Upload
kurniawan-saputra
View
439
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Citation preview
IMPLEMENTASI REGULASI DAN KEBIJAKAN
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL YANG
EFFEKTIF UNTUK MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BERKEADILAN
DIREKTUR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
Jakarta, 09 September 2014
Assalamu’alaikum Warahkmatullahi Wabarokhatuh; Selamat SIANG dan Salam Sejahtera bagi kita semua
3 TOPIK BAHASAN
IMPLEMENTASI REGULASI
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAHAN YANG
BERKEADILAN
3
3. KEADILAN (ARISTOTELES)
Distributief” Dan “Commutatief”.
Keadilan distributief ialah keadilan yang
memberikan kepada tiap orang porsi
menurut pretasinya.
Keadilan commutatief memberikan sama
banyaknya kepada setiap orang tanpa
membeda-bedakan prestasinya 4
HANS KELSEN
General Theory Of Law And State, hukum sebagai
tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat
mengatur perbuatan manusia dengan cara yang
memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian
didalamnya.
Pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu
peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar
diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum
adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus
dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.
5
John Rawls
keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah
memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:
Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas
kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang
sama bagi setiap orang.
Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial
ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi
keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal
benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari
kelompok beruntung maupun tidak beruntung.
John Rawl terhadap konsep “posisi asasli” terdapat
prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip
persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang
bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan
ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri
masing-masing individu.
6
Pancasila (keadilan bersumber
pada dasar Negara atau falsafah
Negara)
Pancasila, sila kelima:
“Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.
7
KESIMPULAN UTK PEMERINTAH
YANG BERKEADILAN
Keadilan didalam perspektif hukum
nasional ini adalah keadilan yang
menselaraskan keadilan-keadilan yang
bersifat umum diantara sebagian dari
keadilan-keadilan individu. Keadilan ini
lebih menitikberatkan keseimbangan
antara hak dan kewajiban dengan
tujuan mewujudkan masyarakat
Indonesia yang sejahtera.
8
REFORMASI BIROKRASI
Dalam Grand Design disebutkan bahwa
reformasi birokrasi bertujuan untuk
menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih
dan bebas KKN, mampu melayani publik,
netral, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur negara.
9
2. REFORMASI BIROKRASI UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Reformasi birokrasi diarahkan untuk mendorong pembaharuan paradigma
dan tata kelola pemerintahan yang selama ini dipandang masih menyisakan banyak persoalan sehingga perlu ditata kembali dengan sejumlah inovasi pelayanan baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan tehnologi.
Komitmen Reformasi Birokrasi juga dituangkan setidaknya dalam 3 Undang-Undang
Ketiga UU tersebut adalah UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara,
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan yang baru disahkan adalah UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Sementara dua lainnya masih berbentuk RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang segera diundangkan setelah mendapat persetujuan legislatif. Kelima UU ini menjadi pilar penopang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendorong proses transformasi birokrasi yang berkualitas dan inovatif hingga tahun 2025 sesuai arah RPJP 2005-2025.
10
TEMA RKP 2015
"Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan".
• Pertama, reformasi yang sedang berjalan perlu terus dilanjutkan di segala bidang, yaitu bidang Polhukhankam, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat.
• Kedua, percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian.
• Ketiga, pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan.
Slide - 4
3
1 2
3 4 5 6 7 8
• PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SKPD • EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROVINSI THN 2013
• PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) • PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) • PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH • PNPM MANDIRI PERDESAAN • PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH • PENANGANAN STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI
13
1. Implementasi Kebijakan
Dalam Perspektif Otda
D E F I N I S I K E B I J A K A N
P U B L I K
Thomas R. Dye :
Public policy is whatever the Government chooses to
do or not to do.
(What Governments Do, Why they do it, and What
difference it Makes)
Kebijakan publik bukan hanya kebijakan yang secara
sengaja dibuat, tetapi juga yg sengaja tak dibuat oleh
pemerintah karena sudah dapat diatur oleh masyarakat
itu sendiri.
14
D E F I N I S I K E B I J A K A N
P U B L I K
JAMES E. ANDERSON : Public Policy are those policies developed by Governmental Bodies and Officials.
DAVID EASTON : Public Policy is the Authoritative allocation of values for the whole society.
GEORGE C. EDWARDS : Public Policy is what government say and do, or do not do it is the goals or purposes of government programs.
15
PENGERTIAN
KEBIJAKAN PUBLIK (Mustopadidjaja AR)
16
Suatu keputusan yang dimaksudkan
untuk mengatasi permasalahan tertentu,
untuk melakukan kegiatan tertentu , atau
untuk mencapai tujuan tertentu yang
dilakukan oleh instansi yang
berkewenangan dalam rangka
penyelenggaraan Negara dan
Pembangunan.
TUJUAN OTONOMI DAERAH:
Administrasi : Mendekatkan dan meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
Politik : Menjadikan pemda sebagai instrumen pendidikan
politik di tingkat lokal melalui Pemilukada.
Pada Tataran Implementasinya dengan memperhatikan prinsip:
Demokrasi, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan Kekhususan
serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
JENIS DESENTRALISASI
SIMETRIS/OTDA (devolusi, co-administration/
medebewind/tugas pembantuan,
delegasi, privatisasi, dan
dekonsentrasi/field-administration);
ASIMETRIS/OTSUS (special territory, special autonomy,
special local government)
KONSEP OTONOMI DAERAH
PELIMPAHAN KEWENANGAN/Transfer of power (luas, besar dan banyak, extra ordinary) dibidang politik, ekonomi, sosial, fiskal dan administrasi
1
DIBERIKAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAU DAERAH2 TERTENTU
2
BERTUJUAN UNTUK EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK, EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN, PENGEMBANGAN DEMOKRASI, DAN UNTUK MERANGKUL DAERAH YANG BERGEJOLAK/KONFLIK
3
A tool for regional development and better economics
4
MENGAPA OTONOMI DAERAH
ASPEK FISIK KEWILAYAHAN
ASPEK PENDUDUK
WILAYAH NKRI SANGAT LUAS (1,9 Juta km2)
WILAYAH NKRI BENTUK KEPULAUAN
(13.487 BUAH)
MEMILIKI REMOTE AREA/DAERAH
TERISOLIR (Papua, Maluku, Kalimantan,
dll)
JUMLAH PENDUDUK SEKITAR 251 JUTA
PENDUDUK MULTIETNIS (1.128 Etnis)
ASPEK LEGAL KONSTITUSIONAL
Konstitusi UUD 1945 Sebelum Amandemen, mengamanahkan harus adanya otonomi daerah
(Pasal 18), Founding Fathers
Konstitusi UUD 1945 Sesudah Amandemen,
mengamanahkan kehadiran otonomi daerah
dan otonomi khusus (Pasal 18,18A,18B),
era reformasi
PEMDA LEBIH EFISIEN, EFEKTIF,
TRANSPARAN, AKUNTABEL & PARTISIPATIF
1
PEMDA LEBIH BAIK MEMBERIKAN
“PUBLIC SERVICES”
3 PEMDA LEBIH DEMOKRATIS,
KREATIF & INOVATIF
2 PEMDA LEBIH
BAIK MEWUJUDKAN
“KESRA”, & MENGURANGI KEMISKINAN
4
ASPEK GOOD GOVERNANCE
BEBAN TUGAS PEMERINTAH PUSAT BISA “BERKURANG”
KESIMPULAN
1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI ERA OTONOMI DAERAH DIKAWAL MELALUI DITETAPKANNYA : UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, UU 32 Thn 2004 ttg Pemda ; UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik ;UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No.6 Thn 2014 ttg Desa.
Reformasi Birokrasi bertujuan utuk mewujudkan demokratisasi dalam dimensi politik local dan terbentuknya clean and good governance yaitu tumbuhnya pemerintahan yang rasional, melakukan transparansi dalam berbagai urusan publik, memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum dan bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur.
23
lanjutan
3. Revisi Kebijakan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka penguatan: a. Penataan Daerah; b. Penataan Urusan; c. Pengaturan KDH/Wkl; d. Peran Gubernur Sbg Wakil Pemerintah Pusat; e. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; f. Kecamatan; g. Perangkat Daerah; h. Peraturan Daerah (Perda); i. Keuangan Daerah; j. Pelayanan Publik; k. Inovasi Daerah;
l.
24
SEKIAN DAN TERIMA KASIH