148

Laporan Rakornas 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Laporan Rakornas 2012

Citation preview

Page 1: Laporan Rakornas 2012
Page 2: Laporan Rakornas 2012

ii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan

Informatika (RAKORNAS KOMINFO) Tahun 2012 merupakan

representasi dari besarnya mimpi dan harapan seluruh masyarakat

Indonesia: An ICT Dream of Indonesia. Mimpi ini memperkuat

kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa masyarakat informasi

global hanya dapat tercipta melalui pendekatan yang berbasis multi-

stakeholder. Dengan kata lain, koordinasi dan kolaborasi antara

pemerintah, baik pusat dan daerah, pihak swasta, dan masyarakat

sangat diperlukan dalam mewujudkan mimpi tersebut. Kementerian

Komunikasi dan Informatika mencoba mentranslasikan an ICT dream of Indonesia dalam sebuah

kerangka visi: ”Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo

berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.”

Rakornas Kominfo Tahun 2012 menyediakan platform untuk dua pesan utama yang harus

sampai pada segenap stakeholder Kementerian Kominfo, yang pertama adalah keharusan seluruh

Indonesia untuk tersambung (connected )dan yang kedua adalah keharusan seluruh stakeholder

negeri ini untuk bersinergi. Dengan sinergi terjadilah apa yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas.

Namun apabila tidak tersambung antara satu daerah dengan daerah yang lain atau antara pemerintah

pusat dengan pemerintah daerah, tidak mungkin sinergi dapat tercipta. Hal inilah yang membuat

konektivitas menjelma sebagai

sebuah misi yang signifikansinya

diakui oleh seluruh sektor

pembangunan di Indonesia.

Indonesia,terdiri dari

17.508 pulau dalam rentangan

lebih dari 5.400 kilometer dari

Sabang sampai dengan Merauke dan memiliki keberagaman status ekonomi dan budaya dalam

masyarakatnya, memiliki tantangan yang besar terutama dalam penciptaan dan pemanfaatan

konektivitas. Hal ini menuntut segenap pemangku kepentingan (stakeholder) agar mampu duduk

bersama untuk mewujudkan national connectivity tersebut yang selaras dengan amanat Undang-

UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Tahun 2005–2025, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2010–2014 yang menuangkan realisasinya dalam wujud

yang lebih powerful yaitu National Broadband Network.

Mengapa broadband? Karena broadband akan merevolusi kehidupan setiap orang. Broadband

akan membantu memberikan perbaikan yang radikal dalam perawatan kesehatan, pendidikan,

transportasi, dan sektor lainnya: kapanpun, dimanapun. Broadband adalah sebuah teknologi penting

Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang

Komunikasi dan Informatika (RAKORNAS KOMINFO)

Tahun 2012 merupakan representasi dari besarnya

mimpi dan harapan seluruh masyarakat Indonesia:

An ICT Dream of Indonesia

Page 3: Laporan Rakornas 2012

iii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Peningkatan 10% pada

penetrasi broadband sektor

rumah tangga akan

memberikan stimulus

pertumbuhan GDP dalam range

0,1% sampai dengan 1,4%.

dimana dunia internasional mengakuinya melalui pembentukan Komisi Broadband untuk

Pembangunan Digital oleh ITU dan UNESCO.

Keberadaan teknologi broadband memegang peranan penting dalam perekonomian suatu

negara. Hal ini terbukti dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Bank Dunia yaitu: Extending

Reach dan Increasing Impact:. Information & Communications Technology for Development, pada

tahun 2009 yang menyimpulkan bahwa setiap kenaikan penetrasi broadband sebesar 10% akan

mendorong peningkatan Gross Domestik Product (GDP) nasional sebesar 1,38%. Studi menunjukkan

hasil yang positif yang sama dari investasi di infrastruktur broadband. Studi lainnya menunjukkan

bahwa peningkatan penetrasi broadband sebesar 10% dalam suatu tahun tertentu berkorelasi dengan

pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 1,5% setelah 5 (lima) tahun. Selain itu, peningkatan 10% pada

penetrasi broadband sektor rumah tangga akan memberikan stimulus pertumbuhan GDP dalam range

0,1% sampai dengan 1,4%. Kajian-kajian tersebut secara tidak langsung menyiratkan suatu pesan

bahwa kecepatan dan kesigapan suatu negara dalam menerapkan teknologi broadband akan

menghindari konsekuensi negatif bagi perekonomian nasional sebagai akibat keterlambatan

pengenalan dan implementasi layanan broadband.

Namun demikian, penetrasi broadband di

Indonesia baru mencapai kurang lebih 3-4% dan angka

ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan penetrasi

broadband dunia yang telah mencapai rata-rata 18%.

Sesuai dengan target penetrasi broadband nasional

sebesar 30% pada tahun 2014, maka Indonesia harus

bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan

tersebut. Dengan mengangkat topik tentang konektivitas

nasional ini, diharapkan Kementerian Kominfo dapat

meningkatkan peran aktifnya dalam segala

permasalahan terkait konektivitas nasional. Saya berharap Laporan PenyelenggaraanRakornas

Kominfo Tahun 2012 dapat mengukuhkan komitmen seluruh peserta dan stakeholder-nya dalam

memperkuat konektivitas nasional dan menjadikannya simbol dari eratnya koordinasi, kemitraan, dan

hubungan kerjasama yang selama ini telah terjalin. Diharapkan kerjasama tersebut dapat berlanjut

dalam bentuk Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Nasional di bidang komunikasi dan informatika

yang sifatnya mendukung penguatan konektivitas nasional demi menciptakan layanan publik

khususnya penetrasi broadband yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta, Juni 2012

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

BASUKI YUSUF ISKANDAR

Page 4: Laporan Rakornas 2012

iv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SAMBUTAN MENTERI

KEMKOMINFO

Yang Terhormat,

1. Menteri Pertanian;

2. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional

Pengelola Perbatasan (BNPP);

3. Menteri Perdagangan yang dalam hal ini diwakili Wakil

Menteri Perdagangan;

4. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;

5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB);

6. Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B);

7. Para Gubernur, Walikota, Bupati Undangan;

8. Sekretaris Jenderal dan Jajaran Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika; serta

9. Para Peserta Undangan Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Pencipta

Alam Semesta, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk

bisa berkumpul bersama dalam Rakornas Kominfo Tahun 2012.

Izinkanlah Saya berterima kasih, khususnya kepada Kepala Pemerintah Daerah, atau yang

dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Bidang Komunikasi dan Informatika, yang telah hadir pada

acara ini dan membuktikan komitmen mereka yang kuat di bidang komunikasi dan informatika. Kita

setuju bahwa dunia ini memiliki semua keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan, namun tanpa

adanya strong political will maka akan sangat minim pemanfaatan keterampilan dan sumber daya

tersebut.

Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang berbahagia,

Sadarkah Anda bahwa kehadiran Anda pada hari ini

merepresentasikan besarnya mimpi dan harapan seluruh

masyarakat Indonesia terhadap bidang komunikasi dan

informatika, an ICT dream of Indonesia. Mimpi ini memperkuat

kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa masyarakat informasi

global benar-benar hanya dapat tercipta melalui pendekatan yang

berbasis multistakeholder. Dengan kata lain, koordinasi dan

kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat

diperlukan dalam mewujudkan mimpi tersebut. Kementerian

Komunikasi dan Informatika mencoba mentranslasikan an ICT

dream of Indonesia dalam sebuah kerangka visi: “Indonesia

● ● ●

Masyarakat informasi

global benar-benar

hanya dapat tercipta

melalui pendekatan

yang berbasis

multistakeholder

● ● ●

Page 5: Laporan Rakornas 2012

v R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang

merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada tahun 2025, pendapatan per kapita (per capita GDP) penduduk Indonesia ditargetkan

akan mencapai sekitar 15.000 US Dolar, dengan Total GDP antara 4 sampai 5 triliun US Dolar. Saat

ini, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau lebih dikenal

dengan MP3EI dibuat untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang,

berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui langkah percepatan tersebut, Indonesia akan dapat

mendudukkan dirinya sebagai sepuluh negara besar dunia pada tahun 2025, dan enam negara besar

pada tahun 2050.

Untuk mencapai Visi Indonesia 2025, dirumuskan 3 (tiga) strategi dasar, yaitu:

(1) pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi,

(2) penguatan konektivitas nasional, dan

(3) penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional.

Penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah sekitarnya,

khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa

suksesnya percepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi

Indonesia sangat tergantung

seberapa kuat derajat konektivitas

ekonomi nasional dan

internasional Indonesia.

Dalam hal konektivitas,

Pemerintah merupakan motor

penggerak dalam menciptakan

serta membangun infrastruktur

dasar untuk mendukung integrasi perekonomian. Dalam mengembangkan sistem konektivitas dalam

koridor ekonomi, efektivitas dan efisiensi serta keterhubungannya secara global merupakan hal utama

yang harus dicapai. Untuk menciptakan hal tersebut, maka beberapa prinsip yang perlu diperhatikan

antara lain adalah:

(1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi;

(2) menurunkan biaya logistik;

(3) mengurangi ekonomi biaya tinggi;

(4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan

(5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitan itulah persoalan konektivitas nasional menjadi sangat relevan untuk dibahas dan

didiskusikan bersama oleh seluruh stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rapat

Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 dengan tema “Tumbuh

Melalui Konektivitas”.

Untuk mencapai Visi Indonesia 2025, dirumuskan

3 (tiga) strategi dasar, yaitu: pengembangan

potensi ekonomi melalui koridor ekonomi,

penguatan konektivitas nasional, dan

penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional

Page 6: Laporan Rakornas 2012

vi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Hadirin yang Saya muliakan,

Konektivitas Nasional (National Connectivity) sejatinya tercipta tidak hanya sekedar

memberikan konektivitas pada pengguna tetapi juga harus dapat memberikan nilai tambah (value

added) bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna tersebut pada khususnya sehingga dapat

menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih dinamis dan mampu mengakomodasi perkembangan

kebutuhan. Persoalan konektivitas antar koridor sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang

memungkinkan keterhubungan antar pulau dan wilayah dengan lebih cepat dan lebih murah. Era saat

ini menuntut segenap pemangku kepentingan (stakeholder) agar mampu duduk bersama dengan

didasari itikad baik untuk mewujudkan national connectivity tersebut yang diselaraskan dengan amanat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) Tahun 2005–2025, dan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2010–2014 sekaligus menuangkan realisasinya dalam

wujud yang lebih powerful yaitu National Broadband Network.

Mengapa broadband? Karena broadband akan merevolusi kehidupan setiap orang. Broadband

akan membantu memberikan perbaikan yang radikal dalam perawatan kesehatan, pendidikan,

transportasi, dan sektor lainnya: kapanpun, dimanapun. Broadband adalah sebuah teknologi penting

sejauh ITU dan UNESCO membentuk Komisi Broadband untuk Pembangunan Digital. Baru-baru ini,

Komisi menerbitkan satu set dari empat target baru bahwa negara-negara di seluruh dunia harus

berusaha untuk bertemu dalam rangka untuk memastikan populasi mereka berpartisipasi penuh dalam

knowledge-based society.

Keberadaan teknologi broadband memegang peranan penting dalam perekonomian suatu

negara. Hal ini terbukti dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Bank Dunia yaitu: Extending

Page 7: Laporan Rakornas 2012

vii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Reach dan Increasing Impact. Information & Communications Technology for Development, pada tahun

2009. Yang menyimpulkan bahwa setiap kenaikan penetrasi broadband sebesar 10% akan mendorong

peningkatan Gross Domestik Product (GDP) nasional sebesar 1,38%.

Studi menunjukkan hasil yang positif yang sama dari investasi di infrastruktur broadband. Studi

lainnya menunjukkan bahwa peningkatan penetrasi broadband sebesar 10% dalam suatu tahun

tertentu berkorelasi dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 1,5% setelah lima tahun. Selain

itu, peningkatan 10% pada penetrasi broadband sektor rumah tangga akan memberikan stimulus

pertumbuhan GDP dalam range 0,1% sampai dengan 1,4%. Kajian ini secara tidak langsung

menyiratkan suatu pesan bahwa kecepatan dan kesigapan suatu Negara dalam menerapkan teknologi

broadband akan menghindari konsekuensi negatif bagi perekonomian nasional sebagai akibat

keterlambatan pengenalan dan implementasi layanan broadband.

Hadirin yang saya muliakan,

Namun demikian, penetrasi broadband di Indonesia baru mencapai sekitar 3-4 %. Angka ini

masih tergolong kecil dibandingkan dengan penetrasi broadband dunia yang telah mencapai rata-rata

18%. Sesuai dengan target penetrasi broadband nasional sebesar 30% pada tahun 2014, maka

Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Berbagai upaya telah

dilakukan seperti dengan membangun infrastruktur utama jaringan backbone Fiber Optik yang

menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang kemudian akan dilanjutkan dengan membangun

jaringan fiber optik yg menghubungkan antar kota hingga sampai ke pengguna. Selain itu,

pembangunan infrastruktur tidak akan lengkap tanpa kehadiran aplikasi dan konten yang akan

memberi nilai lebih pada penerapan broadband sehingga mampu memberdayakan masyarakat.

Pengembangan infrastruktur di bidang komunikasi dan informatika baik untuk jaringan

backbone maupun jaringan akses telah banyak menyerap investasi. Diperkirakan untuk Capital

Expenditure (Capex), investasi bisa mencapai 6 Milyar USD per tahun. Menyadari hal itulah,

Page 8: Laporan Rakornas 2012

viii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kementerian Komunikasi dan Informatika berinisiatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur

dengan Program Universal Service Obligation (USO).

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah masih rendahnya keterkaitan antar

wilayah yang ditunjukkan dengan masih rendahnya ketersediaan infrastruktur untuk mendorong

aktivitas perekonomian. Ketersediaan infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di

wilayah timur Indonesia masih kurang memadai. Pengembangan infrastruktur Indonesia perlu

difokuskan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi biaya

transportasi dan biaya logistik sehingga dapat mendorong daya saing serta mempercepat distribusi

produk.

Dengan mengangkat topik tentang konektivitas nasional ini, Saya menghimbau seluruh jajaran

Kementerian Kominfo untuk tanggap dan aktif berperan dalam segala permasalahan terkait

konektivitas di seluruh daerah di Indonesia yang juga saya harapkan dapat didiskusikan bersama

dalam forum Rakornas ini. Saya berharap peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 mendapati forum ini

sebagai media untuk mendiskusikan dan memformulasikan solusi bersama terhadap masalah

konektivitas yang ada dan menjadikannya momentum untuk dapat mempererat koordinasi, kemitraan,

dan hubungan kerjasama yang selama in telah terbangun dengan baik.

Hadirin yang Saya muliakan,

Bukanlah apa yang kita tahu yang penting. Yang penting adalah: apa yang kita lakukan dengan

apa yang kita tahu. Apa yang akan kita semua lakukan dalam pertemuan pada hari ini dan

setelahnyalah yang benar-benar penting. Saya menyampaikan bahwa kesuksesan tertinggi berasal

dari keberanian kita untuk mengambil tindakan, berinovasi, dan kemauan untuk melakukan koreksi

dalam segala aksi dan tindakan kita. Saya dan segenap jajaran pimpinan Kementerian Komunikasi dan

Informatika berkomitmen penuh terhadap penguatan konektivitas nasional dan implementasi teknologi

broadband yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Dan perkenankanlah Saya untuk mengajak Anda untuk bekerja sama dalam segala bentuk

Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Nasional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang sifatnya

mendukung penguatan konektivitas nasional demi menciptakan layanan publik khususnya penetrasi

broadband yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, Juni 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Page 9: Laporan Rakornas 2012

ix R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

EXECUTIVE SUMMARY

ementerian Komunikasi dan Informatika

melaksanakan tugas pemerintahan dan

pembangunan di bidang komunikasi dan informatika

sebagai pembuat kebijakan, regulator, fasilitator, dan

implementator untuk hal-hal tertentu (seperti program

penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi,

penyiaran dan pengembangan teknologi informasi dan

komunikasi, serta peningkatan layanan informasi publik) yang

diharapkan dapat menjadi pendukung percepatan pembangunan nasional. Dalam mencapai visi 2045

yaitu Indonesia Maju dan Modern dibentuklah Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia yang merupakan tools untuk menunjang perencanaan pembangunan yang termuat

dalam RPJMN dan RPJPN. Dalam kerangka MP3EI, penguatan konektivitas nasional menjadi salah

satu dari 3 (tiga) strategi dasar untuk mencapai visi 2025. Hal ini merupakan core competence dari

Kementerian Kominfo dan dalam Rakornas Kominfo Tahun 2012 disosialisasikan sejauh mana agenda

penguatan konektivitas nasional telah terlaksana. Diharapkan seluruh stakeholder Kementerian

Kominfo dapat aware terhadap rencana ini agar segala kebijakan, program/ kegiatan, dan rencana aksi

yang dibuat di bidang komunikasi dan informatika oleh para stakeholder tersebut berjalan sinergis dan

mengacu pada MP3EI.

Penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah

sekitarnya, khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan. Sehingga dapat

dikatakan bahwa suksesnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sangat

tergantung seberapa kuat derajat konektivitas ekonomi nasional dan internasional Indonesia. Untuk

menciptakan hal tersebut, maka beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

(a). meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi;

(b). menurunkan biaya logistik;

(c). mengurangi ekonomi biaya tinggi;

(d). mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan

(e). mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitan itulah persoalan konektivitas nasional menjadi sangat relevan untuk dibahas dan

didiskusikan bersama oleh seluruh stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rapat

Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 dengan tema ”Tumbuh

Melalui Konektivitas”.

Tujuan dari dilaksanakannya Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 adalah untuk

mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika

Tahun 2012 untuk mewujudkan Konektivitas Nasional (National Connectivity) yang memberikan nilai

tambah (value added) bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna pada khususnya sehingga

dapat menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih dinamis dan mampu mengakomodasi

perkembangan kebutuhan masyarakat dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia

K

Page 10: Laporan Rakornas 2012

x R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(NKRI).Selain itu, Rakornas Kominfo Tahun 2012 diharapkan dapat menampung masukan dari

stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan mengevaluasi sekaligus

menyempurnakan formulasi kebijakan, program/kegiatan, dan rencana aksi yang akan dirumuskan

terkait dengan memperkuat konektivitas nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat Indonesia. Sasaran dari pelaksanaan Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 ini antara

lain:

a. Terciptanya penguatan konektivitas nasional sesuai dengan kerangka MP3EI yang tercipta melalui

koordinasi Kementerian Kominfo dengan dinas-dinas di Daerah, Kementerian/Lembaga; serta

Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dan lain-lain.

b. Terlaksananya koordinasi yang interaktif dan berkelanjutan antara Kementerian KOMINFO dan

para pemangku kepentingan (stakeholders) ,instansi pemerintah pusat, serta pemerintah Daerah

(melalui Dinas/Badan Infokom Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam mewujudkan Indonesia

Tersambung 2012 yang masih dalam roadmap untuk mencapai Indonesia Maju dan Modern 2025.

Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun

2012 diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2012, di Grand Sahid Hotel, Jakarta. Peserta Rakornas

Kominfo Tahun 2012 seluruhnya berjumlah kurang lebih 491 orang yang terdiri dari Peserta Daerah

yaitu Kepala Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas Perhubungan dari seluruh Indonesia;

pegawai Kementerian KOMINFO yang terdiri dari Eselon I, Eselon II, dan Eselon III,

Kementerian/Lembaga; dan Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dan lain-lain.

Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 dibuka dengan laporan mengenai penyelenggaraan

Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo

selaku Ketua Pelaksana Rakornas Kominfo Tahun 2012. Dilanjutkan kemudian dengan pemberian

Keynote Speech oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tema ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian

Kominfo dengan beberapa Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Peserta Daerah 47%

Internal Kominfo 33%

Kementerian/ Lembaga 15%

Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.

7%

Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012

Peserta Daerah

Internal Kominfo

Kementerian/Lembaga

Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.

Page 11: Laporan Rakornas 2012

xi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. KEMENTERIAN/LEMBAGA NO. SURAT TENTANG

1. Universitas Airlangga 345/MoU/M.KOMINFO/06/2012 Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi dan Informatika

2. Kementerian Pertanian 346/M.KOMINFO/6/2012 Pengembangan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi dan Informatika Sektor Pertanian

3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

347/M.KOMINFO/6/2012

Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

4. Kementerian Perdagangan 348/M.KOMINFO/6/2012

Pengembangan Sektor Perdagangan Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

5. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

349/M.KOMINFO/6/2012 Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah Tertinggal

6.

Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)

350/M.KOMINFO/6/2012

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

351/M.KOMINFO/6/2012 Pemanfaatan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Bidang Penanggulangan Bencana

Setelah penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) selesai, masing-masing

Menteri/Kepala/Perwakilan dari instansi masing-masing memberikan keynote speech terkait dengan

tema Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disinergikan dengan peran dari masing-masing instansi

dalam pembangunan nasional sebagai berikut:

NO. NARASUMBER KEYNOTE SPEECH

1. Menteri Pertanian ”Pemberdayaan TIK di Sektor Pertanian”

2. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

”Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia”

3. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ”Pemberdayaan Daerah Tertinggal Melalui Konektivitas TIK”

4. Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Perdagangan

”Peran e-Logistik dalam Menunjang Broadband Economy”

5. Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)

”Peran TIK dalam Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat”

Page 12: Laporan Rakornas 2012

xii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini sekaligus sebagai ajang pemberian penghargaan

Peringkat e-Government Indonesia (PeGI) terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil

menerapkan e-Government di lingkungannya. Berikut adalah pemerintah daerah yang berhasil

mendapatkan penghargaan di Tahun 2012:

a. Pemerintah Kota Surabaya

b. Pemerintah Kota Malang

c. Pemerintah Kabupaten Lamongan

d. Pemerintah Kota Pekalongan

e. Pemerintah Kota Medan

f. Pemerintah Kota Surakarta

Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini dititikberatkan kepada permasalahan konektivitas,

baik dari sisi pemanfaatan yang disajikan dalam bentuk Best Practice (Kota Surabaya dan Kabupaten

Kupang), maupun dari sisi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, yang dalam hal ini diwakili

oleh pihak pemerintah dan dunia usaha. Topik yang menjadi pembahasan dalam diskusi panel yaitu:

NO. NARASUMBER TOPIK

1. Walikota Surabaya ”Best Practice: Surabaya Cyber City”

2. Bupati Kabupaten Kupang ”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah: Kasus Kabupaten Kupang”

3. Direktur Utama PT. Telkom ”Indonesia Digital Network (idNet): Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband”

4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas ”Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI”

5. Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI

”Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected”

6. Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DetikNas)

”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”

Untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan Rakornas Bidang Kominfo yang

merupakan perhelatan terbesar Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun-tahun berikutnya,

maka dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 yang

terkait beberapa hal sebagai berikut:

1) Acara Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012

a. Diusahakan untuk mengundang Presiden atau Wakil Presiden untuk membuka Rakornas

tahun berikutnya agar atensi terhadap acara tersebut lebih besar dan tujuan dan sasaran

Rakornas dapat lebih tersosialisasikan.

b. Biro Perencanaan harus memiliki tayangan Profil Rakornas Kominfo (year-to-year) untuk

ditampilkan pada Rakornas tahun depan.

Page 13: Laporan Rakornas 2012

xiii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

c. Adakan survey satisfactory dari peserta dan narasumber sebagai evaluasi dan masukan

untuk panitia.

d. Sistem absensi peserta diubah menggunakan komputer dan form isian absensi dibuat nomor

telepon/fax dan alamat kantor.

2) Persiapan dan Administrasi Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012

a. Diperlukan sistem konfirmasi peserta untuk mengantisipasi jumlah peserta yang hadir pada

hari-H. Alternatif yang dapat digunakan adalah:

Online registration

Formulir konfirmasi pada undangan pos

Hotline Rakornas Kominfo

b. Rapat Gladi Bersih diadakan pada malam sebelum acara dan bertempat di venue acara.

Pada rapat ini harus disiapkan check list final yang terbagi atas:

Tugas (disertai dengan konfirmasi jumlah peserta dan komposisinya)

Perlengkapan

Narasumber dan Tamu VIP

3) Perlengkapan Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012

a. Diperlukan satu line telepon dan mesin fax khusus untuk Rakornas Kominfo yang terpisah

dari milik Biro Perencanaan untuk membantu pengiriman undangan dan melancarkan laju

informasi.

b. Pada rapat Gladi Bersih di venue acara, diharuskan menyediakan proyektor untuk

memaparkan persiapan dan check-list.

c. Pengecekan ketersediaan fasilitas Ruang Sidang pada venue harus dilakukan sejak

pembuatan kontrak dengan pihak hotel dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja di

lingkungan Kementerian Kominfo, seperti ukuran LCD dan besar lumense dari OHP, sofa

untuk tamu VIP (front row), sound system dan sound man, map batik untuk MOU, dan lain-

lain.

4) Publikasi dan Dokumentasi Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012

a. Pelaksanaan publikasi harus intensif dan dimulai minimal H-1 bulan pelaksanaan.

b. Materi publikasi harus lebih meningkat dari segi kuantitas agar gaung dari perhelatan

terbesar Kementerian Kominfo ini dapat terdengar sampai ke seluruh penjuru Indonesia.

c. Dokumentasi foto dan video harus diperbanyak dan dikhususkan pembagian tugasnya.

5) Pameran Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012

a. Peserta pameran kurang terinformasikan dari jauh hari mengenai fasilitas yang mereka

dapatkan, tata tertib, dan lain-lain.

b. Panitia kurang sigap dalam menginformasikan mengenai pameran Rakornas kepada Satker

yang berminat menjadi peserta pameran dan minimnya rapat koordinasi khusus pameran.

Page 14: Laporan Rakornas 2012

xiv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

c. Tempat pameran kurang dapat mengakomodir banyaknya peserta pameran dari internal oleh

karena itu peserta eksternal sudah tentu tidak dapat spot.

d. Tata letak pameran harus dibedakan dari forum konsultasi yang sifatnya ”serius” dengan

booth pameran yang dalam konsep pamerannya banyak menampilkan entertainment.

e. Petugas yang bertugas membangun rangka pameran harus dikoordinasikan siapa yang akan

menanggung konsumsinya karena jumlahnya banyak dan apabila tidak diperhitungkan akan

sangat merugikan.

6) Protokoler Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012

a. Dresscode untuk pejabat setingkat Menteri dan Eselon I adalah Pakaian Dinas Harian (PDH),

bukan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

b. Daftar undangan VIP harus dibuatkan name tag pada bangkunya dengan penempatan yang

strategis.

c. Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan.

d. Masih banyak undangan VIP yang kurang mendapatkan pelayanan dari segi protokoler.

Dengan adanya evaluasi terkait beberapa hal dalam penyelenggaraan Rakornas Bidang

Kominfo Tahun 2012 tersebut, diharapkan kualitas penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya dapat

lebih meningkat lagi dan mengusung tema yang semakin strategis terkait dengan peranan bidang

komunikasi dan informatika di Indonesia.

Page 15: Laporan Rakornas 2012

xv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEYNOTE SPEECH

MENTERI PERTANIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat,

Menteri Komunikasi dan Informatika RI;

Menteri Perdagangan RI;

Menteri Dalam Negeri RI;

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI; serta

Undangan dan Hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat

dan hidayahNya, kita dapat berkumpul di Hotel Grand Sahid - Jakarta dalam keadaan sehat wal’afiat,

dalam rangka menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Penyelenggaraan

Diseminasi Informasi dan Informatika Sektor Pertanian pada Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang

Komunikasi dan Informatika Tahun 2012. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima

kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas terselenggaranya penandatanganan

Kesepakatan Bersama ini.

Hadirin yang saya hormati,

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan perubahan tatanan

sistem informasi yang berpengaruh cepat terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Era informasi digital melalui media elektronik dan alur informasi melalui sistem jaringan

dunia maya telah merambah sampai ke pelosok-pelosok desa. Dengan semakin berkembangnya

teknologi informasi dan komunikasi, peran dan fungsi pelayanan informasi pertanian yang

dikembangkan oleh Kementerian Pertanian harus mampu melakukan berbagai penyesuaian dalam

mengembangkan sistem diseminasi informasi dan informatika di sektor pertanian agar informasi dan

teknologi pertanian dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat pertanian, khususnya di perdesaan.

Hadirin yang saya hormati,

Laju pembangunan pertanian yang semakin dinamis menuntut percepatan adopsi teknologi oleh

pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian. Dalam merespon tuntutan tersebut, Kementerian

Pertanian telah menghasilkan berbagai paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh

pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas produk

pertanian. Berbagai varietas, klon dan jenis ternak berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk

dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti, masyarakat, petani dan swasta.

Namun, berbagai paket teknologi tersebut masih belum sepenuhnya dapat diadopsi oleh pelaku utama

dan pelaku usaha sektor pertanian.

Page 16: Laporan Rakornas 2012

xvi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Guna mewujudkan percepatan

penyampaian informasi dan

teknologi pertanian kepada

pelaku utama dan pelaku usaha

sampai di tingkat desa,

Kementerian Pertanian

memandang perlu untuk

melakukan kerjasama dengan

Kementerian Komunikasi dan

Informatika dalam

pelaksanaan program dan

kegiatan penyelenggaraan

diseminasi informasi dan

informatika sektor pertanian.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam rangka meningkatkan diseminasi informasi

dan teknologi pertanian, Kementerian Pertanian telah

mengembangkan berbagai sistem informasi dan

komunikasi berbasis digital, seperti Cyber Extension, e-

Petani, Sistem Informasi Pasar, Informasi Harga

menggunakan Seluler, Sistem Perijinan On-line dan lain-

lain. Guna mewujudkan percepatan penyampaian

informasi dan teknologi pertanian kepada pelaku utama

dan pelaku usaha sampai di tingkat desa, Kementerian

Pertanian memandang perlu untuk melakukan kerjasama

dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam

pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan

diseminasi informasi dan informatika sektor pertanian.

Oleh karena itu, kami menyambut baik dengan telah

tersedianya fasilitas di Kementerian Komunikasi dan

Informatika berupa Mobile Community Acces Point (M-

CAP), Community Acces Point (CAP) di tingkat

kabupaten/kota, Pusat Layanan Internet Kecamatan

(PLIK) di tingkat kecamatan dan Warung Internet Desa (WARDES) di tingkat desa/kelurahan.

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membangun kerjasama dan komunikasi antara

Kementerian Pertanian dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan

percepatan penyampaian informasi dan teknologi pertanian guna mendukung pembangunan pertanian.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: Pertama, pelaksanaan diseminasi informasi di

sektor pertanian; Kedua, pengembangan kelompok informasi masyarakat pertanian; Ketiga,

pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pertanian;

Keempat, pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika; dan Kelima, pemanfaatan sarana

dan prasarana komunikasi dan informatika.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap Kesepakatan Bersama ini dapat segera

diimplementasikan di kedua sektor guna mewujudkan percepatan informasi dan teknologi pertanian

dalam rangka mendukung upaya pembangunan pertanian, khususnya di perdesaan.

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MENTERI PERTANIAN

ttd

SUSWONO

Page 17: Laporan Rakornas 2012

xvii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEYNOTE SPEECH

MENTERI DALAM NEGERI

(selaku Kepala BNPP)

2. Indonesia secara geografis terletak diantara dua benua dan

dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia),

memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan

geoekonomi global dan regional. Indonesia berbatasan

dengan 10 negara.

a) Batas Darat : Malaysia, PNG, dan Timor Leste, dengan garis perbatasan darat secara

keseluruhan sepanjang 3.032 km.

b) Batas Laut : Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India,

Republik Palau, Vietnam, dan Thailand.

3. NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya

serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya.

4. Pengelolaan kawasan perbatasan negara, masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain:

a) Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih terisolir dan kondisi sosial ekonomi masih

tertinggal, padahal potensi sumber daya cukup besar;

b) Kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga

pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah;

c) Terjadi kasus-kasus pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh warga masyarakat RI ke

negara Malaysia dan sebaliknya;

d) Ada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara Malaysia yang

dapat menimbulkan kecemburuan; dan

e) Beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan

belum tuntas.

5. Dasar hukum pembentukan kelembagaan BNPP adalah:

a) UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

b) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

6. Berdasarkan pasal 6 Perpres Nomor 12 Tahun 2010, susunan keanggotaan BNPP terdiri dari:

a) Ketua Pengarah : Menko Polhukam b) Wakil Ketua Pengarah I : Menko Perekonomian c) Wakil Ketua Pengarah II : Menko Kesra d) Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri e) Anggota : 1. Menteri Luar Negeri 2. Menteri Pertahanan

Page 18: Laporan Rakornas 2012

xviii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3. Menteri Hukum dan HAM 4. Menteri Keuangan 5. Menteri Pekerjaan Umum 6. Menteri Perhubungan 7. Menteri Kehutanan 8. Menteri Kelautan dan Perikanan 9. Menteri PPN/Kepala Bappenas 10. Menteri PDT 11. Panglima TNI 12. Kapolri 13. Kepala BIN 14. Kepala Bakorsurtanal 15. Gubenur Provinsi Perbatasan

7. Tugas BNPP berdasarkan pasal 15 UU No. 43 Tahun 2008 dan Pasal 3 Perpres No. 12 Tahun

2010 adalah:

a) Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;

b) Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;

c) Mengkoordinasikan pelaksanaan;

d) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan

kawasan perbatasan.

8. Berdasarkan uraian tugas, BNPP berperan selaku:

a) Regulator: perumus kebijakan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan

kawasan perbatasan;

b) Akselerator: pendorong percepatan pembangunan perbatasan dan penyelesaian berbagai

masalah batas wilayah negara;

c) Koordinator: penggerak 4 pilar (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Dunia

Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat) untuk ”mengeroyok” perbatasan negara;

d) Dinamisator: BNPP seperti air yang mengisi celah kosong (filling the gap) ketika tidak ada

program dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi meskipun

sudah diingatkan dan sangat mendesak dibutuhkan masyarakat perbatasan, maka BNPP akan

mengisinya.

9. Dokumen pengelolaan perbatasan yang menjadi acuan Badan Nasional Pengelola Perbatasan,

Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) di daerah adalah:

a) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Grand

Design/Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun

2011-2025 (Jangka Panjang);

b) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Jangka

Menengah);

c) Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang

pengaturannya ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola

Perbatasan. Untuk tahun 2012, telah ditetapkan:

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana

Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2012.

Page 19: Laporan Rakornas 2012

xix R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012.

10. Pengembangan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan melalui konsolidasi

dan peran BNPP, didesain dalam 5 tahapan sebagai berikut:

a) Tahap Inisiasi (2010), diawali dengan pembentukan lembaga, pengisian pejabat dan

karyawannya, penyediaan anggaran, penyediaan kantor dan perlengkapannya, tata usaha

hubungan antar instansi, penyiapan dokumen pengelolaan, penyiapan standard operating

procedure, dan koordinasi awal lintas sektoral dan jaring kemitraan;

b) Tahap Instalasi (2011), mulai dibangun hubungan kerjasama dengan berbagai sektor terkait,

penyiapan kelembagaan di daerah, koordinasi pelaksanaan program berdasarkan Rencana

Induk dan Rencana Aksi serta pelaksanaan berbagai program lintas sektor di perbatasan

sesuai dengan Rencana Aksi 2011;

c) Tahap Konsolidasi (2012), mengkonsolidasikan seluruh kekuatan dan peluang yang ada,

langkah nyata untuk melaksanakan semua tahapan ”menggiring” seluruh inputs pembangunan

ke lokasi prioritas, koreksi kekurangan sebelumnya melalui evaluasi, melaksanakan Rencana

Aksi 2012 dan menyiapkan Rencana Aksi 2013;

d) Tahap Stabilisasi (2013), diharapkan kondisi sudah stabil, dimana pengelolaan perbatasan

sudah sesuai dengan sistem koordinasi dan program-program yang dilaksanakan telah

terfokus pada lokasi-lokasi prioritas di wilayah konsentrasi pengembangan secara terpadu dan

perbagai rintisan perubahan sudah mulai nampak kemajuan;

e) Tahap Akselerasi (2014), akan dilakukan langkah-langkah percepatan atas sektor-sektor

unggulan dan yang paling dibutuhkan untuk mencapai kinerja maksimum Pengelolaan Batas

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

11. Agenda Utama Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014:

a) Penetapan dan penegasan batas wilayah negara;

b) Peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum;

c) Pengembangan ekonomi kawasan;

d) Pemenuhan kebutuhan sosial dasar;

e) Penguatan kelembagaan.

12. Dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, untuk

periode 2011-2014, wilayah penanganan difokuskan pada 12 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan 111

kecamatan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri), terbagi dalam 3 kelompok, yaitu Lokpri I, Lokpri II, dan

Lokpri III (baik di darat maupun di laut), dengan kriteria:

a) Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau terdapat exit/entry

point (di darat).

b) Kecamatan yang secara tradisional memiliki interaksi intensif dari sisi sosial, budaya, maupun

ekonomi dengan penduduk negara tetangga di sebelahnya (ditandai dengan adanya exit/entry

point melalui laut yang disepakati dengan negara tetangga).

c) Kecamatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

d) Kecamatan yang memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

e) Pertimbangan khusus.

Page 20: Laporan Rakornas 2012

xx R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

13. Dalam rangka mengoptimalkan peran serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

terkait dengan pembangunan perbatasan negara, telah dan akan dilaksanakan program

pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan wilayah perbatasan, melalui kerjasama

dengan berbagai stakeholders, dan berbagai program lain yang lebih berorientasi ke wilayah

perbatasan yang disusun secara komprehensif dan integral melalui Program Gerakan

Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbang Dutas), pada tahun 2012 dilaksanakankan:

a) Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh (telah dilaksanakan pada

tanggal 5 – 8 Januari 2012, alokasi anggaran dari BNPP, Kementerian/Lembaga, dan

Pemerintah Daerah sebesar Rp. 208.519.895 Milyar;

b) Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik (Dilaksanakan pada

tanggal 27 – 29 Mei 2012, alokasi anggaran dari BNPP, Kementerian/Lembaga, dan

Pemerintah Daerah sebesar Rp. 779.911.759 Milyar,

c) Provinsi Papua, Kabupaten Keerom (akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2012); dan

d) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu (akan dilaksanakan pada bulan Agustus

2012).

14. Kesimpulan:

a) Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini

masih secara parsial, dapat diintegrasikan penanganannya secara komprehensif, integral dan

terukur oleh BNPP;

b) Sekretariat tetap BNPP dapat berfungsi sebagai clearing house dalam memverifikasi,

memfasilitasi, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran

pembangunan perbatasan oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders);

c) Grand Design, Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan

Kawasan Perbatasan menjadi acuan BNPP, Kementerian/Lembaga terkait, dan BPP di daerah

dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;

d) Melalui ketiga dokumen Pengelolaan Perbatasan Negara (Grand Design, Rencana Induk, dan

Rencana Aksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan

secara bertahap dan terukur akan menjadikan wilayah perbatasan sebagai Halaman Depan

Negara Republik Indonesia.

MENTERI DALAM NEGERI

SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

ttd

GAMAWAN FAUZI

Page 21: Laporan Rakornas 2012

xxi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEYNOTE SPEECH

MENTERI PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Sesuai dengan undangan yang disampaikan Panitia, maka

berikut akan disampaikan "keynote speech" yang berjudul

"Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal".

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan lebih dari 66 tahun sejak Indonesia merdeka telah

menghasilkan kemajuan di berbagai bidang. Namun demikian disadari sampai saat ini masih

menyisakan permasalahan kesenjangan wilayah.

Pemerintah memiliki komitmen untuk terus menangani

permasalahan kesenjangan ini, diantaranya dilakukan

melalui penetapan ”Daerah Tertinggal, Terdepan,

Terluar, dan Pasca Konflik" sebagai Prioritas Nasional X

dalam RPJM Nasional 2010-2014”. Pengertian dari

Daerah Tertinggal yaitu daerah kabupaten yang

masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang

dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Daerah

tertinggal ditetapkan berdasarkan 6 (enam) kriteria

utama, yaitu: 1). Ekonomi, 2). Sumber Daya Manusia,

3). Infrastruktur, 4). Kapasitas Kelembagaan, 5).

Aksesibilitas, dan 6). Karakteristik Daerah. Berdasarkan

kriteria tersebut dalam RPJM Nasional 2010-2014 telah

ditetapkan 183 kabupaten yang dikatagorikan sebagai

daerah tertinggal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di

wilayah Sumatera ada 46 kabupaten (25%), Jawa dan Bali

ada 9 kabupaten (5%), Kalimantan ada 16 kabupaten (9%), Sulawesi ada 34 kabupaten (19%), Nusa Tenggara

ada 28 kabupaten (15%), Maluku 15 kabupaten (8%), dan Papua ada 35 kabupaten (19%).

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sebagai bagian dari Kabinet Indonesia

Bersatu (KIB II) diantaranya memiliki tugas pokok dan fungsi: 1) Merumuskan dan menetapkan

kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal. Target yang hendak dicapai pada

Tahun 2014 dari pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal, seperti tertuang dalam RPJM Nasional

2010-2014, yaitu: 1) Mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1%; 2) Menurunkan penduduk miskin

menjadi 14,2%; 3) Meningkatkan IPM menjadi 72,2%; dan 4) Terentaskannya daerah tertinggal

sedikitnya 50 Kabupaten.

Pengertian dari

Daerah Tertinggal

yaitu daerah

kabupaten yang

masyarakat serta

wilayahnya relatif

kurang berkembang

dibandingkan daerah

lain dalam skala

nasional.

Page 22: Laporan Rakornas 2012

xxii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

II. PERMASALAHAN UMUM DAERAH TERTINGGAL

Kesenjangan antar wilayah yang terjadi

saat ini diantaranya ditunjukkan oleh masih

tingginya disparitas kualitas sumber daya

manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan

perekonomian antar daerah, serta belum

meratanya ketersediaan infrastruktur antar

wilayah. Daerah-daerah yang dikategorikan

sebagai daerah tertinggal memiliki pencapaian

pembangunan yang rendah, serta indeks

kemajuan pembangunan ekonomi dan

sumberdaya manusia di bawah rata-rata indeks

nasional.

Permasalahan umum yang dimiliki

daerah tertinggal diantaranya:

1. Pengelolaan potensi sumber daya lokal

dalam pengembangan perekonomian

daerah tertinggal masih belum optimal.

Hal ini disebabkan oleh: (1) rendahnya

kemampuan permodalan, penguasaan

teknologi, informasi pasar dan investasi

dalam pengembangan produk unggulan

daerah, dan (2) rendahnya kapasitas

kelembagaan pemerintah daerah dan

masyarakat dalam pengelolaan

sumberdaya lokal;

2. Kualitas sumber daya manusia dan

tingkat kesejahteraan masyarakat

daerah tertinggal masih rendah. Hal ini

tercermin dari rendahnya tingkat

pendidikan dan keterampilan angkatan

kerja, rendahnya derajat kesehatan

masyarakat, dan tingginya tingkat

kemiskinan;

3. Koordinasi antarpelaku pembangunan

di daerah tertinggal masih lemah, karena

belum dimanfaatkannnya kerjasama antar

daerah tertinggal pada aspek

perencanaan, penganggaran dan

pelaksanaan pembangunan;

4. Kebijakan afirmatif kepada daerah

tertinggal yang belum optimal,

khususnya pada aspek kebijakan

perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian

pembangunan;

5. Aksesibilitas daerah tertinggal terhadap

pusat-pusat pertumbuhan wilayah

masih rendah, khususnya terhadap

sentra-sentra produksi dan pemasaran

karena belum didukung oleh sarana dan

prasarana angkutan barang dan

penumpang yang sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik daerah

tertinggal;

6. Sarana dan prasarana pendukung

ekonomi lainnya masih terbatas, yang

meliputi energi listrik, telekomunikasi,

irigasi dan air bersih.

Mengingat kompleksnya permasalahan

yang dialami daerah tertinggal, maka dalam

penanganannya harus bersifat lintas bidang.

Dalam hal ini percepatan pembangunan

tertinggal perlu didukung peran aktif dan

kerjasama yang terpadu dari seluruh sektor

terkait.

III. ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL

A. Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan sasaran

pembangunan daerah tertinggal, arah kebijakan

pembangunan daerah tertinggal adalah untuk

melakukan percepatan pembangunan daerah

tertinggal dengan meningkatkan pengembangan

perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya

manusia yang didukung oleh kelembagaan dan

ketersediaan infrastruktur perekonomian dan

pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal

dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat

guna dapat mengatasi ketertinggalan

Page 23: Laporan Rakornas 2012

xxiv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

pembangunannya dari daerah lain yang sudah

relatif lebih maju.

Upaya pengentasan Daerah tertinggal

dapat diatasi dengan upaya:

1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan

ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6

persen pada tahun 2010 menjadi 7,1

persen pada tahun 2014;

2. Berkurangnya persentase penduduk miskin

di daerah tertinggal pada tahun 2010 dari

sebesar 18,8 persen menjadi 14,2 persen

pada tahun 2014; dan

3. Meningkatnya kualitas sumberdaya

manusia di daerah tertinggal yang

ditunjukkan oleh peningkatan indeks

pembangunan manusia (IPM) pada tahun

2010 sebesar 67,7 menjadi 72,2 pada

tahun 2014.

B. Strategi Pembangunan Daerah

Tertinggal

Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh

melalui strategi pembangunan yang disesuaikan

dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal

dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi lokal di daerah

tertinggal;

2. Penguatan kelembagaan masyarakat dan

pemerintah daerah dalam pengelolaan

sumber daya lokal di daerah tertinggal;

3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang

berkualitas dan terjangkau di daerah

tertinggal;

4. Peningkatan pelayanan pendidikan yang

berkualitas di daerah tertinggal;

5. Peningkatan sarana dan prasarana

infrastruktur daerah tertinggal serta

peningkatan aksesibilitas daerah

tertinggal dengan pusat-pusat

pertumbuhan.

Strategi pengembangan ekonomi lokal

di daerah tertinggal ditujukan untuk

mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber

daya alam secara berkelanjutan dengan

menekankan pada pengembangan daerah pusat

pertumbuhan, pusat produksi, serta

meningkatkan pertumbuhan usaha mikro kecil

menengah dan koperasi. Untuk mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tertinggal,

dibutuhkan dukungan penguatan sentra

produksi/klaster usaha skala mikro dan kecil; dan

pengembangan kawasan transmigrasi yang

berada di daerah tertinggal, baik dari segi

kualitas sumber daya manusia, maupun sarana

dan prasarana kawasan transmigrasi. Upaya lain

yang juga diperlukan dalam rangka

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk

unggulan lokal, melalui dukungan

pengembangan dan pendayagunaan.

Strategi penguatan kelembagaan

masyarakat dan pemerintah daerah dalam

pengelolaan sumber daya lokal di daerah

tertinggal diperlukan untuk meningkatkan

perekonomian daerah tertinggal. Hal ini dilakukan

melalui penguatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah, kelembagaan sosial

masyarakat dan lembaga perekonomian lokal di

daerah tertinggal. Di samping itu, penguatan

kelembagaan perlu didukung dengan kerjasama

antar lembaga, sehingga terjadi sinergi peran

yang baik dan terpadu dalam rangka

mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal

di daerah tertinggal.

Strategi peningkatan pelayanan

kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di

daerah tertinggal perlu didukung melalui

peningkatan pelayanan kesehatan. Pelayanan

kesehatan khusus juga dibutuhkan untuk daerah

tertinggal dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar)

melalui pelayanan medik spesialis di RS

bergerak, pemberian insentif khusus terhadap

tenaga kesehatan yang didayagunakan di daerah

Page 24: Laporan Rakornas 2012

xxv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

tertinggal dan pulau kecil terdepan (terluar), serta

pemberian Jamkesmas.

Strategi peningkatan pelayanan

pendidikan yang berkualitas di daerah

tertinggal berorientasi pada upaya mengatasi

permasalahan rendahnya tingkat pendidikan dan

keterampilan angkatan kerja di daerah tertinggal.

Peningkatan pelayanan pendidikan ini tidak

hanya difokuskan pada pendidikan dasar,

menengah dan kejuruan, tetapi terutama pada

pendidikan luar sekolah berupa pendidikan

keterampilan hidup (life-skill) melalui lembaga

kursus dan pelatihan lainnya yang berorientasi

untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan

ekonomi produktif. Untuk mendukung

pemerataan tenaga pendidik, diperlukan

keberpihakan kepada daerah tertinggal melalui

adanya pemberian insentif khusus terhadap

tenaga pendidik yang berada di daerah

tertinggal, serta adanya peningkatan kompetensi

dan profesionalisme tenaga pendidik di daerah

tertinggal.

Strategi peningkatan sarana dan

prasarana di daerah tertinggal ditujukan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi dan

perbaikan kondisi perekonomian masyarakat.

Dukungan terhadap sarana dan prasarana yang

diperlukan diantaranya melalui pembangunan

pasar tradisional, pembangunan jalan dan

jembatan, transportasi keperintisan,

permukiman, serta pembangunan sarana dan

prasarana informatika di daerah tertinggal.

IV. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INFORMATIKA

Pembangunan sarana dan prasarana informatika di daerah tertinggal dilakukan dalam rangka

mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat. Sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya, maka pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana informatika ini

dapat dipenuhi melalui peran serta dan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

dan Daerah. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sendiri telah memberikan Bantuan

Sosial kepada beberapa Daerah Tertinggal yang bersifat insentif, dalam bentuk: Warung Informasi

Masyarakat (WIM), Information Communication Technology (ICT), Handy Talky (HT), dan Radio

Komunikasi Tenaga Surya (RKT). Apa yang diberikan KPDT kepada Daerah Tertinggal berupa

Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Informatika tersebut tentunya sangat jauh dari kebutuhan

Daerah Tertinggal. Sehubungan dengan hal tersebut dukungan dari Kementerian Komunikasi dan

Informatika sangat diperlukan. Dan tentu dalam pelaksanaannya dibutuhkan pula inisiatif dari Daerah.

Dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan juga mendukung 2 (dua) kegiatan

prioritas KPDT, yaitu: Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) dan Bedah Desa.

V. PENUTUP

Demikian gambaran tentang daerah tertinggal serta kebijakan dan strategi pembangunan yang

perlu dilakukan.

Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

ttd

Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI

Page 25: Laporan Rakornas 2012

xxvi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEYNOTE SPEECH

WAKIL MENTERI

PERDAGANGAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Informatika,

Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),

Yang saya hormati Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal,

Yang saya hormati Menteri Pertanian,

Yang saya hormati Kepala Unit Percepatan Pembangunan untuk Papua dan Papua Barat (UP4B),

Yang saya hormati Rektor Universitas Airlangga,

Yang saya hormati seluruh peserta Rakornas Bidang Komunikasi dan Informatika, serta

Hadirin dan para Undangan yang kami cintai.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Mengawali sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya,

kita dapat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012

yang mengambil tema ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.

I. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui, globalisasi

yang terjadi merupakan dampak dari

perkembangan teknologi d ibeberapa bidang

termasuk teknologi komunikasi dan informatika.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

membuat sekat ruang dan waktu antar wilayah

bahkan antar negara menjadi hampir tidak ada.

Ketergantungan satu negara dengan negara

lain menjadi satu hal yang tidak dapat

dihindarkan termasuk ketergantungan terhadap

pasar dan pusat produksi, pembiayaan, tenaga

kerja hingga ketergantungan terhadap data dan

informasi.

Jika melihat pada konstelasi posisi

Indonesia di peta dunia, Indonesia berada di

kawasan yang strategis Asia Pasifik yang

menjadi pusat konsentrasi pasar global.

Berdasarkan laporan ADB tahun 2011,

diprediksi bahwa tahun 2050 merupakan abad

Asia. Signal pergerakan perekonomian dunia

dari Amerika dan Eropa ke Asia dapat terlihat

dari tahun 2010 dimana Asia menguasai 20%

lahan dunia dan 50% penduduk dunia, 27%

PDB global serta 49 ekonomi (negara) yang

memiliki ideologi yang beragam sehingga

menjadi daya tarik baru bagi perekonomian

global. Di tahun 2050 Asia diprediksi memiliki

potensi peningkatan PDB menjadi 51% dari

PDB Global yang dimotori oleh 7 negara yaitu

Cina, India, Indonesia, Korea Selatan, Jepang,

Page 26: Laporan Rakornas 2012

xxvii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Malaysia dan Thailand. Pendapatan per kapita

diperkirakan mencapai rata-rata US$ 39.000

dengan sekitar 3 Miliar jiwa akan memiliki

pendapatan setingkat penduduk Eropa saat ini.

Meninjau ke dalam negeri, Indonesia

sebagai negara kepulauan terbesar dengan

sumber daya alam yang melimpah dengan

jumlah penduduk yang mencapai 240 juta jiwa

diprediksi akan menjadi salah satu raksasa

ekonomi dunia di masa mendatang.

Berdasarkan estimasi Bank Dunia tahun 2009

Indonesia berada di peringkat 16 dengan PDB

mencapai US$ 967 Milyar dan estimasi PwC

menunjukkan Indonesia akan berada di

peringkat 8 dunia dengan PDB mencapai US$

6.205 Milyar. Saat ini, dimana perekonomian

dunia tengah dilanda kelesuan sejak krisis

menimpa Amerika dan Eropa, Indonesia justru

mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif di

level 5%-6% yang mengantarkan Indonesia

dalam kelompok Negara middle income

dengan pendapatan per kapita mencapai US$

3 Ribu. Dengan demikian Indonesia

merupakan penyedia pasokan sumber daya

bagi dunia (sebagai ”supply side”) dan

sekaligus menjadi pasar bagi produk-produk

dunia (sebagai ”demand side”).

Namun disisi lain, kita menyadari

bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi

sekarang belum sepenuhnya menjangkau

seluruh wilayah nusantara. Dengan bentuk

kepulauan dengan jumlah pulau mencapai

17.000 pulau yang membentang dari bujur

timur sampai barat mencapai 6.400 km dan

dari lintang utara ke selatan sejauh 1.900 km,

merupakan tantangan tersendiri dan unik untuk

dapat menghubungkan keseluruhan wilayah

termasuk penduduk Indonesia. Sementara

tantangan lainnya adalah adanya integrasi

ekonomi dan kesepakatan internasional baik

yang bersifat bilateral (Kerjasama Ekonomi

Indonesia-Jepang), dan regional (ASEAN

Economic Community, China-ASEAN FTA) dan

multilateral.

II. Bagaimana Indonesia

Menyikapi dan Menjawab

Tantangan dan Peluang di

Masa Depan?

Beranjak dari kondisi diatas,

Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan

potensi dan peluang yang ada sehingga dapat

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat

Indonesia. Peraturan Presiden No. 32 Tahun

2011 tentang Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

2011-2025 serta Peraturan Presiden No. 26

Tahun 2012 tentang Cetak Biru

Pengembangan Sistem Logistik Nasional

merupakan salah satu langkah untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang

mandiri, maju, adil dan makmur. Sislognas dan

MP3EI sangat terkait erat, saling mendukung

dan saling melengkapi. MP3EI dengan 3 pilar

utama yakni Pengembangan Wilayah melalui

Koridor Ekonomi (yaitu Kawasan di wilayah

Indonesia yang menjadi sasaran penerapan

kebijakan dan pembangunan infrastruktur

untuk mendukung inisiatif pembangunan

berbasis komoditas; sebagai lokomotif ekonomi

dan bersama-sama dengan kawasan di

sekitarnya tumbuh secara berkelanjutan);

Konektivitas (yaitu Keterhubungan pusat-

pusat kegiatan ekonomi antar koridor, wilayah,

pulau, kota, desa, orang, serta pusat-pusat

produksi domestik ke pasar nasional dan

internasional melalui penyediaan infrastruktur

logistik secara efektif dan efisien) dan Ilmu

Pengetahuan & Teknologi (Penguasaan ilmu

pengetahuan dan inovasi teknologi yang

dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi;

Penyediaan sistem layanan E-Logistics

terintegrasi yang aman, akurat dan handal

melayani transaksi logistik perdagangan &

industri nasional dan internasional, yang

Page 27: Laporan Rakornas 2012

xxviii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

terkoneksi dengan jejaring logistik domestik,

ASEAN dan Global).

Di sisi lain, Sislognas merupakan

”enabler” bagi operasionalisasi program-

program pembangunan dalam MP3EI. Sistem

Logistik Nasional (state logistics) lebih

menekankan pada pengelolaan, koordinasi dan

kolaborasi komponen penyusun sistem logistik

yang meliputi komoditas, SDM, Pelaku &

Penyedia Jasa Logistik, Infrastruktur &

Teknologi, dan Regulasi & Kebijakan dalam

rangka menata dan mengelola pergerakan

barang/komoditas dari wilayah penghasil ke

wilayah konsumen, yang meliputi antar koridor

ekonomi, pulau, kota, dan desa, serta tujuan

ekspor secara efektif dan efisien dalam rangka

untuk membangun daya saing produk nasional

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. Peran Logistik (khususnya Teknologi Informasi dan

Komunikasi/TIK) dalam Pengembangan Ekonomi Nasional di

Era Broadband (Broadband Economy)

Logistik 1 sangat berperan dalam pengembangan

ekonomi nasional. Dengan adanya sistem logistik nasional

maka konektivitas lokal mulai dari Desa, Kota dan antar

Pulau (locally integrated) dapat terwujud. Dengan adanya

penetapan pelabuhan Hub internasional Indonesia pada

cetak biru pengembangan sistem logistik nasional

diharapkan dapat memfasilitasi konektivitas barang-barang

unggulan ekspor Indonesia ke pasar global. Salah satu

penggerak Sislognas adalah Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK). Hal ini dikarenakan dalam sislognas,

selain aliran barang dan jasa, aliran data dan informasi

merupakan unsur yang penting dan tidak dapat dipisahkan.

Sebagai contoh, pembangunan pusat distribusi sebagai

sarana pemenuhan ketersediaan pasokan komoditas akan

menjadi lebih berperan jika keberadaannya dilengkapi

dengan sistem TIK yang saling terhubung/terkoneksi satu

sama lain. Diperlukan jaringan broadband yang handal untuk

mendukung konektivitas nasional antar Pusat Distribusi

Aliran data dan informasi yang terkait dengan kondisi persediaan dan permintaan di setiap Pusat

Distribusi akan dapat dijadikan dasar kebijakan pemerintah guna menjamin ketersediaan pasokan dan

menjaga kestabilitan harga sehingga terjadi pengurangan disparitas harga antar wilayah.

1 Dalam mikro level dinyatakan bagian dari rantai pasok yang menangani arus barang, arus informasi dan arus uang melalui

proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pelayanan penghantaran sesuai dengan jenis, kualitas,

jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik penerimaan sampai

dengan titik tujuan penyerahan.

Salah satu penggerak Sislognas adalah

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini

dikarenakan dalam Sislognas, selain aliran barang dan jasa, aliran

data dan informasi merupakan unsur yang penting dan tidak dapat

dipisahkan.

Page 28: Laporan Rakornas 2012

xxix R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jaringan TIK yang handal juga menjadi kunci dalam kelancaran arus produk-produk unggulan

ekspor Indonesia ke pasar global dan bahan baku dan bahan pendukung impor bagi produksi dalam

negeri. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan sistem informasi yang memberikan kemudahan

dalam penyampaian data dan informasi yang mengikuti perdagangan internasional yaitu Indonesia

National Single Window (INSW). INSW adalah suatu sistem layanan publik yang terintegrasi untuk

penanganan lalu lintas barang ekspor & impor dalam rangka meningkatkan daya saing nasional yang

memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara sinkron serta terintegrasi dengan

seluruh sistem yang terkait penanganan lalu lintas barang ekspor & impor. Dengan demikian tujuan

utama INSW adalah mempercepat penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas

dan kinerja lalu lintas barang ekspor-impor; meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam

penanganan lalu lintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses customs release and

clearance of cargoes; meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait dengan kegiatan ekspor

dan impor; serta meningkatkan daya saing nasional dan mendorong masuknya investasi.

Mengingat salah satu komponen dalam INSW 2 adalah Trade (terkait dengan perijinan,

kebijakan dan informasi perdagangan) maka Kementerian Perdagangan mengembangkan sistem TIK

yaitu INATRADE. Melalui INATRADE pengajuan perijinan dapat dilakukan secara on-line dan manual

oleh para pelaku usaha dimana seluruh proses penerbitan perijinan dilakukan secara elektronis.

INATRADE diresmikan pada tanggal 10 Agustus 2010 dan terdiri atas 3 jenis layanan yaitu :Layanan

Perijinan Perdagangan Luar Negeri; Layanan Perijinan Perdagangan Dalam Negeri; dan Layanan

Perijinan Bappebti. INATRADE memiliki sasaran berupa pengembangan sistem pemroses perijinan

dalam rangka: memudahkan aktivitas petugas terkait di Kemendag; memudahkan manajemen

pengolahan data; serta memudahkan pertukaran data antar instansi; serta penyediaan sistem

pengajuan perijinan secara on-line sesuai tuntutan masyarakat usaha/internasional.

Di masa mendatang, untuk menyokong terciptanya sistem logistik nasional yang terintegrasi

dan berdaya saing yang tinggi, perlu membangun dan mengembangkan E-Logistics System3 yang

berfungsi menghubungkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perdagangan dan logistik

nasional, yang meliputi para pelaku logistik, para penyedia jasa logistik, dan institusi pemerintah yang

terkait yang menyediakan pelayanan perijinan (permit/license dan persetujuan (approval). Selain itu

sistem tersebut dapat juga memfasilitasi konektivitas pemangku kepentingan logistik nasional dengan

jaringan regional ASEAN dan jaringan logistik global. E-Logistik Nasional akan membentuk sebuah

ekosistem perdagangan & logistik nasional, yang terdiri dari sub-ekosistem pemerintahan dan sub-

ekosistem pelaku usaha, dan memfasilitasi interkoneksi antar kedua sub-ekosistem tersebut. Impian

terbesar untuk penyediaan Indonesian Single Business Gateway yang menggabungkan sistem

informasi di bidang investasi (SPIPISE), bidang pengadaan barang (e-procurement), bidang logistik (e-

2 Komponen lainnya adalah Customs (menyangkut export import declaration, in/outward cargo manifest dan import/export

approval) serta Port (Sea/air port permits, goods and shipping handling, loading/unload goods, in/out goods).

3 Tiga penggerak utama e-logistic adalah trade, broadband dan logistic itu sendiri. Diharapkan business patern dalam

penyampaian transaksi dan informasi terkait dengan logistik yang ada sekarang yang bersifat point to multipoint dapat

dikembangkan menjadi a single point to connect.

Page 29: Laporan Rakornas 2012

xxx R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

inalogistic4), serta INSW. Dengan mimpi besar ini, diharapkan prediksi bahwa Indonesia akan menjadi

raksasa ekonomi dunia pada tahun 2050 dapat tercapai dan dengan kerjasama seluruh pemangku

kepentingan secara menyeluruh dan intensif dapat mempercepat terwujudnya prediksi tersebut.

Akhirnya, kami mengharapkan kesepakatan bersama antara Kementerian Perdagangan dan

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui

konektivitas TIK dapat berjalan sepenuhnya, dan dapat memberikan manfaat yang besar tidak hanya

bagi kalangan tertentu namun bagi keseluruhan kemajuan Bangsa Indonesia khususnya di era

broadband ini. Kami juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya RAKORNAS Bidang

Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 ini. Semoga melalui forum ini terwujud sinkronisasi dan

harmonisasi kebijakan dan langkah dalam menumbuhkan konektivitas khususnya di bidang komunikasi

dan informatika.

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL MENTERI PERDAGANGAN

ttd

BAYU KRISNAMURTHI

4 E-inalogistic merupakan pembangunan data/komponen untuk sistem informasi dan perizinan terkait dengan produksi

dalam negeri, koridor ekonomi, KEK, FTZ, pusat distribusi, pasar, gudang, depo, freight forwarder, ruang muat kapal, dll).

Page 30: Laporan Rakornas 2012

xxxi R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEYNOTE SPEECH

KEPALA UP4B

Yang saya hormati,

Menteri Komunikasi dan Informasi, Bapak Tifatul Sembiring

Menteri Perdagangan, Bapak Gita Wirjawan

Menteri Dalam Negeri, Bapak Gamawan Fauzi, SH

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Helmy

Faishal Zaini

Menteri Pertanian, Bapak H. Suswono MMA.

Pertama tama saya juga ingin mengajak

kita semua untuk mensyukuri atas berkat dan

karunia Tuhan yang melimpah kepada kita hari

ini, karena kita dapat mengikuti Rapat

Koordinasi Tingkat Nasional Bidang

Komunikasi dan Informatika Tahun 2012

Kementerian Komunikasi dan Informatika yang

sekaligus juga penandatanganan MoU

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan

Provinsi Papua Barat Melalui Konektivitas

Teknologi Informasi dan Komunkasi. Selaku

Kepala UP4B tentu saya sangat berharap

banyak dari acara ini untuk mendorong dan

memastikan bahwa percepatan pembangunan

sebagaimana diamanatkan pada Perpres

Nomor 65 tahun 2011 akan dapat diwujudkan.

Kepada saya pada hari ini diminta untuk

menyampaikan “Peran TIK dalam Percepatan

Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat”. Atas topik ini perkenankan saya

untuk menyampaikan ucapan terima kasih

kepada Sdr. Menteri Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia karena melalui

topik ini saya dapat menginformasikan P4B

yang telah menjadi kebijakan Pemerintah

sekaligus menyampaikan pemikiran dukungan

konektivitas TIK dalam upaya P4B yang sangat

kita butuhkan.

Kita memahami sepenuhnya bahwa

kemajuan di bidang TIK yang sangat pesat

dewasa ini telah mendorong berbagai

perubahan yang sangat pesat pula di tanah air

di seluruh aspek kehidupan baik dalam lingkup

ke pemerintahan, kemasyarakatan maupun

lingkup privat. Perkembangan sedemikian ini

tentu sangat menggembirakan karena kita

dapat mengakses hampir semua informasi

secara real time. Dalam konteks transparansi

dan akuntabilitas pun TIK memungkinkan

masyarakat dapat mengakses berbagai

informasi kepemerintahan. Maka keterbukaan

informasi publik yang telah diamanatkan oleh

UU Nomor 14 tahun 2008 merupakan

keniscayaan dan mewajibkan seluruh K/L

untuk membuka akses informasi kepada publik

seluas luasnya. Dengan kemajuan TIK yang

seperti ini, pertanyaan penting yang patut

dikemukakan adalah “apakah masyarakat

Papua dan Papua Barat khususnya yang

tinggal di wilayah-wilayah terisolir telah

menikmati keadaan semacam ini?”

Secara khusus, Percepatan

Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat (P4B) dimaksudkan untuk

memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Papua dan Provinsi Papua Barat,

yang secara definitif merupakan kebijakan dan

Page 31: Laporan Rakornas 2012

xxxii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

program Pemerintah yang dilaksanakan secara

sistematik, terencana, terukur, dan sinergis

dengan berbagai upaya yang dilakukan seluruh

komponen masyarakat Indonesia untuk

mempercepat perbaikan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua

dan Provinsi Papua Barat. Kesejahteraan

dalam pengertian ini harus selalu dimaknai

sebagai kesejahteraan dalam arti luas, yang

mencakup baik aspek fisik maupun aspek non

fisik yang penghujungnya adalah kemartabatan

masyarakat Papua dan Provinsi Papua Barat.

Memahami makna hakiki P4B ini serta kondisi

objektif Provinsi Papua dan Papua Barat baik

dalam konteks geografi, sumber daya manusia,

sarana dan prasarana yang tersedia,

disharmoni sosial yang terjadi maupun

berbagai ketertinggalan yang terjadi, tentu

tidaklah mudah melaksanakan tugas-tugas

percepatan pembangunan diwilayah ini,

apalagi kalau tidak mampu melakukan

berbagai inovasi dengan kondisi objektif yang

ada.

Menghadapi kondisi semacam ini tentu

diperlukan upaya-upaya yang tidak mengenal

kata capai dan bosan, upaya-upaya yang

inovatif dan serta selalu berfikir dengan

optimisme yang tinggi. Dalam kaitan ini maka

konektivitas TIK akan berperan sebagai

dukungan sarana dan alat untuk

mengkomunikasikan dan menginformasikan

seluruh kepentingan P4B. Apabila kita

mencoba melihat negara tetangga seperti

Australia, adalah fakta bahwa di Australia telah

berhasil menangani permasalahan pelayanan

medis yang jauh dari pusat pusat kesehatan

dengan konsep Flying Doctor. Pertanyaannya

tepatkah konsep ini diterapkan di Provinsi

Papua dan Provinsi Papua Barat dengan

segala persoalan yang mengiringinya. Dengan

kondisi yang sedemikian, mengapa tidak

mendorong percepatan pelayanan kesehatan

dengan mengembangkan “E-Doctor” di Papua

dan Papua Barat. Demikian juga dengan

konsep percepatan pendidikan di wilayah-

wilayah terisolir yang menjadi prioritas P4B,

konektivitas TIK akan sangat memberikan

dukungan terhadap upaya meningkatkan

pelayanan pendidikan pada wilayah wilayah

terisolir yang juga memiliki persoalan tenaga

kependidikan akibat kebijakan pemerintah

daerah setempat yang kurang berpihak

terhadap kemajuan dan percepatan pelayanan

pendidikan. Belum lagi dukungan penting bagi

pengendalian dan evaluasi dihadapkan pada

kesulitan kondisi geografis dan luasnya wilayah

serta sektor sektor lainnya yang menjadi

prioritas P4B.

UP4B telah menetapkan 11 program

prioritas yang ingin didorong dan dipastikan

dapat dicapai sampai akhir tahun 2014 sebagai

landasan pembangunan yang berkelanjutan

sebagai berikut : Dalam tata kelola

pemerintahan di daerah, mendorong dan

memastikan capacity building aparat Pemda

dan good governance dapat dijalankan; Di

bidang Politik, mendorong dan memastikan PP,

Perdasus dan Perdasi sebagai jabaran dan

instrument UU No. 21 tahun 2001 dapat

diwujudkan, komunikasi konstruktif dengan

masyarakat untuk memecahkan

permasalahan-permasalahan Papua dapat

menghasilkan kesepakatan dan cara-cara

membangun Papua dan Papua Barat; Dalam

rangka pemihakan, mendorong dan

memastikan pembentukan berbagai regulasi

daerah yang memihak serta pendidikan dan

pelatihan kepada OAP yang menunjang

affirmative action diseluruh sektor agar dapat

dijalankan; Dalam bidang hukum dan HAM,

mendorong dan memastikan penegakan

hukum dan penghormatan terhadap HAM

dapat dilaksanakan; Dalam membuka

keterisolasian wilayah pegunungan dan daerah

terisolir, mendorong dan memastikan bahwa

program pembangunan infrastruktur dasar

Page 32: Laporan Rakornas 2012

xxxiii R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

dapat dilaksanakan dan dituntaskan; Dalam

bidang kesehatan, mendorong dan

memastikan program Pos Kesehatan

Pembantu di tiap Kampung, Puskesmas Distrik

dan Rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota

dan Provinsi dapat diwujudkan serta dapat

berfungsi menjadi sentra pelayanan dan

peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Dalam bidang pendidikan, mendorong dan

memastikan pendidikan anak usia dini, dan

pendidikan dasar 9 tahun di tiap kampung,

pendidikan menengah kejuruan dapat

diwujudkan; Dalam bidang ekonomi,

mendorong dan memastikan program

peningkatan kapasitas ekonomi usaha kecil

mama-mama, penyediaan pasar tradisional di

seluruh Kabupaten/Kota, pemihakan kepada

pengusaha OAP dapat berjalan; Dalam bidang

pengawasan lingkungan, mendorong dan

menjamin bahwa penambangan yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundangan yang berlaku; Dalam bidang

sosial budaya, mendorong dan memastikan

implementasi hak-hak ulayat dan hukum adat

dalam kehidupan bermasyarakat di Papua dan

Papua Barat serta relasi sosial dalam

masyarakat berkembang harmoni; Dalam

bidang keamanan, mendorong dan

memastikan bahwa kekerasan tidak boleh

berlanjut, hukum ditegakkan tanpa melampaui

batas batas kepatutan serta pegelolaan

keamanan berjalan sesuai dengan peraturan

perundangan.

Dengan 11 program prioritas yang ingin

di jalankan, maka terlihat jelas kebutuhan

dukungan konektivitas TIK untuk menopang

seluruh program percepatan pembangunan

yang ingin dilaksanakan. Kita semua tentu

berharap agar P4B dapat dilaksanakan dengan

segala permasalahan yang dihadapi.

Memahami pentingnya dukungan konektivitas

TIK ini, saya selaku Kepala UP4B ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya dan apresiasi kepada Menteri

Kominfo yang telah berprakarsa memformalkan

dukungan konektivitas TIK untuk P4B dalam

bentuk MoU. Saya merasakan langkah ini

sebagai komitmen yang kuat dari

Kemenkominfo untuk mendukung P4B yang

telah ditetapkan menjadi kebijakan Pemerintah

Republik Indonesia.

Semoga Tuhan yang maha Kuasa akan senantiasa melindungi serta memberikan berkat

bagi kita dan keberhasilan P4B. Masyarakat Papua dan Papua dan Papua Barat sangat

mendambakan kerja keras kita semua.

Terima Kasih.

KEPALA UP4B

ttd

BAMBANG DARMONO

Page 33: Laporan Rakornas 2012

xxxiv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAFTAR ISI Kata Pengantar..............................................................................................................................................ii

Sambutan Menteri Kemkominfo....................................................................................................................iv

Executive Summary......................................................................................................................................ix

Keynote Speech Menteri Pertanian.............................................................................................................xv

Keynote Speech Menteri Dalam Negeri (selaku Kepala BNPP)................................................................xvii

Keynote Speech Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.......................................................................xxi

Keynote Speech Wakil Menteri Perdagangan...........................................................................................xxvi

Keynote Speech Kepala UP4B.................................................................................................................xxxi

Daftar Isi..................................................................................................................................................xxxiv

BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................................................................1

A. LATAR BELAKANG.................................................................................................................1

B. TUJUAN & SASARAN.............................................................................................................2

1. Tujuan...............................................................................................................................2

2. Sasaran............................................................................................................................2

C. TEMA.......................................................................................................................................3

D. WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN.....................................................................................3

E. PENYELENGGARA................................................................................................................3

F. PESERTA................................................................................................................................3

G. BIAYA......................................................................................................................................4

BAB 2 PELAKSANAAN RAKORNAS............................................................................................................5

A. FOKUS BAHASAN..................................................................................................................5

1. Pendekatan Practical........................................................................................................5

2. Pendekatan Kebijakan......................................................................................................5

B. RANGKAIAN ACARA..............................................................................................................5

1. Pembukaan.......................................................................................................................5

2. Pleno.................................................................................................................................6

3. Pemberian Penghargaan Peringkat e-Government Indonesia (PeGI)..............................7

4. Diskusi Panel....................................................................................................................7

C. RISALAH DISKUSI PANEL.....................................................................................................8

1. Panel I...............................................................................................................................8

2. Panel II..............................................................................................................................9

BAB 3 EVALUASI RAKORNAS 2012..........................................................................................................13

A. Evaluasi Terkait Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012........................................................13

B. Evaluasi Terkait Persiapan Dan Administrasi Rakornas Kominfo Tahun 2012.....................13

C. Evaluasi Terkait Perlengkapan Rakornas Kominfo Tahun 2012...........................................13

D. Evaluasi Terkait Publikasi Dan Dokumentasi Rakornas Kominfo Tahun 2012.....................14

E. Evaluasi Terkait Pameran Rakornas Kominfo Tahun 2012...................................................14

F. Evaluasi Terkait Pameran Rakornas Kominfo Tahun 2012...................................................14

NASKAH MOU

A. MoU Kementerian Kominfo & Universitas Airlangga.............................................................15

B. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pertanian..........................................................20

Page 34: Laporan Rakornas 2012

xxxv R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

C. MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)....................24

D. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Perdagangan....................................................27

E. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)........30

F. MoU Kementerian Kominfo & Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat (UP4B).............................................................................................................33

G. MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).............36

BAHAN PAPARANError! Bookmark not defined.

A. Bahan Paparan Walikota Surabaya: ”Surabaya Cyber City”.................................................41

B. Bahan Paparan Bupati Kupang: ”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah

Khusus Kabupaten Kupang Provinsi NTT”...........................................................................61

C. Bahan Paparan Direktur Utama PT. Telkom: ”Peluang dan Tantangan Pemanfaatan

Konektivitas Broadband”.......................................................................................................66

D. Bahan Paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS: ”Signifikansi

Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI”............................................70

E. Bahan Paparan Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Selretariat KP3EI: ”Perencanaan

Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated,

Globally Connected”.............................................................................................................78

F. Bahan Paparan Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Nasional (DeTIKNas): ”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”.......................95

DOKUMENTASI KEGIATAN RAKORNAS BIDANG KOMINFO TAHUN 2012

Page 35: Laporan Rakornas 2012

1 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

alam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional

Tahun 2012 sebagaimana telah ditetapkan di dalam

Peratuan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014,

Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas

pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi dan

informatika sebagai pembuat kebijakan, regulator, fasilitator,

dan implementator untuk hal-hal tertentu (seperti program

penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi,

penyiaran dan pengembangan teknologi informasi dan

komunikasi, serta peningkatan layanan informasi publik) yang

diharapkan dapat menjadi pendukung percepatan

pembangunan nasional.

Pada tahun 2025, pendapatan per kapita (per capita GDP) penduduk Indonesia ditargetkan

akan mencapai sekitar 15.000 US Dollar, dengan total GDP antara 4 sampai 5 triliun US Dolar. Saat ini,

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau lebih dikenal dengan

MP3EI dibuat untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang,

berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui langkah percepatan tersebut, Indonesia akan dapat

mendudukkan dirinya sebagai 10 (sepuluh) negara besar dunia pada tahun 2025,dan 6 (enam) negara

besar pada tahun 2050. Untuk mencapai Visi Indonesia 2025, dirumuskan tiga strategi dasar, yaitu:

(a). pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi;

(b). penguatan konektivitas nasional; dan

(c). penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional.

Penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah sekitarnya,

khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa

suksesnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung seberapa

kuat derajat konektivitas ekonomi nasional dan internasional Indonesia.

Dalam hal konektivitas, Pemerintah merupakan motor penggerak dalam menciptakan serta

membangun infrastruktur dasar untuk mendukung integrasi perekonomian. Dalam mengembangkan

sistem konektivitas dalam koridor ekonomi, efektivitas dan efisiensi serta keterhubungannya secara

global merupakan hal utama yang harus dicapai. Untuk menciptakan hal tersebut, maka beberapa

prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

(f). meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi;

(g). menurunkan biaya logistik;

(h). mengurangi ekonomi biaya tinggi;

D

Page 36: Laporan Rakornas 2012

2 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(i). mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan

(j). mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitan itulah persoalan konektivitas nasional menjadi sangat relevan untuk dibahas dan

didiskusikan bersama oleh seluruh stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rapat

Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 dengan tema ”Tumbuh

Melalui Konektivitas”.

B. TUJUAN & SASARAN

1. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya Rakornas Kominfo Tahun

2012 adalah untuk mensinergikan pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Tahun

2012 untuk mewujudkan Konektivitas Nasional (National

Connectivity) yang memberikan nilai tambah (value added) bagi

masyarakat pada umumnya dan pengguna pada khususnya

sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih

dinamis dan mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan

masyarakat dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

Selain itu, Rakornas Kominfo Tahun 2012 diharapkan dapat menampung masukan dari

stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan mengevaluasi sekaligus

menyempurnakan formulasi kebijakan, program/kegiatan, dan rencana aksi yang akan dirumuskan

terkait dengan memperkuat konektivitas nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat Indonesia.

2. Sasaran

c. Terciptanya penguatan konektivitas nasional sesuai dengan kerangka MP3EI yang tercipta

melalui koordinasi Kementerian Kominfo dengan dinas-dinas di Daerah,

Kementerian/Lembaga; serta Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dan

lain-lain.

d. Terlaksananya koordinasi yang interaktif dan berkelanjutan antara Kementerian KOMINFO

dan para pemangku kepentingan (stakeholders) ,instansi pemerintah pusat, serta pemerintah

Daerah (melalui Dinas/Badan Infokom Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam mewujudkan

Indonesia Tersambung 2012 yang masih dalam roadmap untuk mencapai Indonesia Maju

dan Modern 2025.

Page 37: Laporan Rakornas 2012

3 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

C. TEMA

Tema Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika

Tahun 2012 adalah ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.

D. WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun

2012 diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2012, di Grand Sahid Hotel, Jakarta.

E. PENYELENGGARA

Penyelenggara Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan

Informatika Tahun 2012 adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

F. PESERTA

Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 seluruhnya berjumlah kurang lebih 491 orang yang

terdiri dari Peserta Daerah yaitu Kepala Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas

Perhubungan dari seluruh Indonesia; pegawai Kementerian KOMINFO yang terdiri dari Eselon I,

Eselon II, dan Eselon III, Kementerian/Lembaga; dan Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia

Usaha, dan lain-lain.

Peserta Daerah 47%

Internal Kominfo 33%

Kementerian/ Lembaga 15%

Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.

7%

Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012

Peserta Daerah

Internal Kominfo

Kementerian/Lembaga

Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.

Page 38: Laporan Rakornas 2012

4 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PESERTA RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012

No. Instansi/Jabatan Jumlah

1. Internal Kominfo 162

a. Eselon I Kominfo 15

b. Eselon II Kominfo 40

c. Eselon III Kominfo 107

2. Peserta Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 232

3. Kementerian/Lembaga 64

4. Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll. 33

TOTAL 491

G. BIAYA

Biaya penyelenggaraan Rakornas Kominfo Tahun 2012 dibebankan pada DIPA Sekretariat

Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Page 39: Laporan Rakornas 2012

5 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB 2 PELAKSANAAN RAKORNAS

A. FOKUS BAHASAN

1. Pendekatan Practical

Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus, best practice

dan ICT outlook (fail practice), diharapkan Rakornas

Kominfo Tahun 2012 dapat memberikan gambaran riil

mengenai praktek dan kendala pemanfaatan TIK di

Indonesia yang berusaha diwujudkan sesuai dengan

kerangka Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI).

2. Pendekatan Kebijakan

Dalam mencapai visi 2045 yaitu Indonesia Maju dan Modern dibentuklah Master Plan

Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang merupakan tools untuk menunjang

perencanaan pembangunan yang termuat dalam RPJMN dan RPJPN. Indonesia Maju dan Modern

menargetkan Indonesia menjadi 8 besar negara di dunia dengan PDB sebesar 16,8 Triliun US Dollar.

Kenyataannya, pada tahun 2011, Indonesia termasuk 16 besar negara dengan perekonomian terbesar

di dunia dan masuk pada G20, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 820 Miliar US Dollar.

Dalam kerangka MP3EI, penguatan konektivitas nasional menjadi salah satu dari 3 (tiga)

strategi dasar untuk mencapai visi 2025. Hal ini merupakan core competence dari Kementerian

Kominfo dan dalam Rakornas Kominfo Tahun 2012 disosialisasikan sejauh mana agenda penguatan

konektivitas nasional telah terlaksana. Diharapkan seluruh stakeholder Kementerian Kominfo dapat

aware terhadap rencana ini agar segala kebijakan, program/ kegiatan, dan rencana aksi yang dibuat di

bidang komunikasi dan informatika oleh para stakeholder tersebut berjalan sinergis dan mengacu pada

MP3EI.

B. RANGKAIAN ACARA

1. Pembukaan

Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 dibuka dengan laporan mengenai penyelenggaraan

Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo

selaku Ketua Pelaksana Rakornas Kominfo Tahun 2012. Dilanjutkan kemudian dengan pemberian

Keynote Speech oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tema ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara

Kementerian Kominfo dengan beberapa Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Page 40: Laporan Rakornas 2012

6 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. KEMENTERIAN/LEMBAGA NO. SURAT TENTANG

1. Universitas Airlangga 345/MoU/M.KOMINFO/06/2012 Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi dan Informatika

2. Kementerian Pertanian 346/M.KOMINFO/6/2012 Pengembangan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi dan Informatika Sektor Pertanian

3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

347/M.KOMINFO/6/2012

Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

4. Kementerian Perdagangan 348/M.KOMINFO/6/2012

Pengembangan Sektor Perdagangan Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

5. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

349/M.KOMINFO/6/2012 Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah Tertinggal

6.

Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)

350/M.KOMINFO/6/2012

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

351/M.KOMINFO/6/2012 Pemanfaatan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Bidang Penanggulangan Bencana

2. Pleno

Setelah penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) selesai, masing-masing

Menteri/Kepala/Perwakilan dari instansi masing-masing memberikan keynote speech terkait dengan

tema Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disinergikan dengan peran dari masing-masing instansi

dalam pembangunan nasional sebagai berikut:

NO. NARASUMBER KEYNOTE SPEECH

1. Menteri Pertanian ”Pemberdayaan TIK di Sektor Pertanian”

2. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

”Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia”

3. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ”Pemberdayaan Daerah Tertinggal Melalui Konektivitas TIK”

Page 41: Laporan Rakornas 2012

7 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. NARASUMBER KEYNOTE SPEECH

4. Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Perdagangan

”Peran e-Logistik dalam Menunjang Broadband Economy”

5. Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)

”Peran TIK dalam Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat”

3. Pemberian Penghargaan Peringkat e-Government Indonesia (PeGI)

Pada acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini sekaligus sebagai ajang pemberian penghargaan

Peringkat e-Government Indonesia (PeGI) terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil menerapkan e-

Government di lingkungannya. Berikut adalah pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan di

Tahun 2012:

a. Pemerintah Kota Surabaya

b. Pemerintah Kota Malang

c. Pemerintah Kabupaten Lamongan

d. Pemerintah Kota Pekalongan

e. Pemerintah Kota Medan

f. Pemerintah Kota Surakarta

4. Diskusi Panel

Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini dititikberatkan kepada permasalahan konektivitas, baik dari

sisi pemanfaatan yang disajikan dalam bentuk Best Practice (Kota Surabaya dan Kabupaten Kupang), maupun

dari sisi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak pemerintah dan

dunia usaha. Topik yang menjadi pembahasan dalam diskusi panel yaitu:

NO. NARASUMBER TOPIK

1. Walikota Surabaya ”Best Practice: Surabaya Cyber City”

2. Bupati Kabupaten Kupang ”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah: Kasus Kabupaten Kupang”

3. Direktur Utama PT. Telkom ”Indonesia Digital Network (idNet): Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband”

4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas ”Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI”

5. Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI

”Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected”

6. Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DetikNas)

”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”

Page 42: Laporan Rakornas 2012

8 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

C. RISALAH DISKUSI PANEL

1. Panel I

Diskusi Panel I dimulai pada pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.06 WIB. Narasumber

pada Diskusi Panel I ini adalah Walikota Surabaya, Bupati Kabupaten Kupang dan Direktur Utama PT.

Telkom. Pembahasan utama dalam Diskusi Panel I ini adalah mengenai 2 (dua) contoh kasus, yaitu

tentang Best Practice Surabaya Cyber City dan Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di

Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Indonesia Digital Network (idNet): Peluang

dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband.

Best Practice: Surabaya Cyber City – Walikota Surabaya

Surabaya sebagai Cyber City diwujudkan melalui 3 (tiga) hal utama berikut bagi masyarakat

Kota Surabaya: (1) Kemudahan akses komunikasi dan internet, (2) Kemudahan komunikasi lewat

berbagai media, dan (3) Kemudahan mendapatkan layanan, informasi dan transaksi elektronik.

Kemudahan akses komunikasi dan internet diwujudkan dengan dihubungkannya seluruh kantor

pemerintahan dengan jaringan intranet dan internet melalui jaringan Fiber Optic (FO), Virtual Private

Network (VPN) dan wireless. Fasilitas WiFi gratis juga disediakan di 73 akses point bekerja sama

dengan PT. Telkom yang diletakkan di tempat umum seperti terminal, sentra Pedagang Kaki Lima

(PKL), rumah sakit pemerintah, balai pemuda, sekolah-sekolah dan taman kota. Pemerintah Kota

Surabaya juga menyediakan Broadband Learning Center di rumah-rumah susun yang ada di wilayah

Kota Surabaya serta bantuan internet kepada RT/RW Se-Surabaya untuk mempermudah akses

komunikasi dan internet. Kemudahan komunikasi lewat berbagai media difasilitasi melalui penyediaan

Handy Talky (HT) kepada petugas Satpol PP, petugas Dinas Perhubungan, petugas kebersihan,

petugas Satkom Surya, petugas Linmas, Satgas Pematusan dan petugas PMK. Media lain yang

digunakan untuk mempermudah pelayanan keluhan masyarakat antara lain melalui SMS Gateway,

telepon, Toll Free, SMS, fax, website, email, Facebook Fanpage dan Twitter. Sedangkan kemudahan

untuk mendapatkan layanan, informasi dan transaksi elektronik, Pemerintah Kota Surabaya

menerapkan e-Government dalam pengelolaan keuangan, pelayanan kepada masyarakat serta

komunikasi kepada masyarakat. Pelaksanaan e-Government sudah sangat maju di hampir semua

sektor pemerintahan.

Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah – Bupati Kab. Kupang

Contoh kasus kedua adalah tentang Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah,

khususnya di Kabupaten Kupang Provinsi NTT. Arah pembangunan Kabupaten Kupang adalah

”Menjadi Salah Satu Kabupaten Unggul Tahun 2015 Dalam Pembangunan Komunitas Penduduk di

Kawasan Timur Indonesia”. Jaringan komunikasi yang telah ada di Kabupaten Kupang antara lain

Telepon Berdering (terpasang di 79 titik, berdering ± 5%); Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di

20 titik oleh PT. Lintas Arta (15 kecamatan); Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) ada 4

unit; Lembaga Penyiaran Publik-Radio Suara Kabupaten Kupang (LPP-RSKK) di Sillu; SSB di setiap

kecamatan (tidak berfungsi secara optimal) dan 23 titik menara tower Telkomsel. Mulai April 2012,

Pemerintah Daerah dan PT. Telkom membangun jaringan internet dengan menggunakan V-SAT untuk

pengembangan on-line system untuk 5 unit kerja, namun baru Dinas PPKAD yang berfungsi.

Page 43: Laporan Rakornas 2012

9 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Namun, jaringan komunikasi yang telah dimiliki tersebut masih terkendala masalah-masalah

seperti listrik, kekuatan sinyal, tenaga operator, manajemen kerjasama, masalah budaya masyarakat,

kondisi jalan, masalah ekonomi dan gangguan sinyal dari jaringan Timor Leste. Harapan Kabupaten

Kupang adalah agar kedepannya masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan meng-upgrade

bandwith minimal dari 2 MB ke 4 MB, pembangunan tower bersama minimal pada 12 titik wilayah

puncak, tersedia minimal 5 Personal Computer (PC)/Laptop dan perangkat LCD pada setiap ibukota

kecamatan untuk merangsang kebiasaan masyarakat berkomunikasi dengan menggunakan internet,

tersedia perangkat komunikasi interface/teleconference pada setiap pusat kecamatan, tersedia listrik

pada pusat kecamatan dan desa, pelatihan sumber daya manusia, perbaikan jalan penghubung kota

kecamatan serta bantuan radio kepada masyarakat untuk merangsang kebiasaan mengakses berita.

Indonesia Digital Network (idNet): Peluang dan Tantangan Pemanfaatan

Konektivitas Broadband – Direktur Utama PT. Telkom

Broadband merupakan tantangan infrastruktur terbesar bagi generasi kita selain air, gas dan

listrik. Karena terkait dengan peranannya sebagai salah satu pilar dalam digital economy. Pilar-pilar

dari digital economy adalah infrastruktur TIK, solusi cerdas TIK, dan komunitas digital. Manfaat dari

broadband berdampak terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial, ketenagakerjaan,

keamanan publik, dan perkembangan regional. Namun, tantangan yang dihadapi broadband pun cukup

banyak, mulai dari masalah perencanaannya, kondisi dan respon pasar terhadap broadband, teknologi

yang dimiliki saat ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Akselerasi dan dukungan PT. Telkom terhadap salah satu tujuan Master Plan Percepatan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2012 – 2015 adalah National Broadband Network di tahun

2014 dapat meng-cover 30% rumah tangga atau 19,7 juta homepass antara lain dengan membangun

15 juta broadband homepass dan 10 juta WiFi. Pendekatan yang dilakukan untuk MP3EI melalui id-

Access (High Speed Broadband Access through Optical Fiber Network), id-Ring (IP-based and Optical

Backbone Network) dan id-Con (Integrated Next Generation Network for Multi Services & Multi Screen).

Perkembangan dari pembangunan Indonesia Digital Network adalah sebagai berikut:

a. id-Access (1,5 jt 4,6 jt (2012) naik sekitar 30%)

b. id-Ring (22 Node & 24.000 km optic network)

c. id-Con (UC Bali Pilot Project)

2. Panel II

Pada Diskusi Panel Sesi II yang dimulai pada pukul 15.37 – 17.11 WIB, yang menjadi

narasumber adalah Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS, yang membahas mengenai

Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI; Kepala Divisi Kerjasama

Internasional, Sekretariat KP3EI, dengan topik bahasan tentang Perencanaan Pembangunan

Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected; dan Wakil

Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DetikNas) yang membawakan

topik tentang Broadband Economy.

Page 44: Laporan Rakornas 2012

10 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI – Deputi

Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS

Konektivitas saat ini belum optimal sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan disparitas

pembangunan, serta penanggulangan kemiskinan relatif lambat. Konektivitas Nasional yang

terintegrasi dan optimal belum terbentuk karena:

a. Kurang terintegrasinya pembangunan prasarana dan sarana konektivitas dalam mendukung

pembangunan wilayah;

b. Belum dimanfaatkannya secara optimal sarana dan prasarana yang ada akibat manajemen

pemanfaatan yang lemah; serta

c. Kebijakan dan peraturan yang belum mendukung penguatan konektivitas nasional.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Konektivitas Nasional tersebut

antara lain:

a. Faktor Perencanaan Pembangunan

Masih rendahnya pemahaman dan apresiasi tentang potensi pemanfaatan ICT dalam penguatan

konektivitas dan peningkatan daya saing. Hal ini terlihat dari hasil identifikasi Koridor Ekonomi (kecuali

KE Jawa) yang tidak memasukkan ICT sebagai pendukung pengembangan Kawasan Perhatian

Investasi (KPI). Sebaliknya, perencanaan pembangunan infrastruktur ICT sepertinya masih merujuk

kepada rencana pembangunan penyelenggara telekomunikasi yang belum tentu mendukung

pengembangan KPI. Perkembangan global yang menetapkan target broadband lebih tinggi daripada

target nasional menuntut penataan ulang strategi pengembangan infrastruktur broadband nasional.

b. Faktor Pendanaan

Belum berjalannya skema Kerjasama Pemerintah Swasta di sektor ICT karena keterbatasan

pemahaman di internal pemerintah tentang karakteristik dan model bisnis ICT, serta ketiadaan regulasi

(generik/berlaku umum) yang mendukung. Akibatnya beban yang ditanggung pemerintah menjadi lebih

besar baik dalam pendanaan proyek infrastruktur ICT maupun pengelolaan risiko. Sebagai salah satu

sumber pendanaan pembangunan ICT nasional, saat ini ICT Fund yang berasal dari Dana USO masih

berbasis keproyekan. Untuk jangka panjang, perlu dikaji bentuk yang lebih tepat, mudah di akses, dan

sustainable. Tidak terpantaunya pelaksanaan investasi rencana pembangunan infrastruktur ICT yang

telah diidentifikasi dalam masterlist proyek MP3EI (lampiran Perpres No. 32 Tahun 2011) kecuali PT.

Telkom. Dari rencana investasi sebesar Rp. 169,77 Triliun, investasi yang sudah mendapatkan

komitmen hanya sekitar Rp. 26 Triliun (PT. Telkom dan ICT Fund).

c. Faktor Adopsi ICT

Dalam satu tahun pelaksanaan MP3EI, teknologi informasi dan komunikasi belum dimanfaatkan

secara optimal dalam penguatan konektivitas antar instansi pemerintah (antar K/L, antara pusat dan

daerah, serta antar daerah). e-Government yang memungkinkan interaksi antara pemerintah dengan

pelaku usaha dan masyarakat secara efisien (waktu, biaya, transparansi) belum menjadi strategi not

business as usual dalam implementasi MP3EI. Sistem komunikasi dan informasi serta basis data yang

dimiliki instansi pemerintah tidak dapat berinteraksi satu sama lain sehingga menyulitkan validasi data

dan sulitnya pengambilan keputusan.

Page 45: Laporan Rakornas 2012

11 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bappenas melalui Tim Kerja Konektivitas KP3EI akan mengkoordinasikan penyusunan

National Broadband Plan yang pada dasarnya merupakan sinkronisasi dan penataan ulang strategi

pengembangan broadband nasional yang meliputi aspek infrastruktur (supply) dan

adopsi/pemanfaatannya (demand). Perlu dilakukan pengkajian konsep ICT Fund jangka panjang (tidak

berbasis proyek) yang lebih sustainable dan accessible, serta pemanfaatan Dana USO yang lebih

strategis terutama dalam mendukung pengembangan broadband sesuai komitmen ASEAN

Connectivity dan target Broadband Commission ITU.

Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI:

Locally Integrated, Globally Connected – Kepala Divisi Kerjasama Internasional,

Sekretariat KP3EI

Indonesia sekarang sudah sangat siap menjadi negara maju, karena itulah sebagaimana telah

dicanangkan didalam program MP3EI dan program lainnya, Indonesia memang tengah bersiap-siap

kearah 10 besar dunia dalam kurun waktu 20 sampai 30 tahun ke depan. Jumlah penduduk usia

produktif di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding Singapura dan Jepang, dimana mereka didominasi

oleh penduduk usia lanjut, dan ini menjadi keunggulan kita menjadi negara yang siap untuk maju,

ditambah lagi kita kaya dengan natural resources. Momentum ini harus kita pertahankan.

KP3EI adalah komite penyelenggaraan yang diketuai langsung oleh Presiden dengan Ketua

Pelaksana Harian adalah Bapak Hatta Rajasa sebagai Menkoperekonomian. Singkat kata kita harus

membangun 6 koridor ekonomi yang didukung oleh 3 pilar lintas sektoral, yaitu regulasi, konektivitas,

ditambah SDM dan IPTEK yang memadai. MP3EI merupakan perubahan paradigma dari sektoral ke

lintas-sektoral berbasis koridor dan itu adalah ciri dari perubahan pembangunan sekarang dengan

harapan tidak semuanya dari APBN, tapi juga berasal dari swasta. Oleh karena itu, dibentuklah KPI

(Kawasan Perhatian Investasi). KPI intinya adalah kumpulan dari satu atau lebih pusat produksi yang

bergabung menjadi satu kawasan dan didukung oleh transportasi, ICT dan lain-lain serta didukung pula

oleh perbaikan regulasi. Disinilah ICT memegang peranan penting bersama-sama dengan transportasi

nasional dan logistik nasional itu. ICT tidak terlepas dari internet. Pengguna internet atau ICT di

Indonesia sudah mencapai 3,4% dari total pengguna ICT di dunia. Ini sudah diatas rata-rata dunia. Kita

harus terus meningkatkan kualitas regulasi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan masyarakat. Untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi Indonesia tidak bisa dengan kecepatan yang sekarang, nanti apabila

akan ditambah kecepatannya kami siap untuk membantu.

Broadband Economy: Triggering Factor for Growth – Wakil Ketua Harian Tim

Pelaksana Dewan TIK Nasional (DeTIKNas)

Apa yang dimaksud dengan broadband dan broadband economy? Istilah tersebut mungkin

sering kita dengar, tapi belum kita samakan persepsi kita. Kemudian kenapa kita memerlukan

broadband ini dan kaitannya dengan MP3EI itu apa? Pertama, kita perlu tahu cara kerjanya, ini

diperlukan supaya kita tahu bagaimana menggunakan alatnya, kemudian yang berikutnya bagaimana

ini bisa kita manfatkan? Di Indonesia, apa kaitannya broadband dengan KOMINFO? Pada intinya

broadband itu adalah internet berkecepatan tinggi. Ada yang mengatakan minimal 1 Mbps itu sudah

broadband, lalu apa yang dimaksud dari broadband economy ini?

Page 46: Laporan Rakornas 2012

12 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kalau kita kaitkan antara kecepatan internet yang tinggi dengan problem ekonomi adalah

bagaimana kita memanfaatkan broadband tersebut untuk kebutuhan ekonomi. Investasi 10% dari

broadband akan berdampak pada pertumbuhan 1,38 % dari GDP di negara berkembang. Disinilah

kiranya dimana kita bisa mengatakan tumbuh melalui konektifitas ibaratnya jalan tol kita dari satu lokasi

ke lokasi lain dan jalan tol itu tidak keberatan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari kajian tidak perlu

diperdebatkan bahwa memang kalau kita invest di broadband ini ekonomi akan tumbuh 10%. 1000

penggunaan baru broadband berkorelasi dengan tumbuhnya 80 lowongan pekerjaan baru. Broadband

di Indonesia telah dicanangkan dalam Road Map TIK Nasional. Sudah dicanangkan didalam Road Map

TIK Nasional bahwa Indonesia tersambung bisa selesai di tahun 2012. Broadband juga berperan

penting sebagai domestic connectivity dalam mengembangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Broadband akan menyambungkan semua pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Infrastruktur

ini diharapkan pada tahun 2012 bisa selesai semua. Kita harapkan pada saat yang bersaman kegiatan-

kegiatan ekonomi bisa kita kerjakan. Sekedar ilustrasi saja, saat ini investasi broadband Indonesia ini

dibandingkan negara-negara lain masih kecil. Dengan investasi yang kecil saja sudah bisa membuka

peluang yang signifikan 6%, apalagi kalau kita tingkatkan potensi di bidang infrastruktur broadband ini

agar kita bisa cepat tumbuh. Potensi-potensi Indonesia ini sangat besar disamping penduduk kita yang

banyak, keanekaragaman bahasa, budaya dan yang lain sebagainya. Potensi ini tidak perlu kita

perdebatkan lagi.

Teknologi selama ini sudah ada cuma sayangnya kita belum memanfaatkan atau belum

sepenuhnya memanfaatkan fasilitas ini untuk kegiatan ekonomi. Jangan sampai kita hanya jadi obyek

dari semua teknologi, kita harus menjadi player, kita harus menjadi master, dari teknologi tersebut.

Saya coba paparkan bahwa peran KOMINFO ini kita lihat adanya pemerintah, masyarakat, pebisnis

yang terdiri dari berbagai macam komponen dan ini semua saling terkait bersinergi, berkoordinasi satu

sama lain untuk bisa kita tetapkan. Dengan adanya koordinasi internal kita optimalkan penggunaan ICT

broadband menuju broadband economy sehingga dapat memicu gerakan ekonomi dan industri-industri

lain yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Fokus diskusi kita adalah bagaimana program

prioritas KOMINFO yang bisa kita kaitkan konotasinya dengan broadband. Kita lihat sarana dan

prasarana Pos, Komunikasi dan Informatika, pengembangan layanan Pos, Komunikasi dan Informatika

seterusnya dan saya yakin betul ini semua akan terkait dengan tugas fungsi pokok. Bapak Ibu sekalian.

Sebagai penutup, saya kira pembangunan ekonomi itu sangat vital sekali terutama dlam konektifitas

dan aksesibilitas. Program strategis Kemenkominfo mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi

berbasis broadband melalui pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika

serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendorong tumbuhnya industri TIK melalui

penerapan broadband tersebut.

Page 47: Laporan Rakornas 2012

13 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB 3 EVALUASI RAKORNAS 2012

A. EVALUASI TERKAIT ACARA

RAKORNAS KOMINFO TAHUN

2012

1) Diusahakan untuk mengundang Presiden atau Wakil

Presiden untuk membuka Rakornas tahun berikutnya

agar atensi terhadap acara tersebut lebih besar dan

tujuan dan sasaran Rakornas dapat lebih

tersosialisasikan.

2) Biro Perencanaan harus memiliki tayangan Profil

Rakornas Kominfo (year-to-year) untuk ditampilkan

pada Rakornas tahun depan.

3) Adakan survey satisfactory dari peserta dan narasumber sebagai evaluasi dan masukan untuk

panitia.

4) Sistem absensi peserta diubah menggunakan komputer dan form isian absensi dibuat nomor

telepon/fax dan alamat kantor.

B. EVALUASI TERKAIT PERSIAPAN DAN ADMINISTRASI

RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012

1) Diperlukan sistem konfirmasi peserta untuk mengantisipasi jumlah peserta yang hadir pada hari-H.

Alternatif yang dapat digunakan adalah:

Online registration

Formulir konfirmasi pada undangan pos

Hotline Rakornas Kominfo

2) Rapat Gladi Bersih diadakan pada malam sebelum acara dan bertempat di venue acara. Pada

rapat ini harus disiapkan check list final yang terbagi atas:

Tugas (disertai dengan konfirmasi jumlah peserta dan komposisinya)

Perlengkapan

Narasumber dan Tamu VIP

C. EVALUASI TERKAIT PERLENGKAPAN RAKORNAS

KOMINFO TAHUN 2012

1) Diperlukan satu line telepon dan mesin fax khusus untuk Rakornas Kominfo yang terpisah dari

milik Biro Perencanaan untuk membantu pengiriman undangan dan melancarkan laju informasi.

Page 48: Laporan Rakornas 2012

14 R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2) Pada rapat Gladi Bersih di venue acara, diharuskan menyediakan proyektor untuk memaparkan

persiapan dan check-list.

3) Pengecekan ketersediaan fasilitas Ruang Sidang pada venue harus dilakukan sejak pembuatan

kontrak dengan pihak hotel dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian

Kominfo, seperti ukuran LCD dan besar lumense dari OHP, sofa untuk tamu VIP (front row), sound

system dan sound man, map batik untuk MOU, dan lain-lain.

D. EVALUASI TERKAIT PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012

1) Pelaksanaan publikasi harus intensif dan dimulai minimal H-1 bulan pelaksanaan.

2) Materi publikasi harus lebih meningkat dari segi kuantitas agar gaung dari perhelatan terbesar

Kementerian Kominfo ini dapat terdengar sampai ke seluruh penjuru Indonesia.

3) Dokumentasi foto dan video harus diperbanyak dan dikhususkan pembagian tugasnya.

E. EVALUASI TERKAIT PAMERAN RAKORNAS KOMINFO

TAHUN 2012

1) Peserta pameran kurang terinformasikan dari jauh hari mengenai fasilitas yang mereka dapatkan,

tata tertib, dan lain-lain.

2) Panitia kurang sigap dalam menginformasikan mengenai pameran Rakornas kepada Satker yang

berminat menjadi peserta pameran dan minimnya rapat koordinasi khusus pameran.

3) Tempat pameran kurang dapat mengakomodir banyaknya peserta pameran dari internal oleh

karena itu peserta eksternal sudah tentu tidak dapat spot.

4) Tata letak pameran harus dibedakan dari forum konsultasi yang sifatnya ”serius” dengan booth

pameran yang dalam konsep pamerannya banyak menampilkan entertainment.

5) Petugas yang bertugas membangun rangka pameran harus dikoordinasikan siapa yang akan

menanggung konsumsinya karena jumlahnya banyak dan apabila tidak diperhitungkan akan

sangat merugikan.

F. EVALUASI TERKAIT PROTOKOLER RAKORNAS KOMINFO

TAHUN 2012

1) Dresscode untuk pejabat setingkat Menteri dan Eselon I adalah Pakaian Dinas Harian (PDH),

bukan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

2) Daftar undangan VIP harus dibuatkan name tag pada bangkunya dengan penempatan yang

strategis.

3) Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan.

4) Masih banyak undangan VIP yang kurang mendapatkan pelayanan dari segi protokoler.

Page 49: Laporan Rakornas 2012

NASKAH

MOU A. Universitas Airlangga

B. Kementerian Pertanian

C. Badan Nasional

Pengelola Perbatasan

(BNPP)

D. Kementerian

Perdagangan

E. Kementerian

Pembangunan Daerah

Tertinggal (KPDT)

F. Unit Percepatan

Pembangunan Provinsi

Papua dan Provinsi

Papua Barat (UP4B)

G. Badan Nasional

Penanggulangan

Bencana (BNPB)

Page 50: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 15

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. MoU Kementerian Kominfo & Universitas Airlangga

Page 51: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 16

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 52: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 17

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 53: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 18

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 54: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 19

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 55: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 20

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

B. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pertanian

Page 56: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 21

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 57: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 22

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 58: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 23

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 59: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 24

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

C. MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (BNPP)

Page 60: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 25

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 61: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 26

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 62: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 27

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

D. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Perdagangan

Page 63: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 28

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 64: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 29

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 65: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 30

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

E. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pembangunan

Daerah Tertinggal (KPDT)

Page 66: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 31

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 67: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 32

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 68: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 33

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

F. MoU Kementerian Kominfo & Unit Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

(UP4B)

Page 69: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 34

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 70: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 35

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 71: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 36

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

G. MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB)

Page 72: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 37

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 73: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 38

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 74: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 39

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 75: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 40

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Page 76: Laporan Rakornas 2012

BAHAN

PAPARAN A. Walikota Surabaya:

”Surabaya Cyber City”

B. Bupati Kupang:

”Outlook Pemanfaatan dan

Pengembangan TIK di Daerah

Khusus Kabupaten Kupang

Provinsi NTT”

C. Direktur Utama PT. Telkom:

”Peluang dan Tantangan

Pemanfaatan Konektivitas

Broadband”

D. Deputi Bidang Sarana dan

Prasarana, BAPPENAS:

”Signifikansi Peningkatan

Konektivitas Nasional dalam

Menunjang MP3EI”

E. Kepala Divisi Kerjasama

Internasional, Sekretariat

KP3EI:

”Perencanaan Pembangunan

Konektivitas Infrastruktur

Nasional dalam MP3EI: Locally

Integrated, Globally

Connected”

F. Wakil Ketua Pelaksana

Dewan Teknologi Informasi

dan Komunikasi Nasional

(DeTIKNas):

”Broadband Economy:

Triggering Factor for Growth”

Page 77: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 41

A. Bahan Paparan Walikota Surabaya: ”Surabaya Cyber City”

Slide 1 Slide 2

Slide 3 Slide 4

Page 78: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 42

Slide 5 Slide 6

Slide 7 Slide 8

Page 79: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 43

Slide 9 Slide 10

Slide 11 Slide 12

Page 80: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 44

Slide 13 Slide 14

Slide 15 Slide 16

Page 81: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 45

Slide 17 Slide 18

Slide 19 Slide 20

Page 82: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 46

Slide 21 Slide 22

Slide 23 Slide 24

Page 83: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 47

Slide 25 Slide 26

Slide 27 Slide 28

Page 84: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 48

Slide 25 Slide 26

Slide 27 Slide 28

Page 85: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 49

Slide 29 Slide 30

Slide 31 Slide 32

Page 86: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 50

Slide 33 Slide 34

Slide 35 Slide 36

Page 87: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 51

Slide 37 Slide 38

Slide 39 Slide 40

Page 88: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 52

Slide 41 Slide 42

Slide 43 Slide 44

Page 89: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 53

Slide 45 Slide 46

Slide 47 Slide 48

Page 90: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 54

Slide 49 Slide 50

Slide 51 Slide 52

Page 91: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 55

Slide 53 Slide 54

Slide 55 Slide 56

Page 92: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 56

Slide 57 Slide 58

Slide 59 Slide 60

Page 93: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 57

Slide 61 Slide 62

Slide 63 Slide 64

Page 94: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 58

Slide 65 Slide 66

Slide 67 Slide 68

Page 95: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 59

Slide 69 Slide 70

Slide 71 Slide 72

Page 96: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 60

Slide 73 Slide 74

Slide 75 Slide 76

Page 97: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 61

B. Bahan Paparan Bupati Kupang: ”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah Khusus

Kabupaten Kupang Provinsi NTT”

Slide 1 Slide 2

Slide 3 Slide 4

Page 98: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 62

Slide 5 Slide 6

Slide 7 Slide 8

Page 99: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 63

Slide 9 Slide 10

Slide 11 Slide 12

Page 100: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 64

Slide 13 Slide 14

Slide 15 Slide 16

Page 101: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 65

Slide 17 Slide 18

Slide 19 Slide 20

Page 102: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 66

C. Bahan Paparan Direktur Utama PT. Telkom: ”Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas

Broadband”

Slide 1 Slide 2

Slide 3 Slide 4

Page 103: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 67

Slide 5 Slide 6

Slide 7 Slide 8

Page 104: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 68

Slide 9 Slide 10

Slide 11 Slide 12

Page 105: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 69

Slide 13 Slide 14

Slide 15

Page 106: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 70

D. Bahan Paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS: ”Signifikansi Peningkatan Konektivitas

Nasional dalam Menunjang MP3EI”

Slide 1 Slide 2

Slide 3 Slide 4

Page 107: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 71

Slide 5 Slide 6

Slide 7 Slide 8

Page 108: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 72

Slide 9 Slide 10

Slide 11 Slide 12

Page 109: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 73

Slide 13 Slide 14

Slide 15 Slide 16

Page 110: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 74

Slide 17 Slide 18

Slide 19 Slide 20

Page 111: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 75

Slide 21 Slide 22

Slide 23 Slide 24

Page 112: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 76

Slide 25 Slide 26

Slide 27 Slide 28

Page 113: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 77

Slide 29 Slide 30

Page 114: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 78

E. Bahan Paparan Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Selretariat KP3EI: ”Perencanaan Pembangunan

Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected”

Slide 1 Slide 2

Slide 3 Slide 4

Page 115: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 79

Slide 5 Slide 6

Slide 7 Slide 8

Page 116: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 80

Slide 9 Slide 10

Slide 11 Slide 12

Page 117: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 81

Slide 13 Slide 14

Slide 15 Slide 16

Page 118: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 82

Slide 17 Slide 18

Slide 19 Slide 20

Page 119: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 83

Slide 21 Slide 22

Slide 23 Slide 24

Page 120: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 84

Slide 25 Slide 26

Slide 27 Slide 28

Page 121: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 85

Slide 29 Slide 30

Slide 31 Slide 32

Page 122: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 86

Slide 33 Slide 34

Slide 35 Slide 36

Page 123: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 87

Slide 37 Slide 38

Slide 39 Slide 40

Page 124: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 88

Slide 41 Slide 42

Slide 43 Slide 44

Page 125: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 89

Slide 45 Slide 46

Slide 47 Slide 48

Page 126: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 90

Slide 49 Slide 50

Slide 51 Slide 52

Page 127: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 91

Slide 53 Slide 54

Slide 55 Slide 56

Page 128: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 92

Slide 57 Slide 58

Slide 59 Slide 60

Page 129: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 93

Slide 61 Slide 62

Slide 63 Slide 64

Page 130: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 94

Slide 65

Page 131: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 95

F. Bahan Paparan Wakil Ketua Harian Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

(DeTIKNas): ”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”

Slide 1 Slide 2

Slide 3 Slide 4

Page 132: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 96

Slide 5 Slide 6

Slide 7 Slide 8

Page 133: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 97

Slide 9 Slide 10

Slide 11 Slide 12

Page 134: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 98

Slide 13 Slide 14

Slide 15 Slide 16

Page 135: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 99

Slide 17 Slide 18

Slide 19 Slide 20

Page 136: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 100

Slide 21 Slide 22

Slide 23 Slide 24

Page 137: Laporan Rakornas 2012

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 101

Slide 25 Slide 26

Slide 27 Slide 28

Page 138: Laporan Rakornas 2012

DOKUMENTASI

KEGIATAN

RAKORNAS

BIDANG

KOMINFO

TAHUN 2012

Page 139: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 102

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1

2

Acara pembukaan Rakornas Bidang Komunikasi dan Informatika

Tahun 2012. Foto 1: Paduan suara Kominfo menghibur para

undangan yang telah hadir. Foto 2: Tarian daerah membuka

acara Rakornas Kominfo Tahun 2012.

Page 140: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 103

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Foto 3 & 4:

Menteri Kominfo,

para pejabat di

lingkungan

Kominfo, para

Menteri dari K/L

terkait, narasumber

dan para peserta

Rakornas Kominfo

Tahun 2012

bersama-sama

menyanyikan Lagu

Indonesia Raya.

Foto 5:

Sekjen Kominfo,

Basuki Yusuf

Iskandar,

memberikan

sambutan sekaligus

laporan tentang

pelaksanaan

Rakornas Bidang

Kominfo Tahun

2012.

Foto 6:

Menteri Kominfo,

Tifatul Sembiring,

memberikan

sambutan tentang

”Tumbuh Melalui

Konektivitas”.

3

4

5

6

Page 141: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 104

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

7

8

Foto 7:

Pemukulan gong oleh Menteri Kominfo sebagai tanda dibukanya acara

Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012.

Foto 8:

Penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) antara Kementerian

Kominfo dengan 6 K/L dan Universitas Airlangga.

Page 142: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 105

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

9

10

Foto 10:

Menteri Kominfo

berfoto bersama

dengan Kepala

UP4B, Sekretaris

BNPB dan Rektor

Universitas

Airlangga.

Foto 9:

Menteri Kominfo

dan para

Menteri/Wakil

Menteri dari K/L

yang menjalin

kerjasama dengan

Kominfo berfoto

bersama.

Page 143: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 106

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

11

Foto 11: Penyerahan plakat kepada Menteri Pertanian, Suswono, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.

12

Foto 12: Penyerahan plakat kepada Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.

13

Foto 13: Penyerahan plakat kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Gamawan Fauzi, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.

14

Foto 14: Penyerahan plakat kepada Menteri PDT, Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini , sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.

Page 144: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 107

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

15

Foto 15: Penyerahan plakat kepada Kepala UP4B, Bambang Dharmono, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.

16

Foto 16: Pemberian penghargaan PeGI kepada para pemerintah daerah yang berhasil menerapkan e-Government di lingkungannya.

17

Foto 17: Kiri-Kanan: Kepala Pusat Informasi Humas, Menteri Kominfo, Sekjen Kominfo dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dalam konferensi pers.

18

Foto 18: Suasana konferensi pers pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012.

Page 145: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 108

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

19

Foto 19: Suasana Diskusi Panel Sesi I dengan narasumber antara lain Bupati Kabupaten Kupang, Walikota Surabaya dan Direktur Utama PT. Telkom dengan moderator Staf Ahli Bidang Teknologi ,Prof. DR. Kalamullah Ramli, M.Eng.

20

Foto 20: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Walikota Surabaya sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.

21

Foto 21: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Bupati Kupang sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.

Page 146: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 109

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

22

Foto 22: Suasana Diskusi Panel Sesi II dengan narasumber Wakil Ketua Harian Tim Pelaksanan DeTIKNas, Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI danDeputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS, dengan moderator Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya ,Dr. Suprawoto, SH, M.Si.

23

Foto 23: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Direktur Utama PT. Telkom sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.

24

Foto 24: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Wakil Ketua Harian Tim Pelaksana DeTIKNas sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.

Page 147: Laporan Rakornas 2012

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 110

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25

Foto 25: Penyerahan plakat kepada Deputi Bidang Sarana & Prasarana, BAPPENAS, sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.

26

Foto 26: Penyerahan plakat kepada Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI, sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.

27

Foto 27: Partisipasi peserta dalam Diskusi Panel Sesi I dan II dengan memberikan pertanyaan kepada para narasumber di tiap sesi.

28

Foto 28: Suasana di salah satu booth pameran pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012.

Page 148: Laporan Rakornas 2012