannya secara ikhlas dalam kegiatan belajar mengajar yang

penulis jalani.

6. Kepada kedua orang tua penulis yang membantu dengan sekuat tenaga dan

pengorbanan serta do’a yang bergema dalam dzikir dan tahajudnya sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi strata I dengan penuh semangat, Ayahanda

M.Agus Muslim dan Ibunda Rohimah, maafkan anakmu ini yang sungguh

bergelimpangan dosa. Tentunya juga buat adik-adiku tercinta M. Azam dan

moh. Irham dan keluaraga lainya saya ucapakan terimaksih banyak atas do’anya

iv

7. Terima kasih kepada bapak Lukmanul Hakim S.H dan ibu Titin Sumarni yang

telah memberikan nasehat, sebagai motivator dalam menyelesaikan Skripsi

saya.dan menyediakan tempat singgah untuk menyelasaikan skripsi ini

8. Termikasih kepada kekasih saya Mimi Nurhikmah yang telah memberikan

semangat kepada saya sehingga dapat terselsaikan juga skripsi ini

9. Teman-teman Seperjuanganku Program Studi Jinayah Siyasah Jurusan Pidana

Islam Angkatan 2010 yang telah menemani saya selama kuliah dan memberikan

inspirasi untuk berjuang dalam hidup, terutama Andhika Yudho, Ade, Farid,

Sena, Rodhi, Awaluddin, Ayu, Dijah, Siska, Ika, Reni, Lulu, Adit, Denis,

Geradin, Agung, yongki, Sahuri, Gunawan, Faridah Razaq (UNIAT), dan Aizah

Faqih. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang selalu bersedia menemani penulis

baik berdiskusi maupun berpetualang.

10. Kepada sahabat-sahabatku dalam kelompok Kampak Mintul Farid Fauzi (Narji),

Ridwan Daus, M. Fadillah (Bedil), Masrur Fuadi (Mas Mukey), Edo Fahmi

(Edos), dan Badru Tamam (Gondes) Terima kasih sebanyak-banyaknya yang

selalu bersedia menemani penulis baik berdiskusi maupun berpetualang. Dan

akhirnya kita lulus bersama juga

11. Kepada sahabatku yang setia menamaniku bolak balik kempus Mikail El Dhafin

saya ucapkan terimaksih

Tiada cita dapat terwujud dengan sendirinya kecuali dengan pertolongan

Allah SWT sehingga dapat memberikan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan.

v

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada

umumnya serta menjadi amal baik disisi Allah SWT. Akhirnya semoga setiap

bantuan, doa, motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan

dari Allah SWT.

Wassalammualaikum. Wr. Wb

Jakarta, 30 Desember 2014

Ahmad Rijal

vi

Pedoman Transliterasi

Yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan Arab ke

tulisan Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan yaitu berupa pedoman aksara

dan vokal.

a. Pedoman Aksara

Huruf Arab Huruf Latin Keterangan

tidak dilambangkan ا

Be ب

t Te خ

ts te dan es ث

j je ج

H ha dengan garis bawah ح

Kh ka dan ha خ

D de د

dz de dan zet ذ

r er ر

z zet س

S es س

sy es dan ye ش

S es dengan garis bawah ص

d de dengan garis bawah ض

t te dengan garis bawah ط

z zet dengan garis bawah ظ

koma terbalik di atas hadap ع

kanan

gh ge dan ha غ

f ef ف

q ki ق

k ka ك

l el ل

M em م

N en ن

W we و

H ha ھ

apostrop ˊ ء

Y ye ي

vii

b. Vokal

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

_ a fathah I kasrah _ u dammah

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

Ai a dan i _ ي

Au a dan u _ و

3. Vokal Panjang (Madd)

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

ȃ a dengan topi di atas ـا

ȋ i dengan topi di atas ـى

Ȗ u dengan topi di atas ـى

c. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ( ال

), dialihaksarakan menjadi huruf ‚l‛ (el), baik diikuti huruf syamsiyyah maupun

huruf qomariyyah. Misalnya :

al-ijtihâd = اإلجتهاد

al-rukhsah, bukan ar-rukhsah = الزخصح

d. Tasydîd (Syaddah)

Dalam alih aksara, syaddah atau tasydîd dilambangkan dengan huruf,

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi,

hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah

viii

kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya : الشفعح = al-

syuf‘ah, tidak ditulis asy-syuf‘ah

e. Ta Marbûtah

Jika ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1)

atau diikuti oleh sifat (na‘t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbûtah tersebut

dialihaksarakan menjadi huruf ‚h‛ (ha). Dan jika huruf ta marbûtah tersebut

diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf ‚t‛

(te) (lihat contoh 3).

No Kata Arab Alih Aksara

syarîʻah شزعح .1

al- syarîʻah al-islâmiyyah الشزعح اإلسالمح .2

muqâranat al-madzâhib مقارنح المذاھة .3

f. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism) atau huruf (harf),

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan

berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas :

No Kata Arab Alih Aksara

al-darûrah tubîhu al-mahzûrât الضزورج تثح المحظىراخ .1

al-iqtisâd al-islâmî اإلقتصاد اإلسالمى .2

usûl al-fiqh أصىل الفقه .3

al-asl fî al-asyyâ al-ibâhah األصل ف األشاء اإلتاحح .4

al-maslahah al-mursalah المصلحح المزسلح .5

ix

DAFTAR ISI

Hal

ABSTRAK ........................................................................................................ i

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................................................ vi

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .......................................... 11

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................... 11

D. Kegunaan Penelitian .................................................................... 11

E. Tinjauan Pustaka .......................................................................... 12

F. Metode Penelitian ........................................................................ 13

G. Sistematika Penulisan .................................................................. 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAQẬSID SYARÎ’AH

A. Pengertian Maqậsid Syarî’ah ....................................................... 17

B. Bagian-bagian Maqậsid Syarî’ah ................................................. 20

C. Perlindungan Maqậsid Syarî’ah Bagi Kepentingan Manusia ..... 26

BAB III NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG N0 35 TAHUN 2009

A. Pengertian Narkotika ................................................................... 30

B. Jenis-jenis Narkotika .................................................................... 32

C. Pengaruh Narkotika Dalam Jiwa Manusia .................................. 43

BAB IV TUJUAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NO 35 TAHUN 2009

A. Dasar Dibuatnya Undang-Undang Narkotika No 35

Tahun 2009 .................................................................................. 50

B. Dimensi Maqậsid Syarî’ah Dalam Undang-Undang Narkotika

x

No 35 Tahun 2009 ........................................................................ 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................. 64

B. Saran-saran ................................................................................... 68

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 69

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari waktu ke waktu narkotika ditanah air terus-menerus meningkat

pesat dalam skala yang semakin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan narkotika

juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang subur dan mudah ditanami

berbagai jenis narkotika. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang

mengedarkan dan mengkonsumsi di tanah air bukan hanya masyarakat luas

khususnya generasi muda melainkan juga para elit politik, anggota legislatif,

pejabat pemerintah, aparat pemerintah, serta aparat keamanan dan penegak

hukum itu sendiri. Di tambah lagi peredaran narkoba telah bersifat transnasional

yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan tekhnologi canggih.

Peredaran narkoba, secara ilegal di Indonesia sejak beberapah tahun ini, semakin

meningkat. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan

narkoba kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkoba

internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan asing

yang tertangkap dengan penyitaan barang bukti dalam jumlah besar.1 Narkotika

1 Lihat’’ kata pengantar ‘’Dalam Undang Undang Narkotika & Psikotropika (Jakarta: Sinar

Grafika, 1999), cet III, h. 5.

2

merupakan bagian dari narkoba yaitu segolongan obat, bahan atau zat yang jika

masuk ke dalam tubuh manusia dapat berpengaruh pada tubuh manusia terutama

pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan.

Permasalahan narkotika memang bukanlah hal baru lagi, penyalahgunaan

narkotika di Indonesia saat ini sudah pada fase yang mengkhawatirkan,

penyalahgunaanpun saat ini sudah masuk pada semua lapisan baik dari kalangan

atas, kalangan menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun, tidak memandang

tua atau muda bahkan anak pun juga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.2

Masyarakat yang menjadi korban adalah anak-anak yang masih

tergolong anak usia sekolah. Data yang diperoleh tahun 2002 pada tanggal 14

agustus menujukan bahwa anak usia sekolah yang ditahan dirutan Pondok

Bambu dengan kasus narkoba berjumlah 300 orang anak usia sekolah.3

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat,

bangsa, dan negara, pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia tahun 2002 melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik

Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2 Ahmadi Sopyan, Narkoba Mengincar Anak Muda (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007) h. 12.

3 Mahdiah, Hak Asasi Manusia Untuk Anak Usia Sekolah Korban Narkoba ( TT: Direktorat

Jendaral Pelindungan HAM, Departeman Kehakiman dan HAM RI, 2002,) h. 13

3

1997 tentang narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

maka dibentuklah kelembagaan Negara yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 tentang

badan narkotika nasional, badan narkotika provinsi, dan badan narkotika

kabupaten/kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang

hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-

undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non

kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan

bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai

perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.4

Terkait dengan pihak pengguna narkotika yang disebut juga dengan

pecandu narkotika, terhadap mereka sering kali terjadi pandangan buruk dari

masyarakat seperti seorang penjahat. Dengan adanya UU No. 35 Tahun 2009

tentang narkotika sebagaimana sudah menjadi tujuan dari UU No 35 Tahun

2009, penyalahgunaan dan pecandu narkotika dijamin untuk mendapatkan

rehabilitasi medik dan sosial. Adapun mengenai ruang lingkup UU No 35 Tahun

4 Penjelasan Undang–Undang Narkotika No 35 Tahun 2009.

4

2009, telah diatur dalam pasal 5 UU No 35 Tahun 2009 bahwa pengaturan

narkotika dalam Undang – Undang ini meliputi dari segala bentuk kegiatan atau

perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan perkursor narkotika yang

dapat menjadi sebuah pendahuluan sebelum pembahasan atau ketentuan pidana

dalam Undang – Undang bahwa telah diatur secara limitatif hal – hal yang

berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika maupun

prekursor narkotika yang memiliki konsekuensi pidana apabila dilanggar karena

pada intinya, narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau

pengembangan ilmu penegetahuan dan teknologi.5

Kejahatan penayalahgunaan narkotika dalam maqȃsid syarȋ’ah adalah

segala sesuatu yang dapat merusak akal yang diqiyaskan dengan pengguna

khamr, hal-hal dalam katagori khamr adalah heroin, morfin, kokain, ganja dan

sejenisnya. Sebagaimana dalam hukum positif,dan hukum Islam juga terdapat

sanksi bagai pelaku dan pengguna narkotika. Kejahatan ini dalam hukum pidana

Islam dimasukan kedalam jarîmah hudûd, karena penyalahgunaan narkotika

dapat merusak akal dan jiwa bahkan dapat menimbulkan kematian.6 Narkotika

dapat digolongkan pada benda-benda yang diharamkan oleh agama Islam karena

narkotika tersebut merupakan benda atau barang yang dapat memabukan. Sebab

5 AR. Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika ( Jakarta : Sinar Grafika 2011) cet,1, h. 65 -67

6 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam ( Fikih Jinayah), ( Bandung: Pustaka Setia, 2000) h.

96

5

benda-benda itu mengakibatkan kemudhorotan besar dan kerusakan kerusakan

yang fatal.7

Allah SWT mengistimewakan manusia (keistimewannya kepada mahluk

lain melalui akal yang ada dalam otak manusia), otak merupakan permata yang

mahal dan gedung anugrah yang mahal yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada

manusia, lalu apakah yang yang menyebabkan akal dalam otak tidak berfungsi

sebagaimna mestinya manusia normal di antaranya penyebab akal didalam otak

tidak berfungsi adalah mengkonsumsi alkohol (khamr), dan obat-obatan yang

menyebabkan urat syaraf terganggu. Obat-obatan itu disebut dengan narkotika

yang sangat bahaya dampaknya bagi tubuh manusia, bahkan zat narkoba dapat

menyebabkan hilangnya kemampuan merasakan hal-hal yang yang terjadi

disekitar pengguna, menyebakan kantuk bahkan tertidur tak sadar karena zat ini

mengandung unsur-unsur melemahkan, menenangkan dan menyadarkan.8

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang

terdapat didalam Al-Qur’an dan Hadis dapat kita ketahui tujuan hukum Islam.

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan di dunia dan di

akhirat kelak dengan cara mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang

mudhorot (tidak berguna), yaitu tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain,

7 Mashuri Sudiro, Hukum Islam Melawan Narkoba, (Yogyakarta : Madani Pustaka Hikmah,

2000) h. 75

8 Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, maqashid syari’ah,(Jakarta : Amzah Bumi Aksara, 2009)

cet, 1, h. 110

6

tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani dan

jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq Al Syathibi merumuskan lima tujuan

hukum Islam yakni 1. Memelihara Agama 2. Jiwa 3. Akal 4. Keturunan, dan 5.

Harta yang kemudian disepakti oleh ilmuan Islam dengan kata maqȃsid syarî’ah.9

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni

melalui perlindunganya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan

moral. Islam menjaga kehidupan setiap individu, menjaga semua yang menjadi

sandaran hidupnya ( harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan

pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah

keturunan kepada ayah dan keluargnya, adapun menjaga akal yang merupakan

dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga

agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya. Mempelajari

perlindungan yang diberikan Islam kepada jiwa dan kehormatan mengharuskan

kita untuk mempelajari perlindungan Islam untuk harta dan keturunan, mustahil

bila manusia memiliki kehidupan manusiawi atau eksistensi kemanusiaan,

kecuali dengan adanya perlinduangan saat ini. Lalu perkembangan pelindungan

itu disebutkan al-Kulliyyât al-Khams dan agama ini juga menyuruh untuk

menjaganya, serta mengharamkan untuk menganiayanya. Adapun rincian

perlindungan terhadap itu ialah perlindungan terhadap agama (Hifdz al - Ad

dîn), Perlindungan terhadap jiwa (Hifdz al-Nafs), perlindungan terhadap akal

9 Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, maqashid syari’ah h. 110

7

(Hifdz al-‘Aql), perlindungan terhadap kehormatan (Hifdz al-Ardh),

perlindungan terhadap harta benda (Hifdz al–Mâl). Akal merupakaan sumber

hikmah (pengetahuan), sinar, hidayah, cahaya hati, dan media kebahagiaan

manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah

disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi,

dan manusia manjadi sempurna dari pada mahluk Allah lainya. Akal dinamakan

ikatan karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal -

hal buruk dan mengerjakan kemungkaran10

.

Hukum Islam mempunyai watak tertentu dan beberapa karakteristik yang

membedakan dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut

ada yang memang berasal dari watak hukum Islam itu sendiri dan ada pula yang

berasal dari proses penerapan dalam lintasan sejarah menuju ridha Allah. Salah

satu diantaranya ialah menegakan maslahat, karena seluruh hukum itu harus

bertumpu pada masalahat dan dasar dari semua kaidah yang dikebangankan dari

seluruh hukum Islam harus bertumpu pada maslahat.11

Hukum Islam, sebagai bagian dari agama Islam, melindungi hak asasi

manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan hukum Islam itu sendiri, jika

hukum Islam dibandingkan dengan hukum positif yang lebih dominan kepada

hukum barat maka dapat dilihat perbedaanya. Perbedaan itu terjadi karena

10

Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, maqashid syari’ah, h. 91

11 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Islam, ( Depok : Gramata

Publishing, 2010) h.11

8

pemikiran hukum barat memandang hak asasi manusia semata mata

antroposentris, artinya berpusat pada manusia. Sebaliknya pandangan hukum

Islam yang bersifat teosentris. Artinya berpusat pada tuhan (Allah) pusat

segalanya.12

Adapun tujuan hukum Islam di atas dapat dilihat dari dua segi. 1).

Pembuatan hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. 2). Dari segi manusia yang

menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuatannya

hukum Islam itu adalah : pertama untuk memenuhi kebutuhan manusia yang

bersifat primer, sekunder, dan tertiear, yang dalam kepustakaan Islam disebut

dengan istilah darûriyyah, hâjiyyah, dan tahsȋniyyah. Kebutuhan primer

(darûriyyah) adalah kebutuhan yang utama yang harus dilindungi dan dipelihara

sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar

terwujud. Kebutuhan skunder (hâjiyyah) adalah kebutuhan yang dibutuhkan

untuk mencapai primer. Kebutuhan tersier adalah (tahsȋniyyah) kebutuhan

manusia dari selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan

dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya

sandang , pangan, dan lain lain. Kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer

yang disebut dengan darûriyyah tersebut di atas merupakan tujuan utama yang

harus dijaga oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara

12

Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : PT

Raja Grafindo Perseda, 2004) cet.11, h. 59 -60

9

itu yang telah disinggung di atas ada lima, diantaranya yaitu pelihara agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta.13

Sehubungan dengan pengkajian hukum pidana Islam tersebut, maslahat

merupakan tujuan utama pokok dan dasar pertimbangan utama dalam

menjatuhkan hukuman yang berupa qisâs diyyȃt, hudȗd, dan ta’zîr. Ketiga

hukum tersebut untuk katagori tindak pidana berikut sanksinya yang pokoknya

adalah maqȃsid syarȋ’ah.14

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan

umum di syariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan

menegakan keadilan. Yang ditegakan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek,

yaitu : prefentif dan represif. Dengan ditetapkannya kedua aspek tersebut akan

dihasilkan satu kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik,

sehingga membuat menjadi masyarakat aman, damai dan penuh dengan keadilan.

Moral yang dilandasi dengan agama akan membawa perilaku manusia sesuai

dengan tuntunan agama. Fondasi perundangan Islam berdasarkan kepada kaidah

‚menjaga kemaslahatan dan menolak bahaya,‛ maka syariat ini mengharamkan

segala materi atau zat yang bisa menimbulkan bahaya atau sesuatu yang lebih

13

Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, h. 62

14 Abd Al Qadir ‘Audah, al - Tasyrî’ al - jinâ’ȋ al- Islȃmȋ Muqȃranan Bi al – Qȃnȗn al

Wad’ȋ, (Beirut : Mu’assasat Al-Risȃlah, 1998) h. 78

10

buruk, baik zat tersebut dalam bentuk diminum, beku, dimakan, bubuk atau di

hirup.15

Diharamkan pengguna seluruh jenis narkotika, yaitu seluruh benda yang

membahayakan tubuh dan akal seperti daun banggo, opium, ganja dan sebaginya.

Berdasrakan hadits dari Ummu Salamah yang berkata ‛Rasulullah SAW

melarang mengkonsumsi seluruh benda yang memabukan dan melemahkan

tubuh.‛ Disamping itu, benda-benda seperti ini juga membahayakan akal dan

tubuh manusia16

.

Keempat imam madzhab fikih dan yang lainya telah menetapkan

keharaman khamr dan tidak ada perselisihan dalam hal ini, setelah adanya

kesepakatakan mengenai keharamannya dapat dipastikan bahwa narkotika bisa

dihukumi dengan hukum khamr atas dasar nash, sehingga tidak ada

kemungkinanannya dalam membedakan kedua jenis minuman tersebut dengan

khamr karena keduanya mempunyai kemiripan dalam merusak akal dan agama17

Oleh karena itu, untuk menjawab latar belakang di atas tentang

maraknya peredaran narkotika dan hukum yang sudah ada, maka penulis

memberikan judul TINJAUAN MAQȂSID SYARȊ’AH TERHADAP

UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NO 35 TAHUN 2009.

15

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usȗl Fiqh, (Kuwait: Darul Qalam, 1992) h.198

16 Wahbah Az – Zuhaili, al- Fiqh al- Islȃmî Wa Adillatuh, (Jakarta : Gema Insani, 2011, jilid

ke iv), h. 187

17 Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salaim, Sahîh Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam,

2007, cet I), h . 125

11

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini penulis membatasi pembahasan akan membahas

ruang lingkup dan dasar tujuan di buatnya Undang-Undang Narkotika No 35

Tahun 2009 yang di tinjau dari maqȃsid syari’ah.sehingga menemukan

relevansinya dalam hukum Islam , Maka penulis merumskan masalah sebagai

berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan maqȃsid syarȋ’ah dan narkotika ?

2. Bagaimanakah tinjauan maqȃsid syarȋ’ah terhadap UU Narkotika No 35

tahun 2009?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap karya tulis yang bernilai ilmiah tentunya memiliki tujuan dan

manfaat yang ingin di capai, begitu pula dengan penulisan skripsi ini. Adapun

tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tentang pandangan maqȃsid syarȋ’ah terhadap narkotika

2. Dan apa yang dimaksud dengan narkotika dan maqȃsid syarȋ’ah

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara

teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

12

Menambah perbendaharaan keilmuwan dalam bidang hukum

khususnya kajian mengenai tindak pidana narkotika. Memberikan kontribusi

positif kepada masyarakat tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika

dan pandangan dalam hukum pidana Islam yang berkaitan kepada maqȃsid

syarȋ’ah.

Kepada yang mengkaji lebih lanjut tentang masalah ini, diharapkan

skripsi ini dapat menjadi salah satu masukan yang berarti, dan sedikit banyak

dapat membuka cakrawala berfikir yang ilmiah.

2. Kegunaan secara praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

masyarakat dan penegak hukum sehingga mempunyai wawasan yang lebih

komprehensif khususnya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan

bagi disiplin pengetahuan yang berkaitan dengan masalah penggunaan

narkotika yang ditunjau dalam maqȃsid syarȋ’ah.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun skripsi terdahulu dan buku-buku yang manjadi rujukan

penulis ialah : Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komporasi

Hukum Islam Dan Uu No 22 Tahun 1997, yang ditulis oleh Nunu Husnul

Hitam, dalam skripsi ini membahas dari segi hukumannya diakaitkan dengan

hukum Islam dan perbandingan hukum Islam dengan hukum positif.

13

Buku yang ditulis oleh AR. Sujono SH,.M.H dan Bony Daniel S.H

yang berjudul komentar dan pembahasan Undang–Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Kajian hukum Islam dan hukum positif terhadap

kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur. Yang ditulis oleh

Laili Maulida dalam skripsi ini membahas tentang sanksi yang diberikan

terhadap anak yang memakai narkoba dibawah umur.

Adapun skripsi saya berbeda dengan skripsi yang terdahulu dan buku

diatas, dalam skripsi saya membahas tentang tujuan uu no 35 tahun 2009

ditinjau dalam maqȃsid syarȋ’ah. Sehingga menemukan persamaan tentang

pencegahan narkotika.

F. Metode Peneltian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis

untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.

Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan dan

mengontrol gejala fenomena yang ada. Untuk mendapatkan data dalam

penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang

bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara

sistematis tentang apa yang menjadi objek penelitian dan kemudian dilakukan

analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan

pendekatan analistis.

14

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang objek

utamanya berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan,

norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat , majalah,

surat kabar, hasil seminar dan sumber lainnya yang berkaitan secara

langsung dengan obyek yang diteliti.

a. Sumber Data Primer

Merupakan data-data yang diperoleh dari sumber aslinya,

memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian

ini. Sumber-sumber data tersebut berupa perundang-undangan yang

membahas mengenai, Al-Quran dan As-Sunnah dan juga buku-buku

yang membahas tentang narkotika.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai

bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang

memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian

ini, antara lain informasi yang relevan, artikel, buletin, atau karya ilmiah

para sarjana.

2. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis menggunakan

metode kualitatif. Yakni dengan mengumpulkan dan menganalisa data-data

15

yang diperoleh dan faktor-faktor yang merupakan pendukung dan relevan

terhadap objek yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hal yang

dijadikan objek penelitian.

Data yang diklarifikasikan maupun dianalisa untuk mempermudah

dan menghadapkan pada pemecahan masalah. Adapun metode analisis data

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis isi secara

kualitatif. Dalam analisis ini, semua data yang dianalisis adalah berupa teks.

Analisis isi kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan

menganalisa teks atas dokumen untuk memahami signifikasi dan relevansi

teks atau dokumen.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis mengemukakan latar belakang penelitian, pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,

metode penelitian, lokasi penelitian serta diakhiri dengan penjelasan mengenai

sistematika penelitian.

Bab II : TINJAUAN UMUM MAQȂSID SYARȊ’AH

Dalam bab ini, penulis membahas tentang pengertian dan bagian-bagian bentuk

maqȃsid syarȋ’ah

16

Bab III : NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

Pada bab ini, penulis memuat uraian teoritis sebagai lanjutan dari bab

sebelumnya, yaitu mengenai penegrtian, tujuan, dasar dan ruang lingkup UU

Narkotika.

Bab IV : UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang pengertian dan ruang lingkup tujuan

dibentuknya Undang-Undang narokotika No 35 tahun 2009 dan dimensi maqȃsid

syarȋ’ah dalam UU No 35 tahun 2009.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis menyimpulkan tahap akhir dari penulisan ini yang berisi

kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir, juga terdiri dari saran-

saran penulis tentang persoalan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

17

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAQȂSID SYARȊ’AH

A. Pengertian Maqȃsid syarȋ’ah

Secara bahasa maqȃsid syarȋ‟ah terdiri dari dua kata yaitu maqȃsid dan

syarȋ‟ah, maqȃsid yang berarti kesengajaan atau tujuan, maqȃsid yang merupakan

bentuk jamak dari maqsud yang berasal dari suku kata qashada yang berati

menghendaki atau memaksudkan,1 sedangkan syarȋ‟ah secara bahasa berarti

„‟jalan kesumber air minum,‟‟ namun bangsa arab sering mengartikan sebagai

jalan yang lurus, karena mata air adalah sumber kehidupan.2

Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan maqȃsid syarȋ‟ah sebagai tujuan yang

menjadi target teks dan hukum-hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan

manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga,

jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan

ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak, karena dalam setiap

hukum yang disyari‟atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmat yaitu

tujuan luhur yang ada di balik hukum.3 Ulama ushul fiqih mendefinisikan

maqȃsid syarȋ‟ah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara‟ dalam

mensyari‟atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. maqȃsid

1 Ahmad Qorib, Usul Fikih 2, (Jakarta :PT. Nimas Multima, 1997), Cet II, h. 170

2 Yayan Sopyan, Tarikh Tasryi Pembentukan Hukum Islam, (Depok : Gramata

Publishing), h. 2

3 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Maqȃsid Syarȋ’ah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007), h. 12-

15

18

syarȋ‟ah di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga asrâr al- syarȋ‟ah yaitu

rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara‟ berupa

kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, syara‟

mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama

Allah SWT.4

Adapun definisi lain ialah secara etimologi, maqȃsid syarȋ‟ah berarti

maksud/ tujuan disyariatkan hukum Islam. Menurut Wahbah Az Zuhaili, maqȃsid

syarȋ‟ah berarti nilai-nilai dan sasaran syara‟ yang tersirat dalam segenap atau

bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu

dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh as-syar‟ȋ

dalam setiap ketentuan hukum.5

Adapun dasar maqȃsid syarȋ‟ah yaitu yang termaktub dalam surat Al-

Jatsiyah [45]:18.

Artinya : “kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat

(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak

mengetahui.” ( QS. Al-Jatsiyah [45]: 18)

Ayat di atas menjelaskan tentang sebuah makna syari‟ah yang

mempunyai pengertian secara gelobal yaitu peraturan-peraturan yang ditetapakan

oleh Allah SWT yang harus dikiuti.6

4 Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet III, h. 1108

5 Wahbah Az – Zuhaili, Usȗl al - Fiqh al - Islȃmȋ, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986) h. 1017

6 Yayan Sopyan, Tarikh Tasryi Pemebentukan Hukum Islam, h.3

19

Berdasarkan beberapa pengertian syariat diatas ada pula yang menyatakan

bahwa syariat ialah segala perintah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku

manusia karena objek kajianya adalah tindak tanduk, prilaku dan perbuatan

manusia. Dan adapun defenisi lain dalam syari‟at ialah segala printah Allah yang

berhubungan dengan sikap dan tingkah laku manusia baik yang bersifat aqidah

yang (disebut usȗliyyah) maupun yang bersifat amaliyah (disebut furȗ‟î).7

Maqasid syarȋ‟ah adalah suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan

hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan

tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari dari bahaya. Ibnu Al-Qayyim

Al-Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M) mengatakan bahwa sesungguhnya

prinsip-prinsip dan dasar penetapan hukum Islam adalah demi kemaslahatan

manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya semua hukum itu mengandung

keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Jika keluar dari keemepat nilai ini

maka tidak dinamakan hukum Islam.8

Hal ini juga dikemukakan oleh Al-Asyathibi, ia menegasakan semua

kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak

satupun hukum Allah yang diciptakan tidak mempunyai tujuan. Hukum yang

tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklîf ma la yûtaq‟ (memebankan

sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan

dunia dan akhirat itulah, maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum

7 Yayan Sopyan, Tarikh Tasryi Pemebentukan Hukum Islam, h. 4

8 Wahbah Az – Zuhaili, Usȗl al-Fiqh al- Islȃmȋ, h.1017

20

Islam tersebut dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk

melastarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi tersebut

disebut maqȃsid syarȋ‟ah yang mencangkup memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta.9 Imam Al-Ghazali (450-505 H) berpendapat, bahwa

maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari memperoleh manfaat dan menolak

mudarat. Ungkapan tersebut dikatagorikan dalam sebuah kaidah yang paling luas

ruang lingkupnya dan cakupannya. Dalam kaidah sebagai berikut:

على جلة الوصا لح درءالوفا سد هقدم “Menolak kemudhorotan harus diutamakan daripada mendapatkan

kemaslahatan.”10

B. Bagian-Bagian Maqȃsid Syarȋ’ah

Kita tahu bahwa Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau

syari‟at dengan main-main sundau gurau dan tidak pula menciptakan dengan

sembarangan, namun Allah mensyar‟iatkan perundang-undangan Islam untuk

tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada

para hamba, sehingga sejahtera akan merata dan rasa aman dan sentosa.

Kemaslahatan dunia dikatagorikan menjadi dua, baik yang pencapaianya dengan

cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudhorotan. Yaitu:

1. Kemaslahatan darûriyyah (inti/pokok), kemaslahatan maqȃsid syarȋ‟ah yang

berada dalam urutan paling atas.

9 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah Menurut al- Syatibi, (Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada, 1996) h. 71 10 Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia, (Ciputat: Ciputat Kolam

Publishing, 2008) h. 73

21

2. Kemaslahatan ghairu darûriyyah (bukan kemaslahatan pokok) namun

kemaslahtan ini penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan inti pokok yang disepakati dalam semua syari‟at tercakup

dalam lima hal, seperti yang terhitung dan disebutkan oleh ulama al-Kulliyyât al-

Khams (lima hal pokok) di antaranya ialah :

1. Hifdz al-Dîn (menjaga atau memlihara agama)

Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang

pertama adalah kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam beribadah :

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”(QS. Al-

Baqarah [2]: 256)

Mengenai tafsir ayat tersebut Ibnu Kastir mengungkapkan “janganlah

kalian memaksa seseorang untuk masuk kedalam agama Islam” sesungguhnya

dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang bahwa sesorang tidak

boleh dipaksa dalam masuk keagama Islam.11

Dalam ketentuan hukum Islam untuk membunuh orang kafir dan

menghukum pembuat bid‟ah yang mengajak orang lain untuk berbuat

bid‟ahnya, apabila dibiarkan dapat menimbulkan hilangnya agama umat atau

subtansi-subtansi dari agama tersebut. Allah mensyariatkan untuk menjaga

11 Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, Maqashid syari’ah, (Jakarta : Hamzah, 2009) cet ke

1, h.1

22

agama dan wajib untuk dipelihara oleh setiap orang muslim, baik yang

berkaitan dengan aqidah, ibadah dan muamalah.12

2. Hifzd al - Nafs (perlindungan terhadap jiwa)

Islam sangat menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang

disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaanya. Sebagaiman Allah

berfirman dalam Al-Qur‟an :

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah

maha penyayang kepadamu.” ( QS. An-nisa [4]: 29).

Dalam hadist shahih nabi juga menjelaskan ancaman bagi orang orang

yang membunuh jiwa:

) رواه هسلن( لقياهههن قتل نفسه تشيء عذب ته يوم “Barang siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, dia akan disiksa

dengan mengunkan sesutu tersebut di hari kiamat”.(H.R Muslim)13

Dalam kaitanya hal ini, untuk kemaslahatan jiwa dan hidup manusia,

Allah mensyari‟atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari‟at

qisȃs bagi para pembunuh, dan syariat yang berkaiatan dengan jiwa

manusia.14

Dititik puncak perhatiannya untuk melindungi jiwa nyawa, syari‟at

Islam telah mencapai target yang tinggi, yang tidak dapat dicapai oleh syari‟at

12 Nasrun haroen, Usul Fiqh I,(Ciputat : Logos Publishing House, 1996) h.155

13 Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, h. 44

14 Nasrun Haroen, Usul Fiqh 1, h. 155

23

apapun didunia saat ini. Adapun tindakan penganiyayaan terhadap jiwa yang

dilakukan dengan cara membunuhnya dengan keji ataupun dengan cara yang

lain yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, itu merupakan perbuatan

yang keluar dari ajaran dan undang-undang agama Islam, menodai syariat

yang dimuliakan Allah SWT dan dilindungin Allah, hal yang demikan itu

memerangi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut. Ini juga

merupakan tindakan kriminal terhadap hak-hak seluruh masyarakat.15

Allah

berfirman:

Artinya : “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa:

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang

itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan

dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia

seluruhnya ( QS. Al –Maidah [5]32).

3. Hifzd al – „Aql (menjaga akal)

Akal adalah merupakan sumber hikmah pengetahuan, sinar hidayah,

cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia dunia akhirat. Dengan

akal, surat perintah Allah disampaikan, dan dengan akal manusia berhak

menjadi pemimpin dimuka bumi ini dan dengannya manusia sempurna dari

mahluk lainnya. Allah SWT berfirman :

15 Ahmad Mursi Husain Jauhar Maqashid Syari’ah, h. 41 - 42

24

Artinya : “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut

mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rezki dari yang

baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna

atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” ( QS. Al-

Isra[17]:70)

Akal yang merupakan sasaran yang dapat menentukan bagi sesorng

untuk menjalankan kehidupanya, oleh sebab itu Allah menjadikan akal utnuk

dijaga dan dipelihara sebagai suatu yang pokok, dan Allah melarang dari hal-

hal yang dapat merusak akal seperti mengkonsumsi alkhohol minuman-

minuman keras, obat-obatan terlarang karena yang demikan dapat merusak

akal dan merusak kehidupan manusia.16

4. Hifdz al – „Ard (menjaga kehormatan)

Islam sangat menjamin kehormatan manusia dengan memberikan

perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memebrikan

spesialisasi kepada hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat jelas terlihat

dari beberapa sanksi yang berat dijatuhkan terhadap orang-orang yang yang

merusak kehormatan seperti dalam masalah zina, masalah manghancurkan

kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Diantara bentuk-bentuk

perlindungan terhadap kehormatan ialah dengan menghinakan dan memberi

16 Harun Nasroen , Usul Fiqh 1, h. 115

25

ancaman kepada para pembuat dosa tersebut dengan siksa yang sangat pedih

dihari kiamat.17

Dalam menjaga kehormatan dan keturuan yang merupakan masalah

pokok untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut. Allah SWT

telah mensyari‟atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang

diakibatkan.18

Kewajiban yang harus dilakukan bagi pelaku zina maka harus

di hukum had yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunanan,

akibat dari perbuatan zina dapat merusak generasi bangsa dan meresahkan

masyarakat.

5. Hifdz al- Mâl (menjaga harta),

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana

manusia tidak terpisah darinya dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

Artinya : “ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia “( QS. Al-

Kahfi [18]:46)

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut.

Pertama memliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari pencurian,

perampokan, atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara yang

bathil. Kedua harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa

17 Ahmad Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah h. 131

18 Harun Nasroen, , Usul Fiqh 1, h. 115

26

ada unsur mubazir atau menipu untuk hal - hal yang dihalalkan Allah. Maka

harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau judi.19

C. Perlindungan Maqȃsid Syarȋ’ah Bagi Kepentingan Manusia

Allah menciptakan manusia sebagai hamba yang wajib taat kepadanya.

Untuk itu, manusia harus beribadah untuk dapat menunjukkan kepatuhannya

kepada Allah. Ibadah dapat dibedakan dalam dua bentuk; pertama, ibadah

mahdhah yang fungsi utamanya mendekatkan hamba kepada Allah. Kedua adalah

aktivitas muamalah yang berlaku menurut tradisi yang merupakan sendi

kemaslahatan hidup manusia. Tanpa ini, kehidupan manusia akan rusak binasa.

Jika tipe ibadah yang kedua tadi bersifat duniawi dan dapat dipahami oleh nalar

manusia (al-ma‟qûl al-ma‟nâ), tipe ibadah yang pertama bersifat ukhrawi dan

merupakan kewenangan mutlak Allah.20

Maqȃsid syarȋ‟ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan

hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur‟an dan

Sunnah Rasulullah sebagai alasan untuk merumuskan suatu hukum yang

bertujuan kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh

Abu Ishaq Al-Syathibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah

untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Abu

Ishaq Al-Syathibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-

19 Ahmad Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, h.171

20 Al-syatibi, “al-Muwâfaqȃt Fȋ Usȗl al-Syarî’ah”, Juz I, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah:

Beirut, 2003) h. 69

27

Qur‟an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk

mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat kelak.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syathibi terbagi kepada tiga

tingkatan, yaitu kebutuhan darûriyyah, kebutuhan hâjiyyah, dan kebutuhan

tahsȋniyyah.21

Maka dari itu adannya maqȃsid syarȋ‟ah, adalah untuk mewujudkan

manusia kedalam kemaslahatan dunia dan akhirat yang kemaslahatn itu

bersumber dari Al-Qur‟an dan sunah Rasul.

Perbuatan manusia dapat dipandang menjadi dua aspek, yakni aspek

terwujudnya kemaslahatan dan tuntunan syari‟at. Dari keduannya, kita bisa

melihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai mukalaf. Pada aspek

terwujudnya kemaslahatan, daya manusia menjadi syarat utama berlakunya taklif.

Jadi, taklîf bi mâ lâ yûtaq (tuntutan atas perbuatan diluar daya manusia) adalah

mustahil. Sedangkan dalam aspek tntuntan syari‟at, hal ini berkaitan dengan

kehendak (irâdah) dan perintah (amr) Allah kepada hamba- nya, selanjtunya

berkait pula dengan konsekuensi perbuatan manusia dalam bentuk pahala dan

siksaan di akhirat.22

Tujuan syariat adalah kemaslahatan manusia yang terdiri atas dua macam,

yakni duniawi dan ukhrawi. Manusia memperoleh maslahah jenis pertama di

dunia, sedangkan kedua akan diperoleh di akhirat. Jika kemaslahatan manusia di

dunia terwujud dalam bentuk bahagia dan sejahtera yang bertentangan dengan

21 Abu Ishaq Al-Syatibi, al-Muwâfaqȃt, (Darul Ma’rifah, Bairut, 1997), Jilid 1-2, h. 324

22 Hamka Haq, Al Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab al- Muwâfaqȃt, ( Penerbit Erlangga), h.177

28

kesengsaraan, maka kemaslahatan di akhirat dalam bentuk surga juga

bertentangan dengan neraka.23

Adapun ruang lingkup konsep maslahah yang menjadi tujuan syariat. Para

ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal,

yakni 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Akal, 4. Keturunan, 5. Harta.24

Setiap aspeknya dapat

dibedakan dalam tiga tingkatan, yakni darûriyyah, hâjiyyah, dan tahsȋniyyah.

Darûriyyah adalah kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan karena itu

wajib ada syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi dan

duniawi. Dengan kata lain jika darûriyyah ini tidak terwujud, niscaya kehidupan

manusia akan punah sama sekali. Hâjiyyah adalah segala hal yang menjadi

kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera, dunia, dan akhirat.

Dan terhindar dari kesengsaraan, jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan

manusia pasti kesulitan. Tahsȋniyyah ialah kebutuhan hidup, untuk

menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia, jika tahsȋniyyah ini tidak

terpenuhi maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna.25

Adanya maqȃsid syarȋ‟ah bagi manusia adalah untuk memberikan

kemaslahatan didunia dan akhirat, kemaslahatan itu yang bersumber dari tujuan

23 Hamka Haq, Al Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab al-

Muwâfaqȃt h.197-198

24 Hamka Haq, Al Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab al- Muwâfaqȃt , h. 59

25 Hamka Haq, Al Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al muwafaqȃt h- 103-104

29

hukum Islam itu sendiri ialah memelihara yang lima hal tersebut yang dinamakan

maqȃsid syarȋ‟ah.

30

BAB III

NARKOTIKA DALAM UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009

A. Pengertian Narkotika

Dalam UU No 35 tahun 2009 pasal 1 berbunyi sebagai berikut : narkotika

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun simistesis,

yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangakan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan.1

Dalam bahasa asing narkotika diartikan a drug (as opium or morphine)

that in moderat doses dulls than senses, relives pain, and induces profound sleep

but exscessive does causes stupor, coma, or convulsions; artinya sebuah obat

(seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menimbulkan indra ,

mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan

menyebabkan pingsan , koma, atau kejang.2

Dalam penjelasan UU No. 35 tahun 2009 tersebut, mendefinisikan tentang

narkotika sebagai berikut: narkotika merupakan zat atau obat yang sangat

bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat

1 A.R. Sujono, Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet, 1, h.63 2 A.R. Sujono, Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009, h. 1

31

khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya

yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada

akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.3

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa inggris

narcose atau narcocis yang berati menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal

dari bahasa yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak

merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya

sesuatu yang menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbuklkan efek stupor

(bengong), bahan- bahan pembius dan obat bius.4 Secara terminologi, dalam

kamus besar Indonesia narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat

menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk.5

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa narkotika dalam

UU No 35 merupakan zat yang berbahaya, yang dapat menimbulkan pengaruh

tertentu bagi mereka yang menggunakanya, dengan cara memasukan obat tersebut

kedalam tubuhnya dan narkotika juga dijaga oleh UU untuk ketersediannya dalam

pemakiannya.

3 Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

4 A.R.Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, h. 637 5 Anton M Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) ,

cet III, h.609

32

B. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 jenis-jenis narkotika dibagi menjadi tiga

golongan yaitu sebagai berikut :

Narkotika golongan I (narkotika yang dapat digunakan untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam tearapi serta

mempunya potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan) yang menurut

lampiran UU No 35 tahun 2009 terdiri dari : Tanaman papaver somniverum,

etrahydrocannabinol, asetorfina, acetil-alfa metil-fentanil, alfa mentifantanil,

opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman

papaver somniferum L yang mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus

dan pengankutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya;

1. Opium masak

2. Daun koka jenis arkotika dari tumbuhan genus yang belum kering dijadikan

serbuk yang menghasilkan kokain secara langsung atau perubahan kimia

3. Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis

4. Kokain mentah

5. Kokaina, metil ester – 1 – bensoil ekgonina.6

Narkotika golongan II (narkotika yang berkhasiat pengobatan sebagai

pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan

6 A.R. Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, h. 49- 50

33

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan

ketergantungan yang menurut UU No 35 Tahun 2009 terdiri dari antara lain.

a. Alfasetilmetadol : alfa - 3 - asektoksi - 6 dimetil amino - 4,4 difenilheptana;

b. Alfameprodina : alfa - 3 - etil - metil - fenil- 4 propionoksipiperidina

c. Betametadol : beta - 6 - dimetilamino - 4,4 difenil- 3- heptanol;

d. Dipipanona : 4,4 - difenil - 6- piperidina – 3 heptanona

e. Dioksafetil butirat : etil - 4 - morfolino - 2,2 - dienilbutirat;7

Narkotika golongan III (narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak

digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan), yang menurut UU

No. 35 terdiri dari antara lain: Asetildihidrokodeina, deskstroproksifiena,

dihidrokodeina, etilmorfina: 3-etil morfina, kodeina: 3-metil morfina;

nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina; nikodina: 6-nikotinilkodeina, nikodeina:

N-demetilkodeina; polkodina: morfoliniletilmorfina, garam-garam dari narkotika

dalam golongan tersebut diatas; campuran-campuran dengan bahan lain bukan

narkotika. 8

Adapun yang termasuk dalam zat/obat yang dikatagorikan sebagai

prekursor narkotika menurut lampiran II UU No. 35 tahun 2009 adalah :

1. Acetic anhydride

7 A.R Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, h. 50 8 A.R.Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, h. 51

34

2. N - Acetylanthranilic acid

3. Ephedrine

4. Ergometrine

5. Ergotamine

6. Isosafrole

7. Lysergic Acid

8. 3,4 methylenedioxyphenyl - 2 - propanone

9. Norephedrine

10. 1 - phenyl - 2 – propanone

11. Piperonal

12. Potassium permanganate

13. Safrole

14. Pseudoephedrine

Table II

1. Acetone

2. Anthranilic

3. Ethyl ether

4. Hydrochloric acid

5. Methyl ethyl ketone

6. Phenylacetic acid

7. Piperidine

8. Sulphhuric acid

35

9. Toluene.9

Berdasarkan rangakain uraian di atas tersebut, dapat diharapkan agar

penegak hukum praktisi hukum menyadari betul bahwa kejahatan yang terkaiat

dengan obat-obatan terlarang narkotika, yang demikian itu merupakan kejahatan

yang luar biasa yang memerlukan pemahaman secara khusus dan pelaksanaan

hukumnya harus tegas dan profesoinal tanpa pandang bulu demi penyelenggaraan

ketahanan nasional yang baik dalam membangun masyarakat yang adil dan

makmur serta sejahtera.

Jenis-jenis narkotika yang sering kali digunakan dikalangan masyarakat

luas yaitu:

1. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari

kotak biji tanaman papver samni veryum. Jika buah candu yang bulat telur itu

kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan

menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah

dengan jalan mengelolah jeraminya secara besar–besaran , kemudian dari

jerami candu yang matang setelah proses akan menghasilkan alkodia dalam

bentuk cairan, padat, dan bubuk.10

Dalam perkembangan opioum dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

9 A.R. Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, h. 57- 58 10

Andi Hamzah dan RM , Surahman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta:

Sinar Grafika, 1994 ) cet, I, h. 16

36

a. Opium mentah, yakni getah yang membeku sendiri, yang diperoleh dari

dua tanaman papaver samni verum yang hanya mengalami pengolahan

sekedar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memperhatikan

kadar morfinnya.

b. Opium masak adalah candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah

melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan,

pemanasan dan peragian.

Jicing, yakni sisa-sisa candu yang telah di hisap, tanpa, memperhatikan

apakah candu tersebut tercampur dengan bahan lain ataupun tidak

c. Jicing, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.11

Opium obat

adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai

untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral

sesuai dengan syarat farmakologi.

2. Morpin

Dalam bahasa yunani morpin ialah “morpheus” yang artinya dewa

mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena

merasa melayang jiwanya.12

Morpin adalah jenis narkotika yang bahan

bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21%, morpin dapat

dihasilkan dari opium. Morpin adalah prototip analgetik yang kuat, tidak

11

UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 12

Soeharno , Perang Total Melawan Narkotika (Surabaya: Yayasan Generasi Muda,

1985) h.25

37

berbau rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama

berubah menjadi kecoklat-coklatan.13

Morpin adalah alkodia utama dari opium, dengan rumusan kimia C17

H19 NO3,14. Ada tiga jenis morfin yang sering beredar dikalangan masyarakat

yaitu :

1. Cairan yang berwarna putih, (berupa cairan) yang disimpan di dalam

sampul atau botol kecil dan pemakainya dengan cara injeksi (suntik)

2. Bubuk atau serbuk berwarna putih (berupa bubuk) seperti bubuk kapur

atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa

bekas. Pemakainya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang

menyilet tubuh.

3. Tablet kecil warna putih, pemakainnya dengan menelan15

3. Ganja

Ganja adalah damar yang diambil dari sebuah tanaman genus cannabi,

termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari

tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya mengunanakan damar sebagai

bahan dasar.16

Ganja atau marihuana atau cannabis india. Ganja bagi para pengedar

maupun pecandu disitilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum,

13

Satya Joewana , Gangguan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainya,(Jakarta:

Karisma Indonesia, 1986) h.25 14

UU No. 22 1997 Tentang Narkotika 15

M. Ridha Ma’ruf, Narkotika Masalah dan Bahayanya,(Jakarta: Cv Marga Jaya, 1976)

h. 15 16

UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Naroktika

38

marjuana, gelek hijau, bang bunga, ikat dan labang.17

Di India, ganja dikenal

dengan sebutan indian hemp, karena ia merupakan sumber kegembiraan dan

dapat memancing atau merangsang selera tertawa berlebihan.18

4. Kokaine

Tanaman kokain adalah dari semua genus erithroxylon dari sejenis

keluarga erythroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah

kering atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erithroxylon yang

menghasilakn kokain secara langsung melalui perubahan kimia.19

Tanaman koka tumbuh dan subur di daerah yang berketinggian 400 -

600 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia tanaman koka ini banyak

terdapat di daerah Jawa Timur. Sedangkan penghasil koka terbesar adalah di

Negara Amerika Selatan, yaitu Bolivia dan Peru yang tumbuh di lereng

gunung Ades. Daerah ini menghasilkan produksinya rata - rata 25 juta ton per

tahun.20

Bentuk-bentuk dan macam kokaine yang terdapat di dunia

perdagangan gelap di antaranya ialah:

a. Cairan berwarna putih atau tanpa warna

b. Kristal berwarna putih seprti damar ( getah perca)

17

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Pidana

Nasional, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2008) h. 84 18

B. Asitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunan Narkotika, (Jakarta : Karya

Utama, 1981 ) Cet I, h. 64 19

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Pidana

Nasional, h. 84 20

B. Asitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunan Narkotika, h. 67

39

c. Bubuk berwarna putih seperti tepung

d. Teblet berwana putih.21

5. Heroin

Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintesis tururnan

morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan

proses kimia lainya di laboratorium dengan cara acethalasi dengan

aceticanydrida. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau

asetilklorid.22

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan

yang berwarna kuning tua sampai coklat. Jenis ini sebagaian besar masih

berisi morphine dan merupakan hasil ekstrasi.

b. Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai

putih dan masih merupakan bentuk tarnsisi dari morphine ke heroin yang

belum murni.

c. Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir- butir kecil kebanyakan agak

berwarna abu–abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh

pembuatnya. Biasanya masih dicampur kafein, barbital, dan kinin.

21

B.Asitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunan Narkotika, h. 45 22

Mardani, Penyalahgunaan Narakoba dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum

Nasional, h. 86

40

d. Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakn kristal khusus untuk

disuntikan.23

Pemakai biasanya mengunakannya dengan cara menyedot

dan yeng lebih praktis diinjeksikan.

6. Shabu-shabu

Shabu–shabu ialah berbentuk sepreti bumbu masak, yakni kristal

kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol.

Air shabu juga termasuk jenis amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki

pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak.biasanya pengguna dapat merasakan

aktif, banyak ide, tidak meras lelah, meski sudah lama bekerja, tidak merasa

lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri besar.24

7. Ekstasi

Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk katagori narkotika

atau alkohol. Ektasi adalah jenis zat adiktif25

zat adiktif yang dikandung

ekstasi adalah amphertamine (MDMA), suatu zat yang tergolong simultansia

(Perangsang).26

Ekstasi merupakan perangsang psikoatif, biasanya dibuat

laboratorium yang tidak sah secara hukum.

Saat ini sudah diketahui sekitar 36 jenis ekstasi (tergolong jenis

adiktif) yang sudah beredar di Indonesia dari ratusan jenis ekstasi yang

23

Sumarno Ma’sum, Penanggulangan Bahaya Narkoba, (Jakarta : CV Mas Agung,

1987), h .78 24

Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum

Pidana Nasional, h.86 25

Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum

Pidana Nasional, h.87 26

Dadang Hawari, Konsep Islam Memerangi AIDS dan Naza, (Yogyakarta: Dhanabakti

Pramsaya, 1997), cet, xi, h. 152

41

sudah ada, diantaranya sebagai berikut : Satr mempunyai logo bintang,

Dollar: mempunyai logo uang dolar, Amerika, Apple : mempunyai logo apel,

Mellon/555: mempunyai logo 555 berwarna hijau, pink : berwarna merah

hijau, Butterfly: mempunyai logo kupu–kupu dan berwarna biru, penguin,

lumba-lumba, RN : mempunyai logo RN berwarna hijau laut, elektrik apache,

bon jovi, kangguru, petir, tango, diamond : berwarna intan warna hijau,

paman gober, taichi :berwarna biru atau kuning, black heart: berbentuk hati

warna hitam27

8. Putaw

Putaw adalah bentuk tingkat rendah dari heroin. Heroin berasal bunga

opium, sejenis bunga di iklim panas dan kering. Bunga tersenut

menghasilkan zat lengket yang menjadi cikal bakal dari heroin, opium,

morfin dan kodein. Jenis narkotika ini marak diperedarkan dan dikonsumsi

oleh generasi muda dewasa ini, khususnya sebagai trend anak modern agar

tidak dianggap ketinggalan zaman. Istilah putaw sebernya merupakan

minuman khas cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green

sand, akan tetapi oleh para pecandu narkotika, barang sejenis heroin yang

masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya saja kadar narkotika

27

Mardani, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persepektif Hukum Islam dan Pidana

Islam, h. 88

42

yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroine kualitas empat

sampai enam.28

9. Alkohol

Dalam ilmu kimia, alkohol (alkanol) adalah nama yang umum untuk

senyawa organik yang memiliki hidiroksil (-OH). Alkohol yang bisasa

dijumpai dalam minuman keras adalah ethyl alkohol atau disebut etanol.29

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan

ketagihan dan ketergantungan. Alkohol adalah cairan yang dihasilkan dari

proses permentasi (peragian) oleh mikro organisme (selragi) dari gula,buah,

umbi - umbian, madu, dan getah kaktus trtentu. Minuman beralkohol (etanol

etil alkohol) lazim disebut minum keras.

Minuman beralkohol mengandung etanol yang diproses dari bahan

hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa

batas destilasi, baik dengan cara membersihkan perlakuan terlebih dahulu atau

tidak, menambahkan atau tidak, maupun yang diproses dengan cara

mencampur konsentrat dan etanol, pengenceran minuman yang mengandung

etanol. Alkohol digolongkan berdasarkan tinggi rendanhnya kadar etanol yang

terkandung sebagai berikut :

1. Golongan A : kadar etanol (C2H50H) 1- 5% (misalnya : bir shandi)

28

Mardani, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persepektif Hukum Islam dan Pidana

Islam, h.88 29

Hartati Nurwijaya, Zullies Ikawati, Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduan,

(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 5

43

2. Golongan B : kadar etanol (C2H50H) 5-20% (misalnya: anggur)

3. Golongan C : kadar etanol (C2H50H) 20-55% (misalnya: whisky,

brendy).30

10. Sedativa

Di dunia kodekteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai

obat/penenang yang mengandung zat aktif nitrazepam atau barbiturat atau

senyawa lain yang berkhasiatnya serupa. Golongan ini termasuk psikotropika

golongan IV.31

C. Pengaruh Narkotika Dalam Jiwa Manusia

Narkoba adalah zat yang sangat berbahaya bagi manusia sehingga orang

yang menkonsumsi narkoba dapat merasakan ketagihan dan ketergantungan yang

sangat berbahaya bagi jiwa manusia. Mereka yang mengkonsumsi narkoba akan

mengalami gangguan mental dan prilaku, sebagai akibat terganggunya sistem

noeurtansimier pada sel–sel susunan syaraf pusat otak. Gangguan pada system

noeurtransmier tadi mengakibatkan tergantungnya fugsi kognitif, efektif dan

psikomotorik.32

Seperti dalam narkotika ganja jika dikonsumsi maka bagi yang

mengkonsumsinya akan mengakibatkan perubahan–perubahan mental dalam

psikologik pengkonsumsi.

30

Yusuf Apandi, Katakan Tidak Pada Narkoba, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media

2010, T.Th), cet I h. 10 31

Lutfhi Baraza, Gangguan Mental dan Prilaku Akibat Narkoba, Makalah dalam

Seminar Narkoba di Smk IPTEK (Jakarta, h. 9) 32

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum

Pidana Nasional, h.105

44

Euphoria adalah keadaaan senang sekali yang ditimbulkan oleh pengaruh

narkotika, Halusinasi dan delusi, adapun halusinasi adalah pengalaman panca

indra tanpa adanya sumber stimulasi (rangsangan) yang menimbulkannya.

Misalnya, sesorang mendengar suara padahal sebenarnya tidak ada sumber suara,

yang demikian itu berasal dari halusinasi pendengaran. Sedangkan delusi ialah

suatu keyakinan yang tidak rasional. Misalnya yang bersangkutan yakin betul

kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepadanya, padahal dalam kenyataanya

tidak ada satupun yang berbuat jahat kepadanya (delusi paranoid).33

Bersikap acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli terhadap tugas atau

fungsi sebagi mahluk sosial (apatis). Dapat juga mempengaruhi perkembangan

kepribadian, daya tahan mengalami problema kehidupan jadi lemah, malas, apatis

tidak peduli, kehilangan rasa ingin belajar dan sebagainya. Gejala-gejala fisik

yang dialami oleh pengkonsumsi narkotika adalah sebagai berikut :

a. Mata merah, jantung berdebar, nafsu makan bertambah, mulut kering, Prilaku

maladaptive (suka beradaptasi)

b. Iritasi/gangguan pada saluran pernafasan

c. Bila terkena radang, dapat terjadi brochitis dan sebaginya.34

d. Timbulnya ataxia, yaitu hilangnya koordinasi kerja otot dengan syaraf sentral.

e. Hilangn dan kurangnya kedipan mata

f. Gerak reflek tertentu

33

Andi Hamzah, RM Surachman, Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika, h. 5 34

Mabes Polri Petunjuk Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, (Jakarta 1989) h.

29

45

g. Menyebabkan kadar gula naik turun

h. Mata menyala.35

Morfine, heroin, putaw. Adalah jenis narkotika yang sering juga

dikonsumsi dikalangan masyarakat, adapun dampak dari mengkonsumsi

narkotika jenis ini adalah sebagai berikut :

a. Melebar atau mengecil pupil mata pada keadaan tidak mestinya.

b. Euforia (gembira berlebihan) atau disforia (cenderung merasa sedih dan letih

lesu

c. Apatis

d. Gangguan konsentrasi

e. Daya ingat menurun

f. Tingkah lakunya maladaptive; (seseorang yang terbiasa mengkonsumsi ini ia

akan merasa menunjukan kecurigaan, sehingga sealalu berada dalam

kewaspadaan, dan selalu membawa senjata yang berbahaya).

Mereka yang sudah ketergantungan narkotika jenis ini bila pemakainya

dihentikan maka timbul gejala putus asa, sakaw dalam arti berasal dari kata sakit

yang artinya menyiksa terhadap yang bersangkutan. Sindrom putus opiat

merupakan gejala yang tidak mengenakan, baik psikis maupun fisik, misalnya air

mata berlebihan, pupil mata melebar, keringat berlebihan, suhu badan meningi,

mual, muntah, tekanan darah meningkat, jantung berdebar-debar, suka tidur, nyeri

otot, sakit kepala, nyeri persendian, mudah marah, bahkan sampai agresif,

35

M Ridha Ma’ruf, Narkotika Masalah dan Bahayanya, h. 25

46

kejang–kejang, kram diperut disertai sawan (rasa mau pingsan) menggil disertai

muntah–muntah, keluar ingus, hilang nafsu makan dan kehilangan cairan tubuh.36

Dampak bagi pengguna narkotika kokain bagi tubuh manusia adalah:

bersangkutan merasakan ketidak tenangan, rasa harga diri meningakat, jantung

berdebar-debar, mual muntah banyak bicara. Bila seseorang dalam

mengkonsumsi jenis kokain itu berlebihan (overdosis), ia akan mengalami

ganguan jiwa seperti halusinasi dan delusi. Sehingga timbul gangguan dalam

fungsi sosial atau pekerjaan; misalnya, perkelahian, kehilangan kawan-kawan,

tidak masuk sekolah atau kerja.

Amphetamine (ekstasi, shabu-shabu) mereka yang mengkonsumsi

amphetamine (psikotropika golongan 1). Yang dapat menimbulkan gejala sebagai

berikut:

a. Gejala psikologis; tingkah laku yang kasar dan aneh

b. Gejala pisik; jantung berdebar, pupil mata lebar, tekanan darah naik,

keringat berlebihan,mual-mual dan muntah.37

Efek yang ditimbulkan oleh

pengguna ekstasi adalah ; diare, rasa haus yang berlebihan, hiper aktif, sakit

kepala dan pusing, menggigil dan tidak terkontrol, detak jantung yang cepat

dan sering muntah-muntah dan hilangnya nafsu makan. Kematian seringkali

terjadi karena overdosis yang disebabkan karena rangsangan susunan saraf

otak yang berlebihan sehingga menyebabkan kejang-kejang dan kehilangan

36

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam Dam Hukum

Pidana Nasional ,h.108 37

Lutfhi baraza, Gangguan Mental dan Prilaku Akibat Narkoba, h. 8

47

kesadaran dan akhirnya meninggal.38

Dari beberapa jenis narkotika diatas

dapat penulis simpulkan bahwa zat narkotika memang sangat berbahaya bagi

jiwa manusia, karena dapat menimbulkan kematian. Maka dari itu harus

dimusnahkan demi kepentingan generasi dan masyarkat luas.

Status hukum pemakai, produsen dan pengedar narkoba menurut hukum

pidana nasional adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan Undang-Undang

dan peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun peraturan hukum penyalahgunaan

narkoba yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dibentuk bukan saja untuk menggantikan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, akan tetapi sangat erat kaitanya dengan

kesehatan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 dan pengesahan

konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemberantasan peredearan

gelap narkotika dan psikotropika nomor 7 tahun 1997 dan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1996. Mengenai peraturan baru tentang narkoba yang ditujukan

untuk pencegahan akibat penyalahgunaan narkoba yang dikualifikasikan sebagai

kejahatan yang sangat merugikan dan membahayakan mayarakat, kehidupan

bernegara dan membahayakan ketahanan nasioanal bangsa Indonesia.39

Adapun sanksi hukuman tindak pidana bagi penyalahgunaan narkotika,

sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketetuan

38

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum

Pidana Nasional, h.11 39

Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum

Pidana (Jakarta, Bina Aksara , T.Th), h. 17-18

48

tentang tindak pidana kejahatan narkotika yaitu tercantum dalam pasal 111

sampai dengan pasal 148. Salah satu bunyi pasal 127 dalam ketentuan tindak

pidana narkotika. “Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika golongan II bagi diri sendiri

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika

Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun.”40

Setiap hukuman yang mengenai narkotika dapat dihukumi dengan

hukuman penjara dan denda, salah satu contoh hukuman denda yang terdapat

dalam UU No 35 tahun 2009 terhadap penyalahugunaan narkotika adalah pasal

126. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika

Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk

digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”41

Bentuk rumusan sanksi tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang 35

Tahun 2009 dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Dalam bentuk tunggal ( penjara atau denda saja)

2. Dalam bentuk alternative ( pilihan antra penjara atau denda )

3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)

4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara denda atau denda)

Jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang

narkotika yang dirumuskan adalah empat jenis pidana pokok yaitu :

40

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 41

Undang-Undang Narkotika, No 35 Tahun 2009

49

1. Pidana mati

2. Pidana penjara

3. Denda

4. Kurungan.

Adapun aturan yang tidak ditentukan dalam Undang-Undang dalam

sanksi pidana narkotika (pidana mati, pidana, penjara, pidana, denda dan

kurungan) maka berlaku pada pemidanaan yang terdapat di KUHP dan

sebaliknya, jika tidak ditentukan dalam aturan KUHP maka diberlakukan

pemidanaan dalam Undang-Undang.42

42

AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika,h, 213

50

BAB IV

TUJUAN UNDANG – UNDANG NARKOTIKA NO 35 TAHUN 2009

A. Dasar dibuatnya Undang–Undang Narkotika No 35 Tahun 2009

Adapun dasar hukum terbitnya Undang-Undang No 35 Tahun 2009, yaitu

sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang–Undang dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal

narkotika 1961 beserta protocol tahun 1972 yang mengubahnya (lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1967 nomor 36, tambahan lembaran Negara

republik Indonesia nomor 3085)

3. Undamg-Undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan united nations

convention againt llicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances

1988 (konvensi perserikatan bangsa–bangsa tentang pemberantasan peredaran

gelap narkotika dan psikotropik 1988) lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1997 nomor 17, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor

3673.1

Dari dasar diatas maka dibentuklah Undang-Undang Narkotika No. 35

tahun 2009, dengan tujuan:

1A.R Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, h. 63

51

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan

penegembangan ilmu pengetahuan teknologi

b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan anak bangsa Indonesia dari

penyalahgunaan narkotika

c. Membatasi peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

d. Menjamin pengaturan upaya reahabilitas medis dan sosial bagi

penyalahgunaan dan pecandu narkoba2

Dalam Undang-Undang tersebut narkotika dikatakan sebuah zat yang

sangat bermanfat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dalam standar pengobatan dapat

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan dan masyarakat

luas.

Mengenai ruang lingup UU No.35 tahun 2009, telah diatur dalam pasal 5

UU No. 35 tahun 2009 bahwa pengaturan narkotika dalam undang-undang ini

meliputi segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan

narkotika dan prekursor narkotika yang menjadi sebuah pendahuluan dalam

pembahasan ketentuan pidana dalam undang-undang yang diatur secara

terperinci. Hal-hal yang berkaitan dengan narkotika maupun prekursor narkotika

yang memiliki konsekuensi pidana apabila dilanggar, karena pada intinya

narkotika hanya dapat digunakan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan

pengengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 7 UU No. 35

2 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

52

tahun 2009). Terdapat sebuah kalimat “hanya dapat digunakan bagi kepentingan

pelayanan kesehatan.” Kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat penentuan dan

pembantasan yang sifatnya terbatas diluar kepentingan kesehatan dan

pengembangan ilmu, zat/obat yang dikatagorikan sebagai narkotika maupun

prekursor maka tidak boleh dipergunakan.3

Dari tujuan di undangkannya UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 itu yang

bagian (a) menjamin ketersedian narkotika untuk pelayanan kesehatan dan ilmu

teknologi dalam bagian tersebut, maka narkotika di ibaratkan pedang bermata

dua, satu sisi sangat di butuhkan didunia medis dan ilmu pengetahuan, dipihak

lainya penyalahgunaan sangat membahayakan masa depan generasi pemuda,

ketentraman masyarakat dan mengancam eksitensi ketahanan nasioanal bangsa.4

Dilihat dari dampak penyalahgunaan narkotika bagi manusia adalah sangat

membahayakan, narkoba yang merupakn obat, atau zat yang jika masuk kedalam

tubuh manusia, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat) dan

sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat

atau menurun), demikian pula fungsi vital organ tubuh lain, (jantung, perdaran

darah, pernafasan, dan lain–lain).

Dampak yang sering terjadi ditengah dalam masyarakat dari

penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika antara lain : dapat merusak

3 AR. Sujono dan Bony Daniel, komentar dan pembahsan UU No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, h. 67 4 Herlina pribadi, Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba , Pedoman

bagi Orang Tua, Dan Penyuluh Masyarakat (Jakarta: Cakra Media, 2007) h.9

53

hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan motivasi kerja

secara drastis, sulit memebedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan

yang buruk, prilaku menjadi anti sosial, gangguan kesehatan, mempertiggi

kecalakaan lalu lintas apabila digunakan saat berkendaraan yang mengakibatkan

kecalakaan, tindak kekerasan dan kriminal lainya.

Membatasi peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang merupakan

tujuan dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, membatasi berarti

menjaga narkotika yang ada untuk tidak diedarkan, dalam Undang-Undang

tersebut menurut pasal 1 angka 2 UU No. 35 tahun 2009 prekursor adalah zat atau

bahan pemula bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika

yang dibedakan dalam tabel sebagaiman yang terlampir dalam UU No. 35 tahun

2009, jadi pada dasarnya prekursor adalah zat atau bahan pemula bahan kimia

yang dapat digunakan bahan baku proses produksi dalam kepentingan farmasi dan

industri. Tetapai penggunaan prekursor ternyata tidaklah sebaik yang

dibayangkan mengingat adanya penyandingan prekursor gelap. Tidak bisa

dipungkiri bahwa prekursor disatu sisi, sebagai bahan untuk kosemtik dan obat-

obatan. Akan tetapi, disisi lain ternyata prekursor juga dapat digunakan untuk

suatu tindakan pidana, yaitu untuk membuat narkotika.5

Maka dapat dilihat bahwasanya dalam Undang-Undang tersebut tidak

secara khusus membahas pelarangan narkotika padahal, narkotika jauh lebih besar

5 A.R.Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, h. 103

54

mudorotnya dari pada manfaatnya. Dalam tujuan UU No 35 Tahun 2009 tersebut

juga ada kalimat yang berbunyi’ mencegah dan melindungin anak bangsa

Indonesia dari penyalahgunan narkotika,” namun dalam UU narkotika No 35

Tahun 2009 tidak secara khusus bertujuan melarang peredaran narkotika yang

dapat membahayakan anak bangsa Indonesia, jika ingin melindungi dan

mencegah anak bangsa dari pemakain narkotika maka harus di khususkan

pembahasan dalam tujuan UU tersebut untuk pelarangan zat narkotika.

B. Dimensi Maqȃsid syarȋ’ah dalam Undang–Undang Narkotika No 35 Tahun

2009

Maqȃsid syarȋ’ah yang merupakan tujuan dari hukum Islam, sangat

memperhatikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam Islam

apapun bentuk dan jenisnya yang dapat merusak kemaslahatan baik dalam diri

manusia individual dan masayarakat luas maka diharamkan, narkotika yang

merupakan jenis zat yang dapat membahayakan manusia baik perseorangan

ataupun masyarakat luas. Dalam bab yang sebelumnya sudah menjelaskan

tentang bahaya narkotika bagi manusia.

Menurut hukum Islam, istilah narkotika atau narkoba dalam konteks

hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an dan sunnah,

dalam Al-Qur’an hanya dikenal dengan penyebutan istilah khamr. Tetapi karena

dalam teori ilmu usul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan statusnya dalam

55

syariat maka bisa diselesaikan dengan metode qiyas (analogi hukum).6 Pondasi

perundang undangan berdasrkan kepada kaidah (menarik

kemaslahatan menolak keruskan dan bahaya).

Narkotika dianaolgikan dengan khamr, karena narkotika zat yang

memabukan dan membahayakan manusia sama hal nya dengan khamr. Adapun

pengertian khamr ialah : menurut etimologi khamr berasal dari kata

yang artinya yang artinya menutupi akal.7

Secara terminologi khamr ialah

Sesunguhnya khamr adalah nama untuk setiap yang memabukan ( yang

menutupi akal) tanpa gambaran untuk materi yang digunakan darinya, termasuk

dalam sifat berarti menyatakan dalam golongan nama.8

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefiniskan khamr. Perbedaan

tersebut terletak pada istilah khamr itu sendiri. Diantara mereka ada yang ketat,

moderat dan sempit dalam mendefiniskan khamr. Perbedaan pemahaman dalam

6 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Pidana

Nasional, h, 73 7 Ahmad Warson Munawir, Al Munawir, Kamus Bahasa Arab Indonesia, (Yogyakarta,

Pustaka Proggresif : 1997), h. 367 8 Abdullah Ali Arrukbani, al-Nazariyyat al-‘Amah Li Itsbât Mûjibah al-Hudȗd, (Beirut:

Muasasah Ar-Risalah , 1981), h. 41

56

katagorisasi khamr berimbas pada perbedaan pemberian hukuman khamr dalam

bahan yang memabukan.

Menurut Ibnu Taimiyah “khamr itu adalah apa yang diharamkan oleh

Allah dan rasulnya yang bila dikonsumsi bisa memabukan, karena terbuat dari

kurma atau zat lainya, tidak terbatas dari yang memabukan terbuat dari anggur

saja.”9

Ulama mazhab Hanafiyah memberikan pengertian yang lebih sempit

tentang khamr, yaitu hanya minuman yang terbuat dari anggur. Jika ada minuman

yang terbuat dari kurma dan anggur dan minuman lain yang berfotensi

memabukan, maka ia itu tidak dinamani khamr tapi melainkan nâbidz.10

Khamr adalah setiap minuman yang memabukan yang dibuat dari perasan

anggur atau lainya, baik dalam keadaan mentah dan matang.11

Hal ini bersifat

umum bagi setiap yang berasal dari perasan aggur. Jika minuman tersebut tidak

mengakibatkan mabuk, maka minuman tersebut tidak dinamai khamr melainkan

nâbidz, nâbidz tidak haram kalau sedikit, ia baru haram jika memabukan.12

.

Adapun pendapat yang mengatakan haram sdikit atau banyak dari yang

9 Ibnu Taimiyah, al-Siyȃsah al-Syar’ iyyah Fȋ Islâh al-Ra’î Wa al- Ra’iyyah, ( Beirut :

Dar Al-Alfikr Al-Lubani, T. Th.),h. 80 10

Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) cet, XI, jilid 1, h. 46.

11 Ali Mustafa Yaqub, Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik

Menurut Al-Quraan Hadist (Jakarta: Pirduas , 2008), h.158 12

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan , Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 467

57

memabukan itu adalah jumhur ulama, sahabat beserta selain mereka, diantaranya

adalah, Ahmad, Ishaq, Syafi’i, Malik, dan semua Ulama Hadwiyah.13

Berdasarkan bebrapa definisi di atas maka penulis dapat ditarik

kesimpulan bahwa setiap yang memabukan dan merusak akal pikiran dapat

dikatagorikan sebagai khamr baik yang terbuat dari kurma, anggur, dan lainnya,

yang dapat memabukan dan termasuk didalamnya narkoba/narkotika.

Dasar pengharaman khamr adalah dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 sebagai

berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah

adalah termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah

[5]:90)

Dalam hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i

dari Abu Hurairah, rasullalah menegaskan tentang minuman yang memabukan

dan yang diharamakan

Dari Abu Hurairah ia berkata:Rasululllah SAW bersabda: setiap yang

memabukan itu khamr dan setiap yang memabukan itu haram ( H.R Al-Nasa’i).14

13 Al Sayyid Al Imam Muhammad bin Ismail Al Kahlany Al Shanany, Subul al-

Salâm, (Bandung: Dahlan, 1186 h) h. 26 14

Al-Nasa’i, Sunan al-Nasâ’î (Beirut : Dar Al-Marifa, t,th ) Juz ke 7, h. 695

58

Narkotika dalam bahasa arab dikatakan (al–mukhdirat) yang

berasal dari kata (khaddar-yakhaddiru- takhdir) yang berati hilang

rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup,15

Sedangkan narkoba/narkotika

dalam terminologis ialah:

Narkotika menurut para fuqoha didalam kitabnya adalah setiap zat yang

apabila dikonsumsi akan merusak akal dan fisik, bahkan terkadang membuat

orang menjadi gila atau mabuk, hal yang demikian dilarang oleh Undang–Undang

positif yang populer seperti ; ganja, opium dan kokain. 16

Alkohol merupukan zat yang tedapat dalam narkotika yang dapat merusak

akal manusia. Alkohol merupakan istilah yang diarabkan dari sebuah kata prancis,

yaitu alcool, dengan kata cohol. Menurut Prof. Dr. Muhammad Sai’id Al Suyuti

sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub, Ma bahwa kata

alcohol pada dasarnya diambil dri kata ghulul yang terdapat dalam Al-Qur’an

surah as shaffat ayat 47.17

15

Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, h. 351 16

Ahmad Al Hasari, Al- Siyȃsah al-Jaza’iyyah Fȋ al–Fiqh al-Islȃmȋ, (Beirut: Dar Al Jail,

1413/ 1993 ) cet. III, jilid II , h. 390 17

Ali Mustafa Yaqub, Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik Menurut Al-Quraan Hadist, h. 121.

59

Dinamanakan al ghaul karena dapat merusak akal (yaghtal al qal). Khamr

meliputi bahan-bahan yang tajam rasanya, memabukan, bermanfaat dan bergizi.

Apabila sesorang meminum khamr untuk obat,maka para ulama berbeda pendapat

mengenai stasus hukumannya. Menurut pendapat yang paling kuat dalam

madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali, berobat dengan menguankan (minuman)

khamr merupakan perbuatn yang dilarang, dan peminumnya dikenakan hadd.18

Adz Dzhabi menegaskan,” candu yang terbuat dari daun ganja hukumnya

haram sebagaimana khamr. Orang yang menghisapnya dihukumi hadd ( cambuk),

seperti yang berlaku bagi peminum arak, candu itu lebih buruk daripada arak

ditinjau dari implikasinya yang merusak akal dan mental.19

Diharamkan mengobati penyakit dengan sesuatu yang haram sebagaimana

dalam hadist nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani, Al

Baihaqi, Ibnu Hazm, Ibnu Hiban. Hadist ini merupakan hadis Hasan

Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi umatku di dalam

apa yang diharamkan20

Terhadap minuman 0% dan minuman yang beraroma khamr, MUI lewat

fatwa no 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal telah mengeluarkan fatwa

18

Ahamd Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 57

19 Imam Adz Dzahab, Dosa Dosa Besar, (Solo : Pustaka Arafah,T.Th) cet ke 5, h. 141-

142 20

Asadulloh Al faruq, Hukum Pidana Dalam Sisitem Hukum Islam, (Bogor: Penerbit

Ghalia Indonesia, 2009), h.23

60

haram. Dalam fatwa tersebut dengan jelas dikatakan bahwa minuman yang

mengadung etanol dibawah1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa itu

adalah haram atas dasar pencegahan21

Berkaitan dengan UU No 35 tahun 2009 tentang narakotika, hukum Islam

melalui tujuannya yaitu dalam maqȃsid syarȋ’ah memandang undang-undang

tesebut mempunyai kesesuain dalam pencegahan narkotika dan disis lain undang-

undang tersebut belum seutuhnya melindungi anak bangsa dari penyalahgunaan

dan pemakaian narkotika dilihat dari tujuan dan ruang lingkup undang-undang

tesebut tidak secara khusus dalam satu bab melarang narkotika .

Agama Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu dan

menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang merupakan tujuan dan

utama dari syariat Islam. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan

terjadi kekacauan dan ketidak tertiban, kelima kebutuhan hidup yang primer ini

(daruriyyah), dalam kepustakaan hukum Islam disebut al maqȃsid al khamsah,

yaitu agama, akal, keturunan, harta, jiwa.22

Imam Ghazali menerangkan seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu

Zahra bahwa memelihara kelima maslahat tersebut termasuk kedalam tingkatan

darûriyyah. Dalam menjaga kemaslahtan ini maka syariat telah menetapkan

hukumannya bagi setiap orang yang melanggarnya salah satu contohnya hukuman

21

MUI, Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga,

2003), h. 763 22

Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2003),

h. 19

61

hadd yang diberikan kepada peminum khamr atau obat-obatan terlarang yang

dapat merusak jiwa dan akal manusia, Memalihara akal dan jiwa itu termasuk

kedalam tingkat darûriyyah yang harus dijaga23

Dari penjelasan diatas bahwasanya agama Islam melalui tujuan hukumnya

sangat menaganjurkan untuk berbuat kebaikan dan melarang untuk melakukan

kejahatan agar umat muslim tidak menjadi orang yang fasiq.24

Karena orang yang

fasiq adalah orang yang menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan

maksiat, atau melakukan dosa besar seperti halnya melakukam kejahatan

penyalahgunaan narkotika dan sangat dianjurkan untuk menaggulanginya atau

mencegahnya. Dalam menetapkan sanksi kejahatan narkoba dalam persepektif

hukum Islam.

Dalam menentukan sanksi terhadap pelaku pidana narkotika, ulama

berbeda pendapat dalam menentukan sanksi pelaku pidana penyalahgunaan

narkotika.25

Yaitu:

a. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim Al Jauzy hukuman yang tepat

dijatuhkan bagi pelaku pengguna narkotika adalah ta’zîr dan hadd.26

Hadd ialah hukuman yang ditentukan oleh syar’i dan menjadi hak

Allah SWT. yakni menurut mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan delapan

23

Muhammad Abu Zahra, Usȗl Fiqh ,(Jakarta: pustaka firdaus,2010) cet, 12,h 554 24

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta :

penerbit Djambatan, 1992),h. 243 25

Ahmad Al Hasari, al- Siyȃsah al- Jaza’iyyah Fȋ al-Fiqh al-Islȃmȋ, h.77 26

Abdu Rahman Al-Jazri, al- Fiqh ‘Alâ Madzȃhib al-Arba’ah, (Al-Azhar Mesir : Dȃrul

Bayȃn A’rabi,2005), cet 1, jilid 5,h. 28

62

puluh deraan, sedangkan Imam Syafi’i mengatakan empat puluh kali, seperti

saknsi terhadap peminum khamr.27

Ibnu Taimiyah berpendapat “

sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi hadd orang yang

menkonsumsinya, sebgaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr” Ibnu

Taimiyah berpendapat demikian, karena ia menganalogikanya dengan sanksi

khamr karena keduannya narkotika dan khamr dapat merusak akal, bahakan

menrut Ibnu Taimiyah narkotika itu lebih bahaya dari khamr.28

b. Sanksi hukumanya adalah ta’zîr

Pendapat ini adalah pendapat Wahbah Zuhaili dan Ahmad Al Hasari

yakni diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal ( mabuk), walaupun

tanpa diminum, seprti ganja, opium, karena jelas-jelas berbahaya. Islam

sangat melarang hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan, orang lain,

tetapi tidak dikenakan sanksi hadd padanya, karena narkotika tidak ada

kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumanya

adalah ta’zîr.29

Ahmad Al Hasari berpendapat “ sesungguhnya mengkonsumsi

ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas

orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta’zir bukanya hadd’’.30

27

Sayid Sabiq,Fiqh al-Sunnah, (Beirut : Dar al- fikr,1981),h. 77 28

Ibnu Taimiyah, , al-Siyȃsah al-Syar’iyyah Fȋ Islâhi al-Ra’î Wa al- Ra’iyyah, h. 79 29

Wahbah Az - Zuhaili, al- Fiqh al- Islȃmî Wa Adillatuh ( Beirut: Dar al fikr,T.TH) juz

ke 6, h 166 30

Ahmad Al-Hasari, al- Siyȃsah al- Jazâ’iyyah Fi al- Fiqh al- Islȃmȋ ( Beirut : Dar al

jail,1413/1993) cet,III jilid II, h. 393

63

Jumhur ulama juga berpendapat bahwa status hukum pemakai

narkotika adalah ta’zîr bukan hadd karena narkotika tidaklah berbentuk cairan

sedangkan khamr mempunyai bentuk cair dan dzat sangat memabukan.

Berdasarkan hadis dari shahih muslim dan shahih bukhori yang saling

melengkapi31

. sebagai berikut :

Artinya : setiap sesuatu yang memabukan itu adalah khamr dan

peminumnya harus di hukumi hadd walaupun dia tidak mabuk.

Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhori

Artinya : setiap minuman yang memabukan itu hukumnya haram

Dari dua hadis ini menyatakan bahwasanya setiap benda cair yang

memabukan adalah haram dan dikenakan hukuman hadd. Sedangkan

narkotika tidaklah berbentuk cairan melainkan berbentuk padat oleh sebab itu

jumhur ulama mengecualikan benda padat dari katgori khamr. Demikianlah

ungkapan Imam Abu Bakar Syatho penulis kitab i’anah tholibin32

31

Ibnu Hajar Haitami, Tufah al- Muhtâj, (Beirut Lebanon: Dar Kutub Ilmiah, 2010), cet,

ke 3, jilid 5, h. 165 32

Muhammad Syato Adimyati, I’ânah al- Tâlibîn, (Bandung: Maktabah Syirkah

ma’arif,T.TH), cet ke 1, jilid 4, h. 176

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urain bab-bab dalam penulisan ini maka penulis mengambil

beberapa pion kesimpulan

1. Maqȃsid syarȋ’ah yang merupakan tujuan dari hukum Islam yang bersumber

kepada Al-Quran dan hadis, hukum Islam tersebut sangat memperhatikan

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga manusia dari

sesuatu yang dapat membahayakan manusia itu sendiri, dalam maqȃsid

syarȋ’ah ada tingkatan dalam mewujudkan kemaslahatan yaitu Darûriyyah,

Hâjiyyah, Tahsîniyyah. Dalam hal ini penulis mengambil tingkatan pertama

untuk menjadi dasar pelarangan pemakai narkotika yang nyata-nyata

berbahaya bagi manusia, seprti khamr yang dapat merusak kehidupan

manusia. Oleh karena itu melindungi yang lima yaitu: harta, jiwa, akal,

keturunan, nasab kelimanya ini sangat pokok dalam hukum Islam untuk

dipelihara dan masuk kedalam darûriyyah inti pokok dalam kemaslahatan

manusia, sehingga apapun jenisnya yang dapat merusak yang lima ini maka

itu sangat dikecam dan dilarang sekali oleh hukum Islam.

Menjaga akal, secara darûriyyah ialah dengan menjauhi barang-barang yang

merusak akal seperti narkotika dan sejenisnya, secara hâjiyyah, ialah dengan

65

mencari ilmu agama dan ilmu umum agar dapat mengetahui barang-barang

yang merusak akal, dan tahsîniyyah ialah dengan memperdalam ilmu yang

lebih luas diperuguruuan tinggi.

Apapun yang dapat merusak akal maka dengan tegas hukum Islam

melarang dan mengharamkanya untuk dikonsumsi dan digunakan seperti

narkotika dan khmar kedua zat tersebut dapat merusak akal maka harus di

cegah dan dimusnahkan. Karena yang demikian dapat merusak kemaslahatan

manusia, akal yang merupakan inti pokok dari kehidupan manusia tanpa akal

manusia tidak dapat mengetahui yang halal dan yang haram dan tanpa akal

manusia tidak bisa berhubungan dengan baik kepada manusia lainya, Maka

dalam maqashid syari’ah menjaga akal termasuk tingkatan darûriyyah (inti

pokok). Narkotika adalah jenis zat yang dapat merusak akal sama halnya

dengan khamr yang apabila dikonsumsi dapat merusak akal Cuma berbeda

jenisnya saja tetapi sifatnya sama, sama-sama memabukan. Allah SWT

berfirman dalam Al-Quran tentang pelarangan khamr zat yang dapat

merusak akal. Q.S Al - Maidah ayat 90

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.( Q.S Al -Maidah ayat 90)

66

Menurut hukum Islam, istilah narkotika atau narkoba dalam konteks

hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an dan sunnah,

dalam Al-Qur’an hanya dikenal dengan penyebutan istilah khamr. Tetapi karena

dalam teori ilmu usul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan statusnya dalam

syariat maka bisa diselesaikan dengan metode qiyas (analogi hukum). Pondasi

perundang-undangan berdasarkan kepada kaidah سدافمال ؤردو المصالحجلب

(menarik kemaslahatan menolak kerusakan dan bahaya).

2. Adapun analisis yang digunakan dalam maqȃsid syarȋ’ah dalam undang-

undang narkotika adalah menggunakan kaidah yang berbunyai “menolak

bahaya menarik kemaslahatan.” Kemaslahatan didunia dan kemaslahatan

diakhirat. Dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis

maupun simistesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangakan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Dalam penjelasan UU No. 35 tahun 2009 tersebut, mendefinisikan tentang

narkotika sebagai berikut: narkotika merupakan zat atau obat yang sangat

bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan

dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau

masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika

67

disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat

mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai

budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan

nasional.

Melihat definisi diatas sangat bertolak belakang dengan tujuan maqȃsid

syarȋ’ah yang menjaga dan melindungi inti pokok yang lima untuk mewujudkan

kemasahatan di dunia dan diakhirat, apapun yang merusak lima pokok tesebut

maka itu tidak dibenarkan dalam maqȃsid syarȋ’ah narkotika adalah zat yang

sangat berbahaya bahkan lebih berbahaya dari khamr. Dilihat dari tujuan dan

ruang lingkupnya UU No. 35 Tahun 2009 tidak menolak adanya narkotika

bahkan dipelihara dan dijaga ketersediaanya. Meskipun dalam Undang-Undang

tersebut narkotika dijaga jangan sampai dislahgunakan namun pada kenyataanya

dimasyarakat narkotika beredar pesat, hal inilah yang dapat merusak

kemaslahatan hidup manusia.

Menolak kemudhorotan lebih diutamakan daripada mendapatkan

kemaslahatan, narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 dapat digunakan sebagai

obat penyembuh penyakit, tetapi disi lain akan menimbulkan kemudhorotan.

Maka dengan tegas hukum Islam menolak bentuk yang dapat menimbulkan

kemodhorotan atau bahaya. UU narkotika dan maqȃsid syari’ah mempunyai

persamaan dalam hal pencegahan narkotika yang dapat mesrusask kemaslahtan

68

hidup manusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam UU narkotika

melindungi ketersediaan narkotika.

B. SARAN SARAN

1. Para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelsaikan tindak

pidana penyalahgunaan narkotika dan para hakim dalam menjatuhkan suatu

pidana harus lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan apa yang pantas

dijatuhkan terhdap pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan

yaitu : pendidikan, pencegahan, dan perbaikan.

2. Kepada pemerintah harus lebih giat lagi untuk mensosilisasikan terhadap

Undang-Undang narkotika No. 35 kepada masyarakat yang sampai saat ini

masyarakat masih ada yang belum mengetahuinya, dan para pembuatan

Undang-Undang haruslah melihat lebih dalam lagi dari segi asfek

kemanusiaan. Karena zat narkotika ini adalah zat yang sangat berbahaya bagi

manusia

3. Kepada para orang tua, guru, ulama, tokoh masyarkat hendaknya lebih

mengawasi dan membina para pemuda dan warga disekitarnya agar tidak

memakai zat narkotika dan terciptananya masyarakat yang madani

69

DAFTAR PUSTAKA

‘Audah, Abdul Al Qâdir, al - Tasyrî’ al - jinâ’ȋ al- Islȃmȋ Muqȃranan Bi al –

Qȃnȗn al Wad’ȋ, Beirut : Mu’assasat Al-Risȃlah, 1996

Adimyati, Muhammad Syato I’ânah al- Tâlibîn, Bandung : Maktabah Syirkah

ma’arif,T.Th

Al – Zuhaili, Wahbah, al- Fiqh al- Islȃmî Wa Adillatuh, Jakarta : Gema Insani,2011

Al Faruq, Asadulloh, Hukum Pidana Dalam Sisitem Hukum Islam, Bogor: Penerbit

Ghalia Indonesia, 2009

Al Hasari, Ahmad, Al- Siyȃsah al-Jaza’iyyah Fȋ al–Fiqh al-Islȃmȋ Beirut: Dar Al

Jail, 1413/ 1993

Al Mursi Husain Jauhar, Ahmad, maqashid syari’ah, Jakarta: Amzah Bumi Aksara,

2009

Al Shanany, Al Sayyid Al Imam Muhammad bin Ismail Al Kahlany, Subul al-Salâm,

Bandung: Dahlan, 1186

Ali, Daud, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta : PT

Raja Grafindo Perseda, 2004

Al-Nasa’i, Sunan al-Nasâ’î , Beirut : Dar Al-Marifa, t,th

Al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh Maqȃsid Syarȋ’ah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007

Al-Syatibi, Abu Ishaq, al-Muwâfaqȃt, Darul Ma’rifah, Bairut, 1997

Al-syatibi, al-Muwâfaqȃt Fȋ Usȗl al-Syarî’ah, Juz I, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah:

Beirut, 2003

Apandi, Yusuf, Katakan Tidak Pada Narkoba, Bandung: Simbiosa Rekatama Media

2010, T.Th

Arrukbani, Abdullah Ali, al-Nazariyyat al-‘Amah Li Itsbât Mûjibah al-Hudȗd,

Beirut: muasasah ar-risalah , 1981

Azl– Zuhaili, Wahbah, Usȗl al - Fiqh al - Islȃmȋ, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986

B. Asitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunan Narkotika, Jakarta : Karya

Utama, 1981

70

Baraza, Lutfhi, Gangguan Mental dan Prilaku Akibat Narkoba, Makalah dalam

Seminar Narkoba di Smk IPTEK, Jakarta, T.Th

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,T,th

Haitami, Ibnu Hajar, Tufah al- Muhtâj Beirut Lebanon: Dar Kutub Ilmiah, 2010

Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hamzah, Andi dan RM , Surahman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika (Jakarta:

Sinar Grafika, 1994

Haq,Hamka, Al Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab al-

Muwâfaqȃt, Penerbit Erlangga,T.Th

Haroen, Nasrun, Usul Fiqh I, Ciputat : Logos Publishing House, 1996

Hawari, Dadang, Konsep Islam Memerangi AIDS dan Naza, Yogyakarta: Dhanabakti

Pramsaya, 1997

Imam Adz Dzahab, Dosa Dosa Besar, (Solo : Pustaka Arafah,T.Th)

Jaya Bakri, Asafri, Konsep Maqasid Syari’ah Menurut al- Syatibi, Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada, 1996

Joewana, Satya, Gangguan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainya, Jakarta:

Karisma Indonesia, 1986

Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Usȗl Fiqh, Kuwait: Darul Qalam, 1992

Lihat’’ kata pengantar ‘’Dalam Undang Undang Narkotika & Psikotropika, Jakarta:

Sinar Grafika, 1999

M Moelyono, Anton, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Ma’ruf, M. Ridha,Narkotika Masalah dan Bahayanya, Jakarta: Cv Marga Jaya, 1976

Ma’sum, Sumarno, Penanggulangan Bahaya Narkoba, Jakarta : CV Mas Agung,

1987

Mabes Polri Petunjuk Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Jakarta 1989

Mahdiah, Hak Asasi Manusia Untuk Anak Usia Sekolah Korban Narkoba, TT:

direktorat Jendaral Pelindungan HAM, Departeman Kehakiman dan HAM RI,

2002

71

Malik Kamal,Abu Bin As-Sayid Salaim, Sahîh Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pustaka

Azzam,2007

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Pidana

Nasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008

MUI, Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga,

2003), h. 763

Munawir, Ahmad Warson, Kamus Bahasa Arab Indonesia, Yogyakarta, Pustaka

Proggresif : 1997

Muslich, Ahamd Wardi, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah,

Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Nurwijaya,Hartati dan Ikawati, Zullies, Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah

Kecanduan, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009

Penjelasan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Poernomo, Bambang, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi

Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara , T.Th

Pribadi, Herlina, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, Pedoman

bagi Orangtua, dan Penyuluh Masyarakat, Jakarta: Cakra Media, 2007.

Qorib, Ahmad, Usul Fikih 2, Jakarta :PT. Nimas Multima, 1997

Rahman Al-Jazri,Abdu al- Fiqh ‘Alâ Madzȃhib al-Arba’ah, Al-Azhar Mesir : Dȃrul

Bayȃn A’rabi,2005

Samin, Sabri, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia, Ciputat: Ciputat Kolam

Publishing, 2008

Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema Insani Prees, 2003

Shihab, Muhammad Qurais, Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Quran, Jakarta: Lentera Hati, 2007

Soeharno, Perang Total Melawan Narkotika, Surabaya: Yayasan Generasi Muda,

1985

Sopyan, Ahmadi, Narkoba Mengincar Anak Muda,Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

Sopyan,Yayan, Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Depok : Gramata

Publishing, 2010

72

Sudiro, Mashuri, Hukum Islam Melawan Narkoba, Yogyakarta: Madani Pustaka

Hikmah, 2000

Sujono, AR. dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta : Sinar Grafika 2011

Taimiyah, Ibnu,al-Siyȃsah al-Syar’ iyyah Fȋ Islâh al-Ra’î Wa al- Ra’iyyah, Beirut :

Dar Al-Alfikr Al-Lubani, T. Th

UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia Jakarta:

penerbit Djambatan, 1992

Yaqub, Ali Mustafa, Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik

Menurut Al-Quraan Hadist Jakarta: Pirduas , 2008

Zahra, Muhammad Abu, Usȗl Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010