Jakarta, 29 Juli 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME APBN YANG MASUK KE DESA

Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPusat dan Daerah Tahun 2015

1

Outline• Pendahuluan• Penganggaran Dana Desa• Perhitungan Alokasi Dana Desa• Penyaluran Dana Desa• Penggunaan Dana Desa• Monitoring dan Evaluasi Dana Desa• Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Dana Desa

2

UU 6/2014UU 6/2014tentangtentang

DesaDesa

PP 43/2014tentang Peraturan

Pelaksanaan UU 6/2014

PP 60/2014tentang Dana Desa

Bersumber dari APBN

PERMENDAGRI:1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman

Teknis Peraturan di Desa

2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

DASAR HUKUM

3

PERMENDES:1.Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa

2.Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa

3.Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa

4.Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes

5.Permendes No.5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2015

PP 22/2015 tentangPerubahan atas PP

60/2014

PMK Nomor 93/PMK.07/2015Tentang Tatacara Pengalokasian,

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Money follows Function Skala Desa

Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Kewenangan lokal berskala Desa

Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota

Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan

11

22

33

44

KewenanganKewenangan

Diatur dan diurus oleh Desa

PelaksanaanPelaksanaan

Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

2. Alokasi APBN;3. Bagian dari hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kab./Kota;

4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab./Kota;

5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab./Kota;

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa

Cakupan KewenanganCakupan Kewenangan

• Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

• Penugasan disertai biaya: Pemerintah Pemda Prov Pemda Kab/kota

PendanaanPendanaan

Latar Belakang Perubahan PP 60/2014 dan Kebijakan PP 22/2015

1. Untuk mempersempit ketimpangan pengalokasian Dana Desa antara satu desa dengan desa lainnya dan mempercepat pencapaian Cita ke 3 dalam Nawa Cita Presiden Jokowi, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan DESA dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Mempercepat penyaluran DD Tahap III dari semula Bulan November menjadi Bulan Oktober sesuai kesepakatan Pemerintah dengan DPR-RI pada pembahasan RAPBN 2015

Contoh Kesenjangan Alokasi Dana Desa berdasarkan perhitungan PP 60/2014 :

•Kab. Sidoarjo menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa mencapai 1:11 (alokasi terendah 38 juta dan tertinggi 403,6 juta);

•Kab. Batang menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa mencapai 1:14 (alokasi terendah 35 juta dan tertinggi 472 juta);

•Kab. Kuningan menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa mencapai 1:18 (alokasi terendah 51,6 juta dan tertinggi 916,9 juta)

Contoh Kesenjangan Alokasi Dana Desa berdasarkan perhitungan PP 60/2014 :

•Kab. Sidoarjo menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa mencapai 1:11 (alokasi terendah 38 juta dan tertinggi 403,6 juta);

•Kab. Batang menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa mencapai 1:14 (alokasi terendah 35 juta dan tertinggi 472 juta);

•Kab. Kuningan menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa mencapai 1:18 (alokasi terendah 51,6 juta dan tertinggi 916,9 juta)

1. Dibukanya kemungkinan penyesuaian pagu Dana Desa melalui perubahan APBN, sepanjang belum memenuhi 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah sesuai amanat UU No.6/2014 tentang Desa;

2. Dibuatnya peta jalan (Road Map) pemenuhan alokasi Dana Desa sebesar 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah sesuai amanat UU No.6/2014 tentang Desa;

3. Dilakukannya penyempurnaan formulasi pengalokasian Dana Desa ke setiap kab./Kota.

Kebijakan PP 22/2015Kebijakan PP 22/2015Kebijakan PP 22/2015Kebijakan PP 22/2015

Latar Belakang Perubahan PP 60/2014Latar Belakang Perubahan PP 60/2014

Roadmap Dana Desa

6

Dana Desa (DD):Rp47.684,7 MRata-rata DD per Desa:Rp643,6 jutaADD:Rp37.564,4 MBagi Hasil PDRD:Rp2.412,4 MTOTAL= Rp87.661,5MRata2 perdesa:Rp1.183,1 juta

Dana Desa (DD):Rp103.791,1MRata-rata DD per Desa:Rp 1.400,8 jutaADD:Rp55.939,8MBagi Hasil PDRD:Rp3.055,3MTOTAL= Rp162.786,3MRata2 perdesa:Rp2.197,1 juta

Jumlah Desa 74.093 15

Dana Desa (DD):Rp81.184,3MRata-rata DD per Desa:Rp1.095,7 jutaADD:Rp42.285,9MBagi Hasil PDRD:Rp2.733,8MTOTAL= Rp126.204,2MRata2 perdesa:Rp1.703,3 juta

Dana Desa (DD):Rp81.184,3MRata-rata DD per Desa:Rp1.095,7 jutaADD:Rp42.285,9MBagi Hasil PDRD:Rp2.733,8MTOTAL= Rp126.204,2MRata2 perdesa:Rp1.703,3 juta

Dana Desa (DD):Rp20.766,2 MRata-rata DD per Desa:Rp 280,3 jutaADD:Rp32.666,4 MBagi Hasil PDRD:Rp2.091,0 MTOTAL= Rp55.523,6MRata2 perdesa:Rp749,4 juta

Dana Desa (DD):Rp20.766,2 MRata-rata DD per Desa:Rp 280,3 jutaADD:Rp32.666,4 MBagi Hasil PDRD:Rp2.091,0 MTOTAL= Rp55.523,6MRata2 perdesa:Rp749,4 juta

Dana Desa (DD):Rp111.840,2 MRata-rata DD per Desa:Rp 1.509,5 jutaADD:Rp60.278,0 MBagi Hasil PDRD:Rp3.376,7MTOTAL= Rp175.494,9 MRata2 perdesa:Rp2.368,6 juta

7

Dana Alokasi Khususa.l.:•Transportasi Perdesaan•Energi Perdesaan•Pelayanan Dasar Pendidikan •Pelayanan Dasar Kesehatan•Pelayanan Dasar Infrastrukur Air Minum, Irigasi, dan Sanitasi

Dana Alokasi Khususa.l.:•Transportasi Perdesaan•Energi Perdesaan•Pelayanan Dasar Pendidikan •Pelayanan Dasar Kesehatan•Pelayanan Dasar Infrastrukur Air Minum, Irigasi, dan Sanitasi

Alokasi Dana Desa (ADD)Paling sedikit 10% dari dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK

Alokasi Dana Desa (ADD)Paling sedikit 10% dari dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK

Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Dana Desa yang Bersumber dari APBN

8

A. Pendapatan Negara dan HibahI. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Perpajakana. Pajak Dalam Negerib. Pajak Perdagangan Internasional

2. Penerimaan Negara Bukan PajakII. Hibah

B. Belanja NegaraI. Belanja Pemerintah Pusat

1. K/L2. Non K/L

II. Transfer ke Daerah dan DesaA Transfer ke Daerah

1. Dana Perimbangan2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

a. Dana Otonomi Khusus Papuab. Dana Otonomi Khusus Papua Baratc. Dana Otonomi Khusus Aceh

3. Dana Keistimewaaan DI Yogyakarta4. Dana Transfer Lainnya

B. Dana DesaIII. Suspen

C. Keseimbangan PrimerD. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)

% thdp PDBE. Pembiayaan

I. Pembiayaan Dalam NegeriII. Pembiayaan Luar Negeri (neto)

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

Uraian (APBN)A. Pendapatan Negara dan Hibah

I. Penerimaan Dalam Negeri1. Penerimaan Perpajakan

a. Pajak Dalam Negerib. Pajak Perdagangan Internasional

2. Penerimaan Negara Bukan PajakII. Hibah

B. Belanja NegaraI. Belanja Pemerintah Pusat

1. K/L2. Non K/L

II. Transfer ke Daerah dan DesaA Transfer ke Daerah

1. Dana Perimbangan2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

a. Dana Otonomi Khusus Papuab. Dana Otonomi Khusus Papua Baratc. Dana Otonomi Khusus Aceh

3. Dana Keistimewaaan DI Yogyakarta4. Dana Transfer Lainnya

B. Dana DesaIII. Suspen

C. Keseimbangan PrimerD. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)

% thdp PDBE. Pembiayaan

I. Pembiayaan Dalam NegeriII. Pembiayaan Luar Negeri (neto)

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

Uraian (APBN)

9

KEBIJAKAN PENGANGGARAN PROGRAM BERBASIS DESA DALAM POSTUR APBN SEBELUM DAN SESUDAH UU DESA

Uraian (APBN)

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri b. Pajak Perdagangan Internasional 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. HibahB. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. KL -> Tugas Pembantuan 2. Non K/L II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus Papua b. Dana Otonomi Khusus Papua Barat c. Dana Otonomi Khusus Aceh 3. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta 4. Dana Transfer Lainnya III. SuspenC. Keseimbangan PrimerD. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) % thd PDBE. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

KEMENTERIAN/LEMBAGABNPP

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan KEMEN. KP

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

KEMEN. PU Program Pengelolaan Sumber Daya Air

KEMENAKERTRANS Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

KEMENDAG Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

KEMENDAGRI Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (TP + UB (PNPM))

Program Perdesaan dialokasikan di anggaran K/L melalui Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang berbasis desa sebagai berikut:

11

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENKES

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Pembinaan Upaya Kesehatan

KEMENTAN Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani

yang Aman, Sehat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan S

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Lanjutan:

12

PENGANGGARAN DANA DESA

Menkeu

Mengusulkan Alokasi DD dalam RAPBN, sumber DD:a.Realokasi belanja pusat;b.Alokasi APBN.

PresidenMenyetujui dalam

Sidang kabinet

NK dan

RAPBN

DPR

Pemerintah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN kepada DPR

UU APBN dan Perpres ttg Rincian APBN

Pembahasan dan Pengesahan UU APBN

Penetapan Rincian Alokasi DD per Kab/Kota dalam Rincian APBN

SIKLUS APBN SIKLUS APBD

PEMDARaperda

APBDDPRD Pemda menyusun

Raperda APBD sesuai alokasi DD dalam APBN;

Menyampaikan Raperda APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

Perda APBD

Perkadattg Penetapan

Rincian Alokasi DD Per

Desa

Berdasarkan Perda APBD yang telah dibahas dan disetujui bersama DPRD, Pemda menyusun Perbup/Perwali tentang Penetapan Rincian alokasi DD per Desa;

13

PENGALOKASIAN DANAPP 60/2014 PP 22/2015

• Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk Desa pada kabupaten/kota.• Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kabupaten/kota• Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa pada kabupaten/kota• IKK adalah IKK kabupaten/kota, IKG adalah Indeks Kesulitan Geografis Desa (sumber BPS)

Roadmap Alokasi Dana Desa TA 2015 - 2019

14

2019

2018 Penggunaan;Perencanaan;Pedoman Pelaksanaan:-Perbup/PerwaliPendampingan Pemda-Fasilitator dari Pemda (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa)Pengembangan Database:-Rekonsiliasi dan validitasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)-Koord: KemdesPDTTarget keberhasilan (fokus Monev):-Tersusunnya RKP Des dan APBDes-Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan-Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 40% dari jumlah Desa)

2017 Penggunaan;Perencanaan;Pedoman Pelaksanaan:-Perbup/PerwaliPendampingan Pemda-Fasilitator dari Pemda (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa)Pengembangan Database:-Rekonsiliasi dan validitasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)-Koord: KemdesPDT

Target keberhasilan (fokus Monev):-Tersusunnya RKP Des dan APBDes-Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan-Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 30% dari jumlah Desa)

2016 Penggunaan;Perencanaan;Pedoman Pelaksanaan:-Perbup/PerwaliPendampingan Pusat :-Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa)Pelatihan Aparatur:-Training 74.093 aparat Desa

Pengembangan Database:-Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) -Koordinator : Kemdes PDT

Target keberhasilan (fokus Monev):-Tersusunnya RKP Des dan APBDes-Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan-Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 20% dari jumlah Desa)

2015 Penggunaan;Perencanaan;Pedoman Pelaksanaan:-Perbup/PerwaliPendampingan Pusat:-Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa)Pelatihan Aparatur:-Training 74.093 aparat Desa

Pengembangan Database:-Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) -Koordinator : Kemdes PDT

Target keberhasilan (fokus Monev):-Tersusunnya RPJM Des, RKP Des, APBDes-Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan-Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 10% dari jumlah Desa)

Penggunaan;Perencanaan;Pedoman Pelaksanaan:-Permen (alokasi, penyaluran, penggunaan dan monev)-Perbup/Perwali (pembagian/alokasi Dana Desa perDesa);

Pendampingan Pusat:-Fasilitator eks-PNPM -Fasilitator baru-Pelatihan fasilitator baru

Pelatihan Aparatur:-TOT /Training for Master Trainer 418 aparat kab/kota-Training 74.093 aparat Desa

Pengembangan Database:-Koordinasi dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)

Target keberhasilan:-Tersusunnya RKP Des dan APBDes-Laporan realisasi dan penggunaan dana sesuai dg aturan

Roadmap Dana DesaRoadmap Dana Desa

16

16

PENYALURAN DANA DESAMekanisme Penyaluran

17

PROGRESS PENYALURAN DANA DESA 2015

434 KAB/KOTA

20,766 TRILIUN

433 KAB/KOTA

8,1 TRILIUN

DARI 8,31 TRILIUN PENYALURAN TAHAP I

(97,44%)

s.d. 8 JuLi 2015

Alokasi Total Dana Desa (Rp) Dana Desa yang sudah Tersalur

Tahap I (Rp)

APBN-P

9,066 TRILIUN APBN

Kendala penyaluran: 1.Terdapat satu daerah yakni Kab. Puncak belum menyampaikan Perbup tentang rincian alokasi dana per desa;2.Masih terdapat sebelas daerah yang menggunakan Perpres yang lama (162/2014) terkait rincian alokasi dana desa. Seharusnya menggunakan APBN-P (Perpes 36/2015)

18

PENYALURAN DANA DESA TAHAP II YANG DIREKOMENDASIKAN PER 28 JULI 2015

351 KAB/KOTA

6,55 TRILIUN

DARI 8,31 TRILIUN PENYALURAN TAHAP II (78,8%)

KETERANGAN:1.82 kab/kota saat ini masih dalam proses evaluasi perbup/perwali2.1 kab belum menyampaikan perbup

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

Pembangunan desa, antara lain berupa:1. Pemenuhan kebutuhan dasar (Poskesdes, Polindes, Posyandu, PAUD2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa (Jalan Desa, Jalan Usaha Tani, embung

desa, air bersih berskala desa, irigasi tersier, dll) 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal (BUMDesa, Pasar Desa, lumbung pangan

desa, tambatan perahu, dll); dan4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

(pengelolaan sampah, hutan desa, rumput laut, dll). Pemberdayaan masyarakat desa, antara lain berupa:

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun

oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk

memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi.

19

PENGGUNAAN DANA DESA

20

PEMANTAUAN DAN EVALUASI (1)

PEMERINTAHPUSAT

PEMERINTAHKAB/KOTA

PEMERINTAHDESA

PEPELAPORANLAPORAN JENIS JENIS LAPORANLAPORAN BATAS WAKTU PENYAMPAIANBATAS WAKTU PENYAMPAIAN SANKSISANKSI

Desa ke kab/kota

Semester ISemester II

Minggu IV bulan Juli TA berjalanMinggu IV bulan Januari TA berikutnya

Dalam hal laporan tidak/terlambat disampaikan, maka Kepala Daerah/ Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran s.d. diterimanya laporan tersebut.

Kab/kota ke Pusat Tahunan Minggu ke IV bulan Maret TA

berjalan

RealisasiPenggunaan

RealisasiPenggunaan

1

RealisasiPenyaluran

RealisasiPenyaluran

2

Realisasi Penyaluran dan

Konsolidasi Penggunaan

Realisasi Penyaluran dan

Konsolidasi Penggunaan

4

Konsolidasi Realisasi

Penggunaan

Konsolidasi Realisasi

Penggunaan

3

21

PEMANTAUAN DAN EVALUASI (2)

PEMANTAUAN

EVALUASI

i. penerbitan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;

ii. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;

iii. laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

i. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota

ii. realisasi penggunaan Dana Desa.

PEMERINTAH

Pemantauan atas SILPA Dana Desa BUPATI/

WALIKOTA

Dalam hal pemantauan ditemukan SiLPA Dana Desa yang tidak wajar, bupati/walikota:

1. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa; dan

2. meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan.

22

SANKSI

Pemotongan Dana Desa

MENKEU

JENIS SANKSIJENIS SANKSIPEMBERI SANKSI

PEMBERI SANKSI

JENIS PELANGGARANJENIS PELANGGARAN

Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab./Kota

Penundaan DAU dan/atau DBH Kab./Kota

Bupati/walikota tidak menyampaikan perbub/perwali mengenai tatacara penghitungan dan penetapan Dana Desa untuk setiap Desa

Bupati/walikota tidak melakukan perubahan peraturan Bupati/walikota apabila terdapat penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;

Bupati/walikota tidak menyampaikan perbub/perwali mengenai tatacara penghitungan dan penetapan Dana Desa untuk setiap Desa

Bupati/walikota tidak melakukan perubahan peraturan Bupati/walikota apabila terdapat penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;

Bupati/walikota segera menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukanBupati/walikota segera menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan

BUPATI/ WALIKOTA

Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota; Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari

bupati/walikota

Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota; Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari

bupati/walikota

Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajarBerdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar

Pemotongan Dana Desa ke Desa

Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa

Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa;

Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya; dan

Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa;

Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya; dan

Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

23

Tantangan untuk Pemerintah Pusat:•Diperlukan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi alokasi Dana Desa sebesar sebesar 10 persen dari total transfer ke daerah dalam APBN (dipenuhi di tahun 2017).•Diperlukan Capacity building dan tenaga pendamping yang cukup banyak untuk mendukung pelaksanaan good governance dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Tantangan untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa:•Aparatur Desa (Kepala Desa/aparat desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel,.•Pemberian Dana Desa diharapkan tidak menambah jumlah aparatur Desa yang berakibat pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan penggunaan Dana Desa.

PeluangPelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan otonomi desa.

Tantangan, Peluang dan Peran SDM dalam Pelaksanaan Dana Desa

34

24