Paparan Dirlala RAKORNAS Perintis Jogja 2010 (Final)

  • Published on
    15-Jul-2015

  • View
    186

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dengan Pelayaran Perintis Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Masih Tertinggal dan atau Wilayah Terpencil Melalui Pemantapan Tata Kelola serta Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

BAHAN PEMAPARAN DIRLALA PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PELAYARAN PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2010JOGJAKARTA , 18 s.d. 20 Mei 2010

PERAN TRANSPORTASI LAUT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL1 BIDANG PEREKONOMIANSARANA PENUNJANG PERPINDAHAN ORANG DAN/ATAU BARANG SARANA MERANGSANG PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH (SHIP PROMOTES THE TRADE) SARANA MENUNJANG SEKTOR PERDAGANGAN EKONOMI DAN SEKTOR LAINNYA (SHIP FOLLOWS THE TRADE) -> ANTARA LAIN 99,4% DARI TOTAL EX/IM (BY VOLUME) DAN 95,2 % DARI TOTAL EX/IM (BY VALUE) DIANGKUT MELALUI LAUT

2

BIDANG SOSIAL BUDAYASARANA MENINGKATKAN MOBILITAS SERTA SOSIAL DAN BUDAYA ANTAR WARGA BANGSA INTERAKSI

3

BIDANG POLITIKSEBAGAI SARANA MENDUKUNG PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KESELURUH WILAYAH TANAH AIR; SEBAGAI JEMBATAN PENGHUBUNG DAN SARANA PEMERSATU (INTEGRATIF) NKRI DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA

TRANSPORTASI LAUT MERUPAKAN INFRASTRUKTUR DAN TULANG PUNGGUNG KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

4

BIDANG HANKAMARMADA NIAGA NASIONAL SBG KOMPONEN PERTAHANAN NKRI (UU No. 3/2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA) ARMADA NIAGA NASIONAL SBG PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA DI LAUT BILA NEGARA DALAM KEADAAN BAHAYA DAPAT DIMOBILISASIKAN (UU NO. 27/1997 TTG MOBILISASI DAN DEMOBILISASI)

-2-

SASARAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT NASIONALTURN ROUND TIME ( TRT ) KAPALRENDAH DI PELABUHAN, TINGGI DI LAUT

BUSINESS BUSINESS DEVELOPMENT

SAFETY

GUARD/ SECURITY LAW ENFORCEMENT

FUNGSI & INDIKATOR

SHIPPING

PORTBOR & Waiting Time Throughtput

SEAWORTHINESS

MARINE SAFETY

MARINE GUARD/ SECURITY

Ton-Mile / DWT

Incident Rate

Incident Rate

Accident Rate

PENGATURAN

PP.20/2010 TTG ANGKUTAN DI PERAIRAN & PERATURAN INTERNASIONAL

PP. 61/2009 TTG KEPELABUHANAN & PERATURAN INTERNASIONAL

PP. 7/2000 TTG KEPELAUTAN, PP. 51/02 TTG PERKAPALAN, PP.1/99 & PERATURAN INTERNASIONAL, PP. 21 2010 TTG PLM

PP. 5 /2010 TTG KENAVIGASIAN & PERATURAN INTERNASIONAL

PERATURAN INTERNASIONAL

-3-

PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI LAUT NASIONALINTERNASIONAL HUB INTERNASIONAL NASIONAL REGIONAL LOKAL

SISTRANAS/ INTERMODAJARINGAN PRASARANA

VEHICLE - KAPAL

PELAB UMUM

TERMINAL/ NODE - PELABUHAN PELAB KHUSUS

WAYS - ALUR PELAYARAN SAFETY & SECURITY - FASILITAS KESELAMATAN & KEAMANAN PELY

INTERNASIONAL/ NASIONAL REGIONAL LOKAL

SISTEM TRANSPORTASI LAUTJARINGAN PELAYANANINTERNASIONAL/ ANTAR NEGARA NASIONAL/ ANTAR WILAYAH REGIONAL/ WILAYAH LOKAL

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT PENUMPANG

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT BARANG

SIFAT - LINER - TRAMPER JENIS TRAYEK DN (YG TELAH DITETAPKAN) - TRAYEK PNP - TRAYEK PETI KEMAS - TRAYEK GENCAR - TRAYEK PERINTIS

-4-

PENYELENGGARAAN PELAYARAN PERINTISDASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

UU NO.17/2008BAGIAN KELIMA, ANGKUTAN PERAIRAN UTK DAERAH TERTINGGALDAN/ATAU WIL TERPENCIL BAGIAN KELIMA PASAL 24, AYAT (1), (2),(3),(4),(5) DAN (6)

PP NO.20/2010BAB VANGKUTAN DIPERAIRAN UTK DAERAH MSH TER TINGGAL DAN /ATAU WIL TERPENCIL,

PER MEN HUB ( KM 33 THN 2001)TUJUANN NYA

BAGIAN KESATU , KEDUA DAN KEEMPAT PASAL 70 S/D 74 PASAL 77 DAN 78

,Terselenggaranya pelayanan jasa Pelayaran Perintis yang tetap dan teratur,lancar,aman,nyaman, memenuhi aspek keselamatan pelayaran dan dengan tarif angkutan yang terjangkau dalam rangka kelancaran mobilitas penduduk, angkutanbarang, administrasi pemerintahan, pembangunan dan perdagangan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan moda transportasi lainnya

-5-

PENYELENGGARAAN PELAYARAN PERINTISPENGERTIANBerdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pelayaran adalah pelayanan angkutan diperairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersil

MAKSUDMenghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju, menghubungkan daerah yang moda transportasinya lainnya belum memadai dan menghubungkan daerah yang secara komersil belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut dan ASDP

TUJUANMendorong pengembangan daerah, peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya serta terwujudnya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam kerangka NKRI.

SASARANTerselenggaranya pelayanan jasa pelayaran perintis yang tetap dan teratur, lancar, aman, nyaman, memenuhi aspek keselamatan pelayaran dan dengan tarif angkutan yang terjangkau dalam rangka kelancaran mobilitas penduduk, angkutan barang, administrasi pemerintahan, pembangunan dan perdagangan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan moda transportasi lainnya.-6-

PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL Belum memadainya pelayanan angkutan oleh moda transportasi lainnya; Belum nampak adanya pelayanan angkutan oleh perusahaan angkutan laut nasional secara komersial serta dalam sistem pelayanan yang tetap dan teratur; Secara komersial belum menguntungkan bagi pelayanan angkutan laut; Tingkat pendapatan per kapita yang rendah.

KARAKTERISTIK PENYELENGGARAAN Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat; Pengoperasian kapal-kapal angkutan laut perintis disubsidi oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN Menghubungkan daerah-daerah yang terpencil, serta daerah perbatasan dan atau belum berkembang serta daerah yang potensial namun belum berkembang dengan daerah yang telah mengalami kemajuan atau berkembang; Menggunakan kapal-kapal niaga yang dapat mengangkut penumpang dan barang yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran; Pelayanan kapal angkutan laut perintis dilakukan secara tetap dan teratur.

-7-

KRITERIA JARINGAN TRAYEKPELAYARAN PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2011 Harus menghubungkan daerah-daerah terpencil dan atau terisolir dengan daerah yang telah berkembang/maju; Trayek pelayaran Perintis (bukan ruas trayek) tidak tumpang tindih dengan jaringan angkutan laut dalam negeri (komersial) maupun trayek perintis darat; Melayani daerah-daerah perbatasan/ lintas batas (border cross); Jumlah jarak dalam satu perjalanan (round voyage) dibatasi dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pengoperasian kapal perintis; Setiap pelabuhan yang disinggahi kapal perintis mempunyai kegiatan bongkar/ muat barang dan turun/ naik penumpang dalam jumlah yang memadai; Daerah belakang (hinterland) setiap pelabuhan yang dilayani kapal perintis memiliki potensi sosial ekonomi yang mempunyai prospek untuk berkembang.-8-

KRITERIA PELABUHAN PANGKAL Merupakan pelabuhan yang diusahakan; Memiliki fasilitas dermaga beton, terminal penumpang, air bersih dan bahan bakar minyak (BBM); Sebagai pelabuhan yang merupakan pintu gerbang sentra-sentra produksi/ distribusi bahan pokok ke daerah lain; Dikelola oleh UPT Ditjen Hubla baik Kepala Kantor ADPEL/ Kakanpel; Terdapat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .

KRITERIA PELABUHAN SINGGAH Daerah belakang (hinterland) pelabuhan singgah mempunyai potensi ekonomi, sosial yang riil dengan didukung data jumlah penduduk dan atau jumlah turun/ naik penumpang dan jumlah bongkar/ muat barang yang berprospek meningkat; Terdapat (minimal ada) petugas pada wilayah kerja pelabuhan; Terdapat (minimal ada) fasilitas sandar/ rede transport untuk kapal ketentuan. yang memenuhi

-9-

MEKANISME PENGUSULAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT PERINTISKEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PEMDA (GUBERNUR) DISHUB PROVINSI

ADPEL/ KAKANPEL

Usulan dari Pemda :1. BUPATI 2. CAMAT 3. LURAH/ KADES

SURAT KEPUTUSAN DIRJEN HUBLA TENTANG : TRAYEK ANGKUTAN LAUT PERINTIS

Usulan dari masyarakat : 1. Organisasi kemasyarakatan setempat 2. Tokoh Masyarakat

-10-

ASPEK-ASPEK PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN TRAYEK PELAYARAN PERINTIS1. Kemampuan Anggaran Penyempurnaan atau penyusunan trayek dan kebutuhan kapal, tidak hanya didasarkan pada kebutuhan mutlak menurut permintaan jasa kapal perintis oleh daerah-daerah terpencil, namun harus disesuaikan pula dengan kemampuan anggaran yang tersedia 2. Ekonomi a. Trayek Pelayaran Perintis harus dapat menghubungkan daerah-daerah yang tergolong maju dengan daerah-daerah yang relatif terpencil, terisolir dan belum berkembang b. Daerah yang disinggahi mempunyai rencana atau program pembangunan ekonomi seperti dalam bidang transmigrasi, industri, pertambangan dan bidang lainnya c. Suatu daerah yang disinggahi kapal perintis secara terus-menerus dan teratur, namun tidak ada kegiatan dalam kurun waktu tertentu dan tidak mempunyai hubungan perdagangan atau ekonomi dengan daerah lainnya, akan dipertimbangkan untuk tidak lagi disinggahi kapal perintis d. Frekuensi persinggahan atau pelayaran kapal perintis pada setiap trayek, diupayakan untuk disesuaikan dengan kebutuhan menurut jumlah barang dan penumpang yang terdapat pada trayek tersebut.

-11-

ASPEK-ASPEK PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN TRAYEK PELAYARAN PERINTIS ( lanjutan )3. Sosial Budaya Dalam penyusunan atau penyempurnaan trayek, selain memperhatikan hubungan perdagangan dan ekonomi dari suatu daerah, juga harus memperhatikan bagaimana hubungan sosial budaya masyarakat antar suatu daerah dengan daerah lainnya 4. Politik dan Hankamnas Fungsi dan peranan Pelayaran Perintis, tidak saja terbatas untuk menunjang peningkatan mobilitas penduduk, administrasi pemerintahan, pembangunan dan atau perdagangan pada umumnya, namun juga berfungsi dan berperan dalam rangka aspek politik dan Hankamnas. Dalam kaitan ini, keutuhan wilayah terutama bagi daerah-daerah perbatasan dengan negara lain harus dapat disinggahi atau dilayani oleh kapal perintis secara tetap dan teratur, bahkan kadang-kadang dengan tanpa memperhatikan apakah penyelenggaraan Pelayaran Perintis tersebut akan berdampak secara ekonomi atau tidak.

-12-

ASPEK-ASPEK PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN TRAYEK PELAYARAN PERINTIS ( lanjutan )5. Sistem Pelayaran Perintis merupakan sub sistem dari sistem angkutan laut nasional, dan mempunyai keterkaitan dengan moda transportasi lainnya khususnya dengan angkutan darat. Untuk itu dalam penyusunan trayeknya harus terpadu dengan : a. Keadaan atau perkembangan pelayaran dalam negeri di setiap wilayah yang bersinggungan dan atau paralel dengan Pelayaran Perintis b. Keadaan atau perkembangan angkutan jalan raya dan angkutan penyeberangan. Pengertian keterpaduan yaitu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat, bahkan antara yang satu dengan yang lainnya harus saling menunjang dalam mencapai keseluruhan pelayanan sistem transportasi nasional dan tolak ukurnya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa. Dalam hal ini, pelayanan Pelayaran Perintis bisa saja berada paralel dengan angkutan laut/moda transportasi lainnya pada ruas trayek tertentu, tetapi dilihat dari sisi keseluruhan jaringan trayek yang menghubungkan dengan beberapa daerah, tidak memperlihatkan tumpang tindih dan tidak pula menyebabkan persaingan tidak sehat.-13-

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN TRAYEK Penambahan pelabuhan singgah, harus didukung data potensi penduduk, fasilitas pelabuhan, kegiatan perkembangan daerah di masa mendatang dan tidak tumpang tindih dengan moda transportasi lainnya, dengan demikian kapal perintis yang akan menyinggahi pelabuhan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal; Pengurangan satu atau lebih pelabuhan singgah, dimaksudkan sebagai konsekwensi logis bahwa daerah tersebut telah berkembang dan peranan kapal perintis digantikan oleh pelayaran niaga komersial atau daerah tersebut telah dihubungkan oleh transportasi darat yang dinilai lebih menguntungkan; Usulan trayek dan kebutuhan kapal dari Kepala Dinas Perhubungan Propinsi, selanjutnya dibahas dan dievaluasi Departemen Perhubungan cq. Ditjen Hubla dan dikonfirmasikan kembali usulan tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan Propinsi dan para Adpel / Kakanpel pada pelabuhan pangkal yang terkait sebelum Pelayaran Perintis ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Dirjen Hubla tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya.-14-

Pemantapan Tata Kelola serta Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Dasar Pelaksanaan Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota Pasal 70 ayat (1) PP nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Penyelenggaraan pelayaran perintis dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah Pasal 73 PP nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.-15-

PETA PERJALANAN MENUJU KECELAKAAN NOL 2006-2009 2006UPAYA-UPAYA MENEKAN TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL Peningkatan pemeriksaan/ conditional survey terhadap kapal-kapal yang berusia di atas 25 tahun melalui Instruksi Dirjen Hubla No. AT.55/1/2/DJPL07 tanggal 20 Maret 2007 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menhub No. IM.1 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi. Peningkatan penyuluhan tentang keselamatan pelayaran melalui penyuluhan dan kampanye keselamatan pelayaran dimana pada tahun 2006 s.d 2009 telah dilaksanakan di Jawa, Kalimantan, NTB dan Sumatera Utara. Secara rutin melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan terkait dengan pemeriksaan kecelakaan kapal. Mengeluarkan Mapel (Maklumat Pelayaran) terkait keselamatan pelayaran sebagai langkah antisipatif yang berisi peringatan mengenai kondisi cuaca, peningkatan pengawasan dan peningkatan kewaspadaan keselamatan pelayaran. Pemeriksaan peralatan keselamatan pada lintasan kapal-kapal penyeberangan. Memperketat pengawasan terhadap pemalsuan SIB dengan membuat format baru SIB yang diberlakukan sejak 29 Januari 2007 melalui Telegram No 20/PHBL-07 tanggal 29 Januari 2007 Perihal Penggunaan Blanko Baru Untuk SIB dan Sailing Declaration16

REALISASI PELAKSANAAN PELAYARAN PERINTIS TA. 2004 S.D TA. 2009NO

URAIAN

TA. 2004Rp. 89.500.000.000

TA. 2005Rp. 105.500.000.000 ditambah eskalasi Rp. 30.168343.437 Rp. 96.479.750.000 9.020.250.000 48 Kpl = 25.700DWT 22 354 998 Voy 5 Kpl (10,42%) 43 Kpl (89,58%)

TA. 2006

PERIODE TA. 2007Rp. 175.091.629.098

TA. 2008Rp. 206.740.000.000

TA. 2009Rp. 266.597.680.000

1

DANA DIPA

Rp. 193.486.648.919

- REALISASI - SISA DIPA 2 3 KAPAL PELABUHAN : - PANGKAL - SINGGAH 4 5 FREKUENSI PENEMPATAN KAPAL : - KAWASAN BARAT IND - KAWASAN TIMUR IND 6 PELAKSANA : - PT. PELNI (BUMN) - SWASTA 7 8 REALISASI Hr. Ops ----------------- (%) TARGET HARI KEKOSONGAN : - NOR - KERUSAKAN 9 REALISASI ANGKUTAN : -...

Recommended

View more >