MODUL RAPAT KERJA TEKNIS
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRDA. POKOK
BAHASAN Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRDB. DESKRIPSI SINGKAT Pokok bahasan ini disampaikan dengan
maksud untuk memberikan kemampuan peserta di bidang penanganan
pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.C. METODE 1.
Presentasi
2. Simulasi kelompokD. BAHAN RUJUKAN 1. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;2. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD;3. Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pengawasan Pemilihan Umum;4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Umum;5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Umum.E. PROSES PEMBELAJARAN
1. Narasumber memberikan Paparan tentang Tata Cara Pelaporan dan
Penanganan Pelanggaran dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
(waktu: 45 menit);2. Peserta dibagi dalam 3 (Tiga) kelompok untuk
melakukan simulasi kasus, dengan ketentuan masing-masing
kelompok:a. Menentukan Ketua (sebagai moderator Diskusi dan Penyaji
Diskusi) dan Sekretaris Kelompok (sebagai notulen Diskusi);b. Ketua
melakukan pembagian tugas dan dikusi kepada masing-masing anggota
Kelompok;c. Hasil Diskusi dituangkan dan Formulir yang disediakan
oleh Fasilitator.3. Panitia membagikan Lembar Kerja Simulasi Kasus;
4. Fasilitator memandu simulasi kasus dan melakukan bimbingan
kepada masing-masing Kelompok sesuai kebutuhan.5. Fasilitator
mempersilahkan masing-masing Kelompok mempresentasikan hasil kerja
Kelompoknya selama 10 menit.NASKAH PEGANGANTATA CARA PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILU
I. DASAR HUKUM
Dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu, berikut disampaikan
beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman Pengawas Pemilu dalam
melakukan penanganan pelanggaran Pemilu, yakni sebagai berikut:a.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5316);c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080);d. Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1081);
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;f. Peraturan
Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,
Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum;
g. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum;
h. Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 01/NKB/BAWASLU/1/2013, Nomor B/02/1/2013, Nomor
KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
i. Standar Operasional Prosedur Tentang Pola Penanganan Tindak
Pidana Pemilu Pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.II.
PENGERTIAN-PENGERTIAN
Dalam penanganan pelannggaran Pemilu, dikenal beberapa istilah,
yakni sebagai berikut:
a. Penanganan pelanggaran Pemilu adalah serangkaian proses yang
meliputi penerusan temuan hasil pengawasan kepada bidang penanganan
pelanggaran atau penerimaan laporan pelanggaran, pengumpulan bukti,
klarifikasi, pengkajian, dan penerusan hasil kajian atas
temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk
ditindaklanjuti.b. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu
yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau
informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu (Pasal 1
angka 25 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012).c. Laporan Dugaan
Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara resmi baik lisan
dan/atau tulisan oleh peserta pemilu, pemantau Pemilu, maupun
masyarakat kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya
pelanggaran Pemilu (Pasal 1 angka 17 Peraturan Bawaslu Nomor 14
Tahun 2012).d. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan
atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
Pemilu (Pasal 1 angka 22 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012);e. Kode
Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutya disebut Kode Etik, adalah
satu kesatuan landasan norma moral, eti dan filosofis yangmenjadi
pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umumyang diwajibkan,
dilarang,patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan
ucapan (Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan
DKPP);f. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang
meliputi tata
cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu di
luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu (Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012);
g. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran
dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD.III. PENANGANAN PELANGGARAN PEMILUA.
PENERIMAAN PENERUSAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN ATAU LAPORAN DUGAAN
PELANGGARANDugaan Pelanggaran Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD dapat berasal dari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu maupun
Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.1. PENERIMAAN TEMUAN DUGAAN
PELANGGARAN
Temuan Dugaan Pelanggaran dapat berasal dari:
a. Hasil pengawasan Pengawas Pemilu;b. Laporan masyarakat yang
disampaikan secara tidak langsung;c. Laporan masyarakat yang tidak
memenuhi persyaratan formal;Huruf b dan Huruf c dijadikan Informasi
Awal oleh Divisi Pengawasan untuk dilakukan penelusuran. Terhadap
hasil penelusuran tersebut, oleh Pengawas Pemilu dituangkan dalam
Lampiran Formulir Model A-1 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2012.Temuan
dugaan pelanggaran yang berasal dari hasil pengawasan disertai
bukti awal dugaan pelanggaran yang dapat berupa antara lain:
1) Surat atau dokumen;2) Foto;3) Kaset rekaman;4) Dokumen
elektronik;5) Alat peraga kampanye; dan/atau6) Keterangan saksi.a.
TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN1) Hasil pengawasan dan/atau Informasi
awal yang berupa Temuan dugaan pelanggaran dituangkan oleh Pengawas
Pemilu ke dalam Formulir Model A-1 (Lampiran Perbawaslu Nomor 13
Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengawasan Pemilu).2) Pengawas Pemilu
(yang ditunjuk sebagai Penemu) meneruskan hasil pengawasan dan/atau
Informasi Awal yang mengandung unsur Temuan dugaan pelanggaran
kepada bidang penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti dengan
menggunakan formulir model A-2 dan menerbitkan Formulir A-3
(Lampiran Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pengawasan Pemilu) dan dilengkapi dengan bukti awal dugaan
pelanggaran beupa :
a) Keterangan saksi;b) Surat atau dokumen;c) Foto dan/atau
video;d) Dokumen elektronik; dan/ataue) alat peraga kampanye.3)
Pengawas Pemilu wajib mengisi dan menandatangani Formulir Temuan
Dugaan Pelanggaran Pemilu, yaitu Formulir B.2-DD (Perbawaslu Nomor
14 Tahun 2012 Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD), yang memuat:a) Data
Pengawasb) Waktu dan tempat peristiwac) Nama dan alamat pelaku;d)
Nama dan alamat saksi-saksi;e) Bukti-bukti; danf) Uraian
kejadian.4) Pengawas Pemilu (yang ditunjuk sebagai Penemu)
meneruskan Temuan dugan pelanggaran Pemilu kepada Bidang Penindakan
Pelanggaran paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau
ditemukan; b. PENERIMAAN PENERUSAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARANPetugas
Penerima Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran dalam menerima
penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran melakukan hal-hal sebagai
berikut:1) memeriksa kelengkapan persyaratan formil dan persyaratan
materiil Temuan Dugaan Pelanggaran (Formulir Model B.2-DD);2)
membuat Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran
Pemilu (Formulir Model B.4-DD) dalam hal Temuan Dugaan Pelanggaran
memenuhi kelengkapan persyaratan formil dan materiil;
3) memberikan Formulir Model B.4-DD kepada Pengawas Pemilu
dan/atau Petugas yang meneruskan Temuan, serta 1 (satu) rangkap
untuk yang menerima penerusan Temuan;4) Melakukan pencatatan dan
rekapitulasi atas penerimaan penerusan Temuan dalam Buku Register
Penerimaan Laporan5) penomoran Formulir Model B.2-DD menggunakan
penomoran yang sama dengbn nomor Formulir Model B.4-DD.
2. PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri
menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu (Pasal 249 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012.b.
Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor
(masyarakat/pemantau/peserta pemilu) dengan dituangkan dalam
formulir laporan (Formulir Model B.1-DD);c. Laporan Dugaan
Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu dalam jangka waktu
paling lama7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya
pelanggaran (Pasal 7 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2013);
d. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Penelitian
Kelengkapan Persyaratan Formil dan Materiil Formulir Model B.1-DD,
sebagai berikut:1) identitas (nama dan alamat) Pelapor;2) uraian
dugaan pelanggaran/peristiwa yang dilaporkan;3) waktu kejadian
(hari, tanggal, dan jam);4) tempat kejadian (diuraikan secara
jelas);5) pelaku/pihak yang dilaporkan ;6) pihak yang
menyaksikan/mengetahui kejadian/ peristiwa yang dilaporkan;7) bukti
yang mungkin diperoleh atau diketahui;8) Cara mendapatkan bukti
yang diserahkan.
e. Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran dalam menerima
Laporan Dugaan Pelanggaran melakukan hal-hal sebagai berikut:1)
memeriksa kelengkapan persyaratan formil dan persyaratan materiil
Laporan Dugaan Pelanggaran (Formulir Model B.3-DD);2) membuat Tanda
Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (Formulir Model
B.3-DD) dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran memenuhi kelengkapan
persyaratan formil dan materiil;
3) memberikan Formulir Model B.4-DD kepada Pengawas Pemilu
dan/atau Petugas yang meneruskan Temuan, serta 1 (satu) rangkap
untuk yang menerima penerusan Temuan;
4) Melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan
penerusan Temuan dalam Buku Register Penerimaan Laporan5) penomoran
Formulir model B.1-DD menggunakan penomoran yang sama dengbn nomor
formulir model B.3-DD.
f. Petugas Penerima Laporan meneliti kelengkapan Pemenuhan
Syarat Formal dan Syarat Materiil sebagai berikut:
Dalam hal Laporan/Temuan memenuhi syarat Formal dan Materiil,
maka Laporan/Temuan diberikan penomoran untuk dilakukan Pengkajian;
Dalam hal Laporan/Temuan dinyatakan belum lengkap, maka Petugas
Penerima Laporan/Temuan mengarahkan untuk melengkapi dengan
memperhatikan batas waktu pelaporan; Dalam hal Laporan/Temuan
dinyatakan Tidak memenuhi syarat Formal, maka Laporan/Temuan
tersebut dijadikan menjadi Informasi Awal oleh Pengawas Pemilu.Alur
Penerimaan Laporan/Temuan dan Penomoran
Penentuan Batas Waktu Pelaporan/Penerusan Temuan
B. PENANGANAN LAPORAN DAN TEMUAN
1. Pangawas Pemilu mengkaji setiap Temuan/Laporan yang diterima
dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti
paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Dalam hal
diperlukan, kajian dugaan pelanggaran dapat diperpanjang paling
lama 5 (lima) hari setelah Temuan atau Laporan diterima.2. Pengawas
Pemilu mengkaji pelanggaran Pemilu menggunakan acuan Formulir Model
B.9-DD (Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012).
3. Dalam proses pengkajian Temuan/Laporan dugaan pelanggaran,
Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, saksi
dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di
bawah sumpah.
4. Pengawas Pemilu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut
dalam melakukan klarifikasi:a. Menyiapkan Surat Undangan
Klarifikasi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang akan
dimintakan keterangan dalam waktu yang layak;b. Undangan
klarifikasi merujuk pada Formulir Model B.5-DD (lampiran Peraturan
Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012);c. Menyiapkan Berita Acara Klarifikasi
dan Berita Acara di bawah sumpah (Formulir Model B.6-DD dan/atau
Formulir Model B.7-DD Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun
2012);d. Penandatanganan Berita Acara di Bawah Sumpah harus
dibacakan dan tidak perlu dilakukan oleh Pemuka Agama. Pihak yang
diklarifikasi cukup menandatangani Formulir Model B.6-DD atau
Formulir Model B.7-DD.
C. Hasil Kajian Pengawas Pemilu
Kajian Pengawas Pemilu dalam proses penanganan pelanggaran yang
dituangkan dalam Formulir Model B.9-DD dapat dikategorikan sebagai
berikut:
1) Pelanggaran Pemilu
2) Bukan Pelanggaran Pemilu; atau
3) Sengketa Pemilu.
Dugaan Pelanggaran Pemilu yang merupakan Pelanggaran Pemilu
dapat dikategorikan berupa:
1) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
2) Pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau
3) Tindak Pidana Pemilu.
D. TINDAK LANJUT PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
1) Pelanggaran Kode Etik
Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran kode
etik kepada DKPP, dengan melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan
hasil kajian dugaan Pelanggaran.Mengacu pada Pasal 8 dan Pasal 9
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012, mengatur sebagai berikut: Jika
Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat
sebagai Anggota KPU/Bawaslu/KPU Provinsi/KIP Aceh/ Bawaslu
Provinsi/PPLN/Pengawas Pemilu Luar Negeri, maka pengaduan dan/atau
Laporan diajukan langsung ke DKPP.
Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang
menjabat sebagai anggoat KPU Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota/Panwaslu Kabupaten/Kota/PPK/Panwaslu
Kecamatan/PPS/PPL/KPPS, maka pengaduan dan/atau Laporan diajukan
kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi.
2) Pelanggaran Administrasi
Terhadap Temuan/Laporan dugaan pelanggaran yang merupakan
pelanggaran administrasi, maka rekomendasi dan berkas kajian dugaan
pelanggaran administrasi Pemilu disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPD sesuai tingkatannya,
dengan disertai berkas pelanggaran dan hasil kajian Pengawas
Pemilu. Dalam hal rekomendasi Pengawas Pemilu tidak ditindaklanjuti
oleh KPU/jajaran, maka Pengawas Pemilu memberikan sanksi peringatan
lisan atau peringatan tertulis.3) Tindak Pidana PemiluLaporan
dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada
Penyidik Kepolisian Negara RepublikIndoesia sesuai tingkatannya
dalam jangkawaktu paling lambat 1 x 24 (dua puluh empat) jam sejak
diputuskan oleh Pengawas Pemilu dengan tidak melebihi ketentuan 5
(lima) hari waktu penanganan pelanggaran Pemilu. Penerusan
rekomendasi tersebut disertai dokumen berkas pelanggaran dan hasil
kajian.4) Bukan Pelanggaran PemiluTerhadap hasil kajian yang
dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilu dan bukan dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain,
maka proses penanganan pelanggaran dihentikan berdasarkan pleno
Pegawas Pemilu.Terhadap hasil kajian yang merupakan bukan
pelanggaran Pemilu namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan lain, maka oleh Pengawas Pemilu
diterukan kepada instansi yang berwenang.
5) Sengketa Pemilu
Hasil kajian Pengawas Pemilu yang dikategorikan sebagai sengketa
Pemilu diteruskan kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Pemilu untuk
ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilu sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
E. PENGUMUMAN STATUS PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN DAN
PENGAWASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI1) Terhadap hasil kajian dan
rekomendasi Pengawas Pemilu,maka status penanganan dugaan
pelanggaran Pemilu dimaksud diumumkan di Sekretariat Pengawas
Pemilu dengan menggunakan Formulir Model B.13-DD, yang dapat
disampaikan kepada Pelapor melalui surat.
2) Terhadap rekomendasi Pengawas Pemilu yang telah diteruskan
kepada instansi terkait, Pengawas Pemilu mempunyai tugas sebagai
berikut:a) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengawasi pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang
berwenang.b) Bawaslu Provinsi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU
Provinsi, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung. c) Bawaslu dan
Bawaslu Provinsi mengawasi atas pelaksanaan putusan pengadilan dan
putusan DKPP.
F. JENIS FORMULIR LAPORAN, TEMUAN, DAN PENANGANAN
PELANGGARANJenis Formulir Laporan dan penanganan Pelanggaran Pemilu
terdiri atas:
Jenis FormulirKeterangan
Model B.1-DDPenerimaan Laporan
Model B.2-DDFormulir Temuan
Model B.3-DDTanda Bukti Penerimaan Laporan
Model B.4-DDTanda Bukti Penerimaan Penerusan Temuan
Model B.5-DDUndangan Klarifikasi
Model B.6-DDKeterangan/Klarifikasi Di Bawash Sumpah/Janji
Model B.7-DDKeterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
Model B.8-DDBerita Acara Klarifikasi
Model B.9-DDKajian Laporan
Model B.10-DDPenerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu
Model B.11-DDPenerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu oleh Pengawas Pemilu
Model B.12-DDPenerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Model B.13-DDPenerusan Tindak Pidana Pemilu
Model B.14-DDPemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan
Model A-1Laporan hasil Pengawasan Pemilu
Model A-2Uraian Singkat Temuan Dugaan Pelanggaran
LEMBAR KERJAJadwal Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Tahun 2014, Tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Tahun 2014 akan dimulai dari tanggal 11 Januari 2013 hingga 5 April
2014. Sedangkan pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Iklan
media massa cetak dan media massa elektronik serta Rapat Umum
dilaksanakan dalam waktu 21 hari, dimulai tanggal 16 Maret sampai
dengan tanggal 05 April 2014.Pada tanggal 15 Maret 2014, Pukul
15.00 WIT, Sdr. Drs. Frans Eduay, Calon Anggota DPR RI dari Partai
Bintang Langit Dapil I Papua Tenggara, dengan Nomor Urut 1,
mengadakan pertemuan yang dilakukan di Stadion Manggala Bagus milik
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tenggara, yang dihadiri oleh
sekitar 500 orang yang terdiri dari masa pendukungnya maupun warga
masyarakat. Dan kegiatan tersebut berakhir pada pukul 17.40 WIT.
Pada tanggal 22 Maret 2014, Pukul 12.00 WIT, Sdr. Petrick Hokokai
(Ketua Tim Kampanye Calon Anggota DPR RI dari Partai Kendo, Dapil I
Provinsi Papua Tenggara Nomor Urut 1) mendatangi Kantor Bawaslu
Provinsi Papua Tenggara untuk melaporkan dugaan pelanggaraan yang
dilakukan oleh Sdr. Drs. Frans Eduay. Laporan tersebut disertai
dengan rekaman video pelaksanaan Pertemuan yang isinya memuat
gambar Drs Frans Eduay sedang berorasi dengan didampingi dua orang
yang diduga sebagai PNS dan Kepala Desa, serta menyerahkan
nama-nama saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Thomas
warga masyarakat.Oleh Bawaslu Provinsi Papua Tenggara, kemudian
laporan Sdr.Petrick Hokokai dituangkan ke dalam Formulir Model
B.1-DD dengan Nomor Registrasi 10/LP/PILEG/III/2014 dan diberikan
tanda terima kepada Pelapor sebagaimana tertuang dalam Formulir
Model B.3-DD dengan Nomor 10/LP/PILEG/III/2014.Dalam Uraian Singkat
Kejadian yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-DD dengan Nomor
Registrasi 10/LP/PILEG/III/2014 tersebut, Pelapor menerangkan bahwa
pada saat kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Frans
Eduay di Stadion Manggala Bagus pada tanggal 15 Maret 2014, juga
terlihat Kepala Desa Bangunrata atas nama Junaidi Takhir yang
bertindak sebagai Juru kampanye.
Instruksi Diskusi Kelompok1. 1 (Satu) Kelompok terdiri dari
20-25 Peserta;2. Anggota Kelompok menunjuk Ketua dan Sekretaris
Kelompok;
3. Ketua Kelompok bertugas memimpin proses diskusi Kelompok;4.
Sekretaris Kelompok bertugas mencatat Hasil Diskusi Kelompok;5.
Kelompok melakukan diskusi/ pembahasan terhadap Kasus;6. Kelompok
menentukan Peran dan menyiapkan dokumen sebagai berikut: a. Petugas
Penerima Laporan untuk menyiapkan:1) Berkas Penerimaan Laporan
(Form Model B.1-DD dan Model B.3-DD);2) Berkas SG1, SG2 dan SG3
Sentra Gakkumdu; 3) Daftar Hadir Klarifikasi;b. menyiapkan Berita
Acara Klarifikasi dan Berita Acara Sumpah (Saksi), terhadap;1)
Petrick Hokokai (Pelapor)2) Drs. Frans Eduay(Terlapor)3) Junaidi
Takhir (Kepala Desa Bangunrata)4) Thomas (saksi)c. menyiapkan
Kajian Hukum terhadap Laporan dugaan pelanggaran.
Diberikan Penomoran
lengkap
Laporan/
Temuan
Pengawas Pemilu
Pemeriksaan Kelengkapan
7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya
Dilengkapi
Belum
lengkap
Tanggal Diketahui/Ditemukan Tanggal Terakhir Melaporan ke PP
14
12.00
7
12.00
9
12
13
10
11
8
Apa saja konsekuensi Jika Diberikan Penomoran T/L dalam Kondisi
Belum Lengkap?
Harus dilakukan penanganan pelanggaran, pengkajian hukum dan
rekomendasi dalam koridor 3+2 hari penanganan
Waktu Penanganan Pelanggaran langsung berjalan sejak diterima
oleh Pengawas Pemilu
Terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilu, maka dalam waktu 1 x 24 jam
sejak diterima Temuan/Laporan harus diadakan Rapat Pembahasan
Sentra Gakkumdu
KENDALA DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN KLARIFIKASI
Diberikan penjelasan kepada Terlapor bahwa Klarifikasi tersebut
merupakan Hak/kesempatan bagi Terlapor untuk memberikan penjelasan.
Undangan diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan
memperhatikan batas waktu penaganan pelanggaran.
Tempat dan Waktu Klarifikasi diusahakan diadakan di Kantor
Pengawas Pemilu. Dalam hal tidak memungkinkan, maka dapat
dikomunikasikan kepada Para Pihak sepanjang dapat menjaga
integritas dan dan netralitas Pengawas Pemilu dalam melakukan
Klarifkasi. Diusahakan sedapat mungkin didapatkan keterangan yang
bersangkutan.
Pengawas Pemilu dapat mengupayakan dengan mencari kepada
pihak-pihak yang dimungkinkan mengetahui. Contoh: KPU/Peserta
Pemilu/Pelapor/pihak lainnya)
Terlebih dahulu diberikan penjelasan, dan apabila tetap tidak
berkenan maka dapat diberikan keterangan di dalam BA Klarifikasi
bahwa ybs tidak berkenan menandatangani BA Sumpah
KENDALA
Terlapor Tidak Berkenan Hadir dalam Undangan Klarifikasi;
Terlapor/Saksi/Ahli tidak dapat menghadiri Undangan Klarifikasi
sesuai dengan Tempat dan Waktu undangan Pengawas Pemilu;
Pengawas Pemilu kesulitan memperoleh Nomor Kontak Pihak yang
akan dimintakan Klarifikasi
Pihak yang diklarifikasi tidak mau menandatangani BA pengambilan
Sumpah
SOLUSI
||Rakernis Penanganan Pelanggaran Pemilu Regional I, Batam 14-18
Februari 2014)
