j

ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK ANWAR IBRAHIM DI MALAYSIA

1982-1998

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah

DanHukwn

....... Ill I ----

Disusun oleh :

AHMAB BAHA BIN MOHAMAD NIM : 107045203902

I , Oiitrln" f!ari : gl.

: ·ii'..IJ···"''"······>' .. --·-·····-: .. '!.:k? .. : . ...\:'.h.: .. 9 .. '.'J_ . ~.(P.J :'.'. \l::: .. <;{::z..:.:14

KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM

PROGRAM STUD I JINA YAH SIV ASAH

FAKULT AS SY ARI' AH DAN HUKUM

UIN SY ARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 HI 2009 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Pemikiran Politik Anwar Ibrahim di Malaysia 1982-1998", telah diujikan dalam sidang munaqashah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pada tanggal 05 Oktober 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Smjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Jinayah Siyasah Konsentrasi Siyasah Sym·'iyyah.

Ketua

Sekretaris

Pembimbing

Penguji I

Penguji II

Jakarta, 05 Oktober 2009.r/ ;E""lJ~ ;~·~·-·~~l Dekan, ' :;_? .. u1N SY/~~l~-J~~~

i---- ------

. r.H. Muhammad Amin Suma,SH,MA, MM. NIP. 19550505 198203 1 012

PANITIA UJIAN MUNAQASAH

Asmawi, M.Ag NIP. 19721010 199703 1 008

Sri Hidavati. M.Ag. NIP. 19710215 199703 2 002

Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah. MA. NIP. 19581222 198003 1 001

Dr. H. A. Mukri Adji. MA. NIP. 19570312 198503 1 003

Dr. Jaenal Aripin, M.Ag. NIP. 19721016 199803 1 004

( ..... . .. .................. )

/l{g~-( .......... ~

~if?_ ~-:-==.

·(~~ .. /

ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK ANWAR IBRAHIM Dl MALAYSIA 1982-1998

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

AHMAD BARA BIN MOHAMAD

NIM: 107045203902

Di Bawah Bimbingan

Prof. Dr. H. Masykuri All>dillah, MA.

NIP: 19581222198031001

KONSENTRASI KETA TANEGARAAN ISLAM

PROGRAM STUD I JINA Y AH SIY ASAR

FAKULTAS SY ARIAH DAN HUKUM

UIN SY ARIF HIDAY A TULLAR

JAKARTA

1430 HI 2009 M

J

telah memberi sumbangan selama ini, semoga Allah memberkati kalian semua

di dunia maupun akhirat.

6. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari Malaysia maupun Indonesia, dari

konsentrasi Siyasah Syar'iyyah, Ahwal SyaldJSiyah clan Usulluddin Hadis,

terima kasih banyak atas segala kebaikkan clan kebersamaan yang telah

diberikan. Setiapl pertemuan pasti ada perpisahan, maka dalam tulisan ini

penulis mengambil kesempatan memohon ribuan kemaafan dari kalian semua,

yang memang selama keberadaan disini sudah pasti ada salah dan silap, segala

makan clan minum mohon di halalkan.

Akhirnya, mudah-mudahan segala jasa clan pengorbanan akan mendapat

imbalan daripada Allah SWT kepada semua yang membantu baik secara langsung

maupun tidak langsung jazakumullah khairan jaza. Hanya allah saja yang layak

membalasanya. Semoga tulisan ini alcan memberi manfaat yang positif kepada

pernbaca sekalian. T~lisan ini sudah selasai, namun dalam penulisan skripsi ini

pasti ada kekurangannya, kepada pembaca yang melihat adanya kesalahan maka

kritikan positifyang diharapkan mudah-mudahan tulisan ini akan bertambah baik.

-Amin Ya Rabbal A'lamin-

! IV

Jakarta. I 9 i\gustus 2009 M

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENG ANT AR ....................................................................... i

DAFT AR ISI ................................................................................. v

BAB I. PENDAHULUAN

A. La tar Belakang Masai ah ................................................ I

B. Rumusan dan Batasan Masalah ....................................... 8

C. Tujuan Penulisan .......................................................................... IO

D. Kajian (Review) Studi Terdahulu .................................... 10

E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan ............................ 12

F. Sistematika dan Teknik Penulisan .................................... 14

BAB II. GAMBARAN UMUM TENT.A.NG MALAYSIA

A. Latar Belakang Historis Malaysia .................................... 16

B. Sosio-Kultural Malaysia ................................................ 24

C. Sistem Pemerintahan dan Perkembangan Politik Malaysia ........ 26

BAB III. BIOGRAFI ANWAR IBRAHIM

A. La tar Belakang Sosial dan Pendidikan Anwar Ibrahim ........... .34

B. Perjalanan K~rier Politik Anwar Ibrahim ........................... 36 •' .,

, . C. Geopolitik Malaysia di masa Anwar Ibrahim ................ .'.' ........... .39

D. Pemikiran Anwar Tentang Pembaharuan Islam di Malaysia ...... .46

BAB IV. PEMIKIRAN POLITIK ANWAR IBRAHIM

A. Pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) .............................. 54

B. Konsep Kepemimpinan ................................................ 59

C. Pemikran Demokrasi ................................... ·.·:· ............. 61

D. Peran Anwar Ibrahim dalam Demokratisasi di Malaysia ......... 66

BABY. PENUTUP

A. Kesimpulan .............................................................. 73

B. Saran-saran ................................................................ 76

DAFT AR PUST AKA .......................................................................... 78

vi

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malaysia adalah satu dari sekian banyak negara berpenduduk Muslim

mayoritas yang pernah menjadi korban tiga kolonial (Portugis 1511, Belanda

1641, dan Inggris 1795).1 Negara yang mLnganut sistem monarki konstitusional

dengan di kepalai seorang Perdana Menteri dalam hal pemerintahan tersebut.

Memiliki seorang G.aja Yang di-pertuan-Agung sebagai simbol kebangsaannya.

Sejak kemerdekaannya dari kolonial Inggris pada 31 Agustus 1957, Malaysia

membentuk sebuah pemerintahan aliansi dengan kelompok-kelompok etnis yang

ada: Cina, India dan tentu saja Melayu sebagai basis legitimasi bahwa

kemerdekaan milik semua komunitas yang ada di Malaysia.

Malaysia resmi menjadi federation of Malaysia pada :September 1963

dengan dimasukkannya Singapura, Sabah dan Sarawak dalam federasi barn

tersebut. Namun pada tahun 1965 Singapura melepaskan diri dmi federation of

Malaysia2 dan menjadi koloni tersendiri. Sampai saat ini pemerintah aliansi masih

bertahan sampai akhir tahun 60-an (1969) sehingga menyusul terjadinya

kerusuhan etnis dan mundumya Tunku Abdul ~ahman dari posisi Perdana

1 Hussain Mutalib. Islam dan Etnisitas. Perspektif Po/Wk Melayu ( jakz.rta: ppbes. I 995), h. 21

2 Sya111sul I-fadi, ~'>etrategi !Je111ba11g1111<111 Mahathir dan Seoharlo. l'olitik /nclustrialisasi da11 Modal Jepa11g di Malaysia da11 !11do11esia ( jakarta: pelangi cendikia, 2005 ), h. 96

I

2

Menteri. Sepanjang itu, Malaysia behun mengalami terlalu banyak perubahan

dengan garis idiologi-kontitusinya. Namun peristiwa 13 Mei 1969 yang

melahirkan krisis politik antara 1969-1971 menjadi titik balik perubahan besar

bagi Malaysia.

Di samping itu krisis yang terjadi pada tahun 1974 yaitu saat Anwar

Ibrahim mengguna dan tidak mempersiakan Hak-nya pada kebebasan

berDemokrasi dengan mencoba rnenggerakkan massa menuntut keadilan ekonomi

akibat rnembengkaknya korupsi di tubuh pemerintah dan juga memburuknya

kondisi perekonomian petani di Baling tidak gampang (mudah) untuk di

laksanakan, melainkan Pemerintah melakukan tindakan represif dan menilai ...

gerakan demonstran itu sebagai pengacau. Dengan undang-undang darnrat yang

ada, Internal Scurily Act ([SA) pemerintah melakukan penangkapan sewenang-

wenangnya tanpa ada proses pengadilan. Anwar sebagai bagian dari penggerak

tersebut turut terseret ke penjara dan mendekam selama dua tahun (1974-1976).3

Ketika di bawah pemerintahan Mahathir (1981) malaysia memberikan

prioritas lebih pada persoalan pembangunan ekonomi, dimana persoalan ekonomi

Bumiputra Lewat instrumen dominasi UMNO di galakkan. Bahkanjauh sebelum

itu, saat Tunku Abdul Razak berkuasa telah mencanangkan pencapaian

kepemilikan saham Bumiputra sebesar 30%, etnis lain 40%, dan international

investors 30% pada tahun 1990 dari perekonomian negara secara keseluruhan.

Seiring dengan itu di keluarkannya sebuah kebijakan ekonomi yang disebut The

3 Esposito, Tokoh Kunci Gerakan Js/a1n Kontemporer, h. 220-227

3

New Economic policy' oleh The National Operation Council (NOC) sebuah

lembaga pemerintah federal akibat transisi pemerintah yang terjadi paksa

kerusuhan 13 Mei 1969. Persoalan yang terkait dengan politik, walaupun sering

muncul kepennukaan terutama saat-saat suksesi kekuasaan terjadi adalah lebih di

sebabkan oleh persoalan kebijakan ekonomi. Misalnya kerusuhan etnis pada 13

Mei 1969 adalah efek tidak langsung dari kebijakan ekonomi Tunku Abdul

Rahman yang cenderung membiarkan pasar bermain secara bebas, dan tidak ada

perhatian lebih terhadap mayoritas etnis Melayu yang akhirnya mengundang

kecemburuan akibat masalah ekonomi. Di mana ka ... m Bumiputera yang

didominasi etnis Melayu selalu menuntut perhatian lebih dari pemerintah.

Selain itu Malaysia adalah negara yang terwarnai dua kekuatan partai

besar: United Malay's Nasional Organization (UMNO) dan Partai Islam se-

Malaysia (PAS). Kedua partai tersebut merupakan hal yang tidak terpisah dari

drama politik Malaysia secara keseluruhan. UMNO yang merupakan nasionalis

berbasis etnis Melayu, Jelas menunjukan sebagai simbol kesatuan akan etnis

Melayu. Namun begitu, UMNO juga tidak bisa dipisahkan dari Islam sebagai

instrumen kultural dan politik. PAS berorientasi Islami· dalam beberapa ha! bisa

saja bertemu dengan UMNO. Hal itu bisa kita temukan ketika PAS menjadi

bagian dari Barisan Nasional (Front National) di era pemerint1han Tunku Abdul

Razak. 5 Namun pada akhirnya basis idiologis yang berbeda mernbawa keduanya

4 John 0. Voll, Demokrasi di f\egara-Negara Muslim: Problem dan Prospek, h. 169 'Mutalib, Islam dan Etnisitas: Perspektif PolitikMelayu, h,. 157

4

pada sebuah konfrontasi panjang yang sulit dipertemukan. Universalisme Islam6

yang di usung PAS mengandaikan bahwa setiap warga negara Malaysia adalah

sama dalam segala hal,justeru sesuatu yang mustahil bagi senw.ngat UMNO. Bagi

UMNO harmoni etnis justeru akan tercipta jika etnis Melayu diberi hak yang

istimewa.

Kompleksitas persoalan juga di tambah dengan modal kekuasaan yang

selalu otoriter. Sejak Tunku Abdul Rahman bapak bangsa Malaysia sampai

Mahathir Mohamad. Hampir ditemukan modal kepemimpinan yang sama, hanya

saja Tunku Abdul Rahman lebih tidak :nenilai persoalan etnis Melayu sebagain

dari persoalan penting pembangunan Malaysia. Berbeda dengan Tunku Abdul

Rahaman, Mahathir bahkan sejak Tunku Abdul Razak, justeru isu etnis Melayu

111enjadi slogan politik paling 111engge111a mengawali kekuasaannya. Namun

demikian dalam kontek kebijakan, keduanya tetap sama-sama memiliki

kecenderungan otoriter. Maka, walau dalam persoalan ekonomi sejak

kepemimpinan Mahathir, Malaysia cukup berhasil. Namun tidakjarang Malaysia

tetap dinilai sebagai negara yang anti perubahan dan demokrasi.

Seiring dengan perkembangan politik global. Di mana demokrasi tidak

hanya menjadi slogan politik saja, kecuali barns benar-benar di buktikan, paling

tidak dalam amanat konstitusinya. Malaysia akan mendapat serotan lebih dalam

hai ini, dengan membawa Anwar sebagai Ikon pembaharuan dan gerakan

demokratisasi di negeri tersebut bertujuan w1tuk membawa Malaysia menuju

6 Mutalib, Islam dan Etnisitas: Perspektif Politik Melayu, h. 174

5

transisi demokratisasi, namun tidak cukup tangguh baginya untuk melakukan

perubahan itu. Figumya di tahun 90-an' sebagai tokoh muda yang dinamis dan

memiliki visi demokrasi, justeru terpental jauh dari pusaran kekuasaan pada 02

September 1998 yang lama telah digenggainnya. Dengan sekenario canggih yang

di mainkan Perdana Menteri ketika itu (Mahathir Mohamad), Anwar di jatuhi

hukuman enam tahun penjara pada April 1999 dengan tuduhan korupsi dan

sodomi atau pelecehan seksual. 8 Peristiwa itu cukup menadk bila kita sedekit

flashback lee belakang, orang yang jatuh adalah merupakan kawan setia sang

Perdana Menteri, tiba-tiba beliau disingkirkan. Bahkan keterlibatannya masuk

Umno dan pemerintahan pada awal 80-an adalah atas permintaan Perdana

Mcntcri. Pertanyaannya apa sebenarnya yang terjadi antara Anwar Ibrahim clan

Mahathir, sehingga ia harus berkonfrontasi yang cukup menjadi isu internasional

selama berbulan-bulan? Mungkinkah di sana telah terjadi perubahan paradigma

politik yang signifikan antara keduanya? Jika perubahan paradigma itu ada, lalu

apa yang mensoalkan keduanya? Kebijakan ekonomikah atau legitimasi

kekuasaan? pertanyaan akan semakin kompleks, ketika kita mun.dur dua langkah,

yaitu mengapa Anwar memilih bergabung dengan Umno dan bersedia dengan

tawaran Mahathir dalam pemerintahan di awal keterlibatannya dalam

pemerintahan, apa yang menjadi pertimbangan Anwar Ibrahim masuk Umno,

7 Jhon L, Esposito, TokOh Ku11ci Gerakan Islam Kontemporer ( Jalrnrat: Raja Grafindo Persada, 2002), h.230

8 Hadi, Stralegi Pe111ba11gu11a11 Mahathir dan Seoharto; Politik Induslrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia, h. 283

6

politikkah, Islamkah atau dua-duanya? Mengapa Anwar tidak memilih masuk Pas

yang secara idiologi lebih mendekati dengan semangat Islam Anwar sendiri?

Siapa sebenarnya yang dimanfaatkan, apakah Mahathir Mohamad memanfaatkan

Anwar Ibrahim dalam kontek hannoni Islamnya demi memperkuat legitimasi

kekuasaan Mahathir di awal-awal kekuasaan sebagai Perdana Menteri, atau

sebaliknya dimana Anwar Ibrahim ada rencana ter~elubung dan sebagai langkah

awal hams mendomlong kekuasaan Mah:ithir, dan puncak aktmrnlasi pertarungan

itu barn klimaks Tahtm 1998. Pertanyaan lebih lanjut apakah konfrontasi itu

terpengaruh oleh krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia di tahun 1997,

tern1asuk Malaysia, kerana alasan setratigi kebijakan ekonomi atua politik yang

akan di ambit? Jika demikian mengapa mesti harus berakhir pada penjegalan

terhadap Anwar dari posisi deputi Perdana Menteri?

Berangkat dari fenomena dan kompleksitas pertanyaan tersebut, penulis

tertarik dan menyimpan beberapa turunan pertanyaan sekitar demokrasi di

Malaysia. Negara yang secara ekonomi dinilai stabil. Namun justeru proses

demokrasi di sana amat tersendat-sendat karena bila tujuan ak:hir dari demokrasi

adalah terciptanya kesejahteraan rakyat. Mengapa mesti. mempersoalkan " .

demokrasi? Jika pertanyaan tersebut dapat di buk'iikan, barang kali memang ada

benarnya. Berbeda jika klaim tersebut hanya sekedar slogan.. Maka dari itu

benarkah Malaysia tidak ada persoalan dengan kesejahteraan rakyatnya. Dan

dengan demikian tidak ada relevansinya mempersoalkan demokrasi? Kalau

7

memang demikian, mengapa peristiwa Anwar Ibrahim begitu terkait menyangkut

isu gerakan demokratisasi? Apakah Anwar Ibrahim terpental dari pemerintahan

tidak ada hubungannya dengan isu demokratisasi? Apakah konstitusi Malaysia

tidak mengamatkan adanya praktek demokrasi? mungkin petanyaan yang terakhir

inilah yang menjadi titik singgung dari persoalan sesungguhnya.

Dari pertanyaan-pertanyaan itulah, penulis melihat ada sesuatu yang amat

penting untuk ditemukan. Dalam kontek religius, Malaysia sangat kental dengan

nuansa Islami, Pun dalam kontek !cultural. Namun dalam kontek kebesan

demokrasi amat tidak menyenangkan.

Anwar Ibrahim sebagai tokoh muda Muslim saat itu yang memiliki

'integritas intelektual, kapabilitas dan semangat demokrasi. Akan menjadi menarik

dalam penelitian ini. Kepiawaiannya sebagai intelekiual Muslim sudah dibuktikan

scjak tahun 70-an saat tampil scbagai pcrnimpin o.rganisasi pemuda !slam,

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Dengan sernangat tuntutan

kesejahteraan dan keadilan sosialnya.

Maka pada tahun 80-an setelah bertahun-tahun memperjuangkan keadilan

sejagat, akhimya Anwar Ibrahim menggabungkan diri ke pemerintahan setelah

memenangkan lcurusi parlemen dalam Pemilihan Umum 19829 selama itu pula

Anwar dikenal sebagai penguasa yanr. dinamis dan accoutable. Banyak

perubahan yang berangkat dari ide-ide segarnya. Temtama yang terkait dengan

persoalan lembaga keislaman, semacam Bank Islam, dan Universitas Islam

9 Esposito, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer, h. 229

8

Antarabangsa (U!A). Namun semangatnya yang bergelora akan adanya perubahan

menuju reformasi politik dan perbedaan pandangan mengenai kebijakan ekonomi

dengan Mahathir pada saat posisinya satu tahap ke kurusi Perdana Menteri,

justeru membawanya pada tembok penjara selama enam tahun (1999-2004)

sekaligus hilangnya simbol oposisi di negaranya seridiri.

Dcngan lalar belakang yang cukup komplek itu (model riegara, pribadi

Anwar Ibrahim, dan multi etnis). Penulis berharap penelitian ini akan lebih

menarik. Anwar Ibrahim sebagai tokoh yang menjadi kaJian khusus dengan tujuan

bisa menjawab proses demokratisasi di Ma:aysia. Maka dengan demikian, penulis

memberikan judul "ANALISA PE!VfIIKIRAN POLITIK ANVVAR IBRAHIM

DI MALA YSlA 1982-1998" sebagai la1igkah untuk memperoleh jawaban dari

perlanyaan-pertanyaan di alas.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Adapun untuk memperoleh jawaban dari petanyaan-pertanyaan itu penulis

membatasi penelitian ini sebagai berikut:

I. Pembahasan dituju pada semua persoalan yang terkait langsung dengan

demokritisasi, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2. Setelah secara umum mendapat gambaran, maka pembahasan dipersempit

di mana hanya dibatasi pada hal-hal yang terkait dengan persoalan konsitusi, di

mana persoalan demokratisasi mendapat amanat khusus undang'·U!idang negara. . . .

9

Kemudian dihadapkan pada praktisnya dengan mengambil satu tokoh yang

dinilai representatif dalam memperjumgkan demokrasi. Dalam ha! ini, penulis

memilih tokoh Anwar Ibrahim, dengan alasan bahwa tidak seperti tokoh

demokrasi yang pada umumnya kebanyakan berada di luar arena. Anwar

Ibrahim tidak hanya di luar s<ija, mclainkan selama kurang lebih 16 tahun

( 1982-1998) tel ah terlibat dengan aktif dan turut serta dalam melahirkan

berbagai kebijakan bagi negaranya. Di samping itu, Anwar Thrahim adalah lebih

tepat untuk mengaitkan dengan demokrasi. Dengan kekngkapan Anwar

Ibrahim inilah, penulis melihat adanya ketepatan dan pentingnya penelitian.

3. Untuk itu pembahasan ini secara subtansial, hanya akan dibatasi dari tahun

1982 dimana Anwar Ibrahim pertama kalinya menggabungkan diri dalam

pemerintahan setelah memenangkan kerusi parlemen dalam Pemilihan Umum

1982, sampai pada tahun 1998 saat Anwar mengalami konfronstasi politik sang

Perdana Menteri yang sekaligus rnengakhiri kekusaannya sebagai deputi

Perdana Menteri.

Untuk mencapai sasaran, maka semaksimal mungkin pembahasan ini akan

dirumuskan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

J. Bagaimana perkembangan sosio-politik Malaysia terhadap proses

demokratisasi?

2. Bagaimana pemikiran Anwar Ibrahim dalam kontek pembaharuan Islam di

Malaysia?

IO

3. bagaimana peran Anwar Ibrahim dalarn proses demokratisasi di Malays ia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tulisan ini mempunyai tiga tujuan:

l. Untuk mengetahui apakah peran sosio-kultural di Malaysia akan

menjadikan berjalannya proses demokrasi.

2. Untuk mengetahui kemana arahnya pemikiran Anwar Ibrahim mengenai

pembaharuan Islam di Malaysia.

3. Untuk mengetahui seperti apa peran Anwar Ibrahim _dalam proses

demokratisasi.

Manfaat dilakukan penelitian ini adalah:

1. Semoga penelitian ini bermanfaat pada penulis dan pada yang lain untuk

turut serta dalam menyemarakan gairah demokrasi yang tulus.

2. Agar menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin menambah

infommsi tentang perjalanan politik di Malaysia .

. 3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan tentang

perjalanan politik di Malaysia.

D. Kajian (Review) Studi Terdahulu

Sejwnla]-, penelitian dengan bahasan tentang_ demokrasi telah dibuat, baik

mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara wnum

11

namun sejalan dengan bahasan penelitian ini. Berikut ini merupakan paparan

tinjauan umum atas sebagian kmya-karya penelitian baik yang berupa buku

maupun tesis, diantaranya:

Penelitian Mohammad Adnin Bin Yahya," Konsep Negara Islam Di

Malaysia menurut (UlvfNO dan PAS)" tahun 2006w Penelitian ini membahaskan

mengenai penerapan nilai-nilai Jslam di Malaysia dari sudut pandang Umno dan

Pas. Ahmad Akhyari Ismail dalam penel.itiannya "Upaya dan Tantangan

Pelaksanaan Syariat Islam di Malaysia" tahun 2006. 11 Penelitian ini menjelaskan

bagaimana pelaksanaan Syariat Islam di Malaysia. Negara yang mayoritas

penduduknya Muslim dan agama resminya adalah Islam, nanrnn Syariat Islam

tidak terlaksana sehingga menyebabkan beberapa negara bagian terus berjuang

untuk menerapkan Syariat Islam di negnra bagiannya.

Selain skripsi di atas, sejumlah penelitian dengan bahasan demokrasi telah

dilakukan berbentuk buku, namun tidak juga penelitiail seperti penelitian yang

penulis akan lakukan yaitu menganalisis pemikiran seorang tokoh politik yang

memperjuangkan demokrasi, diantaranya:

Buku pertama, "Islam dan Demokrasi ", karya Haji Abdul Hadi Awang. 12

Dalam buku ini di tulis beberapa bab tentang "politik dan agama, pemisahan

10 Mohammad Admin Bin Yahya, "Konsep Negara Islam di Malaysia menurut (UMNO Dan PAS)",(Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006)

11 Ahmad Akhyari Ismail, "Upaya dan Ta11ta11ga11 Pelaksanaan Syariat Islam di Mdaysia", (Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hulcum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006)

12 Abdul Hadi Awang, hi:1111 Jan Demokrasi, (Selangor: PTS Islamika, :?_007), cet. I .· .,

12

politik dan agama, agama dan demokrasi, serta prinsip-prinsip dan konsep politik

dalam Islam".

Buku kedua, "Islam dan Etnisitas Perspektif Politik Melayu" karya

Hussin Mutalib. 13 Buku ini membicarakan tentang sejarah pengembangan gerakan

politik dan demokrasi Islam di Malaysia dan timbul tenggelamnya gerakan politik

fslam di Malaysia. Dari beberapa kajian (review) terdahulu di atas, hanya

membahas seputar tentang gerakan politik Islam, demokrasi di Malaysia dan

sejarah pengembangannya secara umum. Malca disini penulis merasakan perlunya

satu penulisan yang khusus tentang tokoh pejuang demokrasi.

E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

l. Jcnis Pcuclitian

Penelitian ini merupakan riset pustaka (librmy research) pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. 14 Di mulai dengan

proses pengumpulan data pustaka, yang terkait dengan isu-isu politik Malaysia

dan perkembangan politik Malaysia. Setelah tersedia seluruh bahan dan data yang

di perlukan, maka dilanjutkan dengan penyusunan draf penelitian berbentuk

proposal penelitian. Dengan draft proposal penelitian tersebut penulisan dimulai

dengan berkonsentrasi pada analisa data.

13 Hussin Mutalib, !slam dan Elnisilas Perspektif Polilik Melayu ", .(J~kartai PT Pustaka LP3ES, 1996), cet. I

14 Amirudin, dan H.Zainal Asikin, Pe11ga111ar Me/ode Penelilian Hu/mm, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), cet. I, h. l l 8

13

2. Obyek Penelitian

Dalam kajian ini obyek penelitiannya adalah mengenai sosok Anwar

Ibrahim dalam melahirkan ide-idenya dan pandangannya demi menjadikan

Malaysia negara yang demokrasi secara telus dan benar.

3. Tclmik Pcngumpulan Data

Untuk mendapat data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan

data dilakukan dengan mengumpul dokumentar dari bahan-bahan te1tulis yakni

dengan mencari bahan-bahan yang terkait serta mempunyai relevansi dengan

obyek penelitian. Data yang diperolehi adalah menjadi sekunder dan te1tier.

Sumbe: data sekunc!er adalah biografi Anwar Ibrahim yang diambil dari

buku-buku, literatur-literatur, website yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Kem udian data tertier berupa kamus dan artikal.

4. Teknik Analisis Data

Penul isan ini akan menggunakan deskriptif-analitis, dimana dengan

mendeskripsikan secara umum tentang Malaysia menyangkut latar belakang

historis, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan perkembangan politiknya. Di

lanjutkan dengan melihat secara utuh tokoh yang di kaji untuk. menemukan

sebanarnya dimana titik silang orang yang bersangkutan dengan paradigma sistem

konstitusi negaranya. Deskripsi ini juga akan menghadirkan biografi tokoh yang

bersangkutan, mulai dari pendidikan sampai tentang pemikiran, dan pandangan

politiknya dalam upaya menjadikan Malaysia sebuah negara yang adil dalam

'

14

semua perkara. Adapun hal yang paling penting dalam diskripsi ini adalah

bagaimana menghaclirkan pandangan-pandangan politik Anwar Ibrahim.

Setelah clipaharni secara umum dari kedua arah Malaysia dan Anwar

Ibrahim tersebut, maka dimasukkan analisis. Analisis mengiring setiap persoalan

yang dideskripsikan. Artinya tidak di tempatkan dalam sebuah bab khusus. Di

sinilah peran dan argumentasi penulis bisa di tempatkan untuk melihat persoalan

demokrasi yang bermain di Malaysia.

5. Telmik penulisan skripsi

Penulisan skripsi ini berpandukan pada buku Pedoman Penulisan Skr!psi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007 yang

diterbitkan oleh Fakultas Syariah clan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

F. Sistematika penulisan

Supaya mudah dipaharni, maka tul isan ini akan di susun st:suai dengan alur

pembahasan yang konperhensip. dengan itu penulis menggunakan bab-bab dan

dalam setiap bab terdapat sub bab topik.

BABI Bab ini berisi tentang latar belakang persoalan yang diangkat secara

menyeluruh; pembatasan masalah perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kajian (revie,v) studi terdahulu metode

penelitian, teknik penulisan clan sistematika penulisan.

15

BAB II Bab ini berisi sekitar gambaran umum tentang Malaysia. Mulai dari

latar belakang sejarah kemerdekaan. Sistem politik, pemerintahanya

dan perkembangan politiknya.

BAB III Bab ini berisi tentang biografi umum Anwar TIJrahim. Mulai latar

belakang sosial, pendidikan, karier politik, dan gagasan besar Anwar

Ibrahim.

BAB IV Bab ini berisi tentang pemikiran, dan pandangan politik yang di

mainkan Anwar Ibrahim. Di sana ada panda.ngannya tentang

pentingnya demokrasi, tentang hak asasi manusia, kepemimpinan

menurut Anwar dan Peran A.1war dalam mengw1gkap persoalan

demokratisasi di Malaysia.

BAB V Bab ini berisi tentang kesimpulan singkat dari sernua bab yang di

sajikan. Kemudian di tambah dengan beberapa catatan atau semacam

rekomendasi yang dinilai penting.

·,·

BABU

GAMBARAN UMUM TENTANG MALAYSIA

A. Latar Belakang Historis Malaysia

Negara Malaysia meliputi daerah seluas 330.434 Km persegi.

Semenanjung Malaysia lebih kurang 131.587 Km persegi, sementara Sabah dan

Sarawak masing-masing seluas 74.398 dan 124.449 Km ·pet~egi. Federasi

Malaysia terdiri dari beberapa Negara bagian: Johor, Kedah, Perlis, Kelantan,

Melaka, Negeri Sembilan, Pa1,mg, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Serawak,

Selangor dan Terengganu. Malaysia b1~rada dalam dua kepulauan: semenanjung

Malaysia di bagian paling ujung tenggara dari benua Asia dan Kalimantan untuk

Sabah dan Serawak. 1

Kemerdekaan Malaysia di peroleh pada 31 Agustus 1957 dari kolonial

fnggris, setelah selama tahun koalisi aliansi ( UMNO, MCA dan MfC) melakukan

perundingan politik dengan pihak Inggris dan akhimya Inggris menjanjikan

kemerdekaan Fedration Of Malaya. Formasi kekuasaan l'fogara pada awal

kemerdekaan berada pada pemerintah koalisi aliansi dengan Tunku Abdul

Rahman sebagai pemimpinnya. 2

1 Widjaja, 71!1)auan Undang-undang Dasar Indonesia, Malaysia, Singapura. Konstitusi Pembandingan, h. 61

2 Hadi, Strategi Pembangzman Mahathir & Eoharto: Politik Jndustrialisasi dan Model Jepang di Malaysia dan Indonesia, h. 83

17

Awai 60-an merupakan titik beranjak kebangunan federation of Malaya

sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Dengan fonnat kekuasaan koalisi yang

mewakili setiap kelompok etnis, federation of Malaya melaju menjadi sebuah

bangsa yang merde1ca dengan segenap persoalan yang mengiringinya. Sebagai '

negara baru merdeka, federation of Malaya sangat tergan1ung pada kekuatan

ekonomi Inggris yang masih tertanan1 besar di negara baru tersebut.

Ketergantungan pembangunan juga dilimpahkan pada pernilik modal lokal, yaitu

etnis Cina. Kenyataan pembangunan negara baru oleh besarnya modal etnis Cina,

menampilkan sebuah realitas tidak harmonis. Transisi kekuasaan yang di

tinggolkan oleh Inggris menyisakan sebuah formasi sosial yang terbelah. Etnis

Cina di masa Kolonia! di konsentrasikan ke wilayah ekonomi menjadi pengendali

modal, berhadapan )dengan fakta kuatnya etnis Melayu di wilayah kekusaan

politik. Membuat harmoni sosial menjadi terfragmentasi ke dalam sebuah kubu:

etnis Cina lemah dalam politik, sementara etnis Melayu lemah dalan1 ekonomi.1

Kenyataan tersebut terns berlangsung sampai tahun 1961 saat Tunku

Abdul Rahman menyampaikan gagasan federation of Malaya. Gagasan federation

of Malaysia memang agenda panjang dari federation of Malaya, hanya rencana itu

terhambat saat Inggris hanya memberikan kemerdekaan pada Malaya, sementara

tidak buat Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei. Maka gagasan federation of

1 Hadi, Stratigi Pembangunan Mahathir & Seoharto: Politik Industrialisasi dan Model Jepang di Malaysia dan Indonesia, h. 95

18

Malaysia adalah upaya mengintegrasikan ketiga kawasan tersebut menjadi sebuah

federasi yang menyeluruh.

Federation of Malaya lahir pada September 1963 dengan format

kekuasaan federal yang di per!uas meliputi Singapura, Sabah dan Serawak.

Namun Singapura menarik diri pada 1965, sampai saat itu pef!1erintah aliansi .· .,.

" . masih berkuasa. Seiring dengan fakta dalam aliansi bahwa etnis Melayu

JUerupakan kekuatan dominan dalam formula aliansi, ditambah dengan status

istemewa melebihi etnis lainnya, menimbulkan kecemburuan panjang, terutama

oleh partai oposisi berbasis etnis Cina, Democratic Action Party (DAP) yl':cg

menuntut hak persamaan dalam akses kekusaan politik. Bahkan kritik juga d1

sampaikan oleh partai oposisi berbasis etnis Melayu, partai Islam se-Malaysia

(PAS). Berbeda dengan DAP, tuntutan PAS adalah keadilan akses ekonomi,

terlebih oleh kenyataan bahwa ekonomi Malaysia hampir dikuasai oleh etnis

Cina.4

Realitas ekonomi etnis Melayu yang memprihatinkan, tidak jarang

membuat PAS menggemboskan semangatnya menggunakan instrument-

instrumen agama dalam setiap aksinya. Kemelut semakin m(:runcing, terutama

oleh propaganda-propaganda partai oposisi yang mewakili kedua etnis: Cina DAP

dan PAS Melayu, puncak kerusuhan mencapai klimaks mengiringi hasil

Pemilihan Umum di beberapa negara bagian dan pemerintah federal pada 1969.

4 Hadi, Straligi Pe111ba11g1111a11 Ma/lathir & Seo/larJa: Polilik lnduslrialisasi dan Madel )ef'allg di Malay.\'ia da11 /11dv11es/a, h. 97

19

Iring-iringan demonstran antar dua kubu: kelompok etnis Melayu dan Cina pecah

di pusat Kota Kuala Lumpur pada 13 M·~i 1969.5

Dengan menyisakan belbagai masalah, peristiwa 1969 mel~hfrkan krisis

baru pemerintahan, ditambah melemahnya kesehatan Perdana Menteri Tunku

Abdul Rahman. Pemerintahan tidak lagi berfungsi secara penuh, sementara

berbagai persoalan krusial mendesak butuh penyelesaian segera. Dengan

demekian, Tunku Abdul Rahman menunjuk wakil deputi Perdana Menterinya,

Tunku Abdul Razak unluk membentuk sebuah pemerintahan darurat yang

tergabung dalam Nasional Operations Council (NOC) yang terdiri dari berbagai

elemen kekuatan pemerintah. Baik sipil militer clan elit-elit yang mewakili

komunal masing-masing.

Dengan menggunakan undang-undang darurat, internal Security Act (ISA).

Segeralah beberapa kelompok oposan di tangkap dengan alasan keamanan.

Selama kurang lebih 12 bulan. NOC dibawah kendali Tunku Abdul Razak

sebagai penanggungjawab kebijakan darurat, terns melakukan tekanan-tekanan

terhadap siapapun yang dinilai memancing gerakan protes. Dan pada tahun 1971,

Tunku Abdul Razak diangkat sebagai penganti Tunku Abdul Rahman menempati

posisi Perdana Menteri.

Segeralah dengan basis kekuatan politik yang telah dikondisikan selama

menjadi direktur NOC, Tunku Abdul Razak melakukan koasolidasi untuk

memperkuat kekuasaan barunya tersebut. Bersama itu pula lahirlah razim yang

' Mutalib, Islam dan Etnissilas; Per.v1ektip Politik Melayu, h. 80

20

bemama ji-ont national (barisan nasional) dengan beberapa gabungan partai

politik; UMNO, MCA dan MIC bahkan dua tahun kemudian (1973), PAS

bergabung dalam ji-ont national tersebut, namun dengan berbagai alasan

kebijakan pemerintah akhimya PAS !eel uar dariji-ont national pada 1977.6

Namun pembangunan mengalami kebuntuan, !crisis terjadi di beberapa

negara bagian, terutama yang terjadi di Baling (Kedah), peristiwa itu menyertakan

elemen mahasiswa akan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Berbagai

demonstran turun kejalan menyuarakan tuntutan keadilan dan pembaikan

ekonomi masyarakat pribumi (EU1is Melayu)

Saat itulah, Etnis Melayu mener.rnkan momentum tuntutan keadilan

ekonomi Iebih keras. Kelompok pemuda Islam yang tergabung dalam Angkatan

Belia Islam Malaysia (ABIM berdiri 1977) saat itu dipimpin Anwar Ibrahim

merupakan gerbong organisasi yang paling besar menyuarakan tuntutan perbaikan

ekonomi etnis Muslim Melayu, 7 malahan pemerintah melakukan tindakan

terhadap gerakan tersebut, sehingga tanpa proses pengadilan yang jelas.

Kelompok yang bergabung dalam demonstrasi Baling dihantar ke penjara, juga

termasuk Anwar Ibrahim yang mendekam di penjara selama dua tabun (1974-

1976).8

6 Hadi, Stratigi Pembangunan Mahathir & Seoharto: Politik lndustrialisasi dan Model Jepang di Malaysia dan Indonesia, h. 147

7 Mutalib, Islam dan Etnissitas; Perspektip Po/ilik Me/ayu, h. 111 8 Esposito, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer,_ h. 227

21

Di jajaran internal UMNO, Tunku Abdul Razak melakukan restrukturisasi

pengurus partai, kelompok yang terpecah di masa Tunku Abdul Rahman. Segera

di akomodir tem1asuk kembalinya Dr. Mahathir Mohamad yang di pecat Tunku

Abdul Rahman pada l 96~:i'. Bagian dari n;strukturasasi tersebut adalah upaya

Tunku Abdul Razak menyetujui tuntutan sayap pemuda UMNO akan pembaikan

ekonomi etnis Melayu sekaligus mengimbangi sayap konservatif (kelompok

status duo yang di dominasi oleh generasi tua di partai Unmo) yang menyepakati

ekonomi bebas. 9

Model kekuasaan otoriter terns berlanjut pasca meninggalnya Tunku

Abdul ;' a;..ak pada 1976. Penggantinya Dato' Hussein Onn, tidak kurang

melakukan banyak kebijakan terntama menyangkut strategi politik yang sama

dilakukan oleh pendahulunya, Dato' Hussein Onn, hanya bisa bertahan sampai

1981, kerana dengan alasan kesehatan yang makin memburnk, menghalanginya

untuk terns memimpin negara yang saat itu banyak mengalami masalah, dengan

krisis etnis yang terjadi pada 1969 masih lagi terasa hangatnya, akhirnya posisi

Perdana Menteri sesuai tradisi suksesi politik UMNO bahwa jika Perdana Menteri

yang mernpakan Presidan UMNO tidak lagi mampu menjalankan roda

pemerintahan, maka deputinya secara otomatis menjadi Perdana Menteri ketika

itu ialah, Mahathir Mohamad. 10

9 Hadi, Straligi Pe111ba11gu11a11 Mahathir & Seoharto: Politik !11dustrialisasi da11 Model Jepang di Malaysia da11 !11do11esia, h. 135

10 Hadi, Stratigi Pembangu11a11 Mahathir & Seoharto: Politik !11dustrialisasi da11 Model Jepa11g di Malaysia da11 !11do11esia. h.149

22

Memasuki era 80-an dengan tampilnya Mahathir Mohamad menggantikan

Perdana Menteri Dato' Hussein Onn, yang mengundurkan diri kerana alasan

sakit. Malaysia tetap masih melanjutkan program besar yaitu: New Economic ., ' ,•

_Policy yang di gagas sebelumnya oleh Tunku Abdul Razak. Mahathir yang

sejalan dengan kebijakan pemerintah pasca 1969, terns melanjutkan program

pembarnan ekonomi dan meyakinkan publik bahwa kelompok etnis Melayu harns

menjadi prioritas pembangunan ekonomi Malaysia. Konsistensi Mahathir akan

peran pentingnva etnis Melayu dalam pembagunan Malaysia tergambar dari

komitmennya akan kebijakan New 1:.:conomic Policy sebagai basis legitimasi

hukumnya. Ditambah dengan format kekuasaan yang terns di tatanya dimana

etnis Melayu tetap sebagai pemegang kendali politik yang dominan bahkan

dengan slogannya yang terkenal wawasan 2020 11, Dengan semangat pernbahan,

Mahathir tidak banyak mengubah kebijakan-kebijakan yang penting terkait

dengan pembagunan Malaysia. Namun Mahathir melakukan gebrakan luar biasa

di wilayah konstitusional yang cukup melahirkan perdebatan sengit antara

kelompok refomrnsi yang diwakili Mahathir sendiri. Gebrakannya melontarkan

gagasan melakukan pernbahan konstitusi mendapat sambutan hangat dari

berbagai kelompok, terntama para pemimpin negara bagian, gagasan fundamental

Mahathir dalam ha! pernbahan konstitusi ini adalah; pertama menurnt pasal lama

setiap rancangan undang-undang yang disahkan oleh parlemen,. akan sah menjadi

11 Satu konsep yang dibentangkan oleh Mahathir di majlis pedagangan Malaysia pada 28 feb l 99 l. Yaitu suatu strategi jangka panjang sebagai panduan arah dasar yang luas, meliputi aspek bcrkaitan pcmbangunan Negara dalam hubungan dengan perkcmbangan ekonomi dunia.

23

undang-undang jika sudah mendapat kesepakatan dan tanda t{mgan Yang di-.· .,

pertuan Agung, maka dalam p&sal yang di usulkan oleh Mahathir, yaitu jika

undang-undang yang telah disahkan parlemen sampai 15 hari tidak disepakati

Yang di-pertuan Agung, maka rancagan undang-undang tersebut sah menjadi

undang-undang. Kedua dalam pasal lama, yang berwenang menyatakan keadaan

darurat adalah Yang di-pertuan Agung. Sementara dalam pasal barn yang di

usulkan, yang berwenang mengistiharkan keadaan darurn.t adalah Perdana

Menteri. Bagaimanapun usulan Mahathir mengalihkan kewenangan

menyampaikan keadaan darurat, beralih ke Perdana Menteri yang sebelumnya

merupakan hak dan wewenang Raja Yang di-pertuan Agung adalah yang berani.

Namun alasan Pemerintah dalam beberapa bantahannya adalah ingin

memperjelaskan kekuasaan Raja sebagai penguasa tertinggi negara dalam sistem

monarki konstitusional Malaysia bukan untuk menggeser supermasi kekuasaan

Raja Yang di-pertuan Agung.

Terlepas apa penyebab yang melatar belakangi Mahathir me!ontarkan

gagasan tersebut, namun langkah Mahathir di nilai berani. Kecuali itu, tidak ada

kebijakan Mahathir yang di nilai kontroversial menyangkut konstitusional

Malaysia.

Mahathir bertahan dalam kerusi Perdana Menteri selama 22 tahun (1981-

2003). Tradisi pengantian kekuasaan yang sebelumnya berjalan normal. Namun

seketika berhenti saat Mahathir berkuasa. Deputi Perdana Menterinya yang

seharusnya menerima pindahan tahta Perdana Menteri, temyata tidak dalam

24

kepimpinan Mahathir. Musa Hitam12 sebagai deputi Perdana Menteri Mahathir,

akhirnya menjadi kubu lawan Mahathir. Dalam pemilu 1986, demikian juga

Ghafar Baba13 deputi Perdana Menteri berilcutnya juga mengalami kasus yang

sama, menentang Mahathir dalam pemilu 1993, berikutnya adalah pada 1998

yang seharusnya Anwar Ibrahim menggantikan Mahathir sebagai Perdana

Menteri, ternyata lebih pahit peristiwanya. Anwar Ibrahim tidak saja di hentikan

dari posisi deputi Perdana Menteri dan jabatan lainnya. Lebih dari itu, Anwar di

pecat dari keanggotaannya dalam UMNO bahkan lagi Anwar dimasukan ke

penjara dengan tuduhan korupsi dan pelecehan seksual. Per;,,iwa Anwar inilah

yang melahirkan wacana dan gerakan reformasi di Malaysia pada tahun 1998

sampai 1999, Mahathir melepaskan jabatan Perdana Menterinya pada 2003 dan

menyerahkan kepada Abdullah Ahmad Badawi tanpa ada konflik seperti yang

dialami deputi-deputi sebelumnya, bahkan Mahathir seakan ikhlas menyerahkan

semuanya kepada Badawi.

B. Sosio-Kultural Malaysia

Malaysia sebagai sebuah gambarnn umun akan rialitas komunitas Melayu .

yang merupakan penduduk asli Malaysia pada saat kejayaan kerajaan Melaka

12 Lahir pada 18 April 1934 di Segamat, Johar. Beliau pemah menjadi deputi Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Mahathir dari tahun 1981-1986 · ·

13 Dilahirkan pada 18 Feb 1925 di Negcri Sembilan, mempakan wakiLPerdana Menteri Malaysia di bawah pemerintahan Mahathir. Memulai jabatan wakil Perdana ·i'1enterj.pada 7 Mei 1986-15 Okt 1993. Beliau mempakan salah satu yang telah menjabat di bawah ·empat Perdana Menteri yaitu Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein Onn dan Mahathir Mohammad

25

sekitar abad J 6. Semenanjung Malaya merupakan wilayah religiO-Islam namun

kedatangan Portugis diusul Belanda dan akhimya Inggris, semenanjung Malaya

perlahan berubah menjadi wilayah multirasial dengan datangnya berbagai

kelompok etnis dan agama. Kedatangan imigran India dan Cina yang di

datangkan Inggris akhirnya mencampuri homogenitas etnis Melayu yang tersebar

sepanjang kepulauan Tanah Melayu. Kedatangan imie,rran Cina tentu merupakan

tidak semata-mata kepentingan percepatan produksi di perusahaan-perusahaan

Inggris, melainkan juga upaya pemetaan politik lokal oleh Inggris untuk

menghindari sentiment-sentiment.komw1itas Melayu yang sudah menyatu dengan

tradisi pertanian. Demikian juga etnis India, sengaja. di datangkan untuk ha! yang

sarna, bahwa jika elnis Melayu dipaksakan untuk menjadi buruh pubrik maupun

perkebunan, akan mempercepat kesadaran mereka untuk menuntut hak dan

pergerakan menuju kemerdekaan dan itu berarti mengancam kekuasaan Kolonial.

Kolonia! Inggris menilai dengan terlibatnya etnis Melayu dalam kegiatan bisnis

akan mempennudah mereka ~ntuk mengatur massa. 14

Maka dengan strategi Kolonia! Inggris, para sultan yang memiliki

kgitimasi kekuasaan mcngakar di rakyat Malayu, tetap dipertahankan sebagai

klaim simbolik kebesaran Melayu, namun pada saat yang sama mereka adalah

boncka-boneka yang hanya dijadikan kenderaan politik untuk mempermudah

dukungan dari etnis Melayu dalam program Kolonia! tennasuk penarikan pajak.

14 Hadi, Stratigi Pemhangunan Mahathir & Seoharto: Politik Jndustrialisasi dan Model Jepang di Malaysia dan Indonesia, h. 86

26

Komunitas Melayu sendiri hampir tidak ada pengecualian, kecuali

semuanya adalah menganut agama Islam yang be.raliran sunni. Etnis Cina hampir

. semuanya adalah penganut Kristen bawaan Inggris, sementara India tetap dengan

agama bawaan mereka, Hindu. Kenyataan etnis yang begitu jelas dengan

kepercayaan yang jelas berbeda pula, maka Malaysia adalah multirasial sekaligus

multi religious.

Dengan demikian ly!alaysia, sebagaimana dijelaskan di atas merupakan

fenomena etnis yang sepanjang sejarah kebangsaan Malaysia selalu mewarnai

dinamika politiknya. Agama dalam titik tertentu nampak lebih kecil perannya

sebagai sebuah instrument politik bila di bandingkan besarnya pengaruh etnis.

C. Sistem Pemerintahan Dan Perkembangan Politik Malaysia

Secara politik, Malaysia adalah sebuah negara yang berbentuk monarki

konstitusional, yaitu sebuah negara kerajaan yang dibatasi oleh konstitusi atau

undang-undang. 15 Artinya bahwa raja yang berkuasa tidak bersifat mutlak atau

absolut karena seorang raja lebih bersifat sebagai simbol negara, urusan

-pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang secarn resmi dilantik oleh

Yang di-Pertuan Agong dan biasanya Perdana Menteri merupakan pimpinan

partai politik yang berkuasa dalam parlemen atau yang menang dalam Pernilihan

Umurn. Sejak kemerdekaannya tahun 1957, semua Perdana l\1enteri berasal dari

"Soehino, 1/11111 Negara, cet. VJ, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 173

27

or?ng Melayu yang semuanya beragama Islam yaitu chri partai UMNO partai

terbesar sejak pemilu 1969 hingga sekarang.

Dalam kontek kenegaraan, Malaysia memiliki seorang Raja yang di-

pertuan Agong. Dia adalah Raja yang secara dipilih oleh sidang Yang di-Pertuan

Negeri dan memegangjabatan selama lima tahun. 16

Dalam kontek pemerintahan, Malaysia memiliki seorang Perdana Menteri

yang naik secara otometis jika paruLi yang diperjuangkannya memenangkan

mayoritas kursi di parlemen dalam pemilu yang diadakan lima tahun sekali.

Untuk menjalankan roda pemerintahan Perdana Menteri dibantu ol.1'h Kabinet

yang telah terpilih sebagai anggota parlemen. Pemerintahan eksekutif Ji tingkat

negara bagian dipimpin ol~h seorang Menteri Besar yang juga pemenang dari

partai yang turut berkompetisi dalam Pemilihan Umum. Baik Perdana Menteri

yang menjadi eksekutif federal maupun Menteri Besar, keduanya haruslah orang

yang sah sebagai anggota parlemen.

Dalam kontek parlemen federal, Malaysia memiliki dua dewan: pertama,

Dewan Rakyat (parlemen federal) yang merupakan hasil peralihan langsung

melalui Pemilihan Umum di seluruh pemerintah federal. Kedua, Dewan Negara

". yang ditunjuk oleh Perdana Menteri dan sang Raja Yang di-Pei:tuan Agong.

Untuk setiap negara bagian memiliki dewan yang disebut dengan Dewan

Undangan Negeri. Undang-undang yang diajukan oleh Perdana Menteri akan

16 Drs. AW. Widjaja.Tiiijauan U11da11g-U11dang Dasar lndonesia, Malaysia, Singapura. Konstitusi Perba11di11ga11, h. 87

r~:'A;.;. llr- . UIN SY.JIJ-ilD JAAAJllTA ----~~-· ·-·

menjadi undang-undang nagara jika parlemen telah mengesahkannya. Namun

persetujuan parlemen belum sempurna jika belum disahkan oleh sang Raja Yang

di-pertuan Agung tersebut. Pergantian kekuasaan di Malaysia adalah lima tahun

sekali, dengan digelarnya Pemilu Rayn (di Malaysia disebut "Pilihan Raya") di

setiap negara bagian dan kemudian Ji tingkat pemerintahan federal atau dalam

istilah Malaysia dengan sebutan "pemeiintahan persekutuan".

Adapun perkembangan politik Malaysia bisa dijelaskan hanya

menggunakan dua pendekatan: Islam dan etnisitas. Islam bagaimanapun

merupakan instrument dasar yang hampir mewarnai seluruh perjalanan sejarah

Malaysia, terutama ditahun-tahun 1970-an saat Gerakan Dakwah yang disebut

revivalisme muncul di Malaysia. Demikian Islam, ;-tnisitas jauh lebih lama telah

menjadi instrument politik di Malaysia. Proses terbentuknya federation of Malaya

diawali dengan penolakan orang Melayu terhadap rancangan Malayan Union. 17

Mereka tidak berpuas hati karena pelaksaan Malayan Union akan menyebabkan

sultan-sultan Melayu kehilangan kuasa politik di negarinya sen"d.id._ Sultan-sultan

hanya diberi kuasa mengendalikan ha! agama Islam dan perkara-perkara yang

berkaitan dengan adat istiadat Melayu. 18 Dan akhimya lahirlah federation of

Malaya adalah karena peran etnisitas selalu menjacli lanclasan gerakan instrument

politik.

17 Didirikan selepas perang dunia kedua oleh kolonial British. Tujuan utama adalah untuk melindun~i kepentingan British di Tanah Melayu

1 Yew Chee Wai, Sejarah Malaysia, h. 175

29

Ketegangan etnisitas dalam kontek politik bisa ditemukan dalam rumusan

konstitusional Malaysia terkait denga11 posisi setiap etnis di Malaysia. Etnis

Melayu yang mengklaim pewaris Tanah Melayu merupakan komunitas yang

memiliki posisi istimewa dalam struktur politik. Sementara etnis Cina dan India

yang oleh Inggris di dedikasikan sebagai pengendali ekonomi menjadi pemegang

modal di Malaysia terutama di masa-masa transisi paksa kepergian kolonial.

Namun dalam perjalanannya kelompok etnis Cina menuntut hak yang

sama dengan etnis Melayu dalam akse~; kekusaan politik. Demikian dengan etnis

Melayu meni!ai bahwa komunitas Melayu harus menjadi pengendali atau

setidaknya terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi negara. Ketegangan tersebut

menjadi peristiwa bersejarah bagi Malaysia yang disebut dengan kebangunan

ekonomi Melayu. Kebangunan ekonomi etnis Melayu di mulai dengan di

lahirkannya kebijakan baru dimasa pemerintahan Tunku Abdul Razak pada 1971

dua tahun setelah kerusushan etnis (13 mei 1969). Dengan kebijakan baru tersebut

The New Economic Polic/9 etnis Melayu mendapat prioritas dalam

pembangunan ekonomi Malaysia dimana Tunku 'Abdul Razak mencanangkan

kepemilikan saham etnis Melayu sebesar 30% dari seluruh saham yang berada di

Malaysia.

Kebijakan tersebut berlanjut sampai di masa pemerintahan Mahathir pada

tahun 80-an yang mencanangkan bahwa Malaysia harus meqjadi Negara Industri

19 Suatu rancangan menyangkut hak-hak istimewa, kuoto, serta subsudi untuk meningkatkan ekonomi clan pencliclikan demi keseimbangan antara komunitas Melayu clan komunitas yang lain, meskipun fokus utarna program itu aclalah pembangunan ekonomi Melayu

30

berat di tahun 2020 (wawasan 2020). Bahkan Mahathir adalah orang yang paling

jelas klaim etnisitasnya saat menjabat Perdana Menteri pada tahun 80-an. Dengan

semangat etnis yang bergelora, Mahathir melanjutkan program pendahulunya

(Tunku Abdul Razak) untuk memperbaiki kondisi ekonomi etnis Melayu.

Dalam pendekatan Islam, dinamika politik Malaysia hanya mungkin di

jelaskan oleh kekuatan dua partai berpengaruh: Malay's National Organitation

(UMNO) dan partai Islam se-Malaysia (PAS). Keberadaan UMNO yang berdiri

pada tahun 1946 sebagai suara komunitas. etnis Melayu merupakan fakta akan

kentalnya semangat etnis. Namun seiring waktu UMNO mengalami perpecahar.

pada tahun 1951. PAS yang merupakan sayap UMNO dalam soal keagamaan

akhirnya dengan berbagai alasan memisahkan diri dan membentuk sebuah partai

politik tersendiri dengan Islam sebagai instrument dasarnya. Ketegangan

kelompok Islam di mulai dengan kelahiran dua simbol partai tersebut.

Pertarungan ditingkat konstitusional di mulai pada saat pemilu 1955 dibawah

pemerintahanfederation of Malaya kolonial Inggris. Dengan kemenangan mutlak

koalisi aliansi yang tergabung di dalamnya (UlvfNO, MCA, MIC), dengan

sendirinya PAS menjadi partai oposisi sampai menjelang hari kemerdekaan sesuai

perjanjian koalisi aliansi dengan pihak Inggris pada 1957, PAS dan UMNO terns

berada dalam posisi berseberangan instrnment dasarnya. " .

Pertarungan PAS dan UMNO semakin menarik, ha! itu karena keduanya

mengandalkan konstitusi Islam. Dengan mengklaim sebagai saluran politik etnis

Melayu, keduanya selal u berebut massa dalam memperoleh dukungan. Kerusuhan

32

bagian Kelantan yang sebelumnya menjadi basis partainya. 21 Keterlibatan PAS

dalam pemerintah tidak semata-mata kebijakan pemerintah Tunku Abdul Razak

untuk memulai pembangunan Malaysia dibawah satu kekuatan Front National, .· -,

namun lebih dari itu adalah upaya Tunku Abdul Razak sebagai presiden UMNO

untuk mengurangi ketegangan permusuhan PAS dan UMNO yang memanas sejak

1964 saat kantong politik terbesar PAS di Negeri Terengganu diambil alih oleh

UMNO dan berlanjut pada sebuah klaim-klaim teologis antara konstitution PAS

dan UMNO.

Memasuki era 80-an sejak kemelut teologis di dalam PAS terjadi, adalah

perubahan paradigma partai, PAS tampil sebagai partai yang mencoba

mentransformasikan Islam ke dalam sebuah negara. Jika fenomena PAS 60-70-an

terwarnai oleh klaim-klaim teologis berhadapan dengan UMNO yang dinilai

mengkhianati etnis Melayu, pada tahun 80-an PAS memberi tafsiran baru akan

peran partai, dimana PAS menilai bahwa untuk mencapai target tegaknya Negara

Islam mesti harus terbuka terhadap kelompok manapun.

Perubahan tersebut tentu berhadapan dengan realitas etnis yang begitu

kuat di Malaysia. Akhirnya moment tersebut di manfaatkan UMNO untuk balik

menyerang· dengan menuduh bahwa PAS hendak mentransfonnasikan revolusi

Iran.

Dengan demikian UMNO dibawah kepimpinana Mahathir mengambil

kesempatan untuk terus melakukan perubahan paracligma nasionalisme etnisnya

21 Mutalib, Islam dan Etnisitas, Perspektip Polilik Melayu, h. 157

33

yang dibungkus dengan semangat Islam tanpa harus memfonnalkannya menjadi

sebuah undang-undang Negara. Politik kooptasi pun dilakukan Mahathir untuk

melunakkan kelompok-kelompok Islam. Mahathir berhasil merangkul Anwar

Ibrahim yang dikenal sebagai pemimpin kelompok muda Islam ABIM (Angkatan

Belia Islam Malaysia). ABIM oleh Mahathir dianggap sebagai ancaman

mengingat pengaruhnya yang besar di kalangan mahasiswa Islam di Malaysia.

Tindakan Mahathir ini temyata efektif meredam kegiatan ABIM yang kemudian

merudup. Tidak berhenti sampai di sana, Mahathir juga memberikan fasilitas

jalan to! kepada Anwar IQrahim untuk menduduki posisi penting dalam UMNO

dan pemerintahan Mahathir, meskipun kemudian Anwar Ibrahim dijatuhkan

sendiri oleh Mahathir saat ia melihat Anwar menjadi ancaman bagi

kedudukannya. Terakhir, Mahathir mengeluarkan propaganda barunya

i:nenggegarkan, bahwa Malaysia adalah Negara Islam.22 Maka di awal

kepemimpinan Mahathir dibantu oleh kepiawaian Anwar Ibrahim sebagai mantan

aktivis Islam (ABIM). UMNO memformulasikan Islam dalam setiap program

pemerintah. Justeru dengan langkah inilah UMNO akhimya bisa mengembalikan

suara etnis Melayu Muslim yang sudah terpengaruh oleh PAS.Tampilnya

Mahathir dengan formula Islam yang dikembangkannya semakin memperkuat

UMNO sebagai satu-satunya partai yang tepat untuk Muslim Melayu.

22 Wisnu Sudibjo, Malaysia: Karban Politik Adu-Domba dan Jmperia/ism Baral

BAnm

BIOG RAFI ANl.V AR IBRAHIM

A. Latar Belakang Sosial Dan l'endidikan Anwar

Bukit Mertajam, sebuah kota yang berada di wilayah Utara Malaysia

tempat dimana Anwar Ibrahim di lahirkan pada tahum 1947 dari keluarga kota

yang tergolong kelas menengah 1• Anwar kecil berada dalam lingkungan keluarga

berada dan terdidik. Bapaknya yang aktivis partai United Malay's National

Organization (UMNO), memilih memasukkan Anwar di sekolah sekuler (sekolah

y'.!i.g memadukan kurikulum tradisional dan modern), walaupun di sekitar

kampong halamannya banyak dan hampir sekolah-sekolah keagamaan tradisional.

Namun begitu Anwar bukan bererti meninggalkan pendidikan agama sama sekali.

Seriabis sekolah pagi, Anwar mengikuti pendidikan agamanya di siang hari.

Pada tahun 1960 saat usianya menginjak 14 tahun. Anwar masuk jenjang

pendidikan menengah di sebuah sekolah bergengsi, Malay College Kuala

Kangsar, hasil peberian Inggris yang diperuntukkan bagi pendidikan anak-anak

para penguasa Melayu. Dalam pendidikan menengah tersebut Anwar selesai pada

tahun 1966. Dimasa-masa itulah Anwar muda sudah menampakkan

kemampuannya sebagai seorang figur pemimpin yang kelak menjadi obsesinya.

1 Esposito, Toko Kunci Gerakan Jslam Kontemporer. h. 225 '

35

Terbukti misalnya, Anwar turut memenangkan berbagai model perlombaan debat

yang diadakan antara sekolall

Memasuki usia dewasanya, Anwar masuk sebuah perguruan tinggi di

Universitas Malaya, sebuah Universitas yang memiliki identitas kultural Melayu.

Anwar mengambil spesifikasi studi bahasa Melayu dan selesai pada tahun 1971,

tapat usianya menginjak 26 tahun. Pada masa aktif menjadi mahasiswa inilah

Anwar memulai melibatkan dirinya dalam berbagai aktivitas kemahasiswaan,

terlebih menyangkut isu etnis Melayu. Malah dua organisasi yang memiliki

konsentrasi membangun kesadaran etnis Melayu di pegangnya p<tua tahun 1969.

Anwar menjadi ketua organisasi Persatuan Bahasa Melayu University Malaya

(PEMUM) dan Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)3

dengan dua gerbong organisasi ini. Anwar bergerak menyuarakan kepentingan-

kepentingan kelompok etnis Melayu, bahkan dalam beberapa programnya, Anwar

menggerakkan mahasiswa-mahasiswa untuk meng··advokasi masyarakat Melayu

pedesaan dalam rangka membangun kesadaran etnisnya. Puncak pergerakannya

membangunkan kesadaran etnis Melayu adalah pecahnya kerusuhan etnis antara

Cina dan Melayu pada 13 mei 1969.

Tidak terlalu banyak diketahui kelanjutan pendidikan Anwar dalam

jenjang akademis, kecuali ia terus aktif dalam berbagai gerakan sosial politik

dengan berbagai organisasi sampai ia menjadi bagian dari pemerintah pada tahun

2 Esposito, Tokoh Kunci Gerakon lslam Kontemporer, h. 225 3 Ibid, h. 225

36

1983. Namun demikian Anwar tidak lantas meninggalkan tradisi membaca,

terbukti ia mampu melahirkan ide-ide cemerlang terkait dengan isu-isu aktual

baik menyangkut Islam maupun sosio-kultural. Semua itu digapainya lewat

persentuhannya dengan para pemikir jenius pada masanya, semacam Isma'il al­

Farugi, Hasan al-Banna, Abul'ala al-Maududi, bahkan dia adalah tokoh muda

Muslim pertama yang mengunjungi Iran paling awal pasca revolusi 1979. Hasil

dari persentuhannya dengan para pemikir tersebut, dan kemampuan

intelektualnya, walaupun tidak digapai dalam mang fonnal akademis, bisa

mengantarkannya menjadi utusan penasihat Islam bagian Asia tenggara di PBB

untuk kepemudaan.4

B. Perjalanan Karier Politik Anwar Ibrahim

Di dunia internasional, baik dalam dunia politik, intelek'tual, bisnis,

ekonomi, budaya maupun pergerakan bernuansa ke.rakyatan, nama Anwar

Ibrahim tidak asing lagi. Tokoh kebangkit.m Asia (Asia Renaissance) ini begitu

popular. Dia begitu disegani dan dicintai dunia Timur dan Barat, oleh kalangan

Muslim maupun non-Muslim, oleh kalangan cendekiawan Barat maupun

fundamentalis Muslim, karena beliau adalah tokoh multidimensional yang gigih

memperjuangkan dialog dan keterbukaan serta menjadi pembela kaurn

tertintindas yang dizalimi penguasa ataupun Negara maju.

4 Esposito, Toko Kunci Gerakan Islam Kontemporer, h. 228

37

Di samping itu beliau adalab presiden beberapa institusi cendekiawan

internasional seperti Universitas !slam Antarabangsa (IIUM), Universitas terbaik

dan termodern masa kini dan lnstitut Pemikiran Antarabangsa (IST AC) maupun

Institut Kajian Dasar yang menjadi pemrakarsa dialog antarperadaban maupun

agama. Anwar adalah pelopor penerapan sistem ekonomi dan perbankan ... ,

berbasiskan pembagian hasil yang sang:1t popular saat ini. Bahkitn ·beliau sering

dijadikan model sebuah pemimpin Islam masa akan datang yang fundamentalis,

demokrat. 5

Tahun 1969 merupakan pelajaran berharga bagi Anwar muda, semangat

etnisnya yanr 1;1enggelora menemukan persoalan bare bagi etnis Cina dan

Melayu. Di tahun yang sama, secara formal Anwar kemudian membangun agenda

perj uangan secara lebih birokratis-administratif dengan mendirikan sebuah

organisasi permanent pemuda Islam. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

Namun baru di rasmikan dan diakui keberadaannya oleh pemerintah dua tahun

kemudian 1971.6

Dengan menepati posisi sekretaris jenderal saat pertama kali terbentuknya

ABIM. Anwar tampil sebagai teoritisi dan perumus paradigma gerakan ABIM.

Baru dua tahun kemudia 1974, Anwar tampil penuh sebagai pemimpin ABIM dan

sekaligus mewarnai pergerakan Malaysia sekaligus perkembangan Pemikiran

Islam secara keseluruhan. Orientasi ABIM yang begitu kental dengan semangat

'Akar Pertembungan Anwar dan Mahathir." Data diakses pada 2 Mei 2009. Dari http :/members. tripod.com/Reformasi _ kita/tentang.html

6 Mutalib, Islam dan Etnisitas. Perspektip Politik Me/ayu, h. I 05.

38

Dakwah Islam, tidak jarang mengantar Anwar pada identifikasi fundamentalis

Islam kharismatis.7

Selama itulah ABIM, bahkan sampai ketika Anwar terlibat dalam

pemerintahan selalu identik dengan Anwar, kerana hampir akselarasi dan kerja-

kerja ABIM tidak terlepas dari representasi pendangan-pandangan Anwar, baik

terkait dengan pendefinisian pembaharuan Islam atau yang lebih familiar untuk

saat itu Dakwah Islam.8

Seiring keterlibatannya dalam kasuc. Baling, Anwar tertahan dua tahun

(1974-1976). Paska keluar penjara Anwar terus melanjutkan kepemimpinan .· .,.

ABIM hingga ia masuk struktur pemerintah pada tahun 1981. Sekitaitahun 70~an

sampai awal80 Anwar banyak menepati posisi-posisi penting dalam setiap

struktur organisasi, terlebih yang menyangkut kepemudaan dan Islam. Tahun

1972, Anwar menjabat pemimpin Dewan Pemuda Malaysia, 1973-1974 anggota

kelompok penasehat PBB tentang pemuda, wakil Dewan Pemuda Muslim dunia

untuk Asia tenggara 1976-1982 dan menjadi bagian dari pendiri International

Institute Of Islamic Thought (IIIT). Dalam wilayah akademis Anwar adalah rektor

. U niversitas Islam International yang merupakan hasil prakarsanya. 9

Dalam wilayah pemerintahan, Anwar pertama kali terlibat pada tahun

1981 sebagai deputi menteri di !cantor Perdana Menteri. Namun kharismanya

yang luar biasa, Anwar memenangkan sayap pemu~a UMNO pada tahun 1983

7 Esposito, Toko Kunci Gerakan Islam Kontemporer, h. 223 8 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Jnterpertasi Untuk Aksi, h. 64 9 Esposito, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer, h. 235

39

yang secara otomatis membawa Anwar Ibrahim pada jabatan ti~a w_akil presiden

UMNO yang mengantar Anwar menjadi Menteri Pemuda, Menteri Olahraga dan

Menteri Kebudayaan. Pada tahun 1984-1986 Anwar menjabat sebagai menteri

partanian dan tahun 1986-1991 Anwar menjadi Menteri Pendidikan. pada tahun

1991-1993 Anwar menjabat Menteri Keuangan dan pada tahun 1993-1995 Anwar

menjabat deputi Perdana Menteri sekaligus menteri keuangan sampai pada tahun

1998 saat Anwar diberhentikan dari semua jabatan pemerintah oleh Mahathir

Mohamad. 10

C. Geopolitik Malaysia di Masa Anwar Ibrahim

Tahun 1947, dimana Anwar dilahirkan, merupakan tahun-tahun dimana

Kolonia! Inggris sedang membangun kem';>ali kekuasaannya setelah Iima tahun

(1941-1945) di singkirkan oleh Jepang. Di tahun tersebut geopolitik adalah di

warnai oleh sebuah pemerintahan Malayan Union yang ada di bawah satu

pemerintahan atas Sembilan Negara bagian. Kenyataan itu dinilai sebagai

ancaman bagi runtuhnya supennasi kesultanan Melayu, dan ketidakjelasan

identitas Melayu dimana dengan mudah siapapun menerima kewarganegaraan

tanpa melihat backgeround ras asalnya. Puncak protes atas skema Malayan Union

buatan Inggris melahirkan sebuah gerakan semangat etnis yang direpresentasikan

pada sebuah organisasi politik. United Malay's National Organization (UMNO)

'° Wikipcdia Indonesia" Anwar Ibrahim". Data diakses pada 4 Dis 2008. Dari http:/id wikipdia.org/wiki.Anwar Ibrahim

40

pada tahun 1946. Dengan di pimpin oleh Dato' Orn1 bin Ja'far, meteri besar asal

Negara bagian Johor. UMNO bergerak menuntut kembali supermasi kesultanan

Melayu dan menyangkal bahwa siapapun etnis non-Melayu adalah pendatang.

Kenyataan tersebut membuka mata para penguasa Kolonia! Inggris

menginstruksikan di bentuknya sebuah panita kerja (panja) untuk menyusun

sebuah draft kontitusi baru bagi Malayan Union. Maka hasil kerja paaja tersebut

adalah lahirnya sebuah konsep Federation Of Malaya pada 1948. Panja tersebut

berkomposisi enam orang, dua orang dari UMNO dan empat orang dari

kesultanan Melayu. T·''ltu saja, hasil kerja tersebut sangat bias etnis dimana

perwakilan etnis non-Mclayu tidak ada yang terlibat. Ketidak terlibatan tersebut

melahirkan sikap keberatan bagi etnis non-Mel.ayu yang akhimya

direpresentasikan oleh sebuah organirnsi All-Malaya Council Of Joint Action

(AMCJA). Bahkan keberatan juga data<ig dari pihak kelompok etnis Melayu yang

kekiri-kirian, seperti partai kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dengan

pimpinan Dr. Burhanudin al-Helmi. 11

Namun semua tuntutan dan keberatan terhadap hasil paaja justeru semakin

membuat .posisi UMNO lebih kuat. Dengan menolak Malayan Union, panja

menghasilkan sebuah format pemerintahan baru Federation of Malaya. Dengan

format baru ini supermasi struktur tradisional Melayu di kembalikan, dimana para

11 Hadi, Strategi Pe111ba11g1111a11 Mahathir & Soeharto . .Politik J11dustrialisasi dan Model Jepang di Malaysia dan !11do11esia, h. 92

sultan Melayu kembali pada posisi khusus bagi etnis Melayu dan secara

keselurnhan dalam sistem politik Federation of Malaya.

Kenyataan tersebut tidak menghentikan gerakan protes atas hasil panja,

kelompok etnis non-Melayu baik Cina dan India bahkan Melayu sendiri yang anti

kompromi terns melakukan gerakan gerilanya yang akhirnya melahirkan sebuah

kebijakan keadaan darurat dan secara otomatis mereka yang tergabung dalam

Malayan Chinese Association (MCA). PKMM dan Malayan Indian congress

(MIC) terperangkap dalam undang-undang darurat tersebut. 12

Dengan menyadari kokohnya dominasi UMNO dalam format

p,!merintahan Federation of Malaya, akhirnya baik MCA dan MIC menjadi mitra

aliansi UMNO pada tahun 1952. Menyambut pemilu 1955 yang pertama kalinya.

Koalisi aliansi, UMNO, MCA dan MIC menjadi pemenang mutlak, dengan

perolehan kerusi 51 dari jumlah kursi 52 yang di perebutkan. 13

Pemerintah aliansi yang diketuai Dato' Hussein Onn bin Ja'far terns

bergerak melakukan negosiasi untuk memperoleh kemerdekaan penuh dari

Kolonia! Inggris. Dengan kerja keras p<:merintah aliansi, akhirnya pada tahun 31

agustus 1957 Federation of Malaya mendapat keir1erdekaannya dengan Tunku

Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri menggantikan posisi Dato'Hussein Onn

bin Ja'far di puncak kepimpinan UMNI).

12 Hadi, Strategi Pemba11g1111a11 Mahathir & Seoharto. Politik lndustrialisasl dan Model Jepang di Malaysia dan Indonesia, h. 93.

13 Ibid, h. 94.

42

Era Tunku Abdul Rahman kurang lebih selama 12 tahun (1957-1969). Di

masa Tunku Abdul Rahman, geopolitik Malaysia diwarnai oleh bagaimana

kekuatan etnis Melayu menekan pemerintah untuk mendapat akses ekonomi

dalam pembangunan Malaysia. Walaupun secara politis etnis Melayu mendapat

posisi khusus, namun kenyataan ekonomi komunitas Melayu yang memprihatikan

mt'mbuat sebagian besar etnis Melayu merasa. terpinggirkan dari proses

pembangunan Malaysia. Maka berbagai tuntutan dan gerakan mahasiswa Melayu

yang lahir di tahun 60-an sampai akhir tahun 70-an, walau dalam beberapa ha!

terkadang membawa isu-isu Islam, pada akhirnya hanyalah kepanjangan dari

keharusan mendapat keadilan ekonomi yang di dominasi etnis Cina.

Sebaliknya, bagi gerakan etnis Cina, walaupun secara ekonomis mendapat

kesempatan dan hampir semua proyek pembangunan berada di hawah kendalinya,

namun lemah dalam negosiasi politik. Oleh kerananya berbagai gerakan yang

muncul dari etnis Cina adalah menuntut keadilan dalam akses politik. Kelompok

etnis Cina yang vocal menyuarakan hal ini adalah partai oposisi berbagai etnis

Cina. Democratic action party (DAP). 14

Konflik dari dua kubu kepentirigan tersebut akhimya memuncak dengan

pecahnya kerusuhan etnis pada 13 mei 1969. Peristiwa 1969 menjadi pelajaran

besar bagi pemerintah berikutnya. Tunku Abdul Razak yang menggantikan Tunku

Abdul Rahman menangkap persoalan tersebut. Maka dengan fonnula barunya,

14 Hadi, Strategi Pembangunan Mahathir & Soeharto: Politik Industrialisasi dan Model Jepang di Malaysia da11 !11do11esia, h. I 02

43

Tunku Abdul Razak merumuskan sebuah kebijakan ekonomi yang

memberi prioritas bagi perbaikan ekonomi etnis Melayu. Hal itu juga merupakan

pemenuhan atas tuntutan sayap muda UMNO yang di wakili Dr,Mahathir.

The NeH1 Economic Policy menjadi dasar hukum ekonomi politik

Malaysia di bawah pemerintahan Tunku Abdul Razak untuk mengangkat kondisi

ekonomi etnis Melayu ke arah yang lebih baik. Demikian dalam ha! ekonomi,

Tunku juga menginstruksikan kepada para aktivis untuk mengurangi aksi-aksi

politik yang akan m1"mpengaruhi stabilitas keamanan dan akhirnya mengganggu I

proses pembangunan yang dicanangkan.

Namun instruksi tersebut ternyda tidak di iringi oleh perbaikan segera

kondisi ekonomi yang di agendakan. Justru !crisis yang terjadi di beberapa Negara

bagian menimpa para petani. Kenyataan penderitaan ekonomi etnis Melayu di

Baling menghentakkan berbagai elemen mahasiswa untuk melakukan protes

terhadap kebijakan yang di ambil pemerintah. Angkatan belia Islam Malaysia

(ABIM) di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim melakukan gerakan massa turun

ke jalan dan mem!f1tut pemerintah untuk segera mengatasi persoalan Baling.

Namun pemerintah justeru mengklaim bahwa geralcan clemonstran adalah

pengacau. Di bawah undang-undang darurat, Internal Securizv Act (ISA), Ttmku

Abdul Razak menginstruksikan untuk melakukan penangkapan terhadap siapa

saja yang terlibat dalam gerakan demonstran tersebut. Segeralah te1jadi

penangkapan besar-besaran terhadap alcsi-alcsi politik yang acla, Anwar Ibrahim

44

yang tergabung dalam gerakan tersebut turut terseret ke penjara dan mendekam

selama dua tahun (1974-1976). 15

Dengan menekan setiap aksi dan gerakan politik yang ada, Tunku Abdul

Razak terus melakukan pembangunan ekonomi, termasuk mendirikan

PETRONAS di Kuala Lumpur sebagai pusat perusahaan minyak di Malaysia.

Seiring kondisi kesehatannya memburuk dan akhimya meninggal di tahun 1976,

maka dengan sendirinya Tunku Abdul Razak diganti oleh Dato' Hussein Onn.

Dato' Hussein Onn terus melanjutkan program yang sudah dicanagkan oleh

Tunku Ahdul Razak.

Namun seiring krisis kesehatan yang menimpanya, Dato' Hussein Onn

Iagi-Iagi tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya clan akhimya tampuk Perdana

Menteri pindah ke Mahathir pada 1981. Sambil me11unggu masa pemilihan umum

pada 1983, Mahathir terns melakukan konsolidasi politik baik di tubuh UMNO

maupun berhadapan dengan PAS sebagai partai oposisi yag cukup berpengaruh.

Strategi Mahathir di masa pejabat sementaranya adalah mengajak berbagai

kelompok gerakan yang di nilai potensial akan menjadi kekuatan lawan

politiknya. Dengan segera Mahathir rneminta Anwar Ibrahimm presiden ABIM

untulc bergabung di pemerintahan. Melihat program-program politik Mahatrur

yang berpihak pada Melayu dan Islam, Anwar dengan terbuka bersedia

bergabung. 16

" Esposito, Toko Kunci Gerakan Islam Kontemporer. h. 227 16 Mohd Sayuti Omar, Sumpah da11 A irmala .Rejormis Ba11gsa. h. v

45

Ketika kongres sayap pemuda UMNO, Anwar akhimya terpilih sebagai

presidennya, dan sekaligus Anwar dalam penyusunan kabinet baru Mahathir

1983. Anwar menduduki Menteri Pemuda, olahraga dan kebudayaan. Dengan

fonnat barunya Mahathir terus menggalang kekuatan ·diikuti dengan berbagai

program-program yang mencirikan sebagai keberpihakannya terhadap Islam.

Maka berbagai institusi Islam didirikan .. Universitas Islam International (UII) dan

bank Islam di bawah kebijakan Anwar Ibrahim didirikan pada tahun 1983.

Di bidang pembangunan ekonomi dan industri Mahathir mencanangkan

sebuah agenda besar yaitu bagaimana menjadikan Malaysia sebagaTifogara

industri berat pada 2020. Bahkan dalmn politik luar negeri, Mahathir muncul

sef>agai kekuatan baru yang gencar menyuarakan protes d.an kutukan terhadap apa

yang menimpa umat Islam. Beberapa konferensi Islam Intemasional terselenggara

di Malaysia, termasuk keberanian Mahathir mengutuk tindakan Israel menyerang

Palestina di saat dunia Islam lainnya tak bersuara. Kebijakan luar negeri Mahathir

yang dinilai berani semakin memperkuat posisi politik dalam negerinya terutama

di saat isu-isu terciptanya Negara Islam di suarakan oleh partai oposisinya PAS. 17

Dengan keberhasilan tersebut, Mahathir semakin kuat sebagai Perdana

Menteri. Bahkan Mahathir bertahan selanm empat periode kepemimpinan (1983-

1986. 1986-1993. 1993-19.98. 1998-2003) di tambah dua tahun masa pejabat

p~ngganti di awa! kepemimpinannya (1981-1983). Dengan 22 tahun

kepemimpinan Mahathir itulah Malaysia mengalami perubahan besar, terutama di

17 Mutalib, !slam dan Emisitas: Perspektip Po/ilikMe/ayu, h. 186-187

" .

46

·bidang ekonomi. Namun per!u di catat bahwa terdapat sebuah peristiwa yang

tidak kalah menariknya dengan peristiwa gebrakan perubahan konstitusi. Krisis

ekonomi yang melanda Malaysia pada 1997 dan hampir Negara-negara Asia

secara keseluruhan, turut menarik Malaysia kepada krisis po!itik yang melahirkan

gerakan reformasi (1998-1999).

Dengan munculnya konfrontasi politik antara Anwar Ibrahim dan

Mahathir Mohamad pada tahun itu juga menandai bagaimana wacana

demokratisasi di munculkan dengan Anwar sebagai ikonya.

D. Anwar Ibrahim dan Pembaharuan Islam di !vfalaysia

Anwar Ibrahim adalah sosok ':eorang tokoh pemimpin, intelektual dan

politisi Muslim energik, dinamis dan kharismatis serta memiliki visi cemerlang.

Gaya kepemimpinananya penuh nuansa kerakyatan, demokratis, anti- KKN serta

keterbukaan sehingga menjadi simbol tokoh muda yang progresif Untuk

melanjutkan komitmennya pada rakyat miskin, Anwar rela dipenjara.

Gaya kepemimpinan khas inilah yang menjadikan Anwar sebagai

pemimpin nasional maupun gerakan Islam terkemuka di Malaysia sebagai

Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) maupun tokoh pemimpin

nasional dalam Majlis Belia Malaysia (JvffiM). Dalam usianya yang relative muda

dia telah menjadi tokoh Muslim intemasional dan organisasi pemuda .' .,.

intemasional lainnya. Itulah sebabnya Mahathir Mohamad pada' · tahun 82-an

mulai mendekati Anwar dan mengajaknya bergabung dengan UMNO. Kesamaan

47

visi dalam membela orang melayu-Islam telah menjadikan kedua tokoh ini makin

dekat dan akhirnya menjadi satu tim dalam UMNO. 18

Untuk melihat bagaimana sepak terajang dan peran besar Anwar terhadap

proses pembaharuan Islam di Malaysia, bisa dipahami lewat konflik panjang

antara partai United Malay's National Organization (UivfNO) dan partai Islam

seMalaysia (PAS). Islam dalam konteks Malaysia akan sangat sulit dijelaskanjika

harus dipisahkan dari peran etnis Melayu itu sendiri, namun demikian dalam titik

tertentu penegasan antara keduanya harus tetap dilakukan. Karena Islam jelas

memiliki kerangka -'.stem yang sangat berbeda etnlsitas Melayu. Dalam konteks

itulah bagaimana kemudian merumuskan model Islam yang di satu sisi tetap

komit dengan pesan Universalnya, namun disaat yang sama bagaimana etnisitas

juga harus berjalan sebagai bagian tak terpisah dari kehidupan masyarakat

Melayu.

Mungkin terasa jauh kenapa harus berangkat dari konflik PAS dan

UMNO. Namun, bagaimana posisi Anwar Ibrahim akan nampak lebih terbaca

setelah memahami UMNO dan PAS sebagai partai politik yang mereprensikan

etnis Melayu di satu sisi dan Islam disisi yang lain. Pembacaan Anwar yang

dimaksud dalam konflik UMNO dan PAS adalah karena sejatinya Anwar tidak .· .,

pernah mendedikasikan diri pada UMNO dan PAS, meskipun· Anwar sendiri

pernah menjadi bagian dari keduanya.

"Akar Pe11c11ta11ga11 Anwar dan Mahathir," data diakses pada 4 Dis 2008. Dari http://members.tripod.com/Reformasi_Kita/Tentang.html

48

Sebagai kelanjutan dari kerangka umun konsepnya terhadap gerakan

dakwah, grand idea Anwar Ibrahim dalam kontek pembaharuan Islam di

Malaysia, terfokus pada empat dasar Pemikiran: pertama, konsep tentang Negara

Islam. Kedua, masyarakat pluralis. Ketiga, peran perempuan dan keempat, sistem

ekonomi Islam.

Negara Islam, sebagaimana dipahami banyak cendekia Muslim adalah

sebuah tatanan politik yang mereferensikan setiap perangkat operasionalnya pada

kaidah-kaidah Islam. Di Malaysia yang memiliki kecenderungan pemahaman

bahwa Negara Islam harus di legalkan dalam bentuk undang-undang hukum,

adalah gagasan yang di usung oleh PAS. PAS mendesak pemerintah bahwa untuk

penegakan syariat Islam haruslah di bentuk sebuah Negara Islam. 19

Bebeda dengan paradigm PAS. Anwar Ibrahim menempatkan Islam tidak

selalu hitam diatas putih. Penegakan Syariat Islam atau Negara Islam hanya di

mungkinkan jika umat ter-Islam terlebih dahulu secara bertahap, berjenjang dan

progressif, dan itu harus berangkat dari pemahaman yang benar. Di samping itu,

Anwar menilai bahwa yang terpenting dan sangat mendesak adalah bagaimana

mensejahterakan umat Islam itu sendiri~ setelah secara. d<'o~oini terpenuhi

disanalah kelayakan melaksanakan hukum Islam bisa di mungkinkan.

"Pertama kita harus memiliki masyarakat ekonomi yang benar-benar adil. Kemudian kita bisa menerapkan hukum Islam. Saya tidak melihat itu dalam waktu dekat, jika masyarakat itu bisa diwujudkan, saya tidak akan mengesampingkan potong tangan.20

19 Hussin, Islam dan Etuisitas per;pek1ip Po!ilik Me/ayu, h. 166 '0 Esposito, Tokoh Kuuci Gerakau Islam Ko11te111porer, h. 237

49

Pada dasarnya Anwar Ibrahim tidak menolak penerapan syariat Islam dan

pelaksanaan hukumnya, namun Anwar menilai, prinsip dasar penegakan hukum

adalah keadilan. Persoalannya Anwar masih melihat bahwa keadilan ekonomi di

negaranya belum dipenuhi, sehingga Anwar menilai penerapan hukum Islam

potong tangan dalam kondisi masyarakat yang tertatih··tatih dalam ha!

kesejahteraan, justeru akan menunjukkan Islam sebagai bukan solusi melainkan

beban. Paragdigma hukum Anwar yang menekankan keaculan. Menempatkan

pengalaman Islam yang berangkat dari kesadaran bukan dari pemaksaan

procedural yang terwujud dalam ritualistik belaka. Dalam hal ini />.nwar menolak

pendekatan !slain yang legalistik, terjebak pada men.talitas fikih, yang melihat

persoalan sepihak, padahal Islam yang dibawa Muhammad jelas pesan

menyeluruh dari setiap persoalan, pendidikan, kemiskinan dan lingkungan.

Rumusan ijtihad Anwar berangkat dari prinsip maslahah "kesejahteraan

publik" dan dengan demikian Islam pada dasarnya agama prag~atis.yang hams

tanggap merespons persoalan-persoalan yang ada dihadapannya. Namun

demikian tidak menafikan adanya relevansi kontinuitas dari nilai-nilai yang

pernah dilahirkan oleh para pemikir terdahulu baik berbentuk rumusan undang­

undang, tata etik dan norma sosial. Bahkan Islam tetap dinamis dengan segala

kondisi tertentu mengandaikan adanya kerja pemikiran progressif yang tiada

henti.21

21 Esposito, Tokoh Gerakan Islam Kontemporer, h. 245

50

Masyarakat pluralis. Realitas l\falaysia yang sangat plural, sejak dari

zaman awal kemerdekaan sampai saat sekarang sangatlah t.idak dapat dipisahkan

dari kehidupan masyarakat di Malaysia, bahkan hampir disetiap persoalan atua

kebijakan Pemerintah dalam membuat undang-undang haruslah melihat dari

segala sisi masyarakat yang ada di Malaysia. Itulah barangkali yang harus

dipahami dari pendekatan Anwar terhadap pemaknaan masyarakat pluralis.

Dalam kontek ini Anwar melihat bahwa pluralisme rnasyarakat bukanlah

penghalang bagi tercapainya pembangunan yang terpadu, justeru hal itu menjadi

modal terbaik sebagai wahana di?.l.ektis pembangunan. Menariknya lagi, Anwar

membumbui argumentasinya bahwa Islam menolak diskriminasi ras dan etnis.

Kenyataan pluralisme etnis merupakan kenyataan sejarah yang harus diterima,

bahkan Anwar berakali-kali menyakinkan akan keotentikan Islam dalam

mengapresiasi persoalan pluralisme.22 Dalam ha! ini Anwar misalnya

menggunakan referensi kejayaan Islam di Spanyol, bahkan jauh sebelum itu

Anwar menunjukkan tradisi kekuasaan Islam di bawah kepemimpinan Umar bin

Khattab. 23

Dalam kontek inilah kita harus memberi catatan terhadap proses

pembangunan paradigma pemikiran Islam Anwar. Akhir 60-an .Yang ditandai

dengan pecahnya kerusuhan etnis, memberikan referensi pemikiran bahwa

orientsi etnisnya yang di perj uangkan dengan cara-ca.ra advokasi memba.ngun

22 Abdul Rahman, Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah <km Aliran, h. 300 23 Esposito, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontempore1; h. 239

51

sentiment etnis, justeru mengingkari kenyataan ril masyarakat 1\/falaysia yang

memang plural. Oleh karenanya bisa dimaklumi kenapa awal 70-an Anwar

rnengalihkan orientasi gerakannya walaupun tetap memperhatikan pentingnya

peran etnis Melayu dengan menggunakan tern-tern Islam.

Peran perempuan. Dalam diskusi peran perempuan, Anwar menegaskan

bahwa perempuan mempunyai andil bcsar dalam proses pembangunan bangsa.

Perannya sebagai ibu rumah tangga dalam kelu£trga, tidak berarti menfikan

keterlibatannya dalam urusan publik terlebih untuk membangun dan mendorong

. ·1· k u terciptanya mora 1tas masyara ·at.

Dalam ha! pakaian, menurutnya prinsip berpakian adalah tertutupnya

aurat, dan itu tidak berarti menghalangi perempuan untuk tampil sebagai public

figure yang terlibat secara aktif dalarn berbagai persoalan masyarakat. Bukti

paling kongkrit dari konsistensi gagasan Anwar dalam hal peran perempuan

adalah tampilnya Wan Azizah isteri Anwar sebagai pemengang kendali dari

gerakan reformasi manggantikan Anwar. Jika bukan karena peran Anwar yang

telah lama mengkampanyekan keterlibatan perempuan dalam urusan politik,

sangatlah tidak mungkin isterinya turun jalan.

Ekonomi Islam. Realitas pembangunan ekonomi Malaysia yang ditemui

Anwar dekade 60-70an, berbasis pada ekonomi pasar bebas kapitalis kenyataan

tersebut berhadapan dengan realitas lemahnya ekonomi etnis Melayu, sementara

harus berkompetisi dengan etnis Cina yang sejak masa kolonial sudah bergelut

24 Esposito, Tokoh Kunci Gerakan !slam Kontemporer, h. 240.

52

dengan dunia bisnis. konsepsi pasar bebas pada dasamya tidak ditolak oleh

Anwar sabagai cara kerja ekonomi yang sehat, karena ha! itu terdapat dalam

tradisi Islam. Hanya saja Islam menolak manipulasi transaksi di pasar, oleh

karenanya Anwar mengingatkan pentingnya sebuah lembaga kontrol yang

independen untuk mencegah terjadinya manipulasi dan monopoli kelompok

tertentu. Anwar menyebut lembaga itu bemamahisab.25

Berangkat dari realitas tersebut. Anwar menilai bahwa haros ada

kebijakan pemerintah yang seimbang dan memberikan aks<!S yang sama terhadap

pelaku bisnis. Lebih jauh, reliatas pasar bebas adalah maraknya nerusahaan-

perusahaan yang dinilai Anwar mengandung unsur-unsur riba dan berscberangan

dengan norma Islam. Semacam tempat pelacuran, bisnis obat-obatan dan

semacamnya.

Dengan kondisi tersebut, Anwar mengajukan dua perubahan mendasar

sckaligus menata ulang undang-undang terkait dengan kemungkinan terbukanya

etnis Melayu turut berkompetisi dalam dunia bisnis dan sekaligus menempatkan

ekonomi sebagai bagian dari proyeksi Islam, dimana proses-proses bisnis yang

bertentangan dengan kaidah Islam harus dihindari. Dalam kontek pembangunan

ekonomi yang berbasis Islam inilah anwar berucap.

"Bila kita banyak membicarakan· pembangunan, apa yang kita maksudkan ialah pembangunan insan itu sendiri. Justeru itu amat kecil makna pembangunan ini sekiranya maksiat diteruskan ditengah-tengah usaha pembangunan. lzin-izin pet:iudian, arak dan pelacuran hendaklah segera

25 Esposito, '/'okoh Kunci (ieraka11 Jsla111 ko11te11111orer, h. 244.

dibatalkan, dan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat banyak!ah yang harus diutamakan. 26

Terkait dengan sistem p('rbankan yang Islami berhadapan dengan bank-

bank konvensional. Anwar mengatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar.

Lagipula sistem Bank Islam belum teruji dalam persaingan modem. Dalam

banyak ha! Bank Islam akan tetap mengikuti sistem-sistem yang ada. Namun

demikian bukan berarti tidak memiliki komitmen, hanya pendekatan pragmatis

yang paling mungkin untuk saat ini.

26 Abdul Rahman, Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah da11 A/iran, h. 303

BAB IV

PEMIKIRAN POLITIK ANWAR IURAHlM

A. Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Pandangan Anwar

Hak asasi manusia telah ditulis dalam Perlembagaan Malaysia dengan

menggunakan perkataan Kebebasan Asasi. Kebebasan atau Hak Asasi Manusia

ini terbahagi kepada tiga bahagian, yaitu Kebebasan Beragama, Kebebasan Diri,

dan Kebebasan Ekonomi. 1

H~k mengeluarkan pendapat pada .dasamya merupakan bagian yang tak

terpisahkan dengan hak berkumpul dan berserikat. Syariat memiliki pijakan yang

kuat pada hak-hak ini, bukti dasamya. tercakup dalam prinsip-prinsip al-Quran

dan Snnnah yang mengatur kebebasan berbicara dan berekspresi. Oleh karena itu

prinsip-prinsip Islam tentang menyeru untuk berbuat baik dan melarang kejahatan

(amar ma'rufnahi mungkar), nashihah, dan syura (musyawarah) dapat sama-sama

dikutip. Di samping hak-hak warga negara nntuk melontarkan kritik membangnn

terhadap pemerintah semuanya tennaktub dalarn pengakuan syariat atas

kebebasan mendasar untuk berbicara, berekspresi dan berserikat.2

Melihat ini semua, maka siapa saja memiliki hak untuk mengawasi Kepala

Negara dan seluruh pejabat dalam peke1jaan dan tingkah laku mereka yang

1 Tun Mohd Sall eh Abas, pri11sip perlembagacm da11 pemeri11taha11 di Malaysia, h.293 2 Muhammad Hashim Kamali, Freedom of Expression in is/am, diterjemahkan oleh Eva

Y. Nukman dan Fatiah Basri, Kehehasan Berpmdapat Dalam Islam, (Jakarta: Mizan, J 996),h. 104

, .

55

menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksudkan demi meluruskan

tindakan pemerintah jika ia menyimpang dari jalan yang benar. Dengan adanya

kebebasan ini, maka masyarakat publik bisa untuk turut serta dalam memberikan

pandangan atua semacam nasehat demi kebaikkan negara.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab shahihnya,

Nabi SAW. bersabda:

Artinya: Agaml' itu nasihat, kami berkata untuk siapa? Nabi berkata untuk Allah. Kitabnya, Rasul-nya, bagi para pemimpin umat Islam dan orang awmn ". (HR. Muslim)3

Tetapi jika nasehat sudah tidak bisa mengubah kenrnngkaran, maka hadis dibawah ini menjelaskan:

;;,U~) •.E.~ (?'.'..~ rJ 0µ ~c.W E:_;- rJ 0µ oJ~ ~:;.i;U I~ ~ c>f:, ;; ,. ........ ... ,. ,.. ,.,. ,,.,. "' ,. ,,,. ,. ..

4 ... " J. .. ., i! <r-1-' ,1JJ) t.J\J;.µI ~\

, ,

Artinya: Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran hendaklah di ubah dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah diubah dengan lidahnya, jika tida.'c mampu hendaklah diubah dengan hatinya dan itu adalah iman yang paling rendah" (HR. Muslim)

Tentang kebebasan bersuara, Anwar kecewa dengan kebanyakan negara

yang mempunyai mayoritas Muslim. Cabaran mewujudkan kebebasan bersuara

3 Muslim Ibnu al-Hujaj Abu al-Husaini al-Qusyairi al-Nasaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th.), juz I, h. 74 hadits nomor 95 (55)

4 Muslim Ibnu al-Hujaj Abu al-Husaini al-Qusyairi al-Nasaburi, Shahih Muslim. (Beirut: Dar lhya al-Turas al-Arabi, t.th.), juz I, h. 69 hadits nomor 78 (49)

56

dan kedaulatan undang-undang tidaklah terbatas kepada negara-negara Muslim,

tetapi ha! ini sudah menjadi wabak di dal(im dunia Muslim. 5 kebebasan suara di

negara-negara Asia terbatasi, tetapi ini berlaku mungkin cd.isebabkan oleh

ketegangan yang wujud diantara nilai-nilai Asia dan demokrasi dan kebebasan. Ia

menyatakan bahawa kekerasan secara tradisional yaitu hanya pemimpin

mengetahui apa yang terbaik, itu mungkin menyumbang kepada tersebarnya

undang-undang autokratik.

Sebagaimana demokrasi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

merupakan w1sur penting untuk mewujudkan sebuah nega.ra yang berkeadaban.

Demokrasi dan HAM ibarat dua sisi mata uang yang saling menopang satu sama

lain, jika dua unsur itu berjalan dengan baik, pada akhimya akan lahir sebuah

kehidupan masyarakat hannonis.

Melihat pandangan Anwar tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bisa di

Iihat antaranya adalah penolakkannya terahadap Akta Keselamatan Dalam Negeri

(AKDN), atau Internal Scurity Act (ISA). 6 Selama enam tahun (1998-2004)

pengalamannya sebagai korban AKDN menyebabkannya sei::ara konsisten Anwar

menyerang akta ini dan akhimya didirikan partai Keadi!an Rakyat sebagai

platform melawan partai pemerintah dalam pemilihan umum. Waiau ia pemah di

menjadi korban sebelum ini (1974-1976) ketika itu melalui p!atfonn ABIM dan

' http//anwaribrahimdotcom.blogspot.com, data diakses pada 30 Mei 2009 6 Ditubuhkan pada J 960, awalnya direka oleh R.H. Hickling, Merupakan undang-undang

tahanan pencegahan yang sedang berlaku di Malaysia. Sesiapa pun boleh ditahan oleh polis selama 60 hari tanpa perbicaraan untuk tindak-tanduk yang dinilai mengancam keselamatan Negara atau mana-mana bagian daripadanya.

57

forum bersama organisasi-organisasi lain telah melakukan pengecamannya

terhadap AKDN. Sejak awal pembebasannya ia mengecam AKDN sebagai

undang-undang yang kejam dan tidak berperikemanusian dan telah merampas hak

s<:seorang. Menurut persepsinya, AKDN bertentangan dengan Islam, sehingga

dimintanya agar disesuaikan dengan akhlak Islam.

Tidak hanya AKDN, Anwar juga menentang akta pertubuhan (Pendirian

Organisasi) 1966 yang hendak disusun kembali oleh pemerintah, yang

menurutnya men~beri kekuasaan tak terbatas kepada pendaftar organisasi untuk

1rn:111batalkan keberndaan organisasi sosial yang ber111ain politik. maka tidak ·

heran jika ko111it111ennya itu, beliau dila11tik mengetuai 19 organisasi Non-politik

untuk 111endesak pe111erintah agar tidak merubah akta tersebut. Namun tuntutan

ini gaga! karena pemerintah meloloskan perubahannya pada 8 April 1981.

Selain itu, Anwar juga menentang diberlakukannya Akta Universitas dan

Kolej Universitas (AUKU)7, karena akta ini telah merampas hah-hak mahasiswa

untuk ikut serta berpolitik dan sekaligus mematangkan lagi pemahaman tentang

politik tanah air, beJiau senantiasa menuntut agar akta ditinjau kembali.8 Dengan

adanya akta ini maka mahasiswa telah dihalangi dari turut sama melontarkan ide-

ide yang baik dalarn upaya 111enjadikan Malaysia sebuah negara yang bersih

pen1 erintahannya, karena pendangan atau ide mahasiswa ?dalah suatu pandangan

7 Pada tahun l 97 l suatu akta atau unda11g-undang telah dikeluarke.n oleh parlemen, yaitu akta Universita dan Kolej Universiti (AUKU). Akta ini mengatur pelbagai hal yang berhubungan dengan mahasiswa, seperti mengatur penubuhan organisasi dan larangan keterlibatan dalam berpolitik. Data diakses pada l3 juni 2009, dari http//ms.wikipedia.org/wiki/Akta_Universiti_dan Kolej_ Universili_ 1971

'Abdul Rahman Abdullah, Pe111ikira11 /s/am Di Malaysia, Sejarah dan Aliran, h. 306

58

yang jujur dan tidak karena kepentingan politik mana-mana pihak pun. Menurut

be! iau, pcmcri ntah Malaysia bisa menghalangi dalam ·bentuk undang-undang

terhadap golongan mcrcka yang berjuang demi keadilan dan 1-lak Asasi Manusia

(HAM) pada umumnya. Namun tidak dapat menghalangi golongan

"11111stadh 'afin" seperti buruh, pekerja, dr.n mahasiswa menentang kezaliman.

Melihat ko111it111ennya pada pri11sip HAM, saat terjadinya pemecatan

Allahyarharn Ustaclz Fadzil Mohd Noor,9 mantan Wakil Presiden ABIM clari

profesinya sebagai dosen di Universitas Teknologi Malaysia pada 15 Februari

197 ~, walau alasan yang diambil adalah karena ijin cuti yang dimintanya, namun

Menurut Anwar pemecatan beliau ticlak ada kaitannya dengan cuti yang

dimintanya, tetapi itu adalah karena ia menjadi calon PAS dalam pemilihan

umum. 10 Melihat tindakan pemerintah dalam kasus ini, maka tidak salahjika ada

yang mengandaikan Malaysia negara yang anti demokrasi.

Anwar menyatakan bahwa berdirinya sebuah negara Islam bukan

111engha111bat, bahkan akan rnendorong perkembangan demokrasi di Malaysia.

Malah beliau dengan tegas menekankan bahwa dia memilih masyarakat yang

demokrasi dan multiras. Masyarakat masa depan harus Jebih memiliki komitmen

dan pemahaman yang lebih baik mengenai perjuangan Islam, dengan tujuan

rnenci ptakan masyarakat yang adil, masyarakat yang menghargai hak orang lain.

'Dilahirkan pada 13 mac 1937, Alor Setar, Kedah. Me..;,pakan sosok pejuang membela rakyat miskin di Kedah pada tahun 1974. Ketika Anwar ditahan dibawah ISA 1974-1976. Mula terlibat dalam PAS pada tahun 1959, dan dilantik :>ebagai presiden PAS (1989-2002)

"'Abdul Rahman Abdullah, /'e111ikira11 Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran, h. 307

59

Isla111 sangat 111enjungjung tinggi hak asasi kelompok minoritas, kebebasan untuk

beribadah, dengan sistem ekonomi yang adil dan kepentingan pendidikan, yang

akan menghapuskan perbedaan kelas dan n.enghilangkan kesadaran masyarakat

yang sempit.

Dalam Islam sendiri sebagaimanH dinyatakan oleh A'la al-Maududi, Hak

Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

kepada setiap rnanusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau

badan apa pw1.

Terdapat tiga bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) dalarn lslarn. Perlama,

hak dasar (hak daruri), sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut di

langgar, bukan hanya 111e111buat manusia sengsara, tetapi juga hilang

cksistensinya. Contoh sederhana hak ini di antaranya adalah hak untuk hidup, hak

atas keamanan, dan hak untuk memiliki harta benda. Kedua, hak skunder, yakni

hak-lrnk apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasarnya

sebagai manusia. Misalnya, jika seseorar.g kehilangan haknya untuk mernperoleh

sandang pangan yang layak, maka akan berakibat hilangnya hak hidup. Ketiga,

tersier, yakni hak yang tingkatannya Jebih rendah dari hak primer dan sekunder.

B. Konsep Kepemimpinan Dalam Sudut Pandang Anwar Ibrahim

Kepentingan kesejahteraan rnanusia dan mewujudkan kaidah-kaidah yang

adil dalarn kepemirnpinan itu adalah yang terpenting dan perlu diberikan

pcnckanan yang lcbih. Mcnurut Anwar pe111i111pin itu haruslah peka dan prihatin

60

terhadap suara dan aspirasi rakyat serta merumuskan cara dan pendekatan yang

melibatkan rakyat. Beliau menekankan dan mementingkan konsep syura'

(mu.1yawarah) dalam Islam dan demokrasi. menurut Anwar, adalah menjadi

tanggungjawab pemerintah untuk membentuk kehidupan yang lebih bermakna

dan adil kepada rakyat.

Dalam konsep kepemimpinan, Anwar mengambil model pemimpin Islam

Sayyidina Abu Bakar. Yaitu apabila bdiau diberikan tanggungiawab sebagai

khalifah Islam yang pertama, beliau berulang kali menyatakan bahwa kekuasaan

sebenar masyarakat Islam terletak pada masyarakat itu sendiri dan bukannya pada

bdiau. Abu Bakar mcncgaskan bahwa beliau hanyalah penggernk kepada aspirasi

rakyatnya dan Iwasa sebenar itu terletak di tangan rakyat dan bukannya di tangan

pemimpin. Itulah yang sewajarnya kita contohi. 11

.· .,

Dal am aspek kekuasaan, Anwar bcrpendapat kekuasaan yang·dimiliki oleh

pcmimpin adalah dc111cn pcnting dala111 11sahn untuk 111c111buat scsuatu. Sckalipun

orang itu mcmpunyai idc dan wacana yang baik tetapi jika tidak mempunyai

kuasa dan kedudukan akan sulit melaksanakan gagasan tersesebut. Dari segi

perbandingan kuasa dan ide pula, Anwar berpendapat ide lebih pen ting dari kuasa

dan kedudukan karena kausa ini hanyalah sarana untuk 111enyalurkan ide tersebut.

Keberhasilan sesebuah kepemimpinan dapat dinilai dengan melihat

kepada hasilnya serta apa yang boleh ia curahkan. Kejayaan pemimpin Islam

11 http ://ummahonl i ne. wordpress. com/anwar-ibrahi m-amerika-bermain-dengan-api. data diakses pada 13 Agustus 2008

.,

61

adalah mcmalui kcupayaannya untuk mengubah kearah po;itif keadaan rakyat. ia

menekankan bahwa pemimpin dan masyarakat haruslah rnemiliki ilmu dan

pengetahuan yang tinggi dan berupaya mempraktekkan ilmu yang baik itu dalam

kehidupan. Milihat dari apa yang digambarkan oleh Anwar mengenai

keperni111pinan, ia mengharapkan akan adanya sebuah pemerintah yang peka

terhadap rakyat dalam segala ha! sehinggakan pada ha! menyampaikan ide-ide.

Beliau berpendapat " ilmu pengetahuan itu harus memberikan makna kepada diri

rnanusia dan kemanusiaan". Menurutnya suatu bangsa itu tel ah dapat

mempengarul:: negara dan bengsa Jain ya.ng lebih besar karena pengaruh dan ilmu

pengetahuan yang ia miliki.

Dala111 usaha manangani perubahan, pem1mprn perlu me111punya1

kebijaksanaan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya.

Bagaimanapun perubahan harus berlandaskan nilai universal yang mutlak yang

diakui oleh Islam clan agama lain sebagai baik dan mampu rnernberi kesejahteraan

k I . . I'

epac a 111anusia. -

C. Demokrasi Dari Sudut Pandang Anwar

Demokrasi bukanlah tujuan, melainkan jalan yang selama ini diyakini

paling menjajanjikan. Sebagai prinsip sebuah sistem sosial dan politik yang

12 Wikipedia lndonesia"Anll'ar Ibrahim", data diakses pada 5 mei 2009 dari hitp//:id. wikipedia.org

62

paling baik saat ini, demokrasi menjajanjikan solusi terbaik bagi perbaikan

tatanan 111asyarakat.

Suatu pe111crintahan dapat dikatakan de111okrasi bila dalam mekanisme

penyelcnggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip

dasar demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Bicara soal

dcmokrasi makn sekurang-kurangnya ia menyentuh hak-hak, kc:bebasan bersuara

(termasuk media atau Koran), kebebasan · berkumpul dan berpesatuan, pemilu

yang adil bebas dan bersih, kedaulatan undang-undang, rakyat yang bebas dari

aturan yang tidal adil dan kebebasan baclan kehakiman. 13

Sebagaimana tcrtulis dalam kcle111bagaan Malaysia, bahwa kcbabasan itu

itu adalah menjacli hak asasi bagi setiap orang. Yang di maksudakan dalam arti

kcbebasan disini adalah kebebasan diri, yaitu kebebasan bercakap, kebebasan

berkumpul, clan kebebasan menubuhkan persatuan.

Anwar yang berkarisrna telah mengkritik kekurangan demokrasi di

kebanyakan negara Muslim, juga mempersoalkan kebijaksanaan (Negara Islam)

menyebarkan demokrasi dimuncung senjata M-16 "Beliau menyatakan demokrasi

sederhana yang diamalkan di Indonesia yang mempunyai po)Jtifasi .. Muslim

terbesar di dunia, dia rnemberikan amaran Islam tidak hanya merujuk kepada

rejim autokratik (kuasa penuh pernerintahan) seperti Arab Saudi. 14

" Harakah, Demokrasi Sedang Tenat Di Malaysia. Data "diakses dari http//harakahdaily.com, pada 14 jun 2009

14 Negara Islam Kekurangan Demokrasi. Data diakses dari htip//anwaribrahimdotcom.blogspot.com, pada 30 Mei 2009

63

13crtolak bclakang dari prinsip itulah, yaitu kebebasan menjadi hak asasi

kepada setiap masyarakat bagi setiap negara. Maka persamaan dan juga

pluralismc menjadi perkarn penting bagi setiap negara yang mengklaim

pcmcrintahannya adalah bcrsifat dcmokrasi, maka tanpa prinsip-prinsip itu

tidaklah dikatakan demokrasi.

Sebagaimana pandangan Anwar tentang kehidupan demokrasi di

Indonesia. Anwar menjelaskan:

"fni saru kekuaran yang ada pada Indonesia, yang memang diremehkan disini. Saya dipahamkan, melihar dan merasakan, Indonesia mampu mengendalikan Pemilu yangjujur dan adil, yang sukar ditangdingi oleh kebanyakan negara-negara demokrasi, termasuk Negara Baral sekalipun. Sefa111a ini media dikungkung berpuluh tahun, kini dapat dibebaskan,kehidupan rakyar lebih terbuka untuk mengemukakan ide, menyampaikan teguran, kritikan. Waiau banyak masalah lain seperli pofitik ekonomi,tetapi soal penting tentang menghormati hak rakyat hegitu jelas. lni perlu dimanj(1atkan untuk lebih kepeduliannya terhadap nasib rakyat, ini kehehasan dan demokrasi yang cukup baik. Saya harap kc·dura11.~w1 Sil)'" ke !11do11esia l'ka11 111e111b11ka 1110/a rakyal lvfalaysia, kekuoron kila disini don }URa kekuatan Indonesia, memerdekakan dan 111u111pcrko.,·a 111ar11ah dan 111c;rrahl'I rakya1. 15

Scorang pengamat politik Malaysia Chandra Muzafar menilai, dalarn

praktik demokra~i. Malaysia lebih kotor dan menyedihkan dibandingkan

Indonesia. Tingginya tingkat perkembangan perekonomian Malaysia, tak

dibarengi meningkatnya peradaban politiknya. 16

"Ahmad Muhajir. Wawancara eklusif denga•1 SDR Anwar Ibrahim. Data diakses pada 5 Mei 2009, dari www.shura-asia.org/modules.php?name=News&ftle=article&sid=7.

16 http://www.inilah.com/berita/politik/anwar-mulai-bersihkan-malaysia. Data diakses pada 5 Mei 2009

64

Anwar dalam pemikirannya tentang demokrasi dapatlah kita temui melalui

dua pcndckatan: pertama, pendefinasi:mnya terhadap konsep demokrasi itu

sendiri, kedua, setting ckonomi-politik Malaysia. Pemaknaan Anwar terhadap

demokrasi adalah bagaimana dengan sistem itu upaya-upaya dialog bisa

dimungkinkan. Tentu saja muatan dialog sangat luas, salah satunya bagaimana ide

yang berbeda bisa disampaikan dan dipahami dengan orang lain, lebih jika ide

tersebut kemudian bisa diterima sebagai bahan penimbangan untuk sebuah

kebijakan. Dalam hal ini Anwar rnenyc•tir keterlibatannya dengan pemerintah,

scbagai sebuah bentuk keberhasilan demokrasi dimana ide-ide dan gagasannya

bisa disampaikan kc rcrnerintah. Intinya scpanjang terdapat ruang dialog untuk

membicarakan sebuah rersoalan, rnaka bagi Anwar adalah bagian penting dari

terciptanya demokrasi. Dengan derniki:m demokrasi tidak selalu diandaikan

d.:ngan sebuah pertarungan dan perter:tangan yang menggelombang dengan

niassa turun ke jalan-jalan. Inilah Anwar menjelaskan bagi pengamat asing

terutama rnedia Barnt, demokrasi harus berarti pertentangan, perfelutan dan

keributan. Tetapi bagi kita, demokrasi itu · sekedar saluran kebebasan untuk

menghorrnati perbedaan pandangan. Beliau mengatakan dirinya sebagai demokrat

berhak memberikan pandangan-pandangan. Adalah menolak pandangan itu

sebagai nakal.

Setting ekonomi-politik Malaysia bermuara pada krisis ekonomi yang

melanda Asia pada 1997, dan kemudian mengantarkan beberapa negara untuk

65

terpaksa berlanjut pada terjadinya krisis politik. walau tidak semua berakhir

dengan tcijadinya suksesi kekuasaan, namun menjadi bukti bahwa pengaruh krisis

ekonorni tersebut sangat membuat shock beberapa pemimpin negara Asia. Salah

satunya Indonesia yang akhimya benar-benar harus melakukan refonnasi politik,

dan berlanjut te~jadinya suksesi kekuasaan.

Malaysia sebagai bagian negara yang terkena krisis, ternyata tidak terlepas

dari arus gerakan reformasi. Dalam gelomb(lng reformasi yang terjadi di Malaysia

it~ilah, Anwar Ibrahim muncul sebagai ikonnya. Seruan reformasi yang

Jisuarakan oleh Anwar, pada rnulanya berawal dari persoalan penanganan

terhadap jatuhnya nilai tukar ringgit Malaysia. Dalam hal ini ia cenderung

rnengikuti rnekanisrne pasar, namun derniki.an Anwar tidak berarti melakukan

kritik tcrhadap sistem ekonomi pasar yang ada. Sebagai upaya mencegah

tcrjadinya 1nonopoli dan manipulasi ncgara-negara super power, di saat yang

sama ia juga menyerukan adanya refommsi sistem ekonomi dalam negara

Malaysia. Persoalan korupsi dan nepotisme dinilai Anwar mertjadi bagian dari

persoalan ekonomi dalam negara Malaysia.

Demikian konsepnya terhadap demokrasi yang mengand_aikan adanya ' .

keterbukaan terhadap setiap penyelesaian persoalan, berhadapan dengan realitas

negaranya yang tertimpa krisis ekonomi, menyeruak menjadi gelornbang gerakan

reformasi.

66

D. Peran Anwar Dalam Proses Demokratisasi Di Malaysia

Di Malays;a, perjuangan prodemokrasi lebih berkisar di kai~ngan partai-

panai pembangkang dan badan-badan bukan kerajaan (NGO). Panai

pembangkang yang lebih mempe1juangkan gagasan-gagasan demokrasi ialah

l'artai Tindakan Demokratik (DA;') dan Partai Rakyat Malaysia (PRM). PAS

yang 111erupakan Gerakan lsla111 kurang menekankan konsep-konsep demokrasi.

narnun gagasan cle111okrasi, prode111okrasi hanya menjadi bahasan golongan

intelektual pembangkang. Di Malaysia, ia hanya disebut oleh Anwar Ibrahim dan

tidak 111enarik minat Mahathir dan Umno ~.endiri. 17

Sepertinya Akta Penerbitan dan Mesin Cetak, Akta Univeritas dan kolej

Universitas, Akta Keselamatan Dalam Neg~.ri dan Akta Polis11 adalah ciri-ciri

kongkongan yang sering dikritik olch parlai pernbangkang. Kalau tuntutan

refor:11asi dijalankan, sudah tentu perkara-perkara ini akan dituntutt. Beberapa

perkara lain juga boleh diambil perhatian sepet1i soal keraguan tentang

keunggulan kehakiman. Semua ini saing diperkatakan oleh partai-partai

pembangkang dan NGO tetapi pemerintah Umno dan Barisan Nasional tidak

rnemandang serius terhadap ha! ini. Bagi mereka (Pemerintah Umno), kuasa-

kuasa ini harus berada di tangan mertka. Bagi mereka juga, rakyat hanya

memerlukan pembangunan ekonomi yang baik. Jika ekonomi terus baik, rakyat

akan terirna pemerintah Umno walaupun kebebasan mereka diseka!.

17 Ahmad Lutli Olhman, l'isahkan Anwar Dari R~formasi ". Dala diakses pada 5 Mei 2009, dari hi Ip:/ /anwaribrahi md ol com.b logs pot. cor.1/pisahka n-anwar-dari-reformasi. ht ml

67

Apabila kita melihat secara JUJUr, seperti yang dijelaskan sebelum ini,

jelas-jelas pemikiran Anwar Ibrahim itu adalah sangat berperan untuk menjadikan

Malaysia sebuah negara yang demokrasi. Peran itu tidak bisa dinafikan dan

ditolak oleh siapapun, ini semua dapatlah kita nilai dari segala ide-idenya dalam

berpolitik. Sebagaimana Anwar mengandaikan betapa pentingnya dalam sesebuah

negara bahwa kebebasan menjadi hak. asasi bagi setiap masyarakat, yaitu

kebebasan bersuara atau memberi pendapat, penentangannya terhadap Akta

Keselamatan Dalam Negeri (AKDN), yang merupakan suatu yang jelas-jelas

telah merampas hak asasi ornnr; 1xu1yak yang apabila meraka ditangkap atas

tuduhan mengancarn keselamatan negani, atau apa yang dinilai oleh pemerintah

dapal mernbahayakan pemerintahan, maka dengan tidak diberikan ruang untuk

membela diri apalagi menyelamatkan diri. !tu semua mengenai keadilan sejagat.

Selain peran-peran yang di atas, peran Anwar Ibrahim dalam proses

demokratisasi di Malaysia juga dapat dilihat melalui refonnasi yang terjadi saat

krisis ekonomi melanda dunia, tennasuk juga Malaysia. kegawatan ekonomi

bennula julai 1997, walaupun Malaysia tidak memerlukan bantuan IMF tetapi

Malaysia cuba melaksanakan dasar-dasar IMF untuk mendapatkan pemulihan.

Oleh karena Anwar menjadi Menteri K•ouangan maka beliau bertanggungjawab

mengatasi permasalahan.

Pada akhirnya Anwar pun berbicara dan meminta pandangan ahli-ahli

pakar ekonomi dunia. Bagaimana Malaysia akan terjejas ·dan· b.agaimana

mengatasinya. Setelah membuat kajian dan mendapat pandangan dari beberapa

68

pihak tertentu ahli ekonomi, maka Anwar membuat kesimpulan bahwa Malaysia

tidak akan terjejas teruk dalam kegawatan ekonomi dunia pada ketika itu. Waiau

bagaimanapun Malaysia perlu mengambil tindakan awal dan bersedia jika

keg::watan ekonomi dunia lama-kelamaan akan merebak k~ Malaysia.

Oleh yang demikian, Anwar lbrahim mengambil beberapa langkah

bcrjaga-jaga. Langkah-langkah terscbut ialah: langkah pertama, mengetatkan

pinjaman Bank oleh orang-orang berkenaan yang membuat pinjaman melebihi

beratus juta untuk proyek-proyek luar negara atau di dalam negara. Langkah

Kedua, sel1ap individu atau perusahaan-perusahan yang telah meminjam dari

Bank Negara melebihi ratusan juta, yaitu pinjaman yang sudah lama tidak di

bayar diminta 111cmbayar batik. Dalam ha! ini sebagai contoh, Halim Saat,

individu yang dibcri pinjam baratus-ratus juta daripada Bank Negara untuk

mc:nbuat kilang besi di Filipina. Akhimya kilang itu bankrupt. Apa jadi?

Mahathir tidak rugi, uang negara yang rugi. lnilah korupsi yang subversif Atas

kebenaran pemerintahan Umno 111engambil uang negara dan dibawa ke luar

negara. lnilah yang di panggil pengkhianat negara. 18

Langkah Ketiga, Anwar telah mengambil langkah berani meminda Akta

Rasuah apabila beliau menjadi pemangku Perdana Menteri (Mahathir), ketika

Mahathir libur ke luar negara. Akta tersebut menyebut," mana~rn:\tna .. Menteri,

Ketua Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet termasuk Wakil Rakyat; walau

18 Raja Kamaruddin Bin Raja AB Wahid, Benarkah Ada Konpirasi frrhadap Dato' Seri Anl!'a/' !hrahi111, h. 17

69

sudah bcrsara tctapi !crbukti melakukan korupsi boleh dibawa dalam mahkamah

untuk diadili." Akta sebelumnya segala perbuatan korupsi oleh Pemimpin Negara

dan Wakil Rakyat tidak boleh diambil tindakan apabila mereka telah bersara atau

berhenti. Pada pandangan Anwar akta bma tentang korupsi akan menggalakan

perbuatan korupsi oleh Pemimpin Negara dan Wakil Rak')'at.

Tindakan meminda Akta Rasuah (Korupsi) ini menambahkan kebencian

pcmerintah clan Kcpirnpinan UMNO terhadap Anwar Ibrahim. Melihat sikap

Anwar itu, maka telah diciptakan rancangan konspirasi untuk menyekat beliau

menjadi Perdana Menteri. 19 Akibatnya Anwar sendiri tumbang apabila.i~ dipecat

pada awal September I 998. Usaha refonnasi di Malaysia bukan saja gaga! te!api

tokoh yang cuba 111e111perjuangkar111ya juga tersungkur. Mahathir bertambah kuat

sementara deputinya turnbang. Karena menurut Mahathir, Malaysia tidak perlu

reformasi, Mahathir juga menolak dasar-dasar IMF. Refonnasi dianggap sebagai

pikiran asing yang tidak diperlukan oleh rakyat negara ini.

Sctclab perbagai usaha atau kebijakan yang di111ainka1i Anwar dalam

upaya menjadikan Malaysia sebuah negara demokrasi yang tentunya adalah

sebuah pemeritahan bersikap adil. Maka Mahathir menilai bahwa Anwar akan

rnemberi kesan kepada pemerintahannya dan akhirnya Mahathir memberi kata

dua kepada Anwar rnengundur diri atau dipecat, tetapi semua itu diabaikan oleh

beliau.

"Ahmad Lutfi Othman, Pisahkan Anwar Dari R~formasi". Data diakses pada 5 Mei 2009, dari http://anwaribrahimdotcom.blogspot.com/pisahkan-anwar-dari-reformasi.html

. i ,~~

I i ..

70

Banyak orang yang mempersoalkan mengapa Anwar tidak meletakkan

jawatan dan berundur dari pemerintahan, sebagaimana yang dilakukan oleh

beberapa orang sebelumnya, mungkin keadaannya tidak akan seperti sekarang.

Tetapi disini ada dua sebab kenapa Anwar memilih tidak meletak jawatan.

Pertama: adalah karena Anwar hendak pcrtahankan kebenaran yang didokongnya

selama ini. Kedua: sebagai seorang politik, Anwar tahu kalau dia berundur

dengan sukarela setelah dipaksa, pasti masyarakat akan menilai beliau berjuang

separuh jalan. 20

Bagairnanapun ternyata ada sesu'.ltu yan[o 0 idak kena tentang keadilan di

negara in. Anwar dimalukan sebelum dakwaan dibuat, dipenjarakan sebelum

terbukti bersalah, maka bukan saja keadilan jelas tidak berlaku, tatapi JUga

kewibawaan pernerintah rncnjadi terserlah tidak adil. Secara umurnnya rakyat

semakin hari semakin tidak percaya dengan pemerintahan Maliathir. tentang

pc111ecatm1 Anwar Ibrahim.

20 Mohd Sayuli Omar, S11111pah d1111 Airmala Reformis Bangsa, h. 148

BABV

PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis telah membuat kesimpulan dari apa yang telah di

paparkan pada bab-bab sebelumnya, dan bagi mendapat kepuasan maim penulis akan

menyampaikan saran-saran.

A. Kesimpulan

Dengan kompleksitas persoalan yang telah dibicarakan diatas, persoalan

demokrati.so .. 'i rii Malaysia menjadi bisa dapahami dan akhirnya sulit untuk

memaksakan prosuder demokrasi sebagaimana yang terj adi di negara-negara yang

lebih homogeni daTi sisi etnis dan budaya. Kesimpulan umum yang sering

menjadi penjelasan terhadap persoalan demolaasi di Malaysia adalah undang-

undang konstitusi dan pemikiran Anwar itu sendiri.

Terdapat dua point paradigma yang bisa menjelaskan bagaimana

hambatan- hambatan proses clemokratisasi di Malaysia, sekaligus dimana posisi

pemikiran Anwar bisa ditempatkan sebagai figur yang menghalakan Malaysia ke

r arah transisi demokrasi dan sebagai tokoh demokratisasi di Malaysia: pertama,

konstitusi Malaysia yang didalamnya termasuk Internal Security Act (ISA).

Kedua, paradigma pemikiran Anwar lbral1im itu sendiri.

Pertama, dalam konstitusi Malaysia, posisi raja Yang cli-pertuan Agung.

Memiliki peran besar terhadap kebijalcan konstitusi. Tidak salah misalnya

72

srnpapun yang mampu mendekati dan mampu melobinya akan semakin

memperkuat posisi kekuasaannya, barangkali inilah yang dilakukan Mahathir,

dengan keberanian Mahathir melalcukan tawaran perubahan undang-undang

Malaysia pada tahun 1983, mampu mengambil beberapa peranpenting sang raja

Yang di-pertuan Agµng. Satu kasus adalah perubahan hale dan kewenangan raja ,

untuk mengatakan keadaan darurat, berpindah ke tangan Perdana Menteri. Malrn

bisa dipahami, jika Mahathir jauh lebih mampu bertahan, karena setiap

konfirmasi politik yang berhadapan dengannya, Mahathir berhak mengeluarkan

pemyataan darurat dan dengan demikian sendirinya penangkapan pun menjadi

sah secara konstitusional.

Disinilah menurut Alfitara Salamm seorang ahli dan pengamat politik

Malaysia bal1wa hambatan proses demokrasi di Malaysia l1~bih komleks, karena

pilar-pilar demokraeyinya tidak ada. Pers yang seharusnya menjadi institusi dan

lembaga independen menopang suara-suara lantang rakyat, ternyata merijadi

suara-suara kepentingan pemerintal1, partai secara keselurnhan dikuasai

pemerintah. Demikian pers, militansi mahasiswa Malaysia tidalc bisa

memungkinkan lahirnya geralrnn reformasi atau demokrasi permanen, ha! itu

karena terjadinya kultur politik yang kurang mendukung, keterlibatan pemerintah

dalam membantu pembiayaan sekolah baik bagi para pelajar dan mahasiswa

menjadi bagian dari lemahnya semangat gerak mahasiswa Malaysia.

Dengan demakian menurut Salan1m, sekuat apapun peran eksternal, baik

krisis ekonomi Asia, media internasional dan tekanan dunia intenasional terhadap

73

prorses demokrasi Iii Malaysia, kalau tidak didukung oleh militansi gerakan

masyarakat Malaysia sendiri akan sulit melahirkan proses demokrasi di Malaysia.

Lebih dari itu, menurut Syamsul Hadi- penulis buku strategi pembangunan

Mahathir dan seoharto- pembangunan ekonomi Malaysia jauh lebih mengakar dan

terasa oleh masyarakat bawah, sehingga ketika badai krisis menimpa masyarakat

Malaysia j auh lebih berta11an. Menariknya lagi, pemerintah Mahathir

mengkonfrontasi krisis ekonomi Malaysia dengan kegagalan sistem ekonomi

internasional yang sengaja memonopoli negara-negara kecil. Kritikan Mahathir

terhadap buruknya distem ekonomi internasional, terus di propaganda lewat pers

yang dikendalikan pemerintah. Dengan semua pendekatan l•orsebut, menjadi jelas

bahwa kepandaian Mahathir mengolan isu politik baik berskala nasional maupun

internasional ditambah kuatnya tembok-tembok otoritarianisme Malaysia alca.n

sulit ditembus oleh mereka yang mencoba menggerakkan perubahan.

Kedua, paradigma pemikiran Anwar sejati.nya konsisten sejak Anwar

menjadi kelompok oposan pemerinta11 pada tahu.n 70-an sampai terlibat dalam

pemerintalmn pada talmn 80-an. Anwar bisa didefinasikan s1~bagai fu.ndamentalis

moderat. Artinya sdmangat Islam yang menjadi orientasi setiap aksi politiknya

meniscayalcan adanya kompromi politik dengan penguasa, namun demikian

bukan berarti Anwar mengingkari landasan dasar politik Islanmya. Keterlibatan

dalam pemerintah tidak dimaknai sebagai pengkhianatan te:rhadap asas gerakan

ABIM, melainkan Anwar menyakini bergabungnya dengan pemerintah dan

UMNO agar mempermudah mendapatkan alcses bagi implementasi program-

I 74

program Islam. Posisi pemikiran Anwar yang moderat, juga menjadi model

pemikiran Islam Malaysia yang unik. Anwar sebagai tak terpisah dari etnis

Melayu, namun tetap menjadi Muslim yang kritis terhadap sentiment-sentiment

dan fanatisme etnis yang berlebihan.

Masuknya Anwar ke dalam Umno bisa dipahami dalam kerangka

membetuli Umno dri dalam. Karena Umno yang telah :memerintah Malaysia

kurang lebih 50 tahun amat sulit untuk di tumbangkan di tmnbah dengan pemilu

yang tidak adil malah penuh dengan penipuan. menjembatani etnisitas dan Islam

sekaligus. Anwar menyakini bahwa kekuatan etnis tidak bisa di biarkan begitu

saja, melainkan harus ditempatkan sejajar dengan semangat Islam secara

keseluruhan. Dengan masuk Umno Anwar yakin bahwa persoalan etnis, Islmn,

keadilan, pemberantasan korupsi, membela nasib rakyat, mengangkat .taraf

kehidupan rakyat miskin akan lebih mudah teratasi dengan melibatkan diri di

pemerintahan. I

Anwar komited dengan agenda reformasi, yang dapat kita jangkau, dalam

kondisi di negara ini media tidak bebas, yang terkungkung dan terbatas, malah

pemberitaan resmi tidak memberikan fakta yang sesungguhnya. Kita hams

menekankan pentingnya negara yang merdeka itu, tidak mungkir atau

mengkhianati janjinya kepada rakyat untuk membina jembatan emas. Media yang

bebas serta Pemilu yang jujur dan adail, adalah prasyarat utama dalan1 negara

yang merdeka dan demokratis.

I

75

Perkembangan politik Malaysia selanjutnya hanya bisa kita tunggu, proses

demokratisasi di Malaysia akan tetap tersendat. Jika beberapa point dan pilar J

demokrasi Malaysia tidak diubah. Undang-undang keamanan dalarn negeri

merupakan point penting sebagai penghambat gerakan demokrasi. Jika setiap

gerakan menuntut perubahan dirnaknai sebagai ketidakamanan, maka sulit untuk

kapan bergeraknya demokratisasi

Jika dilihat dalam politik, Perlembagaan hams rnenjadi brek kepada

autoriti kekuasaan apabila operasinya mula menimbulkan tanda Tanya dan

keanihan. Sadisnya Malaysia dipimpin oleh UMNO/BN yang langsung tidak

rnengh<.yati divers}ti dan demokrasi sebagaimana yang tertulis dalam

perlembagaan. Apakah Perlembagaan Malaysia anti-dernokrasi; atau masyarakat

Malaysia sebenarnya tidak faham tatacara Perlembagaan Malaysia.

B. Saran-saran

Demi berjalannya sebuah kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera,

penulis memberikan ·saran-saran sebagai berikut:

I. Bahwa hendaklah undang-w1dang kese!amatan dalam negeri di hapuskan,

karena undang-updang itu nyata telah melanggar hak asasi rnanusia.

2. Hendaklah diberikan kebebasan media dalan1 menyalurkan informasi yang

tepat dan bersesuaian dengan apa yang terjadi.

I 76

3. Maka yang paling utama dari yang kedua itu aclalah Islam dijaclikan pancluan

dalam memutuskan sesuatu perkara baik politik, sosial, ekonomi clan

umumnya clalam kehidupan sehari-hari.

I

I

I I

DAFT AR PUST AKA

Abas, Tun Mohd Salleh. Prinsip Perlembagaan Dan Pemerintahan Di Malaysia. Ampang/ Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan: Dawama Sdn.Bhd, 2006, Cet. Ke-3.

Abdullah, Abdul Rahman Haji. Pemikiran Islam di Malaysia; Sejarah dan Aliran. Jakmia: Gema Insani Prees. 1997.

Ahmad Ald1yari Ismail,, " Upaya dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Malaysia",(Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta, 2006.

Amirudin, dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakmia: PT RajaGrafindo persada, 2004, Cet. Ke-I.

A. Ubaedillah Dm1 Abdul Rozak. Demnkrasi Hak Asasi Manusia dan Masyw:akat­Madani. ICCE UIN SyarifHidayatullah Jakarta 2008, Cet. Ke-3.

Awang, Abdul Hadi. Islam dan Demokrasi. Selm1gor: PTS Islmnika,2007, Cet. Ke- I.

Dinsman, Gawat Gagalnya Formula Mahathir. Selangor: Penerbit Pemuda, 1998, Cet Ke- I.

Dimanakah Keadilan. Johor Bharu: Smmi Vision 1999, Cet. Ke- 1.

Fakultas Syariah dan rtukum UIN Syarif Hidayatullah Jakmia. Pedoman Penulisan Sla·ipsi. Jakmia: 2007.

Hadi, Syamsul. Setrategi Pembangunan Mahathir Dan Seoharto. Politik Industerialisasi Dan Model Jepang di Malaysia Dan Indonesia.Jakmia: Pelangi Cendekia, 2005.

Idris, Almmd. Malaysia New Economis Policy. Malaysia pelm1duk publications (M) sdn Bhd. 1990 .p. 03.

Ismail, yahaya. Anwar dan Nalla Seks, Judi dan Konspirasi.Selangor: Usaha Teguh 1998.

Kamus Ilmiah Populer. Penerbit: Gitmnedia Press, 2006, Cet. Ke-· I.

Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpertasi Untuk Alrsi.

L. Esposito, John. Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. J

Magnis-Suseno, Franz. Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, jakaiia.

Mohammad Admin Bin Yahya,"Konsep Negara Islam di Malaysia. Menurut UMNO dan P AS,"Skripsi SI Faku!tas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakaiia, 2006.

Mutalib, Hussin. Islam Dan Etnisitas; Perspektif Politik Melayu. Jakarta: 1995.

Omar, Mohd Sayuti. Cinta dan Perjuangan. Kuala Lumpur: Tinta teguh 1999, Cet. Ke- l.

. Omar, Mohd Sayuti. Sumpah dan Airmata Reformasi Bangsa. Kuala Lumpur: Tinta

Merah 1998, Cet. \(e- 2. I

0. Voll, John. Demola·asi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Prospek. Jakarta: Mizan 1999, Cet. Ke- I.

Qusyairi, al, Muslim bin Hajjaj Abu Husin, Shahih Muslim, juz I, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th.

Raja Ab Wahid, Raja Kamaruddin. Benarkah Ada Konspirasi Terhadap Dato' Seri Anwar Ibrahim.

Semail, Rosidi. Pertarungan Antara Dr.Mahathir dan Anwar Be/um Tamat. Selai1gor: Penerbit Pemuda 1999, Cet. Ke- I.

Seohino, Ilmu Negara. Y ogjakarta: Liberty, 2004, Cet. Ke- 4.

Surbakti, Ramlan. Mejnahami Ilmu Politik. Jakaiia: PT Gramedia widiasarana Indonesia 1992. '

Widjaja, Drs. AW. Tinjaun Undang-undang dasar Indonesia, }.Ialaysia, Singapura, Konstitusi Perbandingan. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, Cet. Ke- I.

Yew Chee Wai. Sejarah Malaysia., Petaling Jaya Se!angor Darn! Ehsan: Sasbadi Sdn. Bhd 1993.

r I

Website:

Ahmad Lutfi Othman, Pisahkan Anwar Dari Reformasi. Dara diakses pada 5 Mei 2009. Dari http://anwaribrahimdotcom.blogspot.com/pisahkan-anwar-dari­reformasi.html.

Ahmad Muhajir, Wawancara Ekslusif Dengan Anwar Ibrahim. Data diakses pada?dari syura-asai.org/modules.php?name=News&file==article&sid=7.

Akar Pertentangan Anwar dan Mahathir.' Data diakses pada 4 Dis 2008. Dari http:/ members.tripod.com/Reformasi kita/tentang.html.

J http://www.inilah.com/berita/politik/anwar-mulai-bersihkan-ma.laysia/Data diakses

pada 5 Mei 2009.

Wikipedia Indonesia. Sejarah Malaysia. " Data diakses Pada 2 Dis 2008. Dari http:/id.wikipedia.org/wiki/Malaysia.

Wikipedia Indonesia. "Anwar Ibrahim. " Data diakses pada 4 Dis 2008. Dar.' .. http:/id. wikipedia.org/wiki/ Anwar Ibrahim.

Wikipedia Indonesia. Data di akses pada 2 juli 2009. Dari http:/pusharn.uii.ac.id.

Wikipedia indonesia. Anwar Ibrahim Amerika Bermain Dengan Api." Data diakses pada 5 Mei 2008. Dari http://wnmahonline.wordpress.com.

I

I